PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSENSI FINGER PRINT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik Program Studi Ilmu administrasi Negara
Oleh: Erna Maeyasari NIM. 082037
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2012
ABSTRAK
Erna Maeyasari. NIM 6661082037. Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.2012. 155 halaman + 15 lampiran. Pembimbing I Yeni Widyastuti S.Sos,. M.Si. Pembimbing II Rina Yulianti.,S.IP.,M.Si. Kata Kunci : Disiplin, Efektivitas, Finger Print. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektipan penerapan kehadiran elektronik dengan Finger Print terhadap kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang diterapkan pada 164 sampel yang diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel jenuh. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Hasil penelitian ini adalah Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak 76,9 persen dengan tingkat Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebesar 80,5 persen dan terdapat pengaruh pada keefektifan penerapan absensi Finger Print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil sebesar 35,2 persen. Selanjutnya, diketahui terdapat hubungan yang sedang dan signifikan dengan uji koefisien korelasi thitung 0,593 > ttabel 0,148, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dapat dilakukan dengan menerapkan absensi Finger Print dan sikap tegas dari pimpinan. Saran dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan disiplin pegawai hendaknya pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak selalu memantau, memperbaiki pelaksanaan sistem absensi yang sudah ada dan hendaknya lebih memperketat sistem pelaksanaan absensi dengan melakukan absensi di siang hari, sehingga para pegawai tidak bisa pergi sekehendaknya disaat jam kerja.
ABSTRACT
Erna Maeyasari. NIM 6661082037. The Effectivity Influence of Finger Print Implementation towards The Civil Servant’s Disciplinary at Secretariat Daerah Kabupaten Lebak. Public Administration Department, Social and Politics Faculty of Sultan Ageng Tirtayasa University. 2012. 155 pages + 15 enclosed. 1stAdvisor : Yeni Widyastuti S.Sos. M.Sc. 2st Advisor : Rina Yulianti., S.IP., M.Sc. Keywords : Disciplinary, Effectivity, Finger Print. The purpose of this research is to know Effectivity Influence of Finger Print Implementation towards the Civil Servant’s Disciplinary at Secretariat Daerah Kabupaten Lebak.. The method used in this research is quantitative with associative approach applied on 164 respondents using saturated sampling technique. The instruments used in this research are questionnaire. The result tof this research is find out that Effectivity of Finger Print Implementation 76,9 percent and the level Disciplinary of Civil Servants at Secretariat Daerah Kabupaten Lebak 80,5 percent and there is Effectivity Influence of Finger Print Implementation towards the Civil Servant’s Disciplinary at Secretariat Daerah Kabupaten Lebak about 35,2 percent. Furthermore, that there is a relationship which average and the significant with test of the correlation coefficient t count 0,593 > t table 0,148, than Ho is rejected and Ha is accepted. Thus it can be concluded that to improve civil servant’s disciplinary can be done by applying fingerprint electronic attendance and a firm attitude of the leadership. The research recommendation are to improve The Civil Servant’s Disciplinary Secretariat Daerah Kabupaten Lebak should always monitor, improve implementation of existing attendance systems and should further the system of implementation of the attendance by attendance in evening, so employees can’t go pleases while working hours.
LEMBAR PERSETUJUAN
Nama
: ERNA MAEYASARI
NIM
: 6661082037
Judul Proposal : PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN ABSENSI FINGER PRINT TERHADAP
DISIPLIN
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
Serang, 28 Mei 2012 Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan
Menyetujui, Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
Yeni Widyastuti, S.Sos, M.Si Nip. 19760210 200501 2 003
Rina Yulianti, S.IP.,M.Si Nip. 19740705 2006604 2 011
Mengetahui, Dekan FISIP UNTIRTA
Dr.Agus Sjafari, S.Sos., M.Si Nip. 19710824 200501 2 002
DI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI Nama
: ERNA MAEYASARI
NIM
: 6661082037
Judul Skripsi
:
PENGARUH
EFEKTIVITAS
PENERAPAN
ABSENSI
FINGER PRINT TERHADAP DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 03 bulan Juli tahun 2012 dan dinyatakan LULUS. Serang, 03 Juli 2012
Ketua Penguji Nama
: Drs.H.Oman Supihadi, M.Si
Nip.
: 19580606 198603 1 003
(
)
(
)
(
)
Anggota Nama
: Kandung Sapto N., S.Sos.,M.Si
Nip.
: 19780918 200501 1 002
Anggota Nama
: Yeni Widyastuti, S.Sos, M.Si
Nip.
: 19760210 200501 2 003
Mengetahui, Dekan FISIP Untirta
Dr.Agus Sjafari, S.Sos., M.Si Nip. 19710824 200501 1 002
Ketua Program Studi
Rina Yulianti, S.IP.,M.Si Nip. 19740705 2006604 2 011
Kekalahan adalah pelajaran. Kemenangan adalah hadiah karena belajar. Kejatuhan adalah peringatan karena tidak mengambil pelajaran. Bangkit adalah kemenangan karena belajar dari kejatuhan.
-Mario Teguh-
Skripsi ini kupersembahkan untuk : Mama, Bapak, Kakak, Adik, seluruh Keluarga besarku, dan Sahabat-Sahabatku tercinta…
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu Puji syukur kehadirat Allah SWT, limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Skripsi ini berjudul “Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak”. Skripsi ini tentunya tak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihakpihak sebagai berikut: 1. Prof.Dr.H.Soleh Hidayat,M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 2. Dr.Agus Sjafari, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 3. Kandung Sapto Nugroho, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; 4. Mia Dwiana, S.Sos.,M.Si selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; 5. Gandung Ismanto, MM selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; i
6. Rina Yulianti.,S.IP.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan saran kepada peneliti dalam setiap bimbingan yang telah dilakukan; 7. Yeni Widyastuti, S.Sos.,M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan saran dengan penuh kesabaran serta memberikan masukan untuk perbaikan skripsi peneliti; 8. Para dosen dan staff TU Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas segala sumbangsihnya. 9. Drs. H. Ruswan Effendi, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak; 10. Hj.Titiek Yuniaty, S.Sos, M.Si, selaku Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak; 11. Aripin, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak; 12. Agus Nugraha, S.STP, selaku Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan selaku Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak yang telah banyak memberikan data dan informasi yang peneliti butuhkan serta arahan dan juga motivasi untuk peneliti.; 13. M.Dada Wijaya, selaku Operator Komputer Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak ; 14. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta kasih sayang baik bersifat moril maupun materil. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan pada peneliti dari sejak lahir hingga saat ini;
ii
15. Untuk Sahabatku Puji, Resa, Risa, Rivera, Ani, Iin, Dela, Arpan, Andry, Nunu dan teman-teman Administrasi Negara angkatan 2008 baik regular maupun non regular, khususnya kelas VIII C. Terimakasih banyak atas dukungan dan bantuannya; 16. Teman-Teman BEM FISIP Kabinet Dahsyat 2011 terima kasih telah memberikan pengalaman-pengalaman berharga dan motivasi kalian; 17. Untuk para senior Administrasi Negara dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan dan semua informasi yang penulis butuhkan dari kalian semua dalam menyusun skripsi. Mungkin masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu sampaikan saran dan kritik ke arah perbaikkan dan penyempurnaan skripsi ini, penulis akan dengan senang hati menerimanya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang membutuhkan. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Serang, Mei 2012
Erna Maeyasari
iii
DAFTAR ISI
ABSTRAK ABSTRACT LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI MOTTO DAN PERSEMBAHAN Halaman KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iv
DAFTAR TABEL
viii
DAFTAR GAMBAR
xiii
DAFTAR DIAGRAM
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
xv
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah
1
1.2. Identifikasi Masalah
8
1.3. Batasan dan Perumusan Masalah
9
14. Tujuan Penelitian
9
1.5. Manfaat Penelitian
10
1.6. Sistematika Penulisan
11 i
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 2.1. Deskripsi Teori
16
2.2. Teori Efektivitas
16
2.3. Mesin Absensi Sidik Jari (Finger Print)
19
2.3.1. Keunggulan Mesin Absensi Fingerprint
24
2.3.2. Tujuan Penggunaan FingerPrint
26
2.4. Teori Disiplin Pegawai
26
2.4.1. Indikator-Indikator Kedisiplian
28
2.4.2. Aturan Pemerintah tentang Disiplin PNS
29
2.5. Kerangka Berfikir
33
2.6. Hipotesis
35
BAB III METODELOGI PENELITIAN 3.1. Metode Penelitian
36
3.2. Instrumen Penelitian
36
3.2.1. Sumber Data
40
3.3. Populasi dan Teknik Sampling
41
3.4. Teknik Pengumpulan Data
43
3.5. Teknik Pengolahan Data
45
3.6. Teknik Analisis Data
47
3.6.1. Uji Koefisien Korelasi
47
3.6.2. Uji Koefisien Determinan
49
3.6.3. Uji Regresi Linear Sederhana
49
ii
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian
50
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1. Deskripsi Objek Penelitian
52
4.1.1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak53 4.1.2. Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak 4.2. Deskripsi Data
57 62
4.2.1. Pengujian Persyarat Statistik
62
4.2.1.1. Hasil Uji Validitas
62
4.2.1.2. Hasil Uji Realibilitas
65
4.2.1.3. Hasil Uji Normalitas
67
4.2.2. Identitas Responden
70
4.2.2.1. Karakteristik Jenis Kelamin
72
4.2.2.2. Karakteristik Usia
73
4.2.2.3. Karakteristik Pendidikan Terakhir
74
4.2.2.4. Karakteristik Jabatan
75
4.2.3. Analisis Data
76
4.2.3.1. Penyajian Data Variabel X
77
4.2.3.2. Analisis Variabel X
108
4.2.3.3. Penyajian Data Variabel Y
111
4.2.3.4. Analisis Variabel Y
142
4.3. Pengujian Hipotesis
144
4.3.1. Hasil Uji Koefisien Korelasi iii
144
4.3.2. Hasil Uji Koefisien Determinan
145
4.3.3. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
146
4.4. Interprestasi Hasil Penelitian
149
4.5. Pembahasan
151
BAB V PENUTUP 5.1. Simpulan
152
5.2. Saran
153
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1.
