26
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 09 TAHUN 2015
TENTANG
POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT SURADADI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,
Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
b. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu ditindaklanjuti dengan disusunnya Pola Tata Kelola bagi Rumah Sakit Suradadi yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/ VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/Menkes/ Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Tegal.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Tegal.
Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi yang selanjutnya disebut RSUD Suradadi adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Tegal.
Pemimpin RSUD Suradadi adalah Pemimpin RSUD Suradadi Kabupaten Tegal.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaanya berasal dari ketua-ketua kelompok staf medis.
Staf Medis Fungsional adalah tenaga profesi mandiri yang terdiri dari para dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter sub spesialistik dari disiplin ilmu masing-masing yang diakui pemerintah.
Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga kesehatan yang keanggotaannya dipilih dari para medis keperawatan fungsional dan para medis non keperawatan fungsional.
Instalasi adalah unit kerja di lingkungan Rumah Sakit yang mempunyai tugas tertentu.
Pejabat pengelola adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Suradadi Kabupaten Tegal yang terdiri dari Pemimpin RSUD Suradadi dan bisa dibantu oleh dua kasi dan satu kasub.bag.
Pejabat keuangan adalah pemimpin/pejabat/eselon keuangan yang tertinggi dibidang keuangan.
Pejabat teknis adalah pemimpin/pejabat/eselon yang tertinggi dibidang teknis .
Sistem remunerasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/ atau uang pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD.
Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.
Sistem Pengendalian Intern adalah system pengendalian yang berfungsi sebagai pedoman pengendalian dalam tata kelola Keuangan dan pengadaan barang/jasa.
Komite etik dan hukum adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pemimpin RSUD Suradadi dalam hal menyusun dan merumuskan medicotikolegal dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelengaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "hospital bylaws" dan "medical staf belayws" , gugus tugas bantuan hukumm dalam penanganan masalah hokum di Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal.
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan daerah pada umumnya.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN MOTTO
Pasal 2
Visi BLUD RSUD Suradadi adalah "Menjadi Rumah Sakit Tipe C Terpercaya dengan Layanan Trauma yang Unggul di Wilayah Pantura Tegal".
Pasal 3
Misi RSUD Suradadi adalah :
meningkatkan dan mengembangkan SDM serta Sarana dan Prasarana Rumah Sakit ;
meningkatkan kinerja layanan dan kepuasan pelanggan;
meningkatkan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel ;
meningkatkan status Rumah Sakit menjadi RS tipe C, dengan layanan Trauma yang unggul diwilayah Pantura Tegal.
Pasal 4
Tujuan RSUD Suradadi adalah :
mewujudkan RSUD Suradadi menjadi Badan Layanan Umum Daerah yang dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.
meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tersedia tenaga pelayanan yang profesional.
melengkapi prasarana & sarana sesuai standar Rumah Sakit type C.
mewujudkan penampilan rumah sakit yang berwawasan lingkungan yang sehat bersih, indah dan nyaman, serta didukung oleh pribadi provider yang percaya diri dan menarik.
mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima.
mewujudkan kesejahteraan sebagai upaya memberikan penghargaan agar menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.
menciptakan loyalitas pelanggan sebagai wujud kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit.
Pasal 5
Motto RSUD Suradadi adalah "Senyum Pelanggan dan Kesembuhan Pasien adalah Kebahagiaan Kami".
BAB III
POLA TATA KELOLA
Bagian Kesatu
Prinsip Tata Kelola
Pasal 6
Pola tata kelola rumah sakit didalamnya memuat :
struktur organisasi;
prosedur kerja;
pengelompokan fungsi-fungsi yang logis;
pengelompokan sumberdaya manusia.
Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
transparansi;
akuntabilitas;
responsibilitas; dan
independensi.
Pasal 7
Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.
Pasal 8
Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD Suradadi agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan /pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.
Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
Bagian Kedua
Identitas
Pasal 9
Nama RSUD Suradadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi.
Type RSUD Suradadi adalah Rumah Sakit type D.
Alamat RSUD Suradadi adalah Jalan Raya Tegal Pemalang KM.12 Sidoharjo Kec. Suradadi Kabupaten Tegal.
Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 10
Rumah sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik pemerintah yang merupakan unsur pendukung bupati dibidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang pemimpin RSUD Suradadi yang berada di bawah dan tanggungjawab kepada bupati.
Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rumah sakit mempunyai fungsi :
penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
Bagian Keempat
Kedudukan Pemerintah Daerah
Pasal 11
Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup, perkembangan dan kemajuan RSUD Suradadi sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya mempunyai kewenangan:
enetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan SPM rumah sakit beserta perubahannya;
membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola;
memberhentikan Pejabat Pengelola karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); dan
memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran rumah sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudit secara independen.
Pemerintah Daerah bertanggunggugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.
Bagian Kelima
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Umum
Pasal 12
BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk dewan pengawas.
Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang di antara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai ketua dewan pengawas.
Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Dewan pengawas dibentuk dengan keputusan bupati atas usulan pemimpin RSUD Suradadi melalui Sekretaris Daerah.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 13
Dewan Pengawas bertugas melaklukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Suradadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
Paragraf 3
Kewajiban
Pasal 14
Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :
memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Suradadi yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
mengikuti perkembangan kegiatan RSUD Suradadi, dan memberikan pendapat serta saran kepada Kepala Daerah mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Suradadi;
melaporkan kepada Bupati tentang kinerja RSUD Suradadi;
memberikan nasihat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan RSUD Suradadi ;
melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD Suradadi ;
memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Paragraf 4
Keanggotaan
Pasal 15
Dewan Pengawas adalah mereka yang bertindak untuk mewakili Pemilik/Pemerintah Kabupaten Tegal yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Suradadi.
Anggota dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pengawas
Anggota dewan pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Pemerintah Kabupaten Tegal dan unsur lainnya yang kegiatannya berhubungan dengan perumahsakitan.
Paragraf 5
Syarat
Pasal 16
Persyaratan menjadi anggota Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang :
memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;
mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan badan usaha /suatu rumah sakit dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pedana yang merugikan daerah; dan
mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pasal 17
Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Anggota dewan pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh kepala daerah apabila :
Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ;
Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan ;
Terlibat dalam tindak yang merugikan RSUD Suradadi ; atau
Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD Suradadi.
Pasal 18
Bupati dapat mengangkat sekretaris dewan pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas.
Sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.
Paragraf 6
Rapat
Pasal 19
Dewan pengawas melaksanakan rapat paling sedikt 2 (dua) kali dalam setahun.
Sekretaris Dewan Pengawas menyampaikan undangan kepada setiap anggota Dewan Pengawas, Kepala badan pengelola/pemimpin RSUD Suradadi, Komite Medik dan pihak lain yang dianggap perlu paling lambat tiga hari sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
Setiap undangan rapat yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pengawas harus melampirkan:
1 (satu) salinan agenda ; dan
1 (satu) salinan risalah rapat yang lalu.
BAB IV
PEJABAT PENGELOLA
Pasal 20
Pejabat pengelola RSUD Suradadi adalah :
Pemimpin yaitu Direktur
Pejabat keuangan yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
Pejabat teknis yaitu Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.
Pasal 21
Pejabat pengelola RSUD Suradadi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
Pemimpin RSUD Suradadi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pejabat keuangan dan pejabat teknis RSUD Suradadi bertanggung jawab kepada pimpinan RSUD Suradadi.
Pasal 22
Tugas dan kewajiban Pemimpin RSUD Suradadi :
memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Suradadi ;
menyusun renstra bisnis RSUD Suradadi ;
menyiapkan rencana belanja anggaran (RBA) ;
mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan.
menentukan pejabat lainnya sesuai kebutuhan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
menyiapkan dan mempertanggung jawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Suradadi kepada Bupati.
Pasal 23
Pejabat keuangan BLUD RSUD Suradadi mempunyai tugas dan kewajiban :
mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) ;
menyiapkan DPA RSUD Suradadi;
melaksanakan pengelolaan pendapatan dan biaya ;
menyelenggarakan pebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi ;
menyelenggarakan engelolaan kas ;
melakukan pengelolaan utang-piutang ;
menyususn sistim informasi manajemen keuangan ; dan
menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
Pejabat keuangan RSUD Suradadi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan RSUD Suradadi.
