PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA
Oleh: Ir. Yunisdianti subdit KELEMBAGAAN USAHA DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 2010
1
PENGERTIAN KUB Perikanan Tangkap : •
• •
• •
•
Badan usaha non badan hukum ataupun yg sudah berbadan hukum yg berupa KELOMPOK Dibentuk berdasarkan berdasarka n hasil kesepakatan/musyawarah kesepakatan/ musyawarah Dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan secara bersama Meningkatkan Meningkatkan pendapatan anggota. Kesamaan jenis usaha maupun bersifat multi usaha yang saling terkait. Diupayakan mengakomodasi seluruh anggota keluarga nelayan (termasuk wanita dan taruna taruna nelayan), nelayan), saling saling menunjang menuju tercapainya efisiensi usaha serta meningkatnya meningkatnya pendapatan keluarga nelayan. 2
PENGERTIAN KUB Perikanan Tangkap : •
• •
• •
•
Badan usaha non badan hukum ataupun yg sudah berbadan hukum yg berupa KELOMPOK Dibentuk berdasarkan berdasarka n hasil kesepakatan/musyawarah kesepakatan/ musyawarah Dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan dipertanggungjawabkan secara bersama Meningkatkan Meningkatkan pendapatan anggota. Kesamaan jenis usaha maupun bersifat multi usaha yang saling terkait. Diupayakan mengakomodasi seluruh anggota keluarga nelayan (termasuk wanita dan taruna taruna nelayan), nelayan), saling saling menunjang menuju tercapainya efisiensi usaha serta meningkatnya meningkatnya pendapatan keluarga nelayan. 2
MENGAPA KUB ? •
•
Amanat UUD 1945 Pasal 33 : Ekonomi Nasional Dibangun Berdasarkan USAHA BERSAMA Amanat UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Bab X Pemberdayaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil) –
Pasal 60 : penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil; diklat dikl at dan penyuluhan; penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil dan Koperasi Perikanan
Nelayan Kecil : orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tanpa atau menggunakan kapal berukuran < 5 GT. –
–
–
•
•
Pasal 61 : Harus mendaftarkan diri, usaha dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, TANPA DIPUNGUT BIAYA. pasal 62 : pemerintah mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan Pasal 63 : pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan
Adanya keterbatasan kemampuan nelayan nelayan dalam mengakses sumberdaya, permodalan, teknologi, informasi, dan pasar; Masih rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan;
Perlu upaya peningkatan skala ekonomi usaha melalui wadah Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk meningkatkan pendapatan nelayan.
3
Faktor-Faktor Penentu Usaha Penangkapan
Faktor Penentu USAHA PENANGKAPAN
• • •
Nilai jual Produktivitas Efisiensi usaha
Nilai jual
• •
Produktivitas
• •
•
Efisiensi Usaha
• •
PENDAPATAN NELAYAN
Mutu Daya serap pasar Teknologi SDI Biaya Skala usaha Kapasitas produksi
4
GAMBARAN USAHA KUB No.
Uraian
Kondisi Umum
Keterangan
1
Jumlah KUB
3.631 KUB
Yang berkategori sebagai KUB
2.
Struktur Organisasi
Sedang-lengkap
kriteria lengkap adalah pengurus harian plus seksi / bidang
3.
Bidang Usaha
Penangkapan ikan, pemasaran dan pengolahan hasil perikanan,
Beberapa KUB juga mempunyai bidang usaha diluar kegiatan perikanan
4.
Jumlah Angota untuk setiap kelompok
10
Pada umumnya berkisar antara 20-30 orang
5.