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
6
Perbandingan Kelemahan dan Kekurangan Beberapa Sistem Pencatatan Absensi
24
Tabel 2.2.
Pelanggaran-Pelanggaran Sanksi Disiplin sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 32
Tabel 3.1.
Indikator Variabel
37
Tabel 3.2.
Skor dalam Penelitian
39
Tabel 3.3.
Jumlah Seluruh Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
41
Pedoman untuk memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi
49
Tabel 3.5.
Jadwal Penelitian
51
Tabel 4.1.
Jumlah Seluruh Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
61
Tabel 4.2.
Hasil Perhitungang Uji Validitas Variabel X
63
Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Y
64
Tabel 4.4.
Reliabilitas Efektivitas Absensi Finger Print (X)
66
Tabel 4.5.
Realibilitas Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Y)
66
Tabel 4.6.
Hasil Uji Normalitas
68
Tabel 4.7.
Jumlah Sampel yang Diambil
71
Tabel 4.8.
Penerapan Absensi Finger Print Sudah Mengarah Pada Tujuan Organisasi 78
Tabel 3.4.
i
Tabel 4.9
Pegawai Dalam Bekerja Sesuai Dengan Tujuan Organisasi 79
Tabel 4.10
Penerapan Absensi Finger Print diterapkan Kepada Seluruh Pegawai 80
Tabel 4.11
Frekuensi Indikator Pencapaian Target
81
Tabel 4.12
Pegawai Mudah Menyesuaikan Diri Dengan Perubahan Absensi
82
Tabel 4.13
Pelatihan atau Sosialisasi Bagi Pegawai
83
Tabel 4.14
Absensi Finger Print Sesuai Dengan Perkembangan Teknologi
84
Tabel 4.15
Frekuensi Indikator Kemampuan Beradaptasi
85
Tabel 4.16
Absensi Finger Print Memotivasi Pegawai
86
Tabel 4.17
Fasilitas Yang Menunjang Pekerjaan Pegawai
87
Tabel 4.18
Kesesuaian Sistem Insentif Dengan Beban Kerja Setiap Pegawai
88
Tabel 4.19
Frekuensi Indikator Kepuasan Kerja
89
Tabel 4.20
SDM / Pegawai Operator Belum Optimal
90
Tabel 4.21
Pegawai Melaksanakan Pekerjaan Dengan Tepat Waktu
91
Tabel 4.22
Pengambilan Keputusan Selalu Berkoirdinasi Dengan Pimpinan
92
Pegawai Berinisiatif Mengambil Keputusan Terhadap Permasalahan
93
Tabel 4.24
Frekuensi Indikator Tanggung Jawab
94
Tabel 4.25
Mesin Absensi Finger Print dan Komputer Terstandarisasi dengan Baik 95
Tabel 4.26
Jaringan Terkoneksi dengan Baik
96
Tabel 4.27
Frekuensi Indikator Perangkat Keras (Hardware)
97
Tabel 4.28
Pegawai Selalu Menggunakan Database
98
Tabel 4.23
ii
Tabel 4.29
Database Kepegawaian Selalu Update
99
Tabel 4.30
Frekuensi Indikator Database
100
Tabel 4.31
Penerapan Mesin Absensi Finger Print Sesuai dengan Prosedur
101
Prosedur Mengenai Absensi Finger Print Mudah Dipahami
102
Tabel 4.33
Frekuensi Indikator Prosedur
103
Tabel 4.34
Operator Absensi Finger Print dari Pegawai Lingkungan SEKDA Lebak
104
Operator Absensi Finger Print bekerja sesuai dengan prosedur
105
Teknisi Secara Rutin Melakukan Perawatan dan Pemeliharaan Program
106
Tabel 4.37
SDM Khusus Teknisi
107
Tabel 4.38
Frekuensi Indikator Personalia Pengoprasian
108
Tabel 4.39
Pegawai Harus Mengetahui Tujuan Pimpinan
109
Tabel 4.40
Pekerjaan yang diberikan Sesuai dengan Kemampuan
110
Tabel 4.41
Frekuensi Indikator Tujuan dan Kemampuan
111
Tabel 4.42
Pimpinan Selalu Memberikan Contoh Berdisiplin
112
Tabel 4.43
Pimpinan Tidak Melakukan Tindakan KKN
113
Tabel 4.44
Frekuensi Indikator Teladan Pimpinan
114
Tabel 4.45
Pemberian Gaji dan Insentif yang Adil bagi Pegawai
115
Tabel 4.46
Tunjangan Pegawai yang Disiplin akan Mendorong Sikap Disiplin 116
Tabel 4.47
Frekuensi Indikator Balas Jasa
Tabel 4.48
Perlakuan yang Diberikan Pimpinan Sama terhadap
Tabel 4.32
Tabel 4.35
Tabel 4.36
iii
117
Semua Pegawai
118
Tabel 4.49
Pimpinan Harus Memberikan Pekerjaan Secara Adil
119
Tabel 4.50
Frekuensi Indikator Keadilan
120
Tabel 4.51
Penilaian & Pegawasan Sudah Diterapkan Instansi
121
Tabel 4.52
Pimpinan Mengetahui Prestasi Kerja dan Kesulitan Pekerjaan Pegawai
122
Tabel 4.53
Frekuensi Indikator Pengawasan Melekat
123
Tabel 4.54
Pegawai Mengetahui PP No.53 Tahun 2010
124
Tabel 4.55
Sanksi yang Diberikan Berdasarkan PP No.53 Tahun 2010 125
Tabel 4.56
Frekuensi Indikator Sanksi Hukuman
Tabel 4.57
Pimpinan Berani Bersikap Tegas dalam Memberikan Hukuman
126
127
Tabel 4.58
Pimpinan Harus Tegas Dalam Memberikan Contoh Sikap Disiplin 128
Tabel 4.59
Frekuensi Indikator Ketegasan
129
Tabel 4.60
Lingkungan dan Suasana Kerja yang Nyaman akan Membuat Pegawai Disiplin
130
Tabel 4.61
Pegawai Menciptakan Suasana Hubungan Kemanusiaan
131
Tabel 4.62
Frekuensi Indikator Hubungan Kemanusiaan
132
Tabel 4.63
Ketentuan Jam Kerja
133
Tabel 4.64
Pegawai Datang Terlambat dan Pulang Mendahului
134
Tabel 4.65
Frekuensi Indikator Menaati Ketentuan Jam Kerja
135
Tabel 4.66
Pegawai Mengutamakan Kepentingan Organisasi
136
Tabel 4.67
Pegawai Meninggalkan Pekerjaan Untuk Mengurus Kepentingan Pribadi
137
Tabel 4.68
Frekuensi Indikator Mengutamakan Kepentingan Negara dari iv
pada Kepentingan Sendiri, Seseorang atau Golongan
138
Tabel 4.69
Koefisien Korelasi Product Moment
139
Tabel 4.70
Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi
140
Tabel 4.71
Koefisien Determinan
141
Tabel 4.72
Regresi Linear Sederhana
142
Tabel 4.73
Keberartian Regresi
143
Tabel 4.74
Rekap Absensi Pegawai Pada Tahun 2011
144
v
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 2.1 Cara Penempatan Sidik Jari
22
Gambar 2.2 Proses input data dari mesin absensi finger print ke komputer23 Gambar 2.3 Skema Kerangka Berfikir
34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak57 Gambar 4.2 Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
68
Gambar 4.3 Kontinum Interprestasi Skor
109
Gambar 4.4 Kategori Penilaian Efektivitas Absensi Finger Print
110
Gambar 4.5 Kontinum Interprestasi Skor
143
Gambar 4.6 Kategori Penilaian Disiplin Pegawai
144
Gambar 4.7 Garis Regresi
148
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 4.1
Kurva Normal Variabel X
69
Diagram 4.2
Kurva Normal Variabel Y
70
Diagram 4.3
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
72
Diagram 4.4
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia
73
Diagram 4.5
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir
74
Identitas Responden Berdasarkan Jabatan Responden
75
Diagram 4.6
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Lampiran 2 Surat Izin Menyebar Kuisoner Lampiran 3 Kuisoner Lampiran 4 Jawaban Responden Lampiran 5 Uji Validitas Lampiran 6 Frequency Table Lampiran 7 Histogram Lampiran 8 Tabel Nilai-Nilai r Product Moment Lampiran 9 Tabel Nilai-Nilai Distribusi F Lampiran 10 Hasil Absensi Finger Print Lampiran 11 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Lampiran 12 Absensi Bimbingan Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Birokrasi sebagai suatu sistem kerja yang berdasarkan atas tata hubungan kerja sama antara jabatan-jabatan secara langsung mengenai persoalan yang formil menurut prosedur yang berlaku dan tidak adanya rasa sentimen tanpa emosi atau pilih kasih, tanpa pamrih dan prasangka. Birokrasi juga dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Selain itu, birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus dilandasi persepsi dan kesadaran hukum yang tinggi. Adapun ciri-ciri birokrasi, yaitu adanya pelaksanaan prinsip-prinsip organisasi dengan sepenuhnya, adanya peraturan yang benar-benar ditaati, para pejabat bekerja dengan penuh perhatian menurut kemampuan masing-masing, para pejabat terikat oleh disiplin, para pejabat diangkat berdasarkan syarat-syarat teknis berdasarkan peraturan, dan adanya pemisahan yang tegas antara urusan dinas dan urusan pribadi. Untuk memperoleh Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat diperlukan pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil yang semuanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
