BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seir Seirin ing g
deng dengan an
lahi lahirn rnya ya
unda undang ng-u -und ndan ang g
No.3 No.32 2
Tahu Tahun n
2004 2004
tent tentag ag
Pemerintahan Daerah, maka setiap daerah terutaa daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang berkembang dituntut dituntut agar dapat meningkatkan meningkatkan kegiatan-kegiata kegiatan-kegiatan n pemerintahan pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tersebut. Dalam waktu terakhir ini, telah terjadi perubahan paradigma organisasi dalam berbagai berbagai aspek, dari segi manajemen manajemen perubahan perubahan dari organisasi organisasi yang bersifat sentralisasi ke organisasi yang bersifat desentralisasi, desentralisasi, gaya kerja organisasi yang kaku berubah berubah menjadi menjadi lebih fleksibel, fleksibel, kekuatan kekuatan organisasi organisasi yang sebelumnya sebelumnya dilihat dari tolak tolak ukur ukur stabilita stabilitass organisa organisasi si kini kini bergese bergeserr pada pada kemamp kemampuan uan organis organisasi asi untuk untuk meng mengad adap aptas tasii peru peruba baha han. n. Facto Factorr polit politik ik yang yang memp mempen enga garu ruhi hi peru peruba baha han n pera peran n orga organis nisas asii dalam dalam hal ini dima dimana na orga organis nisas asii publ public ic menun menuntu tutt pener penerap apan an Good Governance. Good Governance yakni penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih atau pemerintahan yang baik. Semangat rreformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mend menduk uku ung
kela kelanc ncar aran an
dan dan
kete keterp rpad adua uan n
pela pelaks ksaanaan naan
tug tugas
dan dan
fung fungsi si
penyelenggar penyelenggaraan aan pemerintahan pemerintahan Negara dan pembanguna pembangunan, n, menuntut menuntut pelaksanaan pelaksanaan Good Governance dan Good Governance ini berlaku pada setiap pemerintahan daerah yang sanagt diperlukan dalam penyelenggaran otonomi daerah. Deng Dengan an demi demiki kian an orga organi nisa sasi si publ public ic seti setiap ap peme pemeri rint ntah ah daer daerah ah dala dalam m pelaksanaan pelaksanaan otonomi otonomi daerah diperlukan diperlukan sumber sumber daya manusia manusia yakni aparatur pemerintah pemerintah daerah daerah yang mampu mampu mewujudkan mewujudkan karakterist karakteristik ik Good Good Governance. Governance. Jelaslah bahwa perubahan paradigma paradigma organisasi organisasi yang memerlukan pendekatan baru di dalam pengelolaanny pengelolaannyaa adalah pendayagun pendayagunaan aan sumber sumber daya manusia manusia untuk mencapai tujuan organisa organisasi si yang yang diharap diharapkan kan.. Dengan Dengan demikia demikian n dapat dapat dikatak dikatakan an bahwa bahwa efektivi efektivitas tas
1
orga organis nisas asii tidak tidak lepas lepas dari dari efekt efektivi ivitas tas kerja kerja pega pegawa waii sebag sebagai ai salah salah satu satu unsu unsur r organisasi, memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu tanpa manusia dalam suatu organisasi maka tujuan organisasi yang telah ditentukan tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang paling dinamis, artinya menginginkan perubahan, perubahan, dengan dengan demikian demikian kedudukan kedudukan manusia manusia dalam organisasi organisasi tidak dapat disamakan dengan unsur - unsur lain. Sehingga dalam organisasi pengelolaan manusia sebagai sumber daya organisasi agar memiliki memiliki kemampuan kemampuan untuk mewujudkan mewujudkan Good Governance. Dinas Sosial Kotamadya Binjai adalah salah satu dinas pemerintah sebagai mitra mitra pemerin pemerintah tah daerah daerah Kotam Kotamady adyaa Binjai Binjai dalam dalam penyele penyelengg nggaraan araan pemeri pemerintah ntahan an daerah serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka mencipt menciptaka akan n good good governa governance, nce, Dinas Dinas Sosial Sosial Kotamad Kotamadya ya Binjai Binjai sangat sangat berper berperan an penting, penting, dengan dengan pengertian pengertian lain Dinas Sosial Kotamadya Kotamadya Binjai harus menjadi suatu organisa organisasi si yang yang efektif. efektif.,, karena karena salah salah satu karakter karakteristik istik Good Governance Governance adalah efektivi efektivitas. tas. Efektiv Efektivitas itas organis organisasi asi tentu tentu akan akan tercapai tercapai apabila apabila terccipt tercciptaa efektivi efektivitas tas pegawai pegawai Dinas Sosial Kotamad Kotamadya ya Binjai. Binjai. Selanjutnya ukuran pokok atau prinsip Good Governance adalah akuntabilitas, transparansi, fairness atau keadilan, responsivitas atau ketanggapan. Dinas Sosial yang member memberikan ikan pelaya pelayanan nan umum umum dalam dalam bidang bidang kesejate kesejateraan raan social social sudah sudah seharus seharusnya nya memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk mendapatkan pelayanan yang demikian, pegawai pegawai
kantor Dinas Sosial harus memiliki memiliki motivasi motivasi
untuk mengerjakan mengerjakan
pekerjaannya pekerjaannya agar efektivitas efektivitas organisasi organisasi dapat tercapai. Namun Namun kenyataannya kenyataannya selama ini banyak pegawai yang datang terlambat dan menunda pekerjaannya. Hal ini tentu berdampak berdampak pada pemberian pemberian pelayanan pelayanan yang tidak memuaskan. memuaskan. Selain itu, mengenai mengenai anggar anggaran an daam daam dinas dinas tersebut tersebut .. Kapabi Kapabilita litass kebijak kebijakan an yang rendah, rendah, manajem manajemen en keuangan yang lemah, peraturan yang terlalu berbelit -belit dan sewenang-wenang, alokas alokasii sumb sumberer-su sumb mber er yang yang kuran kurang g tepat tepat juga juga menja menjadi di suatu suatu masal masalah ah dalam dalam mewujudkan efektivitas kerja pegawai. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disebutkan bahwa Good Governance akan tercapai apabila prinsip-prinsip prinsip-prinsip Good Governance dapat terlaksana dengan baik.
