Proposal skripsi kajian kesiapan puskesmas maesan dalam penerapan kebijakan blud

KAJIAN KESIAPAN PUSKESMAS MAESAN DALAM PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh Adam Umbara NIM 132110101096

BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS JEMBER 2017

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas: tempat praktek mandiri tenaga kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Salah satu jenis dari fasilitas pelayanan kesehatan adalah Puskesmas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan).

Puskesmas

merupakan

fasilitas

pelayanan

kesehatan

yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat). Pada saat ini, Puskesmas sudah tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat, disediakan pula Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Dari segi jumlah, Puskesmas di Indonesia terdiri dari 9759 Puskesmas yang tersebar di 34 Provinsi (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/Menkes/488/2016 Tentang Data Pusat Kesehatan Masyarakat Per Akhir Juni Tahun 2016). Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

1

2

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Penerapan BLUD di Puskesmas, memberikan keleluasaan dan fleksibilitas Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan serta meningkatkan tanggung jawab seluruh jajaran Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan fleksibilitas, BLUD juga dapat menjadikan Puskesmas lebih mandiri dalam mengelola keuangannya tanpa bergantung pada Pemerintah Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah). Pemerintah telah mengeluarkan pola fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang ini juga yang menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum yang mengatur fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pada tahun 2007 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar daerah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada tahun 2008 terbit Surat Su rat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/2759/SJ Tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan PPK-BLUD. Selanjutnya

3

pada tahun 2012 keluarlah Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum. Setelah beberapa tahun, banyak daerah yang sudah menerapkan PPK-BLUD pada SKPD (saat ini berganti Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Suatu OPD atau unit kerja dapat menerapkan PPK-BLUD apabila tugas dan fungsi dari OPD bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang atau produk jasa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah). Beberapa unit kerja di bidang kesehatan yang dapat menerapkan BLUD adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Puskesmas merupakan salah satu UPT di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten. Puskesmas yang berstatus BLUD diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan mengelola langsung pendapatan fungsional Puskesmas untuk membiayai pengeluaran BLUD baik sebagai biaya operasional ataupun biaya non operasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, tujuan BLUD

adalah

mewujudkan

meningkatkan penyelenggaraan

kualitas

pelayanan

tugas-tugas

kepada

pemerintah

masyarakat dalam

untuk

memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, penerapan BLUD Puskesmas merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar dalam operasional Puskesmas tidak bergantung pada anggaran Pemerintah Daerah. Dari keseluruhan Puskesmas di Indonesia (9759 Puskesmas), tahun 2014 Puskesmas yang sudah menerapkan PPK-BLUD adalah sebanyak 206 Puskesmas atau sebesar 2,1% dari total keseluruhan yang terdiri dari 91 Puskesmas dengan status PPK-BLUD Penuh, dan 115 Puskesmas dengan status PPKBLUD (Ditjen Keuda, 2014). Kepemilikan Puskesmas per Kabupaten di Daerah Bekas Wilayah Pembantu Gubernur Jember adalah sebagai berikut: Kabupaten Jember 50 Puskesmas,

4

Kabupaten Banyuwangi 45 Puskesmas, Kabupaten Bondowoso 25 Puskesmas dan Kabupaten Situbondo 17 Puskesmas. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dari 137 Puskesmas di empat kabupaten tersebut, hanya ada 17 Puskesmas yang sudah menerapkan PPK-BLUD yang semuanya di Kabupaten Situbondo sejak berlakunya Peraturan Bupati nomor 55 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Kabupaten Bondowoso memiliki 25 Puskesmas dan satu Labkesda yang merupakan UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. 25 Puskesmas yang ada di Kabupaten Bondowoso, semua Puskesmas merupakan Puskesmas Rawat Inap. Pengelolaan keuangan Puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menggunakan pola pengelolaan yang mengharuskan unit kerja operasional menyetor pendapatan ke kas daerah. Hal ini tentu tidak memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan secara mandiri. Sesuai dengan peraturan PPK-BLUD, jika suatu unit kerja menerapkan PPK-BLUD maka pendapatan fungsional dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan BLUD yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan dengan menerapkan PPK-BLUD menjadikan Puskesmas lebih leluasa dalam mengelola pendapatan untuk membiayai pengeluaran tanpa menunggu anggaran dari daerah. PPK-BLUD sudah diatur sejak tahun 2005 tetapi belum diterapkan di Puskesmas wilayah Kabupaten Bondowoso. Oleh karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso harusnya memberikan perhatian lebih terhadap penerapan PPK-BLUD pada Puskesmas. Berdasarkan PP No 23 Tahun 2005, pengelolaan keuangan dengan BLU akan memberikan keleluasaan dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan di instansi operasionalnya. Di Kabupaten Bondowoso, penerapan BLUD pada instansi kesehatan sudah diterapkan pada RSU dr. H. Koesnadi. RSU dr. H. Koesnadi pada tahun 2008 menjadi BLUD dengan status bertahap dan pada tahun 2011 menjadi BLUD dengan

5

status

penuh.