2
Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal (2) bahwa Pegawai Negeri Sipil terbagi menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Birokrat yang berada di daerah bila dilihat dari sistem Pemerintahan Indonesia yaitu Sekretaris Daerah, karena Sekretaris Daerah merupakan jabatan paling puncak dalam pola karier Pegawai Negeri Sipil di daerah dan karena kedudukannya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di daerahnya, maka citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja pegawai tersebut terutama mengenai kedisiplinan pegawainya. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah profesionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik, perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi pegawai pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi pemerintah secara terpadu. Selain itu, pendisiplinan pegawai sangat perlu untuk meningkatkan citra, kerja, dan kinerja pegawai. Pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan
3
untuk menaati sebuah peraturan. Sedangkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak pegawai yang melakukan pelanggaran. Contohnya terlihat di Sekretariat Daerah Provinsi Banten masih banyak pegawai yang melakukan pelanggaran terutama mengenai disiplin jam kerja. Padahal Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah menerapkan absensi Finger Print sejak 01 Mei 2009, akan tetapi penerapan absensi finger print tidak berjalan efektif hingga sekarang karena masih saja banyak pegawai yang tidak disiplin jam kerjanya atau korupsi waktu. Padahal dengan adanya absensi finger print harusnya pegawai bisa termotivasi untuk datang tidak terlambat dan lebih rajin untuk datang ke kantor karena absensi finger print tidak dapat dimanipulasi kehadirannya. Sejak tahun 1970-an, beberapa perusahaan sedikitnya sepuluh negara di dunia sudah menggunakan teknologi ini. Efisiensi menjadi dasar penggunaan sistem identifikasi sidik jari di perusahaan atau instansi, alat ini mendorong perusahaan untuk menghemat waktu, tenaga, sekaligus menjamin keamanan. Dengan demikian, bukti kehadiran pegawai (absensi) bisa didapat melalui alat ini. Tentu saja hal ini sangat membantu divisi sumber daya manusia untuk mengevaluasi kinerja para pegawai. Contoh intansi yang berhasil menerapkan absensi finger print untuk memotivasi kerja pegawainya, yaitu di Institut Pertanian Bogor (IPB) (Faisal, 2006:17). Penerapan absensi finger print
4
diterapkan kepada pegawai sejak tahun 2005 yang berada di masing-masing fakultas. Dan hasil dari penerapan absensi finger print tersebut memiliki pengaruh yang baik, sehingga tidak ada lagi pegawai yang datang terlambat atau korupsi waktu dan tidak lagi menitip absen kepada pegawai lain, karena peralatan ini hanya merekam sidik jari pegawai yang bersangkutan, selain itu peralatan ini bekerja secara online dan dapat dipantau dari komputer yang terhubung dengan peralatan tersebut. Finger print ini juga memudahkan bagi administratornya untuk merekap absensi para pegawai. Dalam penelitian ini studi kasus pelanggaran yang diambil peneliti yaitu di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak pada bulan Februari 2011. Jenis pelanggaran yang dilakukan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, seperti perilaku pegawai yang tidak sesuai dengan kode etik pegawai yang menunda pekerjaan dan meninggalkan kantor disaat jam kerja untuk mengurusi kepentingan pribadi dan terkadang pegawai tidak ijin terlebih dahulu kepada atasan. Sehingga bila pegawai lain atau
atasan membutuhkan pegawai tersebut, akan sulit mencarinya dan
pekerjaan kantor menjadi tertunda. Hal ini terbukti ketika peneliti hendak melakukan praktek kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, pegawai yang mengurusi siswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau mahasiswa magang sering tidak ada di tempat karena sedang keluar mengurusi urusan pribadi, sehingga surat tugas penempatan kerja pun belum dibuat padahal waktu pelaksanaan magang harus sudah dilakukan. Selain itu, di Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak masih banyak pegawai yang kurang disiplin dalam bekerja, seperti tidak mengikuti apel pagi yang
5
dilaksanakan
setiap
hari
kerja
di
depan
Kantor
Sekretariat
Daerah,
membolos/tidak masuk tanpa keterangan, istirahat dan pulang mendahului, datang ke kantor dan pulang tidak sesuai jam kerja, dan kembali dari istirahat mendekati jam pulang kerja. Padahal dalam Surat Keputusan Bupati Lebak Nomor 800/Kep.432/Ortala/2010 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak sudah jelas disebutkan, dan pegawai yang melakukan pelanggaran jam kerja menurut Kepala Sub Bagian Kepegawaian sudah mendapatkan sanksi berupa teguran secara lisan dari atasan dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak telah memberikan
surat peringatan
kepada pegawai yang melanggar peraturan setelah rekapitulasi absensi selama satu tahun. Akan tetapi, pegawai yang melakukan pelanggaran masih saja banyak. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan disiplin pegawainya Pemerintah Kabupaten Lebak menerapkan absensi sidik jari (finger print) yang mulai berlaku dari tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan sekarang. Selain itu, penerapan absensi sidik jari (finger print) ini dilakukan agar memudahkan atasan untuk melihat tingkat kedisiplinan dari masing-masing pegawai. Karena selama ini pada absensi manual, atasan atau pegawai lain yang melihat absensi tidak bisa melihat tingkat kedisiplinan pegawai, masalahnya pada absensi manual tidak ada keterangan kapan pegawai tersebut datang dan pulang, pegawai bisa merapel di hari lain atau menitip absen pada pegawai lain. Sehingga menyulitkan atasan untuk memberikan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6
Berikut ini jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran jam kerja dari masing-masing bagian yang berada di Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak setelah diterapkannya absensi sidik jari (finger print) pada bulan Desember 2010 : Tabel 1.1 Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak KETERANGAN NO
SKPD
∑ HARI KERJA
TK
L
E
1
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
21
2
2
10
2
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
21
3
3
10
3
Bagian Hukum dan Perundang-undangan
21
2
8
10
4
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
21
1
3
8
21
1
6
10
5
Bagagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
6
Bagagian Administrasi Pembangunan
21
5
4
13
7
Bagagian Umum dan Protokol
21
3
3
10
8
Bagaian Keuangan
21
1
6
11
9
Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah
21
3
2
11
10
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
21
5
8
13
11
Bagian Humas dan Komunikasi
21
5
4
13
31
49
119
Jumlah
(Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Lebak, Tahun 2010)
Keterangan rekapitulasi kehadiran pegawai : TK : Tanpa keterangan L : Telat E : Mendahului
7
