BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan akan kosmetika oleh masyarakat semakin meningkat dan merupakan kebutuhan sehari-hari baik untuk merawat badan, mengubah penampilan atau sebagai tata rias. Dan sekarang semakin terasa bahwa kebutuhan adanya kosmetik yang beraneka bentuk dengan ragam warna dan keunikan kemasan serta keunggulan dalam memberikan fungsi bagi konsumen mempengaruhi seorang yang berjiwa wirausaha ingin membuat suatu usaha di bidang kosmetika pula. Kosmetika tidak hanya untuk keindahan visual tetapi juga untuk kesehatan wajah maupun tubuh, beberapa manfaat yang dapat diperoleh dan dirasakan baik untuk diri sendiri maupun khalayak ramai memicu kami untuk mengembangkan pembaharuan produk dan teknologi yang tidak saja mencakup peruntukkannya dari kosmetik itu sendiri namun juga kepraktisannya didalam penggunaannya. Disamping pembuatan kosmetika yang akan kami lakukan itu berasal dari bahan alam yang sudah kita ketahui tidak begitu signifikan menghasilkan efek samping tetapi kami sangat harus memperhatikan keamanan dan mutu kosmetika yang sangat tergantung pada bahan baku, bahan pengemas, sarana, prasarana, proses produksi, pengawasan mutu, dan peralatan yang digunakan serta tenaga kerja yang terlibat dalam produksi kosmetika yang dipersyaratkan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 965/Menkes/Sk/Xi/1992 tentang Cara produksi Kosmetika yang Baik (CPKB) yaitu cara produksi kosmetika dengan pengawasan menyeluruh dan bertujuan untuk menghasilkan kosmetika yang senantiasa memenuhi persyaratan yang berlaku.
1
1.1 Rumusan Masalah 1. Apa saja langkah langkah yang harus di lakukan dalam pendirian industri kosmetik ? 2. Izin apa saja yang harus dimiliki oleh pendirian industri kosmetik ? 3. Dari manakah sumber pendanaan pendirian industri kosmetik ? 4. Berapa jumlah SDM yang dibutuhkan dalam operasional industri kosmetik , dan
bagaimana bentuk organisainya ? 5. Bagaimana rencana produksi dari industri kosmetik PT maju bersama pharmasindo ?
1.2 Tujuan 1. Untuk dapat mengetahui langkah langkah yang harus di lakukan dalam pendirian
industri kosmetik 2. Untuk dapat mengetahui langkah perizinan dalam pendirian industri kosmetik 3. Untuk mengetahui sumber pendanaan berdirinya Industri kosmetik 4. Untuk mengetahui jumlah SDM yang dibutuhkan dalam operasional industri kosmetik
, dan bagaimana bentuk organisainya 5. Untuk mengetahui rencana produksi dari industri kosmetik PT maju bersama
pharmasindo
2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Pengetian Industri Kosmetik kosmetik
Industri Kosmetik merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Mentri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Berdasarkan peraturan Mentri Kesehatan No 1799/Menkes//Per/XII/2010 pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Sedangkan bahan obat merupakan bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku kosmetik. 2.2
Pengajuan pendirian PT (Perseroan Terbatas )
Untuk memulai sebuah rencana pendirian usaha berskala besar tentulah perlu adanya sebuah PT (Perseroan terbatas) untuk pengesahan badan hukum. Dan persyaratan pendirian PT : 1. Mempersiapkan Data Pendirian PT
a. Nama PT b. Tempat dan Kedudukan PT
c. Maksud dan Tujuan PT
d. Struktur Permodalan PT
e. Pengurus PT
2. Membuat Akta Pendiran di Notaris 3. Pengesahan SK Menteri Pembuatan PT 4. Mengurus Domisili Kelurahan 5. Mengurus NPWP 6. Mengurus izin usaha (SIUP bagi perusahaan perdagangan) 7. Mengurus TDP 2.2.1 Nama dan lokasi PT
Pada pengajuan proposal ini, pendirian PT di ajukan oleh
PT.Maju Bersama
Pharmasindo yang bergerak dalam usaha industri kosmetika dan di rencanakan akan
berlokasi di Jln.Kenari no 10 kelurahan mulyaharja Bogor selatan.