Pada

tahun

2016

Dinas

Kesehatan

Kabupaten

Bondowoso

merencanakan penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas. Seluruh Puskesmas diberikan keleluasaan untuk mengajukan usulan penerapan BLUD di instansi masingmasing. Berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Pelayanan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso menyatakan bahwa penerapan PPK-BLUD pada Puskesmas merupakan keharusan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso memberikan kesempatan kepada 25 Puskesmas untuk mengusulkan penerapan BLUD di unit kerja tersebut. Dari keseluruhan Puskesmas, terdapat lima Puskesmas yang dinyatakan siap untuk penerapan BLUD. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Maesan, Tapen, Wonosari, Sukosari, dan Kotakulon. Berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tahun 2015, Puskesmas Maesan

mendapatkan

nilai

tertinggi

pada

kegiatan

manajemen

Puskesmas

dibandingkan lima Puskesmas yang lain. Kegiatan manajemen Puskesmas meliputi manajemen operasional Puskesmas, manajemen alat dan obat, manajemen keuangan di Puskesmas, manajemen ketenagaan, manajemen pembiayaan, dan manajemen pengelolaan barang dan aset. Perolehan nilai PKP kegiatan manajemen masingmasing Puskesmas adalah sebagai berikut Puskesmas Maesan 9,0; Puskesmas Kotakulon 8,9; Puskesmas Sukosari 7,2; Puskesmas Wonosari 7,1; dan Puskesmas Tapen 7,1. Berdasarkan penelitian Rawung (2016), penerapan BLUD pada Puskesmas dapat meningkatkan kinerja Puskesmas. Perbandingan penerapan status BLUD Penuh dengan status BLUD Bertahap juga berbeda pada aspek keuangan. Aspek keuangan pada BLUD dengan status penuh lebih fleksibel dalam mengelola keuangan dari pendapatan fungsional karena BLUD Penuh diberikan keleluasaan dalam mengelola pengadaan barang, pengelolaan utang, serta pengelolaan investasi. Sedangkan Puskesmas dengan status BLUD bertahap kurang leluasa dalam melakukan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pendapatan jasa layanannya. Penerapan PPKBLUD pada Puskesmas memungkinkan meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Manfaat dari penerapan BLUD pada

6

Puskesmas adalah terjaminnya ketersediaan alat dan bahan habis pakai (ABHP) seperti obat, alat bahan medis sehingga tidak terjadi kekosongan di Puskesmas. Manfaat lain dari penerapan BLUD pada Puskesmas adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Puskesmas. Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan pengkajian seberapa jauh kesiapan Puskesmas Maesan untuk penerapan PPK-BLUD. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ, Penilaian suatu unit kerja yang akan

menerapkan

PPK-BLUD

lebih

menekankan

pada

aspek

persyaratan

administratif. Selain persyaratan administratif, Puskesmas juga harus melakukan persiapan untuk memenuhi persyaratan substantif, dan teknis. Berdasarkan penelitian di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Semarang, dan Kota Balikpapan, permasalahan yang sering muncul dalam proses penerapan BLUD sebagian besar berasal dari masukan (input) yang tersedia, proses persiapan menuju BLUD, serta keluaran (output ) yaitu kesiapan dari Puskesmas. Unsur masukan, proses, dan keluaran dari sistem akan saling berpengaruh dalam keberhasilan suatu kebijakan. Oleh Karena itu penting untuk melakukan kajian terhadap persiapan Puskesmas dalam penerapan kebijakan BLUD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: Bagaimana kesiapan Puskesmas Maesan dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017?.

7

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengkaji kesiapan Puskesmas Maesan dalam penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017.

1.3.2 Tujuan Khusus a.

Mengkaji kesiapan masukan (input) terdiri dari sumber daya manusia, anggaran, material, metode, dan waktu pada Puskesmas Maesan Kabupaten Bondowoso.

b.

Mengkaji

kesiapan

proses

yang

terdiri

dari

rekomendasi

kebijakan,

implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan pada penerapan BLUD pada Puskesmas Maesan Kabupaten Bondowoso. c.

Mengkaji kesiapan keluaran (output ) yaitu terpenuhinya persyaratan substantif, teknis,

dan

administratif

BLUD

pada

Puskesmas

Maesan

Kabupaten

Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan masyarakat khususnya keilmuan administrasi dan kebijakan kesehatan terkait kesiapan Puskesmas dalam penerapan kebijakan BLUD dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian terkait di masa depan.

8

1.4.2 Manfaat Praktis a. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tentang kajian administrasi dan kebijakan kesehatan, terutama terkait penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas. b.

Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau

rekomendasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten terkait penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas di Kabupaten Bondowoso. c. Bagi Puskesmas di Kabupaten Bondowoso Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu langkah untuk persiapan puskesmas terkait penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas di Kabupaten Bondowoso. d. Bagi Peneliti Lain Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi untuk melakukan penelitian terkait kesiapan Puskesmas dalam penerapan kebijakan BLUD dari sisi perumusan masalah, dan forecasting/ peramalan. e. Bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan, dan pengalaman bagi peneliti.