Dari Tabel 1.1 dapat terlihat jelas bahwa dengan finger print ternyata masing-masing bagian banyak yang melakukan pelanggaran, tidak seperti sebelum menggunakan finger print dari masing-masing bagian sulit diketahui jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran jam kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Masih banyaknya pegawai yang melakukan pelanggaran jam kerja terutama datang terlambat hal ini dikarenakan menurut Kepala Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah menjadi kebiasaan pegawai dan belum adanya sanksi tegas hanya berupa teguran secara lisan. Sedangkan untuk pegawai yang melakukan pelanggaran lain diberi sanksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan pelaksanaan absensi melalui mesin sidik jari (Finger Print) baru dilakukan untuk Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak, Staf Ahli Bupati Lebak, Sekretaris DPRD Kabupaten Lebak, BAPPEDA Kabupaten Lebak, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak, KPPT Kabupaten Lebak, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lebak, Kantor Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lebak, dan bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Akan tetapi, akhir tahun 2011 semua Instansi Pemerintahan di Kabupaten Lebak sudah menggunakan absensi melalui mesin sidik jari (Finger Print) dan hasilnya di output ke komputer. Masalahnya yang terjadi di lapangan yaitu ketidak mampuan pegawai dalam menguasai komputer, hal ini terbukti ketika peneliti magang di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak ada beberapa pegawai yang belum
8
sepenuhnya menguasai komputer dalam melakukan pekerjaannya dan masih sering mengandalkan atau meminta bantuan kepada pegawai yang lain. Hal ini akan merepotkan pegawai lain, apalagi bila pegawai yang diminta bantuannya sedang sibuk atau sedang mengerjakan pekerjaannya. Dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengetahui disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan adanya penerapan absensi finger print khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak yang menjadi locus penelitian. Dan peneliti memberikan judul pada penelitian ini “Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak”.
1.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang dapat diidentifikasikan yaitu : 1. Masih ada pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak yang belum menguasai komputer yang berkenaan dengan sistem fingerprint; 2. Adanya sikap kurang disiplin yang dilakukan oleh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak seperti meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa sepengetahuan atasan, tidak mengikuti apel pagi, istirahat atau pulang mendahului, datang dan pulang tidak sesuai jam kerja, dan kembali dari istirahat tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan,terkadang kembali mendekati waktu pulang;
9
1.3. Batasan dan Rumusan Masalah Berdasarakan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya, maka peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini mengenai “Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak”. Dan mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Adakah hubungan yang signifikan antara efektivitas penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak? 2. Seberapa besar pengaruh efektivitas penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak?
1.4. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yakni : 1. Untuk mengetahui adakah hubungan positif dan signifikan antara penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
10
1.5. Manfaat Penelitian Dari judul penelitian Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut ini manfaat yang diharapakan penulis :
1.5.1. Manfaat yang bersifat teoritis 1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan organisasi Pemerintahan; 2. Memberi kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini; 3. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi Negara khususnya; 4. Sebagai bahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya.
1.5.2. Manfaat yang bersifat praktis 1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, sehingga Sekretariat Daerah dapat meningkatkan kinerja pegawai.
11
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai disiplin dan kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
1.6. Sistematika Penelitian BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Latar belakang masalah menerangkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk deduktif, dari lingkup yang paling umum sehingga menukik kemasalah yang paling spesifik dan menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul penelitian tersebut.
1.2. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah dalam hal ini mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dengan judul penelitian atau dengan masalah. Untuk mengidentifikasi masalah peneliti biasanya melakukan observasi terlebih dahulu.
1.3. Batasan dan Rumusan Masalah Batasan dan rumusan masalah dari hasil identifikasi tersebut ditetapkan masalah yang paling berkaitan dengan judul penelitian dan berbentuk dalam kalimat pertanyaan.
12
1.4. Tujuan Penelitian Maksud tujuan penelitian dalam hal ini mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakan penelitian.
1.5. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang teoritis dan praktis dari penelitian yang akan diteliti.
1.6. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang menjelaskan isi dari bab per bab yang ada dalam penelitian.
BAB II DESKRIPSI TEORI Terdapat deskripsi teori, kerangka berfikir, dan hipotesis. Deskripsi teori mengkaji tentang berbagai teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel berfikir. Kerangka berfikir menceritakan alur pikiran peneliti dalam penelitian, sedangkan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.
13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Metode Penelitian Metode penelitian menjelaskan tentang penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian.
3.2. Instrumen Penelitian Instrumen Penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpulan data yang digunakan, proses pengumpulan data, dan teknik penentuan kualitas instrumen (validitas, reliabilitas dan normalitasnya).
3.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Dalam sub ini menjelaskan untuk memilih atau menarik sampel, peneliti bisa melakukan beberapa cara. Secara umum ada dua metode untuk menarik sampel dari populasi, yaitu probability dan non-probability sampel.
3.4. Teknik Pengumpulan Data Sub ini menjelaskan bagaimana peneliti mengumpulan data. Teknik pengumpulannya bisa melalui observasi, interview (wawancara), dan kuesioner.
3.5. Teknik Pengolahan Data Pengolahan data merupakan awal dari proses analisis data. Proses pengolahan data merupakan tahapan dimana data dipersiapkan, diklasifikasikan,
14
dan diformat menurut aturan tertentu untuk keperluan proses berikutnya yaitu analisis data.
3.6. Teknik Analisis Data Teknik analisa data menjelaskan tentang pengkelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian Sub ini menjelaskan dimana lokasi penelitian dilakukan dan alasan memilih lokasi penelitian, terkait tempat dan jadwal penelitian tersebut dilaksanakan.
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1. Deskripsi Objek Penelitian Deskripsi obyek penelitian meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari tempat yang ditentukan dalam penelitian, dan yang berhubungan dengan objek penelitian.
4.2. Deskripsi Data Deskripsi data yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah diperoleh dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif.
15
4.3. Pengujian Hipotesis Pengujian terhadap hipotesis dengan menggunakan teknik analisis statistic yang sudah ditentukan. Hasil akhir dari analisis statistik itu adalah teruji tidaknya hipotesis nol penelitian.
4.4. Interprestasi Hasil Penelitian Melakukan penafsiran terhadap hasil akhir pengujian hipotesis yang dikaitkan dengan rumusan masalah.
