Implementasi BLUD Puskesmas di Kabupaten Cianjur

IMPLEMENTASI PPK BLUD PUSKESMAS DI KABUPATEN CIANJUR Oleh : Dicky Nizar 

Saat ini banyak pengguna layanan yang sangat menuntut pelayanan prima di instansi instansi pelayana pelayanan n publik, publik, baik milik milik swasta swasta maupun maupun pemerinta pemerintah. h. Pelayana Pelayanan n yang bermutu bermutu merupaka merupakan n kunci kunci sukses sukses dan dasar dasar untuk untuk membangu membangun n keberhasi keberhasilan lan dan kepercayaan pelanggan. pelanggan. Namun saat ini, sebagian besar organisasi hanya berorientasi pada sisi teknis kinerja instansi dan hanya meluangkan waktu sangat minim bagi sisi kemanusiaan. Berinteraksi dengan pelanggan secara efektif membutuhkan berbagai prinsip, metode, serta keahlian yang perlu dikenali, dipelajari, dan diterapkan. Sikap dan keahlian akan menentukan bentuk pelayanan pelanggan yang bermutu ( quality  customer service). service). Puskesmas sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Puskesmas dituntut untuk dapat dapat melay melayani ani masya masyarak rakat, at, dapat dapat berkem berkemba bang ng dan dan mandi mandiri ri serta serta harus harus mampu mampu memberik memberikan an pelayana pelayanan n yang bermutu bermutu dan terjangka terjangkau u bagi masyarak masyarakat. at. Semakin Semakin tinggi tingginya nya tuntut tuntutan an bagi bagi Puskes Puskesmas mas untuk untuk mening meningkat katkan kan pelaya pelayanan nannya nya,, banya banyak k permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional Puskesmas, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, dana, aturan aturan pengelol pengelolaan aan keuangan keuangan yang menghamb menghambat at kelancar kelancaran an pelayana pelayanan n dan sulitnya untuk mengukur kinerja. ebih ebih lanjut lanjut Puske Puskemas mas sebaga sebagaii Badan Badan ayana ayanan n !mum !mum "aera "aerah h (B!" (B!")) berpeluang untuk dapat meningkatkan pelayanannya ke masyarakat. Puskesmas akan mengel mengelola ola sendi sendiri ri keuan keuangan gannya nya,, tanpa tanpa memili memiliki ki keterg ketergant antung ungan an operas operasio ional nal ke Pemerintah "aerah (Pemda). Puskesmas dengan status B!" seperti yang tertuang dalam dalam Permendag Permendagri ri Nomor Nomor #$ %ahun %ahun &'' tentang tentang Pedoman Pedoman %eknis knis Pengelol Pengelolaan aan euangan Badan ayanan !mum "aerah. "alam hal ini, layanan kesehatan diberikan keleluas keleluasaan aan dalam konteks konteks mengelola mengelola baik baik dari sisi sumber sumber daya daya manusia manusia (S"*) (S"*) hingga penganggaran. "emi memberikan pelayanan yang lebih maksimal terhadap masyarakat, maka perubahan Puskesmas menjadi B!" bukan tidak mungkin untuk diwuju diwujudka dkan. n. *elal *elalui ui konsep konsep pola pola pengel pengelol olaan aan keuang keuangan an B!" B!" ini, ini, Puskes Puskesmas mas diharapk diharapkan an dapat dapat meningka meningkatkan tkan profesio profesionali nalisme, sme, mendoron mendorong g enterpren enterpreneure eureship ship,, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan Pola Pengelolaan euangan (PP) B!" ini,

yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik Penyusunan Standar Pelayanan *inimal (SP*) merupakan langkah awal untuk melaksanakan janji dalam memperbaiki kualitas dan kinerja pelayanan publik yang diamanatkan oleh PP+B!". Setelah SP* tersusun, maka seluruh unit kerja yang bertanggung jawab untuk menyediakan jenis pelayanan yang telah dituangkan dalam SP* wajib mengupayakan agar SP* tersebut dapat dicapai dengan menyusun standar+standar teknis yang merupakan panduan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan, dan mengembangkan kegiatan+kegiatan perbaikan mengikuti siklus Plan-Do-Check-Action (orld -ealth rgani/ation, $001). Pemerintah sendiri telah melakukan reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun &''1, dengan dikeluarkannya tiga paket peraturan keuangan negara yang baru, yaitu !! No. $ tahun &''1 tentang euangan Negara, !! No. $ %ahun &''2 tentang Perbendaharaan Negara, dan !! No. $3 %ahun &''3 tentang Pemeriksaan euangan Negara. "engan ketiga paket peraturan keuangan negara tersebut telah mengubah mindset atau pola pikir yang lebih efisien, profesionalitas, akuntabel, dan transparan dengan melakukan perubahan dari penganggaran tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja yang membuka koridor bagi penerapan basis kinerja di lingkungan pemerintah.