Klasifikasi KUB
50% KUB kelas pemula, 20% KUB kelas madya, 20% kelas lanjut, 10% KUB kelas utama
5
Sarana Kesekretriatan
Kurang lengkap
6
Jumlah Modal Usaha
Rp 20 juta s/d 400 juta
–
400 orang
Sebagian besar KUB belum memiliki bangunan kantor sekrertariat secara mandiri (masih menumpang)
Pada umumnya sekitar Rp. 50 juta Modal yang dimiliki oleh organisasi KUB (tidak termasuk modal yang dimiliki oleh individu angota KUB
7
Sumber Modal Usaha
Sendiri (anggota) dan pinjaman
Beberapa KUB mendapat bantuan dari swasta
8
Keuntungan Usaha / tahun
5 s/d 250
Pada umumnya sekitar Rp. 25 juta
9
Nilai Asset yang dimiliki
15.000.000 s/d 750.000.000,-
Pada umumya sekitar Rp. 50 juta
10
Tambahan pendapatan bagi anggota/bulan/
Rp. 75 000,- s/d Rp. 2 000 000,-
Tambahan pendapatan terbesar terjadi pada unit usaha pemasaran ikan
5
PENUMBUHAN & PENGEMBANGAN KUB
TUJUAN meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota (nelayan, wanita nelayan dan taruna nelayan)
SASARAN
meningkatnya daya serap terhadap teknologi dan informasi, terjalinnya kerjasama yang baik dalam perencanaan usaha dan implementasinya, tumbuhnya motivasi untuk pengembangan kader, meningkatnya pengembangan dan diversifikasi usaha meningkatnya kemampuan nelayan dalam melaksanakan: pengadaan sarana dan prasarana, pemupukan modal, dan pentaatan terhadap perjanjian dalam kemitraan, meningkatnya kinerja pengelolaan usaha.
MANFAAT DAN PENGEMBANGAN KUB
Kepentingan sama Pengelolaan usaha Akses permodalan
Bidang Usaha
Pertukaran informasi
Utama
Kesempatan kerja
KUB
Struktur Sosial
PENGEMBANGAN
Produktivitas usaha
KUB (gabungan
Pemasaran
KUB, Kemitraan, Koperasi)
Teknologi Informasi Kemitraan Standar Ekspor Pendapatan naik
Bidang usaha
Pendukung
LANGKAH PEMBENTUKAN KUB • • • •
•
•
Identifikasi sumberdaya Identifikasi jenis usaha potensial Identifikasi calon anggota Penjelasan kepada calon anggota tentang manfaat dan konsepsi KUB Rapat untuk pembentukan KUB , kesepakatan tentang : nama, tempat, sekretariat kepengurusan, bidang usaha, permodalan dll AD / ART Operasional KUB
PERSIAPAN MENDIRIKAN KUB
Nelayan/wanita nelayan/taruna nelayan yang akan mendirikan KUB harus mengerti maksud dan tujuan KUB serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan. (KUB dibentuk untuk meningkatkan pendapatan dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota)
Pendiri KUB dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan dari Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi/Kabupaten/Kota.
CONTOH
KEPENGURUSAN KUB KETUA
Bendahara
Sie. Produksi
Sie, Usaha
Sekretaris
Sie. Alat
- Dipilih secara aklamasi/musyawarah/voting - Periode pengurus maks 5 tahun - Pengurus tercantum pada Anggaran Dasar
Sie. Pemasaran
TUGAS & WEWENANG PENGURUS KUB #
Tugas pengurus KUB : - Mengelola KUB dan usahanya - Mengajukan rancangan rencana kerja secara sederhana - Menyelenggarakan pertemuan - Mengajukan laporan keuangan & pertanggungjawaban tugas - Menyelenggarakan pembukuan keuangan & inventaris - Memelihara daftar buku anggota & pengurus - Membuat laporan tahunan
#
Wewenang pengurus : - Mewakili KUB - Bertindak dan berupaya utk kepentingan & kemanfaatan KUB
PERMODALAN KUB Mandiri
Rp
Lembaga Keuangan
Pemerintah/ Pihak Ketiga
-Tabungan anggota -Penjualan saham
-Kelayakan usaha -Selektif
-Stimulan -Kredit lunak -Paket bantuan
ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA S u s u n a n
- Nama, waktu dan tempat, tujuan, fungsi dan azas - Ketentuan keanggotaan dan kepengurusan - Modal, bentuk usaha & badan usaha, serta kegiatan - Pembagian keuntungan dan/atau kerugian - Rapat & musyawarah - Sanksi dan aturan tambahan
R e n c a n a
- Penetapan tujuan dan langkah pencapaian K e r j a
- Penetapan jadwal kegiatan & pembagian tugas - Penetapan jenis & volume usaha - Permodalan & sumbernya serta pengembaliannya - Pengadaan bahan baku & pemasaran hasil - Rencana & pola pengembangan usaha - Rapat pengurus & Rapat Anggota
PENGEMBANGAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) 1. PENINGKATAN KUALITAS SDM •
