Panduan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) A.
Pengertian umum PPN PPN adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau badan. Daerah Pabean yaitu wilayah RI yang meliputi wilayah darat,perairan dan ruang udara di atasnya ,tempat-tempat tertentu di zona ekonomi ekslusif. Pengenaan PPN dilaksanakan dalam sistem faktur,setiap terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) wajib dibuatkan faktur fajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan PPN dimana faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran dan pembeli merupakan bukti pajak masukan.
B.
Objek PPN 1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 2. Impor BKP 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean 6. Ekspor BKP berwujud oleh PKP 7. Penyerahan JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean. 8. Ekspor JKP dan atau ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
C. Non Barang Kena Pajak 1. Barang hasil pengeboran minyak, gas bumi dan panas bumi, yang diambil langsung dari sumbernya. 2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak 3. Uang,emas batangan,makanan dan minuman yang disajikan di hotel,restoran,rumah makan,warung dan sejenisnya. 4. Surat-surat berharga 5. Barang hasil pertanian,hasil perkebunan dan hasil kehutanan,yang dipetik langsung dari sumbernya. 6. Barang hasil petrnakan,perburuan/penangkapan atau penangkaran yang diambil langsung dari sumbernya 7. Barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan,yang diambil langsung dari sumbernya.
D. Non Jasa Kena Pajak ( Non –JKP) 1. Jasa pelayana kesehatan medik 2. Jasa pelayanan sosial 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko 4. Jasa keuangan 5. Jasa asuransi 6. Jasa keagamaan 7. Jasa pendidikan 8. Jasa kesenian dan hiburan 9. Jasa penyiaran yang bukan bersifat iklan 10. Jasa angkutan umum di darat, di air, dan jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri 11. Jasa tenaga kerja 12. Jasa perhotelan 13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum 14. Jasa penyediaan tempat parkir 15. Jasa telepon umum dengan menggunakan logam 16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pihak yang wajib melakukan kewajiban PPN-nya disebut PKP Peraturan tentang Pengusaha Kecil mengacu pada Kep.Menkeu No 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003, yaitu pengusaha selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,
Tarif PPN serta Dasar Pengenaan Pajak (DPP) A. 1. 2.
Tarif PPN Tarif PPN adalah sebesar 10% Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas : a. Ekspor BKP b. Penyerahan JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean c. Ekspor JKP dan atau ekspor BKP tidak berwujud 3. Perjalanan wisata (travel),pengiriman barang adalah DPP-nya 10% dari penyerahan JKP ( tarif menjadi 1 % dari penyerahan JKP)
B.
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 1.
PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP
2.
DPP adalah jumlah harga jual berupa uang,termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP,tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
Contoh : Tagihan (DPP) = Rp 10.000.000,- Tarif 10% PPN = Rp 10.000.000,- x 10 % = Rp 1.000.000,
Faktur Pajak (FP)
2.
3.
1. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Syarat –syarat faktur pajak: a. Nama,alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP atau JKP. b. Nama,alamat dan NPWP pembeli atau Penerima JKP c. Kode,nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak d. Jumlah harga jual atau pergantian e. PPN yang dupingut f. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak serta cap perusahaan Faktur Pajak gabungan a. PKP dapat membuat satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama sebulan takwim b. Faktur pajak gabungan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.Jika pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi pada bulan penyerahan,faktur pajak gabungan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan penyerahan. 4. Faktur pajak yang hilang,rusak atau cacat atau salah dalam pengisian maupun dalam penulisan dapat diganti atau dibetulkan. 5. Faktur fajak harus memenuhi persyaratan formal dam material.Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur Pajak.
Penjelasan Pengisian Faktur Pajak 1.
Nomor seri faktur pajak diisi dengan angka sebanyak 16 digit Digit ke-1 dan ke-2 dalah Kode Transaksi Digit ke-3 adalah Kode Status Digit ke-4,ke-5 dan ke-6 adalah Kode cabang Digit ke-7 dan ke-8 adalah Kode Tahun Digit ke-9 sampai ke-16 adalah Nomor Urut
2.
