1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATA LATAR R BE BELA LAKA KANG NG
Belakangan ini masalah dalam dunia medis di Indonesia sedang disoroti oleh oleh masy masyar araka akatt luas. luas. Mara Marakny knyaa kasus kasus keti ketidak dakpua puasa san n masyar masyaraka akatt terha terhada dap p pelayanan pelayanan medis sudah mulai sering terlihat terlihat di media massa. Kedatangan pasien kepada kepada dokter dokter memili memiliki ki arti arti bahwa bahwa pasien pasien telah telah member memberii kepercay kepercayaan aan kepada kepada dokter dokter untuk untuk melakuk melakukan an tindakan tindakan terhada terhadap p dirinya dirinya.. Hubunga Hubungan n dokter dokter dengan dengan pasien ketika pasien datang ke dokter disebut disebut hubungan hubungan terapeutik. terapeutik. Hubungan Hubungan yang dimaksud ini adalah hubungan yang menyebabkan perikatan antara kedua belah pihak. pihak. Perikatan Perikatan adalah hubungan hubungan hukum antara dua orang orang atau lebih lebih dimana dimana pihak yang satu berhak menuntut menuntut sesuatu sesuatu dari pihak yang lain sedangkan sedangkan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu (Hanafiah dan Amir, 1999). Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan, sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat. Informasi tersebut diperoleh dari dokter pada saat pengisian pengisian informed consent . Dokter Dokter harus harus menyada menyadari ri bahwa bahwa informed consent memiliki dasar moral dan etik yang kuat. Menurut Americ Menurut American an College of Physicians’ Physicians’ Ethics Manual Manual , pasien harus mendapat informasi dan mengerti tentang kondisinya sebelum mengambil keputusan. Berbeda dengan teori terdahulu yang memandang tidak adanya informed consent menurut consent menurut hukum penganiayaan, kini hal
2
ini diangga dianggap p sebagai sebagai kelalai kelalaian. an. Inform Informasi asi yang diberi diberikan kan harus harus lengkap, lengkap, tidak tidak hanya berupa jawaban atas pertanyaan pasien (NN, 2006). Setela Setelah h hubunga hubungan n dokter dokter pasien pasien terbent terbentuk, uk, dokter dokter memilik memilikii kewajib kewajiban an untuk memberitahukan pasien mengenai kondisinya; diagnosis, diagnosis banding, pemeriksaan pemeriksaan penunjang, penunjang, terapi, risiko, risiko, alternatif, alternatif, prognosis prognosis dan harapan. Dokter seharusnya seharusnya tidak mengurangi mengurangi materi informasi informasi atau memaksa memaksa pasien untuk segera member memberii keputus keputusan. an. Informa Informasi si yang diberi diberikan kan disesu disesuaika aikan n dengan dengan kebutuha kebutuhan n pasien. Kenyataannya Kenyataannya masih banyak dokter yang tidak memberikan memberikan informasi informasi secara lengkap yang merupakan kewajiban dokter seperti yang disebutkan di atas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Theresia Sally mengenai “Analisis ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis rawat inap non psikiatri bulan April di rumah sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor tahun 2008” menunjukan hasil yaitu identitas pasien 0%, resume medis 26%, resume keperawatan 60%, surat persetujuan persetujuan rawat rawat inap 0%, 0%, ringkasan ringkasan masuk dan dan keluar 29%, 29%, riwayat riwayat penyakit penyakit dan pemeriksaan pemeriksaan fisik awal 24%, nama dan tanda tangan dokter yang merawat merawat 60%, tangg tanggal al masu masuk k dan kelu keluar ar sert sertaa wakt waktu u 31%. 31%. Sedan Sedangk gkan an berd berdas asar arkan kan dokt dokter er spesialis spesialis yang merawat merawat ditemukan ditemukan angka ketidaklengkapannya ketidaklengkapannya sebagai sebagai berikut: berikut: identi identita tass pasie pasien n 11%, 11%, resum resumee medis medis 32%, 32%, resu resume me keper keperaw awata atan n 68%, 68%, surat surat persetujuan persetujuan rawat rawat inap 4%, 4%, ringkasan ringkasan masuk masuk dan keluar keluar 38%, riwayat riwayat penyakit penyakit dan pemeriksaan pemeriksaan fisik awal 17%, nama dan tanda tangan dokter yang merawat merawat 58%, tanggal masuk dan keluar serta waktu 24% (Sally, 2008). B.
TUJUAN
3
Referat ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kelengkapan pengisian berkas rekam medis pasien pasien Instalasi Gawat Darurat (IGD) (IGD) di Rumah Sakit Umum Daerah Daerah (RSUD (RSUD)) Prof. Prof. Dr. Margono Margono Soekar Soekarjo jo Purwoke Purwokerto rto pada bulan bulan Oktobe Oktober r 2009.
C. MANFAA FAAT
Referat Referat ini diharapk diharapkan an dapat dapat berman bermanfaat faat untuk untuk memper memperole oleh h informa informasi si mengenai kelengkapan pengisian informed consent yang IGD RSUD Prof. consent yang ada di IGD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto pada bulan Oktober 2009.
BAB II
4
TINJAUAN PUSTAKA
A.
