Pola PSDA Batam-Bintan

5/21/2018

PolaPSDABatam-Bintan -slidepdf.com

RANCANGAN POLA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

WILAYAH SUNGAI KEPULAUAN BATAM BINTAN

2011 1

http://slidepdf.com/reader/full/pola-psda-batam-bintan

1/112

5/21/2018


DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN ................................................................. 4 I.1 I.2

Latar Belakang .................................................................................4 Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan ............5 I.2.1

Maksud .................................................................................5

I.2.3

Sasaran .................................................................................5

I.3.1

Isu Strategis Nasional ............................................................6

I.2.2 Tujuan ..................................................................................5 I.3

Isu-isu Strategis ...............................................................................6 I.3.2

Isu Strategis Lokal ................................................................8

BAB II KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI KEPULAUAN BATAM-

BINTAN ........................................................................... 10 II.1 Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Sumber Daya Air Dan Peraturan Lainnya Yang Terkait ..................................................... 10 II.1.1 Peraturan Perundangan-udangan Terkait Pengelolaan Sumber Daya Air .................................................................10 II.2 Kebijakan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air ............................. 11 II.2.1 Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air ...............11 II.2.2 Kebijakan Pemerintah yang Terkait dengan Sumber Daya Air di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ............................. 14 II.3 Inventarisasi Data ..........................................................................33 II.3.1 Data Umum.........................................................................33 II.3.2 Data Sumber Daya Air......................................................... 58 II.3.3 Data Kebutuhan dan Ketersediaan Air ................................81 II.3.4 Ketersediaan .......................................................................86 II.4

II.3.5 Data Lain ............................................................................ 88 Identifikasi Kondisi Lingkungan Dan Permasalahan .......................88 II.4.1 Aspek konservasi sumber daya air ......................................88 II.4.2 Aspek pendayagunaan sumber daya air .............................. 89 II.4.3 Aspek pengendalian daya rusak air. ....................................89 II.4.4 Aspek sistem informasi sumber daya air dan ketersediaan data sumber daya air yang meliputi: ................................... 90 II.4.5 Aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha serta kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, khususnya terhadap: .......................................................... 90

BAB III ANALISA DATA WILAYAH SUNGAI ................................... 91 III.1

Asumsi Kriteria Dan Standar .......................................................... 91 III.1.1 Kriteria Kebutuhan Air Bersih .............................................91 III.1.2 Kriteria Baku Mutu Air ........................................................ 93 III.1.3 Kriteria Konservasi Lahan ................................................... 94 III.1.4 Kriteria Perhitungan Tingkat Sedimentasi ...........................95

III.2

Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, Perubahan Iklim Pada Ws ........99 2


2/112

5/21/2018


III.2.1 Beberapa Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, Perubahan Iklim pada Wilayah Sungai ........................................................... 99 III.3

III.2.2 Skenario Pertumbuhan Ekonomi ....................................... 100 Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air ............... 109 III.3.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air ................................... 109 III.3.2 Aspek Pendayagunaan Sumbaer Daya Air .........................111 III.3.3 Aspek Pengendalian Daya Rusak Air ................................. 111 III.3.4 Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air.......................... 112 III.3.5 Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat 112

3


3/112

5/21/2018


BAB I PENDAHULUAN I.1

Latar Belakang

Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Batam-Bintan ditetapkan sebagai WS Strategis Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai WS ini ditetapkan sebagai WS Strategis Nasional karena kepualauan ini memiliki karateristik sebagai kawasan stategis nasional seperti: terletak pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPB), beberapa pulau merupakan kawasan perbatasan Indonesia (P. Nongsa, P. Batu Berhanti, P. Pelampong, P. Nipa, dan P. Sentut), serta Kota Batam adalah sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Status ini membawa konsekwensi pada pentinganya pengelolaan WS Kepulauan Batam-Bintan. Dengan posisinya pada kawasan strategis nasional maka WS Kepulauan Batam-Bintan ini akan menerima berbagai dampak seperti pertumbuhan urbanisasi yang tinggi, munculnya kawasan beberapa bisnis baru, perubahan budaya, dan berbagai kompleksitas lainnya. Pertumbuhan beberapa sektor yang tinggi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, mulai dari transportasi, gedung-gedung, fasilitas umum, serta sumber daya air. Penyiapan semua infrastruktur tersebut perlu direncanakan secara matang sehingga semua aktifitas dapat berjalan dengan baik. Khususnya sumber daya air, pemerintah telah mengamanatkan untuk membuat sebuah kerangka dasar perencanaan sumber daya air yang disebut dengan Pola Pengelolaan

Sumber Daya Air. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air (UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumbe Daya Air ) wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah (UU Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 11 Ayat 4 ), yang merupakan keterpaduan dalam pengelolaan yang diselenggarakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pola pengelolaan sumber daya air ini harus disusun secara terkoordinasi diantara instansi terkait, berdasarkan asas kelestarian, asas keseimbangan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi, asas kemanfaatan umum, asas keterpaduan dan keserasian, asas keadilan, asas kemandirian, serta asas transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air perlu melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat dan dunia usaha baik koperasi, BUMN, BUMD maupun badan usaha swasta. Sejalan dengan prinsip demokratis, masyarakat tidak hanya diberi peran dalam penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, tetapi berperan pula dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pemantauan, serta pengawasan atas pengelolaan sumber daya air (UU Nomor 7 Tahun 2004 Bagian Penjelasan Ayat 7 ). Untuk dapat menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai perlu diketahui sistem pengelolaan sumber daya air yang sedang 4


4/112

5/21/2018


berjalan saat ini, mencakup aspek-aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, sistem informasi sumber daya air dan peran serta masyarakat, swasta dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air. Disamping inventarisasi sistem pengelolaan sumber daya air saat ini, juga dilakukan inventarisasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air di masa yang akan datang.

I.2 I.2.1

Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan Maksud

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air di WS Kepulauan Batam-Bintan disusun dengan untuk menjamin manfaat terselenggaranya pengelolaan sumber daya airmaksudkan yang dapat memberikan yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.

I.2.2

Tujuan

Tujuan disusunnya Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan adalah: a. Menjadi kerangka dasar dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam, Pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan b. Menjadi kerangka dasar dalam pemenuhan kebutuhan air baku bagi para pemanfaat sumber daya air di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan terutama bagi keperluan rumah tangga c. Menjadi kerangka dasar dalam konvervasi kawasan perbatasan (pulaupulau terluar) dan strategis nasional yang berdaya dan berhasil guna serta terlindung dari daya rusak air d. Menjadi kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dengan menyelaraskan pemenuhan kebutuhan fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi serta menjaga keseimbangan antara ekosistem dan daya dukung lingkungan sesuai dengan kapasitas maksimal daya dukung masing-masing pulau.

I.2.3

Sasaran

Sasaran dari Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan adalah untuk memberikan: a. Memberikan arahan tentang kebijakan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan dalam aspek konservasi sumber daya air; b. Memberikan arahan tentang kebijakan pendayagunaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan dengan kebijakan daerah, termasuk arahan dalam penataan ruangmemperhatikan wilayah; 5


5/112

5/21/2018


c. Memberikan arahan tentang kebijakan pengendalian daya rusak air di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan; d. Memberikan arahan tentang kebijakan pelaksanaan sistem informasi sumber daya air di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan; e.

Memberikan tentang kebijakan peran sertaSungai masyarakat dan swasta dalamarahan pengelolaan sumber daya air Wilayah Kepulauan Batam-Bintan.

Visi dan Misi Pengelolaan Sumber Daya Air di WS Kepulauan Batam-Bintan sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka visi pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan adalah sebagai berikut: “Terkelolanya sumber daya air secara berkelanjutan dan optimal untuk menunjang segenap aspek kehidupan pada Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan ” Dari rumusan visi di atas terkandung makna bahwa sumber daya air sebagai salah satu unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat harus dikelola secara berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya tetap terpelihara. Penyediaan prasarana sumber daya air harus dilaksanakan secara memadai sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan airnya, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya maupun untuk meningkatkan ekonominya. Misi pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan adalah sebagai berikut: “Mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dan optimal untuk menunjang segenap aspek kehidupan pada Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan”

I.3

Isu-isu Strategis

Pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan akan dipengaruhi oleh isu-isu strategis yang terjadi, baik isu strategis nasional maupun lokal.

I.3.1 Isu Strategis Nasional I.3.1.1 Target Millenium Development Goals (MDGs) untuk penyediaan air minum Dalam sasaran MDGs untuk penyediaan air minum untuk tahun 2015 (tingkat nasional) cakupan pelayanan air perpipaan di perkotaan adalah 69% sedang di pedesaan 54%. Untuk tingkat pelayanan non perpipaan terlindungi targetnya adalah 25% (perkotaan) dan 26% (pedesaan). Untuk Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan yang mempunyai karakteristik pulau-pulau kecil dan tidak terdapat cekungan air tanah, maka cakupan perpipaan di perkotaan dan pedesaan adalah 100%, mengingatpelayanan pendudukair tidak dapat memanfaatkan air tanah. 6


6/112

5/21/2018


Target penyediaan air minum tersebut perlu didukung oleh penyediaan air bakunya, yang dapat dialokasikan dari waduk-waduk yang akan dibangun di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan . Pemanfaatan dan pengembangan teknologi waste water recycled maupun desalinasi air laut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku.

I.3.1.2 Kawasan Strategis Nasional Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Pada Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan terdapat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yakni Kawasan Batam dan Kawasan Bintan. KPBPB ini akan menjadi pemicu perkembangan yang pesat terutama dari sisi perekonomian yang sangat membutuhkan dukungan pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dan berkelanjutan, baik dalam hal penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan pengamanan pantai. Selain itu, pada Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan terdapat lima pulau terluar yang menjadi patokan batas teritorial laut Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Pulau Nipa, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berhanti, Pulau Nongsa, dan Pulau Sentut yang perlu mendapat perhatian khususnya dari sisi pengamanan pantai.

I.3.1.3 Perubahan Iklim Global (Climate Change) Salah satu fenomena perubahan iklim global adalah peningkatan suhu dan curah hujan tahunan dengan penurunan jumlah hari hujan sehingga musim hujan menjadi lebih singkat. Dampak fenomena perubahan iklim global terhadap Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan adalah: a. b. c. d. e.

Ketidakstabilan pasokan air dari curah hujan; Peningkatan resiko terjadinya banjir; Penurunan kualitas air permukaan; Kerusakan infrastruktur sumber daya air dan pengaman pantai; Rusaknya hutan akibat kekeringan dan degradasi lahan;

Salah satu upaya penting untuk mengantisipasi perubahan iklim global di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan, antara lain dengan: a. Rehabilitasi fungsi-fungsi lindung pada kawasan lindung; b. Penetapan kawasan-kawasan lindung; c. Reklamasi dan proteksi pantai pulau-pulau terluar khususnya yang berbatasan langsung dengan negara lain d. Pembangunan waduk dan saluran atau kanal pengendali banjir e. Pemantauan kualitas dan kuantitas air serta operasi dan pemeliharaan infrastruktur dan sumber air alami yang ada pada Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan

7


7/112

5/21/2018


I.3.2 Isu Strategis Lokal I.3.2.1 Karakteristik Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan sebagai Wilayah Sungai Kepulauan a. Tidak adanya cekungan airmengandalkan tanah (CAT) sehingga seluruh Sungai Kepulauan Batam-Bintan sumber air yang Wilayah berasal dari air permukaan atau dari air hujan saja; b. Lapisan humus yang tipis pada lapisan tanah yang ada pada pulau-pulau di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan lahan/rencana konservasi lahan yang ada; c. Air hujan yang turun ke daratan di Wilayah Sungai Kepulauan BatamBintan sebagian besar akan terbuang ke laut jika tidak dibuatkan tampungan-tampungan semacam embung-embung maupun waduk yang berfungsi untuk menyimpan air pada waktu hujan/air melimpah; d. Temperatur yang cukup tinggi sehingga mengakibatkan evaporasi dari laut yang cukup tinggi dan dapat menghasilkan curah hujan yang cukup tinggi pula di WS Kepulauan Batam-Bintan ; e. Pasang naik air laut yang apabila bertepatan dengan turunnya hujan lebat dapat menyebabkan tergenangnya kawasan di sekitar muara sungai maupun kawasan di sekitar muara drainase; f. Rentan terjadi kekeringan jika tidak berhasil dalam melakukan konservasi lahan untuk daerah tangkapan air mengingat karakteristik tanah di Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan yang mudah hilang kesuburannya apabila terjadi pengupasan lapisan top soil.

I.3.2.2 Pemulihan Kawasan Hutan Lindung a. Perubahan fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan kelapa sawit maupun menjadi ladang/tegalan akan mengurangi tangkapan air dan dapat menyebabkan hilangnya lapisan humus dan tanah menjadi tandus setelah perkebunan/ladang tersebut ditinggalkan; b. Penetapan dan perlindungan sempadan dan daerah tangkapan air, antara lain dengan penerapan peraturan daerah yang berkaitan dengan konservasi lahan, pemagaran, dan peningkatan fungsi pengawasan terhadap keberlangsungan fungsi sempadan dan daerah tangkapan air.

I.3.2.3 Pemenuhan kebutuhan air baku untuk rumah tangga, industri yang lainnya I.3.2.4 dan Degradasi dasar sungai Degradasi dasar sungai di WS Kepulauan Batam-Bintan akibat dari kegiatan galian golongan C yang tidak terkendali sudah sangat menprihatinkan, sehingga perlu segera diatasi, mengingat bahaya yang mengancam keberlanjutan fungsi sarana dan prasarana SUMBER DAYA AIR sudah tampak pada saat ini

8


8/112

5/21/2018


I.3.2.5 Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dan fluktuatif akibat dominasi imigrasi penduduk a. Pertumbuhan penduduk di WS Kepulauan Batam-Bintan didominasi oleh adanya imigrasi salah satu dampak muncul karena adanya FTZ (Free Trade sebagai Zone ) dan transportasi yangyang mudah untuk menuju WS Kepulauan Batam-Bintan b. Pertumbuhan penduduk di WS Kepulauan Batam-Bintan mencapai lebih dari 10% (> 10%) untuk setiap tahunnya.

I.3.2.6 Budaya Melayu: Daya tarik wisata melalui budaya Melayu yang tetap dilestarikan dan dikembangkan dan akan memberi pengaruh dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SUMBER DAYA AIR yang ada.

I.3.2.7 Pertambangan bauksit galian golongan C Pertambangan bauksit galian golongan C perlu mendapat pengaturan dan pengawasan yang lebih baik agar tidak menimbulkan hal-hal negatif dalam pengelolaan SUMBER DAYA AIR di WS Kepulauan Batam-Bintan .

I.3.2.8 Pengelolaan waduk a. Kegiatan Operasional & Pemeliharaan (O & P) setiap waduk perlu selalu dilaksanakan agar tetap berfungsi dengan baik dan tujuan dari dibangunnya waduk-waduk tersebut dapat tercapai. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan O & P, melakukan perawatan rutin terhadap waduk dan bangunan-bangunan pelengkapnya, pemantauan sedimen dan pembuangan sedimen jika memungkinkan, dan lain-lain yang sekiranya diperlukan. b. Instrumentasi c. Kegiatan optimasi waduk juga perlu dilakukan guna peningkatan kinerja waduk, misalkan dengan mengurangi evaporasi dan kebocoran waduk, meningkatkan kualitas air yang dihasilkan, dan lain-lainnya.

9


9/112

5/21/2018


BAB II KONDISI PADA WILAYAH SUNGAI KEPULAUAN BATAM-BINTAN II.1 II.1.1

Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Sumber Daya Air Dan Peraturan Lainnya Yang Terkait

Peraturan Perundangan-udangan Terkait Pengelolaan Sumber Daya Air II.1.1.1 Status Wilayah Sungai Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional.

II.1.1.1.1 Landasan Pokok Landasan pokok yang digunakan dalam penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai adalah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Undang-Undang Sumber Daya Air) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (PP Pengelolaan Sumber Daya Air).

II.1.1.1.2 Landasan Terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan penyusunan Pedoman Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, meliputi:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-undang No.25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

9. Undang-undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. 10. Undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 11. Undang-undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 12. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 13. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai. 14. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendung. 15. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air & Pengendalian Pencemaran Air. 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum.No.20 Tahun 2006 tentang Irigasi. 18. Penyediaan Peraturan Pemerintah

10 http://slidepdf.com/reader/full/pola-psda-batam-bintan

10/112

5/21/2018


19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Nasional. 22. Wilayah Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah. 23. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2010 tentang Bendungan. 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air. 25. Peraturan Pemerintah No.04/PRT/M/2008 tentang Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai. 26. Peraturan Menteri PU Nomor 22/Prt/M/2009, tentang Pedoman Teknis Dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air. 27. Peraturan Menteri PU No.67/PRT/1993 tentang Panitia Tata Pengaturan Air Provinsi Daerah Tingkat I. 28. Peraturan Menteri PU No.49/PRT/1990 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air. 29. Peraturan Menteri PU No.63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai 30. Keputusan Menteri PU No.458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai Dalam Hubungan Dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

II.2

II.2.1

Kebijakan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya air di Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Batam-Bintan mengacu pada arah kebijakan nasional yang telah diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 2004/Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), yang meliputi; Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, Pengendalian Daya Rusak Air, Ketersediaan Data dan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran masyarakat.

II.2.1.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air Kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air dalam aspek konservasi sumber daya air yang terkait dalam pengelolaan WS Kepulauan Batam – Bintan adalah: a.

b. c. d. e. f.

Mengupayakan selalu tersedianya air dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Melestarikan sumber-sumber air dengan memperhatikan kearifan lokal/adat istiadat setempat. Melindungi sumber air dengan lebih mengutamakan kegiatan rekayasa sosial, peraturan perundang-undangan, monitoring kualitas air dan kegiatan vegetatif. Mengembangkan budaya pemanfaatan air yang efisien. Mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang berada pada sumber sumber air. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi SDA.


11/112

5/21/2018


II.2.1.2 Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air Arahan Strategis Pola Pengelolaan Sumber Daya air pada aspek Pendayagunaan SDA sebagai berikut: a. Mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secara berkelanjutan. b. Mengupayakan penyediaan air untuk berbagai kepentingan secara proporsional dan berkelanjutan. c. Mengupayakan penataan sumber air secara layak. d. Memanfaatkan sumber daya air dan prasarananya sebagai media/materi sesuai prinsip penghematan penggunaan, ketertiban dan keadilan, ketepatan penggunaan, keberlanjutan penggunaan, dan saling menunjang antara sumber air dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan. e. Meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, dan atau peningkatan ketersediaan dan kualitas air. f. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dengan prinsip meningkatkan efisiensi alokasi dan distribusi kemanfaatan sumber air.

II.2.1.3 Aspek Pengendalian Daya Rusak Air Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Daya rusak air dapat berupa banjir, kekeringan, erosi dan sedimentasi, longsoran tanah, amblesan tanah, perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air, terancamnya kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa, dan/atau wabah penyakit. Pemerintah dan masyarakat perlu melakukan upaya-upaya peningkatan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana, pemulihan fungsi sarana dan prasarana berkaitan dengan daya rusak air, baik yang bersifat upaya pencegahan sebelum terjadi bencana, upaya penanggulangan pada saat terjadi bencana maupun upaya pemulihan akibat bencana. Arahan strategis Pengendalian Daya Rusak Air adalah: a. Mengupayakan keberlangsungan aktifitas masyarakat dan terlindungnya sarana dan prasarana pendukung aktifitas masyarakat.

b. sistempenanggulangan pencegahan bencana akibat daya rusak air. c. Mengupayakan Meningkatkan sistem bencana. d. Memulihkan fungsi sarana dan prasarana guna pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. e. Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan daya rusak air.

II.2.1.4 Aspek Peran Serta Masyarakat Untuk terselenggaranya tata pengaturan air yang baik, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara melembaga sampai pada tingkat wilayah sungai termasuk didalamnya perencanaan pengembangan sumber daya air.


12/112

5/21/2018


Keanekaragaman dinamika masyarakat di Pulau Batam-Bintan perlu dijadikan sebagai potensi kekuatan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Setiap tahapan dalam proses pembangunan perlu melibatkan masyarakat dan mereka mendapat kesempatan untuk mengutarakan kepentingan dan kebutuhannya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air di Pulau Batam-Bintan. Arahan strategis dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat adalah: a. Pemberdayaan dan Peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, sempadan sungai, bendungan dan mata air. b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan kehutanan, perkebunan, Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan (IUPHH). c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (LH). d. Penataan hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan SDA dan LH. e. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pengelola SDA WS yang secara struktural berada di bawah Pemerintah Pusat atau Dinas Pekerjaan Umum (atau dengan nama lain) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan SDA wilayah sungai yang bersangkutan. f. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparat dinas teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SDA dan kehutanan. g. Pembentukan Dewan SDA Provinsi/Kab./Kota dan Dewan SDA wilayah sungai sebagai wadah koordinasi antar stakeholder .

II.2.1.5 Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelengarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai dengan kewenangannya. Informasi sumber daya air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. Arahan strategis dalam pengelolaan sistem informasi sumber daya air adalah: a. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air harus dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai instansi. b. Sistem informasi sumber daya air memelihara dan meng-updating data dan informasi hidrologi, hidrometeorologi, kebijakan sumber daya air, sarana dan prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, kualitas lingkungan sumber air dan sekitarnya serta data dan informasi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air khususnya data dan informasi hidrologi wilayah sungai perlu diinformasikan secara berkala ke tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.


13/112

5/21/2018


II.2.2

Kebijakan Pemerintah yang Terkait dengan Sumber Daya Air di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota II.2.2.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air a.

Provinsi Kepulauan Riau

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya buatan yang merupakan modal dasar untuk pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pemantapan kawasan lindung di Provinsi Kepulauan Riau adalah mengurangi resiko kerusakan lingkungan hidup dan kehidupan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan, sedangkan sasarannya adalah: Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air dan iklim;  Mempertahankan keaneka-ragaman flora, fauna dan tipe ekosistem, serta  keunikan alam; Menyediakan dan mempersiapkan lingkungan hidup (habitat) untuk suku suku terasing; Mempertahankan kawasan lindung minimal 30% dari luas pulau sesuai  dengan karakteristik pulau; Mempertahankan dan melestarikan keberadaan hutan mangrove.  Arahan kebijakan pemantapan kawasan lindung adalah:   

Bagian kawasan dengan fungsi sebagai suaka harus dilindungi. Di dalam kawasan tersebut tidak boleh ada kegiatan lain, kecuali kegiatan untuk menjaga fungsi kawasan tersebut. Kawasan lindung setempat meliputi sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan waduk/kolong, dan kawasan dengan faktor kawasan pembatas lereng/ketinggian dimanfaatkan dengan tanaman tahunan yang berfungsi untuk reboisasi.

Berdasarkan proses padu serasi kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau, diusulkan beberapa kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung ( Tabel 2.1), yaitu:

Tabel 2.1 Daftar Hutan Lindung Provinsi Kepulauan Riau No. 1 2

Hutan Lindung, HL Pulau Karimun Kecil G. Jantan-Betina

Luas (Ha) 380.39 1.584.42

No. 21 22

Hutan Lindung, HL Dapur Bukit Kucing

Luas (Ha) 12 294.80 54.40

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pulau Panjang Combol Pulau Pulau Durian Nongsa I Nongsa II Duriangkang Bukit Dangas Sei. Harapan Bukit Tiban Sei. Ladi Batu Ampar II Tanjung Piayu + Bagan Tembesi Lelai Telaga Punggur Tiban Utara

1.978.80 463.30 1.366.30 365.90 251.60 3.511.00 174.60 709.40 1.830.00 48.95 60.71 559.00 2.119.00 279.20 366.10 19.27

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Sei. Pulai Bintan Kecil Bintan Besar Gunung Langkuas Gunung Kijang Sungai Pulai Sei. Jago Bukit Siolong + Usulan Baru G. Lanjut G. Muncung G. Daik Bukit Tunggal P. Jemaja P. Siantan G. Ranai G. Bedung (Koreksi 4.720 Ha)

562.75 308.00 280.00 1.071.80 760.00 249.75 1.629.60 6.698.72 4,896.33 2,684.06 19.552.03 337.57 2.495.78 3.453.76 2.654.40 5.263.62

19 20

Galang Tanjung Uncang

39

G. Sekunyam Jumlah

36.71

4.988.05 75,029.02

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2028


14/112

5/21/2018

b.


Kota Batam

Konsepsi pengembangan kawasan lindung di Kota Batam yang dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 bertujuan untuk menjaga alam pulau-pulau kecil yang adakelestarian di wilayah dan Kotakeseimbangan Batam dengan luasterutama kurang pada dari 10 Ha serta pada kawasan tertentu yang mempunyai fungsi khusus berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, diantaranya: 



   

c.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawaasan bawahannya, yang merupakan kawasan lindung sebagai daerah pengaturan tata air, pencegah banjir dan erosi, serta untuk memelihara kesuburan tanah. Kawasan perlindungan setempat, yang berupa jalur pengaman (sempadan) pantai, sempadan sungai, sempadan danau (waduk), sempadan mata air, serta pada hutan bakau yang keberadaannya tetap dipertahankan guna menjaga kelestarian pantai, sungai, danau/waduk, mata air, dan habitat/ekosistem yang ada di hutan bakau. Kawasan pelestarian alam, yang merupakan hutan wisata alam sebagai sumber hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Kawasan cagar budaya, yang merupakan situs/kawasan peninggalan sejarah dan budaya setempat serta perkampungan tua. Kawasan rawan bencana, yang merupakan daerah bencana yang ditimbulkan sebagai akibat adanya jalur-jalur sesar di Pulau Rempang. Ruang hijau kota, merupakan kawasan tutupan hijau, berupa hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, taman lingkungan, zona penyangga hijau kota (buffer zone ), dan ruang terbuka hijau lainnya.

Kabupaten Bintan

Kawasan lindung di Pulau Bintan dikembangkan dengan suatu konsepsi dengan tujuan untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam terutama pada pulaupulau kecil yang ada di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dengan luas kurang dari 10 Ha serta pada kawasan tertentu yang mempunyai fungsi khusus berdasarkan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung diantaranya: 

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yang merupakan kawasan lindung sebagai daerah pengaturan tata air, pencegah

banjir dan erosi , serta untuk memelihara kesuburan tanah Kawasan perlindungan setempat, yang berupa jalur pengaman pantai, sempadan sungai, sempadandanau (waduk), sempadan mata air, serta pada hutan bakau yang keberadaannya tetap dipertahankan guna menjaga kelestarian pantai, sungai, danau/waduk, mata air dan habitat/ekonsistem yang ada di hutan bakau  Kawasan pelestarian alam, yang merupakan hutan wisata alam sebagai sumber hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata  Kawasan cagar budaya yang merupakan situs/kawasan peninggalan sejarah dan budaya Ruang hijau kota, merupakan kawasan tutupan hijau, berupa hutan kota,  

jalur tamanterbuka kota, taman lingkungan, zona penyangga hijau kota (bufferhijau zone )kota, dan ruang hijau lainnya


15/112

5/21/2018


Berdasarkan ketentuan tersebut, maka arahan kawasan huatan lindung di Kabupaten Bintan meliputi kawasan lindung darat dan kawasan lindung lautan.

c.1. Kawasan Lindung Wilayah Daratan Kawasan lindung darat air, meliputi kawasan hutan lindung, kawasan pengembangan sumberdaya dan kawasan lindung setempat. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Bintan mencakup hutan yang berlokasi di DAS Jago, hutan di Gunung Bintan Kecil, hutan di DAS Pulai, hutan di Gunung Kijang dan hutan di Gunung lengkuas. Kawasan pengembangan sumber daya air meliputi kawasan untuk meresapkan air hujan dengan kemampuan tinggi yang merupakan tempat pengisian air bumi (aquifer), yakni terdapat di sebagian wilayah Bintan Timur dan kawasan pengembangan sumber air (KPSA). Berdasarkan hasil overlaping antara kecenderungan perkembangan wilayah, proyeksi kebutuhan air bersih, serta kapasitas wilayah yang optimal dalam menyerap air permukaan, maka untuk wilayah KPSA yang semula memiliki luas 370 km 2 (SK Gubernur Riau Nomor KPTS.516/VIII/1992 tentang Penunjukan Lima DAS yaitu DAS Jago, Ekang Anculai, Bintan, Kangboi, dan Kawal seluas 370 Km2 sebagai hutan lindung), berkurang menjadi 125,87 Km 2, dengan konsentrasi lahan yang ada tetap mempertahankan fungsi yang diemban oleh kelima DAS tersebut.

c.2. Kawasan Lindung Wilayah Pesisir dan Kelautan Kabupaten Bintan secara geografis merupakan wilayah kepulauan yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan yang cukup luas. Kewenangan pengelolaan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, belum secara implisit mampu

menjelaskan tata cara penentuan batas-batas wilayah pengelolaan laut antara wilayah kepulauan dengan wilayah yang hanya memiliki sebagian lautnya, sehingga dalam penyusunan rencana ini masih didasarkan pada batas wilayah administrasi Kabupaten Bintan. Ruang wilayah pesisir dan laut Kabupaten Bintan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan beragam, sehingga menempatkan sektor kelautan sebagai sektor unggulan pada masa datang. Untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia, perlu diatur dan diarahkan secara bijaksana dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, agar potensi yang ada tetap terjaga. Alokasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan kelautan akan dirumuskan secara terintegrasi dan terpadu dengan menempatkan wilayah daratan, pesisir, dan laut dalam satu kesatuan ekosistem yang saling terkait. Potensi-potensi yang terdapat di wilayah pesisir dan laut perlu diatur pemanfaatannya, yang antara lain berupa hutan bakau (mangrove), terumbu karang, padang lamun, rumput laut, pariwisata, habitat dugong, penyu, lumba-lumba, kerapu, kerang dan pulaupulau kecil.