A. Pener!ian" T#$#an Dan Aza% Ba&an Layanan U'#' (BLU) Pengertian atau definisi B! diatur dalam Pasal $ angka &1 !! No. $ %ahun &''2 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu 4Badan ayanan !mum

adalah instansi di 5ingkungan Pemenntah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan6atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produkti7itas8. Pengertian mi kemudian diadopsi kembali dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam Pasal $ angka $ PP No. &1 %ahun &''3 tentang Pengelolaan euangan Badan ayanan !mum. %ujuan dibentuknya B! adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal #9 ayat ($) yang menyebutkan bahwa 4Badan ayanan !mum dibentuk

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan

umum

dan

mencerdaskan

kehidupan

bangsa8.

emudian

ditegaskan kembali dalam PP No. &1 %ahun &''3 sebagai peraturan pelaksanaan dan Pasal #0 ayat () !! No. $ %ahun &''2, Pasal & yang menyebutkan bahw: 4B! bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produkti7itas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat8.

Sedangkan ;sas B! diatur menurut Pasal 1 PP No. &1 %ahun &''3, yaitu< •

*enyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan

kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dan instansi •

induknya= Pejabat B! bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 5ayanan

•

umum kepada pimpinan instansi induk= B! tidak mencari laba= >encana kerja, anggaran dan laporan B! dan instansi induk tidak

•

terpisah= Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

•

"ari uraian definisi, tujuan dan asas B!, maka dapat terlihat bahwa B! memiliki suatu karakteristik tertentu, yaitu < $) Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara= &) *enghasilkan barang dan6atau jasa yang diperlukan masyarakat= 1) %idak bertujuan untuk mencarai laba= 2) "ikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produkti7itas ala korporasi= 3) >encana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk= #) Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara langsung= ) Pegawai dapat terdiri dan pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil= 9) B! bukan subyek pajak. Selain itu, sekalipun B! dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produkti7itas ala korporasi, namun terdapat beberapa karakteristik

5ainnya yang membedakan pengelolaan keuangan B! dengan B!*N6B!*", yaitu< $) B! dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa=

&) ekayaan B! merupakan bagian dan kekayaan negara6daerah yang tidak

dipisahkan

serta

dikelola

dan

dimanfaatkan

sepenuhnya

untuk

menyelenggarakan kegiatan B! yang bersangkutan= 1) Pembinaan B! instansi pemerintah pusat dilakukan oleh *enteri euangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung  jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan= 2) Pembinaan keuangan B! instansi pemenintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bengangkutan= 3) Setiap B! wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan= #) >encana erja dan ;nggaran (>;) serta laporan keuangan dan laporan kinerja B! disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan >; serta laporan keuangan dan laporan kinerja kementerian negara6lembaga6pemerintah daerah= ) Pendapatan yang diperoleh B! sehubungan dengan jasa 5ayanan yang diberikan merupakan pendapatan negara6daerah= 9) Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja yang bersangkutan= 0) B! dapat menerima hibah atau sumbangan dan masyarakat atau badan lain= $') etentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan B! diatur dalam peraturan pemerintah (PP No. &1 %ahun &''3).

B. Jeni% &an *er%yara!an BLU  ;pabila

dikelompokkan

menurut

jenisnya

B!

terbagi

menjadi 1

kelompok, yaitu< $)

B! yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit,

&)

lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain+lain= B! yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otoritas

1)

pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (apet)= dan B! yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana !*, penerusan pinjaman dan tabungan pegawai. !ntuk menjadi sebuah B!, maka harus

memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur menurut Pasal 2 pp No. &1 %ahun &''3, sebagai berikut< $)

Persyaratan Substantif, apabila menyelanggarakan 5ayanan umum yang berhubungan dengan< Penyediaan barang dan6atau jasa layanan umum= Pengelolaan wilayah6kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan

• •

• •

&)

perekonomian masyarakat atau layanan umum= dan6atau Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan6atau

pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan %eknis, yaitu inerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya 5ayak dikelola dan

•

ditingkatkan pencapaiannya melalui B! sebagaimana direkomendasikan •

1)

oleh menteri6pimpinan lembaga6kepala SP" sesuai kewenangannya= dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat

sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan B!. Persyaratan ;dministratif, yaitu< pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,

