1
JENIS IZIN 1 Surat Izin Usaha Perdaga ngan
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) MASA BERLAKU IZIN 2 3 Thn Untuk SIUP Izin MB 5 Thn Untuk Izin Perdag angan Biasa
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN PEMBERI DASAR HUKUM MAKSUD DAN KLASIFIKASSI / PERTIMB TUJUAN SASARAN BANGAN 3 4 5 6 Tim 1. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : Pembinaan, - Izin baru Teknis 36 / M.Dag / PER / 9 / 2017 tentang Pengawasan dan - Izin BP2T Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; Pengendalian atas Perpanjangan 2. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : Penyelenggaraan - Izin 46 / M-Dag / PER / 9 / 2009 tentang Pelayanan SIUP Perubahan Perubahan atas Permendag RI Nomor : 36 / M-Dag / PER / 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 43 / M-Dag / PER / 9 / 2009; 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha; 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
PROSEDUR
PERSYARATAN
7 Terlampir
8 1. Surat Permohonan ; 2. Foto Copy KTP Direktur Utama / Penanggung Jawab; 3. Pas Foto Warna Ukuran 3 x 4 cm 2 Lembar Lembar ( Berjas, Pakai Dasi, Latar belakang biru ); 4. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan 5. Foto Copy NPWP Perusahaan; 6. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha ( SITO / HO ); 7. Neraca Akhir Perusahaan Per Tanggal 31; 8. Materai Rp. 6000,- ( 2 Lembar ).
STANDART BIAYA 9 Non Retribusi
WAKTU 10 5 hari kerja setelah permo honan lengkap
BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN :
1
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
NO
1
2
3
URAIAN KEGIATAN
a.Pemohon a. Pemohon meminta informasi keLoket informasi b.Petugas b. Petugas loket memberikan informasi izin c. Pemohon mengambil Form persyaratan a.Pemohon a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan b.Petugas b. Petugas Loket menerima Form Permohonan dan Persyaratan Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas : a. Bila Lengkap pemohon di beritandaterima berkas, dan berkas permohonan dikirim kebagian kebagian proses b. BilaTidak lengkap di kembalikan kepada pemohon
PEMOHON
LOKET INFORMASI
Mulai
InformasiPersyaratan
LOKET PENERIMAAN PENYERAHAN
BIDANG PEMROSESAN
KEPALA BADAN
KET
Mengambil Form
Form
Mengisi Form
&Persyaratan
&Persyaratan
TIDAK LENGKAP 1 hari kerja
Cek Persyaratan
Tandaterima Berkas
LENGKAP
Administrasi
LENGKAP Proses Pengolahan
4
5
a.Pengetikan a. Pengetikan surat Izin
Izin
a.Proses a. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang perizinan b.Penandatanganan b. Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Tandatangan Pemeriksaan
a.Regristasi a. Regristasi surat Izin Pencatatan &
6
7
Format Izin,
Format Izin
4 Hari Kerja
Penomoran
a.Bagian a. Bagian loket penerima anda npenyerahan memberikan surat izin kepada pemohon b.Pemohon b. Pemohon menerima suart izin; c. Pengarsipan surat Izin.