4.5. Pembahasan Sub pembahasan menjelaskan lebih lanjut terhadap persoalan dan pada akhir pembahasan peneliti dapat mengemukakan berbagai keterbatasan yang mungkin terdapat dalam pelaksanaan penelitian terutama sekali untuk penelitian eksperimen dan keterbatasan ini dapat dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang menjadi obyek penelitian.
BAB V PENUTUP 5.1. Simpulan Simpulan yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. 5.2. Saran Saran yaitu berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis.
16
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN
2.1. Deskripsi Teori Sugiyono (2010:55) berpendapat teori adalah seperangkat konsep asumsi generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi. Deskripsi teori ini merupakan acuan dasar dalam menunjang sebuah penelitian, sebagaimana yang peneliti lakukan. Pada bagian deskripsi teori ini dimaksudkan untuk menjawab atas pernyataan dari rumusan masalah sebelumnya dan untuk mengetahui teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mengklasifikasikan teori kedalam beberapa teori, yaitu teori efektivitas, deskripsi tentang mesin absensi sidik jari (Finger Print), dan teori disiplin pegawai. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :
2.2. Teori Efektivitas Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output. Menurut Miler (Tangkilisan, 2005:138), menjelaskan bahwa arti efektivitas dan efisiensi adalah sebagai berikut :
17
Efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Efektivitas harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan. Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan oprasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely) (Mahsun, 2006:182). Menurut Siagian (2001 : 24) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich konsep efektivitas terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan Tujuan dan pendekatan sistem (1997:27-29). Dua pendekatan tersebut antara lain : Pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber (input) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber ini dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (output).
Gibson menyimpulkan kriteria efektivitas suatu organisasi dalam lima indikator,yaitu: 1. Produksi (Production) Menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan, ukuran ini berhubungan secara langsung dengan output yang di konsumsi oleh pelanggan organisasi.
18
2. Efisiensi (Eficiency) Sebagai angka perbandingan antara output dan input, perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan output dengan waktu merupakan bentuk umum dari ukuran ini. 3. Kepuasan dan Semangat Kerja Menunjukan sampai seberapa jauh organisasi memenuhi kebutuhan para pegawai / masyarakat. 4. Kemampuan Menyesuaikan Diri Sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan intern dan eksteren. Kriteria ini berhubungan dengan kemampuan manajemen untuk menduga adanya perubahan dalam lingkungan maupun dalam organisasi itu sendiri. 5. Perkembangan Usaha pengembangan yang biasa adalah program pelatihan atau sosialisasi bagi tenaga manajemen / masyarakat dan non manajemen. Tetapi sekarang ini pengembangan organisasi telah bertambah banyak macamnya dan meliputi sejumlah pendekatan psikologi dan sosiologi. Agris (Tangkilisan, 2005:68) berpendapat bahwa efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia. Menurut Steer efektivitas pada dasarnya cara yang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu : 1. Paham mengenai optimasi tujuan : efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai; 2. Prespektif sistimatika : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi; 3. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi bagaimana tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menghalangi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Sharma (Tangkilisan, 2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain: 1. Produktivitas organisasi atau output;
19
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi; 3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi. Adapun kriteria atau indikator dari pada efektivitas (Tangkilisan, 2005:141) yakni diantaranya sebagai berikut : 1. Pencapaian Target Maksud dari pencapaian target disini diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi dapat terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Kemampuan Adaptasi (Fleksibelitas) Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari dalam organisasi dan luar organisasi. 3. Kepuasan Kerja Suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang menjadi fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian imbalan atau sistem insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan melebihi beban kerja yang ada. 4. Tanggung Jawab Organisasi dapat melaksanakan mandate yang telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sebelumnya, dan bias menghadapi serta menyelesaikan masalah yang terjadi dengan pekerjaannya.
Dari pemaparan mengenai efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat seberapa jauh keseimbangan suatu sistem sosial terhadap pencapaian tujuan dan pemanfaatan tenaga manusia.
2.3. Mesin Absensi Sidik Jari (Finger Print) Absensi adalah suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh pegawai untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir dalam bekerja disuatu instansi. Absensi ini berkaitan dengan penerapan disiplin yang ditentukan oleh masing-
20
masing perusahaan atau institusi. Menurut Heriawanto (Faisal, 2006:26), pelaksanaan pengisian daftar hadir atau absensi secara manual (hanya berupa buku daftar hadir), akan menjadikan penghambat bagi organisasi untuk memantau kedisiplinan pegawai dalam hal ketepatan waktu kedatangan dan jam pulang pegawai setiap hari. Hal tersebut di khawatirkan akan membuat komitmen pegawai terhadap pekerjaan dan organisasi menjadi berkurang. Berkurangnya komitmen pegawai dalam bekerja akan berdampak pada motivasi dan kinerja pegawai yang semakin menurun. Menurut Cahyana (Faisal, 2006:26), menyatakan bahwa pencatatan absensi pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM atau Human Resources Management). Informasi yang mendalam dan terperinci mengenai kehadiran seorang pegawai dapat menentukan prestasi kerja seseorang, gaji/upah, produktivitas, dan kemajuan instansi/lembaga secara umum. Pada alat pencatatan absensi pegawai yang konvensional memerlukan banyak intervensi pegawai bagian administrasi SDM maupun kejujuran pegawai yang sedang dicatat kehadirannya. Hal ini sering memberikan peluang adanya manipulasi data kehadiran apabila pengawasan yang kontinyu pada proses ini tidak dilakukan semestinya. Penerapan teknologi dalam satu Instansi Pemerintahan selalu mengacu pada sistem lama/tradisional atau dapat disebut sebagai sistem manual, dimana pada akhirnya sistem manual tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan dari suatu organisasi. Salah satu penerapan teknologi guna mencapai tujuan meningkatkan efektifitas kerja adalah dengan meningkatkan kedisiplinan kerja
21
yaitu dengan menggunakan mesin absensi sidik jari (finger print). Mesin absensi sidik jari adalah mesin absensi yang menggunakan sidik jari, dimana sidik jari tiap-tiap orang tidak ada yang sama, oleh karena itu dengan mesin tersebut otomatis tidak akan dapat dimanipulasi. Proses yang yang dilakukan sehingga menghasilkan suatu laporan dapat dibuat dengan cepat dan tepat. Mesin absensi sidik jari (Finger Print) merupakan Sistem Informasi Manajemen yang mengandung elemen-elemen fisik seperti yang diungkapkan oleh Davis mengenai Sistem Informasi Manajemen (Widyahartono, 1992:3) adalah sebagai berikut : 1. Perangkat Keras Komputer, terdiri atas komputer (pusat pengolahan, unit masukkan/keluaran, unit penyimpanan, file, dan peralatan penyimpanan data. 2. Data Base (data yang tersimpan dalam media penyimpanan computer) 3. Prosedur, komponen fisik karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik, seperti buku panduan dan instruksi. 4. Personalian pengoprasian, seperti operator komputer, analisis sistem pembuatan program, personalia penyimpanan data dan pimpinan system informasi. Teknologi yang digunakan pada mesin sidik jari adalah teknologi biometrik, ada beberapa teknologi biometrik yang digunakan yaitu sidik jari, tangan, bentuk wajah, suara, dan retina. Namun yang paling banyak digunakan adalah teknologi sidik jari, hal ini dikarenakan teknologi sidik jari jauh lebih murah dan akurat dibanding teknologi lainnya. Berdasarkan survey Kevin Young dari PC Magazine pada tahun 2000, hampir 85% teknologi biometrik yang digunakan adalah sidik jari. Berikut ini cara menggunakan absensi sidik jari : 1. Registrasi Sidik Jari Pegawai Registrasi atau pendaftaran sidik jari merupakan proses yang menentukan dalam keberlangsungan proses absensi pegawai. Proses ini harus dilakukan
22
dengan benar khususnya penempatan jari saat pendaftaran pada mesin. Berikut ini cara penempatan sidik jari yang benar :
Cara Penempatan Sidik Jari (www.absensisidikjari.com, 2011) Gambar 2.1 Letakkan jari tepat pada tengah sensor dengan sedikit ditekan agar seluruh sidik jari dapat terbaca. Untuk registrasi jari disarankan meregistrasi lebih dari 1 jari. Atau memberikan jari backup. Hal ini perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah ketika jari utama tidak bisa digunakan untuk scan absensi. Dalam Registrasi pegawai tidak perlu harus berurutan, yang terpenting setiap No. ID pegawai sesuai dengan nama pegawai yang nantinya akan digunakan pada Software Absensi. 2. Download Data dan Sidik Jari Pegawai Untuk membackup data sidik jari dan memberikan nama pegawai agar muncul pada mesin selanjutnya silahkan mendownload sidik jari dan data pegawai dari mesin absen ke software. Sebelum mendownload tentu saja kondisi mesin dengan software absensi Finger Print harus terkoneksi. Kemudian dilanjutkan mengubah data pegawai dengan mememberikan nama karyawan sesuai dengan No. ID pegawai saat registrasi. 3. Upload Data Pegawai Untuk mensinkronisasi data, setelah menginputkan nama pegawai pada software silahkan mengupload data pegawai. Dengan sistem ini bisa memastikan kebenaran sidik jari yang digunakan pegawai sesuai dengan pegawai yang bersangkutan. 4. Mengatur Jam Kerja Instansi bisa mengatur Jam Kerja dan Jadwal pegawai yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan laporan. Pengaturan Jam kerja ini disesuaikan dengan Jam kerja secara umum yang digunakan di Instansi. Beberapa Instansi menggunakan sistem jam kerja reguler/normal dan multishift. Namun juga ada kemungkinan dengan jam kerja yang tidak bisa ditentukan.