Kawasan pulau-pulau kecil yang memiliki luas kurang dari 100 Ha disarankan untuk tidak dikembangkan, namun diarahkan sebagai area konservasi. Sesuai azas biogeografi kepulauan, pengembangan kegiatan budidaya di pulau-pulau kecil akan sangat mengganggu kestabilan ekosistem, yang pada gilirannya dapat menyebabkan biodiversitas di pulau tersebut semakin terancam.


16/112

5/21/2018

d.


Kota Tanjungpinang (RTRW 2010-2030)

Kawasan hutan lindung di wilayah Kota Tanjungpinang ditetapkan di kawasan hutan yang mempunyai kemiringan lahan di atas 40%, yaitu sebagai berikut:  

Hutan Lindung Sungai Pulai berdasarkan SK Gubernur Nomor 13/1/74 (16-174) dan SK Menhut Nomor 670/XI/1978 (1-11-1978) seluas 751,8 Ha. Hutan Lindung Bukit Kucing berdasarkan SK Gubernur Nomor 13/1/1974 (16-1-1974) dan SK Menhut Nomor 670/XI/1978 (1-11-1980) seluas 54,4 Ha.

Di wilayah Kota Tanjungpinang penyebaran kawasan perlindungan setempat adalah sebagai berikut: Sungai Jang, Sungai Nibung Angus, Sungai Jago, Sungai Timun, Sungai Ladi, Sungai Terusan dan Sungai Dompak. Sedangkan untuk perlindungan setempat waduk/danau adalah di Danau Sungai Pulai dan mata air di Senggarang, serta garis sempadan di sepanjang garis pantai yang ada. Selain itu, kawasan perlindungan setempat yang dikembangkan di Kota Tanjungpinang adalah ruang terbuka hijau yang berupa hutan kota (Bukit Manuk), zona penyangga hutan lindung, taman kota, dan sebagainya. Kondisi geografis Kota Tanjungpinang yang merupakan wilayah pesisir dan laut di Kota Tanjungpinang dengan segala keanekaragaman sumberdaya lautnya perlu dijaga sedemikian rupa demi keberlangsungan hingga jangka waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, sejalan dengan arahan pola ruang Provinsi Kepulauan Riau, di Kota Tanjungpinang ditetapkan Taman Laut Daerah Pulau Penyengat. Kawasan cagar budaya yang ditetapkan di Kota Tanjungpinang adalah Pulau Penyengat di Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kota Piring di Kecamatan Tanjungpinang Timur.

II.2.2.2 Pendayagunaan Sumber Daya Air a.

Provinsi Kepulauan Riau

Kawasan budidaya merupakan kawasan daratan yang berpotensi untuk dikembangkan baik untuk kepentingan usaha produksi maupun pemukiman penduduk dan sangat terkait dengan aspek pendayagunaan sumber daya air.

a.1. Kawasan Hutan Produksi Arahan kebijakan untuk ruang kawasan hutan produksi terbatas adalah pengusahaan hutan produksi melalui pemberian izin HPH dengan menerapkan pola tebang pilih dan tanam kembali. Areal hutan produksi di Provinsi Kepulauan Riau direncanakan sekitar 138.878 Ha yang tersebar paling luas di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.

a.2. Kawasan Pertanian Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, holtikultira dan perternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanamana Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang direncanakan seluas sekitar 124.292 Ha, dengan luas lahan terluas dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan.


17/112

5/21/2018


Kawasan Budidaya Tanaman Pangan: Sub sektor tanaman pangan terdiri dari tanaman padi sawah/ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Komoditas pertanian yang dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan komoditas pertanian yang terdiri dari komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Kawasan Budidaya Peternakan: Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Berdasarkan morfologi dan ukuran ternak, maka ternak besar (sapi dan kerbau) dikembangkan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) diarahkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Sedangkan ternak unggas diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

a.3. Kawasan Perkebunan Kawasan perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau direncanakan seluas sekitar 143.374 Ha dengan luasan terbesar di Kabupaten Lingga.

a.4. Kawasan Perikanan Dalam rangka pengembangan potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan konsep pengembangan yang tersistem, dan dijabarkan secara spasial sebagai berikut:      

Kawasan perikanan tangkap: semua perikanan laut di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan pelabuhan perikanan: Ranai, Tarempa, Karimun, Batam, Senayang, Bintan Timur. Kawasan budidaya laut: Kepulauan Anambas, Natuna, Lingga, Bintan, Karimun, Batam, dan Tanjungpinang. Pengolahan perikanan (Pabrik Pengolahan Perikanan): Kepulauan Anambas, Natuna, Lingga, Bintan, Karimun, dan Batam. Pusat distribusi hasil perikanan dan pelabuhan ekspor: Batam, Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, dan Natuna. Pelabuhan utama pengawasan perikanan: Kepulauan Anambas.

Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 17.000 ha dan budidaya air tawar yang dapat dikembangkan baik di Bintan, Lingga, Natuna, Kepulauan Anambas dan Karimun.

a.5. Kawasan Pertambangan


18/112

5/21/2018


Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

a.6. Kawasan Perindustrian Industri yang dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau adalah industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industry kreatif, dan industri kreatif tertentu, serta industri kecil dan menengah tertentu. Kawasan industri yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Kepualaun Riau tersebut sesuai dengan kompetensi inti daerah. Dengan total luas sekitar 39.816 Ha yang tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

a.7. Kawasan Pariwisata Arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 6 (enam) Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata, yang terdiri dari: 1. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata A (Kota Batam) pengembangannya diarahkan untuk pengembangan wisata konferensi/Meeting , Incentive , Conferrence , Exhebition (Kawasan Nagoya), wisata belanja (Kawasan Nagoya, Jodoh, Batu Aji, Batam Centre, Muka Kuning), wisata terpadu (Kawasan Batu Ampar), wisata bahari (Kawasan Pulau Abang, Pulau Segayang, Kawasan Nongsa), wisata sejarah/budaya (Camp Pengusngsian Vietnam Pulau Galang), ekowisata (Kawasan Nongsa) dan wisata minat khusus (Kawasan Pulau Abang). 2. Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata B (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan), pengembangannya diarahkan pada: 







Kota Tanjungpinang diarahkan untuk pengembangan wisata budaya/sejarah/religi (Kawasan Pulau Penyengat, Kota Piring, Kawasan Kota Rebah) dan wisata belanja. Kabupaten Bintan diarahkan untuk pengembangan wisata terpadu (Kawasan Lagoi), ekowisata (Kawasan Gunung Bintan) wisata religi/sejarah (Kawasan Kota Kara dan Bukit Batu) wisata bahari (Kawasan Lagoi, Kawasan Sakera Lagoi, Tanjung Uban, Trikora) dan wisata minat khusus (Kawasan Pulau Nikoi Kawasan dan sekitarnya). Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata C (Kabupaten Karimun), pengembangannya diarahkan untuk pengembangan wisata budaya (Kawasan Makam Datok Badang, Cagar Budaya Makam Moyang Seraga, Mesjid Jami‟ Pulau Buru, situs Batu Tulis), wisata bahari (Pantai Pongkar, Pelawan, Pantai Lubuk Tanjung Batu, Pantai Berangan dan Telunas di Moro). Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata D (Kabupaten Lingga), pengembangannya diarahkan pada pengembangan wisata budaya dan sejarah (Kawasan Istana Damnah, Makam Merah, Kawasan Bukit Cening, Kawasan Bilik 44, Kawasan Mesjid Sultan Lingga), pengembangan wisata minat khusus (Kawasan Pulau Benan dan Kawasan Pulau Penaah) serta ekowisata (Desa Resun).


19/112

5/21/2018






Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata E (Kabupaten Natuna), pengembangannya diarahkan pada pengembangan wisata bahari (Kawasan Kecamatan Pulau Tiga dan Kawasan Pantai Tanjung), wisata budaya (Kawasan Keramat Binjai, Komplek Makam Segeram, Rumah Peradilan/Rumah Orang Kaya Suan, Rumah Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, Benteng Kawasan Pertahanan Portugis dan Jepang) serta wisata minat khusus (Kawasan Pulau Tiga). Unit Pengembangan Wilayah Pariwisata F (Kabupaten Kepulauan Anambas), pengembangannya diarahkan pada pengembangan wisata bahari dan wisata minat khusus (Kawasan Pulau Bawah, Pulau Penjalin, Pulau Kelong dan Pulau Semut, Pulau Berhala dan Tukong Atap).

Unit Pengembangan Wilayah A (Kota Batam) terbagi menjadi 3 Unit Kawasan Wisata (UKW), yaitu:  



Unit Kawasan Wisata Pulau Batam, memiliki fungsi utama sebagai wisata konferensi dan wisata belanja dan menjadi pusat pengembangan UPWP A. Unit Kawasan Wisata Setokok, Rempang, Galang, Galang Baru, memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan kegiatan wisata bahari, sejarah dan agrowisata yang merupakan pelengkap dan pendukung Unit Kawasan Wisata Pulau Batam. Unit Kawasan Wisata Bulang Lintang, Belakang Padang, memiliki fungsi utama sebagai pengembangan kegiatan wisata bahari, wisata pulau, wisata sejarah, agrowisata, terpadu dan wisata minat khusus yang merupakan pelengkap dan pendukung Unit Kawasan Wisata Pulau Batam.

Unit Pengembangan Wilayah B (Pulau Bintan) meliputi wilayah Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan, yang terbagi menjadi 3 Unit Kawasan Wisata (UKW), yaitu: 





Unit Kawasan Wisata Kota Tanjungpinang, memiliki fungsi utama sebagai wisata salah satu pintu gerbang dan pusat transit wisatawan di wilayah Pulau Bintan dengan wisata penunjang adalah wisata belanja. Unit Kawasan Wisata Pulau Penyengat, memiliki fungsi utama sebagai wisata sejarah dan budaya yang merupakan salah satu obyek wisata andalan di UPWP B. Unit Kawasan Wisata Bintan, memiliki fungsi utama sebagai pengembangan wisata terpadu (Lagoi, sepanjang Trikora, Sakera, serta Kuala Sempang) dan kawasan pulau-pulau di sekitarnya dengan kegiatan wisata pendukungnya adalah ekowisata, wisata pantai serta agrowisata.

Unit Pengembangan Wilayah C (Kabupaten Karimun) meliputi wilayah Kabupaten Karimun, yang terbagi menjadi 5 Unit Kawasan Wisata (UKW), yaitu: 



Unit Kawasan Wisata Karimun Utara, memiliki fungsi utama untuk pengembangan wisata bahari dengan kegiatan wisata pendukungnya wisata sejarah, wisata alam pegunungan (yakni wisata pantai pongkar, wisata pantai pelawan, wisata air terjun pongkar, wisata gunung jantan betina, dan wisata gunung karimun anak). Unit Kawasan Wisata Karimun Selatan, memiliki fungsi utama sebagai pintu masuk wisatawan pusattransit wisatawan dengan kegiatan wisata penunjangnya adalahserta wisata hiburan, belanja dan kuliner.


20/112

5/21/2018








Unit Kawasan Wisata Pulau Papan (Pulau Buru) di Kecamatan Buru, memiliki fungsi utama adalah wisata bahari dan wisata penunjangnya adalah wisata pemandian sumber air panas Pulau Buru, wisata sejarah yakni wisata makam Badang Buru dan wisata minat khusus. Unit Kawasan Wisata Kundur, memiliki fungsi utama adalah wisata bahari (yakni wisata sawang) pantai gading, wisatapenunjangnya pantai lubuk,adalah wisatawisata batu sejarah limau, dan wisata pantai serta wisata dan agro wisata. Unit Kawasan Wisata Moro, memiliki fungsi utama adalah wisata bahari dan wisata penunjangnya adalah wisata religi, sejarah serta wisata minat khusus.

Unit Pengembangan Wilayah D (Kabupaten Lingga) meliputi wilayah Kabupaten Lingga, yang terbagi menjadi 3 Unit Kawasan Wisata (UKW), yaitu: 





Unit Kawasan Wisata Lingga, memiliki fungsi utama untuk wisata sejarah dan agro wisata dengan wisata pendukungnya adalah wisata alam pegunungan dan wisata bahari. Unit Kawasan Wisata Singkep, memiliki fungsi utama sebagai pintu masuk wisatawan serta pusat transit wisatawan dengan kegiatan wisata adalah wisata alam dan wisata bahari. Unit Kawasan Wisata Senayang, memiliki fungsi utama adalah wisata bahari.

Unit Pengembangan Wilayah E (Kabupaten Natuna) meliputi wilayah Kabupaten Natuna, yang terbagi menjadi 1 Unit Kawasan Wisata (UKW), yaitu Unit Kawasan Wisata Bunguran, unit kawasan wisata ini terdiri dari Tanjung, Serasan, Subi, Midai, Pulau Laut dan Pulau Panjang. Kawasan ini memiliki fungsi utama untuk wisata bahari dengan wisata pelengkapnya berupa wisata alam pegunungan dan wisata minat khusus, serta merupakan pintu masuk dan transit wisatawan. Unit Pengembangan Wilayah F (Kabupaten Kepulauan Anambas) meliputi wilayah Kabupaten Anambas, yang terbagi menjadi 1 Unit Kawasan Wisata (UKW), yaitu Unit Kawasan Wisata Kepulauan Anambas, unit kawasan wisata ini terdiri dari Palmatak, Siantan, Jemaja, memiliki fungsi utama untuk wisata bahari (laut dan dasar laut) serta pulau-pulau sekitar seperti: Pulau Bawah, Pulau Durai, Pulau Penjalin dan Pulau Dikar.

a.8. Kawasan Permukiman Lahan siap bangun bagi pengembangan rumah perorangan perlu dikendalikan dari waktu kewaktu, hal ini mengingat keterbatasan lahan yang tidak mencukupi jika semua kawasan dibangun untuk perumahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Hingga tahun 2028, alokasi ruang bagi kawasan permukiman direncanakan seluas lebih kurang 112.190 Ha. Orientasi pengembangan perumahan khususnya di kawasan perkotaan dan cepat tumbuh diarahkan bagi “rumah tumbuh” atau vertikal. Dengan demikian akan mengurangi tekanan bagi penyempitan lahan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.2. Proyeksi Jumlah Hunian Yang Dibutuhkan Untuk Permukiman di Provinsi Kepulauan Riau. No 1 2

Kabupaten Karimun Bintan

2013 55.082 33.380

2018 67.760 44.547

2023 83.356 59.450

2028 102.541 79.340


21/112

5/21/2018


No 3 4 5 6 7

Kabupaten 2013 2018 Natuna 13.237 14.780 Lingga 19.021 21.512 Kep. Anambas 7.079 7.724 Batam 188.140 239.966 Tanjungpinang 41.933 48.111 Jumlah 357.868 444.397 Sumber: RTRW Provinsi Kabupaten Bintan Tahun 2007-2017

2023 17.247 25.556 8.727 306.069 55.199 555.602

2028 19.258 28.903 9.522 390.380 63.331 693.273

a.9. Kawasan Lainnya Bila dilihat dari aspek lokasi geografisnya, hampir seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan kawasan pertahanan dan keamanan, karena letaknya yang berbatasan dengan negara tetangga. Meskipun kawasan pertahanan tersebut dititikberatkan pada 19 pulau terdepan daerah perbatasan, pada tiap-tiap kabupaten/kota terdapat pusat-pusat pertahanan berupa instalasi militer maupun daerah latihan militersebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Pusat Pertahanan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten/Kota Kota Tanjungpinang

Kegiatan/Pusat Pertahanan • Instalasi Militer Lantamal IV • Instalasi Militer Korem – 033 WP • Instalasi Militer KODIM – 0315 • Instalasi Militer Kantor Lanud Kota Batam • Guskamla Armabar • Instalasi Militer KODIM – 0316 • Instalasi Militer Lanal Batam • Daerah Latihan Militer Kabupaten Bintan • Instalasi Militer Mentigi, Tanjung Uban • Instalasi Militer Satrad Kabupaten Karimun • Instalasi Militer KODIM • Instalasi Militer Lanal Tanjungbalai Karimun Kabupaten Lingga • Instalasi Militer Lanal Dabo Singkep • Daerah Latihan Militer Kabupaten Natuna • Instalasi Militer KODIM • Instalasi Militer Lanal Ranai • Instalasi Militer Rencana AWR Ranai • Instalasi Militer Lapangan Udara Ranai • Daerah Latihan Militer Sumber: RTRW Provinsi Kabupaten Bintan Tahun 2007-2017

b. Kota Batam b.1. Konsepsi Pengembangan Kawasan Budidaya Perkotaan Konsepsi pengembangan kawasan budidaya perkotaan di Kota Batam, meliputi: 

Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Batam

Pengembangan kawasan pusat pemerintahan dan perkantoran yang ada di Kota Batam diarahkan di Batam Center dan didukung kawasan pemerintahan lainnya yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, dengan skala pelayanan kota dan regional.oleh Lokasi pusat pemerintahan yang berada dan di saling Kota terintegrasi Batam ini dihubungkan jaringan jalan utama kota yang berhirarki dengan bagian wilayah kotanya, sehingga mudah dijangkau dari seluruh bagian wilayah kotanya. 

Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa

Kegiatan perdangan dan jasa yang akan dikembangkan di Kota Batam berupa perdagangan produk-produk industri dengan kualitas barang bertaraf internasional, yang akan dipusatkan di Nagoya-Jodoh. Ini dikarenakan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada di Nagoya-Jodoh saat ini sudah berkembang secara alami dan membentuk pusat kegiatan komersial dengan skala pelayanan regional/nasional bahkan internasional. Untuk memenuhi tuntutan sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang bertaraf internasional agar dapat dijadikan


22/112

5/21/2018


sebagai alternatif kegiatan serupa yang ada di Singapura, maka peran pusat perdagangan dan jasa yang ada saat ini harus ditingkatkan kualitas dan fungsi pelayanannya serta didukung oleh kebijaksanaan yang menetapkan Kota Batam sebagai pusat kegiatan perdagangan bebas. Selain itu kegiatan perdagangan dan jasa ini dikembangkan pula di Batam Center yang diintegrasikan dengan kegiatan perkantoran. Jenisterutama produk yang yang dihasilkan diperdagangkan di kawasan ini didiprioritaskan pada produk lokal, oleh industri yang ada Kota Batam. 

Pengembangan Kawasan Industri

Kegiatan industri yang akan dikembangkan di Kota Batam berupa kegiatan marine industry , industri ringan hingga industri berat yang menggunakan teknologi madya-tinggi, tidak berpolusi dan sedikit membutuhkan air. Pengembangan kegiatan industri di Kota Batam berupa kawasan industri, akan dipusatkan di Pulau Batam dan beberapa lokasi di Pulau Rempang-Galang, diantaranya di Batam Center, Kabil, Batu Ampar, Sekupang, Tanjung Uncang-Sagulung, Muka Kuning, Sembulang-Pulau Rempang dan di kawasan industri Pulau Janda Berhias. Pengembangan kawasan industri ini nantinya akan dikelompokkan sesuai jenis dan luasan industrinya ke dalam satu lokasi pada setiap kawasan industri yang akan dikembangkan. Untuk pengembangan kawasan industri di Batam Center diarahkan pada kegiatan clean industry dan industri perakitan (asembling ) dengan persyaratan tidak menimbulkan polusi dan menggunakan bahan baku dari produk yang dihasilkan kegiatan industri yang ada di Kota Batam. Sedangkan pengembangan industri di Pulau Rempang diarahkan pada jenis industri hight tech yang ramah lingkungan. Secara umum, kriteria jenis industri yang akan dikembangkan di Kota Batam, diantaranya berupa:   





Industri padat modal yang menggunakan teknologi madya-tinggi Industri yang tidak membutuhkan banyak air dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan (non industri polutif) Industri yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kota Batam dan wilayah sekitarnya sebagai bahan baku, sehingga dapat mempercepat proses pengembangan wilayah sekitarnya dan daerah hinterland -nya Industri yang mempunyai potensi pasar dan mempunyai daya saing tinggi, baik jenis industri yang memanfaatkan teknalogi tinggi maupun yang padat tenaga kerja Industri kecil dan menengah yang dikelola oleh masyarakat setempat, baik berupa industri kerajinan maupun industri makanan khas setempat.

Agar kegiatan industri yang akan dikembangkan ini dapat memberi manfaat terhadap masyarakat setempat serta berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaan dan peningkatan ketrampilan bagi masyarakat setempat yang berminat bekerja di sektor ini, meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta usaha untuk meningkatkan penguasaan teknologi, baik melalui transfer teknologi atau melalui peningkatan kemampuan terhadap teknologi yang digunakan. Selain itu, untuk menunjang pengembangan kegiatan industri perlu pula ditunjang kelengkapan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti pelabuhan barang untuk kegiatan ekspor-impor, peningkatan aksessibilitas yang baik, serta suplai air, listrik dan telekomunikasi yang memadai. 

Pengembangan Kawasan Pariwisata


23/112

5/21/2018


Kegiatan pariwisata yang akan dikembangkan di Kota Batam dititikberatkan pada kegiatan wisata budaya dan wisata bahari, dengan target market tidak hanya penduduk Kota Batam dan sekitarnya saja tetapi juga untuk menarik minat wisatawan manca negara berkunjung di kota ini. Kawasan yang akan dikembangkan sebagai pusat kegiatan wisata terbagi atas 4 Satuan Wilayah Pengembangan yaitu Satuan Wilayah Pengembangan PariwisataSatu Pulau Batam, SatuanPariwisata, Wilayah Pengembangan Pariwisata Sekitar Jembatan – Rempang – Galang – Galang Baru, Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Belakang Padang, Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Bulang Untuk memenuhi tuntutan sebagai pusat kegiatan wisata yang bertaraf nasional bahkan internasional, maka perlu didukung oleh pengembangan sarana akomodasi yang memadai melalui peningkatan kualitas dan kuantitas serta fungsi pelayanannya. 

Pengembangan Kawasan Permukiman

Pada prinsipnya pengembangan kegiatan permukiman dapat dialokasikan pada lahan-lahan yang kurang produktif, baik oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan. Konsepsi pengembangan kegiatan permukiman ini dilakukan dengan konsepsi “neighborhood unit ” yang dilengkapi dengan sarana pelayanan umum dan prasarana kotanya. Strategi pengembangan kegiatan permukiman ini diprioritaskan pada pengembangan secara intensif (vertikal), dikarenakan lahan yang tersedia di Kota Batam sangat terbatas. Selain itu pola pengembangan kegiatan permukiman ini harus saling terintegrasi antara permukiman baru yang akan dikembangkan dengan permukiman penduduk yang sudah ada, sehingga tercipta keserasian dan dapat dihindari tumbuhnya kerawanan sosial akibat adanya kesenjangan. Khusus untuk pengembangan kawasan permukiman di Batam Center diarahkan pada perumahan berkepadatan rendah.

b.2. Konsepsi Pengembangan Kawasan Budidaya Perdesaan Konsepsi Pengembangan kawasan budidaya perdesaan di Kota Batam, terbagi atas: a. Pengembangan Kegiatan Terbangun Di Perdesaan (Perkampungan) Kegiatan ini merupakan kegiatan terbangun yang ada di pedesaan umumnya berupa perkampungan penduduk asli yang sudah lama mendiami kawasan tersebut atau perkampungan nelayan di pulau-pulau yang penduduknya hidup di laut. Aktivitas kegiatan penduduk pedesaan ini sebagian besar berciri khas pada kegiatan pedesaan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. b. Pengembangan Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan diarahkan pada lahan-lahan produktif yang ada di Kota Batam serta di pulaupulau kecil sekitar Wilayah Barelang dan di wilayah pesisir yang ditikberatkan pada pengembangan kegiatan budidaya perikanan laut. Adapun jenis kegiatan yang dikembangkan berupa komoditi buah-buahan, palawija, peternakan serta rumput laut dan perikanan laut.

b.3. Konsepsi Kawasan Pengembangan Pantai


24/112

5/21/2018


Kawasan Pengembangan Pantai merupakan kawasan pesisir di Kota Batam diukur dari garis pantai saat pasang tertinggi ke arah laut yang ditetapkan untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan melalui reklamasi pantai. Konsepsi pengembangan kawasan pantai merupakan suatu upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu mangrovekawasan dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam ekosistem daratan. estuaria, Pengembangan pantai hasil reklamasi harus memperhatikan keberadaan Perkampungan-perkampungan Tua, keselarasannya dengan peruntukan di kawasan pantai semula, serta keselarasannya dengan peruntukan blok-blok reklamasi di sekelilingnya. Kegiatan pengembangan kawasan pantai yang mengubah ekosistem dan lingkungan perairan laut harus didahului dengan studi yang mendalam dan dilengkapi dengan Amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek positif dari pengembangan kawasan pantai antara lain pertambahan lahan, penataan bagian-bagian ruang kota, berkembangnya pusat kegiatan bisnis dan permukiman, serta pengaturan kembali sistem transportasi perkotaan yang saling terpadu. Kegiatan tersebut juga akan membuka peluang usaha baru dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Disamping aspek positif juga akan menimbulkan dampak negatif baik langsung atau tak langsung, seperti terjadinya relokasi permukiman khususnya masyarakat pantai, sebagai akibat penataan kota, perubahan kehidupan sosial dan ekonomi serta perubahan lingkungan. Dalam kegiatan pengembangan kawasan perlu dipertimbangkan bahan baku urugan yang akan dipergunakan apakah berasal dari daratan atau laut atau akan diurug dengan sistem „ landfill’ dengan memperhatikan material landfill tersebut untuk menjaga kontaminasi dikemudian hari. Untuk kawasan yang secara alamiah merupakan muara sungai perlu tetap dikembangkan hutan bakau sebagai kawasan penyangga kawasan pengembangan kawasan. Sedangkan apabila material untuk pengembangan kawasan berasal dari laut perlu dipertimbangkan sekaligus dengan kegiatan pengerukan untuk jalur pelayaran, memasukkan pertimbangan biaya lingkungan jika terjadi kerusakan lingkungan hidup, mengembangkan pendapatan alternatif khususnya untuk masyarakat pantai yang terkena dampaknya.

b.4. Konsepsi Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan strategis merupakan kawasan yang memiliki nilai penting dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun pertahanan dan keamanan, yang memerlukan upaya penanganan dan pengembangan secara terpadu (integrated development ). Penetapan kawasan strategis didasarkan atas kriteria yang mencakup : 



Kawasan potensial tumbuh cepat dan berfungsi sebagai pusat bisnis terpadu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan dan merangsang perkembangan kawasan sekitarnya Kawasan berfungsi pertahanan dan keamanan melalui pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan serta pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk meningkatkan ketahanan wilayah.

b.5. Konsepsi Pengembangan Kawasan Khusus


25/112

5/21/2018


Kawasan khusus merupakan kawasan yang memiliki potensi dan kemampuan tertentu dalam memacu pertumbuhan kawasan. Pengembangan kawasan khusus dilakukan dengan mendorong pengembangannya melalui kegiatan investasi dan penanganan pemanfaatan ruang secara khusus, yang penetapan kawasan tersebut ditentukan berdasar kriteria-kriteria berikut:    

Mempunyai potensi sumberdaya yang besar pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, demografi, serta pengembangan wilayah di sekitarnya Mempunyai dampak penting terhadap kegiatan yang sejenis atau kegiatan lainnya Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik di wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional

b.6. Konsepsi Pengembangan Kawasan Prioritas Kawasan prioritas merupakan kawasan yang mendapatkan prioritas utama di dalam pengembangan dan penanganannya. Konsepsi pengembangan kawasan prioritas yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kota Batam melalui Badan / Instansi berwenang, mencakup kawasan tumbuh cepat, kawasan tertinggal, dan kawasan-kawasan dengan permasalahan tertentu.

c.

