2
BUPATI CIANJUR
RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR ..... TAHUN 2014 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERTAHAP BUPATI CIANJUR, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka operasionalnya layanan kesehatan pada Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP yang telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bertahap, perlu ditetapkan tarif layanan kesehatan;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Bupati;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Bertahap Puskesmas.
: 1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
6.`
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi
4 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9); 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah; 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BERTAHAP PUSKESMAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Cianjur.
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
6.
Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
8.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yang menerapkan PPKBLUD.
9.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
5 10. Kepala adalah Kepala Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP yang menerapkan PPK-BLUD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur; 11. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan klinik, pelayanan kesehatan masyarakat, dan praktek pendidikan kesehatan. 12. Pelayanan klinik adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat jalan,24 jam terbatas/UGD Puskesmas, pelayanan penunjang, dan rawat inap. 13. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik di poliklinik umum, poliklinik gigi dan mulut, poliklinik KIA-KB-Imunisasi, dan konsultasi tanpa tinggal di ruang rawat inap baik di dalam dan di luar gedung. 14. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien umum maupun kebidanan/kandungan 15. Poliklinik umum adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, maupun pemberian surat keterangan dokter. 16. Poliklinik gigi dan mulut adalah pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan gigi dan mulut, maupun pemberian surat keterangan dokter gigi. 17. Poliklinik KIA-KB-Imunisasi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, keluarga berencana, imunisasi, pemeriksaan bayi, anak balita, dan anak pra sekolah sehat, serta kesehatan reproduksi. 18. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemberian informasi dan saran untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang dihadapi. 19. Pelayanan 24 jam Terbatas adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada seseorang untuk tindakan medik dan terapi meliputi observasi, diagnosis, pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas dengan rawat inap. 20. Pelayanan UGD Puskesmas adalah diagnosis, pengobatan, dan tindakan secepatnya untuk mencegah kematian dan/atau kecacatan akibat kecelakaan atau penyakit tertentu di Puskesmas. 21. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pertolongan persalinan, dan tindakan pengobatan yang menggunakan alat, tindakan
6 lainnya yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.. 22. Pelayanan penunjang adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan meliputi laboratorium, radiodiagnostik dan elektromedik, rehabilitasi medik, dan layanan ambulans. 23. Pelayanan laboratorium adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan untuk keperluan penegakan diagnostik. 24. Pelayanan radiodiagnostik dan elektromedik adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, radiografer untuk keperluan penegakkan diagnostik. 25. Pelayanan ambulans adalah pelayanan yang diberikan untuk keperluan rujukan dan transportasi atas permintaan pasien. 26. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dan atau masyarakat berupa homecare/perawatan kunjungan rumah, inspeksi sanitasi dan pemeriksaan sampel. 27. Pelayanan homecare/perawatan kunjungan rumah adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah pasien yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan. 28. Pemeriksaan sampel adalah pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga kesehatan di Puskesmas berupa inspeksi sanitasi, pengambilan dan pengiriman sampel air, bahan makanan,sisa makanan, peralatan makan dan minum, makanan, minuman, serta limbah. 29. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan secara terpadu oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ditujukan kepada praktikan baik perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan dan institusi lain berupa praktek klinik, non klinik, studi banding, dan penelitian. 30. Praktik klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan berupa pembimbingan kasus-kasus klinik. 31. Praktik non klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan pembimbingan kasus-kasus non klinik di masyarakat. 32. Tarif per minggu adalah tarif yang dikenakan bagi jenis pelayanan kesehatan praktik klinik maupun non klinik yang perhitungan selama 6 (enam) hari kerja, apabila praktik klinik maupun non klinik kurang dari 6 (enam) hari kerja tarif diperhitungkan sama dengan 6 (enam) hari kerja. 33. Pelayanan studi banding adalah kegiatan yang diberikan oleh pejabat atau staf dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
7 34. Pelayanan pengambilan data penelitian adalah kegiatan pemberian data dan informasi yang diberikan oleh pejabat atau staf kepada peneliti. 35. Unit cost pelayanan kesehatan adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dibutuhkan untuk sebuah produk pelayanan di Puskesmas. 36. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan daerah sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. 37. Komponen tarif pelayanan kesehatan adalah unsur atau bahan yang dipergunakan sebagai pertimbangan perhitungan pada tarif pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan, obat, bahan medis habis pakai dan bahan non medis habis pakai. 38. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas Puskesmas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi. 39. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas dampak yang kemungkinan terjadi sebagai akibat pelayanan kesehatan yang berupa pengurangan kondisi kesehatan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan di Puskesmas. 40. Obat adalah obat yang disediakan oleh Puskesmas 41. Bahan medis habis pakai adalah bahan medis, reagen, dan alat kesehatan yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan. 42. Bahan non medis habis pakai adalah bahan non medis yang habis dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, antara lain karcis, plastik obat, dan dokumen rekam medis. 43. Jaminan kesehatan daerah adalah sistem jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur. BAB II SUBJEK DAN OBJEK TARIF LAYANAN Pasal 3 (1)
Subjek tarif layanan adalah Setiap orang atau badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan/atau Puskesmas DTP.
(2)
Objek tarif layanan, meliputi : a. Pelayanan Klinik b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat c. Pelayanan Praktik Pendidikan Kesehatan BAB III
8 JENIS PELAYANAN KESEHATAN Pasal 4 (1)
Jenis pelayanan klinik sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi : a. Pelayanan Rawat Jalan. b. Pelayanan 24 Jam Terbatas/UGD. c. Pelayanan Penunjang. d. Pelayanan Rawat Inap.
(2)
Jenis pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi : a. Pelayanan homecare/perawatan kunjungan rumah. b. Pelayanan pemeriksaan sampel.
(3)
Jenis pelayanan praktek pendidikan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi : a. Praktek Klinik b. Praktek Non Klinis c. Pelayanan Study Banding d. Pelayanan Penelitian BAB III TARIF PELAYANAN KESEHATAN Pasal 5
(1)
Tarif jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
(2)
Tarif pelayanan kesehatan perhitungan komponen tarif.
(3)
Komponen tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
diperhitungkan
a. jasa sarana; b.
jasa pelayanan;
c. obat; d. bahan medis habis pakai; dan e. bahan non medis habis pakai.
berdasarkan
hasil
9 (4)
Struktur tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6
(1)
Puskesmas dan/atau Puskemas DTP dapat memberikan pelayanan klinik rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a di luar jam kerja.
(2)
Puskesmas dan/atau Puskemas DTP dapat memberikan pelayanan klinik rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a pada jam kerja atau di luar jam kerja atas permintaan pihak lain ditambah biaya transportasi.
(3)
Puskesmas dan/atau Puskemas DTP dapat memberikan pelayanan kesehatan masyarakat homecare/kunjungan rumah pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 1 pada jam kerja atau di luar jam kerja atas permintaan pasien sesuai indikasi medis dari dokter dengan tarif pelayanan kesehatan ditambah biaya transportasi.
(4)
Puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan masyarakat pemeriksaan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b atas permintaan masyarakat dengan tarif pelayanan kesehatan non subsidi ditambah biaya transportasi. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.
Ditetapkan di Cianjur pada tanggal BUPATI CIANJUR,
TJETJEP MUCHTAR SOLEH