23
5. Download Data Presensi Ketika membutuhkan laporan absensi, hal yang paling penting pertama adalah mendownload data presensi pada mesin ke software. Karena tidak bisa melihat data absensi dari mesin tanpa didownload dari mesin. Untuk mendownload data absensi dari mesin bisa menggunakan keneksi kabel LAN, USB atau Flasdisk sesuai dengan fiturnya. 6. Kalkulasi Laporan Setelah semua proses dilakukan, proses terakhir membuat Laporan Absensi. Dalam hal ini cukup mengatur instansi/bagian, nama pegawai dan rentang waktu yang akan dibuat laporan. Untuk membuat laporan software absensi pada umumnya sudah dilengkapi dengan pengaturan rentang waktu laporan, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan jangka waktu laporan, bisa diatur harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan. (Sumber: http://absensisidikjari.com/7langkah-praktis-mudah-menggunakan-absensi, 2012)
Installation Diagram:
Proses input data dari mesin absensi finger print ke komputer (Sumber : www.absensisidikjari.co.id,2011)
Gambar 2.2
24
2.3.1. Keunggulan Mesin Absensi Sidik Jari (Fingerprint) Menggunakan mesin absensi sidik jari untuk absensi suatu pilihan yang tepat dibanding yang lain. Berikut ini perbandingannya : Tabel 2.1 Perbandingan Kelemahan dan Keunggulan Beberapa Sistem Pencatatan Absensi Kartu absensi dan Magnetic tape No Faktor Finger print scanner mesin pencetak reader / bar code Kelemahan dan software absensi waktu reader 1. Ketidakjujuran Seringkali terjadi. Dapat terjadi.Kartu Tidak mungkin terjadi. karyawan via Kartu absensi Magnetic dapat Sidik jari tidak dapat “buddy digunakan bersama- digunakan digunakan oleh rekan punching”(teman sama. bersama-sama sekerja yang lain sekerja yang mencatat kehadiran) 2. Manipulasi atau Mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi, hilangnya kartu Kartu absensi dapat Kartu magnetic karena tidak mengunakan absensi dipertukarkan antar dapat dpertukarkan kartu. Sidik jari seseorang rekan sekerja / hilang antar rekan sekerja selalu unik (tidak ada yang sama). Dapat menggunakan lebih dari 1 jari sebagai Identifikasi. 3.
Kesalahan / ketidak akuratan pencatatan waktu kerja karyawan
Kurang akurat. Pencetak waktu dapat diset atau reset manual, sehingga pencatatan menjadi tidak akurat
Akurat. Pencatatan Waktu menggunakan komputer, sangat akurat
Akurat. Pencatatan waktu menggunakan komputer, sangat akurat
4.
Otomatisasi sistem pelaporan dan integrasi dengan sistem informasi kepegawaian
Secara manual. Harus dilakukan secara manual, kemungkinan kesalahan penyalinan data dari kartu absemsi cukup besar
Dapat secara otomatis. Mungkin dapat diintegrasikan dengan sistem terkomputerisasi
Otomatis dan integrasi ke sistem kepegawaian. Selalu dapat dilakukan otomatisasi pelaporan, menggunakan sistem yang terintegrasi.
Sumber : http: //www.informatika.lipi.go.id/jurnal/implementasi-teknologi biometricuntuk sistem-absensi-perkantoran/ November 2005
25
Dan berikut ini beberapa faktor mengapa memilih mesin absensi menggunakan mesin absensi sidik jari sebagai pilihan yang tepat dengan berbagai keunggulannya, yaitu : 1. sidik jari tiap individu adalah unik, belum pernah ditemukan ada persamaannya; 2. tidak ada titip dan rapel absen; 3. objektif (jam masuk dan pulang tercatat); 4. kenyamanan; Dimulai dari registrasi yang simpel, pegawai tidak perlu repot membawa kartu pegawai maupun kertas atau kartu. Setiap pegawai tidak akan lupa membawa alat absensinya atau jari yang telah di registrasi. Dalam berabsensi kita tidak pelu menekan password atau pin yang merepotkan. Yang dilakukan hanya menaruh jari pegawai tepat diatas sensor sidik jari. Atau tinggal “Place Finger!” 5. keamanan; Dengan menggunakan mesin absensi sidik jari tingkat keamanan sangat tinggi dikarenakan setiap sidik jari setiap pengguna berbeda-beda atau unik. Jadi pengguna tidak bisa saling menitipkan absensi seperti yang dilakukan ketika kita menggunakan absensi tanda tangan, amano atau menggunakan kartu. 6. menghindari penyalah gunaan daftar hadir; 7. mengurangi pekerjaan administratif secara manual; 8. pegawai lebih tepat waktu; 9. mendukung peningkatan produktivitas; 10. mendukung pembinaan kepegawaian; 11. Efektivitas Waktu Lihatlah perubahan pertama ketika instansi menggunakan mesin absensi sidik jari. pegawai atau pengguna akan datang lebih tepat waktu beda dengan hari sebelum menggunakan absensi sidik jari. Dalam penggunaan absensi lebih cepat dari pada amano, barcode apalagi tanda tangan manual. Absensi sidik jari pada umumnya mempunyai kecepatan pambacaan kurang dari 0,5 detik. Absensi sidik jari mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Dalam pendataan dapat terpusat dalam satu database. Dengan mesin absensi sidik jari data dapat terpusat walau diluar kota tanpa menunggu terlalu lama karena dalam pembuatan laporan kita tidak perlu repot merekap manual satu persatu. Semuanya bisa di bilang “Just Click!”. Dengan faktor ini kita bisa meningkatkan produktifitas berdasarkan kedisiplinan. 12. Efisiensi Biaya Absensi Sidik Jari lebih efisien jika dibandingkan dengan identifikasi dengan suara maupun retina mata. atau dengan amano yang setiap bulanya harus mengeluarkan biaya membeli kertas, tinta maupun maintenance
26
yang repot. Dengan mesin absensi sidik jari juga dapat mengurangi kecurangan jam kerja yang bisa saja membuat bangkrut instansi. (www.absensisidikjari.co.id,2011)
2.3.2. Tujuan Penggunaan FingerPrint Tujuan dari penggunaan fingerprint sebagai mesin absensi, yaitu : 1. Meningkatkan produktifitas pegawai terhadap organisasi yang berawal dari kedisiplinan atas kehadiran pegawai di tempat kerja. 2. Memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam proses absensi pada kapegawaian dan dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam pembuatan laporan absensi bagi unit kerja, khususnya bagian kepegawaian. 3. Meningkatkan sistem paperless pada organisasi yang dimulai dengan sistem absensi sidik jari yang dapat mengurangi biaya dalam materi maupun operasional. 4. Memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada pimpinan dan bagian kepegawaian yang berhubungan dengan kedisiplinan pegawai berupa absensi kehadiran kerja yang merupakan salah satu dari syarat kerja serta memberikan informasi loyalitas pegawai yang dapat dijadikan dasar dalam penilaian kinerja pegawai (www.absensisidikjari.com,2011). Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, maka upaya pengendalian dan pengawasan disiplin kerja pegawai perlu dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten. Salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai alat pengawasan dan pengendalian adalah melihat tingkat kehadiran pegawai yang secara periodik dievaluasi. Sistem pelaporan absensi manual yang selama ini dilakukan cenderung manipulasi dan tidak menyampaikan laporan kehadiran pegawai dengan apa adanya.