INFORMED CONSENT CONSENT DEFINISI INFORMED
“ Informed Informed consent ” terdiri dari dua kata yaitu “informed” yang berarti telah mendapa mendapatt penjela penjelasan san atau atau keterang keterangan an (inform (informasi asi), ), dan “consent “consent”” yang berart berartii persetujuan persetujuan atau memberi memberi izin. Consent dibagi menjadi 2 yaitu expressed expressed yang berarti berarti dapat secara lisan atau tulisan, tulisan, implied implied yang berarti berarti yang dianggap telah diberikan. Jadi “informed “informed consent ” mengandung mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan diberikan setelah setelah mendapat informasi. informasi. Dengan demikian demikian “informed consent ” dapat didefinisikan didefinisikan sebagai persetujuan persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya keluarganya atas atas dasar dasar penjela penjelasan san mengena mengenaii tindaka tindakan n medis medis yang akan dilakuk dilakukan an terhada terhadap p dirinya serta risiko yang berkaitan dengannya. (Wandy, 2007; Samil, 2001) Informed Informed consent adalah suatu persetujuan mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan ini bisa dalam bentuk lisan lisan maupun tertulis tertulis.. Persetujuan Persetujuan yang paling sederhana sederhana adalah adalah persetujuan persetujuan secara lisan, misal untuk tindakan-tindakan rutin. Tindakan-tindakan yang lebih kompleks yang lebih berisiko yang kadang tidak dapat diperhitungkan dari awal dan dan yang yang dapat dapat menye menyebab babkan kan hilang hilangnya nya nyawa nyawa atau atau kecac kecacata atan n perm permane anen, n, mempe mempero role leh h perse persetu tujua juan n yang yang tert tertuli uliss supay supayaa suat suatu u saat saat apab apabil ilaa diper diperlu lukan kan persetujuan persetujuan itu dapat digunakan digunakan sebagai bukti. Pada hakikatnya hakikatnya Informed Informed consent adalah adalah suatu suatu proses proses komunik komunikasi asi antara antara dokter dokter dan pasien pasien tentang tentang kesepak kesepakata atan n tinda tindakan kan medis medis yang yang akan akan dila dilakuk kukan an dokte dokterr terha terhada dap p pasie pasien n (ada (ada kegi kegiata atan n penjelasan penjelasan rinci oleh dokter), dokter), sehingga sehingga kesepakatan kesepakatan lisan pun sesungguhnya sesungguhnya sudah
5
cukup. cukup. Penandat Penandatanga anganan nan formul formulir ir Informed Informed consent seca secara ra tertu tertuli liss hanya hanya merupakan pengukuhan atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Formulir ini juga merupakan merupakan suatu tanda bukti yang akan disimpan disimpan di dalam arsip rekam medis pasien (Yahya, (Yahya, 2007) 2007) Menurut Menurut PerMe PerMenKes nKes no 290/Me 290/MenKes nKes/Pe /Per/I r/III/ II/200 2008 8 dan Pasal Pasal 45 UU RI No.29 Tahun Tahun 2004 Tentang Praktik Praktik Kedokter Kedokteran an serta Manual Manual Persetujuan Persetujuan Tindakan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka Inform maka Informed ed consent adalah consent adalah persetujuan tindakan kedok kedokte tera ran n yang yang dibe diberi rikan kan oleh oleh pasie pasien n atau atau keluar keluarga ga terde terdekat katnya nya sete setela lah h mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Gitahafas, 2009; Permenkes, 2008) Paragraf Paragraf 2 Pasal 45 UU RI No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Praktik Kedokteran berisi lebih khusus mengenai mengenai Persetujuan Persetujuan Tindakan Tindakan Kedokteran Kedokteran atau Kedokteran Kedokteran Gigi. Adapun isi Pasal 45 UU RI No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran adalah
Pasal 45
(1).Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. (2).Persetuj (2).Persetujuan uan sebagai sebagaimana mana dimaks dimaksud ud pada ayat (1) diberi diberikan kan setelah setelah pasien pasien mendapat penjelasan secara lengkap. (3).Penj (3).Penjel elasa asan n
seba sebaga gaima imana na dimaks dimaksud ud pada pada ayat ayat (2) sekur sekurang ang-k -kur urang angnya nya
mencakup : a. Diagnos Diagnosis is dan dan tata tata cara tindakan tindakan medis; medis;
6
b. Tujuan tindakan tindakan medis medis yang dilakukan; dilakukan; c. Alterna Alternatif tif tindaka tindakan n lain lain dan dan risi risikony konya; a; d. Risiko Risiko dan dan komplik komplikasi asi yang yang mung mungkin kin terja terjadi; di; dan dan e. Prognosi Prognosiss terhad terhadap ap tindak tindakan an yang yang dilaku dilakukan kan (4).Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. (5). (5). Setiap Setiap tindaka tindakan n kedokte kedokteran ran atau atau kedokter kedokteran an gigi gigi yang mengand mengandung ung risiko risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. (6). Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
B.
INFORMED CONSENT CONSENT JENIS INFORMED
Jenis informed consent secara consent secara garis besar dibagi menjadi : 1.
Dinyatakan
a. Lisan b. Tertulis Tertulis
2.