•

• • • • •

keuangan, dan manfaat bagi masyarakat= pola tata kelola (yang baik)= rencana strategis bisnis= laporan keuangan pokok= standar pelayanan minimum= dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

C. P#%ke%'a% %e+aai BLU a) S!an&ar *elayanan &an !ari, layanan Puskesmas yang telah menjadi B!6B!" menggunakan standar pelayanan minimum

yang

ditetapkan

oleh

menteri6pimpinan

lembaga6gubernur6bupati6walikota sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. "alam hal puskesmas maka standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah. Standar pelayanan minimal tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu •

?okus

pada

jenis

pelayanan,

dalam

arti

mengutamakan

kegiatan

•

pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi B!6B!"= %erukur, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai dengan

•

standar yang telah ditetapkan= "apat dicapai, merupakan kegiatan nyata yang dapat dihitung tingkat

•

pencapaiannya, rasional sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya= >ele7an dan dapat diandalkan, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi B!6B!"=

•

%epat waktu, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

Puskesmas yang telah menjadi B!6B!" dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang6jasa layanan yang diberikan. 5mbalan atas barang6jasa layanan yang diberikan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per in7estasi dana. %arif layanan diusulkan oleh puskesmas kepada menteri keuangan6menteri kesehatan6kepala SP" sesuai dengan kewenangannya, dan kemudian ditetapkan oleh menteri keuangan6kepala daerah dengan peraturan menteri keuangan6peraturan kepala daerah. %arif layanan yang diusulkan dan ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan hal+ hal sebagai berikut< • • • •

kontinuitas dan pengembangan layanan= daya beli masyarakat= asas keadilan dan kepatutan= dan kompetisi yang sehat.

+) Penel-laan Ke#anan  ;danya desentralisasi dan otonomi daerah dengan berlakunya !! tentang Pemerintahan "aerah (!! No. 1& %ahun &''2, terakhir diubah dengan !! No. $& %ahun &''9), !! No.11 %ahun &''2 tentang Perimbangan euangan Pusat dan "aerah, serta epmendagri No. &0 %ahun &''& tentang Pedoman !mum Penyusunan

;PB", kemudian PP No. &1 %ahun &''3 tentang

Pengelolaan euangan Badan ayanan !mum, PP No. &2 %ahun &''3 tentang Standar ;kuntansi Pemerintahan, dan Permendagri No. #$ %ahun &'' tentang Pedoman %eknis Pengelolaan euangan Badan ayanan !mum "aerah, membuat rumah sakit pemerintah daerah harus melakukan banyak penyesuaian

khususnya

dalam

pengelolaan

keuangan

maupun

penganggarannya, termasuk penentuan biaya. "engan terbitnya PP No. &1 %ahun &''3, rumah sakit pemerintah daerah mengalami

perubahan

menjadi

B!.

Perubahan

ini

berimbas

pada

pertanggungjawaban keuangan tidak lagi kepada "epartemen esehatan tetapi kepada "epartemen euangan, sehingga harus mengikuti standar  akuntansi keuangan yang pengelolaannya mengacu pada prinsip+prinsip akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. ;nggaran yang akan disusun pun harus berbasis kinerja (sesual dengan epmendagri No. &0 %ahun &''&).

Penyusunan anggaran rumah sakit harus berbasis akuntansi biaya yang didasari

dari

indikator

input,

indikator

proses

dan

indikator

output,

sebagaimana diatur berdasarkan PP No. &1 %ahun &''3 tentang Pengelolaan euangan Badan ayanan !mum, P* No. #6P*.'36&''9 tentang Pedoman ;kuntansi "an Pelaporan euangan Badan ayanan !mum. c)

Pela*-ran &an *er!an#n$aa+an B! sebagai 5nstansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan6atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan merupakan organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba. Sesuai dengan Pasal &# ayat (&) pp No. &1 %ahun &''3 yang menyebutkan bahwa 4;kuntansi dan laporan keuangan B! diselenggarakan sesuai dengan Standar   ;kuntansi euangan yang diterbitkan

oleh asosiasi profesi akuntansi

5ndonesia8. etentuan ini menimbulkan inkonsistensi, karena B! merupakan badan6unit atau organisasi pemerintahan yang seharusnya menggunakan PS;P atau Standar ;kuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur menurut PP No. &2 %ahun &''3 tentang Standar ;kuntansi Pemerintahan, namun dalam PP No. &1 %ahun &''3 menggunakan PS; (Standar ;kuntansi euangan) yang berasal dan 5;5. Sebagai organisasi kepemenintahan yang bersifat nirlaba, maka rumah sakit pemerintah daerah semestinya juga menggunakan S;P bukan S;. aporan keuangan puskesmas merupakan laporan yang disusun oleh pihak manajemen sebagai bentuk penyampaian laporan keuangan suatu entitas. aporan keuangan tersebut merupakan penyampaian informasi kepada pihak+ pihak yang berkepentingan terhadap entitas tersebut, sehingga isi pelaporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah harus mengikuti ketentuan untuk pelaporan keuangan sebagaimana diatur menurut S;, yaitu sebagal organisasi nirlaba

(PS;

No.