Kota Tanjungpinang

Terkait dengan pendayagunaan sumber daya air, di RTRW Kota Tanjungpinang telah ditetapkan tentang kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Pemanfaatan kawasan budidaya terdiri dari kegiatan permukiman/perumahan, pusat perkantoran pemerintah, perdagangan dan jasa, industri, kawasan khusus militer, pendidikan, wisata, olah raga, dan ruang terbuka hijau. Penjelasan masing-masing kegiatan pemanfaatan lahan dan proses penetapannya adalah sebagai berikut:

c.1. Kawasan Permukiman Indikasi kebutuhan akan permukiman akan berkaitan dengan kebutuhan pengembangan perumahan. Berdasarkan peningkatan jumlah penduduk sampai tahun 2030 maka kebutuhan rumah mencapai 179.496 unit rumah. Perhitungan alokasi lahan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut: Guna mengakomodasi kebutuhan tersebut dikembangkan untuk perumahan adalah:   

maka

kriteria

lahan

yang

Kemiringan 0-8% untuk perumahan biasa dan 9-25% untuk perumahan mewah Suplai air mudah Dekat dengan pusat pelayanan/sub pusat pelayanan


26/112

5/21/2018


Untuk itu dalam RTRW kegiatan perumahan termasuk perumahan yang telah ada diarahkan pengembangan di Wilayah Potensi (WP) V sebagai kota baru. WP ini menjadi konsentrasi pelimpahan persebaran penduduk. Sedangkan untuk menyeimbangkan struktur kota yang terbentuk maka perkembangan pemukiman juga diarahkan ke Dompak. Pemukiman yang dikembangkan di Dompak merupakan berwawasan lingkungan, pembangunan pemukiman pemukiman dengan tetapdengan memperhatikan penghijauan di yaitu sekitarnya. Dengan perbandingan lahan terbangun dan penghijauan sebesar 60:40. Disamping itu pada masing-masing kawasan permukiman lainnya dialokasikan pula sesuai dengan pertumbuhan masing-masing. Sebagai daerah yang dekat dengan perbatasan antara negara Indonesia dengan negara tetangga maka Kota Tanjungpinang selama ini menjadi salah satu tempat transit bagi para tenaga Kerja yang akan bekerja di luar negeri. Terutama TKI yang akan bekerja di negara Malaysia dan Singapura. Selama ini para TKI tersebut sebagian besar ditampung di dalam rumah-rumah toko yang banyak tersebar di dalam Kota Tanjungpinang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu direncanakan tempat penampungan sebagai tempat transit bagi para TKI. Tempat yang dialokasikan adalah di sekitar Bintan Center Kecamatan Tanjungpinang Timur, juga disediakan balai latihan kerja sebagai tempat pendidikan bagi para calon pekerja tersebut. Luas lahan yang dibutuhkan untuk tempat transit dengan balai latihan kerja sekitar 2 hektar.

c.2. Kawasan Industri dan Pergudangan Kebutuhan pengembangan kawasan industri dan pergudangan dialokasikan di Air Raja dan Dompak. Kawasan ini terletak di perbatasan antara Kota Tanjungpinang dengan Kabupaten Bintan tepatnya di Kelurahan Air Raja dan Dompak Darat (Seberang). Pengembangan kawasan pergudangan di Kota Tanjungpinang diarahkan secara terpadu dengan Kawasan Pelabuhan Tanjung Mocoh dan kawasan industri di Kawasan Dompak Darat.

c.3. Kawasan Pusat Pemerintahan / Perkantoran Pemerintahan Berdasarkan potensi lahan maka khusus pengembangan perkantoran pemerintahan Kota Tanjungpinang dialokasikan sebesar 200 Ha di Kelurahan Senggarang Kecamatan Tanjungpinang Kota. Fasilitas pusat pemerintahan dijadikan satu terdapat kawasandiuntuk Sementara aset-aset pemerintahdalam kota yang pusat efektifitas kota dapatkerja. digunakan untukitu mendukung fungsi pusat pelayanan dan jasa.

c.4. Kawasan Perdagangan dan Jasa Untuk mengakomodasi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa maka peruntukan ruang dialokasikan untuk jenis perdagangan grosir di WP I (Kota Lama) dan WP IV (Bintan Center).

c.5. Kawasan Pendidikan Kebutuhan kawasan pendidikan tinggi diakomodasi dengan memberikan alokasi lahan yang terletak di WP III tepatnya di Kelurahan Sungai Jang dan Senggarang.


27/112

5/21/2018


Luasan kawasan pendidikan ini mencapai 79,73 Ha untuk pendidikan dasar dan dialokasikan 500 Ha untuk perguruan tinggi. Khusus di Pulau Dompak direncanakan sebuah tempat Pusat penelitian kelautan dan perikanan, yang mengkaji mengenai berbagai macam potensi maupun permasalahan yang ada dijuga wilayah perairan Kepulauan Riau. Selainyang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan dapat mendukung adanya industri ada di Dompak daratan dan akan sangat bermanfaat bagi nelayan sekitarnya.

c.6. Kawasan Pariwisata Alokasi lahan untuk kegiatan wisata diberikan di lokasi-lokasi wisata yang telah ada. Diantaranya untuk Pulau Penyengat dan Kota Piring sebagai wisata budaya, Pulau Los, Pulau Dompak, Pulau Terkulai, Hanaria, dan Danau di Kelurahan Air Raja. Selain itu terdapat wisata spiritual, yaitu klenteng di Senggarang dan Kampung Bugis. Luas pengembangan yang dialokasikan sekitar 125 Ha.

c.7. Kawasan Hijau Binaan Kawasan hijau binaan di Kota Tanjungpinang merupakan kawasan hijau sebagai sarana kota yang meliputi : kawasan hijau rekreasi, kawasan hijau olahraga, Ruang Terbuka Hijau, TPU dan Pertanian. a. Kawasan Hijau Rekreasi Rencana kawasan rekreasi selain berpedoman pada kondisi yang telah ada saat ini dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, juga berdasarkan optimasi pemanfaatan lahan-lahan konservasi yang akan dikembangkan. Dengan demikian, kawasan rekreasi di Kota Tanjungpinang meliputi:

 

   

Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat; Kawasan Ruang Terbuka Hijau, berupa Lapangan Pamedan A. Yani, Lapangan Skip, dan Lapangan Taman Budaya di Senggarang; Kawasan Wisata Kuliner (jajanan) di Kawasan Kota Lama; Kawasan Taman Hutan Kota Bukit Manuk (Senggarang); Kawasan Taman Hutan Kota Bukit Kucing; Seluruh areal konservasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata, baik secara alami, maupun yang dikelola.

b. Kawasan Olahraga Rencana lokasi kawasan olahraga diarahkan sebagai berikut: 



Pusat kegiatan olahraga (sport centre ) berupa Gedung Olaharaga (GOR) dengan sarana dan prasarana olaraga yang lengkap dikembangkan di Kawasan Senggarang. Kawasan ini dipersiapkan selain untuk pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, juga untuk penyelenggaraan even olahraga tingkat nasional dan regional. Penataan kawasan ini, juga diharapkan dapat mengadopsi konsep-konsep kawasan olahraga terpadu, dimana, area di luar stadion (venue ) dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan olahraga masyarakat Kota Tanjungpinang. Sport centre diarahkan dengan konsep yang didominasi oleh ruang terbuka.


28/112

5/21/2018




Kawasan olahraga skala WP, dikembangkan pada masing-masing pusat WP.

c. Tempat Pemakaman Umum (TPU) Arahan pengembangannya adalah sebagai berikut: 

Lahan TPU Kota diarahkan pengembangannya di WP-V untuk pelayanan bagian utara kota, di WP-IV untuk pelayanan bagian pusat dan timur kota, serta di WP-I untuk pelayanan bagian pusat dan selatan kota. Selain itu untuk pelayanan wilayah dan pemenuhan kebutuhan akan Ruang  Terbuka Hijau kota, maka TPU juga diarahkan untuk dikembangkan di setiap kecamatan dengan luas yang disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kepadatan penduduknya. Apabila TPU di Kawasan Pusat Kota sudah penuh maka akan dilayani oleh TPU  yang berada pada wilayah lain, sesuai lokasi dan radius ke TPU terdekat. d.

Pertanian Kota (Penghijauan)

Pemanfaatan kawasan pertanian meliputi kegiatan perkebunan, perladangan, dan kehutanan (hutan produksi). Akomodasi kegiatan pertanian diberikan dengan memberikan alokasi di WP II dan sebagian di WP V.

c.8. Kawasan Khusus Kawasan khusus merupakan kawasan yang intensitas pemanfaatannya bersifat terbatas dan penanganannya pun bersifat khusus. Berkaitan dengan pembatasanpembatasan akses tersebut, maka kawasan khusus di Kota Tanjungpinang terdiri dari ; Kawasan Bandara Raja Haji Fisabilillah, Kawasan Pangkalan Utama TNI AL, kompleks-kompleks militer, dan Kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Geliga, dan Pelabuhan Tanjung Mocoh.

c.9. Kawasan Pertambangan Kawasan pertambangan adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi pertambangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Untuk kawasan pertambangan di wilayah Kota Tanjungpinang umumnya berupa bahan galian bauksit. Proporsi lahan untuk kawasan ini disesuaikan dengan kondisi kawasan lainnya yang ada, sehingga diharapkan kegiatan pertambangan ini tidak mengganggu kegiatan lainnya. Luas lahan kawasan pertambangan adalah sebesar 11 Ha yang lokasinya berada di Kecamatan Tanjungpinang Kota. Secara lebih jelas mengenai rencana pola ruang wilayah Tanjungpinang tahun 2010-2030 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

daratan

Kota

Tabel 2.4 Rencana Pola Ruang Wilayah (Darat) Kota Tanjungpinang Tahun 20102030 NO. A. 1 2 3 4

RENCANA PERUNTUKAN Kawasan Lindung Hutan Lindung Sempadan Hutan Lindung (Buffer Zone ) Mangrove Danau

LUAS Hektar 2,869.72 188.91 30.83 933.40 16.75

% 21.82 1.44 0.23 7.10 0.13


29/112

5/21/2018


NO.

RENCANA PERUNTUKAN

5 6 7 8 9 10 B. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Sungai Sempadan Danau Sempadan Sungai Sempadan Pantai Cagar Budaya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kawasan Budidaya Permukiman Fasum dan Fasos GOR Perdagangan dan Jasa Perkantoran Industri dan Pergudangan Pariwisata Militer Pertanian (Penghijauan) Pertambangan Taman Budaya Bandara Pelabuhan Terminal TPA TPU Jaringan Jalan Total Sumber: RTRW Tanjungpinang, Tahun 2010-2030

d.

LUAS Hektar 63.26 9.86 512.82 973.11 73.07 67.71 10,284.28 5,146.37 71.61 27.98 983.53 1,387.86 836.05 48.33 31.22 1308.50 11.00 9.12 95.77 44.53 0.65 6.33 22.25 253.18 13,154.00

% 0.48 0.07 3.90 7.40 0.56 0.51 78.18 39.12 0.54 0.21 7.48 10.55 6.36 0.37 0.24 9.95 0.08 0.07 0.73 0.34 0.00 0.05 0.17 1.92 100.00

Kabupaten Bintan

Kawasan budidaya merupakan kawasan daratan yang berpotensi untuk dikembangkan baik untuk kepentingan usaha produksi maupun pemukiman penduduk. Kawasan budidaya di Kabupaten Bintan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat potensial dan beragam. Untuk memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia, perlu diatur dan diarahkan secara bijaksana dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran potensi sumber daya yang berfungsi sebagai kawasan budidaya di Kabupaten Bintan adalah:

d.1. Permukiman. Permukiman berfungsi sebagai tempat tinggal manusia dari hujan, angin, dan sengatan matahari. Permukiman merupakan suatu kawasan yang sangat mempengaruhi suatu perkembangan baik wilayah sehingga perlu diperhatikan sekali perkembangannya untuk dimasa daerah sekaranginimaupun dimasa yang akan datang. Lokasi Permukiman umumnya tersebar di wilayah Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Tambelan, dan Kecamatan Bintan Timur.

d.2. Industri. Kawasan industri merupakan suatu kawasan yang memiliki multiplier effect sangat besar bagi perkembangan wilayah disekitarnya.


30/112

5/21/2018


Lokasi industri di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Timur.

d.3. Pariwisata Kabupaten memiliki potensi yang sangat besar di bidang Objek wisata yangBintan tersedia di Kabupaten Bintan diantaranya ialah pariwisata. pantai, Takaran Penyu, dan panorama alamnya (gunung). Lokasi wisata di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, dan Kecamatan Tambelan.

d.4. Pertanian Setelah nelayan masyarakat Kabupaten Bintan bermata pencaharian sebagai petani. Secara umum kawasan Pulau Bintan berpotensi sebagai kawasan pertanian, apalagi Kabupaten Bintan berdekatan dengan negara tetangga seperti Negara Singapura yang sangat membutuhkan hasil pertanian untuk konsumsi bagi masyarakatnya. Lokasi pertanian di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Bintan Timur, dan Kecamatan Tambelan.

d.5. Pertambangan. Kabupaten Bintan memiliki jenis tanah yang sesuai untuk pertambangan. Hasil dari pertambangan di Pulau Bintan ini banyak di ekspor ke Cina dan beberapa negara lainnya. Namun selama ini pengelolaan pertambangan yang ada di Kabupaten Bintan belum menerapkan kaidah berwawasan lingkungan. Lokasi pertambangan di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Timur.

d.6. Perdagangan dan Jasa. Kawasan perdagangan dan jasa yang ada di Kabupaten Bintan pada dasarnya tersebar di sekitar permukiman dan berpola mengikuti aliran jalan utama. Lokasi Perdagangan dan Jasa di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Bintan Timur.

d.7. Tempat Pembuangan Akhir. Tempat pembuangan akhir di Kabupaten Bintan pada dasarnya belum tersedia dan selama ini masih menumpang di Tempat Pembuangan Akhir Kota Tanjungpinang. Melihat fungsi Kota Tanjungpinang sebagai ibukota propinsi maka tidak memungkinkannya tempat pembuangan akhir Kabupaten Bintan bergabung dengan Kota Tanjungpinang sehingga Kabupaten Bintan perlu suatu tempat pembuangan sendiri.


31/112

5/21/2018


Lokasi tempat pembuangan akhir di Kabupaten Bintan terletak di wilayah Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Bintan Timur.

d.8. Militer. Kabupaten Bintan merupakan yangdan berbatasan langsung dengan negara tetangga khususnya Negara wilayah Singapura Malaysia sehingga diperlukan antisipasi terhadap ancaman dan gangguan baik yang datangnya dari luar maupun dalam. Lokasi militer di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Teluk Bintan.

d.9. Peternakan. Kabupaten Bintan memiliki potensi peternakan yang terdiri dari hewan ternak dan unggas. Lokasi peternakan di Kabupaten Bintan umumnya tersebar di wilayah Kecamatan Bintan Utara, Kecamatan Teluk Bintan, Kecamatan Gunung Kijang, dan Kecamatan Bintan Timur.

d.10. Bumi Perkemahan. Gerakan Pramuka di Kabupaten Bintan yang merupakan organisasi kepanduan memiliki peranan penting dalam mencetak generasi muda, sehingga diperlukan suatu lokasi untuk beraktivitas kegiatan tersebut. Lokasi bumi perkemahan di Kabupaten Bintan terletak di wilayah Kecamatan Teluk Sebong.

d.11. Tambak. Kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Bintan menggunakan media kolam. Lokasi tambak di Kabupaten Bintan terletak di wilayah Kecamatan Teluk Bintan dan Kecamatan Gunung Kijang

II.2.2.3 Pengendalian Daya Rusak Air a.

Kota Batam

Sungai-sungai yang berada di lingkungan perumahan dan kegiatan perkotaan lainnya (kawasan budidaya) dengan fungsi sebagai saluran utama (primer) pembuangan air hujan diberlakukan sempadan sungai sebesar 10 meter. Pemberlakuan sempadan sungai (saluran buangan air hujan) ini terutama untuk mengamankan saluran pembuangan air hujan dari kegiatan terbangun. Dengan demikian diharapkan pada daerah sekitar sungai ini limpahan air hujan dapat dialirkan secara langsung ke waduk penampungan, sehingga dapat dihindari adanya genangan/banjir. Untuk itu perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan terutama pada sungai-sungai yang berada di luar kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan,


32/112

5/21/2018


yang umumnya berupa sungai-sungai di daerah pesisir yang terpengaruh oleh pasang air laut, sehingga seringkali menjadi daerah genangan. Sungai-sungai di maksud antara lain Sungai Kabil, Sungai Tembesi Lama, Sungai Tembesi Baru, Sungai Penaran, Sungai Langkoi, Sungai Samat, Sungai Senimba, Sungai Temiang, Sungai Turian, dan Sungai Tiban yang berada di Pulau Batam, Sungai Cia, Sungai Rempang, Sungai Galang Akit, dan SungaiGalang, Jata yang berada diAir Pulau Rempang, di Sungai Gong dan Sungai di Pulau serta Sungai Raja.

b.

Kota Tanjungpinang

Sesuai dengan arahan RTRW Kota Tanjungpinang 2010-2030 bahwa pengendalian daya rusak air difokuskan pada: 



Rehabilitasi dan Revitalisasi Sungai Utama di Kota Tanjungpinang (Sungai Gugus, Sungai Terusan, Sungai Papah, Sungai Mentoi, Sungai Sipayung, Sungai Dompak). Pembangunan prasarana dan sarana pada kawasan abrasi pantai dan rawan banjir/genangan diseluruh kecamatan di Kota Tanjungpinang.

c.

Kabupaten Bintan

Terkait dengan pengendalian daya rusak air, dalam RTRW Kabupaten Bintan dilakukan kebijakan dengan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam. Program ini bertujuan untuk merehabilitasi alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi : 



Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di dalam kawasan penyangga dan kawasan lindung, pesisir (mangrove) serta pengembangan sistem manajemen pengelolaannya; Rehabilitasi kerusakan di sekitar sumber-sumber air, wilayah rawan bencana serta wilayah pasca bencana lingkungan tanah longsor, banjir dan kekeringan.

II.3

Inventarisasi Data

II.3.1 Data Umum II.3.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah a. Kedudukan WS Batam Bintan Dalam Konstelasi Tata Ruang Nasional a.1. Posisi Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Batam-Bintan dalam Povinsi Kepulauan Riau


33/112

5/21/2018


Gambar 2.1 Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau memiliki karakteristik yang berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang tersebar dari Selat Malaka sampai Laut Natuna. Berdasarkan perhitungan dari Bakosurtanal, Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas wilayah 425.214,676 km2. Dari luas wilayahnya, Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 9.982,88 km2 berupa daratan dan 415.231,79 km2 berupa lautan. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai 2.408 pulau, dimana 385 pulau telah berpenghuni. Namun demikian baru 1.795 pulau yang diakui, termasuk diantaranya 19 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, sedangkan 613 pulau sisanya masih dalam proses penetapan di PBB. Sebagai provinsi yang masih baru, Provinsi Kepulauan Riau terus berkembang dan melakukan pemekaran wilayah. Hingga tahun 2008, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, yakni Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjungpinang, dan Kota Batam. Dalam konteks Pengelolaan Sumber Daya Air dan sesuai Permen Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi 4 wilayah sungai yaitu: WS Kepulauan Karimun, WS Kepulauan Lingga Singkep, WS Kepulauan Anambas dan WS Kepulauan Batam-Bintan (Gambar 2.2).


34/112

5/21/2018


Gambar 2.2 Wilayah Sungai di Provinsi Kepulauan Riau WS Kepulauan Batam-Bintan sendiri ditetapkan sebagai WS dengan status “WS Strategis Nasional” yang meliputi wilayah Pulau Batam dan Pulau Bintan serta beberapa pulau-pulau kecil disekitarnya (Gambar 2.3). Mencakup 3 wilayah adminitrasi kabupaten/kota, yaitu: Kota Batam, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang.


35/112

5/21/2018


Gambar 2.3 Wilayah Sungai Kepulauan Batam-Bintan dalam Provinsi Kepulauan Riau a.2. Posisi Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Batam-Bintan dalam Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 36 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UndangUndang. Pada tanggal 20 Agustus 2007 kita juga telah menerbitkan tiga buah Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, PP No. 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Bintan, dan PP No. 48 Tahun 2007 menyangkut Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk Karimun. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Sehingga wilayah ini menjadi wilayah yang sangat strategis nasional.


36/112

5/21/2018


Gambar 2.4 FTZ Kota Batam

Gambar 2.5 FTZ Pulau Bintan


37/112

5/21/2018


b. Tata Ruang WS Kepulauan Batam-Bintan b.1. Rencana Tata Ruang Kota Batam Batam yang sejak beberapa tahun ini telah diupayakan pembangunannya yang didasari oleh pertimbangan lokasi strategis, dirasakan memperoleh perhatian yang baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Perkembangan ini kawasan merupakan suatu konsekuensi logis dari pertumbuhan ekonomi yang pesat di tersebut, disamping pengaruh langsung dari perilaku globalisasi dunia akhir-akhir ini yang terus menunjukkan pengaruhnya. Data kondisi tata guna lahan saat ini diperoleh dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2004-2014 yang disusun oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota (BAPPEKO) Batam dan data tambahan dari Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam Tahun 2006 yang disusun oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (Bapedal) Kota Batam. Data dalam RTRW dimaksud membagi tata guna lahan menjadi 2 kawasan, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung. Menurut data, lahan yang banyak akan digunakan di Kota Batam sampai dengan tahun 2011, adalah lahan untuk permukiman sebesar 14,37% dari total areal Kota Batam sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung sebesar 19,87% dari total areal Kota Batam sebagai kawasan lindung.

Tabel 2.5 Rencana pemanfaatan lahan Kota Batam Tahun 2014 No

Jenis Pemanfaatan Lahan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kawasan Budidaya Pusat Pemerintahan Industri Perdagangan dan Jasa Pariwisata Pemukiman Pengembangan Pantai Pertanian Budidaya Perikanan Kawasan Strategis Kawasan Khusus Kawasan Bandara Lingkungan Kerja Pelabuhan Fasilitas Umum Jalan Pengembangan Terbatas Kawasan Lindung

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Luas Total RTRW 2011 (Ha) 54,418.41 90.00 6,754.57 1,927.22 8,369.52 14,245.50 11,947.02 4,130.39 3,740.84 3,213.35 -

Bumi Perkemahan Waduk/Danau Rencana Waduk Hutan Lindung Hutan Wisata Ruang Hijau Kota Buffer Zone Kawasan Rawan Sesar Sempadan Waduk Sempadan Pantai Mangrove / Bakau Jumlah

44,731.14 4,600.02 19,703.90 611.67 76.37 10,350.38 9,388.80 99,149.55

% RTRW 2011 (%) 54.89 0.09 6.81 1.94 8.44 14.37 12.05 4.17 3.77 3.24 45.11

Luas Total RTRW 2014 (Ha) 58,517.95 68.26 5,843.74 2,243.50 7,915.09 14,136.14 2,196.88 11,051.18 3,609.88 1,866.70 1,104.44 1,743.53 562.02 1,612.00 2,336.69 227.90 47,325.27

% RTRW 2014 (%) 54.43 0.07 5.63 2.16 7.62 13.61 2.12 10.64 3.48 1.80 1.06 1.68 0.54 1.55 2.25 0.22 45.57

4.64 0.00 19.87 0.62 0.08 10.44 0.00 9.47 100.00

94.91 2,195.40 2,022.53 8,797.51 968.99 11,591.48 1,966.52 79.91 1,959.23 7,746.75 9,902.04 103,843.22

0.09 2.11 1.95 8.47 0.93 11.16 1.89 0.08 1.89 7.46 9.54 100.00

Sumber: RTRW Kota Batam 2004-2014


38/112

5/21/2018


Gambar 2.6 Peta rencana tata ruang Kota Batam 2004-2014 b.2. Rencana Tata Ruang Kabupaten Bintan Penggunaan lahan di Pulau Bintan tediri dari hutan, permukiman, pawawisata, perdagangan, pertanian, pertambangan dan lain-lain. Berdasarkan laporan RTRW Kab tahun 2007-2017, rencana alokasi pemanfaatan lahan di Kabupaten Bintan, khususnya di wilayah daratan, beserta luasannya disajikan pada tabel 2.6.


39/112

5/21/2018


Tabel 2.6. Rencana Alokasi Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Bintan Kawasan Kawasan Kawasan Kawasan

Fungsi Lahan Industri Lindung Makam Militer

Luas Lahan (Ha) 7335.24 37223.63 12.68 15.55

Kawasan Kawasan Parawisata Pemerintahan Kawasan Pendidikan Kawasan Perdagangan Kawasan Pemukiman Kawasan Pertanian Kawasan Peternakan Kawasan Tambak Kawasan Tambang Hutan Lindung Lainnya Total Sumber: RTRW Kabupaten Bintan Tahun 2007-2017

28243.74 6.15 34.28 219.99 6203.55 35226.95 7.09 220 12055.64 4490.60 656.06 131951.15

Persentase (%) 5.56 28.21 0.01 0.01 21.40 0.00 0.03 0.17 4.70 26.70 0.01 0.17 9.14 3.40 0.50 100.00

Gambar 2.7 Peta Rencana Tata Guna Lahan Kab. Bintan Tahun 2007-2017 b.3. Rencana Tata Ruang Kota Tanjungpinang Menurut RTRW Kota Tanjungpinang 2010-2030, rencana struktur kegiatan fungsional Kota Tanjungpinang dibagi menjadi kegiatan fungsional primer yang melayani wilayah lebih luas dari Kota Tanjungpinang dan kegiatan fungsional sekunder yang melayani internal Kota Tanjungpinang. Kegiatan fungsional primer, meliputi : a. Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak. b. Pusat Pemerintahan Kota Tanjungpinang di Senggarang.


40/112

5/21/2018


c. Bandara Raja Haji Fisabilillah. d. Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Geliga, dan Pelabuhan Tanjung Mocoh. e. Terminal Sei Carang di Bintan Center. f. Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kawasan Kota Lama dan Bintan Center. g. Kawasan Industri Air Raja dan Dompak Darat/Seberang.

h. Kawasan Cagar Budaya Pulau Penyengat, Istana Kota Piring, dan Kota Rebah. Kegiatan fungsional sekunder, meliputi : a. Kawasan Perdagangan dan Jasa di masing-masing sub pusat pelayanan kota. b. Sub Terminal di masing-masing sub pusat pelayanan kota..

Gambar 2.8 Peta Rencana Tata Guna Lahan Kota Tanjungpinang s/d 2030 II.3.1.2 Demografi/Kependudukan a.

Demografi Kota Batam

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Batam sementara adalah 949.775 orang, yaitu 486.404 laki-laki dan 463.371 perempuan. Kota Batam merupakan wilayah kepulauan dengan pusat Kota di Pulau Batam dan secara otomatis persebaran penduduk terkonsentrasi di Pulau Batam sedangkan wilayah kecamatan kepulauan masih relatif sedikit penduduknya. Jika dilihat distribusi menurut kecamatannya, prosentase terbesar ada di kecamatan Batam Kota yaitu 17,18 %, Sagulung (15,68 %) dan Batu Aji (13,48 %). Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Belakang Padang (1,90 %), Galang (1,62 %) dan Bulang (1,01 %).


41/112

5/21/2018


Kota Batam memiliki luas wilayah 1.038.840 km2 dengan jumlah penduduk tersebut diatas maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kota Batam 91 orang per Km2. Wilayah dengan penduduk terpadat adalah kecamatan Lubuk Baja yaitu mencapai 750 orang/Km2 dan wilayah yang paling kecil kepadatan penduduknya adalah kecamatan Galang yaitu hanya 4 orang/Km2.

Tabel 2.7 Data kependudukan Kota Batam (BPS-2010) Kecamatan Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Bengkong Batam Kota Batuaji Batuampar Belakangpadang Bulang Galang Lubukbaja Nongsa

Distribusi Penduduk (%) 9.57 17.18 13.48 6.20 1.90 1.01 1.62 9.03 5.25

Jumlah Penduduk (Jiwa) 90879 163216 128004 58923 18074 9574 15353 85737 49909

Luas Wilayah (KM2) 13.214 38.964 41.337 11.187 69.12 158.753 350.764 11.426 114.546

Kepadatan (PER-KM2) 6877 4189 3097 5267 261 60 44 7504 436

15.68 10.60 8.48

148942 100632 80543

54.78 68.302 106.447

2719 1473 757

Kec. Sagulung Kec. Sekupang Kec. Sungaibeduk

Distribusi Penduduk Kota Batam

Kec. Bengkong Kec. Batam Kota

8.48

Kec. Batuaji

9.57

10.60

Kec. Batuampar 17.18

15.68

Kec. Belakangpadang Kec. Bulang

13.48 5.25 6.20

9.03

Kec. Galang Kec. Lubukbaja Kec. Nongsa Kec. Sagulung Kec. Sekupang

1.62 1.01

1.90

Kec. Sungaibeduk

Gambar 2.9 Distribusi Penduduk Kota Batam


42/112

5/21/2018


Gambar 2.10 Kepadatan penduduk Kota Batam (Per-Km2) Jumlah penduduk suatu wilayah selalu mengalami perubahan baik bertambah maupun berkurang, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi. Perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu tersebut yang disebut pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Kota Batam selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) adalah sebesar 8,1 %, yang berarti secara rata-rata jumlah penduduk di Kota Batam setiap tahun bertambah sekitar 8,1 %. Jika dilihat menurut kecamatan, laju petumbuhan penduduk tertinggi adalah kecamatan Sagulung yaitu 15,7 % dan yang terendah adalah kecamatan Belakang Padang yaitu -0,6 % yang berarti rata-rata setiap tahun penduduk Kecamatan Belakang Padang berkurang sekitar 0,6 %. Wilayah yang penduduknya relatif stagnan adalah kecamatan Bulang, Galang, Sei Beduk, Lubuk Baja dan Batu Ampar meskipun Kecamatan Lubuk Baja dari segi kepadatan penduduk adalah yang terbesar.


43/112

5/21/2018


Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Batam b.

Demografi Kabupaten Bintan

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Bintan sementara adalah 142.382 orang, yang terdiri atas 73.677 lakilaki dan 68.705 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Bintan terkonsentrasi di Kecamatan Bintan Timur yang dapat ditunjukkan dari jumlah penduduknya yang tinggi yakni 39.180 orang. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Bintan Utara yang jumlah penduduknya 21.198 orang. Mantang dan Tambelan adalah 2 kecamatan dengan urutan terbawah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yang masing-masing berjumlah 3.894 orang, dan 4.974 orang.

Tabel 2.8 Data kependudukan Kabupaten Bintan (BPS-2010) Kecamatan Kec. Kec. Kec. Kec.

Teluk Sebong Toapaya Bintan Timur Bintan Pesisir

Kec. Bintan Utara Kec. Gunung Kijang Kec. Mantang Kec. Seri Kuala Lobam Kec. Teluk Bintan Kec. Tambelan

4.84 3.22 11.87 2.43

15975 10617 39180 8028

Luas Kecamatan (KM2) 285.44 135.53 97.90 126.55

6.42 3.61 1.18 5.35

21198 11924 3894 17649

78.73 221.39 66.26 104.86

269 54 59 168

2.71 1.51

8943 4974

124.84 35.00

72 142

Distribusi Penduduk (%)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kepadatan Penduduk (Per KM2) 56 78 400 63


44/112

5/21/2018


Distribusi Penduduk Kab. Bintan 1.51 1.18

Kec. Teluk Sebong Kec. Toapaya

4.84

2.71

Kec. Bintan Timur

3.22

5.35

Kec. Bintan Pesisir Kec. Bintan Utara

3.61 11.87

6.42 2.43

Kec. Gunung Kijang

Kec. Mantang Kec. Seri Kuala Lobam Kec. Teluk Bintan

Kec. Tambelan

Gambar 2.12 Distribusi Penduduk Kabupaten Bintan (Diolah dari data BPS 2010) Dengan luas wilayah Kabupaten Bintan sekitar 88.038,54 kilo meter persegi (namun luas daratannya hanya 2,21 % saja, yakni 1.946,13 kilo meter persegi) yang didiami oleh 142.382 orang maka rata-rata tingkat kepadatan Kabupaten Bintan adalah sebanyak 73,16 orang per kilo meter persegi.