Tidak dinyatakan
a. Tinda indaka kan n pas pasien ien b.
Aturan hukum pada situasi tertentu (pada keadaan kegawat daruratan)
7
Jenis-jenis persetujuan : 1.
Ijin langsung (express (express consent ) : pasien atau wali segera menyetujui
usulan pengobatan yang ditawarkan dokter atau pihak RS (lisan atau tertulis). Ijin Ijin seca secara ra tidak tidak langs langsung ung (implied implied consent ) : tindaka tindakan n pengoba pengobatan tan
2.
dilakukan dalam keadaan darurat yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. 3.
Persetujuan khusus (informed (informed consent ) : pasien wajib mencantumkan
pernyataan pernyataan bahwa kepadanya telah diberikan diberikan penjelasan penjelasan suatu informasi informasi terha terhada dap p apa apa yang yang akan akan dilaku dilakukan kan oleh oleh tim tim medis medis terha terhadap dap pasie pasien. n. Pada Pada informed informed consent , pasien pasien sendir sendirii yang harus harus menanda menandatan tangani gani persetu persetujuan juan kecuali pasien tersebut tidak mampu atau mempengaruhi fungsi seksual dan reproduksi.
C.
INFORMED CONSENT CONSENT FUNGSI INFORMED
Perlunya meminta informed consent dari pasien karena informed consent mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut : 1. Penghormatan Penghormatan terhadap terhadap harkat harkat dan dan martabat martabat pasien selaku manusia manusia 2. Promos Promosii terhadap terhadap hak untuk untuk menentuk menentukan an nasibnya nasibnya sendir sendirii 3. Untuk mendorong mendorong dokter dokter melakukan melakukan kehati-hatian kehati-hatian dalam mengobati mengobati pasien pasien 4.
Menghindari penipuan dan misleading oleh misleading oleh dokter
5. Mendoro Mendorong ng diambi diambill keputusa keputusan n yang lebih lebih rasio rasional nal 6. Mendorong Mendorong keterlibat keterlibatan an publik publik dalam dalam masalah masalah kedokteran kedokteran dan kesehatan kesehatan
8
7.
Sebag Sebagai ai suat suatu u pros proses es eduka edukasi si masya masyara rakat kat dalam dalam bidan bidang g kedok kedokte tera ran n dan dan kesehatan (Wandy, 2007)
D.
INFORMED CONSENT CONSENT INFORMASI YANG WAJIB DIBERIKAN DALAM INFORMED
1.
Diagnosa dan tata cara tindakan kedokteran. Penjelasan mengenai diagnosis dapat meliputi: a. Temuan Temuan klinis dari hasil pemeriks pemeriksaan aan medis hingga hingga saat tersebut. tersebut. b. Diagnosis Diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakan, ditegakan, maka sekurangkurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding. c. Indik Indikas asii atau atau keada keadaan an klini kliniss pasie pasien n yang yang memb membut utuhk uhkan an dila dilakuk kukan annya nya tindakan kedokteran. d. Prognosis Prognosis apabila dilakukan dilakukan tindakan tindakan dan apabila tidak dilakukan dilakukan tindakan. tindakan.
2. Tujuan Tujuan tinda tindakan kan kedok kedokter teran an yang yang dilak dilakukan. ukan. Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi : a. Tuju Tujuan an tind tindak akan an kedo kedokt kter eran an yang yang dapa dapatt beru berupa pa tuju tujuan an prev preven enti tif, f, diagnostik, terapeutik, ataupun rehabilitative. b. Tata cara pelaksanaan pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami dialami pasien selama selama dan sesudah sesudah tindaka tindakan, n, serta serta efek efek samping samping atau atau ketidak ketidaknyam nyamanan anan yang mungkin terjadi. 3. Altern Alternatif atif tindaka tindakan n lain lain dan risikon risikonya. ya. a. Alternatif Alternatif tindakan lain berikut kelebihan kelebihan dan kekurangannya kekurangannya dibandingkan dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan.
9
b.
Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan.
c.
Perlua Perluasan san tindaka tindakan n yang mungki mungkin n dilakuk dilakukan an untuk untuk mengat mengatasi asi keadaan keadaan darurat darurat akibat akibat risiko risiko dan komplik komplikasi asi tersebu tersebutt atau atau keadaan keadaan tak terduga terduga lainnya.
4.
Risiko-risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi. Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali : a.
Risiko Risiko dan komplik komplikasi asi yang sudah sudah menjad menjadii penge pengetahu tahuan an umum umum..
b.
Risiko dan komplikasi komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya dampaknya sangat ringan.
c.
Risiko Risiko dan dan kompl komplikas ikasii yang yang tidak tidak dapat dapat dibayan dibayangkan gkan sebelu sebelumnya mnya..
5. Prognos Prognosis is terh terhadap adap tinda tindakan kan yang yang dilak dilakukan ukan.. Penjelasan tentang prognosis meliputi :
6.
E.
a.
Pronosis tentang hidup matinya (ad (ad vitam) vitam)
b.
Prognosis tentang fungsinya (ad (ad functionam) functionam)
c.
