7. BAB 2 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup RKL-RPL

BAB

2

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada bagian ini akan diuraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalisir, dan/ atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Sesuai dengan hasil telaahan dampak penting hipotetis, beberapa dampak penting yang akan dikelola

Tabel 2.1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup NO.

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA

SUMBER DAMPAK

INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DAMPAK PENTING YANG DIKELOLA A. I 1

POWER BLOCK TAHAP PRA KONSTRUKSI KEGIATAN SURVEI Pola Hubungan Sosial Kegiatan survei

2

Keresahan Masyarakat

3

Perubahan Masyarakat

Kegiatan survei

Persepsi Kegiatan survei


Tetap terjaganya keharmonisan 1) Membangun pola interaksi harmonis antara Berada di lokasi : hubungan di antara masyarakat, masyarakat, pemrakarsa dan pemerintah (para 1) Desa Ujungnegoro pemrakarsa dan pemerintah pemangku kepentingan) melalui forum komunikasi. 2) Desa Karanggeneng Forum komunikasi ini diadakan sekurang-kurangnya 3) Desa Ponowareng 1 (satu) bulan sekali. 4) Desa Kedungsegog Perencanaan dan pelaksanaan forum ini disusun atas kesepakatan bersama. 2) Menghilangkan timbulnya kecurigaan melalui keterbukaan informasi tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaannya dengan cara melakukan koordinasi untuk sos ialisasi yang intensif denganelemen masyarakat setempat melalui media komunikasi, antara lain melalui buletin, papan pengumuman dan lainnya. 3) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan melalui lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan setempat.

Selama tahap pra konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT berlangsung Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

1) Terciptanya suasana tenang tanpa 1) ada rasa saling curiga 2) Hilangnya kekhawatiran akan kehilangan lahan dan pekerjaan. 3) Hilangnya kekhawatiran tidak bisa bekerja di proyek 2)

Berada di lokasi : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng 3) Desa Ponowareng 4) Desa Kedungsegog

Selama tahap pra konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT berlangsung Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Berada di lokasi : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng 3) Desa Ponowareng 4) Desa Kedungsegog

Selama tahap pra konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT berlangsung Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Pemrakarsa menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan cara melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang intensif dengan elemen masyaraka t yang terdampak Pemrakarsa melakukan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengadaan lahan 3) Proses penentuan harga lahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. 4) Pengukuran luas lahan dan batas-batas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama pemilik lahan. 5) Pembayaran lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik melalui bank. 1) Meningkatnya persepsi positif 1) Mencegah timbulnya keresahan dalam masyarakat masyarakat terhadap rencana yang terkena dampak dengan cara memberikan pembangunan PLTU Jawa Tengah penjelasan yang baik dan benar dengan melibatkan 2 x 1.000 MW. tokoh masyarakat. 2) Kondisi lingkungan semakin 2) Membangun kondisi lingkungan sosial yang harmonis dan kondusif. kondusifmelalui pendekatan partisipatif 3) Membangun pola interaksi harmonis antara masyarakat dengan pelaksana kegiatan lapangan.

2 2

NO.

1


SUMBER DAMPAK

KEGIATAN PENGADAAN LAHAN Perubahan Pola Mata Kegiatan pengadaan lahan Pencaharian untuk blok PLTU akan menyebabkan hilangnya matapencaharian buruh tani, petani penggarap, dan pemilik lahan

2


3


INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Terciptanyalapangan kerja dan/atau sumber nafkah bagi buruh tani dan petani penggarap yang kehilangan matapencahariannya

Kegiatan pengadaan lahan

1) Adanya kejelasan informasi informasi kebutuhan lahan, prosedur dan proses pelaksanaan pengadaan lahan. 2) Menurunnya keluhan, protes tentang prosedur dan proses pengadaan lahan.

Persepsi Kegiatan pengadaan lahan

1) Meningkatnya persepsin positif terhadap kegiatan pengadaan lahan 2) Menurunnya keluhan tentang proses pengadaan lahan



Setelah diterbitkannya izin lingkungan, Pemrakarsa bersama pemerintah daerah merumuskan tiga (3) formula sumber nafkah pengganti yang akan dikukuhkan melalui penetapan oleh pemerintah daerah, meliputi : 1) Penyediaan lahan garapan pengganti yang luasannya setara atau seimbang dengan kebutuhan bagi buruh tani dan petani penggarap yang terkena dampak, berdasarkan kesepakatan dengan buruh tani serta petani penggarap yang terkena dampak. 2) Pemberian kompensasi sosial sesuai dengan kebutuhan buruh tani dan petani penggarapterdampak. Dalam implementasinya program ini akan melibatkan pemrakarsa, dinas terkait pemerintah, dan perwakilan masyarakat. 3) Penciptaan wirausaha baru perdesaan dari kelompok buruh tani dan petani penggarap yangterkena dampak sesuai dengan minat dan peluang yang tersedia, dengan menyediakan bantuan teknis. 1) Pemrakarsa menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan de ngan cara melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang intensif dengan elemen masyaraka t yang terdampak 2) Pemrakarsamelakukan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengadaan lahan 3) Proses penentuan harga lahan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat 4) Pengukuran luas lahan dan batas-batas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama pemilik lahan. 5) Pembayaran lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan melalui bank. 1) Pemrakarsa menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan cara melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang intensif dengan elemen masyarakat yang terdampak 2) Pemrakarsamelakukan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengadaan lahan 3) Proses penentuan harga lahan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat 4) Pengukuran luas lahan dan batas-batas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama pemilik lahan. 5) Pembayaran lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik lahan melalui bank.




Di Desa Ujungnegoro dan Selama tahap pra konstruksi a. Instansi Pelaksana Yaitu PT Desa Karanggeneng dan berlangsung Bhimasena Power Indonesia Selaku Desa Ponowareng (yang Pemrakarsa b. Instansi Pengawas Yaitu Badan buruh tani dan petani penggarapnya terkena Lingkungan Hidup Kabupaten dampak pembebasan lahan Batang Dan Badan Lingkungan untuk Blok PLTU) Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan Yaitu Lokasi lahan pengganti kebun Bupati Kabupaten Batang, Badan melati ditetapkan setelah Lingkungan Hidup Kabupaten melalui kajian yang Batang, Badan Lingkungan Hidup mendalam. Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Di Desa Ujungnegoro dan Selama tahap pra konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT Desa Karanggeneng dan berlangsung Bhimasena Power Indonesia selaku Desa Ponowareng Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Di Desa Ujungnegoro dan Selama tahap pra konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT Desa Karanggeneng dan berlangsung Bhimasena Power Indonesia selaku Desa Ponowareng Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

2 3

NO. II 1

2


SUMBER DAMPAK




TAHAP KONSTRUKSI PENERIMAAN TENAGA KERJA Peningkatan Kegiatan penerimaan Minimum 40%dari kebutuhan tenaga Kesempatan Kerja tenaga kerja konstruksi kerja konstruksi diprioritaskan dari PLTU tenaga kerja lokal.

Perubahan Pola Pencaharian

Penerimaan tenaga kerja konstruksi yang dibutuhkan Kecamatan Kandeman : Selama tahapkonstruksi mengutamakan warga lokal sesuai dengan 1) Desa Ujungnegoro kualifikasidan ketersediaan lapangan kerja. Proses 2) Desa penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui : Karanggeneng 1) Sosialisasi secara intensif 3) Desa Juragan 2) Pengumuman di balai desa 4) Desa Bakalan 3) Seleksitenaga kerja secara transparan 4) Peningkatan keterampilan bagi warga lokal yang Kecamatan Tulis : berpotensi 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo Kriteria tenaga kerja lokal : 3) Desa Wonokerso Range 1: Wilayah Studi (13 desa) 4) Desa Simbangjati Range 2: Kecamatan Kandeman dan Tulis 5) Desa Beji Range 3: Kabupaten Batang 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog Mata Kegiatan penerimaan Semakin bertambahnya jumlah Memfasilitasi wirausaha baru yang bersumber dari Kecamatan Kandeman : Sesuai dengan peluang tenaga kerja konstruksi wirausaha baru dari masyarakat yang masyarakat terkena dampak, antara lain berupa 1) Desa Ujungnegoro yang ada PLTU terkena dampak. bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha 2) Desa baru. Karanggeneng 3) Desa Juragan 4) Desa Bakalan Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Beji 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog

3

Perubahan Pendapatan


Tingkat Kegiatan penerimaan tenaga kerja konstruksi PLTU dan fasiltasi penciptaan wirausaha baru



a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan/ atau kontraktor pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Dengan prioritas 3 (tiga) desa di tapak PLTU yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Desa Ponowareng. 1) Adanya kepastian sumber 1) Memberikan upahkepada masyarakat lokal terkena Di 13(tiga belas) desa wilayah Selama tahap konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT pendapatan bagi masyarakat lokal dampak yang terserap dalam tahap konstruksi studi berlangsung dan dapat Bhimasena Power Indonesia selaku terkena dampak yang terserap sesuai dengan peraturan yang berlaku diperpanjang sampai tahap Pemrakarsadan/ atau kontraktor dalam tahap konstruksi. 2) Memfasilitasi pengembangan usaha yang dijalankan Kecamatan Kandeman : operasi (jika diperlukan). pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas yaitu Badan 2) Meningkatanya tenaga kerja dari oleh wirausaha baru. 1) Desa Ujungnegoro masyarakat terkena dampak yang 3) Memberdayakan petani penggarap dan buruh tani 2) Desa Karanggeneng Lingkungan Hidup Kabupaten terserap pada usaha-usaha yang terkena dampak menginginkan bekerja di 3) Desa Juragan Batang dan Badan Lingkungan 2 4

NO.

4



SUMBER DAMPAK

INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP yangdikembangkan oleh wira usaha baru 3) Adanya kepastian bagi masyarakat buruh tani dan penggarap yang terkena dampak yang masih menginginkan bekerja di sektor pertanian.

Persepsi Kegiatan penerimaan 1) Berkurangnyapersepsi negatif tenaga kerja konstruksi masyarakat terhadap peneriman PLTU tenaga kerja. 2) Bertambahnya persepsi positifmasyarakat terhadappenerimaan tenaga kerja. 3) Rendahnya intensitas keluhan dan protes masyarakat atas rencana pembangunan PLTU

BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP sektor pertanian.

Interaksi sosial pekerja pendatang yang bekerja selama tahap konstruksi PLTU

4) Desa Bakalan Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Beji 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog

1)

3)

Adat Istiadat (Perubahan Nilai dan Norma dalam Masyarakat)


INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu

2)

5


Terjaganya nilai dan norma yang 1) diyakini masyarakat berkaitan dengan keberadaan Maqam Syeikh Maulana Maghribi 2)

3)

Dengan prioritas 3 (tiga) desa di tapak PLTU yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Desa Ponowareng. Penerimaan tenaga kerja konstruksi yang Di 13 desa wilayah studi Selama tahap konstruksi dibutuhkan mengutamakan warga lokal sesuai berlangsung dan dapat dengan kualifikasi dan ketersediaan lapangan Kecamatan Kandeman : diperpanjang sampai tahap kerja. Proses penerimaan tenaga kerja dilakukan 1) Desa Ujungnegoro operasi (jika diperlukan). melalui : 2) Desa Karanggeneng • Sosialisasi secara intensif 3) Desa Juragan • Pengumuman di balai desa 4) Desa Bakalan • Seleksi tenaga kerja secara transparan • Peningkatan keterampilan bagi warga lokal Kecamatan Tulis : yang berpotensi 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo Memberikan upah kepada masyarakat lokal terkena 3) Desa Wonokerso dampak yang terserap dalam tahap konstruksi 4) Desa Simbangjati sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5) Desa Beji Mensosialisasikan secara rutin setiap kemajuan 6) Desa Tulis dan rencana kegiatan dalam forum komunikasi. 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog Memberikan pembekalan (induction)pada pekerja Desa Ujungnegoro, Desa Selama tahap konstruksi pendatang tentang adat istiadat masyarakat sekitar Karanggeneng, dan Desa berlangsung dan dapat PLTU Ponowareng diperpanjang sampai tahap Mendukung kerja sama dengan masyarakat sekitar operasi (jika diperlukan). dan pengurus Maqam Syeikh Maulana Maghribi Maqam Syeikh Maulana untuk mencegahtumbuhnya aktifitas yang tidak Maghribi dan lingkungan sesuai dengan norma dan nilai yang terkait dengan sekitarnya. kesakralan Maqam Syeikh Maulana Maghribi. Ikut membantu dalam menjaga dan melestarikan Maqam Syeikh Maulana Maghribi

Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan/ atau kontraktor pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Provinsi Jawa Transmigrasi

Tengah a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

MOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2 5

NO. 1

2

3

DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA Penurunan Udara

SUMBER DAMPAK

Kualitas Kegiatan mobilisasi peralatan. Pada kegiatan tersebut akan terjadi peningkatan frekuensi lalulintas yang berpotensi menimbulkan polutan partikulat dan gas.

Peningkatan Kebisingan

Kegiatan mobilisasi peralatan. Pada kegiatan tersebut akan terjadi peningkatan frekuensi lalulintas yang berpotensi menimbulkan kebisingan mesin kendaraan.

INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP Tingkat konsentrasi kualitas udara 1) Proses pengangkutan material (tanah gali/ urug) ambien tidak melebihi baku mutu dilengkapi dengan penutup terpal pada saat yang disarankan sesuai Kep. Gub. melewati daerah pemukiman. Jateng No. 8 tahun 2001dengan 2) Pemasangan rambu lalulintas sesuai dengan parameter Sulfur dioksida (SO2), prosedur dan ketentuan yang berlaku Nitrogen dioksida (NO2),dan TSP. 3) Melakukan pembersihan terhadap kendaran yang keluar dari tapak proyek 4) Melakukan penyiraman minimal dua kali sehari pada ruas jalan akses menuju tapak PLTU yang tidak di-aspal di sekitar tapak proyek yang dilalui kendaraan pengangkut peralatan dan material secara rutin, terutama pada saat musim panas dengan mengacu kepada prosedur penyiraman tanah 5) Pemakaian masker bagi operator kendaraan berat sesuai dengan keperluan dan prosedur yang telah ditetapkan. 6) Pembatasan kecepatan kendaraan maks. 40 km/jam apabila melewati permukiman dalam batas wilayah studi Tingkat kebisingan tidak melebihi 1) Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilisasi baku mutu yang disarankanvmengacu alat dan bahan yang lolos uji emisi kendaraan, pada Keputusan Menteri Negara termasuk penggunaan exhaust muffler (knalpot). Lingkungan Hidup No. 2) Pemakaian penutup telinga (earplug) bagi operator 48/MENLH/11/1996 tentang Baku kendaraan berat sesuai dengan keperluan. Tingkat Kebisingan peruntukkan 3) Perawatan mesin kendaraan secara berkalasesuai pemukiman (55 dB(A)).. denga prosedur dan ketentuan yang berlaku 4) Pembatasan kecepatan kendaraan maks. 40 km/jam apabila melewati permukiman dalam batas wilayah studi

Gangguan Lalulintas Kegiatan mobilisasi Terkendalinya volume lalulintasdengan 1) Melakukan pengaturan lalulintas kendaraan yang Darat (Traffic) peralatan material yang nilai V/C ≤ 0,7 masuk dan keluar lokasi proyek dengan akan meningkatkan volume pemasangan rambu-rambu peringatan dan rambu lalulintas. lalulintas di sekitar tapak proyek dengan memperhatikan prosedur lalu lintas. 2) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam kegiatan pemeliharaan infrastruktur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Di rute jalan angkut yang melalui permukiman warga Kecamatan Kandeman : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Simbangjati 4) Desa Beji

Di rute jalan angkut yang melalui permukiman warga Kecamatan Kandeman : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Simbangjati 4) Desa Beji Di rute jalan angkut yang melalui permukiman warga Kecamatan Kandeman : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Simbangjati 4) Desa Beji



Selama kegiatan mobilisasi a. Instansi Pelaksana yaitu PT peralatan dan material pada Bhimasena Power Indonesia selaku tahap konstruksi. Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Selama kegiatan mobilisasi a. Instansi Pelaksana yaitu PT peralatan dan materialdi Bhimasena Power Indonesia selaku tahap konstruksi. Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Selama kegiatan mobilisasi a. Instansi Pelaksana yaitu PT peralatan dan materialdi Bhimasena Power Indonesia selaku tahap konstruksi. Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas PU, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah 4

Kerusakan Infrastruktur Kegiatan mobilisasi Tidak ada kerusakan infrastruktur jalan Jalan dan Jembatan peralatan material yang RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

1) Semua peralatan berat dengan tonase berat Di lokasi temporary jetty dan Selama kegiatan mobilisasi a. Instansi Pelaksana yaitu PT melebihi kapasitas jalan akan dimobilisasi melalui construction jetty dan peralatan dan materialdi Bhimasena Power Indonesia selaku 2 6

NO.


SUMBER DAMPAK


akan meningkatkan volume lalulintas

5

Peningkatan Berusaha

BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP laut 2) Menyesuaikan tonase kendaraan pengangkut material dengan kelas jalan yang dilaluinya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk tonase kendaraan 3) Melakukan perbaikan jalan jika terjadi kerusakan jalan dan jembatan 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait

Peluang Kegiatan mobilisasi Semakin bertambahnya jumlah peralatan selama konstruksi wirausaha baru dari masyarakat yang terkena dampak.

Memfasilitasi wirausaha baru baik perorangan atau kelompok yang bersumber dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen terhadap wirausaha baru.

LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP sekitarnya Di rute jalan angkut yang melalui permukiman warga Kecamatan Kandeman : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Simbangjati 4) Desa Beji Di rute jalan angkut yang melalui permukiman warga Kecamatan Kandeman : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Simbangjati 4) Desa Beji.

6

Gangguan Kesehatan Masyarakat (Peningkatan prevalensi penderita ISPA dan penyakit psikosomatis)

Kegiatan mobilisasi peralatan dan material.

Tidak ada peningkatan angka kesakitan ISPA dan penyakit psikosomatis pada masyarakat yang tinggal di sekitar jalur transportasi untuk kegiatan mobilisasi peralatan dan material.

1)

2)

7


Persepsi Terpaparnya masyarakat Berkurangnya keluhan warga 1) oleh gangguan kualitas Terhadap akibat kegiatan mobilisasi udara dan kebisingan peralatan dan material dalam kegiatan mobilisasi peralatan dan material 2)

3)


Bekerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang : ventilasi rumah yang sesuai,bentuk pagar yang sesuai, pola hidup sehat dan rumah sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu. Bekerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukandeteksi dini dan pemeriksaan ISPA dan penyakit psikosomatis akibat debu yang ditimbulkan oleh kegiatan konstruksi material dan peralatan serta pencatatan kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar jalur transportasi untuk pendirian blok PLTU. Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang aktivitas dan pengelolaan dampak dari mobilisasi peralatan dan material malalui forum komunikasi para pemangku kepentingan. Melakukan pengaturan kegiatan mobilisasi peralatan dan material.yang disepakati oleh para pemangku kepentingan Melakukan pengelolaan dengan baik semua dampak teknis yang muncul dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material.

Di rute jalan angkut yang melalui permukiman warga Kecamatan Kandeman : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Simbangjati 4) Desa Beji

Di rute jalan angkut yang melalui permukiman warga Kecamatan Kandeman : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo

PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP tahap konstruksi.

INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas PU, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah Dilakukan selama masa a. Instansi Pelaksana yaitu PT mobilisasi peralatan dan Bhimasena Power Indonesia selaku material pada tahap Pemrakarsa dan kontraktor konstruksi berlangsung pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Dilakukan selama masa a. Instansi Pelaksana yaitu PT mobilisasi peralatan dan Bhimasena Power Indonesia selaku material pada tahap Pemrakarsa dan kontraktor konstruksi berlangsung tiap pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Badan 3 bulan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Dilakukan selama masa a. Instansi Pelaksana yaitu PT mobilisasi peralatan dan Bhimasena Power Indonesia selaku material pada tahap Pemrakarsa dan Kontraktor konstruksi berlangsung pelaksana kegiatan. b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan 2 7

NO.


SUMBER DAMPAK

8

Gangguan Kenyamanan

terhadap Terpaparnya masyarakat oleh gangguan kualitas udara dan kebisingan dalam kegiatan mobilisasi peralatan dan material

9


Tingkat Kegiatan mobilisasi peralatan dan material

1

2

PEMATANGAN LAHAN Penurunan Kualitas Tersebarnya debu dan Udara gas buang mesin (alat berat) ke udara pada saat kegiatan pematangan lahan

Perubahan Alam



4) Memberikan penggantian jika terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material. Rendahnya intensitas keluhan dan Bentuk pengelolaan yang dilakukan seperti pengelolaan protes masyarakatakibat kegiatan yang direncanakan pada kegiatan mobilisasi peralatan mobilisasi peralatan dan material. dan material meliputi: 1) Proses pengangkutan material (tanah gali/ urug) dilengkapi dengan penutup terpal pada saat melewati daerah pemukiman. 2) Pemasangan rambu lalulintas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 3) Melakukan pembersihan terhadap kendaran yang keluar dari tapak proyek 4) Melakukan penyiraman minimal dua kali sehari pada ruas jalan akses menuju tapak PLTU yang tidak di-aspal di sekitar tapak proyek yang dilalui kendaraan pengangkut peralatan dan material secara rutin, terutama pada saat musim panas dengan mengacu kepada prosedur penyiraman tanah 5) Pembatasan kecepatan kendaraan maks. 40 km/jam apabila melewati permukiman dalam batas wilayah studi. Peningkatan pendapatan warga 1) Memfasilitasi wirausaha baru bagi tenaga kerja lokal sekitar power block . yang mengalami demobilisasi pada tahap konstruksi melalui program inisiatif perusahaan dalam pengembangan masyarakat. 2) Memfasilitasi warga masyarakat untuk meningkatkan variasi dan skala usaha dalam rangka peningkatan pendapatan.




3) Desa Simbangjati 4) Desa Beji

Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Di dalam tapak proyek yang Selama kegiatan mobilisasi a. Instansi Pelaksana yaitu PT menjadi sumber pencemar peralatan dan material Bhimasena Power Indonesia selaku kualitas udara Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Di rute jalan angkut yang Lingkungan Hidup Kabupaten melalui permukiman warga Batang dan Badan Lingkungan Kecamatan Kandeman : Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu 1) Desa Ujungnegoro Bupati Kabupaten Batang, Badan 2) Desa Karanggeneng Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kecamatan Tulis : Provinsi Jawa Tengah 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Simbangjati 4) Desa Beji

Di jalan angkut (rute angkut) Selama kegiatan mobilisasi a. Instansi Pelaksana yaitu PT yang melalui permukiman peralatan dan material Bhimasena Power Indonesia selaku warga meliputi Desa Beji, Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Simbangjati, Kenconorejo, Ponowareng, Karanggeneng, Lingkungan Hidup Kabupaten dan Desa Ujungnegoro. Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Di dalam tapak proyek yang Selama kegiatan a. Instansi Pelaksana yaitu PT menjadi sumber pencemar pematangan lahan Bhimasena Power Indonesia selaku kualitas udara yakni di Desa Pemrakarsa dan kontraktor Ujungnegoro dan Desa pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas Pengawas yaitu Karanggeneng dan Desa Ponowareng Badan Lingkungan Hidup Kabupaten . Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Bentang Perubahan stabilitas lahan Tidak munculnya gejala longsoran 1) Melakukan pemilahan lokasi lahan yang sesuai Di dalam tapak proyek yang Selama kegiatan a. Instansi Pelaksana yaitu PT akibat dari kegiatan seperti tanah retak dan alur-alur erosi dengan kebutuhan dipotong dan ditimbun (cut pematangan lahan Bhimasena Power Indonesia selaku


Tingkat konsentrasi kualitas udara 1) Memastikan ban truk yang keluar dari lokasi proyek ambien tidak melebihi baku mutu dalam keadaan bersih (melakukan pencucian) yang disarankan sesuai Kep. Gub. 2) Mengontrol emisi kendaraan proyek selama Jateng No. 8 tahun 2001dengan beroperasi dengan melakukan perawatan parameter Sulfur dioksida (SO2), rutinsesuai dengan prosedur dan ketentuan yang Nitrogen dioksida (NO2),dan TSP. berlaku. 3) Melakukan penyiraman minimal dua kali seharidi lokasi pematangan lahan untukmengurangi debu di udaradengan mengacu kepada prosedur penyiraman tanah di lokasi jalan akses.

2 8

NO.


SUMBER DAMPAK pemotongan dan pengurugan tanah (cut and fill)

3

Gangguan Flora Darat

terhadap Kegiatan lahan.




2) Dibuat sistem terasering atau yang sejenis pada and fill) di Desa Ujungnegoro bukit yang tidak dipotong untuk mengurangi dampak erosi. Pada proses pembangunan terasering, pemrakarsa sudah melakukan survei tanah untuk memastikan kondisi geologi tanah. 3) Membuat drainase sepanjang 2,4 km untuk mengalirkan saluran air alami menuju ke laut. 4) Melakukan pemantauan dan perawatan drainase yang telah dibuat dan secara berkala untuk memastikan saluran air tidak terhambat 5) Memperhatikan ketentuan sempadan pantai sejauh 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sesuai Permen No.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pematangan Parameter yang dipantau adalah 1) Sejak awal tahap pematangan lahan menyisihkan 1) Di dalam tapak proyek struktur komunitas flora darat liar Ruang Terbuka Hijau di barat laut, sebesar 10% dan sekitarnya yakni di setara dengan kondisi awal atau lebih dari area power block dalam bentuk patch/ bercak/ Desa Ujungnegoro, baik. pulau yang tidak terpotong oleh jalan/ bangunan/ Desa Karanggeneng lapangan (mengacu pada PerMen PU dan Desa Ponowareng. No.41/PRT/M/2007). 2) Menjadikan Ruang Terbuka Hijau sebagai 2) Di lokasi zona percontohan sanctuary atau daerah lindungan konservasi yang telah tertutup bagi satwa liar yang berasal dari dalamdan ditentukan daerah sekitar tapak power block . 3) Bekerjasama dengan pemerintah melakukan penanaman dan pemeliharaan jenis-jenis vegetasi pantai/mangrove dengan memprioritaskan lokasi zona konservasi yang telah ditentukan (Peta Taman Pesisir Ujungnegoro - Roban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah berdasar Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP29/MEN/2012 dapat dilihat pada Lampiran). 4) Bekerjasama dengan pemerintah melakukan penanaman dan pengayaan jenis-jenis vegetasi yang berfungsi sebagai sumber pakan, tempat berlindung dan berkembang biak satwa liar seperti dari jenis-jenis tanaman berbunga dan berbuah yang ditemukan di lokasi proyek dan sekitarnya seperti Mangga (Mangifera indica), Sirsak ( Annona mucirata), Srikaya( Annona squamosa), Kamboja (Plumeria sp), Cemara Laut (Casuarina equisetifolia), Lamtoro (Leuchaena glauca), Flamboyan (Delonix regia), Asam (Tamarindus indica), Bunga Merak (Caesalpinia pulcherrima), Melinjo (Gnetum gnemon), Butun (Barringtonia sp.), Kapuk (Ceiba pentandra), Mahoni (Swietenia mahogani ), Jengkol ( Archidendron pauciflorum), Nangka (Artocarpus integra), Sukun ( Artocarpus elasticus), Beringin (Ficus benjamina), Jambu biji (Syzigium guajava), Melati (Jasminum sambac ), Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi ), Mengkudu



INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

Selama kegiatan konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT berlangsung (minimal 6 Bhimasena Power Indonesia selaku bulan sekali) dan Pemrakarsa dan kontraktor diperpanjang selama tahap pelaksana kegiatan operasi berlangsung b. Instansi Pengawas yaitu Badan (minimal 1 tahun sekali) Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

2 9

NO.