3
2.2.2
Maksud dan Tujuan PT
Menjalankan usaha di bidang kosmetika khususnya untuk pembuatan produk produk body care yang berkualitas
2.3
Visi dan Misi PT.Maju Bersama Pharmasindo
a. Visi Menjadi perusahaan yang terpercaya dalam menyediakan produk kosmetika yang aman dan berkualitas tinggi dan memuaskan. b. Misi 1. Memberikan
pelayananyang
berkualitas
kepada
seluruh
pelanggan
yang
berintikan pembeli akhir 2. Meningkatkan kopentensi dan intergritas SDM sebagai asset utama perusahaan 3. Menjaga keunggulan di bidang technology kesehatan sehingga mampu menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan 4. Meningkatkan kerja sama dalam organisasi yang solid dan didukung leadership yang tinggi 5. Perbaikan dan pelajaran yang berkesinambungan di segala aspek untuk dilaksanakan secara tepat dan cepat. 2.4
Jenis Permohonan Izin Industri kosmetik
Jenis permohonan izin industri kosmetik meliputi: a.
Persetujuan prinsip Persetujuan prinsip yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh persetujuan rencana induk pembangunan dari kepala badan, sebelum pelaku usaha melakukan persiapan, pembangunan, pengadaan, pemasangan dan istalasi peralatan, termasuk produk percobaan.
b.
Izin industri kosmetik Izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah selesai melaksanakan tahap persetujuan prinsip, sebelum industri kosmetik melakukan kegiatan produksi
c.
Perubahan izin industri kosmetik Perubahan izin industri kosmetik harus dilakukan apabila :
Perubahan kapasitas produksi
Perubahan fasilitas produksi
Perubahan alamat atau lokasi
Perubahan penanggung jawab
4
d.
Perubahan nama industri
Perpanjangan Perpanjangan persetujuan prinsip dikarenakan permohonan mengalami kendala yang berkaitan dengan pembangunan sarana produksi, diperpanjang selama 1 tahun.
2.5
Persetujuan Prinsip Industri kosmetik 2.3.1. Alur Permohonan Persetujuan Prinsip Industri kosmetik
Gambar 1. Alur Permohonan Persetujuan Prinsip Industri kosmetik Tata cara permohonan Persetujuan Prinsip Industri kosmetik:
1. Permohonan persetujuan prinsip diajukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan POM dan kepala dinas kesehatan provinsi. 2. Sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan persetujuan Renca na Induk Pembangunan (RIP) kepada Kepala Badan 3. Persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) diberikan oleh Kepala Badan
dalam
bentuk
rekomendasi
hasil
analisis
Rencana
Induk
Pembangunan (RIP) paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. 4. Permohonan
persetujuan
prinsip
(1)diajukan dengan kelengkapannya.
5
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
5. Persetujuan prinsip diberikan oleh Direktur Jenderal paling lama dalam waktu14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima. 6. Pemohon izin industri kosmetik dengan status Penanaman Modal Asing atauPenanaman Modal Dalam Negeri yang telah mendapatkan Surat PersetujuanPenanaman Modal dari instansi yang menyelenggarakan urusan penanamanmodal, wajib mengajukan permohonan persetujuan prinsip sesuai denganketentuan. 2.3.2. Persyaratan Permohonan Persetujuan Prinsip Industri kosmetik
Sesuai
Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Kosmetik bahwa pengaturan yang kompre hensif sangat diperlukan dalam mengantisipasi penerapan perdagangan internasional dibidang kosmetik, yang artinya dalam memproduksi obat dilakukan sesuai dengan ketentuan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). 1.
Surat Permohonan
2.
Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3.
Fotokopi
Kartu
Tanda
Penduduk/Identitas
Direksi
dan
Komisaris
Perusahaan 4.
Susunan Direksi dan Komisaris.
5.
Pernyataan direksi dan komisaris tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kosmetik
6.
Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah
7.
Fotokopi surat izin tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO)
8.
Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan
9.
Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajk (NPWP) 11. Persetujuan Lokasi dari pemerintah daerah Provinsi 12. Persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) dari BPOM 13. Rencana Investasi dan Kegiatan pembuatan obat 14. Asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari masing-masing Apoteker penanggung jawab produksi, apoteker penanggung jawab pengawasan mutu, dan apoteker penanggung jawab pemastian mutu 6
15. Fotokopi
surat
pengangkatan
bagi
masing-masing
apoteker
penanggungJawab produksi, apoteker penanggung jawab pengawasan mutu , dania apoteker penanggung jawab pemastian mutu dari pimpinan perusahaan 2.6
Izin Usaha Industri kosmetik
Izin usaha industri kosmetik diberikan oleh menteri kesehatan dan wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada Badan POM. Izin ini berlaku seterusnya selama perusahaan industri kosmetik tersebut berproduksi. Sedangkan untuk industri kosmetik penanaman modal asing (PMA) masa berlakunya sesuai dengan ketentuan dalam UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan peraturan pelaksanaannya. 2.7
Pesyaratan Izin Mendirikan Industri kosmetik
Untuk memperoleh izin usaha mendirikan industri kosmetik harus memenuhi persyaratan
yang
tercantum
dalam
Peraturan
Menteri
Kesehatan
No.
1799/Menkes/per/xii/2010, yaitu : b. Berbadan usaha berupa perseroan terbatas c. Memiliki rencana investasi dan kegiatan pembuatan obat d. Memiliki nomor pokok wajib pajak e. Memiliki secara tetap paling sedikit 3 (tiga) orang apoteker warga negara indonesia masing-masing sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu f. Komisaris dan direksi tidak pernah terlibat, baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kekosmetikan Dikecualikan dari persyaratan huruf a dan b, bagi pemohon izin industri kosmetik milik tentara nasional indonesia dan kepolisian negara republik indonesia. 2.8
Alur Permohonan Perizinan Pendirian Industri kosmetik
7
Gambar 2. Alur Permohonan Perizinan Pendirian Industri kosmetik Tata cara permohonan izin industri kosmetik
a. Permohon yang telah selesai melaksanakan tahapan persetujuan prinsip dapat mengajukan permohonan izin industri kosmetik b. Surat permohonan izin industri kosmetik harus ditanda tangani oleh direktur utama dan apoteker penanggung jawab pemastian mutu diajukan kementrian kesehatan beserta kelengkapannya c. Pemohon mengajukan surat permohonan ke kementrian kesehatan berserta kelengkapannya
2.9
Alur Memperoleh Izin Produksi
Dalam pelaksaan pelayanan izin produksi, pelaksana pelayanan perizinan dan pemohon harus mengikuti alur dan tata cara perizinan sebagai berikut: 1.
Permohonan izin produksi diajukan oleh pemohon kepada direktur jendral dengan tembusan kepada kepala badan, kepala dinas, dan kepala balai/balai besar setempat dengan menggunakan formulir.
2.
Paling lama 7 hari kerja sejak menerima tembusan, kepala dinas setempat melakukan evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif.
3.
Paling lama 7 hari kerja sejak menerima tembusan, kepala balai/balai besar setempat melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPKB untuk izin produksi industri kosmetik golongan A dan kesiapan pemenuhan hygiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CPKB untuk izin produksi industri kosmetika golongan B.
4.
Paling lama 14 hari kerja setelah evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif dinyatakan lengkap, kepala dinas setempat wajib menyampaikan rekomendasi kepada direktur jendral dengan tembusan kepada kepala badan POM dengan menggunakan formulir
5.
Paling lama 14 hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPKB dinyatakan selesai, kepala balai setempat wajib menyampaikan analisis hasil pemeriksaan kepada kepala badan dengan tembusan kepada kepala dinas dan direktur jendral dengan menggunakan formulir
8
6.
Paling lama 7 hari kerja setelah menerima analisis hasil pemeriksaan, kepala badan memberikan rekomendasi kepada direktur jendral dengan menggunakan formulir
7.
Apabila dalam 30 hari kerja setelah tebusan surat permohonan diterima oleh kepala balai/balai besar dan kepala dinas setempat, tidak dilakukan pemeriksaan/evaluasi, pemohon dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada direktur jendral dengan tembusan kepada kepala badan, kepala dinas setempat dan kepala balai/balai besar setempat dengan menggunakan formulir
8.
Dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah menerima rekomendasi kepala dinas dan kepala badan, direktur jendral menyetujui, menunda atau menolak izin produksi dengan menggunakan formulir
Gambar 3. Alur Permohonan Izin Produksi Industri kosmetik
2.10 Permohonan pengajuan dana
Proposal pendirian industri farmasi kosmetik PT Maju Bersama Pharmasindo
ini
diajukan sebagai bahan pertimbangan permohonn dana kepada Bank BPR sektor Bogor. 2.11Struktur Organisasi Industri Kosmetik
Pada struktur organisasi terkandung alur perintah yang mengidentifikasi jabatan pekerjaan yang harus di pertanggung jawabkan oleh masing-masing karyawan atas berbagai kegiatan serta komunikasinya dengan unit yang lainnya.
9
Gambar 4. Struktur Organisasi Industri Kosmetik
1.
Direksi Direksi terdiri dari satu orang direktur utama, tiga orang wakil direktur utama dan enam orang direktur. Tugas utama dari direksi : a.
Menentukan usaha sebagai pimpinan umum dalam mengelola perusahaan.
b.
Memegang kekuasaan secara penuh dan bertanggung jawab terhadap pengembangan
c.
Menentukan
perusahaan secara keseluruhan. kebijakan
yang
dilaksanakan
perusahaan,
melakukan
penjadwalan seluruh kegiatan perusahaan. 2.
Dirktur utama a.
Mengkoordinasikan
dan
mengendalikan
kegiatan-kegiatan
di
bidang
administrasi keuangan,kepegawaian dan kesekretarian. b.
Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan peralatan perlengkapan.
c.
Merencanakan
dan
mengembangkan
sumber-sumber
pendapatan
serta
pembelanjaan dan kekayaan perusahaan. d.
Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening penggunaan air dari langganan.
e.
Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan Dewan Direksi.
f.
Dalam melaksanakan tugas-tugas Direktur Umum bertanggung jawab kepada Dewan direksi. 10
g.
Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif.
h.
Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerja sama dengan MD atau CEO)
i.
Memimpin rapat umum, dalam hal; untuk memastikan pelaksanaan tata tertib: keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara tepat; mengarahkan diskusi kea rah consensus; menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan.
j.
Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan dunia luar.
k.
Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari board dan sub-komite, sehingga tercapai keselarasan dan efektivitas.
l.
Mengambil keputusan sebagaimana di delegasikan oleh BOD atau pada situasi tertentu yang dianggap perlu, yang diputuskan dalam meeti ng-meeting BOD.
m. Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan standaretika dan hokum, sebagai refrensi dalam (apapun standar dokumen kebijakan direktur yang mungkin anda gunakan). 3.
Direktur a.
Menetapkan Prosedur kegiatan perusahaan ditiap-tiap manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan perusahaan.
b.
Menetapkan tujuan dari tiap-tiap manajer yang ada.
c.
Mengawasi dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari manajer secara periodik dan pertanggungjawabannya.
d.
Mengadakan pengangkatan, mutasi dan pemberhentian karyawan beserta gajinya.
e.
Menetapkan kebijakan operasional perusahaan untuk jangka pendek.
f.
Sebagai pimpinan dari perusahaan.
g.
Direktur bertanggung jawab atas kerugian PT yang disebabkan direktur tidak menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Atas kerugian PT, direktur akan dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata.
h.
Apabila kerugian PT disebabkan kerugian bisnis dan direktur telah menjalankan kepengurusan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT anggaran dasar, kebijakan yang tepat dalam menjalankan PT serta UU No. 40 Tahun 11
2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian PT. 4.
Direktur Keuangan a.
Direktur keuangan dapat membentuk organ setingkat di bawahnya yang jumlahnya di tetapkan dengan persetujuan Dewan Direksi.
b.
Mengawasi Operasional mengenai keuangan perusahaan.
c.
Melakukan pengecekan lapangan mengenai bagian keuangan
d.
Meminta pertanggungjawaban dari tiap-tiap bagian yang ada dibawahnya
e.
Mempertanggungjawabkan kegiatan yang ada mengenai bagian keuangan
f.
Menetapkan prosedur pelaksanaan secara rinci tentang keuangan
g.
Menetapkan standar pekerjaan lapangan untuk menjamin tidak adanya kebocoran dalam bagian keuangan.
5.
Direktur Personalia a.
Mengembangkan system perencanaan personalia dan pengendalian kebijakan pegawai
6.
b.