Prognosis tentang kesembuhan (ad (ad sanationam) sanationam)
Perkiraan pembiayaan (PerMenKes, 2008)
INFORMED CONSENT CONSENT KETENTUAN INFORMED
Ketentuan persetujuan informed consent sesuai consent sesuai dengan PERMENKES 290 Tahun Tahun 2008 2008 menye menyebut butkan kan bahwa bahwa perse persetu tujua juan n tinda tindaka kan n kedok kedokte teran ran adala adalah h
10
persetujuan persetujuan yang diberikan diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat terdekat setelah mendapatkan mendapatkan penjelasan penjelasan secara secara lengkap mengenai mengenai tindakan tindakan kedokteran kedokteran atau kedokteran kedokteran gigi gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Keluarga terdekat yang dimaksud adalah suami atau istri, istri, ayah atau ibu kandung, kandung, anak-anak anak-anak kandung, saudara-s saudara-sudara udara kandung atau pengampunya. Sese Seseor oran ang g dewa dewasa sa dian diangg ggap ap komp kompet eten en dan dan oleh oleh kare karena na itu itu haru haruss mengetahui terapi yang direncanakan. Orang dewasa yang tidak kompeten karena penyakit fisik atau kejiwaan kejiwaan dan tidak mampu mengerti mengerti tentu saja tidak dapat memberikan informed informed consent yang consent yang sah. Sebagai akibatnya, persetujuan diperoleh dari orang lain yang memiliki otoritas atas nama pasien. Ketika pengadilan telah memutuskan bahwa pasien inkompeten, wali pasien yang ditunjuk pengadilan harus mengambil otoritas terhadap pasien. Dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan penjelasan sesegera sesegera mungkin mungkin kepada pasien setelah setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat. Pemberi informasi tentang tindakan yang akan dilakukan terhadap pasien dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undang perundang-undangan. an.
Informed Informed consent consent tidak tidak berlaku pada 5 keadaan : 1.
Keadaan darurat medis
2.
Ancaman terhadap kesehatan masyarakat
11
3.
Pelepasan hak memberikan consent (waiver)
4.
Clinical Clinical privilege privilege (penggunaan (penggunaan clinical privilege privilege hanya dapat dilakukan dilakukan
pada pasien pasien yang melepaska melepaskan n haknya memberik memberikan an consent. consent. 5.
Pasien Pasien yang tidak tidak kompet kompeten en dalam dalam member memberikan ikan consent consent (Afsar (Afsarara ara,,
2009; PerMenKes, 2008)
F.
INFORMED CONSENT CONSENT ASPEK HUKUM INFORMED
1. Dalam Dalam hubungan hubungan hukum, hukum, pelaksan pelaksanaa dan pengguna pengguna jasa tindakan tindakan medis medis (dokter, (dokter, dan pasien) bertindak sebagai “subyek hukum ” yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan “jasa tindakan medis” sebagai “obyek hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak. 2. Dalam masalah “informed informed consent ” dokter dokter sebagai sebagai pelaksa pelaksana na jasa jasa tindaka tindakan n medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukun perdata, perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi administrasi,, sepanjang sepanjang hal itu dapat diterapkan. Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolok ukur yang digunakan adalah “kesalahan kecil” (culpa levis), sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah sudah dapat dapat dimi diminta ntakan kan perta pertangg nggung ungjaw jawab abann annya ya seca secara ra hukum hukum.. Hal Hal ini
12
disebabkan pada hukum perdata secara umum berlaku adagium “barang siapa merugikan orang lain harus memberikan ganti rugi”. Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolok ukur yang dipergunakan adalah “kesalahan berat” (culpa lata). Oleh karena itu adanya kesalahan kecil (ringan) pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk menjatuhkan sanksi pidana. 3. Aspek Aspek Hukum Perdata Perdata,, suatu suatu tindakan tindakan medis medis yang dilakukan dilakukan oleh oleh pelaksana pelaksana jasa tindakan tindakan medis (dokter) (dokter) tanpa tanpa adanya persetujuan persetujuan dari dari pihak pengguna pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu mampu member memberikan ikan persetu persetujuan juan,, maka maka dokter dokter sebagai sebagai pelaksa pelaksana na tindaka tindakan n medis medis dapat dapat dipersa dipersalahk lahkan an dan digugat digugat telah telah melakuk melakukan an suatu suatu perbuat perbuatan an melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga dokter dan harus menghormatinya; 4. Aspek pek Hukum kum Pida idana, na, “informed informed consent ” mutl mutlak ak harus harus dipe dipenuh nuhii denga dengan n adanya adanya pasal pasal 351 Kitab Kitab Undang-U Undang-Undan ndang g Hukum Hukum Pidana Pidana (KUHP) (KUHP) tentang tentang penganiayaan. penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya (misalnya pembedahan, pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakuk melakukan an tindak tindak pidana pidana pengania penganiayaan yaan yaitu yaitu telah telah melakuk melakukan an pelangg pelanggara aran n terhadap Pasal 351 KUHP. 5. Sebag Sebagai ai sala salah h satu satu pelak pelaksa sana na jasa jasa tinda tindaka kan n medi mediss dokte dokterr haru haruss menya menyadar darii bahwa “informe informed d consent consent ” benar benar-be -benar nar dapat dapat menja menjami min n terl terlaks aksana ananya nya
13
hubung hubungan an hukum hukum antar antaraa pihak pihak pasi pasien en denga dengan n dokte dokter, r, atas atas dasar dasar sali saling ng memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dari informed consent ini sifa sifatny tnyaa relat relative ive,, misa misalny lnyaa tidak tidak muda mudah h untuk untuk menen menentu tuka kan n apakah apakah suatu suatu inforamsi sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan secara pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan informed consent ini consent ini (Wandy, 2007)
G.
HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER
Dala Dalam m mela melaks ksan anak akan an prak prakti tik k kedo kedokt kter eran an,, Dokt Dokter er atau atau dokt dokter er gigi gigi mempunyai hak serta kewajiban yang harus diperhatikan. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Paragraf Paragraf 6 Pasal 50-51 UU RI No.29 Tahun 2004 Tentang Tentang Praktik Kedokteran. Adapun hak dan kewajiban tersebut ialah :
Pasal 50
Dokt Dokter er atau atau dokt dokter er gigi gigi dala dalam m mela melaks ksan anak akan an prak prakti tik k kedo kedokt kter eran an mempunyai hak :
14
a. Memp Memper erol oleh eh perl perlin indu dung ngan an huku hukum m sepa sepanj njan ang g mela melaks ksan anak akan an tuga tugass sesu sesuai ai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; b. Memberikan Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi profesi dan standar prosedur prosedur operasional; c. Mempe Memperole roleh h informa informasi si yang lengkap lengkap dan jujur jujur dari pasien pasien atau keluargan keluarganya; ya; dan d. Mener Menerim imaa imba imbala lan n jasa. jasa.
Pasal 51
Dokter atau dokter gigi dlam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban : a. Membe Memberi rikan kan pela pelayan yanan an medi mediss sesu sesuai ai denga dengan n stand standar ar profe profesi si dan dan stand standar ar prosedur prosedur operasional operasional serta serta kebutuhan kebutuhan medis medis pasien; pasien; b. Merujuk Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian keahlian atau kema kemamp mpua uan n yang yang lebi lebih h baik baik,, apab apabil ilaa tida tidak k mamp mampu u mela melaku kuka kan n suat suatu u pemeriksaan pemeriksaan atau atau pengobatan; pengobatan; c. Meraha Merahasiak siakan an segala segala sesuatu sesuatu yang diketahui diketahuinya nya tentang tentang pasien, pasien, bahkan bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; d. Mela Melakuk kukan an perto pertolo longa ngan n darur darurat at atas atas dasar dasar perik perikem emanu anusi siaa aan, n, kecua kecuali li bila bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan e. Menamb Menambah ah ilmu pengeta pengetahuan huan dan mengikut mengikutii perkembang perkembangan an ilmu kedokter kedokteran an atau kedokteran gigi.
15
H. HAK HAK DAN KEW KEWAJIB AJIBAN AN PASIE PASIEN N
Dala Dalam m mene meneri rima ma pela pelaya yana nan n pada pada prak prakti tik k kedo kedokt kter eran an,, pasi pasien en pun pun mempunyai hak serta kewajiban yang harus diperhatikan. Hak dan kewajiban ini diatur dalam dalam Paragraf Paragraf 7 Pasal 52-53 UU RI No.29 No.29 Tahun 2004 Tentang Tentang Praktik Praktik Kedokteran. Adapun hak dan kewajiban tersebut ialah :
Pasal 52
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak: a. Mendapa Mendapatka tkan n penjela penjelasan san secara secara lengkap lengkap tentang tentang tindakan tindakan medis medis sebagaim sebagaimana ana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); b. Meminta Meminta pendapat pendapat dokter dokter atau dokter dokter gigi lain; c. Mendapa Mendapatka tkan n pelayanan pelayanan sesu sesuai ai dengan dengan kebutu kebutuhan han medis; medis; d. Menol Menolak ak tind tindak akan an med medis is;; dan dan e. Menda Mendapat patka kan n isi isi rek rekam am medi medis. s.
Pasal 53
Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban; a. Memberikan Memberikan informas informasii yang lengkap dan jujur jujur tentang tentang masalah masalah kesehatannya; kesehatannya; b. Mematuhi Mematuhi nasihat nasihat dan petunjuk petunjuk dokter dokter atau dokter dokter gigi; gigi; c. Mematuhi Mematuhi ketentuan ketentuan yang berlaku di sarana sarana pelayanan pelayanan kesehatan; kesehatan; dan d. Membe Memberika rikan n imbalan imbalan jasa atas atas pelayana pelayanan n yang diteri diterima. ma.