Gambar 2.13 Kepadatan penduduk Kabupaten Bintan (Per-Km2) Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bintan per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 2,63 %. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Teluk Sebong adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Bintan yakni sebesar 4,27 %, sedangkan yang terendah di Kecamatan Tambelan yakni sebesar -0,96 %.


45/112

5/21/2018


Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Teluk Sebong seiring dengan perkembangan usaha perhotelan selama kurun waktu 10 tahun. Usaha perhotelan ini menyerap banyak tenaga kerja baik itu dari daerah Kecamatan Teluk Sebong sendiri maupun dari luar daerah Teluk Sebong. Sedangkan rendahnya lajuyang pertumbuhan di Kecamatan Tambelan,keluar dikarenakan pola masyarakatnya yakni berusia produktif, yaitu cenderung daerah untuk bersekolah/bekerja dan setelah selesai/tamat sekolah maupun setelah mempunyai pekerjaan tetap, mereka tidak kembali lagi ke desa/kecamatan asal, kemudian membawa serta seluruh keluarganya.

Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bintan c.

Demografi Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah sementara penduduk Kota Tanjungpinang sebesar 187.687 orang. Dengan 95.765 orang penduduk laki-laki dan 91.922 orang penduduk perempuan. Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Tanjungpinang Timur, yakni sebesar 71.174 orang dengan 36.489 orang penduduk laki-laki dan 34.685 orang penduduk perempuan.


46/112

5/21/2018


Tabel 2.9 Data kependudukan Kota Tanjungpinang (BPS-2010)

Kec. Tanjung Pinang Timur

Distribusi Penduduk (%) 37.92

Jumlah Penduduk (Jiwa) 71174

Luas Kecamatan (KM2) 66.2309

Kepadatan Penduduk (Per KM2) 1074.634347

Kec. Tanjung Pinang Barat

24.41

45819

4.2607

10753.86674

Kec. Bukit Bestari

28.66

53797

43.9238

1224.780188

9.00

16897

31.0986

543.336356

Kecamatan

Kec. Tanjung Pinang Kota

Distribusi Penduduk Kota Tanjung Pinang

Kec. Tanjung Pinang Timur

9.00 37.92 28.66

Kec. Tanjung Pinang Barat

Kec. Bukit Bestari 24.41

Kec. Tanjung Pinang Kota

Gambar 2.15 Distribusi Penduduk Kota Tanjungpinang (Diolah dari data BPS 2010)

Gambar 2.16 Kepadatan penduduk Kota Tanjungpinang (Per-Km2)


47/112

5/21/2018


Laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjungpinang dari tahun 2000-2010 sebesar 2.79. Penduduk Kota Tanjungpinang mengalami pertumbuhan penduduk yang relatif besar, hal ini akibat dari dijadikannya Kota Tanjungpinang Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Propinsi, dampaknya memicu migrasi yang cukup besar dari beberapa Kabupaten/kota lain yang ada di Propinsi Kepulauan Riau hal inilah salah satu penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjungpinang. Apabila dilihat per kecamatan, laju pertumbuhan kecamatan Tanjungpinang Timur mengalami laju pertumbuhan penduduk terbesar, yaitu sebesar 9,69. Hal ini karena wilayah Tanjungpinang Timur dahulu merupakan daerah kosong, sekarang berubah menjadi banyak perumahan-perumahan. Sedangkan Wilayah Kecamatan Tanjungpinang Barat berkurang jumlah penduduknya dari tahun 2000-2010 dengan laju sebesar 4,78.

Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tanjungpinang II.3.1.3 Kondisi Topografi, Digital Elavation Model (DEM), Morfologi dan Geologi a.

Topografi, DEM, dan Morfologi Kota Batam/Pulau Batam

Wilayah Kota Batam seperti halnya kecamatan-kecamatan di daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulaupulau yang di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersebar tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia/Pulau Singapura di bagian utara sampai dengan Pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian Selatan. Kota Tanjung Pinang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan terletak disebelah timur dan memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam. Permukaan tanah di Kota Batam pada umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi disana-sini berbukit-bukit dengan ketinggian maksimum 160 m di atas permukaan laut. Sungai-sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutanhutan serta semak belukar yang lebat. Wilayah Kota Batam terdiri dari 329 buah pulau besar dan kecil, yang letak satu dengan lainnya dihubungkan dengan perairan. Pulau-pulau yang tersebar pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang


48/112

5/21/2018


membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur, serta Karimun di bagian selatan. Dilihat dari perputaran arus yang ada maka perairan di Kota Batam yang berada di Selat Malaka ini merupakan daerah subur bagi kehidupan perikanan dan biota lainnya. Perairan Kota Batam merupakan wilayah ekosistem perikananHindia Kepulauan Riau yang dipengaruhi oleh gerakan air yang berasal dari Samudera yang melewati Selat Malaka dan gerakan arus yang berasal dari Laut Cina Selatan. Dalam ekosistem di wilayah Kota Batam ditemukan satwa liar yang terdiri dari 8 (delapan) jenis kelas mamalia, 16 (enam belas) heasevas dan partilia. Tipe habitat yang digunakan satwa liar ini yaitu: pantai, mangrove, rawa/danau, ladang/kebun, hutan sekunder dan hutan primer. Kondisi topografi secara umum dapat dilihat pada gambar 2.18.

Gambar 2.18 Kondisi topografi Pulau Batam dalam Digital Elevation Model (DEM) Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam Tahun 2006 (Bapedal Kota Batam, 2006), areal di Kota Batam berada pada ketinggian 5 -25 meter dpi, yang merupakan lahan auvial. Daerah dengan ketinggian 0 – 5 meter dpi terdapat di pesisir Utara dan Selatan Pulau Batam, yang merupakan hutan mangrove, sekitar 51% (42.406 Ha). Secara teori, lahan dengan ketinggian 25 – 100 meter dpi cocok untuk perumahan, industri, pertanian, pariwisata dan hutan lindung (kawasan konservasi). Sedangkan sekitar 32% dari luas areal di Pulau Batam berada di ketinggian 25 – 100 meter dpi, sehingga dapat menjadi areal perumahan, industri, pertanian, pariwisata dan hutan lindung (kawasan konservasi). Distribusi areal di Pulau Batam berdasarkan elevasi dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.10 Klasifikasi Lahan Pulau Batam Berdasarkan Kemiringan (Ha) Wilayah

Kemiringan Lahan (Ha)

Total


49/112

5/21/2018


0-3 Batu Ampar 1.743,75 Batam Center 425 Kabil 3.243,75 Nongsa 987,5 Duriangkang 2.312,50 Muka Kuning 43,75 Tj. Uncang 2.656,25 Sekupang 1.050,00 Total 10.718,715 %tase 25,28 Sumber: Lemtek UI, 1999

3-10

10-20

20-40

>40

1.262,50 1.062,50 1.912,50 1.056,25 4.437,50 1.475,00 3.100,00 1.393,75

718,75 618,75 1.3875,50 1.087,25 2.318,75 1.743,75 806,25 843,75

431,25 62,50 318,75 581,25 1.050,00 1.956,25 187,50 612,50

37,50 12,50 6,25 106,25 725,00 6,25 368,75

4.198,75 2.168,75 6.875,00 3.718,75 10.225,00 5.943,75 6.756,25 4.26878

15.700,00 37,02

9.525,00 22,46

5.200,00 12,26

1.262,50 2,98

42.406,25 100

Menurut laporan tersebut, apabila ditinjau dari kemiringan lahan, daerah dengan kemiringan 0 – 3 % terdapat di pantai Teluk Senimba, Jodoh, Tering dan Pantai di Duriangkang. Daerah ini cocok untuk perumahan, industri, pariwisata, pertanian dan hutan konservasi. Lahan dengan kemiringan 3 – 10% tersebar di seluruh Pulau Batam, mulai dari Bukit Dangas Pancur di Sekupang dan Tanjung Uncang di bagian timur sampai ke Teluk Jodoh dan Duriangkang di bagian selatan. Daerah kemiringan 10 – 20% terdapat di daerah perbukitan pantai barat sampai timur. Daerah dengan kemiringan 20 – 40% merupakan daerah sempit terdapat di perbukitan Dangas Pancur (dikembangkan untuk konservasi dan bisnis). Daerah dengan kemiringan lebih dari 40% terdapat di bukit Dangas dan Pancur, merupakan areal konservasi hutan dan hutan lindung untuk sumber daya air (daerah tangkapan air). Peta Kemiringan lahan disajikan pada gambar 2.19.

Gambar 2.19 Peta Kemiringan Lahan WS Pulau Batam (diolah dari DEM Aster)


50/112

5/21/2018


Berdasarkan kemiringan lahan tersebut di atas, serta pembentukan tanahnya maka geomorfologi lahan di Pulau Batam dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Bapedal Kota Batam, 2006) : a. Dataran Pantai (Marine Plain): Ketinggian sekitar 0,5 meter dpi terdapat di pantai Batam, erosi yangdan terbentuk dari batuan batuan koral koral daerah dan pasir. Sebagai endapanPulau dan proses penguraian ini potensial untuk pengembangan wisata. b. Dataran Aluvial (Aluvial Plain): Dataran ini mempunyai kemiringan 3 – 10%. Secara umum, 10 – 20% dari dataran tersebut berbentuk dataran sampai bergelombang. Dataran ini merupakan tanah yang terbentuk dari sedimentasi bahan batuan atau tanah, dan tersebar hampir di seluruh wilayah Pulau Batam. Daerah ini potensial untuk perumahan, industri, pariwisata dan hutan konservasi. c. Daerah Perbukitan (Hills): Daerah ini biasanya mempunyai ketinggian di atas 25 meter sampai 100 meter dengan kemiringan 20-40%. Daerah ini terdiri dari tanah aluvium dan kallovium yang terpadatkan. Daerah ini potensial untuk perumahan, pertanian, industri dan kawasan konservasi. d. Daerah Pegunungan (Mountainous): Daerah ini terdapat pada ketinggian lebih dari 100 meter dpi dan kemiringan sekitar 40%. Daerah ini merupakan material alluvium yang terpadatkan, dan dapat ditemui di perbukitan Dangas dan Pancur. Daerah ini potensial untuk pengembangan hutan konservasi dan daerah pariwisata.

b.

Topografi, DEM, dan Morfologi Pulau Bintan

Geomorfologi P. Bintan didominasi oleh bentangalam dataran rendah diselingi oleh perbukitan yang mempunyai ketinggian berkisar 400 meter dpl. Morfologi perbukitan mempunyai dua bentuk yang berbeda, berasosiasi dengan jenis bahan yang menempatinya. Morfologi perbukitan berbentuk bulat dengan permukaan halus dan lembah berlereng sedang tersebar di bagian Timur P. Bintan, berasosiasi dengan batu granit. Morfologi perbukitan di bagian tengah dan barat sedikit berbeda, dicirikan oleh pola terrain lebih kasar dengan Iuas tinggian lebih lebar. Pada morfologi ini, jejak-jejak bidang perlapisan masih dapat diamati dengan jelas, menunjukkan tipik batuan sedimen/meta-sedimen.


51/112

5/21/2018


Gambar 2.20 Peta Kemiringan Lahan WS Pulau Bintan (diolah dari DEM Aster)

Secara umum kondisi topografi Pulau Bintan berdasarkan elevasi dan bentuk morfologinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu: 1) Satuan Morfologi Dataran Dataran pada Pulau Bintan tersebar sepanjang pantai yang merupakan dataran pantai dan rawa. Elevasi daratan diwilayah ini berkisar antara +0.000 s/d +3.000 m.dpl dengan kemiringan lereng < 3 0. Satuan morfologi ini menempati ± 25 % dari luas Pulau Bintan atau sekitar 285 Km 2. 2) Satuan Morfologi Perbukitan Landai Satuan morfologi ini sangat luas (60 % dari luas Pulau Bintan) dan tersebar dibagian tengah pulau. Secara umum satuan ini membentuk morfologi perbukitan bergelombang dengan kemiringan antara 3 0-200 dengan elevasi < + 50,000 m.dpl. Daerah ini merupakan daerah pemukiman, tegalan dan persawahan. Satuan morfologi ini tersusun dari batuan hasil rombakan batuan yang lebih tua dan umumnya sudah mengalami konsolidasi. 3) Satuan Morfologi Perbukitan Terjal Satuan morfologi ini tersebar dibagian utara utara, tengah dan bagian selatan dengan luasan ± 15 % atau sekitar 171 Km2. Kondisi lahan di satuan morfologi ini berupa hutan, perkebunan dan pertambangan. Bukitbukit yang mencirikan satuan morfologi ini diantaranya Gn. Bintan Kecil, Gn.Langkuas, dan Gn.Kijang yang memiliki kemiringan lereng >20 0. Batuan penyusun satuan morfologi ini terdiri dari batuan granit dan granodiroit. Berikut ini profil topografi Pulau Bintan arah Utara-Selatan dan Barat-Timur.


52/112

5/21/2018


Gambar 2.21 Profil Utara-Selatan Pulau Bintan

Gambar 2.22 Profil Barat-Timur Pulau Bintan Daerah yang memperlihatkan timbulan yang cukup mencolok antara lain adalah: Gunung Bintan Besar (+348 m.dpl), Gunung Bintan Kecil (+ 196 m.dpl), Gunung Kijang (+ 217 m.dpl), dan Gunung Langkuas (+ 214 m.dpl). Kondisi Topografi daerah studi disajikan pada gambar 2.23.


53/112

5/21/2018


Gambar 2.23 Kondisi topografi Pulau Bintan dalam Digital Elevation Model (DEM) c.

Geologi WS Kepulauan Batam-Bintan

Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur. Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit (RTRW Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028).


54/112

5/21/2018


Gambar 2.24 Peta Geologi WS Kepulauan Batam Bintan

Gambar 2.25 Peta Formasi Geologi WS Kepulauan Batam Bintan


55/112

5/21/2018


c.1. Geologi Pulau Batam Menurut Hamilton (1979), secara regional geologi Pulau Batam dan sekitarnya termasuk dalam tatanan stratigrafi dan litologi berumur Palaeozoikum Atas dan Triasik yang merupakan kelanjutan dari bagian timur Malaysia. Berdasarkan peta geologi Batam yang dikompilasi GM. Hermansyah (1983), litologi yang terdapatPulau di Pulau Batam adalah sebagaioleh berikut: Batuan tertua merupakan batuan malihan yang terdiri dari sekis, batu sabak dan kuarsit yang berumur Permo-karbon. Batuan ini pada umumnya terdapat di pantai timur dan barat Pulau Batam yang menyebar dari utara ke selatan. Di bagian barat, batuan malihan ini dapat dijumpai mulai dari Teluk Senimba yang memanjang ke arah selatan dan berakhir di sekitar daerah Pulau Gundap sedangkan di bagian timur terdapat di kawasan pantai Pangkalan Api, Panau sampai Kabil. Selanjutnya pada umur Pra Triasik terdapat batuan granit berbentuk batolit yang menerobos batuan malihan tersebut di atas. Berdasarkan peta geologi yang ada, batuan granit ini pada umumnya terungkap di bagian timur pantai utara Pulau Batam, yaitu sekitar Nongsa, Pulau Babi dan menyebar ke selatan di sekitar Pulau Jabi. Berdasarkan singkapan yang terdapat di sekitar Nongsa, batuan granit ini berwarna abu-abu kemerahan, kadang-kadang abu-abu kegelapan, sangat kompak, berstektur porpiritik dan terdiri dari mineral-mineral kuarsa, ortoklas dan mineral hitam yang diduga horenblende. Di beberapa tempat dijumpai pula batuan kuarsit yang seolah-olah mengisi kekar-kekar yang terjadi pada grani itu sendiri dan batuan asing basalt berupa zenoit. Batuan kuarsit tersebut diperkirakan sebagai proses akhir magmatis dari pembentukan terobosan granit, sedangkan batuan basalt terjadi akibat batuan samping di sekitarnya termakan oleh proses granitisasi. Berdasarkan kenampakan di lapangan, struktur geologi yang berkembang pada batuan granit terdiri dari patahan dan kekar. Indikasi patahan tersebut dibuktikan dengan dijumpainya kenampakan cermin sesar dan perkembangan dari kekar-kekar itu sendiri. Secara umum liniasi patahan tersebut berarah barat laut – tenggara. Selanjutnya di atas batuan granit, diendapkan secara tidak selaras Formasi Batam Tengah yang terdiri dari batuan lempung serpihan berwarna hitam, boklat dan merah keunguan, batu pasir lempungan yang mengandung mineral mika, batu pasir berwarna putih dan hitam, kuarsit dan konglomerat kuarsit. Keseluruhan batuan tersebut di atas berumur Triasik. Geologi Pulau Batam diklasifikasikan atas alluvium, formasi Batam Tengah, granit, kuarsa porpirite dan unti metamorfosa. Secara detail klas geologi ini adalah sebagai berikut: a. Alluvium. Komposisinya terdiri dari pasir, pasir berliat, liat berpasir dan pada beberapa lokasi terdapat batu-batuan (gravel). Tanah jenis ini tersebar di estuari sungai Beduk, Duriangkang Selatan. Tanah kelas ini cocok digunakan untuk areal pertanian, hutan mangrove, perumahan dan industri. b. Central Batam Formation. Komposisinya terdiri dari tanah liat hitam, tanah liat coklat kemerahan, liat berpasir, pasir mika pasir putih, dan pasir coklat. Tanah jenis ini tersebar hampir di semua Pulau Batam, cocok digunakan untuk perumahan, industri, pertanian, pariwisata dan areal konservasi. c. Granit. Merupakan padatan yang terurai, tahan air, permeablirtas rendah. Jenis ini banyak terdapat di arah timur laut dari Nongsa sampai Kabil. Areal ini baik dikembangkan untuk industri, perumahan dan pariwisata. d. Quartz Porphyrites. Merupakan penguraian dari batuan granit propirit, terdiri dari khlorit, epidot, kalsit dan florit. Banyak terdapat di Batam Center (Teluk


56/112

5/21/2018


Tering), baik digunakan untuk industri, perumahan dan pariwisata. e. Unit Metamorfosis. Terbentuk dari batuan padat atau sedimen melalui proses metamorfosis (perubahan bentuk), terdiri dari selists, slater dan kwarsa. Jenis ini menyebar di arah timur dari Dangas Pancur dan Pantai Timur (Kabil) ke Pantai Duriangkang. Baik digunakan untuk industri, perumahan, pariwisata, pertanian dan daerah konservasi hutan.

c.2. Geologi Pulau Bintan Batuan termuda terdiri dari batu pasir, serpih dan konglomerat yang sedikit terlipatkan. Batuan tersebut dapat dikorelasikan dengan plato batupasir di Kalimantan, yang diperkirakan berumur Tersier Awal. Batuan berumur tersier yang lebih tua diterobos oleh batuan granit. Daerah yang paling luas yang didasari oleh batuan granit adalah Pulau Kundur, Pulau Karimun, Pulau Singkep dan Pulau Bintan. Intrusi granit dalam skala kecil terdapat di Pulau Logan, Pulau Tanjung Siau dan Pulau Rempang. Batuan yang menyusun Pulau Bintan dan pulau-pulau kecil sekitarnya terdiri atas batuan sedimen dan batuan terobosan intrusive, secara berurutan dari paling muda sampai paling tua yang tersingkap adalah (Kusnama dkk, 1994): a. Endapan Aluvial (Qa). Tersusun dari lempung, lanau, kerikil, sisa-sisa tumbuhan, gambut, terumbu koral, pasir kuarsa, sisa batuan granit, konglomerat , belum terkompaksi. Penyebaran endapan ini umumnya terdapat di daerah pantai Pulau Bintan dan sepanjang bantaran sungai Anculai. Endapan aluvial ini masih berlangsung hingga saat ini. b. Formasi Goungon (GTg). Batupasir tufaan keputihan berbutir halus menengah, laminasi sejajar, batu lanau umum dijumpai, tuf pasiran dan tuf litik berwarna putih berukuran butir pasir halus setempat berselingan dengan batupasir tuf putih kemerahan dan batu lanau kelabu agak karbonan mengandung sisa tanaman. Formasi ini tersebar secara luas di bagian tengah Pulau Bintan mulai dari Tanjung Uban sampai Kawal dan berlingkungan Fluviatil, ketebalan mencapai 200 meter dengan umur Plio-Plistosen. c. Formasi Tanjung Kerotang (Tmpt). Konglomerat aneka batuan berkomposisi granit, batupasir kuarsa, feldspar dan malihan yang berlanauan dalam matrik batupasir kasar dengan konsolidasi baik, lapisan bersusun dan silang siur umum dijumpai dalam lingkungan darat dan pantai. Formasi ini tidak tersingkap di permukaan dan berumur Plio-Pliosen. d. Batuan Terobosan Andesit (Tma). Andesit kelabu, komposisi Plagioklas, Hornblende, Biotit, tekstur porfiritik dengan masa dasar mikro kristal feldspar, agak terkekarkan dan umumnya segar. Batuan ini ditemukan di Gunung Bintan Besar, Gunung Kijang, dan Gunung Lengkuas. e. Batuan Terobosan Intrusive Granit (Tlg). Berwarna kelabu kemerahankehijauan, berbutir kasar, komposisi feldspar, kuarsa, hornblende dan biotit, mineral umumnya bertekstur primer dan membentuk Pluton Batholit yang tersingkap luas di Pulau Bintan yang salah satu diantaranya dikenal sebagai Pluton Granit Kawal yang dijumpai mulai dari desa Kijang sampai Berakit. Batuan terobosan intrusive granit ini disamping menempati hampir sebagian seperti Tanjung Uban, Lagoi, juga sebagai penyusun pulau-pulau kecil disekitarnya seperti Pulau Koko, Pulau Berakit dan Pulau Sumpat.


57/112

5/21/2018


II.3.1.4 Laporan Hasil Studi/Kajian Terkait Sumber Daya Air Untuk mendukung pembuatan Pola PSDA Kepulauan Batam-Bintan, beberapa hasil inventarisasi studi sebelumnya yang pernah dilakukan dirangkum dalam tabel 2.11.

Tabel 2.11Hasil stuid terkait sumber daya air dalam WS Kepulauan Batam-Bintan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Uraian / Pekerjaan Studi Catchment Area dalam Rangka Konservasi SDA pada pulau Batam-Bintan 2010 DED Pengerukan dan Perkuatan Tebing W. Sei Pulai Studi Potensi Sumber Air Alternatif di P. Bintan Kep. Riau 2009 Upaya Antisipasi Krisis Ketersediaan Air Di P. Batam Tahun 2014 Penyediaan Air Baku P. Bintam Rencana Pengembangan Embung Galang Batang Rencana Pembangunan DAM Busung Kab. Bintan 2009 Study Kondisi Waduk Sei Pulai Peningkatan Pelayanan PDAM Tirta Kep. Riau Penyedian Air Baku Sungai Gesek Studi Penanggulangan Banjir Pulau Batam Upaya Pengendalian Banjir di WS Kep. Batam-Bintan Studi Pengendalian Banjir Batam Center Data DAS, Sungai & Danau P. Bintan Th 2010 Data-Data Teknis Bendung di Baelang Data-Data Prasarana Sumber Daya Air Data Prasarana SDA Yang Dibangun Oleh BWSS4 SID Bendung Dan Jaringan Irigasi D.I Kandui Perencanaan Penyediaan Air Baku Galang Batang P. Bintan Studi Kelayakan Pembangunan Estuasi DAM di P. Bintan Studi Kelayakan Pembangunan Pengaman Pantai P. Batu Berhanti & P. Pelampong

22 23 24 25 26 27 28

Studi Kelayakan Pembangunan Pengaman Pantai P. Nongsa. P. Mapur & P. Sentot Studi Kondisi & Inventarisasi Pantai dan Muara pd P. Batam-Bintan Studi Kondisi & Inventarisasi Sungai, Danau dan Prasarananya pd P. Batam-Bintan Penyusunan DED Pengaman Pantai Senggarang Kota Tj. Pinang Studi Rasionalisasi Sistem Hidrologi di Kep. Riau Studi & Perenc. Detail Terpadu Pengendalian Banjir Sungai Banyuasin Bomberlian Rancangan Pola Pengelolaan SDA WS Kep. Batam-Bintan

II.3.2 Data Sumber Daya Air II.3.2.1 Klimatologi a.

Batam

Data iklim didapat dari stasiun Meteorologi terdekat yaitu Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Hang Nadim Kota Batam. Data yang diperlukan dalam studi ini adalah data klimatologi merupakan data analisis statistik yaitu: a. Data Presipitasi b. Data Penyinaran Matahari c. Kelembaban Udara d. Temperatur Udara Data meteorologi telah diukur dan direkam dalam berbagai satuan. Semua data telah dikonversikan kedalam satuan metric untuk pelapoaran ini. Tabel... menyajikan parameter yang diukur dan satuan yang terekam.


58/112

5/21/2018


Tabel 2.12 Daftar Parameter dan Satuannya Parameter Kecepatan anqin(m/s) Temperatur udara Kelembapa Udara Tekanan Atmosfir

Satuan Mile per jam (knots) Derajat celsius (°C) % udara Millibar (mbars)

Curah hujan Millimeter Lama penyinaran matahari % (mm) Sumber: Stasiun Meteorologi Hang Nadim, Batam

Unit laporan Meters per second Derajat celsius (°C) % Millibar (mbars). Millimeter % (mm)

a.1. Data Presipitasi Jenis hujan dapat diklasifikasikan berdasarkan pada lokasi dan, mekanisme peningkatan pendinginannya, tipe tersebut adalah: a) Dekat area katulistiwa, hujan dalam jumlah besar diperoleh berdasarkan penyinaran matahari yang terus menerus dikarenakan adanya peningkatan kelembaban udara laut yang menghasilkan proses pendinginan konvektif. Adanya pola sirkulasi secara global menyebabkan massa udara kutub utara dan selatan memusat dekat garis katulistiwa yang menyebabkan peningkatan tinggi. b) Area garis lintang tengah (30o-60o) hujan sebagian besar dihasilkan oleh aktivitas siklonis , ketika massa udara kutub dan subtropics bertemu pada depan kutub. c) Area pegunungan, dimana dekat dengan sumber air dimungkinkan menerima curah hujan dalam jumlah besar berdasarkan pada pendinginan aerografis, situasi ini disebabkan oleh adanya angin dari gunung. Data curah hujan yang didapat dari stasiun BMG Hang Nadim tahun 1999 – 2009 menunjukkan bahwa 989.5 curah mm, hujansedangkan maksimumcurah terjadihujan pada minimum bulan Desember 2006 yakni sebesar terjadi tahun pada bulan Januari 2009 yaitu 11.80 mm. Grafik tinggi hujan tahunan rata-rata Pos Hidroklimatologi Hang Nadim disajikan pada Gambar 2.25..

Gambar 2.26 Curah Hujan Rerata Bulanan Stasiun BMG Hang Nadim


59/112

5/21/2018


Curah Hujan Rerata Pos Hidroklimatologi Hang Nadim (Tahun 1999 - 2009)

300 ) m250 m ( n a n200 u h a T a150 t a r e R n a100 j u H h a r 50 u C

0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Gambar 2.27 Curah Hujan Rerata Tahunan Stasiun BMG Hang Nadim a.2. Data Penyinaran Matahari Data lama penyinaran matahari diperlihatkan dalam %tasi kondisi penyinaran matahari selama 8 jam setiap hari. Data lama penyinaran matahari tahun 1999 sampai 2009 dari BMG Hang Nadim disajikan dalam Gambar 2.27. Lama Penyinaran Stasiun BMG Hang Nadim (Tahun 1999 - 2009) 80 70 60 ) 50 % ( n a r a40 n i y30 n e P a20 m a L10 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Gambar 2.28 Lama Penyinaran Matahari (%) a.3. Kelembaban Udara Kelembaban udara adalah rasio antara kandungan air dalam udara dengan jumlah kandungan air tersebut yang dapat diterima pada temperatur yang sama. Satuan dari kelembaban udara adalah %. Kelembaban udara relatif bervariasi antara penyinaran matahari yang maksimum dan minimun pada sore hari. Variasi kelembaban udara relatif mengikuti variasi temperatur. Data kelembaban udara relative dari BMG Hang Nadim tahun 1999 sampai 2009 dengan tiga waktu pengamatan yaitu pukul 07.00, 13.00 dan 18.00. Gambaran 60 http://slidepdf.com/reader/full/pola-psda-batam-bintan

60/112

5/21/2018


kelembaban udara maksimum dan minimum stasiun Klimatologi Hang Nadim Batam disajikan pada Gambar 2.28. Kelembaban Udara Stasiun BMG Hang Nadim (Tahun 1999 - 2009) 100 95 90

) 85 % ( a 80 r a d U75 n a b70 a b m65 e l e K60 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Kelembaban Max

Gambar 2.29 Data Kelembaban Udara Relatif (%) Gambar 2.28 menunjukkan bahwa bahwa kelembaban udara rerata maksimum adalah 94% dan minimum 77%.

a.4. Temperatur Udara Data temperatur udara bulanan, berdasarkan data temperatur udara dari tahun 1999-2009 disajikan pada Gambar 2.29. Temperatur Pos Hidroklimatologi Hang Nadim (Tahun 1999 - 2009) 30 28 26 24 ) % ( 22 a 20 r a d18 U n b a16 b14 m e12 l e K10 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Max

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Min

Gambar 2.30 Temperatur Udara b.