2
Dengan Dengan demikia demikian n ada pengaru pengaruh h pelaksa pelaksanaan naan prinsipprinsip- prinsip prinsip Good Governance Governance terhadap efektivitas kerja pegawai. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian penelitian tentang pelaksanaan pelaksanaan Good Governane dan efektivitas kerja pegawai dan menyusunnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : " Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip
Good Governance
Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Di Dinas
Sosial Kotamadya Binjai"
B. Perumusan Masalah
Untuk memudahkan memudahkan penulis dalam penelitian ini dan agar penelitian penelitian memiliki memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka maka terlebih terlebih dahulu dahulu dirumu dirumuska skan n permasa permasalaha lahanny nnya. a. Adapun Adapun permasa permasalaha lahan n yang yang diajukan dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance terhadap Efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kotamadya Binjai?"
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Governance di Dinas Sosial Kotamadya Binjai. 2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial
Kotamadya Binjai. 3. Untuk mengetahui apakaha ada pengaruh penerapan prinsip-prinsip
Good Governance terhadap efektivitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kotamadya Binjai.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan ada manfaatnya yaitu : 1. Bagi Penulis, untuk mengembangkan pengetahuan dalam meningkatkan
kemampuan berpikir. 2. Bagi para mahasiswa lainnya sebagai khasanah ilmiah untuk penelitian
selanjutnya.
3
3. Sebagai acuan terhadap teori-teori yang sudah ada, dan dapat menjadi
bahan pertimbangan pertimbangan bagi penelitian penelitian lanjutan. lanjutan. 4. Sebagai masukan bagi Dinas Sosial Kotamadya Binjai dalam mencapai
efektivitas organisasi.
E. Kerangka Teori
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis perlu mengemukakan teoriteori teori sebaga sebagaii kerang kerangka ka berpik berpikir ir untuk untuk mengg menggamb ambarka arkan n dari sudut sudut mana mana penelit penelitian ian menyoroti menyoroti masalah yang dipilih. Singerimbun Singerimbun (1995 ( 1995:37) :37) menyebutkan menyebutkan teori adalah sera serang ngka kaia ian n asum asumsi si,, kons konsep ep dan dan kons konstr truk uksi si,, defe defeni nisi si dann dann prop propos osis isii
untuk ntuk
meneran menerangka gkan n suatu suatu fenomen fenomenaa sosial sosial secara secara sistemat sistematis is dengan dengan cara merumu merumuska skan n hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah :
1. Pengertian Good Governance
Istilah Good Governance Governance beras berasal al dart dart indu induk k baha bahasa sa Erop Eropa, a, Latin Latin,, yaitu yaitu Gube Guberna rnare re yang yang diser diserap ap oeh oeh bahas bahasii inggr inggris is menja menjadi di gove govern, rn, yang yang berar berarti ti steer steer (men (menye yeti tir, r,
meng mengen enda dali lika kan) n),,
direc irectt
(men (menga gara rahk hkan an), ),
atau atau
rule rule
(mem (memer erin inta tah) h)..
Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris adalah to rule with authority, atau memerintah dengan kewenangan. Governance pada dasarnya pertama kali digunakan digunakan adalah di dunia usaha atau korporat. Manajemen professional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip dasar "memisahkan "memisahkan kepemilikan kepemilikan dengan dengan kepengelolaan" kepengelolaan" benar- benar menj menjad adik ikan an
seti setiap ap
meng mengu untu ntungk ngkan. an. khus khususn usnya yase setel telah ah
korp korpo orat rat
Gera Geraka kan n para para
men menjadi jadi
ini ini titian titianss
usa usaha-u ha-usa saha ha
dimu imulai lai
seca secara ra
entre entrepr prene eneur ur
yang ang
besa besar, r,
besa besarr-be besa sara ran n meng mengal alam amii
di
seha sehatt
dan dan
Ameri merika ka,,
kega kegaga gala lan n
besa besar r
mempertahankan kebesaran untuk mempertahankan bisnisnya. Salah satu contohnya adalah adalah Henry Henry Ford Ford II gagal gagal mempert mempertahan ahankan kan kebesar kebesaran an bisnisny bisnisnyaa karena karena ia tidak tidak mengenal manajemen professional. Pada tahun 1980 an mulai terlihat sisi buruk dari manajemen professional, khususnya di Amerika Serikat. Dengan model manajemen one tieer system,dimana system,dimana lembga komisaris menjadi satu dengan lembaga direksi. Meskipun terdapat direksi
4
indepen independen dentt namun namun tetap tetap saja kontro kontroll tidak tidak bias bias efektif. efektif. Para Para ekseku eksekutif tif korpora korporatt kemudian menjadi pemilik modal baru, dimana mereka menjalankan organisasi sesuka hati, mengambil keuntungan terbesar untuk mereka mereka sendiri sendiri melalui melalui mekanis mekanisme me gaji, gaji, tunjang tunjangan, an, bonus, bonus, hak atas saham saham dan devid deviden en dan dan seba sebagai gainy nya. a. Berbe Berbeda da deng dengan an mode modell Erop Eropaa yang yang masih masih bany banyak ak menggunakan pola two tieer system, dimana terdapat pemisahan yang tegas antara lembag lembagaa kekomi kekomisaris sarisan an dan lembag lembagaa kedirek kedireksian. sian. eperti eperti halnya halnya dalam dalam politik politik,, masalahnya adalah siapa yang mengawasi pengawas. Para manajemen professional bukan bukan saja pengelola pengelola yang diberi kepercayaan kepercayaan pemiliknya pemiliknya untuk menjadikan menjadikan korporat menjadi sehat dan menguntungkan, namun mereka adalah pengawas dari korporat. Berdasar Berdasarkan kan uraian uraian diatas diatas jelaslah jelaslah bahwa bahwa perkataa perkataaan an governance pada mulanya mulanya digunakan digunakan dalam dunia usaha dan konsep governance governance ini mempunyai mempunyai arti yang yang penting penting dalam dalam keberha keberhasilan silan usaha, usaha, sehingg sehinggaa konsep konsep Good Good Governa Governance nce menjadi populer, dan lembaga-lembaga dunia seperti PBB, Bank Dunia dan IMF meletak meletakkan kan Good Good Govern Governance ance sebagai sebagai kriteria kriteria Negara-N Negara-Nega egara ra yang yang baik dan berhasil dalam pembanguna pembangunan, n,
