Prosedur Pengurusan Izin Usaha
A. prosedur pengurusan izin usaha prosedur atau langkah-langkah yang perlu anda ketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum , antara lain membuat SITU (surat izin tempat usaha) dan HO(surat izin ganguan) membuat SIUP ( surat izin usaha perdagangan ) , membuat NPWP (nomor pokok wajib pajak) membuat TDP ( tanda daftar perusahaan ) membua nomor rekening bank atas nama perusahaan dan membuat amdal ( analisis mengenai dampak lingkungan ). simak uraian berikut. 1. membuat surat izin tempat usaha ( situ ) dan surat izin gangguan ( HO) salah satu langkah perlindungan agar usaha anda aman dan lancar, adalah dengan mendaftarkan ke pemerintahan setempat dan kementrian hukum dan hak asasi manusia. a. pengertian surat izin tempat usaha ( SITU ) dan surat izin gangguan ( HO ) surat izin tempat usaha ( SITU )merupakan pemberian ijin tempay usaha kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. sedangkan surat izin gangguan (HO) adalah pemberian ijin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau keruksakan. lingkungan, surat izin tempat usaha ( SITU )dan surat izin gangguan (HO/hinder ordonantie) dikeluarkan oleh pemerintah daerah tingkat II (kotamadya/kabupaten) dan harus di perpanjang atau di daftar ulang setiap lima tahun sekali . biaya yang di kenakan untuk surat izin tempat usaha(SITU) izin ganguan ( HO ) berbeda-beda di setiap wilayahdan biasanya dihitung berdasarkan luas tempat usaha. b. prosedur mendapatkan surat izin tempat usaha ( SITU )dan dsurat izin gangguan (HO ) langkah yang perlu dilakukan oleeh seorang wira usaha untuk mendapatkan surat izin tempat usaha ( SITU )dan izin gangguan ( HO ) yaitu sebagai berikut. 1. membuat surat izin tetangga 2. membuat surat keterangan domisili perusahaan c. dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan surat izin tempat usaha ( SITU ) dokumen yang diperlukan untuk surat izin tempat usaha ( SITU ) dan surat izin gangguan ( HO ) antara lain:
1. foto kopi KTP pemohon 2. foto pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 buah 3. formulir isian lengkap dan sudah di tanda tangani 4. foto kopi pelunasan PBB tahun berjalan 5. foto kopi IMB ( izin mendirikan bangunan) 6. foto kopi sertipikat tanah/ akta tanah 7. denah lokasi tempat usaha 8. surat pernyataan tidak keberatandari tetangga (izin tetangga) yang di ketahui RT/RW setempat; 9. izin sewa / kontrak 10. surat keterangan domisili perusahaan 11. foto kopi akta pendirian perusahaan dari notaris 12. berita acara pemeriksaan lapangan 2. membuat nomor rekening perusahaan anda harus harus melakukan hal berikut ini. a. membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan digunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. b. melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. c. menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disah kan sebagai bukti penyetoran modal awal. 3. membuat nama logo dan merek perusahaan yang meliputi: a. nama perusahaan b. logo perusahaan c. alamat perusahaan d. kartu nama dan tag line ( slogan ) dari usaha anda
e. kop surat dan dokumen –dokumen lainnya f. stempel perusahaan g. maksd dan tujuan usaha h. jumlah modal usaha i.