BAB 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 2.1.1 Definisi BLUD 2.1.2 Tujuan BLUD 2.1.3 Persyaratan BLUD 2.1.4 Tata Kelola BLUD 2.1.5 Pejabat Pengelola BLUD 2.1.6 Penetapan PPK-BLUD 2.1.7 Pencabutan Status BLUD 2.2 Kebijakan 2.2.1 Definisi Kebijakan 2.2.2 Proses Kebijakan 2.2.3 Kebijakan Kesehatan 2.2.4 Kebijakan BLU/BLUD 2.2.5 Perkembangan BLU/BLUD 2.3 Pusat Kesehatan Masyarakat 2.3.1 Definisi 2.3.2 Visi dan Misi Puskesmas 2.3.3 Prinsip Penyelenggaraan 2.3.4 Upaya Kesehatan di Puskesmas 2.3.5 Pendanaan Puskesmas 2.4 Pendekatan Sistem Penerapan BLUD Pada Puskesmas 2.4.1 Masukan 2.4.2 Proses 2.4.3 Keluaran 2.4.4 Dampak 2.4.5 Umpan Balik 2.4.6 Lingkungan

9

34

2.5 Kerangka Teori

Lingkungan

Input 1. Man a. Komitmen b. Pengetahuan 2. Money Anggaran kesiapan penerapan BLUD 3. Material Bahan guna kesiapan BLUD 4. Method Tersedia pedoman BLUD dan Peraturan terkait BLUD 5. Time Waktu kesiapan penerapan BLUD

Proses

Output

1. Perumusan Masalah 2. Forecasting 3. Rekomendasi Kebijakan 4. Implementasi Kebijakan 5. Evaluasi Kebijakan

Terpenuhinya persyaratan Substantif, Teknis, dan Administratif sehingga terbentuklah BLUD pada Puskesmas

Impact Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Umpan Balik

Gambar 2.4 Kerangka Teori Penelitian

Sumber: Modifikasi Teori Sistem (Azwar, 2010), Teori Edwards III (Subarsono, 2016), dan George Terry (2000).

35

2.6 Kerangka Konsep

Input

1. Man a. Komitmen b. Pengetahuan 2. Money Anggaran kesiapan penerapan BLUD 3. Material Bahan guna kesiapan BLUD 4. Method Tersedia pedoman BLUD dan Peraturan terkait BLUD 5. Time Waktu kesiapan penerapan BLUD BLUD

Proses 6. 1. Perumusan Perumusan Masalah Masalah 7. Forecasting 2. Forecasting 3. Rekomendasi Kebijakan 4. Implementasi Kebijakan 5. Evaluasi Kebijakan

Output

Terpenuhinya persyaratan persyaratan Substantif, Teknis, dan Administratif sehingga terbentuklah BLUD pada Puskesmas

Diteliti

Tidak Diteliti

Gambar 2.5 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep diatas menjelaskan teori sistem yang merupakan konsep untuk menjelaskan kesiapan Puskesmas dalam penerapan BLUD di Kabupaten Bondowoso. Pendekatan sistem yang digunakan dapat menjelaskan kesiapan dari berbagai sudut pandang, baik pada masukan, proses, keluaran, dampak, ataupun umpan balik. Dari hal masukan terdapat beberapa komponen yangh meliputi sumberdaya manusia, anggaran, bahan, metode, dan waktu yang diperlukan untuk proses persiapan penerapan BLUD. Dari hal sumberdaya manusia terdapat faktor

36

komitmen dan pengetahuan. Komitmen dan pengetahuan ini adalah hal yang ada pada pihak Puskesmas dan d an Dinas Kesehatan Kabupaten dalam kesiapan penerapan BLUD. Komitmen sangat dibutuhkan guna keberhasilan suatu penerapan kebijakan. Hal lain yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah dari anggaran, dimana anggaran juga memiliki pengaruh dalam keberhasilan penerapan BLUD. Selain dua segi tersebut, masih ada bahan (material) yang dibutuhkan untuk BLUD, metode yang akan digunakan, serta waktu yang diperlukan selama proses penerapan BLUD pada Puskesmas tersebut. Selain dari hal masukan, penelitian ini juga membahas proses dalam implementasi suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan terdapat lima proses yaitu perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah proses rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pada rekomendasi kebijakan, penelitian ini berfokus pada peraturan/kebijakan yang ada dan digunakan sebagau landasan dalam pembuatan kebijakan BLUD pada Puskesmas di Kabupaten Bondowoso. Pada implementasi kebijakan, fokus penelitian adalah sejauh mana kebijakan BLUD pada Puskesmas diimplementasikan kepada Puskesmas di Kabupaten Bondowoso. Evaluasi kebijakan berfokus pada pencapaian antara rekomendasi kebijakan yang ada dengan implementasi kebijakan BLUD pada Puskesmas. Hal ini dapat melihat sejauh mana kesiapan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam menerapkan kebijakan BLUD. Selain masukan dan proses, penelitian ini juga melihat dari keluaran dari teori sistem yang digunakan yaitu terpenuhinya persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Sehingga masukan, proses, dan keluaran tersebut dapat menggambarkan sejauh mana kesiapan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas.