bahkan bahkan
dijadikan dijadikan
semacam kriteria untuk
memper memperole oleh h bantuan bantuan optima optimall dan Good Good Governa Governance nce diangg dianggap ap sebagai sebagai istilah istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan. Bintoro Tjokroamidjoj Tjokroamidjojo o memandang memandang Good Governance Governance sebaga sebagaii suatu suatu bentuk manajemen manajemen pembanguna pembangunan, n, yang juga disebut disebut sebagai sebagai adminstrasi adminstrasi pembanguna pembangunan, n, yang menempatkan menempatkan peran pemerintah pemerintah sentral sentral yang menjadi Agent of change
dari dari
suat suatu u
masy masyar arak akat at
berk berkem emba bang ng//developing di
dalam lam
Negara ara
berkembang. berkembang. Agent Agent of change change karena perubahan yang dikehendakinya, dikehendakinya, menjadi planned planned change change (peru (peruba baha han n yang yang beren berencan cana), a), maka maka diseb disebut ut juga juga Agen Agentt of Development. Development. Agent of
Development Development diari diarika kan n
sebaga sebagaii
pendo pendoro rong ng pros proses es
pembanguna pembangunan n dan perubah perubahan an masyarakat masyarakat bangsa. bangsa. Pemerintah Pemerintah mendorong mendorong melalui kebijak kebijaksana sanaan-k an-kebi ebijaks jaksanaa anaan n dan programprogram-prog program ram,, proyek proyek-pro -proyek yek,, dan peran peran perencanaan perencanaan dalam dalam anggaran. anggaran. Pengertian Good Governance Governance menuru menurutt Mardias Mardiasmo mo (1999 (1999:18 :18)) adalah adalah suatu suatu konse konsep p pend pendek ekata atan n yang yang bero berorie rienta ntasi si kepad kepadaa pemb pemban angu guna nan n sekto sektorr publ publik ik oleh oleh
5
pemerintahan pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, meburut meburut Bank Dunia yang dikutip dikutip Wahab (2002:34) menyebut Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manaj manajem emen en pemb pembang angun unan an yang yang solid solid dan dan berta bertang nggu gung ng jawab jawab sejala sejalan n deng dengan an demokr demokrasi asi dan pasar pasar yang efisien, efisien, penghi penghinda ndaran ran salah salah alokasi alokasi dan investasi investasi yang langk langkaa dan dan penc penceg egaha ahan n koru korupsi psi baik baik secar secaraa polit politik ik maup maupun un Admi Admini nistr strati ative ve,, menjalankan menjalankan disiplin anggaran anggaran serta penciptaan penciptaan legal framework framework bagi bagi tumbuhnya tumbuhnya aktiv aktivita itass kewi kewiras raswa wasta staan. an. Selai Selain n itu Bank Bank Dunia Dunia juga juga mensi mensino nonim nimka kan n Good Governance sebagai hubungan sinergis dan konsturktif diantara Negara,sektoor swasta dan masyarakat. Dalam Sistem Administrasi Indonesia, penerapan Good Governance seperti dalam pengertian yang dikembangkan oleh UNDP. Berdasarkan dokumen kebijakan UNDP dalam "Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan". Januari 1997, yang dikutip Buletin iformasi Proggram Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia (Partnership for governance Reform in Indonesia), 2000, disebutkan : Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan adminis administras trasii guna guna mengel mengelola ola urusanurusan-uru urusan san Negara Negara pada pada semua semua tingkat tingkat.. Tata Tata pemerintahan pemerintahan mencakup mencakup seluruh mekanisme, mekanisme, proses dan lembaga-lembag lembaga-lembagaa dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka. UNDP UNDP merek merekome omend ndasi asika kan n bebe beberap rapaa karak karakte teris ristik tik Gove Governa rnanc nce, e, yaitu yaitu : legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebaab berasosiasi dan partisipasi, partisipasi, akuntabilitas akuntabilitas birokratis dan keuangan (financial),manajemen (financial),manajemen sektor publik yang efisien, efisien, kebebasab kebebasab informasi dan ekspresi, system yudisial yudisial yang adail dan dapat dipercaya. Tetapi UNDP kurang menekankan pada asumsi superioritas majemuk, multi-pa multi-partai rtai,sys ,system tem orientas orientasii pemiliha pemilihan n umum, umum,dan dan pemaham pemahaman an bahwa bahwa perbed perbedaan aan bentuk kewenangan kewenangan politik dapat dikombinasika dikombinasikan n dengan dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas akuntabilitas dengan dengan cara-cara yang berbeda. Hal-hal tersebut juga berkaitan terhadap argumentasi argumentasi mengenai mengenai nila-nilai kebudayaan kebudayaan yang relatif; system penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan yang mungkin mungkin bervariasi bervariasi mengenai mengenai respon terhadap terhadap perbedaan perbedaan kumpulan nilai-nilai ekonomi, politik, dan hubungan sosial, ata dalam hal-hal seperti : partisipasi, individualitas, individualitas, serta perintah dan kewenangan. kewenangan. UNDP menganggap menganggap bahwa
6
Good Governance dapat diukur dan dibangun dari indikator-indikator yang komplek dan masing-masing menunjukkan tujuannya.