Pasal 24
Pejabat teknis RSUD Suradadi mempunyai tugas dan kewajiban :
Pejabat teknis RSUD Suradadi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya
Pasal 25
Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Suradadi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
Pejabat pengelola dan pegawai RSUD Suradadi yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD Suradadi yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan dan pemberhentian pegawai RSUD Suradadi yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
Pasal 26
Pimpinan RSUD Suradadi merupakan pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.
Dalam hal pemimpin RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non PNS, pejabat keuangan RSUD Suradadi wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
Pasal 27
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD Suradadi yang berasal dari PNS disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan.
Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai RSUD Suradadi yang berasal dari non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 28
Syarat untuk dapat diangkat menjadi Direktur, adalah:
Tenaga medis yang mempunyai kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakitan;
Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian rumah sakit; dan
Memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.
BAB V
PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN DAN PENDUKUNG
Bagian Kesatu
Pengelompokan
Pasal 29
Organisasi pelaksana fungsi pelayanan RSUD Suradadi terdiri dari Fungsi Pelayanan Instalasi dan Fungsi Pelayanan Jabatan Fungsional.
Organisasi pelaksana fungsi pendukung RSUD Suradadi terdiri dari Fungsi Pendukung Pengawas Internal Dan Fungsi Pendukung Komite Medis.
Bagian Kedua
Fungsi Pelayanan
Paragraf 1
Instalasi
Pasal 30
Dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan fungsional.
Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
Pembentukan Instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan RSUD Suradadi.
Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
Pasal 31
Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi dari pejabat fungsional tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memantau atau mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasi masing-masing.
Paragraf 2
Jabatan Fungsional
Pasal 32
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai bidang keahliannya.
Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatannya.
Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
Paragraf 3
Satuan Pengawas Internal
Pasal 33
Satuan Pengawas Intern (SPI) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin RSUD Suradadi.
Tugas pokok Satuan Pengawas Intern adalah melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan semua unsur di rumah sakit agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Satuan Pengawas Intern berfungsi
melaksanakan pemeriksaaan/ audit keuangan dan operasional ;
merancang dan melaksanakan pengawasan pengendalian intern ;
melakukan identifikasi resiko ;
mencegah terjadinya Penyimpangan ;
memberikan konsultasi pengendalian intern ; dan
melakukan hubungan dengan eksternal editor.
Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Pemimpin RSUD Suradadi.
Bahan pertimbangan berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah berdasarkan penugasan dari Pemimpin RSUD Suradadi.
Paragraf 4
Komite Medik
Pasal 34
Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis agar staf medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
Komite medik berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin RSUD Suradadi.
Tugas dan fungsi komite medik, persyaratan keanggotaan dan tata cara pengangkatan anggota komite medik diatur lebih lanjut dalam medical staf by laws yang ditetapkan oleh Pemimpin RSUD Suradadi.
Paragraf 5
Komite Keperawatan
Pasal 35
Komite keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
Komite keperawatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pemimpin RSUD Suradadi.
Tugas dan fungsi komite keperawatan, persyaratan keanggotaan dan tata cara pengangkatan anggota komite keperawatan diatur lebih lanjut dalam nursing staf by laws yang ditetapkan oleh pemimpin RSUD Suradadi.
BAB VI
REMUNERASI
Pasal 36
Pejabat Pengelola BLUD dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan / atau uang pensiun serta imbalan lainnya sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan sesuai dengan kemampuan.
Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui sekretaris daerah.
Pasal 37
Penetapan remunerasi pemimpinan RSUD Suradadi, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan dan produktifitas RSUD Suradadi;
Pertimbangan persamaannya dengan RSU Swasta;
Kemampuan pendapatan BLUD ; dan
Kinerja operasional BLUD.
Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Suradadi dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
Pengalaman dan masa kerja (basic index) ;
Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan prilaku (competency index) ;
Resiko kerja (risk index) ;
Tingkat kegawatdaruratan (emergency index) ;
Jabatan yang disandang (position index) ;
Hasil/ capaian kinerja (performance index ) ; dan
Dan ketentuan lain yang akan ditetapkan kemudian.
Bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD Suradadi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (4).
Besaran jasa pelayanan kesehatan diatur sebagai berikut :
Untuk pasien umum, jamkesda dan jaminan kesehatan lainya yang pembayarannya mengacu pada tarif rumah sakit besaran jasa pelayanannya mengikuti aturan tarif yang berlaku.
Untuk pasien BPJS dan atau pasien yang tarifnya menggunakan paket besaran jasa pelayanan sebesar 50% dari paket tersebut.
Ketentuan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh direktur.
BAB VII
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 38
Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Suradadi, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Bupati.
Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh pemimpin RSUD Suradadi Kabupaten Tegal.
Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
Pasal 39
Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :
fokus pada jenis pelayanan;
terukur;
dapat dicapai;
relevan dan dapat diandalkan; dan
tepat waktu
Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi rumah sakit.
Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi rumah sakit.
Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.
BAB VIII
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Akuntansi
Pasal 40
RSUD Suradadi menerapkan sistem informasi manajemen keuangan.
Setiap transaksi keuangan RSUD Suradadi dicatat dalam dokumen pendukung.
Pasal 41
RSUD Suradadi menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, asset, kewajiban dan ekuitas dana.
Pasal 42
Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2). Pemimpin RSUD Suradadi menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
Kebijakan akuntansi RSUD Suradadi digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan asset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 43
Laporan keuangan RSUD Suradadi terdiri dari :
Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu ;
Laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya RSUD Suradadi selama satu periode ;
Laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaiatan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu ; dan
Catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan lapoaran kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran RSUD Suradadi.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan perundang-undangan.
BAB IX
TARIF LAYANAN
Pasal 44
RSUD Suradadi dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
Imbalan atas barang dan /atau jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana
Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan RSUD Suradadi.
Pasal 45
Tarif layanan RSUD Suradadi diusulkan oleh pemimpin RSUD Suradadi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan konstinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
Bupati dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim yang memahani tentang perumahsakitan
Pasal 46
Peraturan Bupati mengenai tarif layanan RSUD Suradadi dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
Perubahan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB X
PENDAPATAN DAN BIAYA
Bagian Kesatu
Pendapatan
Pasal 47
Pendapatan RSUD Suradadi bersumber dari :
jasa layanan
hibah
hasil kerjasama dengan pihak lain
APBD
APBN, dan
lain-lain pendapatan RSUD Suradadi yang sah.
Pasal 48
Pendapatan RSUD Suradadi yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Pendapatan RSUD Suradadi yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dapat berupa hibah terkait dan hibah tidak terkait.
Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi RSUD Suradadi.
Pendapatan RSUD Suradadi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
Pendapatan RSUD Suradadi yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
RSUD Suradadi dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanan APBN.
Lain-lain pendapatan RSUD Suradadi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf f, antara lain :
hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan ;
hasil pemanfaatan kekayaan ;
Jasa giro ;
pendapatan bunga ;
keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ;
komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Rumah Sakit Suradadi ; atau
hasil investasi.
Pasal 49
Seluruh pendapatan RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kecuali yang berasal dari hibah terkait, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran RSUD Suradadi sesuai RBA.
Hibah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.
Seluruh pendapatan RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a,huruf b,huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RSUD Suradadi dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RSUD Suradadi.
Seluruh pendapatan sebagaimana pada ayat (3) dilaporkan kepada DPPKAD setiap triwulan.
Bagian Kedua
Biaya
Pasal 50
Biaya RSUD Suradadi merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencangkup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Suradadi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban RSUD Suradadi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
Biaya RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.
Pasal 51
Biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (2), terdiri dari ;
biaya pelayanan; dan
biaya umum dan administrasi.
Biaya pelayanan mencangkup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yang terdiri dari :
biaya pegawai
biaya bahan
biaya jasa pelayanan
biaya pemeliharaan
biaya barang dan jasa; dan
biaya pelayanan lain-lain
Biaya umum dan administrasi mencankup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan terdiri dari :
biaya pegawai
biaya administrasi kantor
biaya pemeliharaan
biaya barang dan jasa
biaya promosi dan
biaya umum dan administrasi lain-lain.