SUMBER DAMPAK



5)

4

Gangguan Fauna Darat

terhadap Kegiatan lahan.

pematangan Parameter yang dipantau adalah struktur komunitas fauna darat liar setara dengan kondisi awal atau lebih baik.

1)

2)

3)

4)


(Morinda citrifolia), Jeruk (Citrus maxima), Rambutan (Nephelium lappaceum), Kepuh (Sterculia foetida). Mendukung pemerintah dalam pelestarian kawasan hijau yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan kawasan konservasi estuaria berdasarkan arahan Surat Keputusan Bupati Batang No. 523/194/2012 tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang dan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP29/MEN/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah Sejak awal tahap pematangan lahan menyisihkan Ruang Terbuka Hijau di barat laut area power block sebesar 10% dari area power block dalam bentuk patch/ bercak/pulau yang tidak terpotong oleh jalan/bangunan/lapangan (mengacu pada PerMen PU No.41/PRT/M/2007). Mengerjakan pematangan lahan dalam blok-blok kerja dan tidak mengganggu areal di luar blok kerja untuk memberi kesempatan berpindah untuk satwa liar. Bekerjasama dengan pemerintah melakukan penanaman dan pengayaan jenis-jenis vegetasi yang berfungsi sebagai sumber pakan, tempat berlindung dan berkembang biak satwa liar seperti dari jenis-jenis tanaman berbunga dan berbuah yang ditemukan dilokasi proyek dan sekitarnya (Mangga (Mangifera indica), Sirsak ( Annona mucirata), Sawo ( Annona squamosa), Kamboja (Plumeria sp), Cemara Laut (Casuarina equisetifolia), Lamtoro (Leuchaena glauca), Flamboyan (Delonix regia), Asam (Tamarindus indica), Bunga Merak (Caesalpinia pulcherrima), Melinjo (Gnetum gnemon), Butun (Barringtonia sp.), Kapuk (Ceiba pentandra), Mahoni (Swietenia mahogani ), Jengkol ( Archidendron pauciflorum), Nangka (Artocarpus integra), Sukun ( Artocarpus elasticus), Beringin (Ficus benjamina), Jambu biji (Syzigium guajava), Melati (Jasminum sambac ), Belimbing wuluh ( Averrhoa bilimbi ), Mengkudu (Morinda citrifolia), Jeruk (Citrus maxima), Rambutan (Nephelium lappaceum), Kepuh (Sterculia foetida). Mendukung pemerintah dalam pelestarian kawasan hijau yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan kawasan konservasi estuaria berdasarkan arahan Surat Keputusan Bupati Batang No. 523/194/2012




1) Di dalam tapak proyek dan sekitarnya yakni di Desa Ujungnegoro dan Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman dan sebagian lagi terletak di Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 2) Di lokasi zona konservasi yang telah ditentukan

Selama kegiatan konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT berlangsung (minimal 6 Bhimasena Power Indonesia selaku bulan sekali) dan Pemrakarsa dan kontraktor diperpanjang selama tahap pelaksana kegiatan operasi berlangsung b. Instansi Pengawas yaitu, Badan (minimal 1 tahun sekali) Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

2 10

NO.


SUMBER DAMPAK






tentang Pencadangan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang dan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP29/MEN/2012 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ujungnegoro-Roban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah 5) Mendukung pemerintah menanam dan memelihara jenis-jenis vegetasi pantai/ mangrove dengan memprioritaskan lokasi zona konservasi yang telah ditentukan (Peta Taman Pesisir Ujungnegoro Roban Kabupaten batang Provinsi Jawa Tengah berdasar Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP29/MEN/2012 dapat dilihat pada Lampiran). 6) Pengumuman dan informasi berupa gambar burung ataupun jenis hewan dilindungi lannya di lokasi strategis. 7) Penjelasanmengenai perlakuan dan penanganan yang harus dilakukankepada pekerja konstruksi pelaksana pematangan lahanterhadaphewanhewan yang berada di blok kerja.

5


Peluang Kegiatan lahan

Khusus untuk fauna yang dilindungi : BPI mendukung program pemerintah dalam program konservasi, bekerja sama dengan pihak terkait maupun lembaga-lembaga konservasi lainnya untuk pengelolaan berbasis multi pihak (Multi Stakeholder Based Management) atau berbasis masyarakat lokal (PP No. 7 tahun 1999 dan PP No. 8 tahun 1999) konservasi. pematangan Adanya masyarakat setempat yang Memfasilitasi wirausaha baru baik perorangan maupun Kecamatan Kandeman: memanfaatkan peluang berusaha kelompok yang berasal dari masyarakat terkena 1) Desa Ujungnegoro dampak, antara lain berupa bimbingan teknis, 2) Desa Karanggeneng manajemen, dan/ atau permodalan. 3) Desa Juragan 4) Desa Bakalan Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Wringingintung 6) Desa Kedungsegog 7) Desa Beji 8) Desa Tulis 9) Desa Sembojo

Minimal 6 bulan sekali a. Instansi Pelaksana yaitu PT Selama kegiatan konstruksi Bhimasena Power Indonesia selaku berlangsung Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Dengan prioritas 3 (tiga)


2 11

NO.


SUMBER DAMPAK






desa di tapak PLTU yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Desa Ponowareng. 6


Tingkat Kegiatan lahan

pematangan Peningkatan pendapatan sekitar power block .

warga

1) Memfasilitasi wira usaha baru bagi tenaga kerja Kecamatan Kandeman: lokal yang mengalami demobilisasi pada tahap 1) Desa Ujungnegoro konstruksi melalui program inisiatif perusahaan 2) Desa Karanggeneng dalam pengembangan masyarakat. 3) Desa Juragan 2) Memfasilitasi warga masyarakat untuk 4) Desa Bakalan meningkatkan variasi dan skala usaha dalam rangka peningkatan pendapatan. Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Wringingintung 6) Desa Kedungsegog 7) Desa Beji 8) Desa Tulis 9) Desa Sembojo

Selama kegiatan konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT berlangsung Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Dengan prioritas 3 (tiga) desa di tapak PLTU yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Desa Ponowareng. 7


Persepsi Kegiatan lahan.

pematangan Berkurangnya intensitas warga atas akibat pematangan lahan

keluhan 1) Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang Kecamatan Kandeman: aktifitas aktivitas dan pengelolaan dampak dari kegiatan 1) Desa Ujungnegoro pematangan lahan. 2) Desa Karanggeneng 2) Melakukan pengelolaan dengan baik semua 3) Desa Juragan dampak teknis yang muncul dari kegiatan 4) Desa Bakalan pematangan lahan. Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Wringingintung 6) Desa Kedungsegog 7) Desa Beji 8) Desa Tulis 9) Desa Sembojo

1

Selama kegiatan konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT berlangsung (minimal 6 Bhimasena Power Indonesia selaku bulan sekali) dan di Pemrakarsa dan kontraktor perpanjang selama tahap pelaksana kegiatan operasi berlangsung b. Instansi Pengawas yaitu Badan (minimal 1 tahun sekali) Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

PEMBANGUNAN BANGUNAN UTAMA PLTU DAN FASILITASNYA Penurunan Kualitas Air Kegiatan: Tingkat kualitas air laut masih 1) Membuat saluran drainase sementara di sekeliling Di perairan Ujungnegoro – Tahap Konstruksi Laut 1) Pembangunan storm memenuhi baku mutu berlaku lokasi konstruksi dan mengalirkannya ke kolam Roban di sekitar lokasi water discharge (KEPMEN LH No. 51 Tahun 2004) pengendapan untuk menahan padatan yang proyek channel untuk parameter : terbawa air masuk ke laut. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan 2 12

NO.


SUMBER DAMPAK 2) Pembangunan shore line protection 3) Pembuatan pondasi bangunan utama

2

Gangguan Biota Laut

INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP a. Kecerahan b. Kekeruhan c. Total Suspended Solids (TSS) d. pH e. Minyak dan Lemak



2) Melakukan pengelolaan saluran drainase terutama pada saat musim hujan 3) Menempatkan tumpukan material bangunan dan tanah pada lokasi yang di luar jangkauan pasang surut air laut. 4) Membuat bangunan pelindung pantai di sepanjang bibir pantai (shore protection) dengan slope 1 : 3. Material yang digunakan terdiri dari dua lapis. Lapisan pertama setebal 500 mm diurug dengan batu berukuran 5 kg. Lapisan ke dua diurug dengan batu berukuran 20-50 kg dan 200 kg. terhadap Kegiatan: Struktur komunitas biota air laut Menyediakan terumbu karang buatan (artificial reef) Di perairan Ujungnegoro 1) Pembangunan storm plankton, benthos, dan nekton setara pada Karang Kretek, Karang Maeso, dan lokasi yang water discharge dengan kondisi awal terindikasi merupakan lokasi penangkapan ikan(fishing channel ground) berbasis partisipasi maysarakat dan ekosistem 2) Pembangunan shore terpadu. line protection 3) Pembuatan pondasi bangunan utama


INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP b. Instansi

Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Sejak kegiatan pembangunan bangunan utama PLTU di perairan (jetty)

a. Instansi

b.

c.

3


Peluang Pembangunan bangunan Adanya masyarakat setempat yang utama PLTU. memanfaatkan peluang berusaha ketika kegiatan konstruksi bangunan PLTU berlangsung

Memfasilitasi wirausaha baru baik perorangan maupun Kecamatan Kandeman: kelompok yang berasal dari masyarakat terkena 1) Desa Ujungnegoro dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan 2) Desa Karanggeneng manajemen. 3) Desa Juragan 4) Desa Bakalan Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Wringingintung 6) Desa Kedungsegog 7) Desa Beji 8) Desa Tulis 9) Desa Sembojo

Selama tahapkonstruksi a. sejak kegiatan penerimaan tenaga kerja. b.

c.

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Dengan mempritoritaskan di 3 (tiga) desa lokasi tapak PLTU yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng. 4


Tingkat Kegiatan pembangunan Peningkatan pendapatan bangunan utama PLTU sekitar power block .


warga 1) Memfasilitasi wirausaha baru bagi tenaga kerja Kecamatan Kandeman: lokal yang mengalami demobilisasi pada tahap 1) Desa Ujungnegoro konstruksi melalui program inisiatif perusahaan 2) Desa Karanggeneng

Selama tahap konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT berlangsung Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa 2 13

NO.


SUMBER DAMPAK





dalam pengembangan masyarakat. 3) Desa Juragan 2) Memfasilitasi warga masyarakat untuk 4) Desa Bakalan meningkatkan variasi dan skala usaha dalam rangka peningkatan pendapatan. Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Wringingintung 6) Desa Kedungsegog 7) Desa Beji 8) Desa Tulis 9) Desa Sembojo

INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP b. Instansi Pengawas yaitu Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Dengan mempritoritaskan di 3 (tiga) desa yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Ponowareng. 5


Persepsi Kegiatan konstruksi Berkurangnya intensitas bangunan utama PLTU keluhanwarga terhadap akibat kegiatan konstruksi bangunan utama PLTU.

1) Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang Kecamatan Kandeman: aktivitas dan pengelolaan dampak dari kegiatan 1) Desa Ujungnegoro konstruksi bangunan utama. 2) Desa Karanggeneng 2) Melakukan pengelolaan dengan baik semua 3) Desa Juragan dampak teknis yang muncul dari kegiatan. 4) Desa Bakalan Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Wringingintung 6) Desa Kedungsegog 7) Desa Beji 8) Desa Tulis 9) Desa Sembojo

1

UJI COBA (COMMISSIONING) Penurunan Kualitas Keluarnya gas buang dari Tingkat konsentrasi kualitas udara 1) Stack dibangun dengan ketinggian 240 m dan Di tapak proyek PLTU cerobong sebagai akibat ambien dan emisi tidak melebihi masing-masing ber-diameter 8,65 m Udara dari kegiatan uji coba baku mutu yang disarankan sesuai 2) PemasanganFabric Filter (FF) untuk menangkap fly Kep. Gub. Jateng No. 8 tahun 2001 ash yaitu Sulfur dioksida (SO2), Nitrogen 3) Untuk mengurangi emisi gasSO2 dalam gas buang dioksida (NO2), Karbon Monoksida setelah melalui fabric filter maka gas buang (CO), O3 (Oksidan), dan debu (TSP). dialirkan menuju absorber FGD 4) Mempergunakan Low NOx Burner untuk mengurangi suhu pembakaran sehingga munculnya PerMenLH No 21 Tahun 2008dengan NOx pada proses pembakaran bisa ditekan. parameter kualitas udara yaitu Sulfur dioksida (SO2), Nitrogen dioksida (NO2), debu (TSP), dan Opasitas


Selama kegiatan konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT bangunan utama PLTU Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Selama tahap (comissioning)

uji

coba a. Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

2 14

NO. 2

3

INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP Peningkatan Kebisingan Beroperasinya berbagai 1) Mengacu pada Keputusan Menteri 1) Pemeliharaan turbin, boiler , dan berbagai mesin mesin dan peralatan Lingkungan Hidup No. Keplainnya sesuai dengan spesifikasinya dan utama PLTU pada 48/MENLH/I0/1996 tentang Baku pemasangan alat peredam suara yang telah kagiatan uji coba Mutu Tingkat Kebisingan direncanakan peruntukkan pemukiman (55 dBA) 2) Pemakaian pelindung telinga (earplug) bagi pekerja dan peruntukkan sesuai keperluan dan mengacu kepada peraturan industri/pembangkit (70 dBA). tentang tentang kesehatan untuk perlindungan kerja 2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di tempat kerja. DAMPAK LINGKUNGAN YANG DIKELOLA

SUMBER DAMPAK

Penurunan Kualitas Air Keluarnya limbah air Baku mutu efluent limbah cair sesuai Laut pendingin dan limbah cair dengan Keputusan Menteri Negara pada kegiatan uji coba Lingkungan Hidup No. 8 tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan/ atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal



Desa Ujungnegoro dan Desa Selama tahap Karanggeneng di Kecamatan (comissioning) Kandeman dan Desa Ponowareng di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Limbah operasional unit pendingin: Di outlet unit air pendingin Sistem Outlet Discharge yang digunakan adalah dengan dan outlet unit instalasi pipa Glass fiber Rreinforced Plastic (GRP) atau baja pengolah air limbah sepanjang 1,25 km. Untuk meminimalisir area yang terkena dampak dari kenaikan temperatur, air akan dilepaskan ke lingkungan melalui sistem multiport diffuser nozzles yang didesain untuk memastikan Tingkat kualitas air laut masih kecepatan dan pencampuran antara air dari unit memenuhi baku mutu berlaku pembangkit dengan air laut (KEPMEN LH No. 51 Tahun 2004) Limbah cair lainnya : untuk parameter: 1) Limpahan air larian batubara dicegah di kumpulkan a. Kecerahan di kolam pengendapan(coal run off pond). b. Kekeruhan 2) Buangan sisa-sisa ceceran minyak pelumas atau c. Total Suspended Solids(TSS) minyak pembakar (light fuel oil) akan dipisahkan d. Suhu dalam oil separator dan ditampung dalam drum e. pH untuk diambil oleh pihak ke tiga. f. Dissolved Oxygen (DO) 3) Pembuatan 3 sistem IPAL yaitu : g. BOD IPAL utama (kapasitas 100 m3/jam) h. Phosphat (PO4-) IPAL untuk air larian batubara (akan mengolah i. Minyak dan Lemak air larian dari tampat penyimpanan batubara) j. Tembaga (Cu) (kapasitas 8,7 m3/jam) k. Besi (Fe) IPAL untuk air larian tempat penimbunan l. Seng (Zn) limbah padat m. Klorin Bebas (Cl2) n. Kromium Total (Cr) o. Salinitas p. Sulfida q. Sulfat terhadap Menyebarnya limbah air Struktur komunitas biota air laut Menyediakan terumbu karang buatan (artificial reef) Di outlet unit air pendingin pendingin dan limbah cair plankton, benthos, dan nekton setara pada Karang Kretek, Karang Maeso, dan lokasi yang dan outlet unit instalasi ke badan air laut pada dengan kondisi awal terindikasi merupakan lokasi penangkapan ikan(fishing pengolah air limbah kegiatan uji coba ground) berbasis partisipasi maysarakat dan ekosistem terpadu.

uji

coba

INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP a. Instansi

b.

c.

Selama tahap (comissioning)

ujicoba a.

b.

c.

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

 



4

Gangguan Biota Laut


Selama tahap (Comissioning)

uji

coba

a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu

2 15

NO.


SUMBER DAMPAK

5


III

TAHAP OPERASI PENERIMAAN TENAGA KERJA Peningkatan Penerimaan tenaga kerja 1) Jumlah tenaga kerja lokal yang Kesempatan Kerja selama kegiatan terserap pada tahap operasi operasional PLTU 2) Rendahnya intensitas keluhan dan protes akibat kegiatan penerimaan tenaga kerja

1

2

Persepsi Kegiatan uji coba


Perubahan Pola Pencaharian

Mata 1) Kegiatan pemutusan hubungan kerja di tahap konstruksidan



Rendahnya keluhan masyarakat 1) Sosialisasi rencana kegiatan ujicoba (comissioning ) yang diakibatkan Kegiatan uji coba kepada masyarakat terkena dampakdengan baik pengoperasian PLTU dan benar 2) Penanganan limbah padat dan cair serta kebisingan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam peraturan dan perundang-undanganyang berlaku

1) Berkurangnya pengangguran tenaga kerja lokal ekskonstruksi.



Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jateng Masyarakat yang tinggal di 1) Sosialisasi dilakukan a. Instansi Pelaksana yaitu PT Instansi sekitar tapak proyek. Di tiga sebelum tahap ujicoba Pelaksana yaitu PT Bhimasena belas desa di wilayah studi (comissioning) Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan Kecamatan Kandeman : 2) Penanganan limbah b. Instansi Pengawas yaitu, Badan 1) Desa Ujungnegoro padat dan cair serta Lingkungan Hidup Kabupaten 2) Desa Karanggeneng kebisingan dilakukan Batang dan Badan Lingkungan 3) Desa Juragan selama tahap uji coba Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu 4) Desa Bakalan (Comissioning) Bupati Kabupaten Batang, Badan Kecamatan Tulis : Lingkungan Hidup Kabupaten 1) Desa Ponowareng Batang, Badan Lingkungan Hidup 2) Desa Kenconorejo Provinsi Jawa Tengah 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Beji 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog

1) Merekrut tenaga kerja lokal yang terkena dampak Masyarakat yang tinggal di sesuai dengan kualifikasi, spesifikasi, dan sekitar tapak proyek. Di tiga ketersediaan lapangan kerja. belas desa di wilayah studi 2) Memberi penjelasan tentang kebutuhan tenaga kerja, persyaratan dan prosedur penerimaan Kecamatan Kandeman : melalui forum komunikasi dan pengumuman di 1) Desa Ujungnegoro kantor desa/ kecamatan 2) Desa Karanggeneng 3) Desa Juragan 4) Desa Bakalan

1) Program CSR bidang pemberdayaan ekonomi bagi warga lokal. 2) Penjelasan tentang perluasan kesempatan kerja


Dilakukan setiap kegiatan a. Instansi Pelaksana yaitu PT rekruitmen tenaga kerja Bhimasena Power Indonesia selaku selama masa operasi Pemrakarsa b. Instansi berlangsung Pengawas yaituBadan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Beji 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog Masyarakat yang tinggal di Selama tahap sekitar tapak proyek. Di tiga berlangsung belas desa di wilayah studi

Provinsi Jawa Tengah

operasi a. Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa 2 16

NO.


SUMBER DAMPAK 2) kegiatan penerimaan tenaga kerja di tahap operasi.

3

4


INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 2) Terserapnya tenaga kerja lokal pada tahap operasi.

Tingkat Kegiatan operasional unit Peningkatan pendapatan PLTU pada saat sekitar power block penerimaan tenaga kerja


dan penerimaan tenaga kerja diumumkan secara transparan melalui forum komunikasi dan media komunikasidiantaranya meliputi: • Kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan tahapan kemajuan proyek; • Tatacarapenerimaan tenaga kerja



INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP b. Instansi

Kecamatan Kandeman : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng 3) Desa Juragan 4) Desa Bakalan

Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso Provinsi Jawa Tengah 4) Desa Simbangjati 5) Desa Beji 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog warga 1) Memfasilitasi wira usaha baru bagi tenaga kerja Masyarakat yang tinggal di Selama tahap operasional a. Instansi Pelaksana yaitu PT lokal yang mengalami demobilisasi pada tahap sekitar tapak proyek. Di tiga berlangsung Bhimasena Power Indonesia selaku konstruksi melalui program CSR pemberdayaan belas desa di wilayah studi Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan masyarakat. 2) Memfasilitasi warga masyarakat untuk Kecamatan Kandeman : Lingkungan Hidup Kabupaten meningkatkan variasi dan skala usaha dalam 1) Desa Ujungnegoro Batang dan Badan Lingkungan rangka peningkatan pendapatan. 2) Desa Karanggeneng Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu 3) Desa Juragan 4) Desa Bakalan Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kecamatan Tulis : Batang, Badan Lingkungan Hidup 1) Desa Ponowareng Provinsi Jawa Tengah, Dinas 2) Desa Kenconorejo Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3) Desa Wonokerso Provinsi Jawa Tengah 4) Desa Simbangjati 5) Desa Beji 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog

Kegiatan pemutusan Berkurangnya keluhan masyarakat hubungan kerja di tahap yang terkena dampak konstruksidan kegiatan penerimaan tenaga kerja di tahap operasi.



Dengan memprioritaskan 3 (tiga) desa di dalam tapak PLTU yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Desa Ponowareng. 1) Penjelasan tentang kesempatan kerja dan Masyarakat yang tinggal di Dilakukan setiap kegiatan a. Instansi Pelaksana yaitu PT penerimaan tenaga kerja diumumkan secara sekitar tapak proyek. Di tiga pemerimaan tenaga kerja Bhimasena Power Indonesia selaku transparan kepada tenaga kerja lokal yang akan belas desa di wilayah studi selama masa operasi Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu berakhir masa kerjanya melalui forum komunikasi berlangsung Badan dan media komunikasi, diantaranya meliputi: Kecamatan Kandeman : Lingkungan Hidup Kabupaten a. Kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan 1) Desa Ujungnegoro Batang dan Badan Lingkungan tahapan kemajuan proyek; 2) Desa Karanggeneng Hidup Provinsi Jawa Tengah 2 17

NO.


SUMBER DAMPAK


BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP b. Tatacarapenerimaan tenaga kerja.



3) Desa Juragan 4) Desa Bakalan

c. Instansi Penerima Laporan yaitu

Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupa ten Batang

2) Sosialisasi program CSR untuk : a. Memfasilitasi wirausaha baru bagi masyarakat Kecamatan Tulis : lokal yang terkena dampak pemutusan 1) Desa Ponowareng hubungan kerja di tahap konstruksi. 2) Desa Kenconorejo b. Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan social 3) Desa Wonokerso c. Pemberian beasiswa 4) Desa Simbangjati d. Peningkatan sarana dan prasarana 5) Desa Beji perundang-undangan yang berlaku 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog

5

1


Persepsi Kegiatan PLTU


Dengan memprioritaskan 3 (tiga) desa di dalam tapak PLTU yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Desa Ponowareng. operasional Rendahnya keluhan masyarakat 1) Sosialisasi rencana kegiatan operasional PLTU Masyarakat yang tinggal di 1) Sosialisasi dilakukan a. Instansi Pelaksana yaitu PT Instansi yang diakibatkan kegiatan kepada masyarakat terkena dampakdengan baik sekitar tapak proyek. Di tiga sebelum tahap Pelaksana yaitu PT Bhimasena operasional PLTU dan benar belas desa di wilayah studi operasional PLTU Power Indonesia selaku Pemrakarsa 2) Penanganan limbah padat dan cair serta kebisingan dan kontraktor pelaksana kegiatan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kecamatan Kandeman : 2) Penanganan limbah b. Instansi Pengawas yaitu, Badan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 1) Desa Ujungnegoro padat dan cair serta Lingkungan Hidup Kabupaten 2) Desa Karanggeneng kebisingan dilakukan Batang dan Badan Lingkungan 3) Desa Juragan selama tahap Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu 4) Desa Bakalan operasional PLTU Bupati Kabupaten Batang, Badan Kecamatan Tulis : Lingkungan Hidup Kabupaten 1) Desa Ponowareng Batang, Badan Lingkungan Hidup 2) Desa Kenconorejo Provinsi Jawa Tengah 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Beji 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog

PENANGANAN BATUBARA Penurunan Kualitas Kegiatan unloading Udara batubara, pengangkutan dari jetty ke coal yard dan penampungan batubara.


Tingkat konsentrasi kualitas udara 1) Kegiatan penanganan batubara : ambien tidak melebihi baku mutu - Pemasangan conveyor tertutup untuk transportasi yang disarankan sesuai Kep. Gub. batubara dari jetty ke penampungan batubara. Jateng No. 8 tahun 2001 Kegiatan pembongkaran batubara akan dengan parameter : diminimalisasi (antara lain dengan mengurangi frekuensi kegiatan dll). Pencegahan dan 1) TSP penanganan hot spot batubara di tempat 2) Debu jatuh penampungan batubara.

Tapak proyek yakni di : Dilakukan 1) Lokasi jalur unloading operasi batubara, pengangkutan dari jetty ke coal yard dan penampungan batubara

selama

tahap a. Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan 2 18

NO.


SUMBER DAMPAK





Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

- Menyiram timbunan batubara dengan air menggunakan sprinkler/ water spray untuk menjaga kelembaban permukaan batubara agar basah, sehingga tidak mudah tertiup angin. 2) Penanaman pohon sebagaigreen belt yang berfungsi sebagai penyerap dan penepis bau berupa jalur pepohonan yang rapat dan tinggi seperti contohnya Cempaka (Michelia champaca), Kenanga (Cananga odorata), Tanjung (Mimosups elengi ), dan Cemara Laut (Casuarina equisetifolium) Kegiatan penimbunan abu Tingkat konsentrasi kualitas udara 1) Kegiatan penimbunan abu batubara : batubara ambien tidak melebihi baku mutu - Penanganan abu terbang/ fly ash (dalam kondisi yang disarankan sesuai Kep. Gub. lembab) dari silo (dengan kapasitas 3 x 3.200 ton) Jateng No. 8 tahun 2001 ke tempat penimbunan abu menggunakan truk abu. dengan parameter : - BPI akan bekerjasama dengan pabrik semen sehingga abu batubara dari Fly Ash Silo diambil oleh 1) TSP pabrik semen untuk dipakai sebagai bahan baku 2) Debu jatuh - Batubara (Coal) sebagai bahan bakar utama PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW yang akan diangkut dari barge langsung dengan menggunakan Receiving Conveyor dan ditampung pada stakerreclaimer di Coal Storage Area. - Setiap pekerja yang bekerja di lokasi ash disposal diwajibkan menggunakan masker. - Melakukan penyiraman di lokasi ash disposal secara berkala terutama pada musim keringsesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku. - Melakukan pemadatan abu secara berkala sesuai dengan prosedur dan standar yang berlaku.

2

Peningkatan Kebauan

1) Kegiatan penanganan batubara : penimbunan batubara di coal yard 2) Adanya batubara yang terbakar karena proses self ignition (terbakar sendiri)


Tingkat kebauan yang rendah di areal pemukiman pendudukambien tidak melebihi baku mutu yang disarankan sesuai Kepmen LH No.50 Tahun 1996 Tentang Tingkat Kebauan dengan parameter H2S dan kebauan total.