•
peningk. Ketrampilan teknis dan mgt. membangun kewirausahaan
dilakukan
melalui diklat & upaya mandiri
2. PENINGKATAN PENGELOLAAN USAHA a. keunggulan komoditas b. pemilihan jenis usaha yang sesuai untuk ditingkatkan c. perencanaan, pengorganisasian & monev. d. peningk. adm usaha dan pengel. keuangan e. peningkatan akses: modal, pasar dan info. f. pengembangan kemitraan
PENGEMBANGAN KUB DITJEN PT
•
DINAS PROPINSI
•
DINAS KAB/KOTA
•
PP/PPI
•
Pelatihan Manajemen
Intensifikasi
Apresiasi Kelompok
Perluasan
Studi banding
Pemupukan modal
Rapat Anggota
Kemitraan
Bimbingan petugas
Pembinaan Teknis Pembinaan
PENILAIAN LEMBAGA PEMBINA FKKUB
KUB
KAPASITAS MENINGKAT
KLASIFIKASI KUB ASPEK PENILAIAN 1 Kelembagaan
Kelas
Nilai
Pengukuhan
2 Ekonomi
Pemula
≤ 50
Kab/Kota
3 Keuangan
Lanjut
51 – 65
Kab/Kota
Madya
66 – 80
Kab/Kota
Utama
≥ 81
Propinsi
4 Teknis : -penangkapan -pengolahan/ pemasaran) 5 Lingkungan Fisik
Aspek Penilaian Sosial dan Kelembagaan (bobot: 20%) 1. dasar pe pembentukan KU KUB, 2. anggar anggaran an dasar dasar (AD) dan anggar anggaran an rumah rumah tangga tangga (ART), (ART),
3. strukt struktur ur organ organisa isasi si dan keter ketertib tiban an organ organisa isasi, si, 4. ju juml mlah ah da dan n per perk kem emba bang ngan an an angg ggot ota, a, 5. kualit kualitas as SDM (kemamp (kemampuan uan,, pr praka akarsa, rsa, kreati kreatifit fitas) as),, 6. pe peng ngem emba ban nga gan n kade kaderr, 7. proses proses per perenc encana anaan an kerja, kerja, evalu evaluasi asi pelaks pelaksana anaan an ren rencan cana a kerja kerja dan tingkat kerjasama dalam melaksanakan rencana, 8. pemanf pemanfaat aatan an akse aksess inf informa ormasi si tekn teknolo ologi gi usaha usaha dan pemasar pemasaran, an, 9. pe pela laks ksan anaa aan n kemi kemitr traa aan n deng dengan an fiha fihak k lua luarr , 10. keikutsert keikutsertaan aan dalam dalam kegiatan-k kegiatan-kegiata egiatan n pelatihan, pelatihan, 11. 11. ren rencan cana a pengemba pengembanga ngan n usaha, usaha, 12. intensitas intensitas pembinaa pembinaan n dari instans instansii teknis teknis terkait, terkait, dan 13. kepedulian kepedulian dalam menjaga menjaga kelesta kelestarian rian lingku lingkungan ngan
Aspek Penilaian Ekonomi (bobot: 20%) 1. perke rkemba ban ngan u ussaha, 2. kela kelanc ncar aran an pe perg rgul ulir iran an moda modal, l,
3. pemupukan modal, 4. ting tingka katt pro produ duks ksii uni unitt usa usaha ha,, dan dan 5. pe pen nyisi yisiha han n keu eunt ntun ung gan
Aspek Penilaian Keuangan (bobot: 20%) 1. ju juml mlah ah da dan n per perk kem emba bang ngan an moda modal, l, 2. tabu tabung ngan an an angg ggota ota/k /keg egia iatan tan simpa simpan np pin inja jam, m, 3. perkemba perkembanga ngan na aset set,, omzet, omzet, keunt keuntung ungan an dan dan lik likuid uidita itass usaha, usaha, dan dan 4. kecerma kecermatan tan dan kerapi kerapian an pembuku pembukuan an keuang keuangan an kelomp kelompok ok
Aspek Penilaian Teknis KUB Penangkapan Ikan (bobot: 20%) 1. pemilik pemilikan an pera perahu, hu, ala alatt penang penangkap kapan an dan dan ala alatt bantu bantu penan penangka gkapan pan lainnya, 2. cara penangkapan, 3. re renc ncan ana a ope opera rasi siona onall pe pena nagk gkap apan an ikan, ikan, 4. ra rata ta-r -rat ata a jumla jumlah h hari hari opera operasi si pena penang ngka kapan pan ikan ikan,,
5. penanga penanganan nan hasil tangkapan tangkapan ikan diatas diatas kapal kapal dan saat pembongk pembongkara aran, n, 6. pe pemel melih ihar araa aan n alat alat tangk tangkap ap,, mesi mesin n dan kas kasko ko kap kapal, al, 7. ketra ketrampi mpilan lan pengope pengopera rasia sian n per perala alatan tan penang penangkap kapan, an, 8. penget pengetahua ahuan n nakhoda nakhoda kapal kapal dan ana anak k buah buah kapa kapall (serti (sertifik fikat at kecakapan), dan 9. penget pengetahua ahuan n meng mengena enaii daer daerah ah pena penangk ngkapa apan n dan dan komodi komoditas tas ikan ikan sasaran.