BAB 3.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendapatkan gambaran secara realita dan objektif terhadap sesuatu kondisi tertentu yang sedang terjadi dalam kelompok masyarakat (Imron, 2014:149). Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tat acara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan, sikap, pendangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dalam fenomena (Nazir, 2009:54-55). Penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan informasi yang lebih dalam dari mengenai kesiapan Puskesmas dalam penerapan kebijakan BLUD di Kabupaten Bondowoso. Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Puskesmas Maesan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1

Lokasi Penelitian Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, dan

Puskesmas Maesan.

3.2.2

Waktu Penelitian Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni – Juni – Agustus Agustus 2017.

3.3 Penentuan Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena berangkat kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi (Sugiyono, 2016:50). Informan penelitian ini dipilih

38

dengan menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2016:54). 2016:54). Informan pada penelitian ini terdiri dari beberapa macam yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Informan yang diperlukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Informan kunci adalah mereka yang terlibat dalam pelaksanaan pelayanan dan memiliki informasi pokok yang dibutuhkan. Informan kunci penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. b. Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama penelitian ini adalah Kepala Puskesmas, dan Tim BLUD Puskesmas. c. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan alternatif walau tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan tambahan penelitian ini adalah staf Puskesmas, pendamping BLUD dari Dinas Kesehatan Kabupaten.

3.4 Fokus Penelitian dan Pengertian

Di dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian dan pokok soal yang hendak diteliti mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta kelas dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan penelitian yang dilakukan. Adapun fokus penelitian dan pengertian dalam penelitian ini adalah:

39

Tabel 3.1 Fokus Penelitian dan Definisi

No

A 1

Fokus Penelitian

Masukan Sumber Daya Manusia a. Komitmen

Pengertian

Informan yang terlibat dalam penerapan kebijakan BLUD Sikap kesediaan diri untuk memegang teguh, dan kemauan untuk melaksanakan tugas terkait penerapan BLUD.

b. Pengetahuan

Segala sesuatu yang diketahui informan terkait kebijakan BLUD

2

Anggaran

Sumber dana yang tersedia guna penerapan kebijakan BLUD

3

Material/bahan

4

Metode

5

Waktu

B 1

Proses Rekomendasi Kebijakan

2

Implementasi Kebijakan

Proses untuk melaksanakan penerapan kebijakan BLUD. BLUD.

3

Evaluasi Kebijakan

C

Keluaran Terpenuhinya persyaratan BLUD Puskesmas

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Wawancara menggunakan panduan wawancara


Wawancara menggunakan panduan wawancara Ketersediaan bahan/dokumen Wawancara yang digunakan untuk menggunakan persiapan penerapan BLUD panduan wawancara Ketersediaan pedoman, Wawancara peraturan, dan prosedur terkait menggunakan penerapan kebijakan BLUD panduan wawancara Periode yang digunakan untuk Wawancara mempersiapkan penerapan menggunakan BLUD panduan wawancara Ketersediaan peraturan yang menjadi landasan penerapan kebijakan BLUD.

Informan

Informan kunci, informan utama, informan tambahan Informan kunci, Informan utama, informan tambahan Informan kunci, informan utama. Informan utama.

Informan kunci, informan utama. Informan kunci, informan utama.

Wawancara menggunakan panduan wawancara Wawancara menggunakan panduan wawancara

Informan kunci.

Kesesuaian antara target dan capaian dari penerapan kebijakan BLUD.


Informan kunci.

Adanya keserasian antara capaian terhadap persyaratan BLUD Puskesmas yaitu

Studi dokumentasi

Informan kunci, informan utama.

40

No

Fokus Penelitian

Pengertian

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Informan

substantif, teknis, dan administratif.

3.5 Data dan Sumber Data

Data berasal dari datum yang berarti materi atau kumpulan fakta yang digunakan untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, dan tes statistik (Imron, 2014:107). Data adalah hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta ataupun angka (Arikunto, 2006:129). Menurut Lofland dan Lofland (1984), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya (Moleong, 2016:157). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah kumpulan fakta yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung pada data penelitian dilakukan (Imron, 2014:109). Sedangkan data sekunder adalah sumber tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2016:62). 2016:62). a. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari wawancara mendalam dengan informan, yaitu pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoao dan pihak Puskesmas Maesan. b. Data sekunder pada penelitian ini didapatkan melalui studi dokumentasi terkait dokumen yang harus disiapkan dalam kesiapan penerapan BLUD pada Puskesmas yaitu dokumen persyaratan administratif.

3.6 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi

41

yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi serta wawancara mendalam (Sugiyono, 2016:63). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam kepada informan, melakukan observasi, studi dokumentasi, dan dilakukan triangulasi. a. Wawancara mendalam (in-depth interview) Menurut WJS. Poerwadarminta, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu

hal

(Imron,

2014:115).