Melaksanakan Kebutuhan administrasi dan kepagawaian.
c.
Membina pengembangan staff administrasi.
Manager Tugas seorang manager adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai macam variabel (karakteristik, budaya, pendidikan dan lain sebagainya) kedalam suatu tujuan organisasi yang sama dengan cara melakukan mekanisme penyesuaian. Adapun mekanisme yang diperlukan untuk menyatukan variabel diatas adalah sebagai berikut: a.
Pengarahan (direction) yang mencakup pembuatan keputusan, kebijaksanaan, supervisi, dan lain-lain.
7.
b.
Rancangan organisasi dan pekerjaan.
c.
Seleksi, pelatihan, penilaian, dan pengembangan.
d.
Sistem komunikasi dan pengendalian.
e.
Sistem reward.
Manager Personalia a.
Pengorganisasian, perencanaan program & pengendalian Unit Personalia
b.
Flow Process Administrasi seluruh kegiatan Personalia
c.
Proses & Prosedur Rekrutmen : searching, interview, test and selection. 12
d.
Remuneration Management : Struktur dan Skala Gaji, Basic Salary, Allowance, Incentive & Overtime.
e.
System Penilaian Kinerja Karyawan
f.
Seluruh Perizinan Ketenaga Kerjaan
g.
Promosi, Mutasi & Demosi serta PHK
h.
Handling karyawan Tetap, Kontrak & Harian serta PKL
i.
Perjalanan Dinas dalam/luar negeri serta fasilitasnya
j.
Training & Evaluasi
k.
Medical, Hospital, Asuransi & Dana Pensiun karyawan
l.
Benefit & Fasilitas Lainnya
m. System Penyediaan Data Karyawan, Surat-surat serta Form Administrasi kegiatan personalia
8.
n.
Buat dan pastikan System Dokumentasinya yang Efektif
o.
Buat System pelaporan Seluruh Kegiatan Personalia.
Manager Pemasaran a.
Menetapkan prosedur operasional Informasi yang lebih efisien
b.
Melaporkan hasil kerja kepada direktur secara berkala.
c.
Bertanggung jawab penuh tentang fungsi dan tugas sebagai kepala bagian pemasaran secara berkala kepada direktur.
9.
Manager Pabrik A. Berkaitan Kepada Direktur : a. Bertanggung jawab kepada direktur perusahaan langsung. b. Melakukan konsultasi berkala supaya tercapai keselarasan pelaksanaan tugas. B. Berkaitan Dengan Produksi : a. Bersama-sama dengan bagian lain untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan produksi b. Mengarahkan setiap bagian yang di tunjuk oleh direktur perusahaan. c. Bersama-sama dengan supervisor menangani masalah pabrik. d. Manajer pabrik membawahi PPC, Produksi, Pembelian, dan Gusang Bahan Buku.
10. ADM & Gudang Bagian ini akan mengecek semua administrasi dan transaksi berhubungan dengan jalannya perusahaan. Bagian ini terdiri dari CMT, Acounting, dan Kasir. 13
a. CMT bertugas untuk mengurus hal hal berkaitan dengan pihak Outsourcing. b. Accounting bertugas untuk melakukan membukukan transaksi yang terjadi. c. Kasir bertugas untuk membuat laporan penerimaan dan pengeluaran uang harian. 11. Divisi regional a. Mengelola aset untuk menjalankan bisnis secara benar sesuai arah perusahaan. b. Menyepakati target kinerja dengan direksi. c. Beroperasi sebagai badan usaha yang memberi keuntungan kepada pemilik modal. d. Menjalankan kebijakan dan prosedur baku yang di tetapkan oleh Kantor Pusat. e. Menciptakan dan Meningkatkan nilai tambah perusahaan bagi pemilik modal, calon penanam modal dan pemangku kepentingan. 2.12Anggaran Pembangunan Industri Kosmetik Kebutuhan
Biaya
Pembangunan Fisik:
Pembelian tanah 10.000 meter2
Rp. 500.000.000,-
Biaya
Rp.2.000.000.000,-
pembangunan
(pabrik,
kantor, mushola, mess karyawan,
P
gudang, kantin, garasi)
Laboratorium e Alat-Alat Produksi r Pengadaan Bahan Baku h Sarana air dan instalasinya i Perizinan t Sarana u
transportasi
Rp. 1.000.000.000,Rp. 2.000.000.000,Rp. 1.000.000.000,Rp. 150.000.000,Rp. 50.000.000,-
dan
Angkutan
Rp. 600.000.000,-
barang n Instalasi Komunikasi dan listrik g
Rp. 500.000.000,-
Perlengkapan kantor dan gudang a
Rp. 200.000.000,-
Penanganan limbah n
Rp. 100.000.000,-
Biaya tak terduga
Rp. 300.000.000,-
A staf dan Karyawan Gaji
Rp. 700.000.000,-
n anggaran yang dibutuhkan Total
Rp. 9.100.000.000,-
14
aAnalisis Payback Periode (PP)
PP =
( )
Diketahui: Modal awal beserta investasi :
Rp. 9.100.000.000,-
Jumlah kas masuk 1 tahun :
Rp. 3.500.000,000,-
Maka: PP =
. ...,− ....,−
= 2,6 tahun
Jadi,dana pendirian industri kosmetik sebesar Rp.9.1.000.000,- dapat diperoleh kembali seluruhnya pada tahun ke 3 produksi. Biaya Operasional Per Hari
No.