SuratIzin
SuratIzin
Arsip
Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 5 Hari Kerja
2
JENIS IZIN 1 Tanda Daftar Industri
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP ) TANDA DAFTAR INDUSTRI MASA PEMBERI KLASIFIKASSI MAKSUD DAN BERLAKU PERTIMBBA DASAR HUKUM / TUJUAN IZIN NGAN SASARAN 2 3 4 5 6 4 tahun Tim Teknis 1. Undang – undang No. 5 Tahun 1984 tentang Pembinaan, - Izin baru BP2T dan Perindustrian ( Pasal 13 ); Pengawasan dan - Izin SKPD terkait 2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 Pengendalian atas Perpanjang Tentang Izin Usaha Industri; Penyelenggaraan an 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : Pelayanan TDI 41 / M-IND / PER / 6 / 2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 4. PerMen Nomor : 07 / M-IND / PER / 1 / 2005 Tentang Industri Kecil adalah Perusahaan Industri dengan Nilai Investasi Seluruhnya s/d Rp.200 Juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha; 5. KepMenperin Nomor : 148 / M / SK / 7 / 1995 Tentang Jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya tidak Merusak atau Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan ( IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip ); 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha; 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
PROSEDUR
PERSYARATAN
7 8 Terlampir 1. Surat Permintaan TDI ( Pdf I-IK) ; 2. Foto Copy KTP yang Terbaru; 3. Pas Foto Warna Ukuran 3 x 4 cm 2 Lembar ( Berjas, Pakai Dasi, Latar belakang biru ); 4. Foto Copy HO; 5. Foto Copy NPWP; 6. Bagi Industri yang Berbadan Hukum Melampirkan : Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP dan Lain –lain; 7. Daftar Mesin Peralatan yang Digunakan Harga dan Tahun Pembuatan; 8. Materai Rp. 6000,- ( 2 Lembar ); 9. Jaminan Bahan Baku;
STANDART BIAYA 9 Non Retribusi
WAKTU 10 12 hari kerja setelah permo honan lengkap
BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN :
2 NO 1
2
3
4
5
TANDA DAFTAR INDUSTRI
URAIAN KEGIATAN a. Pemohon meminta informasi ke Loket Informasi, b. Petugas loket memberikan informasi izin c. Pemohon mengambil Form persyaratan a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan b. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas : Petugas Loket memeriksa Berkas : c. Bila Lengkap pemohon di beritanda terima berkas, dan berkas permohonan dikirim kebagian proses d. Bila Tidak lengkap di kembalikan kepada pemohon
PEMOHON
LOKET INFORMASI
Mulai
InformasiPersyaratan
TIM TEKNIS
KEPALA BADAN
TidakLengkap
1 Hari Kerja
CekPersyaratana
Lengkap
dministrasi
Lengkap
0.5 Hari Kerja
Menerimaa berkasPemo
SuratPerintahTu
2 Hari Kerja
gas
a. Pemeriksaan Lapangan
8
gan
a. Rapat Tim Teknis, jika diperlukan b. Rekomendasi Tim Teknis, apabila diizinkan. c. Bilatidak di izinkan berkas dikembalikan kepemohon dan diberi surat penolakan
zinkan ? Di I zinkan
SuratPenolakan
Tidak Diizinkan
a. Proses pembuatan surat izin b. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang c. Penandatanganan Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Tandatangan Izin,
a. Regristasi surat Izin Pencatatan & Penomoran
a. Bidang Pemrosesan menyerahkan surat izin ke loket penyerahan b. Bagian Loket Penerimaan dan Penyerahan memberikan sutat izin kepada pemohon c. Pemohon menerima SuratIzin d. Pengarsipan Surat Izin
2 Hari Kerja
Rekomendasi Tim Teknis
Pengolahan Izin
9
10
4 Hari Kerja
PemeriksaanLapan
6
7
SuratIzin
KE T
Mengambil Form
&Pers aratan aratan
TandaTerimaBer
a. Bidang Pemrosesan menerima berkas permohonan dari bidang pelayanan. b. Melaporkan Kepada Kepala Bidang untuk Persetujuan Tindak Lanjut c. Memproses Berkas a. Bidang Pemrosesan membuat surat perintah tugas kepada Tim Teknis untuk peninjauan pemeriksaan lapangan
BIDANGPEMROSE SAN
Form
Mengisi Form &Persyaratan
kas
LOKET PENERIMAAN PENYERAHAN
SuratIzin
Arsip
1 Hari Kerja 1 Hari Kerja 0.5 Hari Kerja
Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 12 Hari Kerja
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
3
JENIS IZIN 1 Izin Usaha Industri Melalui Persetuj uan Prinsip
MASA BERLAKU IZIN 2 4 tahun
IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP PEMBERI KLASIFIKASSI MAKSUD DAN PERTIMBBA DASAR HUKUM / PROSEDUR TUJUAN NGAN SASARAN 3 4 5 6 7 Tim Teknis 1. Undang – undang No. 5 Tahun 1984 tentang Pembinaan, - Baru Terlampir Perindustrian ( Pasal 13 ); BP2T dan Pengawasan dan - Hilang SKPD terkait 2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 Pengendalian atas - Rusak Tentang Izin Usaha Industri; Penyelenggaraan 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41 / Pelayanan IUI M-IND / PER / 6 / 2008 Tentang Ketentuan dan Melalui Persetujuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Prinsip Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 4. PerMen Nomor : 07 / M-IND / PER / 1 / 2005 Tentang Industri Kecil adalah Perusahaan Industri dengan Nilai Investasi Seluruhnya s/d Rp.200 Juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha; 5. KepMenperin Nomor : 148 / M / SK / 7 / 1995 Tentang Jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya tidak Merusak atau Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan ( IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip ); 6. PerMen Negara Lingkungan Hidup Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha; 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ; 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di bidang Perizinan dan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
PERSYARATAN 8 1. Surat Permintaan IUI Melalui Persetujuan Prinsip ( Baru, Hilang, Rusak ) Pm III ; 2. Copy NPWPD; 3. Copy Akte Pendirian 4. Daftar nama Direksi dan Dewan Komisaris; 5. SIUP; 6. TDP; 7. Copy IMB; 8. Copy HO; 9. Izin Lokasi/Pemanfaatan Lokasi/Pemanfaatan Lahan; 10.Copy 10. Copy Dokumen AMDAL/UKL,UPL; 11.Daftar 11. Daftar mesin peralatan yang digunakan( harga dan tahun pembuatan ); 12.Copy 12. Copy Form Pm-II ( Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik ); 13.Copy 13. Copy Surat persetujuan Prinsip; Syarat Khusus : 1. Hasil Laboratorium ; 2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan ; 3. Rekomendasi dari Advis Teknis dari BAPPEDA,;; 4. Rekomendasi dari Advis Teknis dari SKPD terkait.
STANDART BIAYA 9 Non Retribusi
WAKTU 10 12 hari kerja setelah permo honan lengkap
BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN :
3 NO
1
2
3
4
5
IZIN USAHA INDUSTRI MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
URAIAN KEGIATAN a. Pemohon meminta informasi keLoket Informasi, b. Petugas loket memberikan informas iizin c. Pemohon mengambil Form persyaratan a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan b. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas : Petugas Loket memeriksa Berkas : a. Bila Lengkap pemohon di beritanda terima berkas, dan berkas permohonan dikirim kebagian proses b. BilaTidaklengkapdi kembalikankepadapemohon kembalikankepadapemohon
PEMOHON
LOKET INFORMASI
Mulai
InformasiPersyaratan
TIM TEKNIS
KEPALA BADAN
TidakLengkap
1 Hari Kerja
CekPersyaratana
Lengkap
dministrasi
Lengkap
0.5 Hari Kerja
Menerima berkas
2 Hari Kerja
SuratPerintahTu gas
a. Pemeriksaan Lapangan
8
gan
a. Rapat Tim Teknis jika diperlukan b. Rekomendasi Tim Teknis, apabila diizinkan. c. Bilatidak di izinkan berkas dikembalikan kepemohon kepemohon dan diberi surat penolakan
SuratPenolakan
Di zinkan Izinkan ?
Tidak Diizinkan
a. Proses pembuatan surat izin b. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang c. Penandatanganan Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu a. Regristasi surat Izin
Tandatangan Izin,
Pencatatan & Penomoran
a. Bidang Pemrosesan Menyerahkan surat izin ke loket penyerahan b. Bagian Loket Penerimaan dan Penyerahan memberikan sutat izin kepada pemohon c. Pemohon menerima Surat Izin d. PengarsipanSuratIzin
2 Hari Kerja
Rekomendasi Tim Teknis
Pengolahan Izin
9
10
4 Hari Kerja
PemeriksaanLapan
6
7
SuratIzin
K ET
Mengambil Form
&Pers aratan aratan
TandaTerimaBer
a. Bidang Pemrosesan Menerima Berkas Permohonan dari Bid. Pelayanan b. Melaporkan Kepada Kepala Bidang untuk Persetujuan Tindak Lanjut c. Memproses Berkas a. Bidang Pemrosesan membuat surat perintah tugas kepada Tim Teknis untuk peninjauan pemeriksaan lapangan