23)

dan

menyanggupi

untuk

laporan

keuangannya tersebut diaudit oleh auditor independen. aporan keuangan rumah sakit yang harus diaudit oleh auditor independen.  ;dapun aporan euangan puskesmas daerah sebagai B! yang disusun harus menyediakan informasi untuk< • •

mengukur jasa atau manfaat bagi entitas yang bersangkutan= pertanggungjawaban manajemen Puskesmas (disajikan dalam bentuk laporan akti7itas dan laporan arus kas)=

•

mengetahul kontinuitas pemberian jasa (disajikan dalam bentuk laporan

•

posisi keuangan)= mengetahui perubahan akti7a bersih (disajikan dalam bentuk laporan akti7itas).

aporan keuangan puskesmas daerah mencakup sebagai berikut< ($) aporan posisi keuangan (akti7a, utang dan akti7a bersih, tidak disebut neraca). iasifikasi akti7a dan kewajiban sesuai dengan perusahaan pada umumnya. Sedangkan akti7a bersih diklasifikasikan akti7a bersih tidak terikat, terikat kontemporer dan terikat permanen. @ang

dimaksud

pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang. Sedangkan pembatasan temporer  adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai pada periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu= (&) aporan akti7itas (yaitu penghasilan, beban dan kerugian dan perubahan dalan akti7a bersih)= (1) aporan arus kas yang mencakup arus kas dan akti7itas operasi, akti7itas in7estasi dan akti7itas pendanaan= (2) Aatatan atas laporan keuangan, antara lain sifat dan jumlah pembatasan permanen atau temporer. dan perubahan klasifikasi akti7a bersih.

D. Pr-%e% Perencanaan S!ra!ei% otler dan ;mstrong (&'') memberikan definisi perencanaan strategis sebagai proses untuk mengembangkan dan memelihara strategi yang cocok antara sasaran serta kemampuan organisasi dan peluang pemasaran yang berubah+ubah. %idak ada suatu strategi yang optimal bagi semua perusahaan dalam usaha tersebut, setiap perusahaan harus menentukan strategi apa yang paling sesuai dan sudut pandang industri dan tujuan, peluang, keahlian dan sumber dayanya. *enentukan strategi dilakukan melalui tiga tahap pelaksanaan sebagi berikut < TAHAP 1

TAHAP 2

TAHAP 3

PENGUMPULAN DATA

ANALISIS

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

ambar $. erangka ?ormulasi Strategi Sumber < >angkuti (&''9)

$) %ahap pengumpulan data %ahap ini pada dasarnya tidak hanya sekedar kegiatan pengumpulan data, tetapi juga merupakan kegiatan pengklasifikasian data yang dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal. "ata eksternal diperoleh dan lingkungan luar perusahaan seperti analisis pasar, analisis kompetitor, analisis pemasok, analisis komunitas dan analisis. Sedangkan untuk data internal diperoleh di dalam perusahaan itu sendiri seperti laporan kegiatan operasional, laporan kegiatan pemasaran, laporan kegiatan S"* (jumlah karyawan,pendidikan. keahlian, pengalaman, gaji, turno7er) serta laporan keuangan (neraca, laba 6 rugi, cosh flow dan struktur pendanaan). &) %ahap analisis Setelah

pengumpulan

semua

informasi

yang

berpengaruh

terhadap

kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memasukkan semua informasi tersebut dalam analisis perencanaan strategis. ;lat analisis yang dapat digunakan diantaranya< • •

 ;nalisa S% (Strength, Weakness, Opportunity, Threath) *atrik 5C (Internal External )

1)

%ahap pengambilan keputusan Setelah melewati tahap analisis, selanjutnya akan diambil sebuah keputusan yaitu berupa perumusan sebuah strategi dengan melihat posisi kinerja dan perusahaan yang diidentifikasi dari faktor+faktor eksternal dan internal.