Item
Volume Satuan
Harga
Jumlah Harga
1
Bahan baku
100
Kg
Rp 50,000
Rp 5.000,000
2
Masker
30
Unit
Rp 25,000
Rp 750,000
3
Topi
30
Unit
Rp 15,000
Rp 450,000
4
Sarung tangan
30
Unit
Rp 5,000
Rp 150,000
5
Plastik Bungkus
1000
Unit
Rp 300
Rp 300,000
6
Biaya Operasional
1
Rp 641.000
Rp 641.000
Total
Rp 7,291,000
2.12.1 Tabel Rencana Penjualan per-bulan A. Produk Face wash
No
Uraian
1 2 3 4 5
Bulan Maret Bulan April Bulan Mei Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Jumlah
6
Jumlah Produksi (Unit/botol) 10.000 20.000 300.000 400.000 500.000 600.000
Harga Satuan (Rp)
Jumlah Produksi (Rp)
Rp 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000 Rp. 10.000
Rp. 100.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 300.000.000 Rp. 400.000.000 Rp. 500.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. 2.100.000.000
15
B. Body wash
No
Uraian
1 2 3 4 5 6
Bulan Maret Bulan April Bulan Mei Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Jumlah
Jumlah Produksi (Unit/botol) 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Harga Satuan (Rp) Rp 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000
Jumlah Produksi (Rp) Rp. 150.000.000 Rp. 225.000.000 Rp. 300.000.000 Rp. 375.000.000 Rp. 450.000.000 Rp. 525.000.000 Rp.2.250.000.000
A. shampoo
No
Uraian
1 2 3 4 5 6
Bulan Maret Bulan April Bulan Mei Bulan Juni Bulan Juli Bulan Agustus Jumlah
Jumlah Produksi (Unit/botol) 15.000 17.000 24.000 25.000 30.000 34.000
Harga Satuan (Rp)
Jumlah Produksi (Rp)
Rp 17.000 Rp. 17.000 Rp. 17.000 Rp. 17.000 Rp. 17.000 Rp. 17.000
Rp. 255.000.000 Rp. 289.000.000 Rp. 408.000.000 Rp. 425.000.000 Rp. 510.000.000 Rp. 578.000.000 Rp.2.465.000.000
Analisis Return of Investmen dan Pay Back Period
Pendapatan = 2.100.000.000 + 2.250.000.000 + 2.465.000.000 = 6.815.000.000
Laba = 20% x Rp 6.815.000.000 = Rp 1.363.000.000
Laba Bersih per tahun 1.363.000.000x 2 = 2.726.000.000
ROI =
PBP =
=
...
x 100% = 30 %
...
x1tahun =
...
