PROSEDUR PENGURUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Izin usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan .
Izin Usaha Pertambangan 1. Pengertian Izin Usaha pertambangan Izin Izi n usa usaha ha Pertambangan ada adalah lah pem pember berian ian izi izin n untu untuk k mel melaku akukan kan usa usaha ha per pertam tamban bangan gan kepad ke pada a or oran ang g pr prib ibad adii at atau au bad badan an ya yang ng di dibe beri rika kan n ol oleh eh Pem Pemer erin inta tah h Da Daer erah ah.. Iz Izin in Us Usah aha a Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap: Izin Usaha Pertambangan Pertambangan Ekspl Eksplorasi orasi meliputi kegiatan penyel penyelidikan idikan umum, eksplo eksplorasi, rasi,
•
dan studi kelayakan. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,
•
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruhnya. Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh: upati ! "alikota apabila "ilayah Izin Usaha Pertambanga n berada di dalam satu #ilayah kabupaten ! kota$ 1.
%ube %u bern rnur ur apa pabi bila la "i "ila lay yah Iz Iziin Usa saha ha Pe Pert rtam amba bang ngan an be berrad ada a pa pada da li lint ntas as #i #ila lay yah kabupat kab upaten en ! kot kota a dal dalam am 1 pro pro&ins &insii set setela elah h men mendapa dapatka tkan n rek rekome omendas ndasii dari upati ! "alikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ' undangan.
(.
)ente )e nteri ri apabi apabila la "ilay "ilayah ah Izin Izin Usaha Usaha Pe Pert rtam amba banga ngan n be bera rada da pada lint lintas as #ilay #ilayah ah pro&i pro&ins nsii setelah mendapatkan rekomendasi dari %ubernur dan upati ! "alikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ' undangan.
Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada: •
adan usaha.
•
*operasi.
•
Perseorangan.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan +tudy kelayakan #ajib memuat ketentuan sekurang kurangnya: •
ama perusahaan.
•
-okasi dan luas #ilayah.
•
en/ana umum tata ruang.
•
0aminan kesungguhan.
•
)odal in&estasi.
•
Perpanjangan #aktu tahap kegiatan.
•
ak dan ke#ajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan.
•
0angka #aktu berlakunya tahap kegiatan.
•
0enis usaha yang diberikan.
•
en/ana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar #ilayah pertambangan.
•
Perpajakan.
•
Penyelesaian perselisihan.
•
Iuran tetap dan iuran eksplorasi. 2mdal.
•
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan *onstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian #ajib memuat ketentuan sekurang ' kurangnya. 1.
ama perusahaan.
(.
-uas #ilayah.
3.
-okasi penambangan.
4.
-okasi pengolahan dan pemurnian.
5.
Pengangkutan dan penjualan.
6.
)odal in&estasi.
7.
0angka #aktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan.
8.
0angka #aktu tahap kegiatan.
9.
Penyelesaian masalah pertanahan.
1.
-ingkungan hidup termasuk reklamasi dan pas/atambang.
11.
Dana jaminan reklamasi dan pas/a tambang.
1(.
Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan.
13.
ak dan ke#ajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan.
14.
en/ana pengembangan dan pernberdayaan masyarakat di sekitar #ilayah pertambangan.
15.
Perpajakan.
16.
Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi.
17.
Penyelesaian perselisihan.
18.
*eselamatan dan kesehatan kerja.
19.
*onser&asi mineral atau batubara.
(.
Peman;aatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri.
(1.
Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik.
((.
Pengembangan tenaga kerja Indonesia.
(3.
Pengelolaan data mineral atau batubara.
(4.
Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan +tudy kelayakan Izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan +tudy kelayakan Izin Usaha Pertambangan. menemukan mineral lain di dalam "ilayah Izin Usaha Pertambangan yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya. Pemegang Izin Usaha Pertambangan mengusahakan mineral adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan *onstruksi, Penambangan, #ajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan baru kepada )enteri, %ubernur, dan upati ! "alikota sesuai dengan ke#enangannya. Pemegang Izin Usaha
Pertambangan
Operasi Produksi meliputi
kegiatan *onstruksi,
Penambangan, dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan #ajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak diman;aatkan pihak lain. Izin Usaha Pertambangan untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh )enteri, %ubernur, dan upati ! "alikota sesuai dengan ke#enangannya.
2. Izin Usaha Pertambangan Es!"#rasi. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka #aktu paling lama delapan tahun. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka #aktu tiga tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka #aktu paling lama tujuh tahun. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka #aktu paling lama tiga tahun. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka #aktu paling lama tujuh tahun. Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali #ajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara #ajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Izin sementara yang diberikan oleh )enteri, %ubernur, atau upati ! "alikota sesuai dengan ke#enangannya.
)ineral atau batubara yang tergali dalam hal kegiatan ekpolorasi dan kegiatan study kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali #ajib melaporkan kepeda pemberi Izin Usaha Pertambangan dikenai iuran produksi.