16
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN
17
A. HASIL 1. Pengamb Pengambilan ilan Sampel Sampel Penelitia Penelitian n
Tugas referat ini dilakukan selama 4 hari, yaitu tanggal 12,13,14, dan 16 Novemb November er 2009
di Bagian Bagian Rekam Rekam Medis Medis RSUD RSUD Prof. Prof. Dr. Margon Margono o
Soekarjo Purwokerto. informed consent yang consent yang dilakukan penelitian, diambil dari berkas rekam medis kunjungan kunjungan pasien Instalasi Instalasi Gawat Darurat Darurat (IGD) (IGD) RSUD Prof. Dr. Dr. Margono Soekarjo Soekarjo (RSMS) (RSMS) Purwokerto Purwokerto pada bulan Oktober Oktober 2009. Jumlah pengunjung IGD periode Oktober 2009 adalah 1549 pasien. Dalam pembuatan pembuatan tugas ini, kami mengambil mengambil 24,4% data rekam medis IGD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yaitu sejumlah 378 buah rekam medis. Dalam melaksanakan tugas ini, digunakan kuesioner (terlampir) berupa checklist kelengkapan checklist kelengkapan pengisian informed consent untuk consent untuk tiap informed consent yang diteliti. Kuesioner disesuaikan dengan informed informed consent yang consent yang berlaku di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. Teknik pengambilan sampel informed informed consent yang consent yang akan di uji adalah dengan Purposive Purposive Random Sampling Sampling , dimana dalam hal ini diambil nomor genap dari catatan kunjungan pasien di IGD RSMS pada bulan Oktober 2009.
2. Hasil Hasil Penel Peneliti itian an
Dari penelitian yang kami lakukan, diketahui bahwa persentase ratarata pengisian pengisian informed informed consent hanya hanya sebe sebesa sarr 47,61 47,61% % dari dari total total sampe sampell
18
Informed Informed consent . Dengan rincian persentase tiap hal tercantum dalam Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Persentase Persentase Pengisian Inform Pengisian Inform Consent Consent
Persentase Pengisian Diis Diisii Tida Tidak k Diisi
No
Hal Yang dinilai
1 2 3
PEMBERIAN INFORMASI Dokter Pelaksana Tindakan Pemberi Informasi Penerima In Informasi/Pemberi Pe Perrsetujuan
8,47% 10,85% 0,79%
91,53% 89,15% 99,21%
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
JENIS INFORMASI Diagnosis (DK Dan DD) Dasar Diagnosis Tindakan Kedokteran Indikasi Tindakan Tata Cara Tujuan Risiko Komplikasi Prognosis Alternative Dan Risiko Lain-Lain
38,10% 15,87% 17,20% 6,61% 3,44% 2,65% 2,91% 2,12% 11,38% 0,26% 0,00%
61,9% 84,13% 82,8% 93,39% 96,56% 97,35% 97,09% 97,88% 88,62% 99,74% 100%
15 16 17 18
PERNYATAAN TELAH MEMBERI DAN MENERIMA INFORMASI Tanda Tangan Dokter Pemberi Informasi Nama Terang Dokter Pemberi Informasi Tanda Tangan Penerima Informasi Nama Terang Penerima Informasi
84,39% 78,04% 92,59% 39,42%
15,61% 21,96% 7,41% 60,58%
19 20 21 22 23
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN Na Nama 94,97% Um Umur 89,68% Jenis Kelamin 91,53% Alamat 84,13% Jenis Tindakan 90,48%
5,03% 10,32% 8,47% 15,87% 9,52%
19
24 25 26 27 28
Hubungan Terhadap Pasien Na Nama Um Umur Jenis Kelamin Alamat
77,25% 79,37% 71,69% 70,37% 65,87%
22,75% 20,63% 28,31% 29,63% 34,13%
29 30 31 32 33 34 35
PENUTUP Ko Kota Tanggal Waktu Tanda Tangan Saksi 1 Nama Terang Saksi 1 Tanda Tangan Saksi 2 Nama Terang Saksi 2
79,37% 87,57% 42,86% 82,54% 34,92% 79,37% 29,37%
20,63% 12,43% 57,14% 17,46% 65,08% 20,63% 70,63%
Rata-Rata
47,61%
52,39%
Kami juga melakukan penilaian persentase pengisian informed consent dari consent dari tiap tiap dokte dokterr sela selama ma bula bulan n Okto Oktober ber 2009. 2009. Dala Dalam m hal ini, ini, dila dilakuk kukan an penil penilai aian an persentase persentase nilai pengisian pengisian terendah, terendah, tertinggi, tertinggi, dan rata-rata rata-rata dari informed consent yang diisi. Hasilnya tercantum dalam Tabel 3.2.