Identitas Pengusaha Kena Pajak antara lain nama,alamat dan NPWP Agar dilakukan pengecekan antara identitas pada faktur pajak dengan identitas pada fotocopy kartu NPWP Identitas Pembeli BKP/JKP Pengadaan BKP/JKP ditampilkan sebesar DPP tampa PPN Penyajian keterangan pada kolom Nama Barang Kena Pajak / jasa Kena Pajak boleh dirinci atau boleh direkap,misalnya dengan mencamtumkan fee/keuntungan Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / diisi berdasarkan penjumlahan Dikurangi Potongan Harga...Kalau Ada Dikurangi Uang Muka Yang Telah Diterima ...Kalau Ada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ...diisi angka sebesar 100% (tampa PPN) PPN= 10% x Dasar Pengenaan Pajak...10% x DPP Nama Kota diisi dengan nama tempat Tanggal diisi sesuai dengan tanggal Berita Acara serah Terima barang atau invoice dengan catatan barang belum diterima Nama diisi dengan nama pimpinan perusahaan tersebut(pejabat yang berwenang) juga dilengkapi dengan nama jabatan,tanda tangan dan cap/stempel perusahaan.
3. 4. 5.
6.
Pengkreditan Pajak Masukan Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalahpajak masukan yang berasal dari perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan.Sedangkan pajak masukan yang tidak terkat langsung dengan kegiatan usaha,tidak dapat dikreditkan antara lain terdiri dari : 1. Perolehan BKP atau JKP oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP 2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan 4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP 5. Perolehan PKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 13 ayat (9) UU PPN atau tidak mencamtumkan nama,alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang fakturpajaknya tidak memenuhi ketentuan formal dan material 7. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penertiban Ketetapan Pajak 8. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. 9. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. Pajak masukan dapat dikreditkan paling lama 3 bulan sejak diterbitkan faktur pajak Contoh: Faktur pajak diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2012.Maksimum dapat dikreditkan pada SPT Masa April 2012.
Saat Terutang PPN Terutang pajak terjadi saat: a. Penyerahan atau pembayaran BKP maupun JKP(mana yang terlebih dahulu) b. Pemanfaatan atau pembayaran BKP dan JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean c. Penyerahan atau pembayaran JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar daerah pabean(mana yang terlebih dahulu) d. Impor BKP e. Ekspor BKP f. Ekspor JKP dan /atau ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
Panduan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tahun 2011 Pengertian Pajak yang dipungut atas: 1. Penghasilan yang diperoleh dari modal,penyerahan jasa,atau peyelenggaraan kegiatan 2. Yang diterima oleh WP dalam negeri 3. Berbentuk usaha tetap 4. dan belum dipotong PPh Pasal 21
Objek dan Tarif Pajak Undang-undang NO 36 tahun 2008 pasal 23 berbunyi “atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan,disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah,subjek pajak badan dalam negeri,penyelenggara kegiatan,bentuk usaha tetap,atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap,dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan” : 1. Sebesar 15 % dari jumlah bruto atas dividen,bunga,royalti,hadiah,penghargaan dan bonus 2. Sebesar 2 % dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,imbalan sehubungan dengan jasa teknik,jasa manajemen, jasa konstruksi,jasa konsultan dan jasa lain. Untuk jenis “jasa lain” sebagaimana dijelaskan pada poin 2 di atas dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.3/2008 tanggal 31 desember 2008,pasal 1 sbb: 1. Jasa penilai(appraisal) 2. Jasa aktuaris 3. jasa akuntansi,pembukuan,dan atestasi laporan keuangan 4. Jasa perancang 5. Jasa Pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap 6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas 7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selai migas 8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara 9. Jasa penebangan hutan 10. Jasa pengelolaan limbah 11. Jasa penyedia tenaga kerja 12. Jasa perantara dan atau keagenan 13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga,kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek 14. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan ,kecuali yang dilakukan oleh KSEL 15. Jasa pengisian suara dan atau sulih suara 16. Jasa mixing film
17. Jasa sehubungan dengan software komputer,termasuk perawatan,pemeliharaan dan perbaikan. 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin,peralatan,listrik,telepon,air,gas,AC,dan atau TV kabel selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai ijin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 19. Jasa/perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin,peralatan,listrik,telepon,air,gas,AC,TV kabel,alat transportasi/kendaraan dan atau bangunan ,selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruamg lingkuonya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 20. Jasa maklon 21. Jasa penyelidikan dan keamanan 22. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer 23. Jasa pengepakan 24. Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa,media luar ruang atau media lain untuk penyampain informasi. 25. Jasa pembasmian hama 26. Jasa kebersihan 27. Jasa katering Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki NPWP,besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif.