Wawancara

digunakan

sebagai

teknik

pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden lebih mendalam (Sugiyono, 2016:72). Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan

dengan

wawancara

tidak

terstuktur

( unstructured

interview).

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2016:74). Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur dapat dilakukan apabila peneliti belom secara pasti mengetahui data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. b. Observasi WJS. Poerwadarminta menjelaskan bahwa pengamatan adalah peninjauan secara cermat dalam pengawasan terhadap perbuatan atau kegiatan orang lain (Imron, 2014:113). Nasution menjelaskan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Pada observasi ini yang dilakukan adalah dengan mengamati gejala nyata yang terjadi selama penelitian. Alat bantu yang sering digunakan adalah daftar cek, dan alat perekam suara. c. Dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2016:82). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah atau data. Dokumentasi untuk

42

sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Peraturan Bupati, serta hasil rekaman wawancara dan foto ketika wawancara. Dokumentasi untuk sumber data sekunder adalah dokumen kesiapan Puskesmas dalam menerapkan BLUD. d. Triangulasi Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan

data

yang

bersifat

menggabungkan

dari

berbagai

teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2016:83). Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi teknik yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber, dimana untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam untuk mendapatkan data dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kepala Puskesmas, dan Tim BLUD Puskesmas.

3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh Karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2016:59). Karena instrumen utama adalah peneliti, maka setelah fokus penelitian menjadi jelas kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi

43

data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui wawancara dan observasi. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik (Arikunto, 2006:149). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara (garis besar permasalahan) dan akan dibantu dengan menggunakan perekam suara ( recorder) yang pada penelitian ini akan menggunakan handphone. Instrumen untuk observasi selama penelitian adalah kamera handphone untuk lebih efisien.

3.7 Teknik Penyajian dan Analisis Data

3.7.1 Teknik Penyajian Data Penyajian data adalah suatu pemaparan hasil dari suatu penelitian yang telah disusun secara teratur (Imron, 2014:193). Data yang akan disajikan sudah melalui suatu proses pengolahan data dan analisa data, sehingga dengan data tersebut dapat membuktikan hipotesanya. Teknik penyajian data dalam pen elitian kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan berupa cerita pendek (Bungin, 2015:103). Teknik penyajian data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk narasi atau uraian-uraian dan kutipan langsung hasil wawancara dengan informan yang disesuaikan dengan pandangan informan. Penyajian data menggunakan uraian-uraian yang sesuai dengan hasil wawancara dengan informan.

3.7.2 Teknik Analisis Data Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan terusmenerus mengakibatkan variasi data tinggi. Data yang diperoleh biasanya bersifat kualitatif (walau tidak menolak data kuantitatif), oleh karena itu analisa data yang

44

digunakan belum jelas. Analis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan temaunnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016:88). Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis data terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2016:91), mengemukaan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

a. Reduksi Data ( Data Data Reduction) Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema te ma dan polanya (Sugiyono, 2016:92). Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. b. Penyajian Data ( Data Display) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart , dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2016:95), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

45

c. Penarikan Kesimpulan ( Conclusion Drawing/verification) Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, ( Sugiyono, 2016:99).

46

3.8 Alur Penelitian Langkah

Hasil

Mengidentifikasi masalah

Menentukan informan penelitian

Menyusun teknik pengumpulan data

Belum adanya penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas du Kabupaten Bondowoso

Kunci: Kepala Dinas Kesehatan, Kabid Pelayanan Kesehatan Utama: Kepala Puskesmas, Tim BLUD Puskesmas Tambahan: Staf Puskesmas, Pendamping BLUD dari Dinas Kesehatan

Panduan Wawancara, Lembar Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan wawancara, studi dokumentasi, observasi, dan triangulasi

Melakukan reduksi data

Penyajian data dan analisis data

Penarikan kesimpulan

Data hasil wawancara, studi dokumentasi, observasi

Hal pokok sesuai tema dan fokus enelitian

Kesesuaian data dengan kategori, dan intepretasi data

Hasil kesimpulan yang kredibel

Gambar 3.1 Alur Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Adam, E. S. 2016. Analisis Kesiapan Implementasi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Studi Kasus pada Puskesmas Ngesrep dan Bandarharjo). Jurnal Kesehatan Kesehatan Masyarakat Masyarakat e-Journal. 5(1). 59-67.

Agustino, L. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI . Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Ayuningtyas, D. 2014. Kebijakan Kesehatan Teori dan Praktik . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Azwar, A. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga . Jakarta: Binarupa Aksara.

Bungin, B. 2015. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Bungin, B. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis, ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Buse, K., N. Mays, dan G. Walt. 2005. Making Health Policy. New York. Open University Press.

Dunn, W. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Imron, M. 2014. Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Sagung Seto.

Listyowati, R. 2016. Persepsi Pengguna Layanan Kesehatan Primer Mengenai Kualitas Pelayanan Pada Puskesmas Badan Layanan Umum di Kabupaten Gianyar. Jurnal Arc-Com Arc-Com Health. 3(1). 47-55.