E. Anali%i% S/OT Salah satu alat analisis yang cukup banyak digunakan adalah matrik S%.  ;nalisa S% merupakan proses menganalisis organisasi dan lingkungannya berdasarkan pada faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang didalamnya mencakup analisa lingkungan eksternal untuk melihat apa saja peluang dan ancaman dan analisa lingkungan internal untuk melihat apa saja kekuatan dan kelemahan perusahaan (;hmed et al., &''#). Penjabaran lebih detail dari masing masing komponen di atas adalah sebagai berikut< a)

ekuatan (Strengths) adalah sumber daya, keterampilan atau keunggulan+keunggulan relatif lainnya dibanding pesaing. ekuatan merupakan kompentensi khusus (distincti7e competence) yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. ekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, dan lainnya

b)

elemahan (Weakness) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan

c)

Peluang (Opportunity ) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Perubahan teknologi, berubahnya persepsi konsumen, peraturan pemerintah merupakan peluang bagi perusahaan.

d)

;ncaman (Threat ) adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. *asuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya daya tawar pemeli atau pemasok dapat menjadi ancaman keberhasilan perusahaan.  ;nalisis S% dimulai dengan mengidentifikasi, menganalisis dan mendiagnosis keadaan di luar perusahaan. -al ini penting agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui dan memaksimalkan kekuatan dan peluang yang berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. angkas selanjutnya adalah melakukan analisis factor strategis internal pada dasarnya merupakan usaha mawas diri menghadapi persaingan dalam lingkungan bisnis.

0. Anali%i% Ma!rik In!ernal1Ek%!ernal (IE)

 ;lat analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya peluang atau ancaman yang dihadapi perusahaan dalam suatu industri dan juga untuk menilai seberapa besar faktor  kekuatan atau kelemahan bisnis yang dimiliki perusahaan.

Berikut adalah langkah+

langkah dalam menyusun matrik internal Cksternal. +

*elakukan e7aluasi factor eksternal (CDternal ?actor C7aluation6C?C) *etode C?C digunakan untuk menge7aluasi factor+faktor eksternal perusahaan. "ata yang dikumpulkan yang menyangkut factor ekonomi, social, budaya, demografi, politik, pemerintahan, hokum, teknologi, persaingan di pasar industry dimana perusahaan berada pada data eksternal rele7an lainnya. -al ini penting karena factor eksternal berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Ber ikut disajikan contoh table 7ariable dari C?;S dan 5?;S Ek%!ernal 0ac!-r Analy%i% S#''ary (E0AS) ?aktor faktor Strategi Cksternal Peluang  ;ncaman %otal Sumber < >angkuti (&''9)

+

Bobot

>ating

Bobot D >ating

5ntepretasi

*elakukan C7aluasi ?aktor 5nternal (5nternal ?actor C7aluation 65?C) *etode 5?C digunakan untuk mengetahui faktor+faktor internal perusahaan yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting. "ata dan informasi perusahaan dapat digali dan beberapa fungsional perusahaan, misalnya dan aspek manajemen,

keuangan,

S"*,

pemasaran,

sistem infomasi dan

produksi. In!ernal 0ac!-r Analy%i% S#''ary (I0AS) ?aktor faktor Strategi Cksternal Peluang  ;ncaman %otal Sumber < >angkuti (&''9)

+

Bobot

>ating

Bobot D >ating

5ntepretasi

*atrik 5nternal + Cksternal (5C) Parameter yang digunakan yaitu kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi perusahaan. *atrik 5C bermanfaat untuk memposisikan suatu perusahaan ke dalam matrik yang terdiri 0 sel. *atrik 5C terdiri atas dua dimensi yaitu total skor dari 5?C pada sumbu E dan total skor dari C?C matrik pada sumbu @. EFE 4

KUAT

3

SEDANG

2

1

2

3

Pertumbuhan

Pertumbuhan

Penciutan

Konsentrasi melalui Konsentrasi integrasimelalui vertikalintegrasi horiontal  Turn Aroun!

KUAT

3

        E         F

!

#

Stabilita

Pertumbuhan

Penciutan

Konsentrasi melalui integrasi horiontal tabilita

"ati#hati

SEDANG

2

4

Hati"hati

!ivestasi

$

%

&

Pertumbuhan

Pertumbuhan

Li'ui(ai

Diversi$kasi konsentrik Diversi$kasi konglomerat Bangkrut atau %ailit

"iagram tersebut dapat mengidentifikasi sembilan sel strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu< $. %umbuh dan Bina, yaitu sel $, &, dan 2. Strategi yang digunakan adalah strategi intensif. "alam strategi ini tindakan yang dapat dilakukan adalah penetrasi pasar, yaitu mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk atau jasa yang sudah ada sekarang, lewat usaha pemasaran yang lebih gencar. ;tau melakukan pengembangan