2. Prinsip-Prinsip Good Governance Governance
Berdasarkan Berdasarkan pengertian pengertian Good Governance oleh Mardiasmo dan Bank Dunia yang disebutkan diatas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur Negara termasuk daerah aadlah perlunya mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraa penyelenggaraan n pemerintahan dan pembangu pembangunan nan maka menuntut menuntut penggunaan penggunaan konsep Good Governance sebagai kepemerintahan yang baik, relevan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Ide dasarnya sebagaimana disebutkan Tingkilisan (2005:116) adalah bahwa Negara merupakan institusi yang legal formal dan konstitusional yang menyelenggara menyelenggarakan kan pemerintahan pemerintahan dengan fungsi sebagai regulator regulator maupun maupun sebagai Agent of of Change. Change. Sebag Sebagaim aimana ana dike dikemu muka kaka kan n
diatas diatas bahw bahwaa
Good Good Governa Governance nce awalnya
digunakan dalam dunia usaha (corporate) dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen professionalnya professionalnya,, maka ditetapkan ditetapkan Good Corporate Corporate Governance. Governance. Sehingga Sehingga dikenal prinsip-prinsip prinsip-prinsip utama dalam Governance korporat adalah: transparansi, akuntabilitas, akuntabilitas, fairness, responsibilitas, dan responsivitas. (Nugroho,2004:216) Transpa Transparans ransii merupa merupakan kan keterbu keterbukaa kaan, n, yakni yakni adanya adanya sebuah sebuah system system yang yang memungkink memungkinkan an terselenggaranya terselenggaranya komunikasi komunikasi internal dan eksternal dari korporasi. korporasi. Akuntabilitas Akuntabilitas adalah pertanggung pertanggungjawaban jawaban secara bertingkat bertingkat keatas, dari organisasi organisasi manajemen paling bawah hingga dewan direksi, dan dari dewan direksi kepada dewan komi komisa sari ris. s. Akunt kuntab abil ilit itas as seca secara ra luas luas dibe diberi rika kan n oleh oleh dewn dewn komi komisa sari riss kepa kepada da masyarakat. Sedangkan akuntabilitas secara sempit dapat diartikan secara financial. Fairness agak sulit diterjemahkan karena menyangkut keadilan dalam konteksmoral. Fairness Fairness lebih lebih menyang menyangkut kut moralit moralitas as dari organis organisasi asi bisnis bisnis dalam dalam menjala menjalanka nkan n hubungan bisnisnya, baik secara internal maupun eksternal. Responsibilitas Responsibilitas adalah pertanggung pertanggungjawaban jawaban korporat secara kebijakan. kebijakan. Dalam kontek kontekss ini, penilai penilaian an pertang pertanggun gungja gjawab waban an lebih lebih mengac mengacu u kepada kepada etika etika korpora korporat, t,
7
termasuk dalam hal etika professional dan etika manajerial. Sementara itu komite governansi governansi korporat korporat di Negara-negara Negara-negara maju menjabarkan menjabarkan prinsip governansi governansi korporat menjadi lima kategori, yaitu: (1) hak pemeganng saham, (2) perlakuan yang fair bagi semua semua pemeg pemegang ang saham, saham, (3) peranan peranan konstit konstituen uen dalam dalam govern governansi ansi korpo korporat, rat, (4) pengungkapa pengungkapan n dan transpara transparansi nsi dan (5) tanggung tanggungjawab jawab komisaris komisaris dan dan direksi. direksi. Prinsip-prinsip Good Governance Governance diata diatass cend cender erun ung g kepad kepadaa dunia dunia usah usaha, a, sedangkkan bagi suatu organisasi public bahkan dalam skala Negara prinsip- prinsip tersebut lebih luas menurut UNDP melalui LAN yang dikutip Tingkilisan (2005:115) menyebutkan bahwa adanya hubungan sinergis konstruktif di antara Negara, sektor swasta atau privat dan masyarakat yang disusun dalam sembilan pokok karakteristik Good Governance, yaitu: a) Partisipasi (Participation)
Setiap Setiap warga warga Negara Negara mempun mempunyai yai suara suara dalam dalam formula formulasi si keputu keputusa, sa, baik secara secara lang langsu sung ng
maup aupun
inte interm rmed edia iasi si
inst instit itu usi
leg legitim itimas asii
yang yang
mmew mmewak akil ilii
kepentingann kepentingannya. ya. Partisipasi seperti ini dibanguna dibanguna atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif b) Penerapan Hukum (Fairness).