$. Izin Usaha Pertambangan O!erasi Pr#%&si. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. +etiap pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan. Pertambangan
'. Dasar H&&m Dasar hukum perizinan usaha Pertambangan bahan galian atuan di Pro&insi +umatera Utara adalah sebagai berikut : •
Undang=Undang Dasar egara epublik Indonesia umi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar=besarnya kemakmuran rakyat>.
•
Undang=Undang omor 4
•
(. Tata )ara Perm#h#nan Izin Usaha Pertambangan (.*. Pers+aratan Perm#h#nan Izin. +yarat=syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan Izin Usaha Pertambangan di Pro&insi +umatera Utara adalah sebagai berikut : •
•
2dministrati;$
•
-ingkungan$ dan
•
Ainansial. A. Pers+aratan a%ministrati, *. Unt& ba%an &saha &nt& IUP Es!"#rasi %an IUP O!erasi Pr#%&si B )ineral logam dan batubara: a. +urat permohonan$ b. +usunan Direksi dan da;tar pemegang saham$ /. +urat keterangan domisili B )ineral bukan logam dan batuan : a. +urat permohonan$ b. Pro;il badan usaha$ /. 2kte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang ber#enang$ d. omor pokok #ajib pajak$ e. +usunan direksi dan da;tar pemegang saham$ dan ;. +urat keterangan domisili. 2. Unt& #!erasi &nt& IUP Es!"#rasi %an IUP O!erasi Pr#%&si B )ineral logam dan batubara: a. +urat permohonan$ b. +urat susunan pengurus$ /. +urat keterangan domisili. B )ineral bukan logam dan batuan meliputi: a. +urat permohonan$ b. Pro;il koperasi$ /. 2kte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang ber#enang$ d. omor pokok #ajib pajak$ e. +usunan pengurus$ dan ;. +urat keterangan domisili. $. Unt& !erse#rangan &nt& IUP Es!"#rasi %an IUP O!erasi Pr#%&si B )ineral logam dan batubara: a. +urat permohonan$ b. +urat keterangan domisili. B )ineral bukan logam dan batuan : a. +urat permohonan$
b. *artu tanda penduduk$ /. omor pokok #ajib pajak$ dan d. +urat keterangan domisili. '. Unt& !er&sahaan ,irma %an !er&sahaan #man%iter &nt& IUP Es!"#rasi %an IUP O!erasi Pr#%&si B )ineral logam dan batubara: a. +urat permohonan$ b. +usunan pengurus dan da;tar pemegang saham$ /. +urat keterangan domisili. B )ineral bukan logam dan batuan : a. +urat permohonan$ b. Pro;il perusahaan$ /. 2kte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan$ d. omor pokok #ajib pajak$ e. +usunan pengurus dan da;tar pemegang saham$ dan ;. +urat keterangan domisili. . Persyaratan teknis meliputi: 1. IUP eksplorasi $ a. Da;tar ri#ayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan!atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 ?tiga@ tahun$ b. Peta "IUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geogra;is lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem in;ormasi geogra;i yang berlaku se/ara nasional. (. IUP operasi produksi $ a. Peta #ilayah dilengkapi dengan batas koordinat geogra;is lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem in;ormasi geogra;i yang berlaku se/ara nasional$ b. -aporan lengkap eksplorasi$ /. -aporan studi kelayakan$ d. en/ana reklamasi dan pas/atambang$ e. en/ana kerja dan anggaran biaya$ ;. en/ana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi$ dan g.
b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang ' undangan. D. Persyaratan ;inansial meliputi: 1. IUP Eksplorasi $ a. ukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi$ dan b. ukti pembayaran harga nilai kompensasi data in;ormasi hasil lelang "IUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai pena#aran lelang atau bukti pembayaran biaya pen/adangan #ilayah dan pembayaran pen/etakan peta "IUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan #ilayah. (. IUP Operasi Produksi $ a. -aporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik$ b. ukti pembayaran iuran tetap 3 ?tiga@ tahun terakhir$ dan /. ukti pembayaran pengganti in&estasi sesuai dengan nilai pena#aran lelang bagi pemenang lelang "IUP yang telah berakhir. 5.(
Izin Usaha Pertambangan di Pro&insi +umatera Utara sesuai Undang=undang nomor 4 tahun (9
kanan
sungai.
)en/egah
Pertambangan dan Energi.
terjadinya
pen/emaran!erosi
berkaitan
dengan
bidang
7. Pen/abutan Izin Usaha Pertambangan Izin Usaha Pertambangan se/ara otomatis tidak berlaku apabila masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang lagi. 2kan tetapi, %ubernur +umatera Utara dapat men/abut Izin Usaha Pertambangan bahan %alian apabila ditemukan pelanggaran=pelanggaran dalam pelaksanaan usaha pertambangan. Pelanggaran=pelanggaran tersebut antara lain : = Pemegang izin tidak melaksanakan ke#ajiban=ke#ajiban yang tertera di dalam Izin Usaha Pertambangan. = 2pabila dalam kegiatan e&aluasi pertambangan yang dilakukan