2.4. Teori Disiplin Pegawai Potensi sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan suatu modal dasar pembangunan nasional. Namun, selama ini masih dirasakan masih bahwa potensi sumber daya manusia tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
27
Keadaan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap sikap mental tenaga kerja di lingkungan kerjanya yang berakibat rendahnya hasil kerjanya. Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat pendapatan dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, usaha kearah peningkatan motivasi dan disiplin kerja bagi pegawai sangat diperlukan agar dapat meningkatkan produktivitas kerjanya (Muchidarsyah, 2003:133). Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang dirasakan menjadi tanggung jawab. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (2005), Disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib). Menurut Muchidarsyah, (2003:133) disiplin adalah sikap kejiwaan dari seseorang atau sekelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala aturan/keputusan yang telah ditetapkan. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan instansi dan normanorma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2002:193). Disiplin adalah kondisi untuk melakukan koreksi atau hukum pegawai yang melanggar ketentuan atau prosedur yang telah ditetapakan organisasi. Disiplin merupakan bentuk pengendalian agar pelaksanaan pekerjaan pegawai selalu berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sedarmayanti, 2010:381). Menurut Davis (Mangkunegara, 2001:129), disiplin kerja dapat diartikan sebagai
pelaksanaan
manajemen
untuk
memperteguh
pedoman-pedoman
organisasi. Ada 2 bentuk disiplin kerja (2001:129), yaitu : 1. Disiplin prevektif adalah suatu upaya untuk mengerakan pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang
28
telahditentukan. Tujuan dasarnya adalah untuk menggerakkan pegawai berdisiplin diri. 2. Disiplin korektif adalah suatu upaya menggerkaan pegawai dalam menyatukan sutu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada instansi tersebut. Pada disiplin korektif pegawai yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk memperbaiki pegawai pelanggar, memelihara peraturan yang berlaku, dan memberikan pelajaran kepada pelanggar.
2.4.1. Indikator-Indikator Kedisiplian Menurut Hasibuan (2002:197) pada dasarnya bayak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplian pegawai suatu organisasi, di antaranya : 1. Tujuan dan kemampuan Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan pegawai. Hal ini berarti bahwa tujuan (pekerjaan) yang dibebankan kepada pegawai harus sesuai dengan kemampuan pegawai bersangkutan, agar pegawai bekerja sungguhsungguh dan displin dalam mengerjakannnya. 2. Teladan pimpinan Teladan pimpinan sangat berperan penting dalam menentukan kedisiplinan pegawai karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahanya. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik.
3. Balas Jasa Balas jasa sangat berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan pegawai. Artinya semakin besar balas jasa semaikin baik kedisiplinan pegawai. Sebaliknya apabila balas jasa kecil kedisiplinan pegawai menjadi rendah. Pegawai sulit untuk berdisiplin baik selama kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi. 4. Keadilan Keadilan yang dijadikan dasar kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa (pengakuan) atau hukuman akan merangsang terciptanya kedisiplinan pegawai yang baik. Pemimpin yang cakap dalam memimpin selalu berusaha bersikap adil terhadap semua bawahannya. Jadi, keadialan harus diterapkan dengan baik pada setiap instansi supaya kedisiplinan pegawai organisasi baik pula.
29
5. Pengawasan Melekat (Waskat) Pengawasan melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan pegawai. Dengan waksat berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja, dan prestasi bawahannya. Hal ini berarti atasan harus slalu ada/hadir di tempat kerja agar dapat mengawasi dan memberikan petunjuk, jika da bawahannya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 6. Sanksi Hukuman Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan instansi, sikap, dan perilaku indisipliner pegawai akan berkurang. Berat/ringatnya sanksi hukuman yang akan diterapakn ikut mempengaruhi baik-buruknya kedisiplinan pegawai. Sanksi harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas kepada semua pegawai. Sanksi hukuman seharusnya tidak terlaalu ringan atau terlalu berat supaya hukuman hendaknya cukup wajar untuk setiap tingkatan yang indispliner, bersifat mendidik, dan menjadi alat motivasi untuk memelihara kedispilinan dalam instansi. 7. Ketegasan Ketegasan pimpinan menegur dan menghukum setiap pegawai yang indisipliner akan mewujudkan kedisiplinan yang baik pada instansi tersebut. 8. Hubungan kemanusiaan Pimpinan harus berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal diantara semua pegawai. Terciptanya human relationship yang serasi akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan memotivasi kedisiplinan yang baik pada instansi. Jadi, kedisiplinan pegawai akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik.
2.4.2. Aturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipli (PNS) sebagai abdi negara dan masyarakat perlu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku akan hal ini. Dalam hal Disiplin PNS, Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia mempunyai Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
30
Sipil. Selama ini seluruh kewajiban dan larangan bagi PNS mengacu pada koridor-koridor pada Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tersebut. Pada tahun 2010, peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 ini diberlakukan pada bulan Juni 2010 hingga saat ini, sehingga segala hal yang berhubungan dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengacunya pada peraturan tersebut. Jadi, bentuk disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil adalah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yang berisi 17 kewajiban dan 15 larangan, sebagai penyempurnaan atas 26 kewajiban dan 18 larangan sebagaimana Pegawai Negeri Sipil pahami dulu dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya (PP No. 30 Tahun 1980). Pegawai Negeri Sipil dikatakan disiplin apabila melaksanakan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai pasal (3), berikut ini kewajiban Pegawai Negeri Sipil : 1. Mengucapkan sumpah/janji PNS; 2. mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; 4. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,dan martabat PNS; 7. Mengutamakan
kepentingan
seseorang, dan/atau golongan;
negara
dari pada kepentingan sendiri,
31
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; 9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara; 10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil; 11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dan sebaikbaiknya; 14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; 15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. Memberikan
kesempatan
kepada
bawahan
untuk mengembangkan
karier; dan; 17. Menaati
peraturan
kedinasan
yang
ditetapkan
oleh pejabat yang
berwenang.
Perihal tidak masuk kerja, dipertegas dengan definisi tidak masuk kerja baik terus menerus maupun tidak menerus, dengan rincian sanksi sebagai berikut pada Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 :
32
Tabel 2.2. Pelanggaran-Pelanggaran Sanksi Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lama Tidak Masuk Sanksi Menurut PP No. Kategori Hukuman Kerja Tanpa Alasan No.53 Tahun 2010 Yang Sah 1. Hukuman Disiplin Ringan 5 hari Teguran lisan 6 – 10 hari Teguran tertulis Pernyataan tidak puas 11 – 15 hari secara tertulis Penundaan Kenaikan 2. Hukuman Disiplin Sedang 16 – 20 hari Gaji Berkala Penundaan Kenaikan 21 – 25 hari Pangkat Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah paling lama 1 tahun Penurunan pangkat 3. Hukuman Disiplin Berat 31 – 35 hari paling lama 3 tahun Pemindahan (mutasi) dalam rangka 36 – 40 hari penurunan jabatan (eselon) setingkat lebih rendah Pembebasan dari 41 – 45 hari jabatan Pemberhentian > 46 hari dengan hormat atau tidak dengan hormat (Sumber : PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) Catatan: 1. Penghitungan hari kerja selama hitungan masa tidak masuk kerja adalah secara kumulatif dan berkelanjutan (Januari s/d Desember dalam satu tahun) dengan penghitungan dikonversi 1 hari kerja = 7,5 jam; 2. PNS mempunyai hak untuk tidak masuk kerja paling lama 4 hari dalam 1 tahun; 3. Yang dimaksud tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah adalah alasan ketidak hadirannya tidak dapat diterima oleh akal sehat.