Kerangka hokum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama ukum untuk hak azasi manusia. c) Transparansi (Transparency)
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang mambutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. d) Responsivitas (Responsiveness)
Lembaga-lembaga dan proses-proses kelembagaan harus mencoba untuk melayani setipa stakeholders.
e) Orientasi (Consensus Oreintation)
Good Governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakankebijakankebijakan maupun prosedur-prosedur.
8
f) Keadilan (Equity)
Semua warga Negara, baik laki-laki mapuin permpuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan. pemerintahan. g) Efektivitas (Effectivness)
Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. h) Akuntabilitas (Acoountability)
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (civ (civil il
soci societ ety) y)
bert bertan angg ggun ungj gjaw awab ab
kepa kepada da
publ public ic
dan dan
lemb lembag agaa-le lemb mbag agaa
stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat dibuat,, apakah apakah keputu keputusan san tersebu tersebutt untuk untuk kepent kepentinga ingan n internal internal atau ekstern eksternal al organisasi. i)
Strategi visi (Strategic vision) Para Para pemimp pemimpin in dan public public harus harus mempun mempunyai yai perspek perspektif tif good good gover governanc nancee dan pengembang pengembangan an manusia manusia yang luas dan jauh kedepan kedepan sejalan dengan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.
Prinsip-prinsip diatas merupakan suatu karakteristik yang harus dippenuhi dalam dalam hal hal pelak pelaksan sanaan aan good good gove governa rnance nce yang yang berk berkait aitan an deng dengan an contr control ol dan dan pengendalian, pengendalian, yakni pengendalian pengendalian suatu pemerintahan pemerintahan yang baik agar cara dan penggunaan penggunaan cara sungguh-su sungguh-sugguh gguh mencapai mencapai hasil yang yang dikehend dikehendaki aki stakeholde stakeholders. rs. Penerapan Good Governance kepada pemerintah adalah ibarat masyarakt memastikan mandat, wewenanang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Disini dapat dilihat bahwa arah kedepan dari Good Governance adalah membangun the professional government, bukan dalam arti pemerintah yang dikel dikelol olaa para para tekno teknokr krat, at, namu namun n oleh oleh siapa siapa saja saja yang yang memp mempun unya yaii kuali kualifik fikasi asi professional, professional, yaitu mereka yang mempunyai mempunyai ilmu dan pengetahuan pengetahuan yang mampu mentran mentransfer sfer ilmu ilmu dan penget pengetahu ahuan an menjad menjadii skill skill dandal dandalam am melaksa melaksanak nakanny annyaa berlandaskan berlandaskan etika etika dan moralitas yang tinggi. tinggi.
9
Berkait Berkaitan an dengan dengan pemerin pemerintah tah yang yang dikelol dikelolaa siapa siapa saja yang yang mempun mempunyai yai kualifikasi kualifikasi professional professional mengarajh kepada kinerja SDM yang ada dalam organisasi publik sehingga sehingga dalam peyelenggaraa peyelenggaraan n good governance governance didasarkan didasarkan pada kinerja orga organi nisa sasi si
publ publik ik,,
yakn yaknii
resp respon onsi sivi vita tass
(Res (Respo pons nsiv iven enes ess) s),,
resp respon onsi sibi bili lita tass
(Responsibility), dan akuntabilitas (Accountability). Responsivitas Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyara masyarakat, kat, menyusu menyusun n agenda agenda dan priorita prioritass pelayan pelayanan, an, dan mengem mengembang bangkan kan program-prog program-program ram pelayanan pelayanan public sesuai dengan dengan kebutuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (Tingkilisan, 2005:117) Berd Berdas asar arka kan n
pern pernya yata taan an ting tingki kili lisa san n
diat diatas as maka maka dise disebu butk tkan an bahw bahwaa
responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan diprogramkan dan dijalankan dijalankan oleh organisasi organisasi publik , maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator Good Good
Gover Governa nanc ncee
kare karena na
resp respon onsi sivi vita tass
scar scaraa
lang langsu sung ng
meng mengga gamb mbar arka kan n
kemampuan suatu organisai public dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutaa untu untuk k meme memenu nuhi hi kebu kebutu tuha han n masy masyara araka kat. t. Respo Responsi nsivi vitas tas yang yang sanga sangatt renda rendah h ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki tingkat responsivitas yang rendah dengan sendirinya juga akan memiliki kinerja yang rendah. Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi public itu dilakukan dilakukan sesuai dengan yang implicit atau eksplisit. Semakin kegiatan kegiatan organisasi public itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinspi administrasi dan peraturan peraturan serta kebijaknsanaan kebijaknsanaan organisasi, organisasi, maka kinerjanya kinerjanya akan dinilai semakin baik. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik dan kegiatan organisasi public tunduk pada pejabat polotok yang dipilih oleh rakyat. Asumsinnya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, maka dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan mempresentasikan kepentingan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisai public dinilai baik apabila sepenuhnya atau setidaknya
10
sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi organisasi tersebut akan semakin baik. Konsep akuntabilitas public dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan kebijakan dan kegiatan kegiatan organisasi organisasi public atau pemerintah pemerintah seperti prncapaian prncapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai- nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi public memiliki akuntabilitas akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan kegiatan itu dianggap dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di dalam masyarakat.