...
x1tahun = 4 tahun
2.13Pelaporan
Industri kosmetik wajib menyampaikan laporan industri secara berkala mengenai kegiatan usahanya : a. Sekali dalam 6 bulan meliputi, jumlah dan nilai produksi setiap obat atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dan b. Sekali dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan. c. 16
BAB III PEMBAHASAN
Propasal pendirian industri kosmetik ini bertujuan untuk mengetahui cara mendirikan Industri Kosmetik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan Mentri Kesehatan. Berdasarkan peraturan Mentri Kesehatan No 1799/Menkes//Per/XII/2010 Industri Kosmetik sendiri merupakan badan usaha yang memiliki izin dari Mentri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Sedangkan kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MenKes/Permenkes/1998 adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah dayatarik, mengubah penampakan, melindungi, supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Langkah awal untuk pendirian sebuah industri kosmetika adalah dengan adanya PT (perseroan terbatas) yang merupakan badan hukum untuk sebuah industri. Dalam proposal ini pendirian industri kosmetika di bawah naungan PT Maju bersama Pharmasindo yang bergerak di bidang pembuatan kosmetika khususnya untuk pembuatan produk-produk body care yang berkualitas. Adapun jenis permohonan izin industri kosmetik terdiri dari beberapa jenis yaitu permohonan Persetujuan prinsip, permohonan Izin industry kosmetik, permohonan Perubahan izin industry kosmetik dan permohonan Perpanjangan. Permohonan Perubahan izin industry kosmetik meliputi; Perubahan kapasitas produksi, Perubahan fasilitas produksi, Perubahan alamat atau lokasi, Perubahan penanggung jawab, dan Perubahan nama industri. Izin usaha industry kosmetik diberikan oleh menteri kesehatan dan
wewenang
pemberian izin dilimpahkan kepada Badan POM. Izin ini berlaku seterusnya selama perusahaan industry kosmetik tersebut berproduksi. Sedangkan untuk industry kosmetik penanaman modal asing (PMA) masa berlakunya sesuai dengan ketentuan dalam UU No.1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan per aturan pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan MenteriKesehatan No. 1799/Menkes/per/xii/2010. Syarat untuk memperoleh izin usaha mendirikan industry kosmetik harus,; Berbadan usaha berupa perseroan terbatas, Memiliki rencana investasi dan, Memiliki nomor pokok wajib pajak, Memiliki secara tetap paling sedikit 3 (tiga) orang apoteker warganegara Indonesia masing-
17
masing sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi, dan pengawasan mutu, Komisaris dan direksi tidak pernah terlibat, baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kekosmetikan Alur permohonan izin pendirian industri kosmetik dimulai dari pemohon mengajukan surat permohonan ke Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Badan POM, dan Dinas Kesehatan Provinsi, selanjutnya badan POM melakukan pemeriksaan terhadap teknis pemenuhan syarat pelaksanaan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik), dan Dinas Kesehatan Provinsi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dari pemohon, setelah itu Badan POM dan Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan surat rekomendasi terkait hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, selanjutnya mentri kesehatan berhak untuk menerima, menolak, atau menunda izin pendirian industri kosmetik yang diajukan oleh pemohon secara objektif. Masa berlaku persetujuan prinsip berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun sejak habis masa berlakunya, sedangkan izin industri kosmetik yang sudah dikeluarkan oleh mentri kesehatan berlaku selama insdustri yang bersangkutan masih berproduksi. Pencabutan izin usaha industry kosmetik dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya; Melakukan pemindahan tanganan hak milik izin usaha industry kosmetik dan perluasan tanpa memiliki izin, Tidak menyampaikan informasi mengenai perkembangan industry secara berturut-turut tiga kali atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar, Melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu, Dengan sengaja memproduksi obat jadi atau bahan baku obat yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, dan tidak memenuhi ketentuan dalam izin usaha industry kosmetik. Alur izin produksi kosmetik dimulai dari pemohon mengajukan surat permohonan pada Dirjen dengan tembusan kepada kepala badan POM, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepada kepala balai/balai besar POM. Selanjutnya kepala dinas provinsi melakukan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi pemohon. Dan kepala balai/balai besar POM melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan/kesiapan CPKB, higiene dan sanitasi pemohon, Paling lama 14 hari kerja setelah evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan administrative dinyatakan
