Tugas Perpajakan II
PPN dan PPnBM usun un tuk meme memenuhi nuhi tugas tugas mata kul iah Perpajakan Perpajakan I I ) (Di susun
Disusun Oleh : Anggota
Kelas
:
Siti Sarah Pirosa
(01121403007) (01121403007)
Andraini Yunita
(01121403019) (01121403019)
Rizka Novelia
(01121403021) (01121403021)
Vini Fitriyani
(01121403025) (01121403025)
Ranti Mayang Sari
(01121403035) (01121403035)
Wizarani Cartari
(01121403055) (01121403055)
Gintha Widya
(01121403057) (01121403057)
: Akuntansi A Ganjil 2012 (Senin 07.30 – 10.15) 10.15)
Kementrian Pendidikan Nasional Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi Palembang 2014
PPN dan PPnBM A. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) Pajak pertambahan nilai (value added tax) pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Von Siemens, seorang Industrialis dan konsultan pemerintah Jerman pada tahun 1919. Pemerintah Indonesia mulai mengadopsi system Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tanggal 1 April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn) yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951. Pajak pertambahan nilai yaitu pajak dikenakan oleh karena adanya perbuatan yaitu penyerahan barang dan jasa di daerah pabean di Indonesia. Karateristik PPN
1. Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda. 2. Multitahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi. 3. Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak. 4. Menghindari pengenaan pajak berganda. 5. Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung ( indirect subtraction), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran. Objek Pajak
1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha 2. Impor Barang Kena Pajak 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 7. Kegiatan membangun sendiri tidak dalam lingkungan kegiatan/usaha 8. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
Barang Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak; c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Jasa Kena Pajak yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; b. Jasa di bidang pelayanan sosial; c. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; d. Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi; e. Jasa di bidang keagamaan; f.
Jasa di bidang pendidikan;
g. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan; h. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; i.
Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;
j.
Jasa di bidang tenaga kerja;
k. Jasa di bidang perhotelan; l.
Jasa
yang
disediakan
oleh
pemerintah
dalam
rangka
menjalankan
pemerintahan secara umum. Subjek Pajak
Dalam hah Pajak Pertambahan Nilai , Subjek pajak disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikaitkan dengan Objek Pajaknya. Objek Pajak
Subjek Pajak
Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak
Pengusaha kena pajak
Impor barang kena pajak
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Ekspor barang kena pajak
Pengusaha kena pajak
Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar
Orang pribadi / Badan
daerah pabean Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean
Orang pribadi / Badan
Penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak oleh pemungut
Pemungut PPN
PPN Kegiatan mambangun sendiri
Orang pribadi / Badan
Penyerahan aktiva
Pengusaha kena pajak
Tarif Pajak Pertambahan Nilai
a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen). c. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggitingginya 15% (lima belas persen). Dasar Pengenaan Pajak ( DPP)
Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, teridir dari : 1. Harga Jual ( Untuk penyerahan Barang Kena Pajak ) 2. Nilai Penggantian ( Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak ) 3. Nilai Impor ( Untuk penyerahan Barang Kena Pajak ) 4. Nilai Ekspor ( Untuk penyerahan Barang Kena Pajak ) 5. Nilai Lain o
Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
o
Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
o
Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata
o
Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film
o
Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
o
Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar
o
Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan
o
Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
o
Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
o
Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
Cara Menghitung Pajak
1. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak. 2. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. 3. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan. 4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. 5. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 6. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. 7. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk
penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. 8. Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000,
dapat
dihitung
dengan
menggunakan
pedoman
penghitungan
pengkreditan Pajak Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 9. Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
P erolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Pajak Sederhana;
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.
10. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Contoh Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp. 25.000.000 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = 10% x Rp25.000.000 = Rp2.500.000 PPN sebesar Rp2.500.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.
2. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Peng gantian sebesar Rp20.000.000 PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B” = 10% x Rp. 20.000.000 = Rp 2.000.000 PPN sebesar Rp2.000.000tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.
3. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor sebesar Rp15.000.000. PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = 10% x Rp15.000.000,00 = Rp 1.500.000,00
B. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ( PPnBM )
PPnBM dikenakan terhadap :
1. Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. 2. Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah
Objek Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ( PPnBM )
a. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah :
Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan
pesawat penerima siaran televisi.
Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga.
Kelompok mesin pengatur suhu udara.
Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio.
Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.
b. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah: Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang
disebut pada huruf a. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium,
town house, dan sejenisnya. Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena,
selain yang disebut pada huruf a. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering,
pesawat elektromagnetik dan instrumen music. Kelompok wangi-wangian.
c. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah: Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk
keperluan negara atau angkutan umum. Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada huruf
a. d. Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah :
Kelompok minuman yang mengandung alcohol.
Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan.
Kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool.
Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu.
Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran dar ipadanya;
Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut pada huruf c, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan Negara.
Kelompok jenis alas kaki.
Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor.
Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik.
Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan.
e. Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen), adalah:
Kelompok permadani yang terbuat dari bulu hewan halus.
Kelompok pesawat udara selain yang dimaksud pada huruf d, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga.
Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut pada huruf a dan huruf c.
Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara.
f. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), adalah :
Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut pada huruf d.
Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran daripadanya.
Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.
g. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen), adalah :
Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder.
Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
h. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen), adalah :
Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api atau dengan nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.
Kendaraan bermotor dengan kabin ganda (double cabin), dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau bak tertutup, dengan penumpang lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari 5 (lima) ton.
i.
Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa:
Kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc.
j.
Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, berupa :
Kendaraan bermotor selain sedan atau station wagon, dengan motor bakar cetus api, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc sampai dengan 3000 cc.
Kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 3000 cc.
Kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel), berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 1500 cc sampai dengan 2500 cc.
k. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan khusus yang dibuat untuk golf. l.
Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen), adalah:
Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 cc sampai dengan 500 cc.
Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, dan kendaraan semacam itu.
m. Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), adalah :
Kendaraan bermotor untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api, berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc.
Kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) berupa sedan atau station wagon dan selain sedan atau station wagon, dengan sistem 1 (satu) gandar penggerak (4x2) atau dengan sistem 2 (dua) gandar penggerak (4x4), dengan kapasitas isi silinder lebih dari 2500 cc.
Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 cc.
Trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah.
n. Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah:
Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum.
Kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan.
Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dengan semua kapasitas isi silinder, yang digunakan untuk kendaraan dinas tni atau polri.
Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli tni atau polri.
Contoh Perhitungan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
1. Pengusaha Kena Pajak “D” mengimpor Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah dengan Nilai Impor sebesar Rp 5.000.000 Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenai PPN juga dikenai PPnBM misalnya dengan tarif 20%. Penghitungan PPN dan PPnBM yang terutang atas impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut adalah:
o
Dasar Pengenaan Pajak = Rp 5.000.000
o
PPN = 10% x Rp 5.000.000 = Rp 500.000
o
PPn BM = 20% x Rp5.000.000 = Rp1.000.000
2. Kemudian PKP “D” menggunakan BKP yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKP yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPnBM dengan tarif
misalnya 35%. Oleh karena PPnBM yang telah dibayar atas BKP yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPnBM sebesar Rp1.000.000 dapat ditambahkan ke dalam harga BKP yang dihasilkan oleh PKP “D” atau dibebankan sebagai biaya. Misalnya PKP “D” menjual BKP yang dihasilkannya, maka penghitungan PPN dan PPn BM yang terutang adalah :
o
Dasar Pengenaan Pajak = Rp 50.000.000
o
PPN = 10% x Rp 50.000.000 = Rp5.000.000
o
PPn BM = 35% x Rp50.000.000 = Rp17.500.000
PPN sebesar Rp500.000 yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKP “D” dan PPN sebesar Rp5.000.000 merupakan pajak keluaran bagi PKP “D”. Sedangkan PPnBM sebesar Rp1.000.000 tidak dapat dikreditkan. Begitu pun dengan PPnBM sebesar Rp17.500.000 tidak dapat dikreditkan oleh PKP “X”.
Daftar Pustaka
.
http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=ppn.
Tentang
Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Diakses, 26 Maret 2014.
. http://www.pajak.go.id/content/mengenal-lebih-dekat-pajak-pertambahan-nilai. Tentang Mengenal lebih dekat Pajak Pertambahan Nilai. Diakses, 26 Maret 2014.
. http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_pertambahan_nilai. Tentang Pajak Pertambahan Nilai. Diakses, 27 Maret 2014. . http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPPN.pdf. Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Diakses, 27 Maret 2014.
. http://www.pajak.go.id/content/seri-ppn-dan-ppnbm-cara-menghitung-ppn-dan-ppn bm. Tentang Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Diakses, 27 Maret 2014. . 2007. Modul Pelatihan Pajak Terapan brevet A dan B Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. S.R., Soemarso. 2007. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat.