susunan direksi dan komisaris ( khusus untuk PT)
4. membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP) sudah jadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu atau pemilik perusahaan harus harus mempunyai nomor pokok wajib pajak ( NPWP ), untuk memperoleh NPWP , Setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. apabila omset penjualan anda mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertenntu , anda di wajibkan mendaftarkan perusahaan anda sebagai pengusaha kena pajak (pkp) dan akan di berikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP) 5. membuat akta pendirian perusahaan a. menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari mengenai pembagian keuntungan atau proforsi kerugian. b. memberikan kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, seperti perselisihan. c. mencantumkan nilai saham (presentase kepemilikan ) dan jumlah lembar saham di akta sehingga anda mengetahui nilai aset anda. d. mengetahui besarnya modal yang harus di setor sesuai proporsi saham, baik saat mengawali usaha, saat menerima keuntungan maupun saat dilakukan perhitungan untuk menutup kerugian perusahaan . Untuk mem buat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen berikut”: a. foto kopi kartu tanda penduduk ( ktp) para pendiri ,minimal dua orang b. foto kopi kartu keluarga(KK) penanggung jawab atau direktur. c. foto kopi NPWP penanggung jawab d. foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 sebanyak dua lembar berwarna
e. poto kofi lunas PBB Tahun terakhir sesuai domisili perusahaan f. foto kopi surat kontrak / sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha g. surat keterangan domisili dari pengelola gedung jika berlokasi di gedung jika berlokasi di gedung perkantoran h. surat vbketerangan domisili dari RT / RW ( untuk prusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) i.
foto kantor tampak depan , tampak dalam ( ruang berisi meja ,kursi , dan komputer). Foto- foto ini di gunakan untuk mempermudah survei lokasi untuk mendapatkan SIUP( surat izin usaha perdagangan) Setelah mendapat akta pendirian perusahaan , Anda hrus mendaptarakan dan mengasahkan perusahaan ke kementrian tekait , yaitu :
a. kementrian hukun dan hak asasi Manusia Republik Indonesia, untuk mengesah kan akta pendirian perusahaan dan mendaftarkan nama perusahaan agar tercantum di departemen ini , sehingga tidak bisa ditiru atau di salah gunakan oleh orang lain. b. kementrian tenaga kerja , untuk mengurus masalah ketenaga kerjaan , misalnya jam sostek ( jaminan sosial dan tenaga kerja) c. kementrian perindustrian dan kementrian perdagangan , bila perusahaan di bidang perdagangan . d. kementrian perdagangan umum , apabila anda mebuka usaha konsturksi , selain itu , anda perlu mengurus SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi) yang berguna untuk ikut serta dalam tender-tender pemerintah dan swasta. 6. membuat surat izin usaha perdagangan a. Pengklasifikasian SIUP 1. SIUP kecil , yaitu SIUP yng diterbitkan untuk perusahaan sampai dengan Rp200 Juta , diluar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. 2. SIUP menengah , yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih Rp200 Juta –Rp500 juta , diluar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. 3. SIUP besar , yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal dan memiliki kekayaan bersih di atas Rp500 juta , di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. b. Prosedur permohonan SIUP
1. Untuk permohonan siup menengah Dan SIUP kecil , perusahaan dapat mengambil pormulir di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota/ Kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan . kemudian mengisi dan mengajukan permuhonan SIUP beserta persyaratannya , SIUP menegah dan kecil dikeluarkan dan di tanda tangani oleh kepala kantor wilayah perdagangan daerah tingkat II (kota/kabupaten) atas nam mentri. 2. permohonan SIUP besar diajukan melalui kanwil perindustrian dan perdagangan daerah tingkat I ( kota/ propinsi) atas nama mentri sesuai dengan domisili perusahaan. c. Dokumen-dokumen yang di[perlukan untuk pengurusan Surat Ijin Usaha ( SIUP) Dokumen yang diperlukan , antara lain: 1. foto kopi akta notaris pendirian perusahaan ( perusahaan perseorangan tidak perlu); 2. Fotokopi SK pengesahan materi hukum dan hak asasi manusia ( untuk CV , Koprasi, Frima ,Perusahaan perseorangn tidak perlu ); 3. Fotokopi NPWP( nomor pokok wajib pajak) perusahaan; 4. fotokopi KTP pemilik/ direktur utama / penaggung jawab perusahaan dan pemegang saham; 5. fotokopi surat ijin tampat usaha (SITU) Dari pemda seempat; 6. foto kopi KK ( kartu keluarga) jika pimpinan / penanggung jawab perusahan adalah perempuan ; 7. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan ; 8. fotokopi surat kontrak / sewa sewa tempat usaha / surat keterangan dari pemilik gedung ; 9. foto direktur utama/ pimpinan perusahaan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; 10. Neraca perusahaan 7. membuat tanda daftar perusahaan ( TDP) TDP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan badan usaha telah melakukan wajib daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan undang-undang no 3 tahun 1982 tentang wajib daftar . pendaftaran akta pendirian perusahaan dan akta-akta perubahan harus dilakukan paling lambat 30 hari setelah pengesahan dan persetujuan materi hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. a. Hal-hal yang operlu di daftarkan
1. akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari materi hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 2. akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada mestri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 3. akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan materi hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia b. prosedur permohonan Tanda Daftar perusahaan ( TDP ) 1. prosedur permohonan Tanda daftar perusahaan yang berupa PT dan yayasan harus mendapatkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari mentri hukum dan Hak Asasi Manusia terlebih dahulu. Apabila pemohon TDP adalah perusahaan terbentuk CV , harus mendaftarkan akta pendirian ke pengadilan negri setempat sesuai domisili perusahaan. 2. perusahaan mengambil formulir permohonan TDP di kantor Dinas Perindustrian dan perdagangan kota / kabupaten. 3. perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran TDP sesusai dengan surat keputusan Mentri perdagangan No.286/Kep/II/85. 4. petugas kantor pendaftaran perusahaan kemudian memeriksa dan meneliti seluruh kelengkapan persyaratan apabila telah memenuhi syarat wajib daftar perusahaan , sertifikat Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) akan diterbitkan. c. Dokumen-dokumen yang di perlukan untuk pengurusan tanda Daftar perusahaan (TDP) Dokumen yang di perlukan untuk TDP antara lain: 1. untuk perseroan terbatas (PT) persekutuan komanditer (CP) Firman (Fa) Dan koprasi adalah sebagai berikut: a. Formulir Isian (diisi lenkap) b. fotokopi akta pendirian perusahaan; c. fotokopi pengeashan Akta dari pengadilan Negeri setempat (untuk PT tidak perlu) d. Asli dan poto kopi pengesahan akta pendirian/ perubahan dari departemen hukum dan hak asasi manusia( untuk CP ,Firma, dan koprasi tidak perlu); e. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan;
f. fotokopi surat ijin tempat usahadari pemerintah daerah setempat; g. nomor pokok wajib pajak (NPWP) h. Fotokopi SIUP i.
Fotokopi KTP penanggung jawab dan sekutu koman diter lainnya;
j.
fotokopi akta pendirian dan pengesahan dari kanwil kandep koprasi (khusus koprasi)
k. Fotokopi KTP penanggung jawab koprasi l.
Bukti setor biaya administrasi;
m. Fotokopi paspor jika pengurus dan pemegang saham warga negara asing. 2. Perusahaan perorangan (PO) a. formulir isian (diisi lenkap) b. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan; c. Fotokopi SIUP d. Fotokopi KTP penanggung jawab paspor; e. nomor pokok wajib pajak (NPWP) f. fotokopi surat ijin tempat usahadari pemerintah daerah setempat; 8. Membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) AMDAL adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang direncanakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. Amdal tersebut diliputi aspek fisika, kimia ekologi, sosial , ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. a. Fungsi AMDAL AMDAL digunakan untuk: 1. memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
2. memberikan impormasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan. 3. bahan impormasi bagi perencana usaha atau kegiatan. 4. membantu proses pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari satu rencana usaha atau kegiatan. 5. memberikan masukan terhadap penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan. b. Dasar Hukum AMDAL 1. Peraturan pemerintah No . 27 Tahun 1999 Tentang analisis Mengenai dampak Lingkungan 2. UUD No. 4 Tahun 1982 Mengenai ketentuan pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Pemerintah No .20 Tahun 1990 mengenai pengadilan Pencemaran air. 4. Peraturan pemerintah No 51 Tahun 1993 tentang AMDAL . 5. Peraturan pemerintah No . 5 Tahun 1990 mengenai Konversi Sumber Daya Alam Hayati Dn Ekosistem. 6. Surat mentri Negara lingkungan Hidup No . B . 2335/ MENLH/12/93, NO,.B.2347/MENLH/12/93 kriteria kegiatan usaha Wajib AMDAL. 7. UUD No. 24 tahun 1992 mengenai tataruang. c. pedoman pelaksanaan AMDAL 1. peraturan mentri lingkungan hidup No 08 Tahun 2006 mengenai penyusunan AMDAL harus menggunakan pedoman penyusunan AMDAL 2. Peraturan mentri negara lingkungan hidup nomor 11 tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL 3. Keputusan Mentri Negara Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002 apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut , maka wajib menyusun UKL-UPL (Upaya pengelolaan lingkungan Upaya pemantauan Lingkungan hidup. 4. kewenangan penilaian didasarkan keputusan mentri negara Lingkungan hidup No 40 tahun 2000 tentang peoman tata kerja komisi penilai AMDAL d. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL Dalam pengurus AMDAL , dokumen yang diperlukan adalah poto kopi NPWP, KTP,SITU.