Aspek Penilaian Lingkungan Fisik (bobot: 20%) 1. Pengetahuan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan SDI secara bertanggung-jawab, 2. Penyampaian informasi dan pemahaman pemanfaatan/pengelolaann SDI dan lingkungannya, 3. Seleksi terhadap komoditas tangkapan, terutama komoditas non target yang dilindungi, 4. Komitmen dan intensitas kegiatan perlindungan SDI dan lingkungannya, 5. Peranserta aktif dalam kegiatan perlindungan SDI dan lingkungannya.
Cara Pemberian Nilai No.
Aspek yang dinilai
Bobot (%)
Nilai Maksimal
Nilai kinerja/Aspek
1 Sosial dan Kelembagaan
20
100
N1
2 Ekonomi
20
100
N2
3 Keuangan
20
100
N3
4 Teknis
20
100
N4
5 Lingkungan Fisik
20
100
N5
Nilai Total Kinerja KUB (NT)
N1-5
Aspek Penilaian KUB Teladan 1. Aspek Pengelolaan Usaha: •
•
•
•
•
Indikatornya: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan thd program kerja, keuangan dan investasi. Kelengkapan dan Ketertiban pencatatan data, administrasi dan informasi kegiatan usaha. Perkembangan/perluasan usaha/kerjasama kemitraan. Pemupukan modal, investasi dan pengelolaan keuangan kelompok. Kemampuan/ketaatan dalam pengembalian kredit
Lanjutan….
Lanjutan ……………
2. Aspek teknis: Indikatornya: Kemampuan penguasaan dan penerapan teknologi PI untuk menciptakan kegiatan usaha yg efesien dan produktif serta penanganan ikan diatas kapal untuk mempertahankan mutu.
3. Dampak: Indikatornya: manfaat bagi anggota KUB dan masyarakat sekitar, meliputi: 1) aspek sos-bud, 2) aspek ekonomi, 3) aspek teknologi, 4) peningkatan kualitas SDM, dan 5) peningkatan kualitas sumberdaya ikan dan lingkungannya. 23
Lanjutan….
Lanjutan …………… •
• •
•
•
Peningkatan akses permodalan usaha bagi KUB/anggota KUB melalui kerjasama dengan lembaga keuangan (skim kredit dari pegadaian, kredit usaha mikro dari perbankan, kredit ketahanan pangan dan energi, dan sertipikasi tanah bagi nelayan) Pengembangan kemitraan usaha bagi KUB Pengembangan dan pembinaan diversifikasi usaha bagi KUB Peningkatan kompetensi pengelolaan usaha bagi pengelola KUB Pembinaan dan pendampingan KUB bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota serta Pelabuhan Perikanan dan PPI
24
FORUM KOMUNIKASI KUB FKKUB NASIONAL FKKUB PROPINSI FKKUB Kab/Kota K U B
K U B
K U B
FKKUB Kab/Kota K U B
K U B
K U B
FKKUB PROPINSI FKKUB Kab/Kota K U B
K U B
K U B
FKKUB Kab/Kota K U B
K U B
K U B
PEMANTAUAN EVALUASI KUB
K U B K U B
DINAS KOTA/KAB
DITJEN PERIKANAN TANGKAP
DINAS PROPINSI
K U B 6 bulan
Lingkup Pembinaan Kelembagaan:Pembinaan Manajemen kelompok 2. Input sarana Produksi: Intensifikasi Usaha, Pengembangan/Perluasan Usaha. 1.