Lukman, M. 2015. Badan Layanan Umum Dari Birokrasi Menuju Korporasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Kementerian Dalam Negeri RI. 2014. Daftar Implementasi PPK-BLUD Provinsi, Kabupaten/Kota. Jakarta: Direktur Jenderal Keuangan Daerah. http://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/3/2014 [Diakses pada 12 April 2017].

Kementerian Kesehatan RI. 2015. Data Dasar Puskesmas Provinsi Jawa Timur Keadaan Desember 2014 . Jakarta.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 488 Tahun 2016. Data Pusat Kesehatan Masyarakat Masyarakat per Akhir Juni 2016 2016 . 16 September 2016. Jakarta.

Moleong, L. J. 2016. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Muninjaya, A. A. G. 2011. Manajemen Kesehatan Kesehatan Edisi 3. Jakarta: EGC.

Nazir, M. 2009. Metode Penelitian. Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Peraturan Bupati Sidoarjo No 51 Tahun 2016. Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Fungsional Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daer ah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Daerah. 20 September 2016. Berita Daerah Tahun 2016 No 51. Sidoarjo.

Peraturan Bupati Situbondo No 55 Tahun 2015. Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo . 31 Desember 2015. Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 55. Situbondo.

Peraturan Bupati Trenggalek No 73 Tahun 2015. Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat . 31 Desember 2015. Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 73. Trenggalek.

Peraturan Bupati Trenggalek No 75 Tahun 2015. Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat . 31 Desember 2015. Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 75. Trenggalek.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 61 Tahun 2007. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah . 7 November 2007. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014. Pusat Kesehatan Masyarakat Masyarakat . 17 Oktober 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676. Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2005 . Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005 . Standar Akuntansi Pemerintahan. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI No 74 Tahun 2012. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. 28 Agustus 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI No 47 Tahun 2016. Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 31 Oktober 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229. Jakarta.

Rawung, L. C. 2016. Evaluasi Kinerja Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Studi pada Puskesmas BLUD Kota Balikpapan. Jurnal Online Program Magister Akuntansi UGM. 1-20.

Restianto, Y. E, dan I. R. Bawono. 2015. Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Rokhmah, D., I. Nafikadini, dan E. Istiaji. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jember: Jember University Press.

Sastroasmoro, S, dan S. Ismael. 2014. Dasar-dasar Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis Edisi ke-5. Jakarta: Sagung Seto.

Soenarko. 2005. Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisis Kebijaksanaan Pemerintah. Surabaya: Airlangga University Press.

Subarsono, A. G. 2016. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2016. Memahami Penelitian Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ Tanggal 10 September 2008.

Sutiarini, N. K. 2011. Analisis SWOT untuk Rencana Stategik Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Gianyar. Tesis. Denpasar: Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Triprasetya, A. S. S. 2014. Analisis Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah Daerah (BLUD) Puskesmas di Kabupaten Kabupaten Kulon Progo Progo (Studi Kasus di Puskesmas Wates Dan Puskesmas Girimulyo II Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Kebijakan Kebijakan Kesehatan Indonesia Indonesia. 3(3): 124-137.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004. Perbendaharaan Ne gara Republik Indonesia Tahun 2004 Negara. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Nomor 5. Jakarta.

Universitas Jember. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.

Wijayanti, H. T. 2015. Evaluasi Kinerja Pelayanan dan Keuangan RSUD yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di Subosukowonosraten. Pro-Bank, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan. 1(1). 28-38.

Winarno, B. 2011. Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.

LAMPIRAN A SURAT PERNYATAAN

Judul: Kajian Kesiapan Puskesmas Maesan dalam Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017.

Kapada Yth. Bapak/Ibu …………………… di …………………………………………...

Dengan Hormat, Dalam rangka pelaksanaan penelitian skripsi yang berjudul “Kajian Kesiapan Puskesmas Maesan dalam Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017”, kami mohon partisipasi Bapak/Ibu secara sukarela untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut secara benar dan jujur dengan mengisi lembar persetujuan ( Informed consent) yang telah disediakan terlebih dahulu. Prosedur penelitian ini tidak akan menimbulkan resiko dan dampak apapun terhadap Bapak/Ibu sebagai informan penelitian karena sematamata untuk kepentingan ilmiah. Kerahasian dari jawaban yang akan Bapak/Ibu berikan, dijamin sepenuhnya oleh oleh peneliti. Atas partisipasi Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. Bondowoso, …...………….2017 ...………….2017 Peneliti,

Adam Umbara NIM. 132110101096 132110101096


LAMPIRAN B LEMBAR PERSETUJUAN/ INFORME INF ORMED D CONSENT

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMED CONSENT CONSENT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ……………………………………………………………

Alamat

: ……………………………………………………………

Instansi

: ……………………………………………………………

No. Telp/HP : ……………………………………………………………

Menyatakan bersedia menjadi informan penelitian dari: Nama

: Adam Umbara

NIM

: 132110101096 132110101096

Instansi

: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember

Judul

: “Kajian Kesiapan Puskesmas Maesan dalam Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017.

Persetujuan ini saya buat secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya telah diberikan penjelasan mengenai penelitian dan saya telah diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum saya mengerti. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memberikan jawaban dengan sejujur-jujurnya.