B. PENENTUAN PERMODALAN USAHA Seorang wira usahawan tidak akan dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa uang dan peralatan demikian juga seblaiknya, Untuk mendapatkan modal tersebut , anda harus mengetahui sumber permoadlan perusahaan dan cara mencarinya. Untuk dapat mencapai tujuan usaha , salah satunyaa anda harus membuat perencanaan keuangan secara matang yaitu mengenai permodalan dan investasi. Modal terbagi dua ; yaitu , modal aktif dan pasif . modal aktif berupa tanah gedung , mesin-mesin , perkakas dll. modal pasif berupa saham-saham atau hak-hak para pemilik dan pemberi uang yang dinyatakan dalam uang, Sumber permodalan bagi setiap bentuk badan usahapun berbeda-beda, simak uraian berikut ini. 1. Permodlan koprasi modal koprasi terdiri dari; a. Modal sendiri modal sendiri adalah sumber modal koprasi yang dapat diperoleh dari: 1. simpanan pokkok yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koprasi ketika masuk menjadi angota. 2. simpanan waib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib di bayar oleh anggota kepada koprasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. 3. dana cadang yaitu sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang berpubngsi untuk pemupukan modal sendiri, pembagian dari anggota yang keluar dari keanggotaan koprasi , dan untuk penutup biaya apabila koprasi mengalami kerugian 4. hibah yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersipat hibah /pemberian dan tidak mengikat. b. Modal pinjaman modal pinjaman adalah sumber modal koprasi yang berasal dari: 1. anggota dan calon anggota koprasi. 2. koperasi lainya atau anggota koprasi lain yang didasari pejanjian kerjasama antar koprasi. 3. bank dan lembaga keuangan non-bank yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
4. benerbitan obligasi dan surat hutang . 5. sumber-sumber lain yang sah. 1. Permodalan perseroan terbatas (PT) dan persekutuan komanditer (CV) 2. Ada dua sumber pemodalan bagi perseroan terbatas(PT) dan persekutuan komanditer (CV) untuk menjalankan kegiatan usahanya , yaitu sumber dana intern dan ekstern. a. sumberdana intern sumber dana intern adalah sumber dana yang diperoleh dari dalamperusahaan yaitu ; 1. laba ditahan , yaitu dana yang diperoleh dari sisa laba yang tidak diambil oleh pemilik perusahaan 2. tabungan pribadi pemilik perusahaan b. Sumberdana ekstern adalah sumberdana yang diperoleh dari luar perusahaan , antara lain dari bank , lembaga keuangan non-bank dan modal pantura 1. bank saat ini pemerinttah melalui bank sebagai lembaga keuangan penyedia dana , membantu perusahaan kecil dalam memperoleh modal usaha dengan cara memberikan pasilitas kredit. kredit modal usaha yang disediakan tersebut, antara lain Kredit Investasi Kecil ( KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen( KMKP) a. kredit investasi kecil (KIK) Adalah kredit yang diberikan oleh bank untuk penambahan modal dalam rangka rehabilitasi uasaha, perluasan usaha, atau membangun usaha baru . KIK merupakan kredit jangka panjang ( umumnya 5 Th) syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat kredit adalah:
memiliki ijin resmi, yaitu SITU, SIUP, NPWP dan TDP
USAHA telah berjalan minimal 2 tahun dan sudah mendapat keuntungan