3. Kewirausahaan:Pembinaan Manajemen Usaha, Pembinaan Teknis dll. 4. Akses Permodalan: Pemupukan Modal, Skim Kredit, SHAT, Kemitraan Usaha dll 5. Pemasaran: perluasan jaringan, kemitraan Usaha, promosi produk perikanan dll.
LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN KUB KE DEPAN • •
•
• •
Intensifikasi penumbuhan dan pengembangan KUB Ditjen Perikanan Tangkap menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor: 4536/DPT.5/PI.630.D5/X/08 tentang Penetapan KUB Perikanan Tangkap yang ada di seluruh Indonesia untuk keperluan pembinaan dan kesinambungan program pengembangan KUB KUB yang telah ditetapkan mendapat prioritas untuk: 1) memperoleh pembinaan dan stimulasi usaha, 2) memperoleh akses dan jaminan permodalan usaha serta kemitraan, 3) memperoleh bantuan sarana dan prasarana produksi Memfasilitasi agar setiap KUB mempunyai mitra usaha (Perusahaan Perikanan Swasta, Koperasi, KUB, Perbankan, dsb..) Mendorong KUB menjadi badan usaha (koperasi, dsb..) Meningkatkan intensitas pembinaan KUB
Pembinaan dari Pemerintah Daerah sangat menentukan dicapainya tujuan karena KUB berada di sentra-sentra nelayan di daerah 28
DUKUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KUB • •
•
• •
•
•
Sosialisasi penumbuhan dan pengembangan KUB; Penerbitan dan sosialisasi pedoman umum, Juklak dan Juknis pembinaan KUB perikanan tangkap sebagai panduan bagi aparat pembina dan pengurus KUB di daerah Pelatihan manajemen bagi pengurus, pengelola dan anggota KUB; Pelatihan teknis usaha bagi anggota dan pengurus KUB; Pelatihan (TOT) bagi tenaga pendamping (pemandu lapang) KUB; Penyelenggaraan lomba antar KUB melaui Adi Bakti Mina Bahari; Dukungan sarana usaha bagi KUB (paket pembinaan); 29
Lanjutan….
Lanjutan …………… •
• •
•
•
Peningkatan akses permodalan usaha bagi KUB/anggota KUB melalui kerjasama dengan lembaga keuangan (skim kredit dari pegadaian, kredit usaha mikro dari perbankan, kredit ketahanan pangan dan energi, dan sertipikasi tanah bagi nelayan) Pengembangan kemitraan usaha bagi KUB Pengembangan dan pembinaan diversifikasi usaha bagi KUB Peningkatan kompetensi pengelolaan usaha bagi pengelola KUB Pembinaan dan pendampingan KUB bersama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota serta Pelabuhan Perikanan dan PPI
30
BANKABLE : SURAT
IZIN USAHA*
BENTUK USAHA
KEPEMILIKAN ASSET*
STRUKTUR ORGANISASI
KONTINUITAS PRODUKSI*
PENANGGUNG JAWAB
LAMA USAHA*
KEBERLANJUTAN
ORGANISASI
KETERSEDIAAN SDM
PEMASARAN*
Catatan: Tanda (*) merupakan persyaratan wajib Syarat Bankable jika persyaratan wajib terpenuhi dan memenuhi minimal 80% semua persyaratan
FEASIBLE Analisis Kuantitatif, dengan cara: 1. Analisis B/C ratio, Jika B/C > 1, usaha layak dijalankan Jika B/C < 1, usaha tidak layak dijalankan 2. Analisis Internal Rate of Return (IRR) Jika IRR > suku bunga yang berlaku, usaha layak dijalankan Jika IRR < suku bunga yang berlaku, usaha tidak layak dijalankan 3. Analisis Net Present Value (NPV) Jika NPV > 0, usaha layak dijalankan Jika NPV < 0, usaha tidak layak dijalankan Catatan:
Syarat Feasible terpenuhi jika B/C > 1, IRR > suku bunga dan NPV > 0
Syarat Feasible terpenuhi jika minimal
2 persyaratan diatas terpenuhi
Strategi Peningkatan Kemampuan/Status KUB Kelompok
Bankable-Feasible a) Peningkatan produktivitas usaha b) Peningkatan lingkup usaha, baik secara hulu hilir maupun spektrum usaha c) Peningkatan kompetensi dan kapabilitas manajemen d) Peningkatan dalam bidang legalitas formal. –
Kelompok
Non Bankable-Feasible a) Peningkatan dokumentasi hukum dan perijinan b) Peningkatan efisiensi operasional c) Peningkatan pengetahuan dasar manajemen
Kelompok
Non Bankable-Non Feasible a) Pemberdayaan kegiatan usaha b) Peningkatan efisiensi dan efektifitas operasional c) Peningkatan dokumentasi hukum dan perijinan
Melalui Pengembangan KUB dan Kemitraan Kita Wujudkan Usaha Perikanan Tangkap yang kokoh, mandiri dan lestari
TERIMA KASIH 34
35
LANDASAN HUKUM PENGEMBANGAN & PEMBINAAN KEMITRAAN 1.