Bintan

Data iklim didapat dari stasiun Meteorologi Tanjung Pinang yang berada di Tanjung Pinang timur pada koordinat 00055'07" LU-104031'48" BT.


61/112

5/21/2018


b.1. Data Presipitasi Data curah hujan tahun 1995 – 2009 menunjukkan bahwa curah hujan rerata bulanan maksimum terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 410.1 mm, sedangkan curah hujan rerata bulanan minimum terjadi pada bulan Februari yaitu 142.7 mm. Grafik pada Gambar 2.30. curah hujan rerata bulanan Stasiun Tanjungpinang disajikan Curah Hujan Rerata Bulanan Stasiun Tanjungpinang (Tahun 1995- 2009)

450 400

) m m 350 ( n a 300 j u H i 250 g g n i T 200

150 100 50 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Gambar 2.31 Curah Hujan Rerata Bulanan Stasiun Tanjungpinang b.2. Data Penyinaran Matahari Data lama penyinaran matahari diperlihatkan dalam %tasi kondisi penyinaran matahari selama 8 jam setiap hari. Data lama penyinaran matahari tahun 20052009 disajikan dalam Gambar 2.31. Lama Penyinaran Stasiun Tanjungpinang (Tahun 2005 - 2009)

60 50 ) %40 ( n a r 30 a n i y n e P20 a m a L

10 0 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Gambar 2.32 Lama Penyinaran Matahari (%)


62/112

5/21/2018


b.3. Kelembaban Udara Data kelembaban udara relatif dari stasiun Tanjungpinang tahun 2005-2009 dengan tiga waktu pengamatan yaitu pukul 07.00, 13.00 dan 18.00. Adapun gambaran kelembaban udara disajikan pada Gambar 2.32. Lama Penyinaran Stasiun Tanjungpinang (Tahun 2005- 2009)

88

) 86 % ( a r a 84 d U n a 82 p a b m e 80 l e K 78 76 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sept

Okt

Nov

Des

Gambar 2.33 Data Kelembaban Udara Relatif (%) Gambar 2.32 menunjukkan bahwa bahwa kelembaban udara rerata maksimum adalah 94% dan minimum 77%.

b.4. Temperatur Udara Data temperatur udara bulanan, berdasarkan data temperatur udara dari tahun 2005-2009 disajikan pada Gambar 2.33.

Gambar 2.34 Temperatur Udara


63/112

5/21/2018


II.3.2.2 Kondisi Air Permukaan a.

Batam

Banyak sungai yang ada di Pulau Batam mempunyai penampang kecil dan pada saat musimHal kemarau debitnya mengecil atau bahkan sampai dengan nol atau mengering. ini membuat stakeholders dan penduduk setempat menyebutnya parit, bukan sungai. Oleh sebab itu, hal tersebut merupakan kesulitan tersendiri bagi konsultan untuk mengetahui informasi mengenai sungai dari penduduk di sekitar lokasi sungai. Beberapa sungai juga masuk dalam wewenang perusahaan yang terdekat dengan lokasi sungai, sehingga penelusuran tidak sampai masuk ke wilayah tersebut. Kebutuhan air bersih di Pulau Batam dipenuhi dengan adanya enam waduk seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Kapasitas waduk pada tahun 2010 mencapai 2.855 liter/detik. Hal ini menunjukkan kenaikan kapasitas produksi waduk dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Dari data sekunder yang dikumpulkan, dapat diketahui beberapa sungai dan waduk yang ada di Pulau Batam beserta lokasinya masing-masing yang antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Daftar Sungai di Pulau Batam No 1 2 3 4

Nama Sungai Sungai Harapan Sungai Ladi Sungai Baloi Sungai Beduk

Kecamatan Sekupang Batu Aji Lubuk Baja Sungai Beduk

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai Sungai

Sekupang Batam Kota Lubuk Baja Sungai Beduk Sungai Beduk Batu Aji Nongsa Nongsa Bengkong Batam Kota

Tiban Lelai Jodoh Pancur Tongkang Patam Nongsa Kabil Bengkong Panas Temiang Binti Lekop

18 Sungai Muka Kuning 19 Sungai Tuak 20 Sungai Deras 21 Sungai Kasam 22 Sungai Jabi 23 Sungai Seribu Sumber: Inventarisasi SDW 2010

Sungai Beduk Nongsa Nongsa Nongsa Nongsa

Tabel 2.13 Waduk di Pulau Batam No 1 2

Nama Waduk Waduk Sei Baloi Waduk Sei Ladi

Kelurahan Sei Panas Lubuk Baja Indah

Kecamatan Batam Kota Lubuk Baja

3 4 5

Waduk Sei Harapan Waduk Nongsa Waduk Muka Kuning

Tanjung Riau Nongsa Sei Beduk

Sekupang Nongsa Sei Beduk


64/112

5/21/2018


6 Waduk Duriangkang Sumber: Inventarisasi SDW 2010

Tanjung Piayu

Sei Beduk

Data pada tahun 2010 jumlah air baku keseluruhan yang tersimpan di enam waduk/dam yaitu sebanyak 104.980.000 m3 dengan kapasitas produksi 2.855 liter/detik atau 7.400.160.000 (7.400.160 m3/bulan atau 246.672 m3/hari). Pengolahan air bersih liter/bulan di Pulau Batam dilakukan oleh PT. Adhya Tirta Batam. Data dari PT. Adhya Tirta Batam menginformasikan bahwa jumlah pelanggan air bersih pada tahun 2010 adalah 175.000 pelanggan. Waduk yang ada di Pulau Batam ini saling terkait dalam mensuplai air bersih bagi para pelanggan. Oleh karena itu apabila salah satu waduk tidak berfungsi/mengalami gangguan maka dapat disuplai dari waduk yang lain. Hal ini bertujuan supaya semua pelanggan di Pulau Batam dapat terpenuhi kebutuhan air bersihnya dengan merata.

Tabel 2.13 Dam dan Kapasitasnya di Pulau Batam No 1 2 3 4 5 6

Nama Dam Dam Mukakuning Dam Duriangkang Dam Sungai Ladi Dam Sungai Harapan Dam Baloi Dam Nongsa Total

Kapasitas (m3) 12.720.000 78.180.000 9.490.000 3.600.000 270.000 720.000 104.980.000

Kapasitas Produksi (ltr/dtk) 310 1.855 290 210 60 110 2.855

Sumber: Inventarisasi SDW 2010

b.

Bintan

Berdasarkan hasil studi Identifikasi Potensi Wilayah Sungai di Pulau Bintan mempunyai pada gambar di bawah ini. Dari ke 26 DAS Engkang Anculai dengan luas 80,09 km2, dengan luas 2,79 km2.

Sumber Daya Air di Pulau Bintan, 26 buah DAS besar seperti terlihat tersebut, DAS terbesar adalah DAS dan terkecil adalah DAS Beloking

Perbedaan ketinggian di Pulau Bintan berkisar antara 0 – 214 m di atas muka laut, yang membentuk relief bergelombang penonjolan puncak-puncak bukit antara lain Gunung Kijang dan Gunung Lengkuas. Bukit-bukit tersebut merupakan hulu-hulu sungai yang mengalir ke segala arah. Pola penyaluran sungai pada dasarnya terdiri dari kombinasi pola penyaluran subparalel dan subradier yang mengalir dari mata air yang berada di daerah perbukitan bergelombang terjal yang membentang dari barat ke timur. Beberapa sungai di Pulau Bintan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air penduduk antara lain Sungai Gesek, Sungai Sumpat, Sungai Pegudang, Sungai Kawal, Sungai Galang Tua, dan Sungai Pulai yang dibendung untuk memenuhi kebutuhan air bersih PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan air baku yang ada di Pulau Bintan terdapat beberapa waduk yang sudah dimanfaatkan, antara lain DAM Sungai Pulai, Waduk Dam Sungai Jago, dan Waduk Lagoi. Pengolahan air bersih di pulau ini dilakukan oleh PDAM Tirta Kepri. Kebutuhan air bersih di Kabupaten Bintan disuplai dari Waduk Sungai Lepan dengan debit 174 liter/detik dan Waduk Sekuning, sedangkan di Kota Tanjung Pinang berada di Sungai Pulai. Sejauh ini PDAM Tirta Kepri melayani kebutuhan air bersih dengan skala pelayanan seluruh Pulau Bintan dengan sumber air baku dari Waduk Sei Pulai, Kolong Enam dan Dam Sei Jago.


65/112

5/21/2018


Air waduk di pulau ini berasal dari tampungan air hujan yang ada di kawasan lindung di sekitar lokasi waduk. Adanya keterbatasan sumber air di Pulau Bintan menuntut perlunya dicari alternatif lokasi yang dapat dijadikan catchment waduk guna menampung buangan air hujan dengan kapasitas yang cukup besar. Hasil lapangan ciri di Pulau Batam dan Pulau sungai di ada kedua tempatpenelusuran tersebut mempunyai fisik yang berbeda. UntukBintan, fisik sungai yang di Pulau Batam mempunyai lebar yang relatif kecil, dangkal dan debitnya tidak menentu. Pada waktu hujan debit air sangat melimpah, tetapi setelah hujan berhenti debit langsung menurun dengan cepat, seakan-akan tidak ada air yang tertahan di dalam tanah, sebagian besar menjadi run-off. Sedangkan di Pulau Bintan dengan debit yang lebih teratur sepanjang tahun karena air hujan dapat ditampung oleh sungai yang mempunyai penampang relatif lebar dibanding sungai yang ada di Pulau Batam.

II.3.2.3 Air Tanah a.

Batam

Menurut Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam Tahun 2006 (Bapedal Kota Batam, 2006), secara umum daerah aliran sungai (DAS) yang terdapat di Pulau Batam memperlihatkan pola aliran subdendritik. Selain itu dijumpai pula aliran yang memperlihatkan pola subrektangular dan subparalel dengan arah aliran relatif tegak lurus dengan garis pantai. Sungai-sungai tersebut umumnya pendek-pendek dan dangkal, serta sebagian besar telah dimanfaatkan untuk sumber air minum. Di bagian selatan Pulau Batam berkembang sungai-sungai dengan pola sub rektangular. Sungai-sungai kecil yang ada di bagian utara Pulau Batam dan pulaupulau kecil yang ada di sekitarnya memperlihatkan pola subparalel seperti Sungai Ladi, Sungai Lelai dan Sungai Baru. Berdasarkan laporan tersebut, didapatkan jenis sumber air tanah yang ada di Kota Batam adalah sebagai berikut: 

Sumber Air Tanah Bebas Sumber air tanah bebas didapatkan dengan memanfaatkan air tanah bebas dengan cara pembuatan sumur gali. Muka air tanah umumnya dangkal sehingga memudahkan disadap dengan teknik yang paling sederhana. Daerahdaerah tersebut antara lain Dataran Bagan (Duriangkang), yang terletak antara Tanjung Piayu dan Tanjung Kasam.



Sumber Air Tanah Tertekan Sumber air tanah tertekan masih bisa diharapkan pada daerah-daerah bermorfologi relatif landai di daerah pantai. Hal ini antara lain terlihat pula dari adanya pemunculan mata air, meskipun dengan debit relatif kecil. Daerahdaerah tersebut dijumpai di bagian utara Pulau Batam.

b.

Bintan

Di Pulau Bintan tidak terdapat potensi Cekungan Air Tanah (CAT) menurut Peta


66/112

5/21/2018


CAT yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.

II.3.2.4 Pasang Surut a.

Batam

Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam Tahun 2006 (Bapedal Kota Batam, 2006), diperkirakan pola arus perairan Pulau Batam sangat dipengaruhi oleh pola pasang surut (pasut) setempat, dengan melihat keadaan geografis Pulau Batam. Pola arus perairan ini sendiri ditentukan oleh pola pasut yang diteumui di perairan yang lebih luas (Pariwono, 1985), dalam hal ini Selat Malaka di sebelah utara dan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Dengan demikian apabila di Selat Malaka sedang mengalami air pasang, maka air pasang ini akan merambat ke selatan memasuki perairan Pulau Batam. Dengan demikian, arah arus di sekitar perairan Pulau Batam akan mengarah ke selatan. Sebaliknya apabila Selat Malaka sedang surut, maka arus di perairan Bintan dan sekitarnya akan menuju utara. Pasut di perairan Barat Bintan (Pulau Karimun Besar) bertipe campuran dengan tipe ganda yang menonjol. Hal ini dapat dilihat dari bilangan Formzahl di stasiun Pasir Panjang (Karimun Besar) yang bernilai 0.38. Perairan di sebelah barat laut (terletak di Selat Malaka) juga bertipe campuran dengan tipe ganda yang menonjol, seperti yang ditunjukkan oleh stasiun di Dumai dan Bengkalis.Sedangkan bilangan formzahi di stasiun Batu Ampar adalah 0.50. Pasang purnama adalah pasang tertinggi dari suatu perairan dan terjadi pada saat bulan purnama atau bulan mati, sedangkan pasang perbani kisaran pasutnya paling rendah dan terjadi pada waktu bulan seperempat dan tiga perempat. Di Pulau Batam, kondisi pasang purnama dan pasang perbani pada saat matahari berada di belahan bumi utara (bulan Juni), dan di belahan bumi selatan (bulan Desember). Apabila membandingkan keadaan pasut pada kedua waktu tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kisaran pasut di perairan Pulau Batam pada saat purnama antara saat kedudukan matahari berada di belahan bumi utara dan ketika matahari berada di belahan bumi selatan. Keadaan ini hanya berlaku untuk pasang purnama, dimana kisarannya didapati mencapai 3.1. Berbeda dengan pasang perbani. Pada saat pasang perbani dan matahari berada di belahan bumi utara, kisaran pasut pada waktu pasang mencapai 1,8 meter. Akan tetapi ketika matahari berada di belahan bumi selatan, kisaran pasutnya hanya mencapai 1,2 perubahan meter. Daritinggi data unsur-unsur pasut di suatu stasiun dapat diperkirakan kisaran muka laut (sea level) di perairan tersebut. Untuk melihat nilai perubahan tinggi muka laut maksimum atau minimum ataupun tinggi rerata di perairan sekitar Pulau Batam diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Kisaran Tinggi Muka Laut di Pulau Batam Kisaran Muka Laut Tinggi Muka Laut Pada Air Pasang tertinggi Tinggi Muka Laut Pada Air Pasang Rerata Tinggi Muka Laut Rerata Tinggi Muka Laut Pada Air Surut Rerata

Notasi HHWL MHWL MSL MLWL

Tinggi (cm) 102 64 0 -59

Tinggi Muka Laut Pada Air Surut Terendah

LLWL

-68

Sumber: Data DISHIDROS-AL,1994


67/112

5/21/2018

b.


Bintan

Besaran kisaran perubahan tinggi muka air laut (pasang surut) di Pantai Utara Pulau Bintan adalah sebagai berikut: Bintan Tabel 2.14 Kisaran Tinggi Muka Air Laut di Pantai Kondisi NotasiUtara Pulau Tinggi (m.MSL) Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

Muka Air Pasang Tertinggi Muka Air Pasang Rata-rata Rata-rata Muka Air Laut Muka Air Surut Rata-rata Muka Air Surut Terendah

HHWL MHWL MSL MLWL LLWL

+2.390 +1.890 +0.000 -1.890 -1.390

Sumber: Data Dishidros-AL tahun 1999

II.3.2.5 Kualitas Air a.

Batam

Menurut Buku Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Batam Tahun 2006, kerusakan ekosistem hutan telah memberikan kontribusi yang cukup besar sehingga membawa dampak yang besar pula, walaupun merupakan satu-satunya faktor. Kehilangan tutupan hutan berpotensi mengganggu siklus hidrologis yang pada gilirannya membuat pasokan dan perilaku air menjadi tidak menentu. Hal ini tercermin dari air melimpah pada musim hujan sehingga menyebabkan banjir serta kelangkaan air di musim kemarau. Menurunnya kualitas air di WS Batam dapat dibuktikan dengan program monitoring yang dilakukan oleh Bapedal Kota Batam. Ketersediaan air untuk konsumsi juga berkurang akibat pencemaran oleh industri, rumah tanggal dan pertanian. Berbagai jenis industri berat, menengah dan kecil masih membuang limbah industri tanpa diolah terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengamatan tersebut, dapat dilihat beberapa parameter penting yang diuji kualitas air bersih ini yaitu warna, kekeruhan, senyawa organik (amonia, nitrate, kesadahan dan sulfat, chlorida), senyawa anorganik (logam), serta keberadaan bakteri E.Coli dan Coliform. Berdasarkan hasil analisa fisika dan analisa kimia dari pengamatan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum kondisi kualitas air bersih di WS Batam telah mengalami pencemaran yang mengakibatkan degradasi/penurunan kualitas air bersih. Hal ini bisa dilihat dari parameter warna dan kekeruhan yang terindentifikasi di atas baku mutu. Dengan demikian konsumsi air bersih yang tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu oleh perusahaan pengolah air bersih dapat membahayakan kesehatan manusia. Banyaknya kegiatan perumahan bakan kegiatan rumah sakit yang disinyalir belum memiliki instalasi pengolahan air bersih (IPAL), membuang limbah domestik, limbah medis serta limbah MCK tanpa diolah terlebih dahulu dapat dikatakan sebagai penyebab tingginya kandungan bakteri E. Colli dan Collyform di beberapa waduk/dam pada WS Batam, khususnya pada Dam Duriangkang, Dam Mukakuning, Dam Baloi, Dam RS. Otorita Batam, dan Dam Sei Ladi. Hasil pengamatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 2.15.


68/112

5/21/2018


Tabel 2.15 Hasil Pengamatan Kualitas Air di WS Batam Parameter Color

Unit Pt-Co Scale

Dissolved Solid Taste

rncl/L

Turbidity Temperature Odor Mercury (Hq) Arsenic (As) Iron (Fe) Total (Fe) Flouride (F) Cadmium (Cd) Total Hardness CaCO3 Chloride (CI) Chrom Hexavalent (Cr6+) Manganese (Mn) Nitrate (NO3) Nitrite (NO2) pH Selenium (Se) Zinc (Zn) Cyanide (CN) Sulfate (304) Lead (Pb) Surfactant Anionic as MBAS Organic Matter by KMNO4 Coliform Total

FTU °C mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L MPN/100 ml

Lokasi Pengamatan Dam Dam Dam Mukakunin Baloi Rsob g

Standar Max

Dam Duriangkan g

5

8

8

14

4

5

63 Tasteles s 2 26.5 Odorless < 0.0001 < 0.001 0.65 0.26 < 0.001

65 Tasteless

10 Tasteless

120 Tasteless

22 Tasteless

63 Tasteless

3 26.5 Odorless < 0.0001 < 0.001 0.06 0.38 < 0.001

4 26.6 Odorless < 0.0001 < 0.001 0.02 0.4 < 0.001

10 26.4 Odorless < 0.0001 < 0.001 0.21 0.42 < 0.001

2 26.7 Odorless < 0.0001 < 0.001 0.85 0.9 < 0.001

2 26.5 Odorless < 0.0001 < 0.001 0.65 0.26 < 0.001

110.12

6.65

1.78

12.72

118.6

110.12

Dam Sei Ladi

25.32

20.35

8.65

21.22

72.36

25.32

< 0.006

< 0.006

< 0.006

< 0.006

< 0.006

< 0.006

0.25 0.47 0.07 6.75 < 0.007 < 0.01 < 0.01 2.72 < 0.01

< 0.02 < 0.11 < 0.03 6.65 < 0.007 < 0.01 < 0.01 10.3 < 0.01

< 0.02 < 0.11 < 0.03 6.52 < 0.007 < 0.01 < 0.01 14.35 < 0.01

0.07 0.62 0.1 6.6 < 0.007 0.42 < 0.01 5.88 < 0.01

< 0.02 0.66 0.24 6.68 < 0.007 < 0.01 < 0.01 12.36 < 0.01

0.25 0.47 0.07 6.75 < 0.007 < 0.01 < 0.01 2.72 < 0.01

< 0.05

< 0.05

< 0.05

< 0.05

< 0.05

< 0.05

1.95

2.18

2.24

4.2

1.68

1.95

3

2

3

22

2

3

Standar Baku Mutu Kelas I PP No. 82/2001 (Sumber : Bapedal Kota Batam)

Selain hasil pemantauan di atas, PT. Multimera Harapan juga melakukan pengambilan sample untuk kualitas air WS Batam yang diambil dari empat lokasi, yaitu : (1).Waduk Bulang Lintang ; (2).Sumur di P. Bulang Lintang; (3). Danau Mungga di Rempang; (4). Danau Sekanak di P. Belakang Padang. Evaluasi kualitas pada sumber air di lokasi-lokasi tersebut dilakukan berdasarkan Baku Mutu Kelas I dari PP 82/2001.

1) Kualitas Air Waduk Bulang Lintang Berdasarkan data pemantauan kualitas Waduk Bulang Lintang, dibandingkan dengan air baku air minum ( Klas I PP 82/2001) terdapat beberapa parameter yang telah melampaui persyaratan, yaitu : Free Chlorine dan Phenol compound as Phenol, yang dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16 Kualitas Air Waduk Bulang Lintang No. 1 2 3 1

Test Description PHYSICS Total Dissolved Solids, TDS Total Suspended Solids, TSS Temperature INORGANICS pH

Sample Result

Regulatory Limit*

Unit

69 5 26.3

1000 50 Deviation 3°

mq/L mq/L °C

Conductometric Gravimetric Expansion

6.87

6-9

pH Units

Electrometric

Method


69/112

5/21/2018


No. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 1 2

Test Description Biochemical Oxygen Demand, BOD Chemical Oxygen Demand, COD Dissolved Oxygen Total Phospate as P Nitrogen, Nitrate as N, (NO3-N] Cyanide, CN Fluoride, F Nitrogen. Nitrite as N, (NO2-N) Free Chlorine Hydrogen Sulfide, H2S METALS Arsenic. As Cobalt, Co Boron, 13 Selenium, Se Cadmium, Cd Hexavalent Chromium, Cre* Copper, Cu Lead, Pb Mercury, Hq Zinc, Zn ORGANICS Oil and Grease Surfactants, MBAS Phenol compound as Phenol BHC DDT Endrine MICROBIOLOGY Coliform, Fecal Total Coliform

RADIOACTIVE 1 Gross A 2 Gross B Sumber : Hasil Analisa Laboratorium,2007

Sample Result

Regulatory Limit*

2

2

7

10

5.6 0.51 1.4 < 0.02 < 0.1 < 0.01 0.08 <0.01

6 0.2 10 0.02 0.5 0.06 0.03 0.002

mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L

Titrimetric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric

<0.002 <0.007 <0.005 <0.002 <0.004

0.05 0.2 1 0.01 0.01

mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L

< 0.01 <0.006 <0.04 <0.000 2 <0.002

0.05 0.02 0.03

AAS ICP ICP AAS ICP Spectrophotometri c ICP ICP

0.001

Unit mq/L mq/L

mq/L mq/L mq/L

Method Incubation Titrimetric

AAS

0.05

mq/L

ICP

<1 < 25 22 0 14 <0.12 <0.06

1000 200 1 210 2 1

pq/L pq/L pq/L pq/L pq/L pq/L

IR Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Gas Chromatography Gas Chromatography Gas Chromatography

0 0

100 1000

Co1/10 0mL Co1/10 0mL

Membrane Filter Membrane Filter

NA NA

0.1 1

Bq/L Bq/L

2) Kualitas Air Sumur di P. Bulang Lintang Berdasarkan data pemantauan kualitas Sumur di P. Bulang Lintang, dibandingkan dengan air baku air minum ( Klas I PPpH, 82/2001) terdapat beberapa parameter telah melampaui persyaratan, yaitu: COD, Total Phospate as P, Zinc (Zn)yang dan Phenol compound as Phenol, dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17 Kualitas Air Sumur di P. Bulang Lintang No. 1 2 3 1 2 3

Test Description PHYSICS Total Dissolved Solids, TDS Total Suspended Solids, TSS Temperature INORGANICS pH Biochemical Oxygen Demand, BOD Chemical Oxygen Demand,

Sample Result

Regulatory Limit*

Unit

Method

50 3 26,7


mq/L mq/L °C


4.14

6-9

pH Units

Electrometric

2

2

mq/L

Incubation

13

10

mq/L

Titrimetric


70/112

5/21/2018


No. 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

Test Description COD Dissolved Oxygen Total Phospate as P Nitrogen, Nitrate as N, (NO3-N] Cyanide, CN Fluoride, F Nitrogen. Nitrite as N, (NO2-N) Free Chlorine Hydrogen Sulfide, H2S METALS Arsenic. As Cobalt, Co Boron, 13 Selenium, Se Cadmium, Cd Hexavalent Chromium, Cre* Copper, Cu Lead, Pb Mercury, Hq Zinc, Zn ORGANICS Oil and Grease

2 3 4

Surfactants, MBAS Phenol compound as Phenol BHC

5

DDT

6

Endrine

1 2 1 2

Sample Result

Regulatory Limit*

Unit

Method

5, 6 0.47 0.6 < 0.02 < 0.1 < 0.01 <0.02 < 0.01

6 0.2 10 0.02 0.5 0.06 0.03 0.002

mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L

Titrimetric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric

<0.002 <0.007 <0.005 <0.002 <0.004 < 0.01 <0.006 <0.04 <0.0002 0.450

0.05 0.2 1 0.01 0.01 0.05 0.02 0.03 0.001 0.05

mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L

AAS ICP ICP AAS ICP Spectrophotometric ICP ICP AAS ICP

1000

pq/L

<1 < 25 21 0 04 <0. 12 <0.06

MICROBIOLOGY Coliform, Fecal Total Coliform RADIOACTIVE Gross A Gross B

0 0

200 1 210

pq/L pq/L pq/L

2

pq/L

1

pq/L

100 1000 NA NA

Co1/100mL Co1/100mL

0.1 1

Bq/L Bq/L

IR Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Gas Chromatography Gas Chromatography Gas Chromatography Membrane Filter Membrane Filter -

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium,2007

3) Kualitas Air Danau Mungga di Rempang. Berdasarkan data pemantauan kualitas Danau Mungga di Rempang, dibandingkan dengan air baku air minum ( Klas I PP 82/2001) terdapat beberapa parameter yang telah melampaui persyaratan, yaitu : pH, Total Phospate as P, dan Phenol compound as Phenol, dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18. Kualitas Air Danau Mungga di Rempang No 1 2 3 1 2 3 4 5 6

Test Description PHYSICS Total Dissolved Solids, TDS Total Suspended Solids, TSS Temperature INORGANICS pH Biochemical Oxygen Demand, BOD Chemical Oxygen Demand, COD Dissolved Oxygen Total Phospate as P Nitrogen, Nitrate as N, (NO3-N]

Sample Result

Regulatory Limit*

Unit

Method

17 1 28 5


mq/L mq/L °C


4.95

6-9

Electrometric

1 10

2 10

pH Units mq/L mq/L

6.0 0.63 0.2

6 0.2 10

mq/L mq/L mq/L

Titrimetric Spectrophotometric Spectrophotometric

Incubation Titrimetric


71/112

5/21/2018


No 7 8 9 10 11

Test Description

1

Cyanide, CN Fluoride, F Nitrogen. Nitrite as N, (NO2-N) Free Chlorine Hydrogen Sulfide, H2S METALS Arsenic. As Cobalt, Co Boron, 13 Selenium, Se Cadmium, Cd Hexavalent Chromium, Cre* Copper, Cu Lead, Pb Mercury, Hq Zinc, Zn ORGANICS Oil and Grease

2 3 4


5

DDT

6

Endrine

1

MICROBIOLOGY Coliform, Fecal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

1 2

Sample Result < 0.02 < 0.1 < 0.01 0.01 < 0.01

Regulatory Limit* 0.02 0.5 0.06 0.03 0.002

Unit

Method

mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L

Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric

<0.002 <0.007 <0.005 <0.002 <0.004 < 0.01 <0.006 <0.04 <0.0002 <0.002

0.05 0.2 1 0.01 0.01 0.05 0.02 0.03 0.001 0.05

mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L

AAS ICP ICP AAS ICP Spectrophotometric ICP ICP AAS ICP

<1

1000

pq/L

< 25 3 0.23

200 1 210

pq/L pq/L pq/L

12

2

pq/L

<0.06

1

pq/L


0

100

Membrane Filter

0

1000

Co1/1 00mL Co1/1 00mL Bq/L Bq/L

-

Total Coliform RADIOACTIVE Gross A Gross B

NA NA

0.1 1

Membrane Filter

Sumber : Hasil Analisa Laboratorium,2007 4) Kualitas Air Danau Sekanak di P. Belakang Padang Berdasarkan data pemantauan kualitas Danau Sekanak di P. Belakang Padang, dibandingkan dengan air baku air minum ( Klas I PP 82/2001) terdapat beberapa parameter yang telah melampaui persyaratan, yaitu : pH, Free Chlorine, dan Phenol compound as Phenol, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.19. Danau Sekanak di P. Belakang Padang No

Test Description

1 2 3

PHYSICS Total Dissolved Solids, TDS Total Suspended Solids, TSS Temperature

1 2 3 4 5 6 7

INORGANICS pH Biochemical Oxygen Demand, BOD Chemical Oxygen Demand, COD Dissolved Oxygen Total Phospate as P Nitrogen, Nitrate as N, (NO3-N] Cyanide, CN

Sampl e Result

Regulator y Limit*

23 2 27 1

5.61 1 7 6.0 1.13 0.7 < 0.02

Unit

Method


mq/L mq/L °C


6- 9 2 10 6 0.2 10 0.02

pH Units mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L

Electrometric Incubation Titrimetric Titrimetric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric


72/112

5/21/2018


No 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Test Description Fluoride, F Nitrogen. Nitrite as N, (NO2-N) Free Chlorine Hydrogen Sulfide, H2S METALS Arsenic. As Cobalt, Co Boron, 13 Selenium, Se Cadmium, Cd Hexavalent Chromium, Cre* Copper, Cu Lead, Pb Mercury, Hq

Sampl e Result < 0.1 < 0.01 0.05 <0.01

Regulator y Limit* 0.5 0.06 0.03 0.002

Unit

Method

mq/L mq/L mq/L mq/L

Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric

<0.002 <0.007 <0.005 <0.002 <0.004 < 0.01 <0.006 <0.04 <0.000 2 <0.002

0.05 0.2 1 0.01 0.01 0.05 0.02 0.03 0.001

mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L mq/L

AAS ICP ICP AAS ICP Spectrophotometric ICP ICP AAS

0.05

mq/L

ICP

<1

1000

pq/L

< 25 4 0.06

200 1 210

pq/L pq/L pq/L


1

Zinc, Zn ORGANICS Oil and Grease

2 3 4


5

DDT

<0.12

2

pq/L

6

Endrine

<0.06

1

pq/L

1

MICROBIOLOGY Coliform, Fecal

0

100

Membrane Filter

2

Total Coliform

0

1000

Co1/100 mL Co1/100 mL

NA NA

0.1 1

Bq/L Bq/L

-

RADIOACTIVE 1 Gross A 2 Gross B Sumber : Hasil Analisa Laboratorium, 2007

b.