pasar

dalam

pengertian memperkenalkan produk atau jasa

yang sudah ada ke wilayah geografis baru. &. Pertahankan dan pelihara yaitu sel 1, 3 dan . %indakan yang dapat diambil dalam strategi ini adalah melakukan penetrasi pasar dan pengembangan produk 1. Panen atau di7estasi, yang termasuk dalam strategi ini adalah sel #, 9 dan 0. %indakan yang dapat ditempuh dalam strategi panen atau di7estasi ini adalah menjual suatu bagian atau seluruhnya dari suatu perusahaan Secara lebih detail tindakan dari kesembilan sel strategi tersebut di atas dijelaskan pada bagian berikut ini< $. Strategi Pertumbuhan (rowth Strategy) Strategi ini adalah usaha untuk mendesain pertumbuhan, baik dalam penjualan, aset, keuntungan atau kombinasi dari ketiganya. -al ini dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, mengembangkan produk baru, menambah kualitas produk atau jasa atau meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. !saha yang

dapat

dilakukan

adalah

dengan cara meminimalkan biaya sehingga

dapat meningkatkan keuntungan. Aara ini merupakan strategi terpenting apabila

kondisi

perusahaan

berada

dalam

pertumbuhan

cepat

dan

terdapat

kecenderungan pesaing untuk melakukan perang harga. &. Strategi Pertumbuhan *elalui onsentrasi dan "i7ersifikasi  ;da dua strategi

dasar pertumbuhan pada tingkat korporat

yaitu konsentrasi

pada satu industri atau di7ersifikasi ke industri lain. Fika perusahaan tersebut memilih strategi konsentrasi, perusahaan dapat tumbuh melalui integrasi 7ertikal maupun hori/ontal, baik secara internal melalui

sumber dayanya sendiri atau

secara eksternal dengan menggunakan sumber daya dari luar. Fika perusahaan tersebut

memilih strategi di7ersifikasi, perusahaan dapat tumbuh melalui

konsentrasi

atau

di7ersifikasi

konglomerat,

baik

secara

internal

melalui

pengembangan produk baru atau eksternal melalui akuisisi. 1. onsentrasi *elalui 5ntegrasi Gertikal (Sel $) Pertumbuhan melalui konsentrasi dapat dicapai baik melalui integrasi 7ertikal dengan cara backward integration (mengambil alih fungsi supplier) atau dengan cara forward integration (mengambil alih fungsi distributor). -al ini merupakan strategi utama untuk perusahaan yang memiliki posisi kompetitif pasar yang kuat (high market share) dalam industri yang berdaya tarik tinggi. ;gar dapat meningkatkan

kekuatan

bisnisnya,

perusahaan

harus

melakukan

upaya

meminimalkan biaya dan operasi yang tidak efisien 2. onsentrasi *elalui 5ntegrasi -ori/ontal (Sel & dan 2) Strategi pertumbuhan melalui integrasi hori/ontal adalah suatu kegiatan untuk memperluas

perusahaan

dengan

cara

membangun

di

lokasi

lain

dan

meningkatkan jenis produk serta jasa. Fika perusahaan tersebut berada dalam industri yang sangat menarik (sel &), tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Sementara jika perusahaan ini berada dalam moderate

attractive

(sel 2). %ujuannya

industry,strategi adalah

untuk

yang

diterapkan

menghindari

adalah

konsolidasi

kehilangan penjualan dan

kehilangan keuntungan. 3. "i7ersifikasi onsentris (sel ) Strategi pertahankan dan pelihara melalui di7ersifikasi konsetris umumnya dilakukan oleh perusahaan dengan posisi kompetitif sangat kuat tetapi nilai daya tarik pasar rendah. Perusahaan tersebut berusaha memanfaatkan kekuatannya untuk membuat produk baru secara efisien karena perusahaan sudah memiliki kemampuan produksi dan pemasaran yang baik. Prinsipnya adalah menciptakan sinergi dengan harapan bahwa dua bisnis secara bersama dapat menciptakan lebih banyak keuntungan daripada jika melakukannya sendiri+sendiri. #. "i7ersifikasi onglomerat (Sel 1 dan 3)

Strategi pertahankan dan pelihara melalui kegiatan bisnis yang tidak saling berhubungan dapat dilakukan jika perusahaan memiliki posisi kompetitif yang tidak begitu kuat dan nilai daya tarik industri sangat rendah. edua faktor  tersebut memaksa perusahaan melakukan usahanya ke dalam perusahaan lain. %etapi pada saat pemisahan tersebut mencapai tahap matang, perusahaan yang hanya memiliki posisi kompetitif rata+rata cenderung akan menurun kinerjanya. !ntuk itu strategi di7ersifikasi konglomerat sangat diperlukan.