BIDANGPEMROSES AN
Form
Mengisi Form &Persyaratan
kas
LOKET PENERIMAAN PENYERAHAN
SuratIzin
Arsip
1. Hari Kerja 1 Hari Kerja 0.5 Hari Kerja
Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 12 Hari Kerja
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
4
JENIS IZIN 1 Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetuj uan Prinsip
MASA BERLAKU IZIN 2 3 tahun
IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP PEMBERI KLASIFIKASSI MAKSUD DAN PERTIMBBA DASAR HUKUM / PROSEDUR TUJUAN NGAN SASARAN 3 4 5 6 7 Tim Teknis 1. Undang – undang No. 5 Tahun 1984 tentang Pembinaan, - Baru Terlampir BP2T dan Perindustrian ( Pasal 13 ); Pengawasan dan - Hilang SKPD terkait 2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 Pengendalian atas - Rusak Tentang Izin Usaha Industri; Penyelenggaraan 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : Pelayanan IUI Tanpa 41 / M-IND / PER / 6 / 2008 Tentang Melalui Persetujuan Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Prinsip Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 4. PerMen Nomor : 07 / M-IND / PER / 1 / 2005 Tentang Industri Kecil adalah Perusahaan Industri dengan Nilai Investasi Seluruhnya s/d Rp.200 Juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha; 5. KepMenperin Nomor : 148 / M / SK / 7 / 1995 Tentang Jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya tidak Merusak atau Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan ( IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip ); 6. PerMen Negara Lingkungan Hidup Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha; 8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ; 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di bidang Perizinan
PERSYARATAN 8 1. Surat Permintaan IUI Melalui Persetujuan Prinsip ( Baru,Hilang,Rusak) Sp - II ; 2. Pas Foto Pemilik Pemilik 4 x 6 cm 2 Lembar (Berjas,pakai dasi, latar belakang biru); 3. Copy NPWPD; 4. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya; 5. Daftar nama Direksi dan Dewan Komisaris; 6. SIUP; 7. TDP; 8. Copy IMB; 9. Copy Izin UU Gangguan Lokasi Bagi Jenis Industri yang tercantum dalam SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995; 10.Copy 10. Copy Izin Lokasi Bagi Jenis Industri yang tercantum tercantum dalam SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi dikawasan Industri/Brikat; 11.Surat 11. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Berikatbagi yang berlokasi di kawasan tersebut;
STANDART BIAYA 9 Non Retribusi
WAKTU 10 12 hari kerja setelah permo honan lengkap
dan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
12.Daftar 12. Daftar mesin peralatan yang digunakan( harga dan tahun pembuatan ); 13.Copy 13. Copy Form Pm-II ( Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik );
arat Khusus : 1. Hasil Laboratorium ; 2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan ; 3. Rekomendasi dari Advis Teknis dari BAPPEDA,; 4. Rekomendasi dari Advis Teknis dari SKPD terkait.
BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN :
4 NO
1
2
3
4
5
IZIN USAHA INDUSTRI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP
URAIAN KEGIATAN a. Pemohon meminta informasi keLoket Informasi, b. Petugas loket memberikan informasi izin c. Pemohon mengambil Form persyaratan a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan b. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas : Petugas Loket memeriksa Berkas : a. Bila Lengkap pemohon di beritanda terima berkas, dan berkas permohonan dikirim kebagian proses b. Bila Tidak lengkap di kembalikan kepada pemohon
PEMOHON
LOKET INFORMASI
Mulai
InformasiPersyaratan
TIM TEKNIS
KEPALA BADAN
TidakLengkap 1 Hari Kerja
CekPersyaratana
Lengkap
dministrasi
Lengkap
0.5 Hari Kerja
Menerima berkas
2 Hari Kerja
SuratPerintahTu gas
a. Pemeriksaan Lapangan
8
gan
a. Rapat Tim Teknis jika diperlukan b. Rekomendasi Tim Teknis, apabiladiizinkan. c. Bila tidak di izinkan berkas dikembalikan kepemohon kepemohon dan diberi surat penolakan
SuratPenolakan
Di zinkan Izinkan ?