Pasal 52
Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) terdiri dari:
biaya bunga
biaya administrasi bank
biaya kerugian penjualan aset tetap
biaya kerugian penurunan nilai dan
biaya non opersional lain-lain
Pasal 53
Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit Suradadi yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf a, b, c, dan f disampaikan kepada DPPKAD setiap triwulan.
Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit Suradadi yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM, pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
BAB XI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 54
RSUD Suradadi menyusun Renstra Bisnis BLUD.
Renstra Bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD Suradadi.
Visi sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhassil dengan baik.
Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai análisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.
Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 55
RSUD Suradadi menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada renstra bisnis BLUD.
Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntasi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan sumber-sumber pendapatan RSUD Suradadi lainnya.
Pasal 56
RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan RSUD Suradadi dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD.
BAB XII
PELAKSANAAN ANGGARAN
Bagian Kesatu
Dokumen Perencanaan Anggaran
Pasal 57
DPA- RSUD Suradadi mencakup antara lain :
pendapatan dan biaya ;
proyeksi arus kas ; dan
jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang akan dihasilkan.
PPKD mengesahkan DPA- RSUD Suradadi sebagai dasar pelaksanaan angaran.
Dalam hal DPA- RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, RSUD Suradadi dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA- RSUD Suradadi tahun sebelumnya.
Bagian Kedua
Pengelolaan Kas
Pasal 58
Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas RSUD Suradadi.
Penerimaan RSUD Suradadi pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas RSUD Suradadi dan dilaporkan kepada pejabat keuangan RSUD Suradadi.
Bagian Ketiga
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 59
RSUD Suradadi dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD Suradadi.
Bagian Keempat
Investasi
Pasal 60
RSUD Suradadi dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Suradadi.
Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi Jangka panjang.
Bagian Kelima
Kerja Sama
Pasal 61
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD Suradadi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
Kerja sama dengan pihak lain antara lain :
kerjasama operasional ;
sewa menyewa ; atau
usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Suradadi.
Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara RSUD Suradadi dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD Suradadi kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD Suradadi dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Suradadi.
Pasal 62
Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 merupakan pendapatan RSUD Suradadi.
Pendapatan RSUD Suradadi dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
Bagian Keenam
Pengadaan Barang dan / atau Jasa
Pasal 63
Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Suradadi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
RSUD Suradadi dapat diberikan fleksibitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
jasa layanan ;
hibah tidak terikat ;
hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
lain-lain pendapatan RSUD Suradadi yang sah.
Pasal 64
Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin RSUD Suradadi dan disetujui Bupati.
Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Suradadi.
Pasal 65
Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan / atau jasa yang berlaku bagi RSUD Suradadi sepanjang disetujui pemberi hibah.
Pasal 66
Pengadaan barang dan /atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin RSUD Suradadi yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD Suradadi.
Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
Pasal 67
Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:
Objektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
Saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.
Pasal 68
Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang
Pasal 69
Barang inventaris milik RSUD Suradadi dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan
Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai asset tetap.
Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan RSUD Suradadi.
Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan RSUD Suradadi.
Bagian Kedelapan
Surplus dan Defisit Anggaran
Pasal 70
(1) Surplus anggaran RSUD Suradadi merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya RSUD Suradadi pada satu tahun anggaran.
(2) Surplus anggaran RSUD Suradadi dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan likuiditas RSUD Suradadi.
Pasal 71
Defisit anggaran RSUD Suradadi merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya RSUD Suradadi pada satu tahun anggaran.
Defisit anggaran RSUD Suradadi dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada DPPKAD.
Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian
Pasal 72
Kerugian pada RSUD Suradadi yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73
Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, seluruh peraturan internal yang bertentangan harus segera disesuaikan.
Pelaksanaan penataan ketentuan internal sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati ini harus segera ditindak lanjuti paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita DaerahKabupatenTegal.
Ditetapkan di Slawi
pada tanggal
BUPATI TEGAL,
ENTHUS SUSMONO
Diundangkan di Slawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,
HARON BAGAS PRAKOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR
