BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI BITAN NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PPK-BLUD PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN,
Menimbang:
a.
b.
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Bupati Bintan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bintan, perlu mengatur ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Bintan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Kabupaten Bintan;
Mengingat: 1.
2.
Undang- Undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); Undang-Undang Nomor 17 Tahun Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang…
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan...
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 21.
22.
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas; Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerahh Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 20);
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BINTAN
Bab I….
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Pola Tata Kelola ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Bupati Bintan. 4. Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Bintan. 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. 6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan. 7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Bintan. 8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 9. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip Akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha. 10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 11. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAKBLUD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. 12. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan Layanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan 13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan mengenai yaitu aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 14. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisitdan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yangmasing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satuperiode. 15. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama periode tertentu. 16 Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu. 17. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan. 18. Kode Akun adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaandan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporankeuangan pemerintah.
Bab II....
BAB II STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN Pasal 2
(1) (2) (3)
PUSKESMAS menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya. PUSKESMAS menerapkan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia sesuai dengan jenis industrinya. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUSKESMAS dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
BAB III SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PUSKESMAS Pasal 3
(1) (2)
Setiap transaksi keuangan PUSKESMAS harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Dalam hal PUSKESMAS menyelenggarakan Unit Bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka PUSKESMAS wajib menyelenggarakan sistem akuntansi Unit Bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi PUSKESMAS Pasal 4
(1)
Periode akuntansi PUSKESMAS meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 5
(1)
PUSKESMAS mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk PUSKESMAS yang bersangkutan. (2) PUSKESMAS menyelenggarakan SAKBLUD. (3) SAKBLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara komputerisasi. Pasal 6
(1) (2)
Sistem akuntansi keuangan PUSKESMAS menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan SAK. Sistem akuntansi keuangan PUSKESMAS memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut : a. basis akuntansi yang digunakan pengelolaan PUSKESMAS adalah basis akrual; b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; c. sistem akuntansi PUSKESMAS disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian interen sesuai praktek bisnis yang sehat. Pasal 7
(1)
Sistem akuntansi keuangan mencakup kebijakan akuntansi, prosedur akuntansi dan bagan akun standar. Pasal 8....
Pasal 8
(1)
(2)
Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi pengertian/pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya. Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Pasal 9
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi : a. prosedur akuntansi penerimaan kas; b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; c. prosedur akuntansi selain kas. Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan PUSKESMAS yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan PUSKESMAS yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer. Buku yang digunkan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : a. buku jurnal penerimaan kas; b. buku jurnal pengeluaran kas; c. buku jurnal umum; d. buku besar/buku pembantu. Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini
Pasal 10
(1) Kode akun standar merupakan daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan operasional. (3) Kode akun neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban dan kode akun ekuitas. (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/biaya atau kejadian selain kas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer. (5) Kode akun neraca dan kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. Bab IV...
BAB IV PELAPORAN KEUANGAN PUSKESMAS Pasal 11
(1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, PUSKESMAS menyusun laporan keuangan yang meliputi : a. neraca; b. laporan operasional; c. laporan arus kas; dan d. catatan atas laporan keuangan Pasal 12
(1)
PUSKESMAS melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan setiap triwulan.
Pasal 13
(1) (2) (3)
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Bupati melalui PPKD setiap triwulan, semesteran dan tahunan Laporan keuangan triwulanan terdiri dari laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja. Laporan keuangan semesteran dan tahunan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja keuangan.
BAB V LAPORAN KEUANGAN BLUD UNTUK TUJUAN KONSOLIDASI Pasal 14
(1) (2)
(3)
Laporan keuangan PUSKESMAS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan PUSKESMAS sebagai BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, PUSKESMAS menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap semesteran dan tahunan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan keuangan sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK.
BAB VI REVIU DAN AUDIT Pasal 15
(1)
Laporan Keuangan PUSKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direviu oleh satuan pengendalian intern. 2.Dalam…….
(2) (3)
Dalam hal tidak terdapat satuan pengendalian intern, reviu dilakukan oleh Inspektorat. Reviu dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan keuangan PUSKESMAS.
Pasal 16
(1)
Laporan Keuangan tahunan PUSKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh pemeriksa eksternal.
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17
(1)
Semua transaksi yang telah dilakukan oleh PUSKESMAS terhitung mulai 2 Mei 2014 wajib menggunakan SAK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
(1)
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.
Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 28 Agustus 2014 BUPATI BINTAN
d.t.o
ANSAR AHMAD
Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 28 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN
d.t.o
LAMIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 54