2) Penanaman pohon sebagaigreen belt yang berfungsi sebagai penyerap dan penepis bau berupa jalur pepohonan yang rapat dan tinggi seperti contohnya Cempaka (Michelia champaca), Kenanga (Cananga odorata), Tanjung (Mimosups elengi ), dan Cemara Laut (Casuarina equisetifolium) 1) Penanaman pohon di pagar pembatas power block dengan jalan atau pemukiman berupa jalur pepohonan yang rapat dan tinggi seperti contohnya Cempaka (Michelia champaca), Kenanga (Cananga odorata), Tanjung (Mimosups elengi ), dan Cemara Laut (Casuarina equisetifolium) 2) Mengumpulkan/ inventarisasi persepsi masyarakat terdekat terkait dengan kebauan yang timbul dari coal yard 3) Pemeliharaan tanaman yang ada di dekat pagar pembatas di sekitar tempat penimbunan batubara 4) Melakukan inspeksi di coal yard untuk


2) Di lokasi pagar pembatas power block

Tapak proyek di 1) Area penampungan abu batubara (ash disposal area)

2) Di lokasi pagar pembatas power block

1) Di lokasi pagar Selama tahap operasi PLTU pembatas power block

2) Di pemukiman penduduk dekat pagar pembatas power block 3) Di lokasi coal yard 4) Di lokasi coal yard

a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

2 19

NO.


SUMBER DAMPAK

3

Penurunan Kualitas Air Masuknya air larian dari Laut penimbunan batubara ke badan air laut

4


Persepsi Kegiatan batubara




memadamkan kebakaran (self ignition) dengan alat pemadam 1) IPAL untuk air larian batubara (akan mengolah air Di lokasi coal yard larian dari tempat penyimpanan batubara) dengan kapasitas 8,7 m3/jam dengan cara Sistem ReCycle untuk air larian dari penampungan batubara (direct re-use of effluent for coal pile dust suppression). 2) Mencegah limpahan air larian batubara dengan cara dikumpulkan pada kolam pengendapan (coal run off pond)

Tingkat kualitas air laut masih Selama tahap operasi PLTU memenuhi baku mutu berlaku (KEPMEN LH No. 51 Tahun 2004) untuk parameter : a. Kecerahan b. Kekeruhan c. Total Suspended Solids (TSS) d. Suhu e. pH f. Dissolved Oxygen (DO) g. BOD h. Phosphat (PO4-) i. Minyak dan Lemak j. Tembaga (Cu) k. Besi (Fe) l. Seng (Zn) m. Klorin Bebas (Cl2) n. Kromium Total (Cr) o. Salinitas penanganan 1) Menurunnya persepsi negatif 1) Melakukan pengelolaan pada semua dampak yang Masyarakat yang tinggal di Selama tahap operasi masyarakat terhadap kegiatan timbul akibat kegiatan penanganan batubara sesuai sekitar tapak proyek. Di tiga berlangsung penanganan batubara. dengan perencanaan, ketentuan, prosedur dan belas desa di wilayah studi 2) Berkurangnya intensitas keluhan standar yang berlaku. masyarakat terhadap kegiatan 2) Melakukan sosialisasi kegiatan penanganan Kecamatan Kandeman : penanganan batubara. batubara PLTU kepada masyarat melalui forum 1) Desa Ujungnegoro komunikasi dan media komunikasi. 2) Desa Karanggeneng 3) Desa Juragan 4) Desa Bakalan Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Beji 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog

1


OPERASIONAL UNIT PLTU Penurunan Kualitas Kegiatan operasional Udara PLTU 1) Keluarnya gas buang dari cerobong 2) Pembakaran batubara yang menggandung sulfur


Tingkat konsentrasi kualitas udara 1) Stack dibangun dengan ketinggian 240 m masingambien tidak melebihi baku mutu masing berdiameter 8,65 m untuk men-dispersikan yang disarankan sesuai Kep. Gub. emisi udara Jateng No. 8 tahun 2001 yaitu Sulfur 2) MemasangFabric Filter untuk menangkap debu dioksida (SO2), Nitrogen dioksida batubara (NO2), Karbon Monoksida (CO), O3 3) Untuk mengurangi emisi gasSO2 dalam gas buang (Oksidan), dan debu (TSP). setelah melalui fabric filter maka gas buang

1) Di dalam tapak (Stack) 2) Di dalam tapak (Fabric filter) 3) Di dalam tapak (SWFGD) 4) Di dalam tapak (Boiler)

blok PLTU blok PLTU blok PLTU blok PLTU


a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

a. Instansi


Selama tahap operasional a. Instansi Pelaksana yaitu PT PLTU Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu 2 20

NO.

2


SUMBER DAMPAK

Penurunan Kualitas Air Kegiatan operasional Laut PLTU 1) Pendinginan kondenser 2) Pemakaian air laut untuk penggunaan SWFGD 3) Penampungan abu batubara di ash yard 4) Pemakaian minyak pelumas dan solar di peralatan PLTU



dialirkan menuju absorber SWFGD Udara emisi tidak melebihi baku 4) Untuk mengurangi terjadinya emisi gas NO2, maka mutu yang disarankan PerMenLH No sistim pembakaran yang digunakan adalah Low NOx 21 Tahun 2008dengan parameter Burner System, disebut juga Tangential Firing with kualitas udara yaitu Sulfur dioksida Over Firing Air . (SO2), Nitrogen dioksida (NO2), debu 5) Menjaga kadar sulfur batubara dengan cara (TSP), dan Opasitas mengukur kadar sulfur menggunakan metode sampling di tempat penerimaan batubara. Jika kadar sulfur batubara melebihi spesifikasi maka batubara tidak akan dipakai. 1) Baku mutu efluent limbah cair 1) Pemasangan multiport diffuser di titik pembuangan sesuai dengan Keputusan (outfall) untuk mempercepat percampuran limbah Menteri Negara Lingkungan bahang, sehingga temperatur air buangan cepat Hidup No. 8 tahun 2009 tentang menurun hingga mendekati temperatur lingkungan Baku Mutu Air Limbah bagi usaha sekitar dan/ atau Kegiatan Pembangkit 2) Menjaga kadar oksigen terlarut dengan cara Listrik Tenaga Thermal memasang Aeration Blower 3) Mencegah limpahan air larian abu batubara dari ash 2) Tingkat kualitas air laut masih yard dengan cara dikumpulkan pada kolam memenuhi baku mutu berlaku pengendapan. Buangan sisa-sisa ceceran minyak (KEPMEN LH No. 51 Tahun pelumas dan solar dipisahkan pada instalasi oil 2004) untuk parameter : separator unit di WWTP a. Kecerahan b. Kekeruhan c. Total Suspended Solids (TSS) d. Suhu e. pH f. Dissolved Oxygen (DO) g. BOD h. Phosphat (PO4-) i. Minyak dan Lemak j. Tembaga (Cu) k. Besi (Fe) l. Seng (Zn) m. Klorin Bebas (Cl2) n. Kromium Total (Cr) o. Salinitas



5) Tempat penerimaan batubara/ jetty

INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

1) Di Outfall 2) Di Aeration Basin 3) Di Ash Yard dan WWTP

Dilakukan selama masa a. Instansi Pelaksana yaitu PT operasional berlangsung Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Di sekitar pantai lokasi PLTU dan sekitarnya di sisi sebelah barat dan timur tapak PLTU

Pada awal masa operasi

3) Air larian di ash yard tertampung semua di run off pond 4) Buangan sisa-sisa ceceran minyak pelumas dan solar dipisahkan pada instalasi oil separatorunit di WWTP 3

Perubahan Garis Pantai

Kegiatan operasional PLTU


Kondisi garis pantai tetap terjaga atau perubahan yang terjadi sangat kecil

1) Membuat bangunan pelindung pantai di sepanjang bibir pantai (shore protection) sesuai perencanaan dengan slope1 : 3. Material yang digunakan terdiri dari dua lapis. Lapisan pertama setebal 500 mm diurug dengan batu berukuran 5 kg. Lapisan kedua

a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 2 21

NO.

4

5


SUMBER DAMPAK

Gangguan Biota Laut

terhadap Menyebarnya limbah cari ke badan air laut dari kegiatan operasional PLTU 1) Pemakaian air laut untuk pendingin turbin uap 2) Pemakaian air laut untuk penggunaan SWFGD 3) Penampungan abu batubara di ash yard 4) Pemakaian minyak pelumas dan solar di peralatan PLTU Kegiatan Operasional Gangguan Kesehatan PLTU khususnya proses masyarakat keluarnya gas buang dari (Peningkatan prevalensi cerobong, penyimpanan penderita ISPA) fly ash dan bottom ash




diurug dengan batu berukuran 20-50 kg dan 200 kg. 2) Melakukan re-vegetasi lahan atau penghijauan di lokasi sesuai arahan pemerintah setempat. 3) Menanam mangrove pada areal pantai di sekitar power block sesuai arahan pemerintah setempat. Dan memperhatikan ketentuan garis sempadan pantai sejauh 100 m dari titik pasang tertinggi kea rah darat. Sesuai Permen No.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Struktur komunitas biota air laut 1) Pemasangan Bar Screen di ujung/kepala intake plankton, larva, benthos, dan nekton 2) Beroperasinya Instalasi Pengolah Air Limbah setara dengan kondisi awal PLTUdengan optimum. 3) Pengelolaan limbah cair sesuai dengan perencanaan, prosedur dan standard yang berlaku pada masanya. 4) Pengelolaan dan rehabilitasi Karang Maeso dan Karang Kretek (khususnya terumbu karang) berbasis partisipatorymasyarakat dan ekosistem terpadu

Tidak ada peningkatan angka kesakitan saluran pernafasan. (mulai dari iritasi, infeksi saluran pernafasan atas – pneumonia)



INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

1) 2) 3) 4)

Di Intake Di Aeration Basin Di Ash Yard dan WWTP Di perairan Ujungnegoro

1) Desa di sekitar lokasi 1) Bekerja sama dengan Puskesmas dan dokter PLTU, yaitu : keluarga, untuk : melakukan penyuluhan pada Ponowareng, masyarakat tentang penanaman pohon pelindung, Kedungsegog, dan ventilasi yang sesuai, pola hidup sehat, rumah Kenconorejo sehat, penanaman vegetasi yang sesuai untuk mencegah debu. 2) Bekerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk menentukan SOP pemeriksaan 2) Desa di sekitar lokasi penyakit saluran pernafasan dengan dugaan PLTU, yaitu : penyebab antrakosis atau antrakosilikosis, Ponowareng, melakukandeteksi dini, pemeriksaan dan Kedungsegog, dan melakukan pemeriksaan laboratorium tambahan Kenconorejo yang dibutuhkan terhadap masyarakat pada individu beresiko untuk melihat ada tidaknya tandatanda antrakosis dan atau antrakosilikosis. 3) Bekerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukan terapi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitativepada individu yang bersiko antrakosis. 3) Desa di sekitar lokasi Bentuk dari upaya kesehatan promotif-preventif : PLTU, yaitu : dukungan untuk kegiatan Posyandu, penyediaan Ponowareng, sarana air bersih dan sanitasi masyarakat, dll, Kedungsegog, dan sedangkan bentuk dari upaya kesehatan kuratif dan Kenconorejo rehabilitatif antara lain : dukungan terhadap pelayanan terapi lanjut pada individu yang berisiko

Selama tahap operasi

a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Dilakukan tiap 6 bulan a. Instansi Pelaksana yaitu PT selama masa operasi Bhimasena Power Indonesia selaku berlangsung Pemrakarsa b. Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

2 22

NO.


SUMBER DAMPAK






Kecamatan Kandeman : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng 3) Desa Juragan 4) Desa Bakalan

Selama tahap operasional a. Instansi Pelaksana yaitu PT PLTU Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dan atau terdiagnosis antrakosis.

6


Peluang Kegiatan PLTU

operasional Adanya masyarakat setempat yang memanfaatkan peluang berusaha ketika kegiatan operasional PLTU berlangsung

Memfasilitasi wirausaha baru baik perorangan maupun kelompok yang berasal dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen.

Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Beji 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog

7


Persepsi

1) Kegiatan operasional yang berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas udara, penurunan kualitas air laut dan gangguan kesehatan. 2) Terbatasnya peluang kerja dan peluang berusaha pada tahap operasi.

Dengan memprioritaskan 3 (tiga) desa di dalam tapak PLTU yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Desa Ponowareng. 1) Pemahaman masyarakat 1) Melakukan sosialisasi kegiatan pengelolaan Kecamatan Kandeman : Dilakukan tentang upaya pengelolaan lingkungan terkait operasional PLTU kepada 1) Desa Ujungnegoro operasi lingkungan yang dilakukan pada masyarakat melalui forum komunikasi dan media 2) Desa Karanggeneng tahap operasional PLTU. komunikasi. 3) Desa Juragan 2) Intensitas keluhan masyarakat 2) Melaksanakan program CSR meliputi: 4) Desa Bakalan terkait dengan operasional a) Peningkatan fasilitas pendidikan PLTU. b) Pemberian beasiswa Kecamatan Tulis : c) Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas 1) Desa Ponowareng umum desa, antara lain sarana kesehatan, 2) Desa Kenconorejo sarana air bersih, dan lainnya. 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Beji 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog


selama

tahap a. Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Dengan memprioritaskan 3 (tiga) desa di dalam tapak PLTU yaitu Desa Ujungnegoro,


2 23

NO.


SUMBER DAMPAK






Karanggeneng, dan Desa Ponowareng. 8


Tingkat Kegiatan PLTU

operasional Adanya masyarakat setempat yang memanfaatkan peluang berusaha ketika kegiatan operasional PLTU berlangsung

Memfasilitasi wirausaha baru baik perorangan maupun kelompok yang berasal dari masyarakat terkena dampak, antara lain berupa bimbingan teknis dan manajemen.

Kecamatan Kandeman : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng 3) Desa Juragan 4) Desa Bakalan Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Wonokerso 4) Desa Simbangjati 5) Desa Beji 6) Desa Tulis 7) Desa Wringingintung 8) Desa Sembojo 9) Desa Kedungsegog

9

Peningkatan Kegiatan Kegiatan Ekonomi Lokal dan PLTU Regional

operasional Meningkatnya kegiatan ekonomi lokal dan regional

B. I

TERMINAL KHUSUS/ JETTY TAHAP KONSTRUKSI KONSTRUKSI JETTY Penurunan Kualitas Air Kegiatan pemasangan Laut tiang pancang/ kolom penyangga jetty

Bekerjasama dengan pemerintah daerah memfasilitasi investasi baru dalam pereknomian

Selama tahap operasional a. Instansi Pelaksana yaitu PT PLTU Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan kontraktor pelaksana kegiatan b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Dengan memprioritaskan 3 (tiga) desa di dalam tapak PLTU yaitu Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Desa Ponowareng. dalam Berlokasi di : Selama tahap operasional a. Instansi Pelaksana yaitu PT PLTU Bhimasena Power Indonesia selaku Range 1 : Wilayah Studi (13 Pemrakarsa dan kontraktor desa) pelaksana kegiatan b. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Range 2 : Kecamatan Batang dan Badan Lingkungan Kandeman dan Tulis Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Range 3 : Kabupaten Bupati Kabupaten Batang, Badan Batang Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, BAPPEDA


1


Tingkat kualitas air laut masih 1) Melakukan pembangunan jetty di laut secara efektif dan efisien agar dampaknya lebih se dikit dan dalam memenuhi baku mutu berlaku waktu yang lebih singkat (KEPMEN LH No. 51 Tahun 2004) 2) Konstruksi jetty dengan sistem precast dan insitu dan mengacu kepada perencanaan yang telah untuk parameter: ditetapkan a. Kecerahan 3) Melakukan pembangunan jetty dengan b. Kekeruhan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan c. Total Suspended Solids (TSS) disesuaikan dengan ijin yang diberikan dari pihak

1) Di area pembangunan Selama tahap konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT jetty di laut meliputi jetty Bhimasena Power Indonesia selaku perairan Ujungnegoro Pemrakarsa dan/ atau kontraktor 2) Di area pembangunan pelaksana yang ditunjuk jetty di laut meliputi b. Instansi Pengawas Pengawas yaitu perairan Ujungnegoro Badan Lingkungan Hidup 3) Di area pembangunan Kabupaten Batang dan Badan jetty di laut meliputi Lingkungan Hidup Provinsi Jawa perairan Ujungnegoro Tengah 2 24

NO.


SUMBER DAMPAK

Kegiatan konstruksi jetty

INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP d. pH e. Minyak dan Lemak

BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP berwenang 4) Menempatkan tumpukan material bangunan dan tanah pada lokasi di luar jangkauan pasang surut air laut.

2

Gangguan terhadap Biota Laut

3

Gangguan terhadap Kegiatan Pembangunan Lalulintas Laut (Potensi jetty yang cukup panjang Kecelakaan di Laut)

4

Perubahan Garis Pantai Kegiatan pembangunan (Akibat Pembangunan jetty (dermaga sementara) Dermaga Sementara) akan menimbulkan perubahan arus dan transpor sedimen

Kondisi garis pantai di sekitar lokasi PLTU tetap terjaga atau perubahan garis pantai relatif kecil sehingga tidak merugikan masyarakat sekitar

1) Melindungi kawasan pantai yang diperkirakan akan terjadi erosi dengan menggunakan struktur keras ataupun lunak 2) Struktur dermaga sementara dibangun dengan pondasi tiang pancang 3) Membuat bangunan pelindung pantai di sepanjang bibir pantai (shore protection) sesuai perencanaan dengan slope 1 : 3. Material yang digunakan terdiri dari dua lapis. Lapisan pertama setebal 500 mm diurug dengan batu berukuran 5 kg. Lapisan ke dua diurug dengan batu berukuran 20-50 kg dan 200 kg.

5


1) Tingkat pemahaman nelayan tentang jalur pelayaran

1) Sosialisasi keberadaan jetty pada masyarakat nelayan dan peta pelayaran melalui forum

Persepsi Gangguan pada alur pelayaran nelayan dan


Struktur komunitas biota air laut 1) Melakukan pembangunan jetty di laut secara efektif plankton, benthos, dan nekton setara dan efisien agar dampaknya lebih sedikit dan dengan kondisi awal dalam waktu yang lebih singkat 2) Konstruksi jetty dengan sistem precast dan insitu dan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan 3) Melakukan pembangunan jetty dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan ijin yang diberikan dari pihak berwenang 4) Menempatkan tumpukan material bangunan dan tanah pada lokasi di luar jangkauan pasang surut air laut. Nelayan merasa tidak terganggu 1) Sosialisasi pembagunan struktur jetty pada adanya bangunan jetty serta tidak masyarakat nelayan dan peta pelayaran adanya kecelakaan di laut 2) Membuat rumpon untuk nelayan baik diperairan sebelah kanan atau kiri lokasi (yang aman dari kegiatan konstruksi dan operasional jetty), sehingga nelayan dapat mudah mendapatkan ikan tanpaperlu melintas di area jetty 3) Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di sepanjang jetty



4) Di area penyimpanan material di Desa Ujungnegoro

Di area pembangunan jetty di laut meliputi perairanUjungnegoro.

Selama kegiatan konstruksi jetty berlangsung

INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah a. Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

1) Di area permukiman Selama kegiatan konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT nelayan meliputi jetty berlangsung Bhimasena Power Indonesia selaku Kecamatan Kandeman : Pemrakarsa dan/ atau kontraktor Desa Ujungnegoro, Desa pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas Pengawas yaitu Karanggeneng; Kecamatan Tulis : Desa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ponowareng, Desa Batang dan Badan Lingkungan Kedungsegog (Dusun Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Roban) 2) Di perairan UjungnegoroBupati Kabupaten Batang, Badan Roban khususnya sekitar Lingkungan Hidup Kabupaten lokasi jetty Batang, Badan Lingkungan Hidup 3) Di area pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Jetty. Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah. Di wilayah pantai sekitar Selama tahap konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT bangunan dermaga dermaga sementara Bhimasena Power Indonesia selaku sementara berlangsung Pemrakarsa dan/ atau kontraktor pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 1) Sosialisasi dilakukan 1) Sosialisasi dilakukan a. Instansi Pelaksana yaitu PT untuk nelayan di empat sebelum tahap Bhimasena Power Indonesia selaku 2 25

NO.


SUMBER DAMPAK area tangkap nelayan yang berada disekitar jetty

II 1

INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 2) Berkurangnya intensitas keluhan masyarakat nelayan terkena dampak terhadap kegiatan Pembangunan Jetty

TAHAP OPERASI OPERASI JETTY Penurunan Kualitas Air Pemanfaatan jetty untuk Tingkat kualitas air laut masih Laut sandar kapal dan bongkar memenuhi baku mutu berlaku yaitu batubara KEPMEN LH No. 51 Tahun 2004. dengan parameter kunci meliputi : a. Kecerahan b. Kekeruhan c. Total Suspended Solids (TSS) d. pH e. Dissolved Oxygen (DO) f. BOD g. Minyak dan Lemak

2

Gangguan Biota Laut

terhadap Pemanfaatan jetty untuk sandar kapal dan bongkar batubara

3

Gangguan Lalulintas Laut (Peningkatan Potensi Terjadinya Kecelakaan di Laut)

Keberadaan bangunan jetty yang cukup panjang mengganggu jalur pelayaran rakyat dan kapal perikanan


BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP komunikasi dan media informasi. 2) Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di sepanjang jetty 3) Pemasangan rumpon untuk nelayan baik di sebelah kanan atau kiri lokasi tapak proyek yang berada di laut, sehingga nelayan tidak perlu melintas di area jetty 4) Mengoptimalkan kegiatan pembangunan jetty pada saat musimpuncak penangkapan ikan/ rebon

LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP desa (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng dan Kedungsegog) 2) Pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran lokasi sekitar jetty 3) Pemasangan rumpon dilakukan dsebelah kanan atau kiri lokasi tapak proyek yang berada di laut 4) Optimalisasi kegiatan pembangunan jetty di lokasi pembangunan jetty


konstruksi jetty Pemrakarsa 2) Pemasangan sarana b. Instansi Pengawas Badan bantu navigasi, Lingkungan Hidup Kabupaten pemasangan rumpon Batang dan Badan Lingkungan dan optimalisasi Hidup Provinsi Jawa Tengah kegiatan pembangunan c. Instansi Penerima Laporan yaitu jetty dilakukan selama Bupati Kabupaten Batang, Badan tahap konstruksi jetty . Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

1) Mengatur kecepatan kapal ketika memasuki Di area operasional jetty di kawasan perairan laut meliputi perairan 2) Memasang hopper yang didesain dengan Ujungnegoro menggunakan “boundary wall” yang sesuai 3) Menghentikan kegiatan bongkar (unloading) batubara jika kecepatan angin melebihi 15 m/detik

Selama operasional berlangsung

Struktur komunitas plankton larva, benthos, dan nekton di lokasi Karang Kretek, Karang Maeso, dan lokasi yang diperkirakan sebagai fishing ground setara dengan kondisi awal.

1) Memasang hopper yang didesain dengan menggunakan “boundary wall” sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. 2) Bila kecepatan angin lebih besar dari 15 m/detik, kegiatan pembongkaran batubara dihentikan.

Selama operasional jetty

Nelayan merasa tidak terganggu adanya bangunan jetty dan tidak terjadinya kecelakaan di laut

1) Membangun forum komunikasi dengan masyarakat nelayan. 2) Pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di sepanjang jetty

Lokasi Jetty terletak di sebelah utara lokasi pembangkit meliputi perairan Ujungnegoro.


1) Di area permukiman Selama nelayan meliputi operasional Kecamatan Kandeman berlangsung : Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng;

kegiatan a. Instansi Pelaksana yaitu PT jetty Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan/ atau kontraktor pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah kegiatan a. Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan/ atau kontraktor pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah kegiatan a. Instansi Pelaksana yaitu PT jetty Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan/ atau kontraktor pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas Pengawas yaitu 2 26

NO.


SUMBER DAMPAK



LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Kecamatan Tulis : Desa Ponowareng, Desa Kedungsegog (Dusun Roban) 2) Di area operasional jetty di laut meliputi perairan UjungnegoroRoban

4


Persepsi Gangguan pada alur pelayaran nelayan dan area tangkap nelayan yang berada disekitar jetty

C. I 1

DREDGING DAN DUMPING TAHAP OPERASI Penurunan Kualitas Air Kegiatan pengerukan, Laut pengangkutan material keruk dan pembuangan material keruk (dumping )

2

Gangguan Biota Laut

terhadap Kegiatan pengerukan, pengangkutan material keruk dan pembuangan material keruk (dumping)


1) Tingkat pemahaman nelayan tentang jalur pelayaran 2) Berkurangnya intensitas keluhan masyarakat nelayan terkena dampak terhadap kegiatan operasional jetty

1) Sosialisasi tentang jalur pelayaran kapal batubara, Daerah Lingkungan Kerja dan Derah Lingkungan Kepetingan (DLKR-DLKP) kepada masyarakat khususnya nelayan terkena dampak melalui forum komunikasi. 2) Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di sepanjang jetty 3) Pemasangan rumpon baik di sebelah kanan atau kiri lokasi tapak proyek yang berada di laut, sehingga nelayan tidak perlu melintas di area jetty

1) Sosilasisasi dilakukan untuk nelayan di empat desa (ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng dan Kedungsegog) 2) Pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran lokasi sekitar jetty 3) Pemasangan rumpon di kanan kiri tapak proyek yang berada di laut

Tolok ukur dampak adalah baku mutu air laut menurut Kepmen LH No. 51 tahun 2004 yaitu TSS, kecerahan, kekeruhan, serta minyak dan lemak

1) PenggunaanCutter Suction Dredger (CSD), Bucket Dredger atau Grab Dredger untuk kegiatan pengerukan. Tetapi jika kondisi material keruk sangat lunak (silt),pengerukan akan dilakukan dengan menggunakan CSD. 2) Pengangkutan dan pembuangan material keruk menggunakan Bottom Dump Door Type Bargeyang layak operasional.

1) Di lokasi bangunan intake, bangunan outfall dan jetty. 2) Di lokasi dumping area

Kondisi struktur komunitas plankton 1) Melokalisir dampak kegiatan pengerukan (Dredging) dan bentos di sekitar lokasi dredging agar penyebaran partikel tersuspensi tidak dan dumping setelah 3 bulan setara menimbulkan terjadinya proses sedimentasi yang dengan kondisi awal, khususnya di mengganggu keberadaan biota perairan lokasi Karang Kretek dan Karang 2) Pemilihan alat keruk yang sesuai dengan kondisi Bapang. tanah dasar. Untuk tanah dasar yang sangat lunak (silt) tidak diperkenankan menggunakan grab dredger . 3) Pengangkutan dan pembuangan material keruk menggunakan Bottom Dump Door Type Bargeyang



c.

1) Sosialisasi dilakukan a. sebelum tahap operasi jetty 2) Pemasangan sarana b. bantu navigasi, pemasangan rumpon dilakukan dimulai sejak c. tahap konstruksi jetty

Badan Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Selama kegiatan a. Instansi Pelaksana yaitu PT pengerukan dan Bhimasena Power Indonesia selaku pembuangan material hasil Pemrakarsa dan/ atau kontraktor kerukan pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Hubkominfo Kabupaten Batang dan Provinsi Jawa Tengah. 1) Di lokasi dredging Selama kegiatan a. Instansi Pelaksana yaitu PT meliputi perairan pengerukan dan Bhimasena Power Indonesia selaku Ujungnegoro pembuangan material hasil Pemrakarsa dan/ atau kontraktor 2) Di lokasi dumping. kerukan pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan 2 27

NO.