PASAL 63 UU PERIKANAN NO 31 TAHUN 2004 pengusaha perikanan mendorong kemitraan yang saling m e n g u n t u n g k a n d e n g a n k e lo m p o k n e la y an k e c i l at a u p e m b u d i d a y a -i k a n k e c i l d a l a m k e g i a t an u s a h a p e r i k an a n .
2.
UNDANG UNDANG RI NO. 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL
3.
PERATURAN PEMERINTAH NO. 44 TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN
4.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2001 TENTANG BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN
DEFINISI & PENGERTIAN Kemitraan Usaha Perikanan adalah pola pengembangan usaha perikanan dengan suatu sistem kemitraan antara kegiatan usaha nelayan perikanan secara perorangan maupun kelompok atau gabungan kelompok nelayan atau Koperasi Perikanan sebagai Kelompok Mitra dengan perusahaan perikanan atau Perusahaan Bukan Perusahaan Perikanan ( Koperasi, BUMN, BUMD dan Swasta) sebagai perusahaan Mitra dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan secara berkesinambungan. Perusahaan Mitra adalah Perusahaan Perikanan maupun Perusahaan Bukan Perusahaan perikanan baik swasta, BUMN maupun BUMD yang melakukan kerjasama dengan Kelompok Mitra. Kelompok Mitra adalah Nelayan secara perorangan maupun berkelompok dan atau Koperasi Perikanan yang melakukan kerjasama dengan Perusahaan Mitra. 37
DEFINISI KEMITRAAN •
PP NO.44 TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan
•
PEDOMAN UMUM PEMBINAAN KEMITRAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP Kemitraan Usaha Perikanan adalah pola pengembangan usaha perikanan dengan suatu sistem kemitraan antara kegiatan usaha nelayan perikanan secara perorangan maupun kelompok atau gabungan kelompok nelayan atau Koperasi Perikanan sebagai Kelompok Mitra dengan perusahaan perikanan atau Perusahaan Bukan Perusahaan Perikanan ( Koperasi, BUMN, BUMD atau Swasta) sebagai perusahaan Mitra dengan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan secara berkesinambungan.
TUJUAN PEMBINAAN & PENGEMBANGAN
KEMITRAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP MENDORONG BERKEMBANGNYA KERJASAMA YANG SALING MENGUNTUNGKAN ANTARA PENGUSAHA / LEMBAGA USAHA PERIKANAN DENGAN MASYARAKAT NELAYAN YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) ATAU KOPERASI YANG BERORIENTASIKAN KEPADA KEUNTUNGAN EKONOMI PARA PIHAK SECARA ADIL DAN BERKESINAMBUNGAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN, DENGAN TETAP MENGINDAHKAN KELESTARIAN SUMBERDAYA PERIKANAN.