Tidak Diizinkan
a. Proses pembuatan surat izin b. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang c. Penandatanganan Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu a. Regristrasi surat Izin
Tandatangan Izin,
Pencatatan & Penomoran
a. Bidang Pemrosesan Menyerahkan surat izin ke loket penyerahan b. Bagian Loket Penerimaan dan Penyerahan memberikan sutat izin kepada pemohon c. Pemohon menerima Surat Izin d. Pengarsipan Surat Izin
2 Hari Kerja
Rekomendasi Tim Teknis
Pengolahan Izin
9
10
4 Hari Kerja
PemeriksaanLapan
6
7
SuratIzin
KET
Mengambil Form
&Pers aratan aratan
TandaTerimaBer
a. Bidang Pemrosesan Menerima Berkas Permohonan dari Bid. Pelayanan b. Melaporkan Kepada Kepala Bidang untuk Persetujuan Tindak Lanjut c. Memproses Berkas a. Bidang Pemrosesan membuat surat perintah tugas kepada Tim Teknis untuk peninjauan pemeriksaan lapangan
BIDANG PEMROSESAN
Form
Mengisi Form &Persyaratan
kas
LOKET PENERIMAAN PENYERAHAN
SuratIzin
Arsip
1. Hari Kerja
1 Hari Kerja
0.5 Hari Kerja
Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 12 Hari Kerja
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
5
JENIS IZIN 1 Persetuj uan Prinsip
MASA BERLAKU IZIN 2 3 tahun
PERSETUJUAN PRINSIP KLASIFIKASSI MAKSUD DAN / TUJUAN SASARAN 5 6 Pembinaan, - Baru Pengawasan dan - Perpanjang Pengendalian atas an Tentang Izin Usaha Industri; Penyelenggaraan 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41 / Pelayanan IUI
PEMBERI PERTIMBBA DASAR HUKUM NGAN 3 4 Tim Teknis 1. Undang – undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( Pasal 13 ); BP2T dan SKPD terkait 2. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995
4.
5.
6.
7.
8.
M-IND / PER / 6 / 2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; PerMen Nomor : 07 / M-IND / PER / 1 / 2005 Tentang Industri Kecil adalah Perusahaan Industri dengan Nilai Investasi Seluruhnya s/d Rp.200 Juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha; KepMenperin Nomor : 148 / M / SK / 7 / 1995 Tentang Jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya tidak Merusak atau Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan ( IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip ); PerMen Negara Lingkungan Hidup Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha; Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ; 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di bidang Perizinan dan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
PROSEDUR
PERSYARATAN
7 Terlampir
8 1. Surat Permintaan Persetujuan Prinsip (Pm –I) ; 2. Foto Copy KTP yang Berlaku; 3. Foto Copy HO; 4. Foto Copy NPWPD; 5. Akte Pendirian Perusahaan;
STANDART BIAYA 9 Non Retribusi
WAKTU 10 5 hari kerja setelah permo honan lengkap
BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN :
5
PERSETUJUAN PRINSIP
NO
1
2
3
URAIAN KEGIATAN
a.Pemohon a. Pemohon meminta informasi keLoket informasi b.Petugas b.Petugas loket memberikan informasi Persetujuan Prinsip c. Pemohon mengambil Form persyaratan a.Pemohon a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan b.Petugas b.Petugas Loket menerima Form Permohonan dan Persyaratan Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas : a. Bila Lengkap pemohon di beritandaterima berkas, dan berkas permohonan dikirim dikirim kebagian proses b. BilaTidak lengkap di kembalikan kepada pemohon
PEMOHON
LOKET INFORMASI
Mulai
InformasiPersyaratan
LOKET PENERIMAAN PENYERAHAN
BIDANG PEMROSESAN
KEPALA BADAN
KET
Mengambil Form
Form
Mengisi Form
&Persyaratan
&Persyaratan
TIDAK LENGKAP 1 hari kerja
Cek Persyaratan
Tandaterima Berkas
LENGKAP
Administrasi
LENGKAP 4
Proses Pengolahan
a.Pengetikan a. Pengetikan Surat Persetujuan Prinsip
Persetujuan Prinsip
5
a.Proses a. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang perizinan b.Penandatanganan b.Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu
Pemeriksaan
Tandatangan
Persetujuan
Persetujuan
Prinsip
Prinsip
a.Regristasi a. Regristasi surat Persetujuan Prinsip Pencatatan &
6
7
4 Hari Kerja
Penomoran
a.Bagian a. Bagian loket penerimaan dan penyerahan memberikan surat Persetujuan Prinsip kepada pemohon b.Pemohon b.Pemohon menerima suart Persetujuan Prinsip ; c. Pengarsipan surat Persetujuan Prinsip .