lengkap oleh kepaladinas provinsi, kepala dinas provinsi setempat wajib
menyampaikan rekomendasi kepada direktur jendral dengan tembusan kepada kepala badan POM, dan Paling lama 14 hari kerja setelah pemeriksaan terhadap kesiapan/pemenuhan CPKB dinyatakan selesai, kepala balai setempat wajib menyampaikan analisis hasil pemeriksaan kepada kepala badan dengan tembusan kepada kepala dinas dan direktur jendral, 18
Paling lama 7 hari kerja setelah menerima analisis hasil pemeriksaan, kepala badan memberikan rekomendasi kepada direktur jendral. Apabila dalam 30 hari kerja setelah tebusan surat permohonan diterima oleh kepala balai/balai besar dan kepala dinas setempat, tidak dilakukan pemeriksaan/evaluasi, pemohon dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada direktur jendral dengan tembusan kepada kepala badan, kepala dinas setempat dan kepala balai/balai besar setempat. Dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah menerima rekomendasi kepala dinas dan kepala badan, direktur jendral menyetujui, menunda atau menolak izin produksi. Industri kosmetik wajib menyampaikan laporan industry secara berkala mengenai kegiatan usahanya yang melliputi : jumlah dan nilai produksi setiap obat atau bahan obat yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan sekali dalam 6 bulan dan sekali dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan. Rancangan kami segala pendanaan dalam proses awal pendirian industri kosmetik sampai berdiri dan beroperasinya industri kosmetik ini akan di danaai dari pinjaman bank BPR sektor bogor, dimana total dana awal yang di butuhkan untuk pendirian industri kosmetik adalah Rp.9.100.000.000. Rencana jumlah sumber daya manusia yang akan di pekerjakan di dalam industri farmasi PT.Maju bersma pharmasindo adalah 50 orang dengan penjabaran satu orang sebagai direktur utama , satu orang sebagai direktur keuangan, satu orang sebagai direktur personalia dan satu orang sebagai direktur umum dan sisanya tesebar dan dibagi kedalam 6 divisi. Rencana produk dari PT maju bersama pharmasindo adalah memproduksi kosmetik body care. Untuk produksi awal di rencanakan memproduksi 3 macam produk yaitu body wash , facial wash dan shampoo yang jumlah produksinya per 6 bulan adalah sekitar 210.000-350.000 botol untuk masing masing produk.
19
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. KESIMPULAN
1. Langkah awal pendirian industri kosmetik adalah dengan adanya perseroan terbatas (PT) yang menjadi badan hukum untuk suatu industri kosmetik 2. Permohonan izin Industri Kosmetik meliputi persetujuan prinsip, izin industri kosmetik, perubahan izin industri kosmetik, dan perpanjangan. 3. Izin usaha industri kosmetik diberikan oleh menteri kesehatan dan wewenang pemberian izin dilimpahkan kepada Badan POM. 4. Rencana pendanaan pendirian Industri kosmetik akan didanaai oleh pinjaman dari Bank BPR sektor Bogor 5. Rencana jumlah sumber daya manusia yang akan di pekerjakan di dalam industri farmasi PT.Maju bersma pharmasindo adalah 50 orang dengan penjabaran satu orang sebagai direktur utama , satu orang sebagai direktur keuangan, satu orang sebagai direktur personalia dan satu orang sebagai direktur umum dan sisanya tesebar dan dibagi kedalam 6 divisi. 6. Rencana produk dari PT maju bersama pharmasindo adalah memproduksi kosmetik body care. Untuk produksi awal di rencanakan memproduksi 3 macam produk yaitu body wash , facial wash dan shampoo yang jumlah produksinya per 6 bulan adalah sekitar 210.000-350.000 botol untuk masing masing produk
4.1. SARAN
Diharapkan agar proposal pendirian industri kosmetik kosmetik dapat diterima dan disetujui, agar pemohon dapat mendirikan industri kosmetik kosmetik dan segera melakukan kegiatan produksi.
20
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Surat keputusan menteri kesehatan RI No. 245/Menkes/SK/X/1990,
Tentang
Ketentuan
dan
Tata
Cara
Pelaksanaan
Pemberiaan Izin Usaha Kosmetik . Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 1990. Kapala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2013, Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik . Jakarta. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 965/Menkes/SK/XI/1992, Tentang Cara Produksi Kosmetik yang Baik . Jakarta. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Kosmetik. Yamashita Muhamad Erwin, CPKB, Pentunjuk Dalam Industri Kosmetik . Jakarta
21