SUMBER DAMPAK



D. I

JARINGAN TRANSMISI DAN GARDU INDUK TAHAP PRA KONSTRUKSI PENGADAAN LAHAN TAPAK TOWER DAN GARDU INDUK Keresahan Masyarakat Pengadaaan lahan tapak 1) Adanya kejelasan informasi 1) Pemrakarsa menyediakan informasi secara terbuka tower dan gardu induk kebutuhan lahan, prosedur dan dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur berpotensi menimbulkan proses pelaksanaan pengadaan dan proses pelaksanaan pembebasan lahan gangguan pada sumber lahan. dengan cara melakukan koordinasi untuk mata pencaharian dan 2) Menurunnya keluhan, protes sosialisasi yang intensif dengan elemen kekhawatiran terhadp tentang prosedur dan proses masyarakat yang terdampak batas ketinggian pengadaan lahan 2) Pemrakarsa melakukan penjelasan langsung bangunan. kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengadaan lahan 3) Proses pengadaan lahan dilakukan dengan musyawarah.

2

1


Persepsi Pengadaaan lahan tapak 1) Berkurangnya persepsi negatif 1) tower dan gardu induk masyarakat terhadap peneriman berpotensi mempegaruhi tenaga kerja. persepsi terkait kejelasan 2) Bertambahnya persepsi positif mengenai luas lahan, alur masyarakat terhadappenerimaan jalur transmisi dan tenaga kerja. pemberian kompensasi. 2)

Pemrakarsa menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan cara melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang intensif dengan elemen masyarakat yang terdampak Pemrakarsa melakukan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengadaan lahan 3) Proses pengadaan lahan dilakukan dengan musyawarah

KOMPENSASI RIGHT OF WAY (ROW) Perubahan Persepsi Pemberian kompensasi Terciptanya kepuasan Pemberian Pemberian kompensasi dilakukan dengan musyawarah Masyarakat Right of Way (ROW) nilai kompensasi yang sesuai bagi terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. masyarakat atas nilai kompensasi yang diterima



layak operasional. 4) Bersama pemerintah turut melakukan rehabilitasi Karang Kretek dan Karang Maeso yang berbasis masyarakat dan ekosistem terpadu Berkurangnya jumlah masyarakat 1) Sosialisasi tentang kegiatan dredging dan dumping 1) Sosialisasi dilakukan di nelayan yang keberatan terhadap kepada masyarakat khususnya nelayan terkena Desa Ujungnegoro, kegiatan dredging, pengangkutan, dampak melalui forum komunikasi dan media Karanggeneng, dandumping komunikasi. Ponowareng, dan 2) Pemasangan rumpon sebagai areatangkap baru Kedungsegog. bagi nelayan. 2) Pemasangan rumpon di sebelah kanan atau kiri lokasi tapak proyek yang berada di laut.

3

1

Persepsi Gangguan pada area tangkap dan hasil tangkapan nelayan karenakegiatan pengerukan (dredging), pengangkutan material keruk dan pembuangan (dumping) material keruk.




Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Hubkominfo Provinsi Jawa Tengah Selama kegiatan a. Instansi Pelaksana yaitu PT pengerukan dan Bhimasena Power Indonesia selaku pembuangan material hasil Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan kerukan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Lokasi gardu induk, Tapak Selama tahap pra konstruksi tower dan sepanjang jalur transmisi meliputi Desa Simbangjati, Beji, Tulis, Kenconorejo, Wonokerso Karanggeneng, Ponowareng.

a. Instansi

b.

c.

Lokasi gardu induk, Tapak Selama proses pembebasan a. tower dan sepanjang jalur lahan transmisi meliputi Desa b. Simbangjati, Beji, Tulis, Kenconorejo, Wonokerso Karanggeneng, Ponowareng. c.

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Lokasi gardu induk, Tapak Selama proses pembebasan a. Instansi Pelaksana yaitu PT tower dan sepanjang jalur lahan Bhimasena Power Indonesia selaku transmisi meliputi Desa Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Simbangjati, Beji, Tulis, Kenconorejo, Wonokerso Lingkungan Hidup Kabupaten

2 28

NO.


SUMBER DAMPAK



LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Karanggeneng, Ponowareng.

II 1

1

2


INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, BPN Prov. Jawa Tengah, Dispenda Prov. Jawa Tengah

TAHAP KONSTRUKSI PENERIMAAN TENAGA KERJA Perubahan Persepsi Kegiatan penerimaan 1) Berkurangnya persepsi negatif 1) Penerimaan tenaga kerja konstruksi yang Masyarakat tenaga kerja konstruksi masyarakat terhadap peneriman dibutuhkan mengutamakan warga lokal sesuai jaringan transmisi dan tenaga kerja. dengan kualifikasi dan ketersediaan lapangan kerja. gardu induk 2) Bertambahnya persepsi positif Proses penerimaan tenaga kerja dilakukan melalui : • masyarakat terhadap penerimaan Sosialisasi secara intensif • tenaga kerja. Pengumuman di balai desa • 3) Rendahnya intensitas keluhan Seleksi tenaga kerja secara transparan • dan protes masyarakat atas Peningkatan keterampilan bagi warga lokal rencana pembangunan PLTU yang berpotensi

Lokasi gardu induk, Tapak Sejak kegiatan penerimaan a. Instansi Pelaksana yaitu PT tower dan sepanjang jalur tenaga kerja selama Bhimasena Power Indonesia selaku transmisi meliputi Desa aktivitas konstruksi. Pemrakarsa b. Instansi Simbangjati, Beji, Tulis, Pengawas Badan Kenconorejo, Wonokerso Lingkungan Hidup Kabupaten Karanggeneng, dan Desa Batang dan Badan Lingkungan Ponowareng. Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 2) Memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan Batang, Badan Lingkungan Hidup peraturan yang berlaku. Provinsi Jawa Tengah 3) Mensosialisasikan secara rutin setiap kemajuan dan rencana kegiatan dalam forum komunikasi.

MOBILISASI PERALATAN DAN MATERIAL Penurunan Kualitas Kegiatan mobilisasi Udara peralatan. Pada kegiatan tersebut akan terjadi peningkatan frekuensi lalulintas yang berpotensi menimbulkan polutan partikulat dan gas.

Tingkat konsentrasi kualitas udara 1) Proses pengangkutan material (tanah gali/ urug) ambien tidak melebihi baku mutu dilengkapi dengan penutup terpal pada saat yang disarankan sesuai Kep. Gub. melewati daerah pemukiman. Jateng No. 8 tahun 2001dengan 2) Pemasangan rambu lalulintas sesuai dengan parameter Sulfur dioksida (SO2), prosedur dan ketentuan yang berlaku Nitrogen dioksida (NO2),dan TSP. 3) Melakukan pembersihan terhadap kendaran yang keluar dari tapak proyek 4) Melakukan penyiraman minimal dua kali sehari pada ruas jalan akses menuju tapak PLTU yang tidak di-aspal di sekitar tapak proyek yang dilalui kendaraan pengangkut peralatan dan material secara rutin, terutama pada saat musim panas dengan mengacu kepada prosedur penyiraman tanah 5) Pemakaian masker bagi operator kendaraan berat sesuai dengan keperluan dan prosedur yang telah ditetapkan. 6) Pembatasan kecepatan kendaraan maks. 40 km/jam apabila melewati permukiman dalam batas wilayah studi Peningkatan Kebisingan Kegiatan mobilisasi Tingkat kebisingan tidak melebihi 1) Menggunakan kendaraan untuk kegiatan mobilisasi peralatan. Pada kegiatan baku mutu yang disarankanv alat dan bahan yang lolos uji emisi kendaraan, tersebut akan terjadi mengacu pada Keputusan Menteri termasuk penggunaan exhaust muffler (knalpot).


Di rute jalan angkut yang melalui permukiman warga Kecamatan Kandeman : 1) Desa Ujungnegoro 2) Desa Karanggeneng Kecamatan Tulis : 1) Desa Ponowareng 2) Desa Kenconorejo 3) Desa Simbangjati 4) Desa Beji

Di rute jalan angkut yang melalui permukiman warga Kecamatan Kandeman :

Selama kegiatan mobilisasi a. Instansi Pelaksana yaitu PT peralatan dan material Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan/ atau kontraktor pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Selama kegiatan mobilisasi a. Instansi Pelaksana yaitu PT peralatan dan material Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa

2 29

NO.

3


INDIKATOR KEBERHASILAN LOKASI PENGELOLAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUNGAN HIDUP HIDUP peningkatan frekuensi Negara Lingkungan Hidup No. 2) Pemakaian penutup telinga (earplug) bagi operator 1) Desa Ujungnegoro lalulintas yang berpotensi 48/MENLH/11/1996 tentang Baku kendaraan berat sesuai dengan keperluan. 2) Desa Karanggeneng menimbulkan kebisingan Tingkat Kebisingan peruntukkan 3) Perawatan mesin kendaraan secara berkalasesuai mesin kendaraan. pemukiman (55 dB(A)) denga prosedur dan ketentuan yang berlaku Kecamatan Tulis : 4) Pembatasan kecepatan kendaraan maks. 40 km/jam 1) Desa Ponowareng apabila melewati permukiman dalam batas wilayah 2) Desa Kenconorejo studi 3) Desa Simbangjati 4) Desa Beji SUMBER DAMPAK


INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP b. Instansi Pengawas Pengawas yaitu

c.

Gangguan terhadap Mobilisasi peralatan dan Rendahnya intensitas keluhan dan Melakukan pengelolaan dengan baik terhadap dampak Lokasi gardu induk, Tapak Sejak kegiatan penerimaan a. Kenyamanan material konstruksi tower protes masyarakat akibat kegiatan teknis yang muncul dari kegiatan mobilisasi peralatan tower dan sepanjang jalur tenaga kerja selama dan gardu induk mobilisasi peralatan dan material. dan material. transmisi meliputi Desa aktivitas konstruksi. b. Simbangjati, Beji, Tulis, Kenconorejo, Wonokerso Karanggeneng, dan Desa Ponowareng. c.

4

5

1) Bekerjasama dengan Puskesmas atau dokter 1) Rumah-rumah di sekitar jalur transportasi untuk keluarga untuk melakukan penyuluhan tentang pendirian gardu induk, : tower dan penarikan - Ventilasi jendela yang sesuai. kabel transmisi meliputi - Bentuk pagar yang sesuai Desa Karanggeneng, - Pola hidup sehat dan rumah sehat. Desa Ponowareng, Desa Kenconorejo, Desa Wonokerso, Desa Simbangjati, Desa Beji, dan Desa Tulis 2) Bekerjasama dengan Puskesmas atau dokter keluarga untuk melakukandeteksi dini dan 2) Rumah-rumah di sekitar jalur transportasi untuk pemeriksaan ISPA, serta pencatatan pendirian gardu induk, kesehatan terhadap masyarakat yang tinggal di tower dan penarikan sekitar jalur transportasi untuk pendirian gardu kabel transmisi meliputi induk, tower dan penarikan kabel transmisi. Desa Karanggeneng, Desa Ponowareng, Desa Kenconorejo, Desa Wonokerso, Desa Simbangjati, Desa Beji, dan Desa Tulis Persepsi Mobilisasi peralatan dan Berkurangnya keluhan warga 1) Melakukan koordinasi dan penjelasan tentang Lokasi gardu induk, Tapak material Terhadap akibat kegiatan mobilisasi aktivitas dan pengelolaan dampak dari mobilisasi tower dan sepanjang jalur peralatan dan material peralatan dan material malalui forum komunikasi para transmisi meliputi Desa pemangku kepentingan. Simbangjati, Beji, Tulis, 2) Melakukan pengaturan kegiatan mobilisasi Kenconorejo, Wonokerso peralatan dan material.yang disepakati oleh para Karanggeneng, Ponowareng.

Gangguan Kesehatan Mobilisasi peralatan dan Prevalensi penderita ISPA Masyarakat material Puskesmas tetap atau menurun. (Peningkatan prevalensi penderita ISPA)

Perubahan masyarakat


di

Dilakukan tiap 6 bulan a. selama masa mobilisasi peralatan dan material b. berlangsung

c.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Sejak kegiatan penerimaan a. Instansi Pelaksana yaitu PT tenaga kerja selama aktifitas Bhimasena Power Indonesia selaku konstruksi. Pemrakarsa b. Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan

2 30

NO.


SUMBER DAMPAK




pemangku kepentingan 3) Melakukan pengelolaan dengan baik semua dampak teknis yang muncul dari kegiatan mobilisasi peralatan dan material. 4) Memberikan penggantian jika terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan mobilisasi peralatan dan material.


INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu

Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

DAMPAK LINGKUNGAN LAINNYA YANG DIKELOLA 1

1

2

TAHAP PRA KONSTRUKSI Munculnya Spekulan Tanah Penanganan antisipasi Kegiatan survei dan Tidak adanya spekulan tanah munculnya spekulan pengadaan lahan untuk tanah Blok PLTU, jaringan transmisi dan gardu induk

1) Pemrakarsa menyediakan informasi secara terbuka dan akuntabel tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan cara melakukan koordinasi untuk sosialisasi yang intensif dengan elemen masyaraka t yang terdampak 2) Pemrakarsa melakukan penjelasan langsung kepada masyarakat tentang rencana kegiatan, prosedur dan proses pelaksanaan pengadaan lahan 3) Proses penentuan harga lahan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. 4) Pengukuran luas lahan dan batas-batas kepemilikan lahan dilakukan secara bersama pemilik lahan. 5) Pembayaran lahan dilakukan secara langsung kepada pemilik melalui bank.