3. Efektivitas Kerja
Efektivitas Efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu:"effective" yaitu:"effective" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederet arti diatas, yang paling tepat adalah berhasil dengan baik. Jika seseorang dapat bekerja dengan baik maka ia dapat dikatakan bekerja dengan efektif. Amin Tunggul Widjaya (1993:32) mengemukakan: "Efektivitas adalah hasil membua membuatt keputu keputusan san yang mengar mengarahk ahkan, an, melaku melakukan kan sesuat sesuat dengan dengan benar, benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan". Selanjutnya Perma Permata ta We Wesha sha (199 (1992:1 2:148 48)) meng mengat ataka akan n : Efek Efektiv tivita itass adala adalah h kead keadaan aan atau atau kema kemamp mpua uan n berha berhasil silnya nya suat suatu u kerja kerja yang yang dilak dilakuk ukak akn n oleh oleh manu manusia sia untu untuk k memberikan hasil yang diharapkan. Untuk melihat Efektivitas kerja, pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertombangan psikologi dan pertimbangan sosial. Berd Berdasa asark rkan an peng pengert ertian ian diata diatass dapa dapatt disim disimpu pulk lkan an bahw bahwaa Efek Efektiv tivita itass merupakan merupakan suatu keadaan keadaan yang menunjukkan menunjukkan kkeberhasilan kkeberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektiv Efektivitas itas kerja kerja adalah adalah penyel penyelesai esaian an pekerja pekerjaan an tepat tepat waktu waktu sesuai sesuai yang telah diha diharap rapka kan, n, artiny artinyaa pelak pelaksan sanaa aan n suatu suatu tuga tugass ditan ditanda daii baik baik atau atau tidak tidak sanga sangatt tergantung pada penyelesaian tugas tersebut, bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan menekankan pada penyelesaian penyelesaian tugas yang telah ditentukan ditentukan sebelumnya. sebelumnya. Sarwoto Sarwoto (1990:126) (1990:126)
11
mengistilahkan efektivitas dengan "berhasil guna", yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya dan benar-benarsesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi. Berd Berdas asar arka kan n pend pendap apat at yang yang dike dikemu muka kaka kan n ahli ahli diat diatas as,, maka maka dapa dapatt disim disimpu pulk lkan an bahw bahwaa Efekt Efektiv ivita itass kerja kerja berh berhub ubun unga gan n deng dengna nan n hasil hasil yang yang telah telah ditentukan ditentukan sebelumnya. sebelumnya. Satu hal yang perlu digaris bawahi adalah efektivitas kerja tidak dapat dipisahkan dengan efisiensi kerja. Efisiensi kerja berhubungan dengan biaya, tenaga, mutu dan pemikiran.Jadi pemikiran.Jadi efektivitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dalam mencapai suatu tujuan tertentu atau efektivitas kerja juga dapat diartikan dengan hasil guna penekannya pada efeknya, atau hasil tanpa perlu memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan oleh hasil tersebut. Jadi efektivitas kerja dalam organisasi merupakan usaha untuk mencapai prestasi yang maksimal maksimal denga dengan n mengg mengguna unakan kan sumber sumber daya daya yang yang masih masih tersedia tersedia dalam dalam waktu yang relatif singkat tanpa menunggu keseimbangan tujuan alat dan tenaga serta serta waktu. waktu. Apa yang dimaksu dimaksud d efektiv efektivitas itas kerja kerja diperteg dipertegas as Siagian Siagian (1996: (1996:19 19)) yaitu " penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan, artunya apabila pelaksanaan pelaksanaan tugas dinilai baik atau tidak adalah sangat tergantung tergantung pada bilamana tuga tugass terse tersebu butt disel diselesa esaika ikan n dan dan bukan bukan terut terutama ama menja menjawa wab b tetang tetang baga bagaima imana na melaksanakan serta berapa biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut". Dari Dari definisi definisi diatas diatas dapatl dapatlah ah kiranya kiranya diinter diinterpret pretasik asikan an bahwa bahwa efektiv efektivitas itas kerja mengandung arti tentang penekanan pada segi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dimana semakin cepat pekerjaan itu terselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka akan semakin baik pula efektivitas kerja yang dicapai. Demikian pula sebaliknya dengan semakin lamanya pekerjaan pekerjaan tersebut terselesaikan, terselesaikan, maka semakin jauh pula pekerjaan pekerjaan tersebut tersebut dari keefektifannya. Menurut Handoko (1999;62) pegawai mampu mencapai efektivitas kerja apabila pegawai 'menunjukkan 'menunjukkan kemempuan kemempuan mengekumu mengekumulasikan lasikan pemilihan pemilihan tuju tujuan an yang yang dilak dilaksan sanak akan an deng dengan an peral peralata atan n yang yang akan akan dipe diperg rguna unaka kan n untu untuk k mela melaks ksan anak akan an
tuju tujuan an
ters terseb ebut ut
sehi sehing ngga ga
sebagaimana yang diharapkan.
12
peke pekerj rjaa aan n
ters terseb ebut ut
ters tersel elen engg ggar araa
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan kesimpulan bahwa pemilihan alternatif yang tepat sangat menentukan tingkat efektivitas kerja yang sangat tinggi dan tentunya akan sangat berpengaruh besar terhadap kualitas dari hasil pekerjaan dan kualitas pekerjaan pekerjaan itu sendiri. sendiri.