Contoh Kasus Contoh I- PPh 23 tarif 15 % untuk customer ber-NPWP PT Telesindo mendapatkan hadiah dari telkom atas pencapain penjualan vouvher Flexi sebesar RP 10.000.000,-Pajak ditanggung pemenang.PT Telesindo merupakan customer ber-NPWP maka perhitungan pajaknya adalah sbb: Perhitungan PPh Pasal 23: Rp 10.000.000 x 15% = Rp 1.500.000,Jumlah diterima PT Telesindo sebesar = Rp 10.000.000,-Rp 1.500.000 = Rp 8.500.000,-
Contoh II-PPh Pasal 23 tarif 30 % untuk costomer Non-NPWP Koperasi ABC mendapatkan hadiah dari Telkom atas pencapaian penjualan voucher flexi sebesar Rp 10.000.0000,-.Pajak ditanggung pemenang.Koperasi ABC merupakan Costomer Non-NPWP maka perhitungan pajaknya adalah sebagai berikut: Perhitungan PPh Pasal 23 : Rp 10.000.000, x 30% =Rp 3.000.0000 Jumlah diterima PT Telesindo sebesar =RP 10.000.000-Rp 3.000.000 =Rp 7.000.000,Ket: apabila customer tidak memiliki NPWP maka dikenakan pajak 100% lebih tinggi. Contoh III –PPh Pasal 23 tarif 2% untuk customer ber-NPWP Kopegtel XYZ mengajukan tagihan atas jasa sewa mobil bulan Januari 2012 sebesar Rp 4.000.000,- maka perhitungan pajaknya adalah sbb: Perhitungan PPh Pasal 23 : Rp 4.000.000 x 2% = Rp 80.000 Jumlah diterima kopegtel XYZ sebesar
= Rp 4.000.000-Rp 80.000 = Rp 3.920.000,-
Contoh IV-PPh Pasal 23 tarif 4% untuk customer Non –NPWP PT Sukamaju mengajukan tagihan atas jasa sewa mobil bulan Januari 2012 sebesar Rp 4.000.000,- maka perhitungan pajaknya adalah sbb: Perhitungan PPh Pasal 23 Rp 4.000.000 x 4 %
= Rp 160.000
Jumlah diterima Pt sukamaju sebesar
= Rp 4.000.000-Rp 80.000 = Rp 3.840.000,-
Catatan: Perhatikan penulisan kalimat di surat bukti atau tagihan untuk menentukan jenis jasa yabg dikenakan PPh Pasal 23. Contoh lain PT Telkom menyewa sebuah gedung untuk menyimpan dokumen,di mana pihak gedung tidak bertanggung jawab atas dokumen yang disimpam telkom di gudang tersebut..Maka PPh yang dikenakan atas sewa gedung tersebut merupakan PPh Final (PPh Pasal 4 Ayat 2 atas sewa gedung/bangunan) karena dalam transaksi tersebut yang merupakan objek pajak adalah sewa gedung bukan atas
jasa penyimpanan barang sehingga pajak yang dikenakan adalah PPh Final ( PPh Pasal 4 Ayat 2). Contoh lain PT Telkom menyimpan dokumen di sebuah gedung yang dikelolah oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyimpanan dokumen sehingga dokumen tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut,maka pajak yang dikenakan atas jasa penyimpanan dokumen tersebut adalah PPh Pasal 23.