Tabel 3.2. Persentase Persentase Nilai Terendah, Tertinggi, dan Rata-Rata Pengisian Inform Pengisian Inform Consent Consent Tiap Tiap Dokter
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nama Dokter
dr. A dr. B dr. C dr. D dr. E dr. F dr. G dr. H dr. I dr. J dr. K dr. L
Persentase Pengisian Terendah Tertinggi Rata-Rata 8,57% 57,14% 42,22% 0,00% 71,43% 43,45% 48,57% 82,86% 65,24% 25,71% 57,14% 44,10% 31,43% 65,71% 52,95% 54,29% 54,29% 54,29% 14,29% 57,14% 41,59% 37,14% 37,14% 37,14% 42,86% 62,86% 51,02% 14,29% 65,71% 45,40% 20,00% 65,71% 47,10% 11,43% 65,71% 45,97%
20
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dr. M dr. N dr. O dr. P dr. Q dr. R dr. S dr. T dr. U dr. V dr. W dr. X dr. Y dr. Z dr. AA dr. AB dr. AC dr. AD Tidak Te Tercantum Na Nama Dokte okterr Pada Pada Inform Consent
40,00% 42,86% 14,29% 51,43% 51,43% 42,86% 34,29% 28,57% 77,14% 42,86% 25,71% 42,86% 37,14% 25,71% 62,86% 28,57% 68,57% 57,14% 0,00%
42,86% 60,00% 60,00% 54,29% 57,14% 51,43% 51,43% 62,86% 77,14% 45,71% 74,29% 60,00% 45,71% 25,71% 62,86% 68,57% 68,57% 60,00% 74,29%
41,90% 54,29% 43,52% 52,86% 54,29% 47,62% 44,68% 44,44% 77,14% 44,76% 60,95% 51,05% 41,71% 25,71% 62,86% 47,86% 68,57% 58.57% 42,03%
B. PEMB PEMBAH AHAS ASAN AN
Persentase rata-rata pengisian inform consent hanya sebesar 47,61% dari total sampel Inform sampel Informed ed consent . Dalam Pasal 45 UU RI No.29 Tahun 2004 Tentang Prakti Praktik k Kedokte Kedokteran ran member memberikan ikan batasa batasan n minimal minimal informa informasi si yang selayak selayaknya nya diberikan kepada pasien, yaitu : 1. Diagnos Diagnosis is dan tata tata cara tindak tindakan an medis medis 2. Tujuan Tujuan tindaka tindakan n medis yang yang dilakuka dilakukan n 3. Alternatif Alternatif tindakan tindakan lain lain dan risikonya risikonya 4. Risiko dan komplikasi komplikasi yang mungkin mungkin terjadi, terjadi, dan 5.
Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan (Sampurna et al ., ., 2006)
21
Dala Dalam m penel penelit itia ian n ini kita kita dapat dapat meli melihat hat hasil hasil bahwa bahwa diag diagnos nosis is teri terisi si 38,10%, tata cara 3,44%, tujuan 2,65%, alternative dan risiko 0,26%, risiko 2,91%, komplikasi 2,12%, dan prognosis 11,38% dari seluruh sampel yang kami teliti. Dalam Dalam hal ini, dapat kita ambil ambil kesimp kesimpula ulan n bahwa bahwa pengisi pengisian an lembar lembar inform inform consent di IGD RSMS belum dapat memenuhi batasan minimal informasi yang selayaknya selayaknya diberikan kepada pasien seperti yang diamanatkan diamanatkan dalam Pasal 45 UU RI No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Kurangn Kurangnya ya present presentase ase pengisi pengisian an lembar lembar inform informed ed consent consent mempunyai berbagai berbagai faktor yang mempengaruhi, mempengaruhi, mulai dari banyaknya pasien di IGD, kurangnya jumlah dokter jaga IGD dan kurangnya kesadaran dari para dokter untuk mengisi mengisi lembar informed consent . Secara tidak langsung, rendahnya presentase pengisian pengisian lembar informed consent menandakan bahwa belum ada suatu proses yang menunjukkan komunikasi efektif antara dokter dengan pasien dan bertemunya pemikiran pemikir an tentang tindaka tindakan n yang akan dan yang tidak akan dilakuka dilakukan n terhada terhadap p pasien. Kurangnya pengisian lembar informed lembar informed consent sendiri consent sendiri mempunyai dampak yang buruk, terutama bagi dokter dan suatu instansi. Hal ini bisa dijadikan oleh pasien sebaga sebagaii bukti kuat, apabila terjadi pelayana pelayanan n ataupun tindakan yang meru me rugi gikan kan da dan n me menim nimbul bulka kan n ke kecac cacata atan n bag bagii pas pasie ien. n. Ba Bagi gi dok dokte terr se sendi ndiri ri,, lengkapnya pengisian informed consent belum tentu bisa juga melindungi dari tuntu tu ntuta tan n pas pasie ien n yan yang g di diru rugi gikan kan at atas as ti tinda ndakan kan me medi diss ya yang ng di dila lakuk kukan an do dokte kter. r. Sedangkan bagi suatu instansi, kerugian yang didapatkan bisa bermacam-macam, mulai dari penurunan nilai akreditasi hingga pencabutan izin pelayanan kerja.
22
Sampai Sam pai se sekar karang ang be belu lum m ada ti tinda ndakan kan te tega gass be beru rupa pa sa sanks nksii te terha rhadap dap kurangnya kurangn ya pengisi pengisian an inform informed ed consent . Se Sedan dangka gkan n dal dalam am huk hukum um ke kedok dokte tera ran n sendirii tidak dijabarka sendir dijabarkan n hukuman yang jelas bagi dokter ataupun tenaga medis lain dalam dal am pro proses ses kura kurangny ngnyaa peng pengisi isian an lem lembar bar inform informed ed consent . Hal in inii cu cuk kup disayangkan, karena informed consent sendiri consent sendiri adalah suatu hal yang penting untuk pasien maupun maupun dokter. dokter. Dalam penelitian penelitian ini terdapat keterbatasan keterbatasan penelitian yang berpengaruh berpengaruh terhadap terhadap hasil penelitian, penelitian, diantaranya diantaranya adalah tidak sebandingnya antara jumlah sampel penilaian informed consent antara dokter satu dengan dokter lain, karena untuk untuk bisa bisa memband membandingk ingkan an kinerja kinerja pengisi pengisian an informed informed consent para dokter, dokter, jumlah sampel penilaian penilaian informed consent antara dokter satu dengan yang lain harus sama.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
23
A. KE KESI SIMP MPUL ULAN AN 1.
Persentase rata-rata pengisian informed consent adalah sebesar 47,61% dari total 378 sampel yang diteliti. diteliti.