4.Pengukuran Efektivitas Kerja
Pada Pada dasar dasarnya nya Efekt Efektifit ifitas as kerja kerja dima dimaksu ksudk dkan an untuk untuk meng menguk ukur ur hasil hasil pekerjaan pekerjaan yang dicapai sesuai dengan dengan rencana, rencana, sesuai dengan kebijaksanaan kebijaksanaan atau dengan kata lain mencapai tujuan, maka hal itu dikatakan efektif. Nilai efektivitas pada dasarnya ditenrukan ditenrukan oleh tercapainya tercapainya tujuan organisasi serta factor kesesuain dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Jadi Efektifitas kerja pada tiap-tiap organisasi akan berbeda-beda antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya, tergantung pada jenis dan sifat dari organisasi yang bersangkutan. Menurut campel yang dikutip Richard M, Steers (1998:45) untuk mengukur Efektifitas kerja, ada beberapa variabel yang biasa dipergunakan, yaitu: 1. Kesiagaan
Penilaia Penilaian n menyel menyeluru uruh h sehubun sehubungan gan denga dengan n kemung kemungkina kinan n bahwa bahwa organis organisasi asi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta. 2. Kemangkiran
Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan pada saat jam kerja. 3. Motivasi
Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan pekerjaan sebagaimana sebagaimana halnay kepuasan, kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja bekerja untuk untuk mencapai mencapai tujuan tujuan pekerjaan. pekerjaan. 4. Kepuasan kerja
Tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan pekerjaan mereka. mereka. 5. Beban Pekerjaaan
13
Beban Beban pekerja pekerjaan an yang diberika diberikan n pimpina pimpinan n kepada kepada bawaha bawahan n sesuai sesuai dengan dengan kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka. 6. Waktu menyelesaikan tugas
Waktu merpuakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab sebab dapat dapat dilihat dilihat apakah apakah waktu waktu yang yang diguna digunakan kan suatu suatu organis organisasi asi sudah sudah dijalankan dijalankan dengan sebaik-baiknya sebaik-baiknya oleh setiap anggota berorganisasi. (Steer, 1998:46) Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya tidak dapat melepaskan diri perlunya pembagian kerja yang tepat supaya setiap pegawai bias melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif. Pengukuran Efektifitas kerja yang penulis lakukan dida didasa sark rkan an atas atas bany banyak akny nyaa tuga tugass yang yang dipi dipiku kull dan dan juml jumlah ah pega pegawa waii yang yang melaksanakan melaksanakan tugas tersebut, sehingga dari kedua hal tersebut dapat disusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan/organisasi sehingga menghasilkan Efektifitas kerja sebagaimana diharapkan. Pengukuran Efektifitas kerja berdasarkan banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah pegawai yang melaksanakan melaksanakan tugas tersebut dapat berarti bahwa bila tugas yang yang dibe dibeba bank nkan an kepad kepadaa pega pegawa waii sedik sedikit, it, seme sement ntara ara juml jumlah ah pega pegawa waii yang yang melaksanakan melaksanakan tugas tersebut lebih banyak, banyak, maka akan terjadi banyak pegawai pegawai yang menganggur sehingga menjadi tidak efektif. Sebaliknya Sebaliknya jika tugas yang di bebankan bebankan banyak sedangkan sedangkan banyak pegawai yang melaksanakannya terbatas, maka akan terjadi penumpukan pekerjaan dimana hal ini akan mengakibatkan banyajnya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atau tertunda sehingga terjadi ketidakefektifan.
5.Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kerja
Dinas Sosial adalah salah satu lembaga pemerintah yang berfungsi untuk melayan melayanii kebutu kebutuan an masyara masyarakat kat di bidang bidang kesejah kesejahtera teraan an sosial. sosial. Dalam Dalam melayan melayanii masyarakat, masyarakat, aparatur dinas sosial dituntut dituntut untuk mealaksanakan mealaksanakan tugas dengan dengan baik, yakni yakni efektifit efektifitas as kerjany kerjanyaa harus harus tinggi. tinggi. Tercapai Tercapainya nya efektifit efektifitas as kerja kerja bukan bukan saja ditentukan dari banyaknya jumlah pegawai, akan tetapi juga dipengaruhi oleh factor
14
lain, seperti pengelolaan organisasi, pengendalian yang baik yang disebut dengan Good Governance. Peng Pengel elol olaan aan dan dan peng pengen enda dalia lian n yang yang baik baik dari dari suatu suatu orga organis nisasi asi publ public ic menyang menyangkut kut pencap pencapaian aian tujuan tujuan organis organisasi asi secara secara bersama bersama-sam -sama, a, yaitu yaitu untuk untuk menciptakan menciptakan suatu penyelenggaraan penyelenggaraan manajemen manajemen pembanguna pembangunann nn yang solid dan bertanggung bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi,efisiensi, demokrasi,efisiensi, pencegahan pencegahan korupsi baik secara politik maupun maupun secara administratif. administratif. Dengan Dengan pengertian pengertian lain Good Governance adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akun akunta tabel bel
oleh oleh
orga organis nisasi asi-or -orga ganis nisasi asi
peme pemerin rinta tah h
sepe seperti rti
organ organisa isasi si
publ public ic
pemerintah pemerintah Kotamadya Kotamadya Binjai yang mencakup mencakup kepemimpinan kepemimpinan,, struktur organisasi organisasi dan sumber daya manusia nya. Berdasarkan uraian diatas disebutkan bahwa apabila pemimpin organisasi public,struktu public,strukturr organisasi organisasi dan sumber sumber daya manusianya manusianya baik, maka akan tercipta prinsip Good Governance Governance yang berpengeruh berpengeruh terhadap efektifitas efektifitas kerja pegawai pegawai ari organisasi itu sendiri. Dengan demikian jelaslah pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance akan berpengaruh terhadap efektifitas kerja pegawai.
F. Hipotesis
Sugiyono (2003:70) menyebutkan "hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian". Dikatakan smentara karena jawaban yang diberikan diberikan baru didasarkan pada ffakta akta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan pengumpulan data dan harus diuji kebenarannya melalui pengujian hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1. 'Hipotesis Nihil (Ho):
"Tida "Tidak k ada ada peng pengaru aruh h posit positif if antar antaraa pelak pelaksan sanaa aan n prins prinsip ip-p -prin rinsip sip Good Governance dan efektifitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kotamadya Binjai".