Arsip Surat Persetujuan Prinsip
Surat Persetujuan Prinsip
Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 5 Hari Kerja
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROSEDUR TETAP / STANDART OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )
6
JENIS IZIN 1 Izin Perluas an Industri
MASA BERLAKU IZIN 2
PEMBERI PERTIMBBA NGAN 3 Tim Teknis 1. BP2T dan SKPD terkait 2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
IZIN PERLUASAN INDUSTRI KLASIFIKASSI MAKSUD DAN DASAR HUKUM / TUJUAN SASARAN 4 5 6 Undang – undang No. 5 Tahun 1984 tentang Pembinaan, - Baru Perindustrian ( Pasal 13 ); Pengawasan dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 Pengendalian atas Tentang Izin Usaha Industri; Penyelenggaraan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41 / Pelayanan Izin M-IND / PER / 6 / 2008 Tentang Ketentuan dan Perluasan
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; PerMen Nomor : 07 / M-IND / PER / 1 / 2005 Tentang Industri Kecil adalah Perusahaan Industri dengan Nilai Investasi Seluruhnya s/d Rp.200 Juta tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha; KepMenperin Nomor : 148 / M / SK / 7 / 1995 Tentang Jenis dan Komoditi yang Proses Produksinya tidak Merusak atau Membahayakan Lingkungan serta tidak menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan ( IUI Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip ); PerMen Negara Lingkungan Hidup Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; Instruksi Menteri Dalam Negeri No.570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Izin Dan Non Izin Berusaha; Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ; 4 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian Sebagaian Kewenangan di bidang Perizinan dan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
PROSEDUR
PERSYARATAN
7 Terlampir
8 1. Surat Permintaan IPMelalui Persetujuan Prinsip (Pm –IV) ; 2. Surat Permintaan IP Tanpa Persetujuan Prinsip ( SP –III); 3. Copy Dokumen AMDAL/UKL,UPL; 4. Melampirkan Dokumen Rencana Perluasan Industri.
STANDART BIAYA
WAKTU
9 Non Retribusi
10 12 Hari Kerja
BAGAN ALUR PROSEDURE TETAP PELAYANAN :
6 NO
1
2
3
4
5
IZIN PERLUASAN INDUSTRI
URAIAN KEGIATAN a. Pemohon meminta informasi keLoket Informasi, b. Petugas loket memberikan informasi izin c. Pemohon mengambil Form persyaratan a. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan b. Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas : Petugas Loket memeriksa Berkas : a. Bila Lengkap pemohon di beritanda terima berkas, dan berkas permohonan dikirim kebagian proses b. Bila Tidak lengkap di kembalikan kepada pemohon
PEMOHON
LOKET INFORMASI
Mulai
InformasiPersyaratan
TIM TEKNIS
KEPALA BADAN
TidakLengkap
1 HariK erja
CekPersyaratana
Lengkap
dministrasi
Lengkap
0.5 Hari Kerja
Menerima berkas
2 Hari Kerja
SuratPerintahTu gas
a. Pemeriksaan Lapangan
8
gan
a. Rapat Tim Teknis jika diperlukan b. Rekomendasi Tim Teknis, apabila diizinkan. c. Bilatidak di izinkan berkas dikembalikan kepemohon kepemohon dan diberi surat penolakan
zinkan ? Di I zinkan
SuratPenolakan
Tidak Diizinkan
a. Proses pembuatan surat izin b. Proses pemeriksaan dan pemarafan oleh Kepala Bidang c. Penandatanganan Penandatanganan izin oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu a. Regristrasi surat Izin
Tandatangan Izin,
Pencatatan & Penomoran
a. Bidang Pemrosesan Menyerahkan surat izin ke loket penyerahan b. Bagian Loket Penerimaan dan Penyerahan memberikan surat izin kepada pemohon c. Pemohon menerima Surat Izin d. Pengarsipan SuratIzin
2 Hari Kerja
Rekomendasi Tim Teknis
Pengolahan Izin
9
10
4 Hari Kerja
PemeriksaanLapan
6
7
SuratIzin
K ET
Mengambil Form
&Pers aratan aratan
TandaTerimaBer
a. Bidang Pemrosesan Menerima Berkas Permohonan dari Bid. Pelayanan b. Melaporkan Kepada Kepala Bidang untuk Persetujuan Tindak Lanjut c. Memproses Berkas a. Bidang Pemrosesan membuat surat perintah tugas kepada Tim Teknis untuk peninjauan pemeriksaan lapangan
BIDANGPEMROSES AN
Form
Mengisi Form &Persyaratan
kas
LOKET PENERIMAAN PENYERAHAN
SuratIzin
Arsip
1. Hari Kerja 1 Hari Kerja 0.5 Hari Kerja
Jumlah Waktu Pemrosesan Izin = 12 Hari Kerja