2.
Presentase nilai pengisian informed consent tertinggi adalah sebesar 82,86%, sedangkan untuk presentase terendah adalah sebesar 0,00%.
3. Tind Tindak akan an medi mediss yang yang dila dilaku kuka kan n tanp tanpaa pers perset etuj ujua uan n pasi pasien en atau atau kelu keluar arga ga terdeka terdekatnya tnya,, dapat dapat digolo digolongka ngkan n sebagai sebagai tindakan tindakan melakuk melakukan an pengania penganiayaa yaan n berdasarkan berdasarkan KUHP KUHP Pasal 351. 351.
B. SARAN
1. Perlu penelitia penelitian n lebih lanjut lanjut untuk untuk menyamakan menyamakan besar besar sampel sampel antara antara dokter dokter satu dengan dokter lain. 2.
Pada lembar informed consent , bagian nama terang penerima penerima informasi informasi tidak perlu dituliskan dituliskan “Nama Terang”, sebaiknya sebaiknya berupa titik-titik titik-titik atau kolom kosong.
DAFTAR PUSTAKA
24
1.
Anoni nonim, m, “Con “Conse sent nt Form Form for for Publ Public icat atio ion n in a PLoS PLoS Jour Journa nal,” l,”
http://journals.plos.org/plos_consent_form.pdf , diakses 15 November 2009 2.
Anonim,
“Informed
Consent”
http://www.freewebs.com/informedconsent_a1informedconsent.htm,, diakses 15 http://www.freewebs.com/informedconsent_a1informedconsent.htm November November 2009. 3.
Anoni Anonim, m, “Infor “Informe med d Conse Consent nt di Indo Indones nesia ia”” http://www.informed-
consent-t143.htm, consent-t143.htm, diakses 15 November 2009 4.
Anonim, Anonim, “Informed “Informed Consent” Consent” http://www.inform-consent.html diakses
15 November 2009 5.
Anonim, “Surat Persetujuan Tindakan Medis” http://www.pfizer.com, http://www.pfizer.com,
diakses 15 November 2009 6.
Hanafiah, M Ju Jusuf. 19 1999. Et Etika Ke Kedokteran da dan Hu Hukum Ke Kesehatan.
Jakarta. EGC : 66-71 7.
Howard, B., Dickler, MD., David, K., Susan, E., Bernard, S., et all.
“Universal Use of Short and Readable Informed Consent Documents: How Do We Get
There?
Association
of
American
Medical
Colleges.”
http://www.aamc.org/research/clinicalresearch/hdickler-mtgsumrpt53007.pdf , diakses 15 November 2009 8.
Samil, Ratna Sup Suprapti. 200 2001. Etika Ked Kedokteran Ind Indonesia. Jak Jakarta.
Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo : 45-8
Lampiran 1
25
CHECK LIST KELENGKAPAN PEMBERIAN INFORMASI No A 1. 2. 3. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. C 1. 2. 3. 4. D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hal yang dinilai PEMBERIAN IN INFORMASI Dokt okter pel pelaksa aksan na tin tind dakan akan Pemberi informasi Penerima in informasi JENIS INFORMASI Diagnosis (DK dan DD) Dasar diagnosis Tindakan kedokteran Indikasi tindakan Tata cara Tujuan Risiko Komplikasi Prognosis Alte Altern rnat ativ ivee dan dan risi risiko ko Lain-lain TANDA TANGAN Tan Tanda tan tanga gan n dar darii pem pembe beri ri in inform formas asii Nama terang dokter Tan Tanda tang tangan an pene peneri rima ma info inform rmas asii Nama Nama tera teran ng pene peneri rima ma info inform rmas asii PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN Nama Nama yang yang memb member erii pers perset etuj ujua uan n Umur Umur yang yang memb member erii pers perset etuj ujua uan n Jeni Jeniss kela kelami min n yan yang g memb member erii pers perset etuj ujua uan n Alam Alamat at yang yang memb member erii pers perset etuj ujua uan n Jenis tindakan Hubu Hubung ngan an pem pembe beri ri per perse setu tuju juan an den denga gan n pas pasie ien n Nama Nama pasi pasien en yang yang mend mendap apat at tind tindak akan an Umur Umur pasi pasien en yan yang mend mendap apat at tind tindak akan an Jeni Jeniss kel kelam amin in pas pasie ien n yan yang g men menda dapa patt tin tinda dakan kan Alama Alamatt pasie pasien n yang yang mendap mendapat at tindak tindakan an KETERANGAN Kota Tanggal Jam Tanda ta tangan saksi I Nama terang saksi I Tand anda tangan saksi II Nama te terang sa saksi II
Ya
Tidak