PEMBINAAN KEMITRAAN yang telah dilakukan •
•
•
•
PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DALAM RANGKA REVITALISASI TUNA; BERUPA PELATIHAN DAN PRAKTEK MAGANG LAUT DENGAN ALAT BANTU JAKET TUNA DI GORONTALO (2008) DAN PENANGANAN IKAN DI ATAS KAPAL DENGAN ALDI (air laut yang didinginkan) DISTRIBUSI PEDOMAN UMUM PEMBINAAN KEMITRAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP TEMU TEKNIS KEMITRAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP PAKET BANTUAN KEMITRAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP
FAKTOR PENENTU USAHA PENANGKAPAN Faktor Penentu
USAHA PENANGKAPAN
• • •
Nilai jual Produktivitas Efisiensi usaha
Nilai jual
• •
Produktivitas
• •
Efisiensi Usaha
• • •
NET INCOME NELAYAN
Mutu Daya serap pasar Teknologi SDI Biaya Skala usaha Kapasitas produksi
PAYUNG AZAS KEMITRAAN
KELOMPOK MITRA
PERUSAHAAN MITRA - PT / CV / Unit Dagang perikanan/non perikanan
- KUB
PELUANG KEMITRAAN
- Pengolah tradisional
- Nelayan Perorangan - Koperasi
- Pengolah modern - Koperasi yg maju
Tenaga Kerja Produktif Akses SDI/Produksi Akses Perbankan Akses Faktor Produksi Akses Pemasaran Dll
S al i n g m e m e r lu k a n S al i n g m e m p e r k u a t S al i n g m e n g u n t u n g k a n
Memiliki keterbatasan akses Membantu menjaga ketersediaan supply bahan baku perusahaan Dll
AZAS KEMITRAAN KEDUDUKAN, KESELARASAN YANG DISERTAI DENGAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KELOMPOK MITRA OLEH PERUSAHAAN MITRA MELALUI PERWUJUDAN SINERGI KEMITRAAN YAITU HUBUNGAN :
SAL ING MEMERLUK A N SA LING MEMPERK UAT SA LING MENGUNTUNGKA N
MANFAAT KEMITRAAN MENGATASI BERBAGAI HAMBATAN DAN KENDALA YANG SELAMA INI DIALAMI OLEH NELAYAN BAIK YANG BERSIFAT INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI NELAYAN, BAIK PERORANGAN, KELOMPOK MAUPUN KOPERASI NELAYAN.
•
•
•
•
•
MENINGKATKAN AKSES NELAYAN TERHADAP MODAL, TEKNOLOGI, PASAR DAN INFORMASI MENCIPTAKAN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF (keamanan, lokasi dll) PEMERATAAN KESEMPATAN USAHA PENINGKATAN MANAGEMENT DAN ORGANISASI ADANYA PENJAMINAN USAHA
Pola Inti Plasma
•
Pola Dagang Umum
•
•
Pola Waralaba
Pola Sub-Kontrak
• •
Pola Keagenan
POLA INTI PLASMA
PLASM A
PLASMA
INTI
PLASM A
PLASM A
Skema Inti Plasma Catatan: Penghasilan plasma dihitung dari jumlah produksi dikurangi biaya operasional dan manajemen
47
Pola Dagang Umum USAHA BESAR ( UB ) / USAHA MENENGAH ( UM )
UB dan UM:
UK :
1.
Pemasaran
1.
2.
Penyediaan lokasi usaha
Pengadaan hasil produksi
2.
Memberi pasokan barang dan jasa secara kontinyu
3.
Penerimaan pasokan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan UB dan UM
USAHA KECIL ( UK )
Skema. Pola Dagang Umum
Usaha Besar atau menengah bertindak dalam pemasaran hasil produksi Usaha Kecil, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan. 48
Perusahaan Pembeli Waralaba
Perusahaan Pembeli Waralaba
Perusahaan Pembeli Waralaba
Perusahaan Pembeli Waralaba
MODAL
hak penggunaan lisensi merek dagang - saluran distribusi - Bimbingan manajemen • •
PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA
Pola waralaba adalah pola hubungan kemitraan dimana perusahaan pemberi waralaba dengan berbagai persyaratan tertentu memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, saluran distribusi perusahaannya kepada perusahaan/nelayan/usaha kecil perikanan tangkap penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. 49
POLA SUB KONTRAK SUB KONTRAK/ VENDOR
SUB KONTRAK/ VENDOR
USAHA BESAR/ USAHA MENENGAH
SUB KONTRAK/V ENDOR
SUB KONTRAK/ VENDOR
Skema Pola Sub Kontrak
Vendor: (memiliki kekuatan permodalan, lokasi/tempat kerja dan peralatan). a) memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya, b) memberikan supply beberapa jenis produk, jasa dan atau pekerjaan kepada kontraktor utamanya usaha besar melakukan bimbingan peningkatan kemampuan teknis produksi50
POLA KEAGENAN
AGEN memberikan jaminan usaha dan permodalan
PERUSAHAAN MITRA
AGEN + HAK EKSKLUSIF PEMASARAN
Skema Pola Keagenan Pola keagenan adalah hubungan kemitraan, dimana Usaha Kecil (agen) diberi Hak Khusus dalam pemasaran produk atau jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.