Membrane Filter

Bintan

Pengambilan sampel air diambil dari beberapa tempat yang dinilai ada potensi untuk dimanfaatkan sebagai air baku. Lokasi pengambilan sempel tersebut antara lain di Waduk Sei Pulai, Kolong Kalang Batang, Kolong S.Jago-Jeram, S. Jeram, Mata air di sungai Bintan, dan S.Kangboi, tetapi sampel air yang akan diuji, antara lain : (1). Kolong S.Jago-Jeram, (2). Sungai Engkang, (3). Sungai Jeram Hulu, (4). Kolong Kalang Batang, dan (5). Sungai Kangboi Hulu, sedangkan untuk sampel air Waduk Sei Jago Hulu, Waduk Sei Pulai, tidak akan diuji karena sudah dimanfaatkan oleh PT. PDAM Tirta Janggi dan mata air Gn. Bintan tidak akan diuji karena dianggap masih belum terkontaminasi. Gambar 2.34 menyajikan lokasi pengambilan sampel air di beberapa sungai di Pulau Bintan.


73/112

5/21/2018


Gambar 2.35 Lokasi Pengambilan Sampel Air Evaluasi kualitas pada sumber air di lokasi-lokasi tersebut dilakukan berdasarkan Baku Mutu Kelas I dari PP 82/2001.

1) Kualitas Air Kolong S. Jago-Jeram Berdasarkan data pemantauan kualitas Air Kolong S.Jago-Jeram, menunjukkan pH air sebesar 7.52. Kadar oksigen terlarut (DO) tergolong rendah, hal ini ditunjukan dari kadar oksigen terlarut sebesar 5,0 mg/L. Kandungan bahan organik yang dinyatakan sebagai BOD, COD melebihi batas atas baku mutu air kelas 1 yakni bernilai 3 mg/L dan 20 mg/L. Hasil analisis kadar golongan fosfat dan nitrat juga relatif kecil, kadar fosfat 0.001 mg/L dan kadar nitrat 0.07 mg/L. Kandungan senyawa logam semuanya masih jauh dibawah baku mutu air kelas 1. Dapat disimpulkan kualitas air Kolong S.Jago-Jeram sudah terpolusi namun masih dapat di treatment untuk dijadikan air baku minum dapat digunakan untuk pertanian, perikanan, peternakan, industriatau dan langsung sumber tenaga air.

Tabel 2.20. Hasil Uji Kualitas Air di Kolong S.Jago – Jeram No.

PARAMETER

1

I.Physical Properties Temperature

2 3

Total Dissolve Solids, TDS Total Suspended Solids TSS

1 2

II.Chemycal properties pH Biochemical Oxygen

UNIT °C

mg/L mg/L pH mg/L

Class I deviasi 3 1000 50 6-9 2

RESULT 28.1 24.6 20.6 7,52 3

METHOD

expansion Conduktometri Spectrophotometric Electrometri Incubation


74/112

5/21/2018


No.

PARAMETER

Class I

RESULT

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

10 6 0.2 10 0.5 0.005 0.2 0.01 0.005 0.02 0.3 0.03 0.01 0.001 0.005

20 5 0.001 0.07 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 0.021 0.001 0.052 <0.00048 0.001

Titrimetri Titrimetri Spectrophotometric Spectrophotometric

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.002 0.06 400 430 0.03 0.002

2.5 <0.001 0.0291 0.01 5.3 0.001 <0.001

Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric

UNIT

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Demand,BOD Chemycal Oxygen demand,COD Disolved Oxygen, DO Phospat, PO4-P Nitrate as NO2 Amonia, NH2 Arsenic. AS Cabal. Co Cadmium, Cd Hexavalent Crhomium,Cr64 Copper. Cu Iron ,fe Lead,Pb Manganese,Mn Mercury,Hg Zinc,Zn

18 19 20 21 22 23 24

Cloride,Cl Cyadine,CN Floride,F Nitrite,NO2-N Sulfate,So4 Free Chlorine, Cl2 Hydogen Sulfyda,H2S

METHOD

Spectrophotometric ASS ASS Spectrophotometric AAS ASS ASS ASS Mercury Analiser ASS

(Sumber : Hasil Analisa Laboratorium,2008)

2) Kualitas Air di Sungai Engkang Hulu Berdasarkan data pemantauan kualitas Air Kolong S.Jago-Jeram, menunjukkan pH air sebesar 6.15. Kadar oksigen terlarut (DO) tergolong rendah, hal ini ditunjukan dari kadar oksigen terlarut sebesar 5,0 mg/L. Kandungan bahan organik yang dinyatakan sebagai BOD, COD melebihi batas atas baku mutu air kelas 1 yakni bernilai 2 mg/L dan 12 mg/L. Hasil analisis kadar golongan fosfat dan nitrat juga relatif kecil, kadar fosfat 0.001 mg/L dan kadar nitrat 0.51 mg/L. Kandungan senyawa logam semuanya masih jauh dibawah baku mutu air kelas 1. Dapat disimpulkan kualitas air Kolong S.Engkang Hulu sudah terpolusi namun masih dapat di treatment untuk dijadikan air baku minum atau langsung dapat digunakan untuk pertanian, perikanan, peternakan, industri dan sumber tenaga air. Engkang Hulu Tabel 2.21. Hasil Uji Kualitas Air di Sungai Class No.

1 2 3 1 2 3 4 5

PARAMETER

I. Physical Properties Temperature Total Dissolve Solids, TDS Total Suspended Solids TSS II. Chemycal properties pH Biochemical Oxygen Demand,BOD Chemycal Oxygen demand,COD Disolved Oxygen, DO Phospat, PO4-P

UNIT °C

mg/L mg/L pH mg/L mg/L mg/L mg/L

I

deviasi 3 1000 50 6-9 2

RESULT 27.5

expansion

8 228

Conduktometri Spectrophotometric

6.15 2

Electrometri Incubation

12

Titrimetri

5 0.001

Titrimetri Spectrophotometric

10 6 0.2

METHOD


75/112

5/21/2018


6 7 8 9 10 11

Nitrate as NO2 Amonia, NH2 Arsenic. AS Cabal. Co Cadmium, Cd Hexavalent Crhomium,Cr64

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Copper. Cu Iron ,fe Lead,Pb Manganese,Mn Mercury,Hg Zinc,Zn Cloride,Cl Cyadine,CN Floride,F Nitrite,NO2-N Sulfate,So4 Free Chlorine, Cl2 Hydogen Sulfyda,H2S

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

10 0.5 0.005 0.2 0.01 0.005

0.51 0.001 <0.001 0.0014 <0.001 <0.001

Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric ASS ASS Spectrophotometric

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.02 0.3 0.03 0.01 0.001 0.005 0.002 0.05 0.06 400 0.03 0.002

<0.001 0.021 <0.001 0.022 <0.0001 <0.001 4.8 0.005 0.0309 0.004 35 0.001 <0.001

AAS ASS ASS ASS Mercury Analiser ASS Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometri

(Sumber : Hasil Analisa Laboratorium,2008) 3) Kualitas Air Sungai Jeram Hulu Berdasarkan data pemantauan kualitas S. Jeram Hulu, menunjukkan pH air sebesar 6.35. Kadar oksigen terlarut (DO) tergolong rendah, hal ini ditunjukan dari kadar oksigen terlarut sebesar 4,0 mg/L. Kandungan bahan organik yang dinyatakan sebagai BOD, COD melebihi batas atas baku mutu air kelas 1 yakni bernilai 3 mg/L dan 11 mg/L. Hasil analisis kadar golongan fosfat dan nitrat juga relatif kecil, kadar fosfat < 0.001 mg/L dan kadar nitrat 0.01 mg/L. Kandungan senyawa logam semuanya masih jauh dibawah baku mutu air kelas 1. Dapat disimpulkan kualitas air Kolong S.Jago-Jeram sudah terpolusi namun masih dapat di treatment untuk dijadikan air baku minum atau langsung dapat digunakan untuk pertanian, perikanan, peternakan, industri dan sumber tenaga air.

Tabel 2.22. Hasil Uji Kualitas Air di Sungai Jeram Hulu No

PARAMETER

I.Physical Properties 1 Temperature 2 Total Dissolve Solids, TDS 3 Total Suspended Solids TSS II.Chemycal properties 1 pH 2 Biochemical Oxygen Demand,BOD 3 Chemycal Oxygen demand,COD 4 Disolved Oxygen, DO 5 Phospat, PO4-P 6 Nitrate as NO2 7 Amonia, NH2 8 Arsenic. AS 9 Cabal. Co 10 Cadmium, Cd 11 Hexavalent Crhomium,Cr64 12 Copper. Cu 13 Iron ,fe 14 Lead,Pb

Class 1

RESULT

METHOD

°C mg/L

deviasi 3 1000

28.6 9

expansion Conduktometri

mg/L

50

1

Spectrophotometric

pH mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

6-9 2 10 6 0.2 10 0.5 0.005 0.2 0.01 0.005

6.35 3 11 4 <0.001 0.01 0.09 <0.001 <0.001 <0.001 0.02

Electrometri Incubation Titrimetri Titrimetri Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric ASS ASS Spectrophotometric

mg/L mg/L mg/L

0.02 0.3 0.03

0.004 0.015 <0.001

AAS ASS ASS

UNIT


76/112

5/21/2018


15 Manganese,Mn 16 Mercury,Hg 17 Zinc,Zn 18 Cloride,Cl 19 Cyadine,CN 20 Floride,F 21 Nitrite,NO2-N 22 Sulfate,So4 23 Free Chlorine, Cl2 24 Hydogen Sulfyda,H2S (Sumber : Hasil Analisa Laboratorium,2008)

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.01 0.001 0.005 0.002 0.05

0.011 <0.0001 <0.001 25.4 <0.001 0.028

ASS Mercury Analiser ASS Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric

mg/L mg/L mg/L mg/L

0.06 400 0.03 0.002

<0.01 63 <0.001 <0.001

Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric

4) Kualitas Air Kolong Kalang Batang Berdasarkan data pemantauan kualitas Kolong Kalang Batang, menunjukkan pH air sebesar 6.85. Kadar oksigen terlarut (DO) tergolong rendah, hal ini ditunjukan dari kadar oksigen terlarut sebesar 4,0 mg/L. Kandungan bahan organik yang dinyatakan sebagai BOD, COD melebihi batas atas baku mutu air kelas 1 yakni bernilai 3 mg/L dan 61 mg/L. Hasil analisis kadar golongan fosfat dan nitrat juga relatif kecil, kadar fosfat <0.002 mg/L dan kadar nitrat 0.02 mg/L. Kandungan senyawa logam semuanya masih jauh dibawah baku mutu air kelas 1. Dapat disimpulkan kualitas air Kolong Kalang Batang sudah terpolusi namun masih dapat di treatment untuk dijadikan air baku minum atau langsung dapat digunakan untuk pertanian, perikanan, peternakan, dan industri .

Tabel 2.23. Hasil Uji Kualitas Air di Kolong Kalang Batang No.

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

PARAMETER I.Physical Properties Temperature Total Dissolve Solids, TDS Total Suspended Solids TSS II.Chemycal properties pH Biochemical Oxygen Demand,BOD Chemycal Oxygen demand,COD Disolved Oxygen, DO Phospat, PO4-P Nitrate as NO2 Amonia, NH2

UNI T °C

Class I

RESULT

METHOD

28.4

expansion

mg/L mg/L

devia si 3 1000 50

53 38.7


pH mg/L

6-9 2

6.85 3


mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

10 6 0.2 10 0.5

61 4 0.002 0.02 1

Titrimetri Titrimetri Spectrophotometric Spectrophotometric

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Arsenic. AS Cabal. Co Cadmium, Cd Hexavalent Crhomium,Cr64 Copper. Cu Iron ,fe Lead,Pb Manganese,Mn Mercury,Hg Zinc,Zn Cloride,Cl Cyadine,CN Floride,F

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.005 0.2 0.01 0.005 0.02 0.3 0.03 0.01 0.001 0.005 0.002 0.05

<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.054 0.001 0.044 <0.0001 0.004 24.8 <0.001 0.0283

Spectrophotometric ASS ASS Spectrophotometric AAS ASS ASS ASS Mercury Analiser ASS Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric

21 22 23

Nitrite,NO2-N Sulfate,So4 Free Chlorine, Cl2

mg/L mg/L mg/L

0.06 400 0.03

0.004 48 0.001

Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric


77/112

5/21/2018


Hydogen Sulfyda,H2S 24 (Sumber : Hasil Analisa Laboratorium,2008)

mg/L

0.002

-

Spectrophotometric

5) Kualitas Air Sungai Kangboi Berdasarkan data pemantauan kualitas S. Kangboi, menunjukkan pH air sebesar 6.20. Kadar oksigen terlarut (DO) tergolong rendah, hal ini ditunjukan dari kadar oksigen terlarut sebesar 4,0 mg/L. Kandungan bahan organik yang dinyatakan sebagai BOD, COD melebihi batas atas baku mutu air kelas 1 yakni bernilai 3 mg/L dan 17.5 mg/L. Hasil analisis kadar golongan fosfat dan nitrat juga relatif kecil, kadar fosfat 0.004 mg/L dan kadar nitrat 0.014 mg/L. Kandungan senyawa logam semuanya masih jauh dibawah baku mutu air kelas 1. Dapat disimpulkan kualitas air Kolong S. Kangboi sudah terpolusi namun masih dapat di treatment untuk dijadikan air baku minum atau langsung dapat digunakan untuk pertanian, perikanan, peternakan, industri dan sumber tenaga air.

Tabel 2.24. Hasil Uji Kualitas Air di Sungai Kangboi No.

PARAMETER I.Physical Properties Temperature

1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 (Sumber

°C

Class I

RESULT

METHOD

28.6

expansion

mg/L mg/L

deviasi 3 1000 50

42 164.2


pH mg/L

6-9 2

6.2 3


Chemycal Oxygen demand,COD Disolved Oxygen, DO Phospat, PO4-P Nitrate as NO2

mg/L mg/L mg/L mg/L

10 6 0.2 10

17.5 4 0.004 0.014

Titrimetri Titrimetri Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric

Amonia, NH2 Arsenic. AS Cabal. Co Cadmium, Cd Hexavalent Crhomium,Cr64 Copper. Cu Iron ,fe Lead,Pb

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.5 0.005 0.2 0.01 0.005 0.02 0.3 0.03

0.06 <0.01 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 0.047 0.001

Spectrophotometric ASS ASS Spectrophotometric AAS ASS ASS

Manganese,Mn Mercury,Hg Zinc,Zn Cloride,Cl Cyadine,CN Floride,F Nitrite,NO2-N Sulfate,So4 Free Chlorine, Cl2 Hydogen Sulfyda,H2S : Hasil Analisa Laboratorium,2008)

mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

0.01 0.001 0.005 0.002 0.05 0.06 400 0.03 0.002

0.055 <0.00048 0.02 5.1 0.001 0.0299 0.01 7.8 0.005 0.001

ASS Mercury Analiser ASS Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric Spectrophotometric

Total Dissolve Solids, TDS Total Suspended Solids TSS II.Chemycal properties pH Biochemical Oxygen Demand,BOD

1 2

UNIT

II.3.2.6 Prasarana/Infrastruktur Sumber Daya Air a.

Batam


78/112

5/21/2018


Pada saat ini bangunan air penting yang ada di WS Batam ada di 6 buah waduk yang tersebar, yaitu Waduk Baloi, Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Nongsa, Waduk Duriangkang dan Waduk Muka Kuning. Bangunan tersebut tampak dalam gambar di bawah ini:

Gambar Bangunan Air di Baloi

Gambar Bangunan Air di Galang

Gambar Bangunan Air di Sei Ladi

Gambar Bangunan Air di Sei Harapan

Gambar 2.36 Beberapa Bangunan Air di Kota Batam Selain bangunan air di atas, pada kenyataannya Batam mempunyai 10 waduk (reservoir) yaitu Sei Harapan, Sei Baloi, Sei Nongsa, Sei Ladi, Mukakuning, Duriangkan, Sekanak I, Sekanak II, Pemping dan Bulang Lintang serta Danau Mungga, dimana masing-masing waduk tersebut mempunyai bangunan air, meski tidak semua digolongkan sebagai bangunan air yang penting.


79/112

5/21/2018


Gambar 2.37 Mapping Waduk & Danau b.

Bintan

Bangunan air yang ada di Pulau Bintan ditemukan di lokasi kolong yang sudah dimanfaatkan baik oleh PDAM maupun oleh masyarakat. Pada saat survey ada pembangunan reservoir disertai dengan saringan kasar di daerah Kuala Sempang Kecamatan Teluk Bintan. Menurut informasi dari masyarakat setempat, pembangunan reservoir tersebut didanai oleh Pemda.

(a). Pembangunan Tampungan di Kuala Sempang

(b). Instalasi Pengimpanan Air PDAM Tj. Uban


80/112

5/21/2018


(c). PDAM Tirta Tanggi unit Kijang

(d). PDAM Tirta Janggi Unit Tj. Pinang

Gambar 2.38 Kondisi Bangunan Air Eksisting II.3.3

Data Kebutuhan dan Ketersediaan Air

Dasar perhitungan untuk memperkirakan kebutuhan air baku penduduk Pulau Batam di masa mendatang, digunakan standar dari Direktorat Air Bersih Departemen Perkerjaan Umum yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan ratarata untuk masing-masing aktivitas di setiap pengguna lahan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rumah tangga (dosmestik) Industri Pariwisata Perdagangan Pertanian Non-Domestik Hidran Umum Kehilangan air maksimum

: : : : : : : :

130 liter / orang /hari 40 m3/Ha/Hari atau 40.000 liter/Ha/Hari 4,8 m3/Ha/Hari atau 4.800 liter/ Ha/Hari 5.21 m3/Ha/Hari atau 5.210 liter/Ha/Hari 4.15 m3/Ha/Hari atau 4.150 liter/Ha/Hari 20-30% dari kebutuhan domestik 30 liter / orang / Hari 20% dari kebutuhan total air bersih

Berdasarkan kriteria tersebut, dapat diperkirakan total kebutuhan air bersih untuk penduduk di WS Batam Bintan hingga tahun 2031.

II.3.3.1 Kebutuhan Air Minum Air bersih adalah air yang diperlukan untuk rumah tangga, biasanya diperoleh secara individu dari sumber air yang dibuat oleh masing masing rumah tangga berupa sumur dangkal, atau dapat diperoleh dari layanan PT. ATB. Dalam DAS Batam akan diperhitungkan kebutuhan air bersih rumah tangga yang berasal dari PT. ATB dengan sumber air baku dapat berasal dari air sungai, mata air, danau, sumur dalam atau kombinasinya. Kebutuhan air bersih rumah tangga, dinyatakan dalam satuan Liter/Orang/ Hari (L/O/H), besar kebutuhan tergantung dari kategori kota berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel.2.25, yaitu :

Tabel 2.25. Kebutuhan Air Bersih Rumah Tangga per Orang Per Hari Menurut Kategori Kota No 1 2

Kategori Kota Semi Urban (Ibu Kota Kecamatan/Desa) Kota Kecil

Jumlah Penduduk (Jiwa) 3.000 – 20.000 20.000 – 100.000

Kebutuhan Air Bersih (L/O/H) 60 – 90 90 – 110


81/112

5/21/2018


3 4 5

Kota Sedang Kota Besar Metropolitan

100.000 – 500.000 500.000 – 1.000.000 > 1.000.000

100- 125 120 – 150 150 – 200

Sumber: Dirjen Cipta Karya,DPU,2006,”Unit Pelayanan”, Materi Pelatihan Penyegaran SDM Sektor Air Minum(Peningkatan Kemampuan Staf Profesional Penyelenggara SPAM

a. TabelBatam 2.25. Kebutuhan Air Domestik Pulau Batam Kabupaten/Kota Batam

Kecamatan Belakang Padang Bulang Galang Sei Beduk Nongsa Sekupang Lubuk Baja Batu Ampar Bengkong Batam Kota Sagulung Batu Aji

TOTAL

Keb Air (m3/dt) 2013 0.093 0.045 0.076 0.415 0.191 0.457 0.371 0.349 0.374 0.462

Keb Air (m3/dt) 2020 0.158 0.077 0.128 0.704 0.324 0.774 0.630 0.592 0.634 0.783

Keb Air (m3/dt) 2030 0.280 0.136 0.227 1.246 0.573 1.370 1.114 1.047 1.122 1.386

0.543 0.388 3.764

0.920 0.658 6.383

1.628 1.165 11.294

b. Bintan Tabel 2.26. Kebutuhan Air Domestik Pulau Bintam Kabupaten Kecamatan /Kota Tanjungpin Bukit Bestari ang Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Barat Bintan Teluk Bintan Seri Kuala Lobam Bintan Utara Teluk Sebong Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan TOTAL

Keb Air (m3/dt) 2013 0.20 0.25 0.06 0.17 0.03

Keb Air (m3/dt) 2020 0.31 0.39 0.10 0.27 0.05

Keb Air (m3/dt) 2030 0.55 0.69 0.18 0.48 0.09

0.06 0.08 0.04 0.13 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 1.15

0.10 0.12 0.07 0.21 0.05 0.02 0.05 0.04 0.03 1.81

0.17 0.21 0.11 0.37 0.08 0.04 0.09 0.08 0.05 3.18

II.3.3.2 Kebutuhan Air Untuk Industri dan Pariwisata Kebutuhan air untuk industri sangat kompleks, biasanya sesuai dengan klasifikasi jenis dan ukuran industrinya, namun korelasi antara jenis dan ukuran industri dengan kebutuhan air tersebut kurang nyata. Air yang digunakan setiap pabrik berbeda untuk masing masing jenisnya (pabrik tekstil berbeda dengan pabrik elektronik), selain itu tergantung pula pada ukuran pabrik, teknologi yang dipergunakan (umumnya yang lebih modern akan lebih efisien dalam penggunaan air), bahkan untuk setiap produk yang dikerjakan pada setiap saat. Sehingga, akan sulit menentukan perkirakan kebutuhan air untuk industri secara lebih akurat. Banyak pabrik mengambil air dari sumur PT. ATB.

Besar kebutuhan air bersih

industri diperhitungkan berdasarkan pekerja dan rata rata pelayanan, yaitu :jumlah penduduk terhadap kebutuhan per


82/112

5/21/2018


KAI= %Px AP x RL Dimana : KAI

= Kebutuhan Air Industri , L/O/H % Penduduk diasumsi pada tahap perencanaan awal, tahun 2007 sebesar 6 %, terjadi peningkatan sebesar 0,5 % setiap tahun, sehingga ada kenaikan pada tahap perencanaan tahun 2010 menjadi sebesar 6,09 %, tahun 2015 menjadi sebesar 6,24%, tahun 2020 menjadi sebesar 6,40 % dan tahun 2025 menjadi sebesar 6,60 %

% P = %tase asumsi penduduk AP

= Kebutuhan air industri per tenaga kerja, pada tahap awal diperhitungkan sebesar 500 L/O/H, terjadi peningkatan sebesar 1 % setiap tahun, sehingga ada kenaikan pada tahap perencanaan tahun 2010 menjadi sebesar 515 L/O/H; tahun 2015 menjadi sebesar 541 L/O/H; tahun 2020 menjadi sebesar 569 L/O/H dan tahun 2025 menjadi sebesar 598 L/O/H.

RL

= Rerata Layanan, diperhitungkan konstan sebesar 70 %.

Selain itu kebutuhan air industri diperhitungkan pula untuk kehilangan air yang terdiri dari : (1). Kehilangan dalam proses sebesar 6 %; (2). Kehilangan air tidak terhitung yaitu sebesar 25 %.

a.

Batam

Tabel 2.29. Kebutuhan Air Industri Pulau Batam No.

Kabupaten/Kota

1 Batam Total Pulau Batam

Tahun 2010 (m³/dt) 0,0043 0,0043

Prediksi Kebutuhan Air Industri (m³/bulan) 2011 2016 2021 2026 2031 (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) 0,0046 0,0046

0,0061 0,0061

0,0046 0,0046

0,0091 0,0091

0,0052 0,0052

Tabel 2.30. Kebutuhan Air Pariwisata Pulau Batam No.

Kabupaten/Kota

1

Batam Total

b.

Bintan

Eksiting 2010 (m³/dt) -

2011 (m³/dt) 0,2287 0,2287

Kebutuhan Air Pariwisata (m3/detik) 2016 2021 2026 (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) 0,2469 0,2651 0,2833 0,2469 0,2651 0,2833

2031 (m³/dt) 0,3014 0,3014

Tabel 2.31. Kebutuhan Air Industri Pulau Bintan No.

Kabupaten/Kota

1 Tanjungpinang 2 Bintan Total Pulau Bintan

Tahun 2010 (m³/dt) 0,0049 0,0007 0,0056

Prediksi Kebutuhan Air Industri (m³/bulan) 2011 2016 2021 2026 2031 (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) 0,0024 0,0031 0,0038 0,0045 0,0052 0,0007 0,0009 0,0011 0,0012 0,0014 0,0031 0,0040 0,0049 0,0057 0,0066

KebutuhanEksiting Air Pariwisata Pulau Bintan Tabel 2.32. No. Kabupaten/Kota Kebutuhan Air Pariwisata (m3/detik) 2010

2011

2016

2021

2026

2031


83/112

5/21/2018


1 2

Tanjungpinang Bintan Total

(m³/dt) 0.0002 0.0003 0.0005

(m³/dt) 0,0613 0,0649 0,1262

(m³/dt) 0,0663 0,0701 0,1364

(m³/dt) 0,0713 0,0754 0,1466

(m³/dt) 0,0762 0,0806 0,1568

(m³/dt) 0,0812 0,0858 0,1670

II.3.3.3 Kebutuhan Air Perkotaan Kebutuhan Air Perkotaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan air komersial dan sosial. Pada umumnya hampir semua pelayanan PT. ATB antara 15% sampai dengan 35% dari total air perpipaan untuk kebutuhan air komersial dan sosial seperti: toko, gudang, bengkel, sekolah, rumah sakit, hotel dsb. Makin besar dan padat penduduk, daerah komersial dan sosial cenderung lebih banyak, sehingga kebutuhan untuk air komersial dan sosial akan lebih tinggi jika penduduk makin banyak. Dalam perencanaan WS Batam Bintan, kebutuhan air untuk perkotaan diasumsi sebesar 35 % dari kebutuhan air bersih rumah tangga, dengan nilai konstan dari masing masing tahapan perencanaan, sehingga sampai proyeksi kebutuhan tahun 2025 nilainya sama sebesar 35 %. Selain itu kebutuhan air bersih rumah tangga diperhitungkan pula untuk kehilangan air yang terdiri dari : (1).Kehilangan dalam proses sebesar 6 %; (2).Kehilangan air tidak terhitung yaitu sebesar 25 %.

a.

Batam

Tabel 2.33. Kebutuhan Air Perkotaan Pulau Batam No Kota/Kabupate 1

b.