2. 2a'+aran U'#' Ba&an Layanan U'#' P#%ke%'a% Badan ayanan !mum "aerah atau disingkat B!" adalah Satuan erja Perangkat "aerah (SP") atau !nit erja pada Satuan erja Perangkat "aerah di lingkungan pemerintah daerah di 5ndonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang6jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produkti7itas. B!" merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SP" pada umumnya, pola pengelolaan keuangan B!" memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek+praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai B!". Praktek

bisnis

yang

sehat

adalah

penyelenggaraan

fungsi

organisasi

berdasarkan kaidah+kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Sedangkan Standar Pelayanan *inimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh B! kepada masyarakat. >encana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja B! disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian Negara 6lembaga 6SP"6 pemerintah daerah. Suatu dii/inkan

satuan

kerja

instansi

pemerintah

dapat

mengelola keuangan dengan PP+B! apabila memenuhi persyaratan

substantif, teknis, dan administratif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan< $) Penyediaan barang dan6atau jasa layanan umum &) Pengelolaan wilayah6kawasan tertentu untuk perekonomian masyarakat atau layanan umum= dan6atau

tujuan

meningkatkan

1) Pengelolaan

dana khusus dalam

rangka meningkatkan ekonomi

dan6atau

pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan teknis terpenuhi apabila< $) kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui B! sebagaimana direkomendasikan oleh menteri6pimpinan lembaga6kepala SP" sesuai dengan kewenangannya= dan &) kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan B!. Persyaratan

administratif

terpenuhi

apabila

instansi

pemerintah

yang

bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut < $)

pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan

&) 1) 2) 3) #)

manfaat bagi masyarakat= pola tata kelola= rencana strategis bisnis= laporan keuangan pokok= standar pelayanan minimum= dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Pejabat pengelola B! terdiri atas< $) Pemimpin = Pemimpin sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan B! yang berkewajiban< ($) menyiapkan rencana strategis bisnis B!= (&) menyiapkan >B; tahunan= (1) mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku= dan (2) menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan B!. &) Pejabat keuangan Pejabat keuangan B! sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung  jawab keuangan yang berkewajiban < ($) mengkoordinasikan penyusunan >B;= (&) menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran B!= (1) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja= (2) menyelenggarakan pengelolaan kas= (3) melakukan pengelolaan utang+piutang= (#) menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan in7estasi B!= () menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan= dan (9) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 1) Pejabat teknis. Pejabat teknis B! sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing+masing yang berkewajiban< ($) menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya= (&) melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut >B;= dan (1) mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pejabat pengelola B! dan pegawai B! dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan6atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan B!. "engan pola pengelolaan keuangan B!, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang6jasa. epada B! juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan  jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. %etapi sebagai pengimbang, B! dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya. "alam Peraturan Pemerintah ini, B! wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina. "emikian

pula

dalam

pertanggungjawabannya, B! harus mampu

menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan. leh karena itu, B! berperan sebagai agen dari menteri6pimpinan lembaga induknya. edua belah pihak menandatangani kontrak kinerja (acontractual performance agreement), dimana menteri6pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan B! bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta. "engan sifat+sifat tersebut, B! tetap menjadi instansi pemerintah yang tidak dipisahkan. "an karenanya, seluruh pendapatan yang diperolehnya dari non  ;PBN6;PB"

dilaporkan

dan

dikonsolidasikan

dalam

pertanggungjawaban

 ;PBN6;PB". Sehubungan dengan pri7ilese yang diberikan dan tuntutan khusus yang diharapkan dari B!, keberadaannya harus diseleksi dengan tata kelola khusus. !ntuk itu, menteri6pimpinan lembaga6satuan kerja dinas terkait diberi kewajiban untuk membina aspek teknis B!, sementara *enteri euangan6PP" berfungsi sebagai pembina di bidang pengelolaan keuangan. Pola B! tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. 5nstansi dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau non eselon. Sehubungan dengan itu, organisasi dan struktur instansi pemerintah yang berkehendak menerapkan PP+B! kemungkinan memerlukan penyesuaian dengan memperhatikan ketentuan yang

diatur

dalam

Peraturan Pemerintah. "engan demikian, B! diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan ;PBN6;PB", tetapi B! diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. ;sas B! yang lainnya adalah<

$)