51
BEBERAPA ALTERNATIF
MODEL KEMITRAAN USAHA antara
Perusahaan-nelayan
MODEL KEMITRAAN PERUSAHAAN DENGAN NELAYAN
PEMERINTAH (DKP, Pemprov / Pemkab/Pemkot)
-Pembinaan Teknologi -Pengembangan SDM -Pembinaan SDM -Fasilitasi Permodalan
Pembayaran melalui Rekening KUB, Koperasi, dsb
Sisa Dana Hasil Pernjualan
ENTITAS BISNIS (KUB,
LEMBAGA KEUANGAN
KOPERASI, BLU)
SUPERVISI & PENGEMBANGAN
Penyaluran/ Pengembalian Kredit
PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA
PENJUALAN HASIL TANGKAPAN
PERUSAHAAN PERIKANAN
MODEL KEMITRAAN PERUSAHAAN DENGAN NELAYAN
PEMERINTAH (DKP, Pemprov / Pemkab/Pemkot) ENTITAS BISNIS -Pembinaan Teknologi -Pengembangan SDM -Pembinaan SDM -Fasilitasi Permodalan
(KUB, KOPERASI, BLU)
SUPERVISI & PENGEMBANGAN
PEMBAYARAN
PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA
PENJUALAN HASIL TANGKAPAN
PERUSAHAAN PERIKANAN
MODEL KEMITRAAN PERUSAHAAN DENGAN NELAYAN BIAYA OPERASI PENANGKAPA N
KUB, KOPERASI, BLU
N A A H A S U R E P
+
MARJIN
HARGA DASAR (Rp 5,000,-) HARGA BELI (Rp 5,000)
+
BIAYA PENANGANAN/ PENGOLAHAN & PEMASARAN (Rp 3,000)
HARGA POKOK (Rp 8,000)
+
Jika : HARGA JUAL >Rp 10,000 Misalnya Rp 11,000
Maka : KELEBIHANNYA Rp 1,000 Rp 400,(40%) KUB, KOPERA SI, BLU
Rp 600,(60%)
KEUNTUNGAN (Rp 2,000) PERUSAHA AN
HARGA JUAL (Rp 10,000,-)
UPAYA UNTUK MENGATASI KENDALA DALAM KEMITRAAN USAHA 1.
Harus ada keterbukaan (transparansi) bisnis dan pembagian keuntungan wajar dan terbuka antar para pihak yang terlibat kemitraan
2.
Harga beli untuk nelayan ditentukan perusahaan dengan mengikuti harga pasar
3.
Perusahaan menjamin pasar, harga dan pembayaran
4.
Pemerintah menjamin terciptanya iklim usaha yang kondusif serta mendukung penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan pelaku usaha
PERSETUJUAN / REKOMENDASI KEMITRAAN USAHA PERIKANAN
1. Dirjen Perikanan Tangkap untuk jenis usaha penangkapan ikan dengan kapal perikanan berukuran lebih dari 30 gross ton dan atau menggunakan modal asing/tenaga asing. 2. Gubernur untuk jenis penangkaoan ikan dengan menggunakan kapal berukuran 10 s/d 30 GT. 3. Bupati/Walikota untuk jenis usaha menggunakan kapal berukuran kurang dari 30 GT.
TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM PEMBINAAN KEMITRAAN 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi • •
•
•
• •
Menyusun juknis pembinaan kemitraan usaha. Memfasilitasi peluang kerjasama kemitraan, melalui pendekatan kelompok mitra dan perusahaan mitra. Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar, pertemuan dll. Memberi dukungan kemitraan antara lain : informasi peluang kerjasama kemitraan Menyampaikan laporan secara berkala. Melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi pembinaan kemitraan.
TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM PEMBINAAN KEMITRAAN 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota : •
•
• • •
•
Memfasilitasi peluang kerjasama kemitraan melalui pendekatan kepada kelompok mitra. Memberi dukungan kemitraan antara lain pelatihan dan penyuluhan kemitraan serta memberi informasi peluang kerjasama dan kemitraan. Menyusun juklak kemitraan. Mengalokasikan dana pembinaan kemitraan. Melakukan pemantauan, supervisi, dan evaluasi pembinaan kemitraan. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dirjen Perikanan Tangkap.