2. Hipotesis Alternatif (Ha):
"Ada pengaruh positif antara pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dan efektifitas kerja pegawai di Dinas Sosial Kotamadya Binjai".
15
G. Definisi Konsep
Menurut singarimbun (1993:33) "konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatia ilmu sosial. Berdasarkan uraian dan kerangka teori diatas, konsep yang digunakan dla penelitian penelitian ini adalah: adalah: 1. Prinsip-prinsip good Governance, adalah suatu karakteristik atau ukuran
pokok pokok dari pelaksanaa pelaksanaan n penyelengg penyelenggaraan araan pemerintaha pemerintahan n yang baik. 2. Efektifitas Kerja pegawai, adalah kemampuan menyelesaikan suatu kegiatan
tepat pada wktu dan sesuai dengan apa yang ditentukan.
H. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel diukur. Adapun variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni satu variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi dan satu variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi. a) Variabel Bebas (X) dalam penelitian ini adalah Penerapan prinsip- prinsip Good Governance, yang diukur berdasarkan indikatornya yaitu: 1. Akuntabilitas.
yaitu yaitu Teruk Terukurny urnyaa kinerja, kinerja, sumber sumber daya daya dan kewena kewenanga ngan n yang digunakan oleh Dinas Sosial Kotamadya Binjai. 2. Transparansi atau keterbukaan
yaitu yaitu Keterb Keterbuka ukaan an informa informasi si kepada kepada masyrak masyrakat at terkait terkait seluruh seluruh kegiatan Dinas Sosial Kotamadya Binjai. 3. Responsivitas atau ketanggapan.
yaitu mampu dan tanggap menanggapi aspirasi maupun kebutuhan masy masyara araka katt dan dan menj menjad adika ikann nnya ya sebag sebagai ai acuan acuan peng pengam ambi bila lan n keputusan di Dinas Sosial Kotamadya Binjai. 4. Partisipasi.
yaitu yaitu adanya adanya kebeba kebebasan san setiap setiap warga warga member memberikan ikan suara suara dalam dalam form formul ulasi asi kepu keputu tusan san,, baik baik secara secara langs langsun ung g maup maupun un melal melalui ui
16
intermed intermediasi iasi institus institusi. i. Seperti Seperti ikutny ikutnyaa lembag lembaga-lem a-lembag bagaa atau institusi lain dalam pengembilan keputusan. 5. Keadilan.
yait yaitu u adan adanya ya perl perlak akua uan n yang yang sama sama baik baik laki laki-l -lak akii maup maupun un perempuan perempuan mempunyai mempunyai kesempatan kesempatan untuk meningkatkan meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. b) Variabel Terikat Terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Efektifitas Efektifitas Kerja Pegawai, yaitu pencapaian pencapaian atau hasil kinerja kinerja dengan tingkat tingkat prestasi yang yang ditunjukkan ditunjukkan pegawai. pegawai. Efektifitas kerja pegawai adapt diukur melalui indikator sebagai berikut: Menurut Campel yang dikutip Steers (1998:45) untuk mengukur efektifitas kerja ada beberapa variabel yang bias digunakan, yaitu: 1. Kesiagaan
Penil Penilaia aian n
meny menyel elur uruh uh
sehub sehubun unga gan n
deng dengan an
kemu kemung ngki kina nan n
bahw bahwaa
organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta. 2. Kemangkiran
yaitu Frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan pada saat jam kerja. kerja. 3. Semangat kerja
yaitu yaitu kecende kecenderun rungan gan anggot anggotaa kerja kerja organis organisasi asi berusa berusaha ha lebih lebih keras keras mencapai sasaran organisasi termasuk perasaan terikat. Semangat kerja adala adalah h gejal gejalaa kelo kelomp mpok ok yang yang melib melibatk atkan an kerja kerja sama sama dan dan peras perasaa aan n memiliki. 4. Motivasi
Yaitu Kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan berarahkan sasaran dalam pekerjaan. pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk untuk mencapa mencapaii tujuan pekerjaan. pekerjaan. 5. Kepuasan kerja
17
yaitu Tingkat kesenangan yang dirasakan dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka. 6. Keahlian dan fasilitas yang tersedia
yaitu kemampuan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan nya, dan fasilitas yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaannya. 7. Waktu menyelesaikan tugas
yaitu Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dapat dilihat dilihat apakah waktu waktu yang yang digunakan digunakan suatu suatu organisasi organisasi sudah sudah dijalankan dijalankan dengan sebaiksebaik- baiknya baiknya oleh setiap anggota anggota berorganisasi. berorganisasi. (Steer, 1998:46) I. Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan Yaitu Yaitu sebaga sebagaii awal awal penulis penulisan an yang yang berisika berisikan n : Latar Latar belakan belakang g masalah, masalah, perumusan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian, kerangka kerangka teori, hipotesis, definisi konsep, definisi operasional dan sistematika penulisan.
BAB II Metode Penelitian Yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri atas : bentuk penelitian, penelitian, populasi dan sample teknikpengu teknikpengumpulan mpulan data, teknik penentuan penentuan skor dan teknik analisis data.
BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian memuat gambaran sejarah lokasi penelitian dan struktur organisasi.
BAB IV Penyajian Data Penelitian Penyajian data yang diperoleh secara sistematis.
BAB V Analisa Data
18
Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan analisis yang digunakan serta menguji hipotesis yang dikemukakan.
BAB VI Penutup Sebagai akhir bab, disajikan kesimpulan dan saran.
19