Kecamatan

Kota Batam

Belakang Padang Bulang Galang Sei Beduk Nongsa Sekupang Lubuk Baja Batu Ampar Bengkong Batam Kota Sagulung Batu Aji Jumlah Total Pulau Batam

Eksiting 2009 (m³/dt) 0,0075 0,0028 0,0060 0,0454 0,0152 0,0500 0,0296 0,0334 0,0358 0,0505 0,0594 0,0425 0,3782 0,3782

2011 (m³/dt) 0,0075 0,0029 0,0061 0,0458 0,0153 0,0503 0,0298 0,0336 0,0361 0,0509 0,0598 0,0428 0,3809 0,3809

Prediksi Kebutuhan Air Perkotaan 2016 2021 2026 (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) 0,0076 0,0078 0,0079 0,0029 0,0030 0,0030 0,0062 0,0063 0,0064 0,0466 0,0474 0,0483 0,0156 0,0159 0,0162 0,0512 0,0522 0,0531 0,0304 0,0309 0,0315 0,0343 0,0349 0,0355 0,0367 0,0374 0,0381 0,0518 0,0528 0,0537 0,0609 0,0620 0,0631 0,0436 0,0443 0,0452 0,3879 0,3949 0,4020 0,3879 0,3949 0,4020

2031 (m³/dt) 0,0081 0,0031 0,0065 0,0492 0,0165 0,0541 0,0321 0,0362 0,0388 0,0547 0,0643 0,0460 0,4093 0,4093

Bintan

Tabel 2.34. Kebutuhan Air Perkotaan Pulau Bintan No

Kota / Kabupaten

1

Tanjungpinang

2

Bintan

Kecamatan Bukit Bestari Tanjungpinang Timur Tanjungpinang Kota Tanjungpinang Barat Jumlah Teluk Bintan Seri Kuala Lobam Bintan Utara Teluk Sebong Bintan Timur Bintan Pesisir

Eksisting Prediksi Kebutuhan Air perkotaan 2009 2011 2016 2021 2026 2031 (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) (m³/dt) 0,0166 0,0208 0,0042 0,0143

0,0166 0,0208 0,0042 0,0143

0,0166 0,0208 0,0042 0,0144

0,0166 0,0209 0,0042 0,0144

0,0166 0,0209 0,0042 0,0144

0,0167 0,0209 0,0042 0,0144

0,0558

0,0559

0,0559

0,0560

0,0561

0,0562

0,0021 0,0040 0,0064

0,0021 0,0040 0,0064

0,0021 0,0040 0,0064

0,0021 0,0040 0,0064

0,0021 0,0040 0,0064

0,0021 0,0040 0,0064

0,0027 0,0110 0,0019

0,0027 0,0110 0,0019

0,0027 0,0110 0,0019

0,0027 0,0111 0,0020

0,0027 0,0111 0,0020

0,0027 0,0111 0,0020


84/112

5/21/2018


Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan Jumlah Total Pulau Bintan

0,0009 0,0022 0,0018 0,0012

0,0009 0,0022 0,0018 0,0012

0,0009 0,0022 0,0018 0,0012

0,0009 0,0022 0,0018 0,0012

0,0009 0,0022 0,0018 0,0012

0,0009 0,0022 0,0018 0,0012

0,0341

0,0342

0,0342

0,0342

0,0342

0,0343

0,0900

0,0900

0,0901

0,0902

0,0903

0,0904

II.3.3.4 Kebutuhan Air Untuk Penggelontoran dan Pendidikan a.

Batam

Tabel 2.35. Kebutuhan Air Penggelontoran Pulau Batam No.

Kota / Kabupaten Batam

Kecamatan Belakang Padang Bulang Galang Sei Beduk Nongsa Sekupang Lubuk Baja Batu Ampar Bengkong Batam Kota Sagulung Batu Aji

Prediksi Kebutuhan Air Penggelontoran Tahun 2009 2011 2016 2021 2026 2031 (m³/bulan) (m³/bulan) (m³/bulan) (m³/bulan) (m³/bulan) (m³/bulan) 0,0937 0,0944 0,0961 0,0978 0,0996 0,1014 0,0455 0,0459 0,0467 0,0475 0,0484 0,0493 0,0759 0,0765 0,0779 0,0793 0,0807 0,0822 0,4165 0,4195 0,4271 0,4348 0,4427 0,4508 0,1915 0,1929 0,1964 0,2000 0,2036 0,2073 0,4581 0,4614 0,4697 0,4782 0,4869 0,4957 0,3724 0,3751 0,3819 0,3888 0,3959 0,4030 0,3499 0,3525 0,3588 0,3654 0,3720 0,3787 0,3751 0,3778 0,3847 0,3917 0,3988 0,4060 0,4633 0,4667 0,4751 0,4838 0,4925 0,5014 0,5444 0,5483 0,5582 0,5684 0,5787 0,5892 0,3894 0,3922 0,3993 0,4065 0,4139 0,4214

Jumlah Total Pulau Batam

3,7757

3,8030

3,8719

3,9421

4,0136

4,0863

3,7757

3,8030

3,8719

3,9421

4,0136

4,0863

Tabel 2.36. Kebutuhan Air Pendidikan Pulau Batam No. 1

b.

Kabupaten/Kota Batam Total Pulau Batam

Eksisting 2009 (m³/detik) 0,0479 0,0479

Prediksi Kebutuhan Air Pendidikan (m³/detik) 2011 2016 2021 2026 2031 (m³/detik) (m³/detik) (m³/detik) (m³/detik) (m³/detik) 0,0492 0,0518 0,0553 0,0591 0,0631 0,0492 0,0518 0,0553 0,0591 0,0631

Bintan

Tabel 2.37. Kebutuhan Air Penggelontoran Pulau Bintan No 1

Kota / Kabupaten Tanjungpinang

Kecamatan Bukit Bestari Tajpinang Timur Tjpinang Kota Tjpinang Barat Jumlah

2

Bintan

Teluk Bintan Seri Kuala Lobam Bintan Utara Bintan Timur Bintan Pesisir Mantang Gunung Kijang Toapaya Tambelan Jumlah Total Pulau Bintan

Tahun Prediksi Kebutuhan Air Penggelontoran 2009 2011 2016 2021 2026 2031 m³/bulan m³/bulan m³/bulan m³/bulan m³/bulan m³/bulan 0,2082 0,2083 0,2086 0,2089 0,2092 0,2094 0,2613 0,0666 0,1801

0,2615 0,0666 0,1802

0,2618 0,0667 0,1804

0,2622 0,0668 0,1807

0,2625 0,0669 0,1809

0,2628 0,0670 0,1812

0,7163

0,7166

0,7176

0,7185

0,7195

0,7204

0,0330 0,0640 0,0799 0,1386 0,0311 0,0143 0,0348 0,0292 0,0185

0,0331 0,0640 0,0799 0,1387 0,0312 0,0143 0,0348 0,0292 0,0185

0,0331 0,0641 0,0800 0,1388 0,0312 0,0143 0,0349 0,0292 0,0185

0,0331 0,0641 0,0801 0,1389 0,0312 0,0143 0,0349 0,0293 0,0185

0,0331 0,0642 0,0801 0,1391 0,0312 0,0143 0,0349 0,0293 0,0185

0,0332 0,0643 0,0802 0,1392 0,0313 0,0143 0,0350 0,0293 0,0185

0,4434 1,1597

0,4436 1,1602

0,4440 1,1616

0,4444 1,1630

0,4449 1,1643

0,4453 1,1657


85/112

5/21/2018


Tabel 2.38. Kebutuhan Air Pendidikan Pulau Bintan No.

Kabupaten/Kota

Eksisting 2009 (m³/detik)

1 2

Tanjungpinang Bintan Total Pulau Bintan

Prediksi Kebutuhan Air Pendidikan (m3/detik) 2011 2016 2021 2026 2031 (m³/detik) (m³/detik) (m³/detik) (m³/detik) (m³/detik)

0.0008

0,0009

0,0010

0,0013

0,0016

0,0020

0.0079 0.0087

0,0082 0,0091

0,0082 0,0099

0,0098 0,0111

0,0108 0,0124

0,0120 0,0140

II.3.3.5 Kebutuhan Air Untuk Peternakan dan Perkebunan a.

Batam

Tabel 2.39. Kebutuhan Air Perkebunan Pulau Batam Eksisting No.

Kabupaten/Kota

1

Batam Total Pulau batam

b.

Prediksi Kebutuhan Air Perkebunan (m³/detik)

2009

2011

2016

2021

2026

2031

(m³/detik)

(m³/detik)

(m³/detik)

(m³/detik)

(m³/detik)

(m³/detik)

0,5010 0,5010

0,5478 0,5478

0,6923 0,6923

0,8368 0,8368

0,9813 0,9813

1,1257 1,1257

Bintan

Tabel 2.40. Kebutuhan Air perkebunan Pulau Bintan No.

Kabupaten/Kota

1

Tanjungpinang

2

Bintan Total Pulau Bintan

Eksisting 2009

2011

(m³/detik)

(m³/detik)

-

Prediksi Kebutuhan Air Perkebunan (m³/detik) 2016 2021 2026 2031

-

(m³/detik) -

(m³/detik) -

(m³/detik)

(m³/detik)

-

-

19,9150

23,4271

32,2739

41,1206

49,9673

58,8141

19,9150

23,4271

32,2739

41,1206

49,9673

58,8141

Tabel 2.41. Kebutuhan Air Peternakan Pulau Bintam Eksisting No.

Kecamatan

1

Tanjung Pinang

2

Bintan Total Pulau Bintan

II.3.4

Prediksi Kebutuhan Air Peternakan (m³/detik)

2009

2011

2016

2021

2026

2031

(m³/detik)

(m³/detik)

(m³/detik)

(m³/detik)

(m³/detik)

(m³/detik)

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0002

0,0002

0,0021

0,0022

0,0031

0,0039

0,0047

0,0056

0,0021

0,0023

0,0032

0,0040

0,0049

0,0058

Ketersediaan

Variabilitas ketersediaan air Air yang tersedia pada suatu lokasi tidak pernah tetap jumlahnya melainkan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Untuk dapat menyatakan ketersediaan air secara sempurna maka data debit aliran haruslah bersifat runtut waktu ( time series ). Data runtut waktu inilah yang menjadi masukan utama dalam model simulasi wilayah sungai, dan menggambarkan secara lengkap variabilitas data debit aliran. Jika kita akan menyatakan ketersediaan air dengan menggunakan sebuah angka, maka angka tersebut adalah rata-rata data debit yang ada. Cara ini tidak memberi


86/112

5/21/2018


informasi mengenai variabilitas data. Menyajikan data sebagai 12 angka yang menyatakan rata-rata bulanan lebih memberikan informasi mengenai variabilitas data dalam setahun, akan tetapi belum memberi informasi mengenai berapa debit yang dapat diandalkan. Angka yang menunjukkan variabilitas ketersediaan air sekaligus menunjukkan seberapa besar debit yang dapat diandalkan adalah debit andalan.

Debit andalan Debit andalan adalah debit yang dapat diandalkan untuk suatu reliabilitas tertentu. Untuk keperluan irigasi biasa digunakan debit andalan dengan reliabilitas 80%. Artinya dengan kemungkinan 80% debit yang terjadi adalah lebih besar atau sama dengan debit tersebut, atau sistem irigasi boleh gagal sekali dalam lima tahun. Untuk keperluan air minum dan industri maka dituntut reliabilitas yang lebih tinggi, yaitu sekitar 90% sampai dengan 95%. Jika air sungai ini digunakan untuk pembangkitan listrik tenaga air maka diperlukan reliabilitas yang sangat tinggi, yaitu antara 95% sampai dengan 99%. Nilai debit rata-rata, maupun debit andalan sebaiknya dihitung dari data debit pengamatan yang cukup panjang. Permasalahan yang kerapkali terjadi adalah bahwa data debit yang diukur tidak lengkap atau bahkan tidak ada sama sekali. Permasalahan lain yaitu banyak pengamatan yang kosong atau salah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan analisis hujan-aliran untuk melengkapi data debit yang kosong dan memperpanjang data debit runtut waktu yang kurang panjang. Potensi air permukaan biasanya ditunjukan dengan debit andalan 80% dengan periode waktu setengah bulanan yang dianalisis dengan analisis frekuensi menggunakan persamaan empiris. Pada kondisi ketersediaan data debit sedikit, maka perlu dicari korelasi hubungan antara hujan dengan aliran; salah satu metode hujan – aliran yang dapat digunakan adalah Model Mock .

a.

Batam


87/112

5/21/2018


200 180

KETERSEDIAAN WS BATAM

160 140 120 100

Debit (m3 /s)

80 60 40 20 0 Jan-1 Jan-2 Feb-1 Feb-2 Mar-1 Mar-2 Apr-1 Apr-2 Mei-1 Mei-2 Jun-1 Jun-2 Jul-1

Jul-2 Ags-1 Ags-2 Sep-1 Sep-2 Okt-1 Okt-2 Nov-1 Nov-2 Des-1 Des-2

Qrerata 34.92 32.76 4.175 6.552 6.298 5.905 3.008 6.416 4.540 5.011 5.608 5.614 6.995 8.145 4.583 5.040 5.400 5.413 15.18 14.29 19.63 20.18 42.92 42.24 Qand 50% 19.63 18.42 2.848 3.283 2.775 2.599 2.769 3.614 4.136 4.113 4.038 4.043 5.292 6.535 3.239 4.829 3.233 3.271 18.97 17.83 18.12 18.13 31.17 29.25 Qand 80% 3.295 3.086 1.559 1.797 1.556 1.458 2.240 2.319 2.317 2.170 2.312 2.310 2.573 2.432 1.802 2.176 2.481 2.479 2.972 2.784 2.966 5.158 8.376 7.855 Qmin

1.180 1.105 1.177 1.357 1.175 1.100 1.173 1.171 1.170 1.096 1.168 1.167 1.166 1.092 1.163 1.413 2.239 2.237 2.234 2.093 2.230 2.794 2.792 2.615

Qmax

102.7 96.39 13.03 34.13 43.45 40.77 5.552 15.87 16.28 15.30 19.74 19.78 19.36 23.06 10.63 9.982 14.18 14.21 28.92 27.19 42.84 42.87 148.3 160.8

Gambar 2.39 Grafik ketersediaan Air di WS Batam b.

Bintan

400

KETERSEDIAAN WS BINTAN

350 300 250 200

Q (m3 /det) 150

100 50 0 Jan-1

Jan-2

Feb-1

Feb-2

M ar-1 M ar-2 Apr-1 Apr-2 M ei-1 M ei -2

Jun-1 Jun-2

Jul -1

Jul -2

Ags-1 Ags-2 Sep-1

Sep-2

Okt -1 Okt -2 Nov-1 Nov-2 Des-1 Des-2

5 9 .9 5

3 9 .7 9

8 .4 2 4

5 .0 2 4

8 .6 6 6 1 5 .2 0

4 .7 8 2 2 4 .8 1

1 9 .2 9

1 5 .9 6

1 0 .4 6

1 6 .5 9

1 5 .0 6

7 .3 7 7

2 0 .2 2

5 .8 2 5

2 0 .8 6

2 9 .7 6

2 8 .1 3

5 1 .5 6

7 3 .0 1

4 0 .7 3

1 0 5. 2

Qand 50% 1 9.9 1

0 .1 7 0

0 .1 4 6

0 .1 1 4

0 .0 9 9 0 .1 3 7 0 .1 4 6 1 8 .6 9

1 8 .3 7

1 3 .0 4

8 .5 5 8 2 3 .5 3

6 .8 6 0 1 5 .5 0

0 .1 3 9

1 1 .5 8

0 .1 6 5

2 5 .6 4

2 2 .5 7

3 2 .1 2

5 5 .4 9

8 7 .5 4

3 2 .7 1

8 0 .4 2

Qand 80% 0 .0 7 1

0 .0 6 6

0 .0 6 6

0 .0 5 2

0 .0 4 5 0 .0 4 9 0 .0 6 9 0 .3 2 2 4 .7 0 3 2 .7 1 1 0 .1 5 2 7 .6 8 6 0 .1 0 8 0 .3 8 5 0 .0 7 1

0 .0 9 3

0 .0 7 1

0 .6 7 1

0 .1 3 3 1 0 .3 9

1 4 .8 0

2 2 .7 5

0 .1 5 7 4 2 .1 4

Qmin

0 .0 1 7

0 .0 1 6

0 .0 4 4

0 .0 2 0

0 .0 1 7 0 .0 2 8 0 .0 3 0 0 .0 4 4 0 .0 6 3 0 .1 0 7 0 .1 0 1 0 .1 0 1 0 .0 7 9 0 .0 3 4 0 .0 3 6

0 .0 2 3

0 .0 2 5

0 .0 3 9

0 .0 4 7 0 .0 4 4 1 .8 1 9 0 .0 6 1 0 .0 2 9 0 .0 4 1

Qmax

2 2 8.2

1 3 6. 7 8 0 .0 9

5 6 .4 3

7 8 .3 8

7 8 .8 1

3 7 .9 1

4 9 .5 3

7 6 .9 5

Qrerata

1 0 6. 0 3 4 .2 1

6 4 .2 3

4 1 .3 6

4 0 .3 7

3 4 .8 8

2 1 .3 5

4 4 .8 6

4 9 .7 2

3 7 .1 6

4 2 .1 1

5 2 .3 6

Gambar 2.40 Grafik ketersediaan Air di WS Bintan

9 8 .2 6

1 3 7. 0 1 8 4. 4 3 8 4. 1

II.3.5 Data Lain II.3.5.1 Kondisi Sosial Budaya Pada saat ini penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Bintan dan Lingga berasal dari berbagai suku bangsa, kebudayaan dan golongan sosial. Suku yang cukup banyak terdapat di Pulau Batam dan Bintan adalah masyarakat yang berasal dari suku Jawa, China, Batak, Bugis, Minangkabau, dan suku lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki heterogenitas suku bangsa yang secara langsung akan merupakan suatu penggerak dan atau sebaliknya dapat menghambat jalannya proses pembangunan.

II.4

II.4.1 

Identifikasi Kondisi Lingkungan Dan Permasalahan Aspek konservasi sumber daya air

Konversi lahan konservasi ke lahan produktif atau perumahan.


88/112

5/21/2018




Penambangan bauksit meninggalkan lahan-lahan bekas penambangan yang tidak produktif. Sebagian bekas pertambangan berubah menjadi kubangan, danau, rawa, kolam-kolam, serta tanah yang tandus dan sebagian lainnya berubah menjadi kawah kering yang menganga lebar, besar dan luas.  Sungai-sungai yang memiliki catchment area tidak terlalu besar dengan kemiringan sungainya cukup curam/tajam sering terjadi banjir bandang. Semakin rusaknya kawasan hutan, mengakibatkan sebagian besar situ yang dulunya berfungsi dengan baik, sekarang ini semakin parah kondisinya.  Pemukiman penduduk yang ada di sekitar tepian Sungai, lahan lereng-lereng yang curam, perlu segera diperhatikan, karena penggunaan tanah dengan berbagai jenis tanaman setahun pada lereng 30% ternyata menghasilkan erosi dan limpasan yang lebih besar jika dibandingkan dengan tanaman hutan.  Pada musim kemarau potensi kebakaran hutan sangat tinggi. 

II.4.2 Aspek pendayagunaan sumber daya air II.4.2.1 Kota Batam  

 



Penduduk Kota Batam tahun 2010: 949.775 jiwa, Tahun 2030 diproyeksikan mencapai 1.539.719 jiwa Sistem penyediaan air bersih di Kota Batam melalui air baku di 6 waduk (6 waduk di Pulau Batam dan 1 waduk Pulau Rempang). Total persediaan Kota Batam adalah 90 juta m3. Kapasitas rencana WTP keseluruhan adalah sebesar 2.185 L/detik dengan kapasitas WTP yang beroperasi sekarang 2.115 L/detik. Sampai dengan Desember 2006 tercatat 124.224 Satuan Sambungan sebesar 27%. Ketersediaan air baku digunakan untuk melayani kebutuhan pabrik-pabrik, hotel-hotel dan perumahan (domestik).

II.4.2.2 Kab. Bintang dan Kota Tanjung Pinang 

Penduduk Kab. Bintan tahun 2010: 142.382 jiwa, dengan laju pertumbungan 2000-2010 adalah 2,63%. Kota Tanjungpinang tahun 2010: 187.687 jiwa, dengan laju pertumbuhan 2000-2010 adalah 2,79%.

II.4.3

Aspek pengendalian daya rusak air.

Telah terdeteksi titik-titik banjir di Pulau Batam (terutama di dekat jalan umum), Genangan terutama terjadi akibat:       

Tersumbatnya kanal banjir (sampah terutama organik); Pendangkalan kanal akibat sedimentasi; Perubahan daerah resapan permukaan menjadi non-permeabel surface yang meningkatkan volume dan akumulasi aliran permukaan; Kurangnya volume retention basin yang ada; Belum optimalnya kanal-kanal pengendali banjir yang ada (jumlah, pengintegrasian, volume, O&P). Teralokasikannya sungai alami kepada pengembang kawasan (terutama di kawasan padat), sehingga: Mengubah alur aliran alami;


89/112

5/21/2018

  

 


Keterlambatan realisasi pembangunan kanal karena diserahkan/dihimbau kepada pengembang; Ketidakjelasan O&P karena aset sebagian besar milik pengembang. Lapisan tanah impermeabel sangat memperbesar aliran permukaan (biopori/sumur resapan tidak bisa diterapkan sama sekali); Opportunity: alur yang pendek karena Batam mrpk Pulau Kecil; tidak ada banjir “kiriman”; genangan banjir > 1 meter yang pernah terjadi maksimal sekitar 7 jam Pengendalian banjir masih identik dengan drainase perkotaan saja (belum terpadu, sistem DAS, non-fisik).

Pulau Bintan (Kab. Bintang dan Kota Tanjungpinang) 

Titik-titik banjir baru terdeteksi parsial, belum ada peta kawasan rawan banjir; Kejadian banjir tercatat akibat pertemuan debit banjir di sungai dengan pasang  naik air lautjalan (tunggang pasang di cukup tinggi antara 2 s.d. 3 meter) yang menggenangi dan pertokoan tanjungpinang (feb 2009);

II.4.4

Aspek sistem informasi sumber daya air dan ketersediaan data sumber daya air yang meliputi:

Di WS Kepulauan Batam-Bintan hanya terdapat dua pos hujan, yakni pos hujan kijang station kijang yang terletak di Bandara Udara Kijang dan pos hujan Hang Nadim. Kerapatan stasiun hidroklimatologi, jumlah dan kondisi stasiun hidroklimatologi yang berfungsi/rusak, stasiun pengukur tinggi muka air/debit, stasiun pengamatan kualitas air pada sumber air dan badan air, serta keberadaan data series (curah hujan dan debit), keakuratan data dan keberadaan sistim informasi data sumber daya air.

II.4.5

Aspek pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha serta kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, khususnya terhadap:

a. keberadaan dan jumlah organisasi pengguna air; b. kemandirian organisasi (kemampuan swadaya); c. keberadaan dan jumlah usaha yang sangat tergantung pada ketersediaan air serta peran dunia usaha terhadap pengelolaan sumber daya air; dan d. kelembagaan pengelolaan sumber daya air yang meliputi landasan hukum pembentukannya, jumlah lembaga, lingkup kegiatan, frekuensi koordinasi antarlembaga (dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan).


90/112

5/21/2018


BAB III ANALISA DATA WILAYAH SUNGAI III.1

Asumsi Kriteria Dan Standar

III.1.1 Kriteria Kebutuhan Air Bersih III.1.1.1 Kriteria Laju Pertumbuhan Penduduk Perhitungan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan dengan rumus dan caracara yang digunakan mengambil dari Pedoman Perencanaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai; Persamaan pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

 ⁄ }   ;         {  r

=

Laju pertumbuhan penduduk

Pt P0 t

= = =

Penduduk pada tahun proyeksi Penduduk tahun awal Selisih tahun Pt dan P0

III.1.1.2 Kebutuhan Air Rumah Tangga (Domestik) Kebutuhan air rumah tangga (domestik) dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan kebutuhan air perkapita. Kriteria penentuan kebutuhan air rumah tangga (domestik) yang dikeluarkan oleh Puslitbang Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, menggunakan parameter jumlah penduduk sebagai penentuan jumlah air yang dibutuhkan perkapita per hari. Adapun kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. No 1 2 3 4 5

Kriteria Penentuan Kebutuhan Air Rumah Tangga (Domestik) Jumlah Penduduk > 1000.000 500.000 - 1000.000 100.000 - 500.000 20.000 - 100.000 < 20.000

Domestik (liter/Kapita/hari) 150 135 120 105 82,5

Sumber : Puslitbang Pengairan Departemen Pekerjaan Umum

III.1.1.3 Kebutuhan Air Perkotaan Kebutuhan air perkotaan dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase jumlah kebutuhan air domestik. Kriteria Penentuan kebutuhan air perkotaan memakai Pedoman Konstruksi dan Bangunan Departemen Pekerjaan Umum, menggunakan parameter jumlah penduduk sebagai penentuan status kota dan besar kebutuhan air berdasarkan status kota tersebut. Adapun kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2. dan Tabel 3.3. berikut :

Tabel 3.2.

Pembagian Status Kota

Kategori

Status Kota

Jumlah Penduduk (jiwa)

I II III IV

Metropolitan Besar Sedang Kecil

> 1.000.000 500.000 - 1000.000 100.000 - 500.000 20.000 - 100.000

V VI

IKK Desa

3000 - 20.000 < 3000

Sumber : Pedoman Konstruksi dan Bangunan Departemen Pekerjaan Umum


91/112

5/21/2018


Tabel 3.3.

Besar Kebutuhan Air Perkotaan Berdasarkan Status Kota

Jenis Kebutuhan Air Untuk Fasilitas Perkotaan Komersial a. Pasar b. Hotel - Lokal - Interlokal c. Hostek d. Bioskop Sosial dan Institusi a. Universitas b. Sekolah c. Masjid d. Rumah Sakit < 100 tempat tidur > 100 tempat tidur e. Puskesmas f. Kantor g. Militer h. Klinik Kesehatan Fasilitas Pendukung Kota a. Taman b. Read Watering c. Sewer System (air kotor) Fasilitas Transportasi

a. Stasiun Menengah b. Stasiun Penghubung dan Menengah dimana ada tempat (kotak) surat c. Terminal d. Bandar Udara Lokal dan

Metropolitan 0,1-1,00 400

Besar

Sedang

Kecil

(l/dt)

Mutu Air Kelas Satu

(l/kamar/hari)

1000 (l/kamar/hari) 135-180 (l/orang/hari) 15 (l/orang/hari) 20 15 1-2

Kelas Dua

(l/siswa/hari) (l/siswa/hari) (m³/hari/unit)

340 (l/tp.tdr/hari) 400-450 (l/tp.tdr/hari) 1-2 (m³/hari/unit) 0,01-45 (l/dt/hari) 10 (m³/hari/unit) 135 (l/orang/unit) 1,4 1,0-1,5 4,5

(l/m²/hari) (l/m²/hari) (l/kapita/hari)

40 % dari kebutuhan air baku rumah tangga



(domestik)

(domestik)

(domestik)

Ada Tidak Ada Fasilitas Fasilitas Kamar Kamar Mandi Mandi (liter/kapita/hari) 45 23 70 45

45 70

45 70

Internasional

Sumber: Pedoman Konstruksi dan Bangunan Departemen Pekerjaan Umum

III.1.1.4 Kebutuhan Air Industri Kebutuhan air industri meliputi kebutuhan untuk proses industri, termasuk bahan baku, kebutuhan air pekerja industri dan pendukung kegiatan industri. Kebutuhan air industri dihitung berdasarkan jumlah unit industri dan jumlah tenaga kerja indsutri. Kriteria penentuan kebutuhan air industri memakai Pedoman Konstruksi dan Bangunan Departemen Pekerjaan Umum, menggunakan parameter jumlah unit industri dan jumlah pekerja industri sebagai penentuan klasifikasi/jenis industri dan besar kebutuhan air berdasarkan jenis industri tersebut. Adapun kriteria tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.4. dan Tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.4.

Klasifikasi Industri

Jumlah Tenaga Kerja 1 - 4 orang 5 - 19 orang 20 - 99 orang > 100 orang

Klasifikasi Industri Rumah Tangga Kecil Sedang Besar

Sumber : Pedoman Konstruksi dan Bangunan DPU

Tabel 3.5. Jenis Kebutuhan Jenis Industri Industri Air Industri Berdasarkan Kebutuhan Air (liter/hari) Industri rumah Tangga

Belum ada rekomendasi


92/112

5/21/2018


Industri Kecil Industri Sedang Industri Besar Industri Tekstil

1000 18000 - 67000 225000 - 1,35 juta 400 - 700

Sumber : Pedoman Konstruksi dan Bangunan DPU

III.1.1.5 Kebutuhan Air Penggelontoran/Pemeliharaan Sungai Kebutuhan air untuk penggelontoran saluran diestimasi berdasarkan perkalian antara jumlah penduduk perkotaan dengan kebutuhan air untuk penggelontoran perkapita. Menurut IWRD, besar kebutuhan air untuk penggelontoran atau pemeliharaan sungai saat ini adalah 330 liter/kapita/hari. Kebutuhan air untuk selanjutnya dapat dihitung sebagai berikut:

q( f ) Q f  365harix xP (n) 1000 dengan:

Qf q(f) P(n)

: jumlah kebutuhan air untuk penggelontoran, dalam m³/th, : kebutuhan air untuk pemeliharaan/penggelontoran, ltr/kapita/hr, : jumlah penduduk kota, dalam kapita (orang).

dalam

III.1.1.6 Kebutuhan Air Pariwisata Kebutuhan air bersih pariwisata meliputi kebutuhan air hotel dan kebutuhan air restaurant. Untuk sarana perhotelan/penginapan didasarkan pada kebutuhan untuk tiap tempat tidur dan data jumlah tempat tidur yang ada, sedangkan untuk restaurant didasarkan pada jumlah restaurant yang ada. Satuan pemakaian air menurut Direktorat Teknik Penyehatan, Dirjend Cipta Karya DPU, untuk perhotelan ditentukan sebesar 200 liter/tempat tidur/hari, sedangkan untuk restourant ditentukan sebesar 400 liter/restaurant/hari.

III.1.1.7 Kebutuhan Air Perkebunan WS Kepulauan Batam-Bintan terdapat 5 jenis tanaman perkebunan yaitu Karet, Lada, Cengkeh, Kelapa, Kelapa sawit. Kebutuhan air perkebunan dihitung berdasarkan pada luasan perkebunan tersebut. Satuan pemakaian kebutuhan air perkebunan menurut Perda No. 6 tahun 2010 sebesar 1 liter/detik/Ha.

III.1.1.8 Kebutuhan Air Irigasi Kebutuhan air irigasi dihitung berdasarkan pada luasan irigasi. Sesuai dengan Perda No. 6 tahun 2010 tentang Irigasi besarnya kebutuhan air irigasi sebesar 1 liter/detik/Ha.