Bondowoso,

Juni 2017

Informan

(……….………………..….)

LAMPIRAN C PANDUAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN KUNCI


Tanggal Wawancara : …………………………………………………….. Panduan Wawancara

1. Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu dalam menjawab seluruh pertanyaan yang ada. 2.

Mohon jawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai dengan hati nurani.

1. Karakeristik Responden:

a. Nama

:

b. Usia

:

c. Jenis Kelamin

:

d. Jabatan

:

2. Masukan a. Sumber Daya Manusia

1) Bagaimana menurut bapak terkait penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas? 2) Siapa saja yang terlibat dalam penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas? 3) Apakah SDM yang ada telah memiliki kemampuan dalam penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas? 4) Apakah SDM di Puskesmas mampu dalam penerapan kebijakan BLUD? 5) Bagaimana komitmen bapak sebagai tokoh kunci dalam keberhasilan penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas? Puskesmas? 6) Bagaimana komitmen Puskesmas yang akan menerapkan kebijakan BLUD?

7) Bagaimana komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten dalam penerapan kebijakan BLUD? 8) Dalam penerapan kebijakan BLUD, apakah ada tim pendamping dari Dinas Kesehatan Kabupaten? 9) Jika iya, siapa yang menjadi anggota tim pendamping BLUD? 10) Apa saja syarat untuk menjadi tim pendamping BLUD? b. Anggaran

1) Apakah dalam penerapan kebijakan BLUD ini membutuhkan alokasi anggaran? 2) Apakah ada anggaran yang khusus disediakan dalam penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas? 3) Jika ada, berapa jumlah anggaran yang khusus dialokasikan untuk penerapan kebijakan BLUD? 4) Jika tidak ada anggaran khusus, darimana sumber anggaran yang tersedia? 5) Jika membutuhkan anggaran, kegiatan apa saja yang membutuhkan dana selama proses penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas? c. Material/bahan

1) Dalam penerapan kebijakan BLUD, dokumen apa yang dibutuhkan selama proses? 2) Apakah ada kendala/hambatan dalam pemenuhan ketersediaan dokumen yang diperlukan? b. Metode/prosedur

1) Bagaimana mekanisme/proses dari penerapan kebijakan BLUD? 2) Apakah ada sosialisasi terkait kebijakan BLUD kepada Puskesmas? 3) Apakah semua Puskesmas mendapatkan sosialisasi kebijakan BLUD? 4) Apa saja isi dari sosialisasi kebijakan BLUD pada puskesmas? 5) Apakah terdapat hambatan dalam sosialisasi kebijakan BLUD pada Puskesmas? 6) Apakah ada peraturan daerah yang mengatur penerapan kebijakan BLUD? 7) Apa saja kendala dalam koordinasi dengan Puskesmas selaku pihak yang akan menerapkan kebijakan BLUD?

c. Waktu

1) Dalam berproses, berapa lama waktu yang digunakan untuk penerapan BLUD? 2) Kapan kebijakan BLUD direncanakan? 3) Berapa lama target yang direncanakan untuk penerapan kebijakan BLUD?

3. Proses a. Rekomendasi Kebijakan

1)

Peraturan apa yang melandasi adanya kebijakan BLUD?

2)

Apakah ada peraturan daerah terkait BLUD?

3)

Jika ada, peraturan apa saja dan terakit hal apa?

b. Impelementasi Kebijakan

1) Bagaimana proses kesiapan penerapan kebijakan BLUD? 2) Bagaimana mekanisme kesiapan penerapan kebijakan BLUD? 3) Apakah ada hambatan dalam kesiapan implementasi kebijakan BLUD? 4) Jika ada, hambatan apa saja? c. Evaluasi Kebijakan

1) Bagaimana pencapaian kesiapan penerapan BLUD? 2) Apakah ada hambatan dalam kesiapan penerapan kebijakan BLUD? 3) Dalam hal apa, hambatan yang ada?

LAMPIRAN D PANDUAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN UTAMA



1.

Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu dalam menjawab seluruh pertanyaan yang ada.

2.



a. Nama

:

b. Usia

:

c. Jenis Kelamin

:

d. Jabatan

:

2. Masukan a. Sumber Daya Manusia.

1) Apa yang ibu ketahui terkait penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas? 2) Apa manfaat dari penerapan BLUD pada Puskesmas? 3) Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan kebijakan BLUD? 4) Apakah SDM yang ada di Puskesmas, mengetahui terkait penerapan kebijakan BLUD? 5) Apakah SDM yang ada di Puskesmas sudah cukup mampu dalam pengelolaan keuangan dengan BLUD? BLUD? 6) Bagaimana keadaan SDM yang tersedia di Puskesmas terkait penerapan kebijakan BLUD?