Pejabat B! bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada

&) 1) 2)

pimpinan instansi induk, B! tidak mencari laba, >encana kerja, anggaran dan laporan B! dan instansi induk tidak terpisah, Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Puskesmas

sebagai

B!,diberikan

kebebasan

dalam

meningkatkan

pelayanannya ke masyarakat. Puskesmas akan mengelola sendiri keuangannya, tanpa memiliki ketergantungan ke Pemkot seperti yang terjadi selama ini. agasan untuk menjadi B!" sudah jelas secara institusional menjadi badan layan umum. "alam hal ini, layanan kesehatan diberikan keleluasaan dalam konteks mengelola baik dari sisi sumber daya manusia (S"*) hingga penganggaran. "emi memberikan pelayanan yang yang lebih maksimal terhadap masyarakat, maka perubahan puskesmas menjadi B!" bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.

3. Pr-ra' P-k-k P#%ke%'a% Se1Ka+#*a!en Cian$#r  Setiap Puskesmas mempunyai pelayanan didalam gedung atau diluar gedung, menurut jumlah sasaran dan wilayah kerjanya. Sesuai status puskesmas, perawatan atau non perawatan, bisa melaksanakan kegiatan pokok,

maupun pengembangan,

tergantung kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya material. Berikut Program Pokok yang dijalankan masing+masing Puskesmas di kabupaten Aianjur  adalah upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan, dan jejaring dan penunjang . $) !paya esehatan ajib !paya kesehatan wajib memiliki # (enam) upaya pelayanan yaitu < ($) Promosi esehatan, dengan sub upaya meliputi < Penyuluhan esehatan *asyarakat. FP* 6 FB* !B* dan PS*. d)"esa Siaga. (&) esehatan ingkungan, dengan sub upaya meliputi < Pengawasan kualitas air dan lingkungan pemukiman. Pengawasan tempat umum dan pengolahan makanan6*inuman. linik Sanitasi. *onitoring dan e7aluasi Bali sehat 6 5ndonesia Sehat. Pengelolaan imbah !P% esmas Sukawati 5 . (1) 5; dan B, dengan sub upaya meliputi < esehatan 5bu. eluarga Berencana. esehatan ;nak. esehatan >eproduksi. (2) i/i *asyarakat, dengan sub upaya meliputi < !paya Perbaikan i/i *asyarakat (!P). • • • •

• • • • •

• • • •

•

i/i 5nstitusi 6 linik. (3) Pencegahan, Pemberantasan Penyakit *enular H tidak menular, dengan •

sub upaya meliputi < 5munisasi. Pemberantasan Penyakit *enular angsung (P&*)< 5SP;, "iare, usta,

• •

%B, ecacingan, 5*S termasuk -5G+;5"S. Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P&B&) < "B", ?lu burung,

•

*alaria, >abies, ?ilariasis, ;ntraks, dan Pes. Sur7eilens dan Cpidemiologi Pemberantasan Penyakit %idak *enular. (#) !paya Pengobatan, meliputi < Pengobatan >awat Falan !mum. Pengobatan >awat Falan igi. !" dan %indakan termasuk P1 dan sosial. &) !paya esehatan Pengembangan • •

• • •

!paya esehatan Pengembangan, memiliki 3 (lima) upaya pelayanan yaitu ($) !paya pelayanan !S (!saha esehatan Sekolah) (&) !paya pelayanan kesehatan husus dengan sub upaya meliputi < !paya esehatan *ata. !paya esehatan Fiwa !paya esehatan erja !paya esehatan lah >aga. !paya esehatan anjut !sia (1) !paya Perawatan esehatan *asyarakat (Peresmas Sukawati 5 ) (2) !paya Pelayanan esehatan igi dan *ulut. 1) Fejaring Pelayanan     

!paya esehatan Pelayanan Fejaring !P% esmas

masing masing mempunyai

upaya jejaring yang berbeda sesuai dengan wilayah yang di miliki 2) !paya esehatan Penunjang !paya esehatan Penunjang, yang meliputi < !paya penunjang Sistem Pencatatan dan Pelaporan %erpadu !P%. !paya Sistem 5nformasi esehatan (S5). !paya Pelayanan ?armasi termasuk Perbekalan esehatan. !paya Pelayanan aboratorium Sederhana. 3) !paya Pelayanan ;dministrasi • • • •

!paya Pelayanan ;dministrasi, yang meliputi < • • •

 ;dministrasi euangan termasuk aset.  ;dministrasi !mum dan epegawaian.  ;dministrasi di bidang Perencanaan dan *onitoring C7aluasi.

"emikian, uraian mengenai PP B!" Puskesmas di abupaten Aianjur, semoga bermanfaat.