III.1.2

Kriteria Baku Mutu Air

Sebagai tolak ukur evaluasi data kualitas air sungai WS Kepulauan Batam-Bintam adalah Baku Mutu pada sumber air yang Pencemaran datur dalam Pemerintah Nomor 82 (BM) Tahunair 2001 tentang Pengendalian Air.Peraturan


93/112

5/21/2018


Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 disebutkan penggolongan air menurut peruntukannya ditetapkan sebagai berikut:

bahwa

Kelas I

air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

Kelas II

air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

Kelas III

air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

Kelas IV

air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut

Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air. Cara untuk menentukan status mutu air adalah dengan menggunakan sistem nilai dari “US-EPA (United State - Environmental Protection Agency )” dengan mengklasifikasikan mutu air dlm empat kelas, yaitu: Kelas A : Kelas B : Kelas C :

baik sekali, skor = 0 memenuhi baku mutu baik, skor = -1 s/d -10 cemar ringan sedang, skor = -11 s/d -30 cemar sedang

Kelas D :

buruk, skor = -31 cemar berat

III.1.3 Kriteria Konservasi Lahan III.1.3.1 Lahan Kritis Metodologi penentuan lahan kritis ditetapkan dengan menggunakan beberapa parameter lahan meliputi:

- Penggunaan lahan dan penutupan vegetasi, - Kelerengan lahan, - Tingkat erosi (didekati dengan jenis tanah), - Manajemen pengelolaan lahan.

Masing-masing parameter tersebut memilki kriteria (bobot) serta nilai (skor) sehingga kombinasi antara masing-masing parameter akan menghasilkan/menggambarkan indikasi kekritisan lahan. Untuk membantu dalam penentuan lahan kritis maka dilakukan analisis dan studi peta dengan menggunakan beberapa peta tematik. Peta-peta tematik tersebut terdiri atas: peta kawasan hutan, peta batas administrasi, peta kelerengan, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan dan penutupan vegetasi (hasil penafsiran citra landsat ) dan peta DAS di WS Kepulauan Batam-Bintan. Peta tematik tersebut kemudian ditumpangsusunkan (overlay ) dan dinilai berdasarkan kriteria dan skor yang ada untuk menentukan kekritisan lahan Berdasarkan hasil tumpangsusun (overlay) dan skoring maka dapat ditentukan Tingkat Kekritisan Lahan.


94/112

5/21/2018


III.1.3.2 Erosi Erosi pada dasarnya adalah suatu perkiraan jumlah tanah hilang maksimum yang dapat terjadi pada sebidang lahan bila pengelolaan tanaman dan konservasi tanah tidak mengalami gangguan dalam jangka waktu panjang. Perkiraan jumlah tanah hilang ini dapat dilakukan dengan persamaan yang Universal dikembangkan oleh Smith maksimum dan Wischmeier (Kirkby, 1980) dan dikenal dengan Soil Loss Equation (USLE) . Persamaan tersebut adalah :

A= R x K x L x S x C x P A adalah laju erosi atau jumlah tanah yang hilang maksimum yang diperkirakan terjadi. Satuan laju erosi tergantung dari parameter yang mempengaruhi seprti tercantum dalam formulasi A. Umumnya A menyatakan laju erosi yang terjadi pada suatu luasan dalam kurun waktu tertentu yaitu [ton hektar/tahun]. K adalah faktor tanah yang dinyatan sebagai nilai erodibilitas tanah. R adalah faktor fisik hujan yang menyebabkan timbulnya peroses erosi disebut baik erosi permukaan, erosi alur atau erosi tebing. Faktor fisik hujan yang dapat menimbulkan erosi disebut erosifitas hujan. Erosifitas hujan besarnya merupakan fungsi energi kinetik total hujan dengan intensitas hujan maksimum selama 30 menit dengan satuan [foot-ton acre-1 inch jam -1] , atau dengan metrik [ton-m ha¹cm jam¹] . L adalah faktor panjang kemirigan lereng lahan. S adalah faktor kemiringan lereng tanah. C adalah faktor penutup tanah berikut pengelolaannya, Nilai C yang terdapat dalam pustaka pada umumnya merupakan nilai rata-rata dalam kurun waktu tanaman sampai berproduksi untuk tanaman pangan. Dengan demikian belum didapatkan nilai C misalnya pada saan periode tanam, vegetatif atau periode lainya. Hal ini penting untuk dikemukakan dalam penentuan nilai C karena berkaitan dengan karakteristik penutupan lahan dan masa pengelolaan tanaman. P adalah faktor praktek pengendalian laju erosi secara mekanis, seperti penanaman mengikuti kontur, strip cropping , dan pembuatan teras. Nilai batas erosi yang diijinkan, EDP adalah nilai laju erosi yang tidak melebihi laju pembentukan tanah. Hal ini berarti nilai laju kehilangan tanah sama atau lebih kecil dari kecepatan pembentukan tanah. Batasan nilai EDP diberikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Pengelompokan Erosi berdasarkan Tanah yang Hilang

Kategori Erosi sangat berat Erosi berat Erosi sedang Erosi kecil Erosi sangat kecil

III.1.4

Laju Erosi > 330 ton/ha/tahun 125 - 330 ton/ha/tahun 50 - 125 ton/ha/tahun 12.5 - 50 ton/ha/tahun < 12.5 ton/ha/tahun

Kriteria Perhitungan Tingkat Sedimentasi

Sedimentasi merupakan proses pengangkutan material sungai yang terbawa pada aliran sungai dan menyebabkan terjadinya pendangkalan pada dasar sungai dan muara sungai. Sedimentasi dapat terjadi karena pengaruh : a. Terjadinya erosi lahan (diuraikan pada subbab di atas), b. Terjadinya erosi dan longsor pada tepi/tebing sungai, c. Adanya penggalian golongan C,


95/112

5/21/2018


d. Pasang surut muka air laut e. Banyaknya penambangan timah tanpa izin Apabila sedimentasi tidak dikontrol dengan baik dapat menyebabkan bangunanbangunan pengendali sungai menjadi rusak. Hal ini yang menyebabkan adanya perhitungan sedimen lebih lanjut . Tujuan utama perhitungan adalah untuk memperkirakan kondisi keseimbangan antara erosi yang sedimen terjadi dengan pelumpuran/pengendapan yang terjadi. Juga untuk menghitung laju erosi/sedimentasi untuk kepentingan pengendalian. Perhitungan sedimen dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: a. Menentukan debit andalan 80% (Q 80%) dari data mock b. Menentukan data lebar sungai (B ) dari google earth dan kemiringan lereng (So ) dari GIS c. Menghitung nilai H (analisis kedalam air) dengan rumus :

  H debit 80% xn 1 / 2   lebarsungaixSo 

3/ 5

d. Menghitung nilai Qb (nilai angkutan sedimen dasar harian/bed load ) dalam (ton/m/s) dengan rumus :

   wx HxSo Qb    1/ 3 s   w xDm  0.25 x w / 9.81   0.047 x

3/ 2

e. Menghitung nilai Qb’ (nilai angkutan sedimen dasar harian/bed load ) dalam (m3/s) dengan rumus :



  x B   s  1   

Qb'  

f.

Qb

Menghitung nilai U* dengan rumus : U*  9 .81xHxSo 

1 / 2

g. Menghitung nilai CA dengan rumus :

  Qbton / m / s  CA    11.6 xU * x2 xDm     h. Menghitung nilai  dengan rumus :   11.6 x

i.

1.11 x10 U *

6

Menghitung nilai Ks/ dengan rumus :


96/112

5/21/2018


Dm Ks /  



j.

Menghitung nilai Z dengan rumus : Z 

0.048 0.4 xU *

k. Menghitung nilai A dengan rumus : 2 xDm A  H

l.

Menggunakan persamaan pendekatan semi teoritik untuk menentukan : 1) Menentukan nilai I1 dari grafik Hubungan AE dan I1 untuk perbedaan harga Z,

Gambar 3.1. Grafik Hubungan AE dan I1 untuk perbedaan harga Z (Einstein 1950)

2) Menentukan nilai I2 dari grafik Hubungan AE dan I2 untuk perbedaan harga Z,


97/112

5/21/2018


Gambar 3.2. Grafik Hubungan AE dan I2 untuk perbedaan harga Z (Einstein 1950) m. Menentukan nilai Qs (nilai angkutan sedimen melayang/suspended load ) dalam (N/m det) dengan rumus:



  30.2 xH   xI 1  I 2    0.0039   

Qs  11.6 xU * xCAx0.0078 log  2. 303



n. Menentukan nilai Qs‟ (nilai angkutan sedimen melayang/suspended load ) dalam (m3/ det) dengan rumus : Qs' 

QsxB

2870 X 9.8

o. Menghitung nilai sedimen total

Qs' (m 3 / dt )  Qb' (m3 / dt ) Se dim enTotal  Sedimentasi sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan fungsi air yang selama ini digunakan masyarakat pengguna air oleh karena itu perlu diadakannya upayaupaya pelestarian dan penganggulangan terhadap pengendalian sedimentasi. Upaya yang dilakukan seperti : a. Perbaikan terhadap erosi lahan b. Perbaikan terhadap tutupan hutan c. Perbaikan terhadap DAS Kritis Penertiban terhadap penambangan timah tanpa izin dan galian golongan C yang berada disekitar sungai


98/112

5/21/2018


III.2

III.2.1

Skenario

Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, Perubahan Iklim Pada Ws Beberapa Skenario Kondisi Ekonomi, Politik, Perubahan Iklim pada Wilayah Sungai dalam

pengelolaan

sumber

daya

air

dalam

Pulau

Batam-Bintan

didasarkan negara dan perekonomian nasional, halyang ini disebabkan pada karenakondisi Pulau keuangan Batam-Bintan merupakan WS Strategis Nasional kewenangan pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Namun demikian program-program yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada kondisi fisik seperti hidrologi, geomorfologi, jenis tanah, morfologi sungai, kesesuaian lahan, tataguna lahan, kawasan hutan, kawasan lindung serta kualitas air serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

III.2.1.1 Skenario kondisi ekonomi Tingkat pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,6 persen pada tahun 2005, dengan tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) mendekati 12.02 (triliun rupiah) pada tahun 2005. Sedangkan pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi kota Batam mencapai 8.28 persen. Terdapat 7 (tujuh) sektor ekonomi dan sektor jasa, kontribusi yang masih sangat dominan berasal dari sektor industri pengolahan sebesar 71.28%. Sedangkan sektor lainnya yang juga cukup dominan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10.94% dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 4.61%. Laju pertumbuhan ekonomi kota Batam per sektor pada tahun 2004 di dominasi oleh sektor-sektor industri pengolahan sebesar 8.45%. Pendapatan per kapita masyarakat juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan harga berlaku (current price), pada tahun 2004 pendapatan per kapita telah mencapai Rp. 17.176.162,49 sedangkan pada tahun 2003 sebesar Rp.15.935.049,96. Untuk bisa memenuhi kebutuhan SDA yang mendukung sektor-sektor tersebut, maka akan digunakan beberapa skenario, yaitu skenario ekonomi tinggi, ekonomi sedang dan ekonomi rendah. Batasan-batasan untuk pengelompokan skenarioskenario yang akan dikembangkan adalah: a. Skenario 1: pertumbuhan ekonomi rendah apabila pertumbuhan ekonomi < 4,5% b. Skenario 2: pertumbuhan ekonomi sedang apabila pertumbuhan ekonomi 4,5% - 6,5% c. Skenario 3: pertumbuhan ekonomi tinggi apabila pertumbuhan ekonomi > 6,5% Berdasarkan rerata laju pertumbuhan ekonomi Pulau Batam Bintan, maka skenario pertumbuhan ekonomi adalah termasuk pertumbuhan ekonomi tinggi .

III.2.1.2 Skenario Kondisi Politik Pengelolaan sumber daya air tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, namun banyak faktor yang mempengaruhi. Di antaranya kondisi politik yang berdampak pada strategi dan kebijakan. Kondisi politik juga berperan signifikan terhadap skala prioritas program konservasi, alokasi pendayagunaan sumber daya air serta program penanggulangan bencana yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air.


99/112

5/21/2018


Skenario kondisi politik dalam pola pengelolaan sumber daya air dituangkan dalam ada atau tidak adanya perubahan kibijakan yang signifikan dalam penggantian pimpinan yang berperan langsung dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air. Jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan, asumsi-asumsi dalam pola dapat langsung diterapkan. Namun jika ada perubahan kebijakan yang signifikan terhadap pengelolaan sumberdan daya air, makaoperasional skenario perubahan kibijakan harus dituangkan dalam strategi kebijakan pada Matriks Kebijakan Operasional Pola Pengelolaan SDA di Pulau Batam Bintan.

III.2.1.3 Skenario Perubahan Iklim Pergeseran musim hujan dan perubahan intensitas hujan diduga disebabkan adanya perubahan iklim global (Global Climate Change ). Dampak dari adanya perubahan iklim global adalah semakin terbatasnya ketersediaan air dan semakin meningkatnya bencana yang disebabkan oleh air. Kekeringan dan banjir nantinya akan menjadi isu utama dalam pengelolaan air. Oleh karena itu, maka dipandang perlu untuk memasukkan perubahan iklim ke dalam skenario pengelolaan sumber daya air. Skenario tersebut meliputi: a. Tidak ada perubahan iklim yang signifikan, sehingga asumsi hidrologi dan konservasi adalah selaras dengan data historis. b. Perubahan iklim terjadi dengan perubahan pola dan intensitas hujan yang berdampak pada perhitungan hidrologi, alokasi air dan pola pengendalian daya rusak air.

III.2.2 Skenario Pertumbuhan Ekonomi Skenario kondisi wilayah sungai merupakan asumsi tentang kondisi pada masa yang akan datang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan yang mungkin terjadi, misalnya, kondisi perekonomian, perubahan iklim, atau perubahan politik. (PPRI, No.42 Th 2008 Ttg Pengelolaan SDA, pasal 16, ayat b) Kondisi perubahan iklim dan perubahan politik yang mempengaruhi kondisi wilayah sungai sangat sulit diasumsikan pada masa 20 tahun yang akan datang, oleh karenanya skenario kondisi wilayah sungai diasumsikan berdasarkan kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Untuk menentukan asumsi kondisi perekonomian rendah, sedang dan tinggi pada masa yang akan datang (20 tahun) dapat digunakan beberapa pendekatan: a. Analisis kecenderungan pertumbuhan ekonomi pada daerah provinsi, kabupaten/kota yang berada pada wilayah sungai berdasarkan pada pertumbuhan sektor-sektor dalam PDRB, b. Perbandingan antara pertumbuhan ekonomi pada daerah provinsi, kabupaten/kota yang berada pada wilayah sungai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Penentuan kondisi perekonomian menggunakan pendekatan no. 2 di atas, diuraikan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2006-2007hal berkisar 6-6.7%, rata pertumbuhan nasional adalah 6.35%, berdasarkan tersebutantara pertumbuhan


100/112

5/21/2018


ekonomi dikategorikan kedalam skenario pertumbuhan ekonomi rendah, sedang dan tinggi dengan kriteria sebagai berikut:

a) Skenario Pertumbuhan Ekonomi Rendah : Skenario ekonomi rendah ditetapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang Pada jauh lebih rendah dari rata-rata pertumbuhah ekonomi nasional yaitu <6,35%. kondisi ini, pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai akan mengalami kesulitan dalam pembiayaan, oleh karena itu target/sasaran dari strategi (rangkaian upaya dan kegiatan) pengelolaan sumber daya air pada masa 20 tahun tidak akan tercapai.

b) Skenario Pertumbuhan Ekonomi Sedang : Skenario ekonomi sedang ditetapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mendekati rata-rata pertumbuhah ekonomi nasional yaitu 6,35%. Pada kondisi ini, pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dapat dibiayai secara terbatas, oleh karena itu target/sasaran dari strategi (rangkaian upaya dan kegiatan) pengelolaan sumber daya air akan tercapai sebagian.

c) Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tinggi : Skenario ekonomi tinggi ditetapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata pertumbuhah ekonomi nasional yaitu >6,35%. Pada kondisi ini, pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dapat dibiayai sepenuhnya, oleh karena itu target/sasaran dari strategi (rangkaian upaya dan kegiatan) pengelolaan sumber daya air pada masa 20 tahun dapat tercapai sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

III.2.2.1 Neraca Air 20 Tahun (2010-2031) Kebutuhan air di Pulau Batam adalah kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri (RKI), pariwisata, pendidikan, penggelontoran dan perkebunan. Ketersediaan air pada neraca air Pulau Batam dan Bintan terbagi menjadi 2, yaitu: a. Ketersediaan air yang merupakan potensi air yang dihitung dengan cara mengalihragamkan data curah hujan menjadi debit limpasan. Debit Limpasan yang telah diperoleh berupa rerata debit bulanan yaitu sebesar 30.551,45 m3/detik untuk Pulau Batam dan 86.277,33 m 3/detik untuk Pulau Bintan. Ketersediaan air tahun 2010 sampai dengan tahun 2031 dianggap stabil dengan pertimbangan bahwa selama 20 tahun tidak tejadi perubahan iklim secara signifikan serta keberadaan tutupan hutan pada daerah recharge air serta lahan kritis pada wilayah sungai semakin berkurang. b. Ketersediaan air nyata di Pulau Batam dan Pulau Bintan pada tahun 2010 adalah jumlah air atau debit air yang dapat disuplai/dilayani/disediakan/terpasang saat ini (eksisting) untuk pemenuhan kebutuhan air yang diperoleh dari waduk. Grafik neraca air Pulau Batam dan Pulau Bintan disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2.


101/112

5/21/2018


NERACA AIR WS BATAM 35000.00

30000.00

25000.00 ) k i t

e d / r e t i l ( t i b e D

20000.00

15000.00

10000.00

5000.00

0.00 0 1 0 2

1 1 0 2

2 1 0 2

3 1 0 2

4 1 0 2

5 1 0 2

6 1 0 2

7 1 0 2

8 1 0 2

Kebutuhan

9 1 0 2

0 2 0 2

1 2 0 2

Ketersediaan

2 2 0 2

3 2 0 2

4 2 0 2

5 2 0 2

6 2 0 2

7 2 0 2

8 2 0 2

9 2 0 2

0 3 0 2

1 3 0 2

Waduk Eksistin g

Gambar 1. Grafik Neraca Air Pulau Batam NERACA AIR WS BINTAN 100000.00 90000.00 80000.00 70000.00 ) k i t e d / r e t i l ( t i b e D

60000.00 50000.00 40000.00 30000.00 20000.00 10000.00 0.00 0 1 0 2

1 1 0 2

2 1 0 2

3 1 0 2

4 1 0 2

5 1 0 2

6 1 0 2

7 1 0 2

Kebutuhan

8 1 0 2

9 1 0 2

0 2 0 2

Ketersediaan

1 2 0 2

2 2 0 2

3 2 0 2

4 2 0 2

5 2 0 2

6 2 0 2

7 2 0 2

8 2 0 2

9 2 0 2

0 3 0 2

1 3 0 2

Waduk eksisting

Gambar 2. Grafik Neraca Air Pulau Bintan Kondisi ekonomi WS Batam-Bintan masuk dalam kriteria ekonomi tinggi dengan asumsi: a. Pertumbuhan Penduduk diasumsikan:  

Pulau Batam tahun 2011-2020 sebesar 10% pertahun dan 2020-2031 sebesar 7% pertahun Pulau Bintan tahun 2011-2020 sebesar 7% pertahun dan 2020-2031 sebesar 6% pertahun

b. Kebutuhan air domestik ekivalen:


102/112

5/21/2018






Batam 145 liter/orang/hari tahun 2011-2031 (10 point diatas standard kebutuhan air per orang untuk status kota besar dengan jumlah penduduk s/d 1 juta orang – Standar Ditjen Cipta Karya DPU) Batam 140 liter/orang/hari tahun 2011-2031 (5 point dibatas standard kebutuhan air per orang untuk status kota besar dengan jumlah penduduk s/d 1 juta orang – Standar Ditjen Cipta Karya DPU)

c. Kebutuhan air industri mengacu pada kebutuhan air untuk industri besar yaitu 225.000 – 1,350 juta liter/hari. d. Kebutuhan air perkebunan 1 liter/detik/ha untuk semua jenis tanaman perkebunan kecuali kelapa sawit sebesar 10 liter/deti/ha. e. Kebutuhan air peternakan: kerbau/sapi/kuda 40 liter/ekor/hari, kambing/domba 5 liter/ekor/hari, unggas 0,6 liter/ekor/hari. f. Kebutuhan air untuk pariwisata:  

Kebutuhan air perhotelan 200 liter/tempat tidur/hari (standar Dir. Teknik Penyehatan, Ditjen Cipta Karya Dep. PU). Kebutuhan air restaurant 400 liter/restoran/hari.

g. Kebutuhan air perkotaan (contoh: pemadam kebakaran, taman kota, perkantoran, dll) ekivalen 40% dari kebutuhan air domestik untuk status kota besar (Batam) dan 30% untuk status kota sedang (Bintan). h. Kebutuhan air untuk penggelontoran/pemeliharaan sungai 360 liter/kapita/hari (2000-2015) dan 300 liter/kapita/hari (2015-2031) i. Kebutuhan air pendidikan 25 liter/siswa/hari. j. Kehilangan air 35% untuk Batam dan 35% untuk Bintan. k. Diasumsikan cakupan pelayanan untuk penggelontoran dan peternakan adalah sebesar 50%, dan untuk perkebunan 70%. l. Cakupan pelayanan air pendidikan adalah 95%.

domestik,

industri,

perkotaan,

pariwisata

dan

Grafik neraca air skenario ekonomi tinggi Pulau Batam ( Gambar 3) menyajikan: 

Waduk eksisting dan waduk rencana mampu memenuhi kebutuhan air rumah tangga hingga tahun 2024. Sebelum tahun 2024, perlu dilakukan upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan air hingga tahun 2031 yaitu sebesar 3759.08 liter/detik.  Waduk eksisting dan waduk rencana mampu memenuhi kebutuhan air RKI hingga tahun 2017. Sebelum tahun 2017, perlu dilakukan upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan air hingga tahun 2031 yaitu sebesar 11431.61 liter/detik.  Waduk eksisting dan waduk rencana tidak mampu memenuhi kebutuhan air RKI, perkebunan dan ternak, termasuk kebutuhan air untuk penggelontoran. Grafik neraca air skenario ekonomi tinggi Pulau Bintan pada Gambar 4 menunjukkan bahwa waduk eksisting dan waduk rencana tidak mampu memenuhi kebutuhan air untuk RKI, perkebunan, peternakan dan penggelontoran.

Gambar 4 menunjukkan bahwa pada neraca air skenario ekonomi tinggi Pulau Bintan: 

Waduk eksisting dan waduk rencana mampu memenuhi kebutuhan air rumah tangga hingga tahun 2031.


103/112

5/21/2018




Tahun 2010-2015, kebutuhan air RKI belum dapat terpenuhi. Adanya upaya penambahan waduk menyebabkan kebutuhan air RKI dapat terpenuhi pada tahun 2016. Tahun 2020, kebutuhan air RKI belum dapat terpenuhi. Adanya upaya penambahan waduk menyebabkan kebutuhan air RKI dapat terpenuhi pada tahun 2031.


104/112

5/21/2018


a) Neraca Air Skenario Ekonomi Tinggi

Gambar 3. Neraca Air Skenario Ekonomi Tinggi Pulau Batam

105


105/112

5/21/2018


Gambar 4. Neraca Air Skenario Ekonomi Tinggi Pulau Bintan

106


106/112

5/21/2018


Selanjutnya pentahapan alokasi air (skema pemenuhan air baku) untuk eksisting, jangka pendek, menengah, dan panjang dapat dilihat pada diagram alokasi air sebagai berikut:

Skema Pemenuhan Kebutuhan Air Eksiting

Skema Pemenuhan Kebutuhan Air Jangka Pendek (Tahun 2015)

I - 107 http://slidepdf.com/reader/full/pola-psda-batam-bintan

107/112

5/21/2018


Skema Pemenuhan Kebutuhan Air Jangka Menengah (Tahun 2020)

Skema Pemenuhan Kebutuhan Air Jangka Panjang (Tahun 2030)


108/112

5/21/2018


III.3

Alternatif Pilihan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

III.3.1 Aspek Konservasi Sumber Daya Air III.3.1.1 Perlindungan dan Pelestarian Sumbaer Daya Air

a) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air (DTA) : 

 

 

Penetapan kawasan lindung pd daerah resapan air dan DTA Pemberdayaan masyarakat yg tinggal di kawasan tersebut dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu DTA. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan (stakeholder ) dalam kepedulian terhadapa DTA, pencegahan polusi, dan konservasi sumber daya. Meningkatkan program-program dan pengembangan yang meminimalkan dampak pertumbuhan dimasa datang ke DTA. Penegakan hukum terhadap pemanfaatan lahan daerah resapan air dan DTA.

b) Pengendalian pemanfaatan sumber air :  

 

Pembuatan Peraturan pengambilan kuantitas sumber air permukaan (sungai, mata air, danau, waduk, embung dll) dan air tanah. Sosialisasi peraturan dgn pemberdayaan masyarakat. Pengembangan sistim informasi perijinan Penertiban/penindakan pelanggaran peraturan.

c) Pengisian air pada sumber air :  

Memelihara kondisi anak sungai (tali air) pengisi waduk. Mencari lahan yang berpotensi sebagai daerah tampungan air.

d) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi :       

Peraturan Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sampai pada standar yang bisa diterima/standar baku yang ada. Meningkatkan cakupan pelayanan sanitisasi. Meningkatkan manajemen pengelolaan sanitasi. Menjamin akses bagi semua masyarakat terhadap layanan sanitasi. Privatisasi pelayanan sanitasi dan pengolahan pada masyarakat miskin dan pulau-pulau kecil. limbah yang berpihak Pemantaun dan peningkatan kerjasama antara pemangku kepentingan dalam pelayanan sanitasi. Sosialisasi tentang prasarana dan sarana sanitasi yang sesuai dengan pedoman.

e) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air :

kegiatan



Perlindungan sumber air dari kegiatan yang menyebabkan penurunan



kualitas danakuantitas kuatitas air. Pemantauan dan kualitas air pada sumber air. Zonasi pemanfaatan lahan pada sumber air.




109/112

5/21/2018




Sosialsasi tentang perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;

f) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu :  

Pengendalian pengolahan tanah dengan memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sosialisasi tentang pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu

g) Pengaturan daerah sempadan sumber air :  

Penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air Sosialisasi penetapan dan pemanfaatan daerah sempadansumber air

h) Rehabilitasi hutan dan lahan dan atau pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam  

Pengijauan dan perbaikan lahan kritis. Sosialisasi tentang rehabilitasi hutan dan lahan.

III.3.1.2 Pengawetan Air a) Menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan 

Pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung, atau waduk.

b) Menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif   

Penghematan pemakain air Monitoring dan evaluasi penggunaan air. Pengembangan teknologi untuk penghematan air

III.3.1.3 Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air a) Memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air   

Pencegahan pencemaran pada sumber-sumber air. Monitoring dan evaluasi kualitas air pada sumber air. Pembuatan aturan baku mutu air.


110/112

5/21/2018


III.3.2

Aspek Pendayagunaan Sumbaer Daya Air

a) Penatagunaan Sumbaer Daya Air 

Perlindungan monitoring dan evaluasi terhadap penatagunaan sumber



daya air. Reformasi penataan pemanfaatn sumber air dan peruntukan air pada sumber air. Sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat dan mitra air tentang zonasi pemanfaat sumber air dan perutukan air pada sumber air



b) Penyediaan Sumber Daya Air 

Penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air Integrasi prioritas penyediaan sumber air dengan zonasi pemanfaatan dan peruntukan air pada sumber air.

 

Monitoring dan evaluasi periodik penyediaan sumber air. Pemanfaatan semua sumber air yang ada (sungai, waduk, kolong, kolam, dll)



c) Penggunaan sumber daya air     

Penghematan penggunaan sumber daya air; Pemantau ketertiban dan keadilan penggunaan sumber daya air; Pemantau ketepatan penggunaan sumber daya air; Menjamin keberlanjutan penggunaan sumber daya air; Memprioritaskan penggunaan air permukaan.

d) Pengembangan sumber daya air 

 

Pembangunan tempat penyimpanan air lebih banyak (waduk, embung, kolam, estuaria dam, dll) adalah mutlak penting untuk kebutuhan masa depan juga untuk pulau-pulau kecil. Rehabilitasi tempat penyimpanan air eksisting dengan O dan P. Pencarian alternative dan teknologi baru dalam pengembangan SDA

e) Pengusahaan sumber daya air  

III.3.3

Pengaturan pengusahaan sumber daya air. Monitoring dan evaluasi pengusahaan sumber daya air.

Aspek Pengendalian Daya Rusak Air

a) Pencegahan Daya Rusak Air 



Meningkatkan Meningkatkan kualitas prakiraan ( forecasting ) dan peringatan dalam kaitannya dengan bahaya yang berhubungan dengan daya rusak air (seperti: informasi cuaca, jumlah hujan, debit sungai dll) Penilaian resiko dan pemetaan daerah rawan bencana akibat daya rusak air (termasuk frekuensi, intensitas, dampak dan periode ulang).


111/112

5/21/2018










Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air. kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan bencana Pengutamaan dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Naturalisasi sempadan sungai dan sumber-sumber air.

b) Penanggulangan Daya Rusak Air  

Penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air. Sosialisasi prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.

c) Pemulihan Daya Rusak 

III.3.4

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Aspek Sistem Informasi Sumber Daya Air

a) Informasi Sumber Daya Air  

Peningkatan prasarana dan sarana system informasi sumber daya air Perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi sumber daya air.

b) Pengelolaan Sistem Informasi 

III.3.5

Pengkoordinasian pengelolaan sistem informasi SDA

Aspek Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Masyarakat

a) Pelibatan Peran Masyarakat dalam pengelolaan SDA 

Pengaktifan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.



Penggalian kearifan lokal dalam pengelolaan SDA.


112/112

Pola PSDA Batam-Bintan

Recommend Documents