membuat proposal pengajuan kredit
berbentuk badan uasha, dapat berbentuk PT,CV, FIRMA, koprasi maupun perseorangan
memiliki aginan atau ja inan antara lain surat-surat atau bukti kepemilikan kendaraan , peralatan , rumah, tanah, atau gedung
b. kredit modasl kerja permanen ( KMKP) adalah kredit produksi atau eksploitasi yang digunakan untuk menutuop biaya produksi perusahaan , seperti biaya pembelian bahan baku, pembelian bahan kemeja, biaya iklan dan promosi, biaya pengemasan produk, biaya distribusi, atau pembayaran gaji karyawan. KMKP merupakan kredit jangka pendek ( umumnya satu tahun) , pesyaratan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan KIK dan KMKP antalain:
pormulir isian lengkap dan di tanda tangani
potokopi KTP ( suami istri)
potokopi NPWP
potokopi SITU
potokopi SIUP
potokopi TDP
Poto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar ( suami istri)
sertipikat hak milik ( SHM tanah atau BPKB sebagai agungan apabila diperlukan)
potokopi kartu keluarga
neraca persahaan dan perincian laba /rugi proses selanjutnya yang akan dilakukan bank antara lain;
meneliti
surpey ketempat usaha
interview atau wawancara
analisis permohonan kredit
2. Lembaga-lembaga keuangan non-bank a. dasar hukum
pada tahun 1973 pemerintah membuat lembaga keuangan non-bank berdasarkan surat Keputusan Mentri Keuangan No . Kep. 38/NK/IV/1972, Pasal 2 yang berisi , antaralain:
lembaga keungan non-bank dapat menghimpun sejumlah dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga
lembaga keuangan non-bank dapat memberikan kredit utama jangka menengah keopada perusahaan pemerintah atau suasta
dapat memberijkaan penyertaan modal sementara didalam perusahaan atau proyek, sampai sahamnya dapat diprjualblikan di pasar modal
dapat bertinadk sebagai perantaradari perusahaan di indonesia dan badfan-badan hukum pemerintah untuk mendapatkan sumber permodalan berupa pinjaman dan penyertaan modal dari dalam dan luar nergi
dapat bertindak sebagai perantara dalam melakukan joint venture didalam dan diluar negri
dapat bertindak bebagai perantara dalam mendapatka tenaga ahli dan memberikan nasihat keahlian
dapat melakukan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan adri mentri keuangan
b. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank antara lain;
lembaga perantara penerbitandan perdagangan surat berharga ( investment finance comporation) berperan sebagai perantara dan penjamin dalam hal jual beli dan penerbitan surat berharga seperti saham dan obligasi contonya , PT danareksa, PT INDONESIA investment international( invest) dan PT FICIRINVEST
lembaga pembiayaan pembangunan (development finance corvoration) bertugas menghimpun dana-dana dengan cara menerbitkan kertas-kertas berharga untuk disalurkan keperusahaan yang memerlukan dana untuk membiayai investasi jangka menengah dan panjang . contohnya PT bahana pembinaan usaha indonesia ( DPUI)
lembaga keuangan lain seperti perusahaan ansuransi PT pegadaian, ( persero), dan PT kredit dan simpan pinjam
3. Modal ventura adalah suatu investasi dalam bentuk penyertaan modal yang bersipat sementara kepada perusahaan pasangan usaha investasi ( Investee Company ) yang ingin mengembangkan usahanya, tetapi mengalami kesulitan dalam permodalan.
