Ijin Usaha Jasa Pertambangan (“IUJP”)
I.
Pengertian
Berdasarkan Pasal 1 ayat 16 IUJP yang dimaksud dengan IUJP adalah adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa Pertambangan. Pada saat ini usaha jasa pertambangan dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: 1. 2.
Usaha jasa pertambangan, Usaha jasa pertambangan non inti.
Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Permen No. 28 tahun 2009 yang dimaksud Usaha Jasa Pertambangan inti adalah usaha jasa yang kegiatan usahanya berkaitan dengan tahapan dan /atau bagian kegiatan usaha pertambangan. Sedangkan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti dalam ayat 3 adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan. Berdasarkan wilayah kerjanya usaha jasa pertambangan dibedakan menjadi 3, yaitu: 1. Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal yaitu perusahaan jasa yang berbadan hukum Indonesia atau bukan berbadan hukum, yang didirikan di Kabupaten/kota atau provinsi, yang modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah Kabupaten/kota atau provinsi yang bersangkutan. 2. Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional yaitu perusahaan jasa yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia, yang seluruh modalnya berasal dari dalam negeri dan beroperasi dalam wilayah Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia. 3. Perusahaan Jasa Pertambangan Lain yaitu perusahaan jasa yang didirikan dan berbadan hukum Indonesia, yang modalnya sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. II.
Usaha Jasa Pertambangan
Ruang lingkup kegiatan bagi Usaha Jasa Pertambangan diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Permen No. 28 Tahun 2009, sebagai berikut: a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang: 1. Penyelidikan umum. 2. Eksplorasi:
Manajernen Eksplorasi Penentuan Posisi Pernetaan Geologi dan Geofisika Geokimia Survei Bawah Permukaan Geoteknik Pernboran dan Percontoan Eksplorasi
3. Studi Kelayakan: AMDAL Penyusunan Studi Kelayakan
4. Konstruksi Pertambangan: Tarnbang Bawah Tanah Tarnbang Terbuka Tarnbang Bawah Air Kornisioning Tarnbang Penyemenan Tarnbang Bawah Tanah Ventilasi Tarnbang Pengolahan dan Pernurnian Jalan Tambang Gudang Bahan Peledak
5. Pengangkutan: Menggunakan Truk Menggunakan Lori Menggunakan Belt Conveyor Menggunakan Tongkang Menggunakan Pipa
6. Lingkungan pertambangan: Pengelolaan Air Tambang Audit Lingkungan Pertarnbangan Pengendalian Erosi
7. Pascatambang dan reklamasi: Reklamasi Penutupan Tambang Penyerapan dan Penataan Lahan Pembibitan Hydroseeding Penanaman Perawatan
8. Keselamatan dan kesehatan kerja: Pemeriksaan dan Pengujian Teknik Audit K3 Pertambangan Pelatihan K3
b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang: 1. Penambangan: Pengupasan, Pernuatan dan Pernindahan Batuan Penutup Pernberian Pernbong karan Penggalian Mineral atau Batubara Pernuatan dan Pernindahan Mineral atau Batubara
2. pengolahan dan pemurnian: Pencarnpuran Batubara Pengolahan Batubara Pengolahan Mineral Pernurnian Mineral
III.
Usaha Jasa Pertambangan Non Inti
Ruang lingkup kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti tidak dijelaskan dalam Permen No. 28 Tahun 2009 sehingga dapat diartikan ruang lingkup kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti ialah kegiatan selain kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan pada Pasal (4) ayat 2 dan 3 Permen No. 28 Tahun 2009.
IV.
Tata Cara Penyelenggaraan IUJP
Sesuai dengan Pasal 12 Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minerba, dalam hal tata cara penyelenggaraan pelaku usaha jasa pertambangan harus mendapatkan klasifikasi serta kualifikasi dari lembaga independen yang dinyatakan dengan sertifikat. Apabila lembaga independen tersebut belum terbentuk maka dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Klasifikasi Usaha Jasa Pertambangan terdiri dari: 1. Konsultan 2. Perencana; 3. Pelaksana; dan 4. Penguji Peralatan. Kualifikasi Usaha Jasa Pertambangan terdiri dari:
1. Kualifikasi Besar. Memiliki kekayaan bersih di atas 5.000.000.000 (lima Milyar) 2. Kualifikasi Kecil Memiliki kekayaan bersih di bawah 5.000.000.000 (lima Milyar) Sesuai dengan Pasal 18 dan Pasal 19 Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Minerba, permohonan IUJP atau Surat Keterangan T erdaftar (“SKT”) diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan format dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Permen ESDM No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan. Namun, pengajuan kepada Menteri telah dilimpahkan wewenangnya kepada Direktur Jendaral Mineral dan Batubara sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri ESDM No. 0299K/30/MEM/2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri ESDM kepada Direktur Jendaral (“Dirjen”) Mineral dan Batubara untuk Pemberian Ijin Usaha Jasa Pertambangan. Berdasarkan keputusan tersebut, saat ini IUJP dikeluarkan oleh Dirjen Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM. Berikut syarat penerbitan IUJP dan SKT Usaha Jasa Pertambangan berdasarkan Kewenangannya: 1. Pengajuan kepada Menteri jika IUJP diberikan oleh Menteri kepada pelaku Perusahaan Jasa Pertambangan nasional dan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain yang meliputi BUMN, Perseroan Terbatas dan Perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan di seluruh wilayah Indonesia 2. Pengajuan kepada Gubernur jika IUJP diberikan oleh gubernur kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain yang meliputi BUMD, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Komanditer, Perusahaan Firma dan Orang Perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. 3. IUJP diberikan oleh bupati/walikota kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan Perusahaan Jasa Pertambangan Lain yang meliputi BUMD, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Komanditer, Perusahaan Firma dan Orang Perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan dalam wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan.