7) Apakah ada hambatan dalam proses penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas dari SDM? 8) Sejauh mana komitmen sebagai tokoh utama dalam penerapan kebijakan BLUD? 9) Apa yang anda lakukan untuk mendukung kebijakan BLUD? 10) Dalam menerapkan kebijakan BLUD diperlukan tim BLUD Puskesmas, apakah tim ini sudah dibentuk? 11) Jika sudah, apakah ada pelatihan untuk mempersiapkan tim BLUD? 12) Syarat apa saja yang dibutuhkan untuk dapat menjadi anggota tim BLUD? 13) Bagaimana komitmen dari petugas Puskesmas terkait penerapan kebijakan BLUD? 14) Bagaimaana komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten dalam penerapan kebijakan BLUD? b. Anggaran

1) Apakah dalam pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan biaya? 2) Jika iya, darimana sumber dana tersebut berasal? 3) Apakah ada dana khusus dari Puskesmas untuk penerapan kebijakan BLUD? 4) Apakah ada hambatan dalam proses penerapan kebijakan BLUD dari faktor pendanaan? c. Material/bahan

1) Apa saja dokumen yang disiapkan untuk penerapan kebijakan BLUD pada Puskesmas? 2) Bagaimana ketersedian dokumen yang dibutuhkan selama persiapan BLUD? 3) Adakah hambatan untuk memenuhi dokumen yang dibutuhkan? d. Metode

1) Apakah tersedia pedoman terkait BLUD Puskesmas? 2) Jika ada, pedoman seperti apa yang digunakan? 3) Bagaimana prosedur persiapan penerapan BLUD? 4) Apakah tersedia peraturan terkait BLUD?

5) Apakah ada peraturan daerah yang menaungi BLUD? e. Waktu

1) Menurut ibu/bapak, bagaimana ketersediaan waktu selama persiapan penerapan BLUD? 2) Apakah ada permasalahan terkait dengan ketersediaan waktu?

3. Proses a. Impementasi Kebijakan

1) Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sebelum penerapan kebijakan BLUD? 2) Bagaimana proses persiapan Puskesmas dalam penerapan kebijakan BLUD? 3) Apa saja yang disiapkan Puskesmas? 4) Berapa lama waktu yang tersedia untuk proses persiapan? 5) Berapa waktu yang digunakan untuk proses persiapan? 6) Adakah hambatan selama proses persiapan? 7) Jika ada, hambatan apa saja yang ada?

LAMPIRAN E TAMBAHAN

PANDUAN

WAWANCARA

UNTUK

INFORMAN



1. Mohon dengan hormat bantuan dan ketersediaan Bapak/Ibu dalam menjawab seluruh pertanyaan yang ada. 2.



a. Nama

:

b. Usia

:

c. Jenis Kelamin

:

d. Jabatan

:

2. Masukan a. Sumber Daya Manusia

1) Menurut bapak/ibu, Apakah kebijakan BLUD? 2) Sejauh mana bapak/ibu mengetahui kebijakan BLUD? 3) Bagaimana menurut bapak/ibu terkait kesiapan SDM di Puskesmas dalam menerapkan kebijakan BLUD? 4) Apakah Puskesmas mampu menerapkan kebijakan BLUD dari sisi SDM? 5) Apakah ada sosialisasi BLUD dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten? 6) Apakah ada sosialisasi BLUD dari pihak Puskesmas? 7) Bagaimana komitmen bapak/ibu dalam penerapan kebijakan BLUD? 8) Sebagai pihak yang terpengaruh kebijakan, apakah bapak/ibu siap jika kebijakan BLUD diterapkan?

LAMPIRAN F LEMBAR OBSERVASI


Persyaratan Substantif No

1 2

Persyaratan

Ya

Tidak

Menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan berhubun gan dengan penyediaan penyediaan barang/dan barang/dan jasa layanan umum. umum. Unit kerja melakukan kegiatan pemerintah yang bersifat operasional

Persyaratan Teknis No 1

2

Persyaratan Kinerja pelayanan pada tugas dan fungsi layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi Kepala OPD Kinerja keuangan Unit Kerja sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD

Ya

Tidak

Persyaratan Administratif No

1

Persyaratan Pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja

2

Pola Tata Kelola

3

Rencana Strategi Bisnis

4

Laporan Keuangan

Indikator Adanya pernyataan kesanggupan oleh Kepala UPT dan diketahui Kepala OPD

Adanya kebijakan mengenai organisasi dan tata kelola Adanya kebijakan tentang akuntabilitas Adanya pernyataan visi dan misi Tergambarnya program stategis Tersedianya alat pengukuran pencapaian kinerja Laporan realisasi anggaran Laporan neraca Catatan atas laporan keuangan

61

Ya

Tidak

No

5

6

Persyaratan

Standar Pelayanan Minimal

Laporan Audit Terakhir

Indikator SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan

Kelengkapan dan kesesuai jenis dan target kinerja Adanya keterkaitan SPM dengan RSB dan Anggaran Adanya pengesahan dari Kepala Daerah Adanya hasil penilaian audit terakhir Adanya pernyataan bersedia diaudit secara independen

62

Ya

Tidak

Proposal skripsi kajian kesiapan puskesmas maesan dalam penerapan kebijakan blud

Recommend Documents