TAHAP KONSTRUKSI Limbah Padat Domestik Penanganan limbah padat Limbah padat hasil Penumpukan limbah padat tidak 1) Memilah sampah sesuai dengan jenisnya dari aktivitas pekerja aktivitas pekerja pada mengganggu lingkungan sekitar. 2) Menyediakan TPS di dalam tapak proyek konstruksi tahap konstruksi PLTU 3) Bekerjasama dengan pihak ke tiga melakukan pengelolaan sampah

Limbah Cair Domestik Penanganan limbah cair Limbah cair hasil aktivitas Pembuangan limbah dari aktivitas pekerja pekerja pada tahap mencemari lingkungan. konstruksi konstruksi PLTU(di dalam tapak) Limbah cair hasil aktivitas Pembuangan limbah pekerja pada tahap mencemari lingkungan. konstruksi PLTU (di luar tapak)


cair

cair

Di Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Simbangjati, Beji, Tulis, Kenconorejo, dan Desa Wonokerso

Selama tahap pra konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT blok PLTU dan jaringan Bhimasena Power Indonesia selaku transmisi serta gardu induk Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan berlangsung Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jateng

Di area kerja pada bangunan Selama tahap konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT utama (Power Block) PLTU PLTU Bhimasena Power Indonesia selaku dalam Pemrakarsa b. Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

tidak Membuat septic tank dan sumur resapan sesuai dengan Di area kerja pada bangunan Selama tahap konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT standar utama (Power Block) PLTU PLTU Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten tidak 1) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 1) Masyarakat yang tinggal Dilakukan tiap 6 bulan Batang dan Badan Lingkungan dalam penyuluhan mengenai cara pembuatan tanki Kecamatan Tulis dan selama masa mobilisasi Hidup Provinsi Jawa Tengah septik yang baik, perilaku BAB yang sehat, Kecamatan Kandeman peralatan dan material c. Instansi Penerima Laporan yaitu pengelolaan limbah rumah tangga yang baik, berlangsung selama tahap Bupati Kabupaten Batang, Badan pembuatan tempat sampah sampah memenuhi konstruksi PLTU Lingkungan Hidup Kabupaten 2 31

NO.


SUMBER DAMPAK




syarat kesehatan. 2) Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 2) Masyarakat yang tinggal untuk melakukan pemeriksaan bakteri E. coli pada Kecamatan Tulis dan beberapa sumur penduduk (sebagai sampel). Kecamatan Kandeman Apabila diketahui terdapat bakteri E. coli di atas baku mutu, maka dilakukan pengelolaan dengan melarang air tersebut dipakai untuk minum dan memasak atau membenahi jumbleng/ tanki septik/saluran limbah agar memenuhi syarat kesehatan 3

Kebakaran Kegiatan Konstruksi PLTU

Kegiatan konstruksi PLTU

1) Kebakaran secara umum 2) Adanya ledakan 3) Adanya hubungan arus pendek

4

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Kegiatan konstruksi PLTU Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)


Tidak ada kejadian kebakaran


INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

1) Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2) Menyediakan Hydrant di titik tertentu 3) Melakukan pengecekan secara berkala terhadap alat-alat pemadam kebakaran 4) Melakukan pelatihan pemadaman kebakaran kepada karyawan 5) Menyiapkan jalur evakuasi bencana kebakaran

Area kerja pada bangunan Selama tahap konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT utama (Power Block) PLTU, PLTU Bhimasena Power Indonesia selaku Terminal Khusus (Jetty), Pemrakarsa b. Instansi Area Pengerukan Pengawas Badan (Dredging), Area Lingkungan Hidup Kabupaten Pembuangan (Dumping), Batang dan Badan Lingkungan dan Area Jaringan Transmisi Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu dan Gardu Induk Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Tidak ada gangguan kesehatan dan Mengacu pada : kecelakaan akibat kerja 1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan 2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja 3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per.05/MEN/1996 tentang SistemManajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4) Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum No.: Kep. 174/MEN/1986. No.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi 5) Standar Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat PT BPI 6) Standar Prosedur tentang Pekerjaan Panas, BPI 7) Standar Prosedur tentangPekerjaan Dingin, BPI 8) Standar Prosedur tentangPelaksanaan Galian, BPI. 9) Standar Prosedur Ijin Masuk dalam Bejana Tertutup PT BPI 10) Standar Prosedur Perawatan dan Kalibrasi Alat Pemantauan K3L PT BPI 11) Standar Prosedur Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan dan

Seluruh area kerja pada Selama tahap konstruksi a. Instansi Pelaksana yaitu PT bangunan utama (Power PLTU Bhimasena Power Indonesia selaku Block) PLTU, Terminal Pemrakarsa b. Instansi Khusus (Jetty), Area Pengawas Badan Pengerukan (Dredging), Lingkungan Hidup Kabupaten Area Pembuangan Batang dan Badan Lingkungan (Dumping) , dan Area Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

2 32

NO.


SUMBER DAMPAK






Pencegahan PT BPI 12) Standar Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Terhadap Persyaratan Perundangan PT BPI. 13) Standar Prosedur tentang Sistim Informasi Manajemen, K3, BPI.

5 5.1

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pengelolaan B3 Kegiatan konstruksi PLTU

5.2

Pengelolaan Limbah B3

1

2

3

Kegiatan konstruksi PLTU

PengelolaanB3 tidak mengganggu dan mencemari lingkungan sekitar.

Mengacu pada PP No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3.

Penyimpanan limbah B3 tidak mengganggu dan mencemari lingkungan sekitar.

Membangun TPS limbah B3 sesuai dengan KEPKA Di dalam lokasi instalasi BAPEDAL No. 1 sampai dengan No. 5 tahun 1995 PLTU untuk limbah B3 di ash tentang Teknik Pengolahan Limbah B3 pond

TAHAP OPERASI Limbah Padat Domestik Penanganan limbah padat Limbah padat hasil Penumpukan limbah padat tidak dari aktifitas domestik aktifitas domestik pada mengganggu lingkungan sekitar. tahap operasional PLTU seperti perkantoran

Limbah Cair Domestik Penanganan Limbah Cair Limbah cair hasil aktifitas Pembuangan limbah cair tidak dari aktifitas Domestik domestik pada tahap mencemari lingkungan. operasional PLTU seperti perkantoran

Di dalam lokasi instalasi PLTU untuk B3

Selama tahap konstruksi

Selama tahap konstruksi

a. Instansi


1) Memilah sampah sesuai dengan jenisnya Di area kerja pada bangunan Selama tahap operasi PLTU 2) Menyediakan TPS di dalam tapak proyek utama (Power Block) PLTU 3) Bekerjasama dengan pihak ke tiga dalam melakukan pengelolaan sampah

a. Instansi


Membuat septic tank dan sumur resapan sesuai dengan Di area kerja pada bangunan Selama tahap operasi PLTU standar utama (Power Block) PLTU

a. Instansi


Kebakaran


2 33

NO.


Penanganan kebakaran Kegiatan akibat kegiatan operasi PLTU PLTU dan kegiatan penunjang

4

INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP operasional Tidak ada kejadian kebakaran

SUMBER DAMPAK

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 PengelolaanB3 Kegiatan operasional PLTU

5.2

Pengelolaan Limbah B3

Penampunganfly ash dan bottom ash di ash pond





1) Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) 2) Menyediakan Hydrant di titik tertentu 3) Melakukan pengecekan secara berkala terhadap alat-alat pemadam kebakaran 4) Melakukan pelatihan pemadaman kebakaran kepada karyawan 5) Menyiapkan jalur evakuasi bencana kebakaran

Seluruh area kerja Selama tahap operasi PLTU operasional pada bangunan utama (Power Block) PLTU dan Terminal Khusus (Jetty)

a. Instansi

Mengacu pada : 1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. No. Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan 2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No.: Per.03/MEN/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja 3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.. No. Per.05/MEN/1996 tentang SistemManajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4) Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum No.: Kep. 174/MEN/1986. No.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi 5) Standar Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat PT BPI 6) Standar Prosedur tentang Pekerjaan Panas, BPI 7) Standar Prosedur tentangPekerjaan Dingin, BPI 8) Standar Prosedur tentangPelaksanaan Galian, BPI. 9) Standar Prosedur Ijin Masuk dalam Bejana Tertutup PT BPI 10) Standar Prosedur Perawatan dan Kalibrasi Alat Pemantauan K3L PT BPI 11) Standar Prosedur Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan dan Pencegahan PT BPI 12) Standar Prosedur Identifikasi dan Evaluasi Terhadap Persyaratan Perundangan PT BPI. 13) Standar Prosedur tentang Sistim Informasi Manajemen, K3, BPI.

Seluruh area kerja Selama tahap operasi PLTU operasional pada bangunan utama (Power Block) PLTU dan Terminal Khusus (Jetty)

a. Instansi

PengelolaanB3 tidak mengganggu dan mencemari lingkungan sekitar.

Mengacu pada PP No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3

Di dalam lokasi instalasi PLTU untuk B3

a. Instansi

Penyimpananlimbah B3 tidak mengganggu dan mencemari

Mengoperasikan TPS limbah B3 sesuai dengan KEPKA Penampungan fly ash dan BAPEDAL No. 1 sampai dengan No. 5 tahun 1995 bottom ash di ash pond

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Kegiatan operasional Gangguan kesehatan akibat kerja Keselamatan dan PLTU Kesehatan Kerja (K3)

5 5.1




Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa b. Instansi Pengawas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 2 34

NO.


SUMBER DAMPAK

INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP lingkungan sekitar.




tentang Teknik Pengolahan Limbah B3

INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP c. Instansi Penerima Laporan yaitu

Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 6

7

Gangguan pada Peninggalan Budaya Gangguan terhadap Kegiatan operasional 1) Rendahnya intensitas keluhan bangunan utama PLTU atau protes warga atas munculnya peninggalan budaya gangguan pada saat khaul pada akibat dari kegiatan bulan Maulud 2) Kegiatan ritual dapat berlangsung operasional PLTU dengan lancar

Penurunan Kualitas Air Tanah Penurunan Kualitas Air Air lindi dari coal yard Tanah

Air lindi dari ash pond

8

9

1) Mendukung kegiatan ritual masyarakat 2) SOP tentang Pengaduan Masyarakat

Kualitas air tanah memenuhi Baku Konsep pengelolaan: Mutu sesuai dengan PerMenKes No. 1) Kolam penampung (coal runoff pond) 416 tahun 1990 Lampiran II Daftar 2) Lapisan dasar tempat penimbunan batubara Persyaratan Kualitas Air Bersih dilengkapi dengan lapisan clay (300mm), gravel (100mm), dan coal carpet (200mm) 3) Memastikan bahwa tidak terjadi resapan air lindi (leachate) ke dalam air tanah pada sumur pantau. Manifest pengelolaan limbah B-3 dari Konsep pengelolaan: pihak transporter / pengelola limbah B- 1) Kolam penampung (ash runoff pond) 3 yang berizin 2) Lapisan dasar tempat penimbunan abu batubara dilengkapi dengan lapisan tanah liat (300 – 1.000 mm), granular (300mm), dan lapisan HDPE (1,5 mm) atau lapisan tanah (300 mm) 3) Memastikan bahwa tidak terjadi resapan air lindi (leachate) ke dalam air tanah pada sumur pantau.

Peningkatan Kebisingan Penanganan kebisingan Kegiatan operasional unit Tingkat kebisingan menurut KEPMEN 1) Pemeliharaan turbin dan berbagai mesin lainnya akibat kegiatan PLTU LH No 48 tahun 1996 tentang Baku sesuai dengan spesifikasinya dan pemasangan alat operasional PLTU Tingkat Kebisingan peredam suarasesuai dengan spesifikasi, perencanaan dan ketentuan yang berlaku. 2) Pemakaian pelindung telinga (earplug) bagi pekerja sesuai keperluan dan mengacu kepada peraturan tentang tentang kesehatan untuk perlindungan kerja 3) Melakukan penyuluhan, pemeriksaan dan pencatatan kesehatan terhadap pekerja secara rutin.

Peningkatan Paparan TENORM Penanganan paparan Kegiatan operasional unit Paparan TENORMderet uranium dan TENORM akibat kegiatan PLTU thorium masih di bawah baku mutu RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Desa-desa yang di tapak PLTU (Desa Ujungnegoro, Karanggeneng, dan Desa Ponowareng)

Di saat pelaksanaan khaul a. Instansi Pelaksana yaitu PT pada tahap konstruksi Bhimasena Power Indonesia selaku berlangsung Pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Desa Ujungnegoro dan Selama tahap operasi PLTU Desa Karanggeneng di Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang masuk ke dalam tapak power block, yakni di : 1) Lokasi coal yard 2) Pemukiman penduduk dekat coal yard

a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku Pemrakarsa dan/ atau kontraktor pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jateng c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Pengelolaan lingkungan Selama tahap operasi PLTU dilaksanakan dalam lokasi instalasi pembangkit PLTU meliputi Desa Ujungnegoro dan Desa Karanggeneng di Kecamatan Kandeman dan Desa Ponowareng di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

a. Instansi


1) Penanganan abu terbang/ fly ash(dalam kondisi Di area tempat penyimpanan Selama tahap operasi PLTU lembab) dari silo (dengan kapasitas 3 x 3.200 ton) ke abu batubara

a. Instansi

Pelaksana yaitu PT Bhimasena Power Indonesia selaku 2 35

NO.


SUMBER DAMPAK

operasional unit PLTU


INDIKATOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) No. 09 tahun 2009

BENTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP tempat penimbunan abu menggunakan truk abu. 2) BPI akan bekerjasama dengan pabrik semen sehingga abu batubara dari Fly Ash Silo diambil oleh pabrik semen untuk dipakai sebagai bahan baku



INSTITUSI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Pemrakarsa dan/ atau kontraktor pelaksana yang ditunjuk b. Instansi Pengawas yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jateng c. Instansi Penerima Laporan yaitu Bupati Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

2 36

Gambar 2.1 Peta Pengelolaan Tahap Pra Konstruksi Blok PLTU


2 36

Gambar 2.2 Peta Pengelolaan Tahap Konstruksi Blok PLTU


2 37

Gambar 2.3 Peta Pengelolaan Lingkungan Tahap Pematangan Lahan


2 38

Gambar 2.4 Peta Pengelolaan Tahap Operasional Blok PLTU


2 39

Gambar 2.5 Peta Pengelolaan Tahap Konstruksi


Jetty

2 40

Gambar 2.6 Peta Pengelolaan Tahap Operasional


Jetty

2 41

Gambar 2.7 Peta Pengelolaan Tahap Operasional


Dredging dan Dumping

2 42

Gambar 2.8 Peta Pengelolaan Tahap Pra Konstruksi Jaringan Transmisi 500


kV 2 43

7. BAB 2 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup RKL-RPL

Recommend Documents