Biasanya dana vebtura ini berasala dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, asuransi, dan pensiun atau reksadana, Bank Investai, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. a. Kriteria Perusahaan antara lain :
perusahaan yang telah mempunyai pangsa pasar yang mapan tetapi perlu mengembangkan fasilitas produksi untuk peningkatan kualitas produk
Perusahaan yang memiliki pasar yang sedang tumbuh atau memiliki potensi untuk berkembang pesat di masa depan
Perusahaan yang akan melakukan ekspansi usaha, tetapi mengalami kesulitan dana.
b. Dasar Hukum c. Fungsi Modal Ventura antara lain :
Untuk mengembangkan suatu penemuan baru
Untuk mengembangkan perusahaan yang mengalami kesulitan dana pada tahap awal usaha
Membantu perusahaan yang sedang berkembang
Membantu perusahaan yang mengalami kemunduran usaha
Untuk mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa
Untuk mengembangkan berbagai penggunaan teknologi baru/alih teknologi dari dalam negeri maupun dalam negeri
d. Jenis Pemebiayaan Modal Ventura antara lain :
Penyertaan saham
Membeli obligasi konfersi
Pola bagi hasil
e. Sumber Modal Ventura
antara lain :
Investor perseroan
Investor institusi
Perusahaan asuransi
Reksadana atau dana pensiun
Lembaga keuangan internasional
C. PENENETUAN DAN PENGURUSAN TEMPAT USAHA Salah satu faktor yang paling penting adalah lokasi usaha. Dengan demikian seorang wirausaha harus mampu memilih tempat yang mampu memberikan profit ( keuntungan ) terhadap usahanya . 1. Lokasi Pertokoan a. Tingkat kepadatan penduduk Lokasi usaha yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi, mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk kemajuan usahanya misalnya membuka minimarket disuatu lokasi perumahan. Semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk disuatu area semakin besar pula tingkat kesuksesan wirausaha b. Tingkat kepadatan masyarakat calon konsumen Hal ini berhubungan dengan daya beli masayarakat terhadap produk anda. Anda dapat menjual produk yang lebih berkualitas c. Banyaknya usaha lain ditempat tersebut Contoh : dilokasi tertentu terdapat berbagai macam usaha d. Pertimbangan ekonomis e. Traffic ( lalu Lintas ) f. Tingkat persaingan g. Keamanan dan akses parkir 2. Lokasi Perusahaan
ada 2 hal yang berhubungan dengan penentuan lokasi perusahaan. Pertama, lokasi perkantoran yang disebut dengan tempat kedudukan. Kedua, lokasi perusahaan yang disebut tempat kediamaan. hal –hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan tempat kedudukan dan tempat kediaman, yaitu : a. Badan usaha yang memiliki beberapa perusahaan harus memilih tempat yang berlainan untuk masing-masing perusahaan tersebut b. Pemilihan tempat kediaman perusahaan 3. Lokasi Pabrik antara lain : a. Kedekatan dengan sumber bahan baku produk b. Kedekatan dengan konsumen atau pasar c. Ketersediaan atau kemudahan untuk mendapatkan tenaga kerja d. Kemudahan fasilitas pengangkutan dan transportasi e. sikap masyarakat sekitar serta peraturan pemerintah D. PENGADAAN FASILITAS DAN BAHAN BAKU PRODUKSI 1. Pengadaan Fasilitas Dalam hal pengadaan fasilitas produksi ada yang menggunakan alat sederhana dan alatalat yang modern. Tiga metode untuk mendapatkan pengadaan fasilitas adalah dengan cara membeli, menyewa dan membuat perusahaan patungan dan pemilik hak paten. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan fasilitas adalah : a. Perencanaan pekerjaan harus dilakukan dengan matang agar efektif dan efisien. b. Pememliharaan dan servis rutin peralatan yang akan menghambat produksi c. jaminan keamanan dan keselamatan kerja d. Apabila dalam membuat produk membutuhkan lebih dari satu mesin e. Pembagian ruang dan penempatan mesin ( Layout )