33
2.5. Kerangka Berfikir Fokus penelitian ini adalah Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Untuk kepentingan penelitian ini, disiplin pegawai dipandang sebagai hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, penulis ingin menekankan bahwa disiplin yang ada pada setiap orang/pegawai pada hakikatnya akan berbeda-beda tergantung sifat orang/pegawai tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan disipin pegawai perlu adanya sanksi atau peraturan yang tegas. Dalam hal ini, penulis berbicara tentang penerapan absensi finger print, bahwa absensi
finger print digunakan untuk
meningkatkan disiplin pegawai. Berikut adalah kerangka pemikiran dari Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupeten Lebak :
34
Skema Kerangka Berfikir Permasalahan Kedisiplinan Pegawai di dan Sekretariat Daerah Kab. Lebakdi Permasalahan Absensi Finger Print Kedisiplinan Pegawai Sekretariat Daerah Kab. Lebak
1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5.
Tidak mengikuti apel pagi; Tidak mengikuti apelketerangan; pagi; Membolos / tanpa Membolos / tanpa keterangan; Meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa sepengetahuan atasan; Meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa sepengetahuan atasan; Datang ke kantor dan pulang tidak sesuai jam kerja; Datang ke kantor dan pulang tidak sesuai jam kerja; Kembali dari istirahat tidak sesuai dengan waktu yang telah 5. Kembali dari istirahat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, ditentukan, bahkan pegawai kembali mendekati waktu pulang. bahkan pegawai kembali mendekati waktu pulang.\ (Sumber, Peneliti, 2010-2011) (Sumber, Peneliti, 2010-2011)
Variabel Y Variabel X Efektivitas Absensi Sidik Jari (FingerPrint)
Disiplin Pegawai Indikatornya, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.
Tujuan dan kemampuan Teladan pimpinan Balas Jasa Keadilan Pengawasan Melekat (Waskat) 6. Sanksi hukuman 7. Ketegasan 8. Hubungan kemanusiaan (Hasibuan, 2002:197) 9. Menaati Ketentuan Jam Kerja 10. Mengutamakan kepentingan negara (PP No.53 Tahun 2010)
Indikatornya, antara lain: 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
Pencapaian Target Kemampuan Adaptasi Kepuasan Kerja Tanggung Jawab (Tangkilisan, 2005:141) Perangkat Keras Komputer (Hardware) Database Prosedur Personalia Pengoprasian (Davis,1992:3)
Gambar. 2.2
35
2.6. Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang akan diteliti dan akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis merupakan dasil dari tefleksi peneliti berdasarkan landasan teori yang digunakan sebagai argumentasi berdasarkan rumusan masalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan hipotesis hubungan (asosiatif), yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variable atau lebih. Dimana penulis memiliki hipotesis bahwa : Ha
: Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara efektivitas penerapan absensi finger printer terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Selanjutnya hipotesis tersebut diuji secara statistik sehingga bentuknya
menjadi : Ha : ≠ 0
Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara efektivitas penerapan absensi finger printer terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
Ho : = 0
Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara efektivitas penerapan absensi finger printer terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang digunakan untuk mengetahui metode ilmiah . Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu pendekatan yang menjelaskan nilai suatu variabel dengan mengolah data-data yang ada kedalam suatu angka. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2010:11-12). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai efektivitas penerapan absensi finger print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
3.2. Instrumen Penelitian Instrumen digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Adapun variabel yang digunakan adalah variabel X efektivitas absensi finger print dan variabel Y disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peneliti mencoba manggambarkan variable tersebut dengan beberapa indikator yang mempengaruhinya:
37
Tabel 3.1 Indikator Variabel Variabel Efektivitas
Indikator
Sub Indikator -
1.
Pencapaian Target
-
2.
Kemampuan Beradaptasi
(Tangkilisan, 2005:141)
3.
Kepuasan Kerja
4.
Tanggung Jawab
1. Perangkat Keras (Hadware) 2. Database (Davis,1992:3)
-
3. Prosedur 4. Personalia Pengoprasian
-
-
-
Pelaksanaan Tujuan Pencapaian Tujuan Penyesuaian Diri Internal Organisasi Penyesuaian Diri Eksternal Organisasi Motivasi Pekerjaan Kenyamanan Sistem Insentif Kemampuan Menyelesaiakan Mandat Kemampuan Menyelesaiakan Masalah Komputer Jaringan Menyimpan Data Prosedur Operator Komputer Teknisi Komputer
No.item 1,2 3
4,5 6,7
8, 9,10
11,12 13,14 15 16 17,18 19,20 21,22 23,24
Disiplin Pegawai 1. Tujuan dan kemampuan (Hasibuan, 2002:197)
2. Teladan pimpinan 3. Balas Jasa
-
-
Tujuan Organisasi Kemampuan Pegawai Pimpinan berdisiplin baik, jujur dan adil Kompensasi dalam bentuk
25 26 27,28
29
38
4. Keadilan
5. Pengawasan Melekat (Waskat)
-
6. Sanksi hukuman
-
7. Ketegasan
PP No. 53 Tahun 2010
-
-
8. Hubungan kemanusiaan
-
9. Menaati Ketentuan Jam Kerja 10. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
-
gaji dan insentif Tunjangan Perlakuan sama terhadap pegawai Mengawasi perilaku, moral, sikap, kerja, dan prestasi pegawai Berdaasarkan PP No. 53 Tahun 2010 Berani bertindak tegas memberikan hukuman kepada pegawai yang melanggar peraturan instansi Lingkungan dan suasana kerja yang harmonis Ketentuan Jam Kerja
30
31,32
33,34
35,36
37,38
39,40
41,42
- Mengutamakan kepentingan negara 43,44
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak dua variabel. Sedang skala pengukuran instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah diterapkan secara
39
spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2010:107). Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrument yang digunakan skala Likert mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang jawaban setiap item diberi skor, seperti berikut :
Tabel 3.2 Skor dalam Penelitian Skor Pernyataan Jawaban Positif
Negatif
Sangat Setuju
4
1
Setuju
3
2
Tidak Setuju
2
3
Sangat Tidak Setuju
1
4
(Sumber, Sugiyono 2010:108)
40
3.2.1. Sumber data Mengenai sumber data yang diperoleh dalam mendapatkan informasi yang dijadikan sebagai sumber dalam memperoleh data maka sumber data ini dibagi menjadi dua, yaitu : 1. data primer ialah data yang diperoleh langsung dari subyek atau obyek yang diteliti (sampel atau responden) 2. data sekunder adalah data yang bersumber dari informasi media yang dimiliki relevansi dengan masalah penelitian dan layak dijadikan referensi, dokumentasi internal dalam melakukan penelitian. dengan menggunakan teknik pengumpulan data tertentu. Data primer biasanya bersifat masih mentah karena belum diolah atau diinterpretasikan sifat dan kualifikasinya. a. Dokumentasi,
yaitu
teknik
pengumpulan
data
dengan
menggunakan dokumen-dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian, yaitu Sekretariat Daerah bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Lebak. b. Studi Kepustakaan, menurut Singarimbun (1989:70) adalah pemanfaatan bahan-bahan referensi sebagai rujukan teori dan asumsi
yang berkaitan serta menunjang penelitian. Studi
kepustakaan ini meliputi data-data yang didapat dari dokumendokumen yang sudah tersedia.
41
3.3. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:90). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unit pelaksana teknis lainnya di daerah Kabupaten Lebak,yaitu :
Tabel 3.3 Jumlah Seluruh Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak KETERANGAN No
SKPD PNS TKK TKS
1
Sekretaris Daerah
1
2
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
1
3
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan
1
4
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
1
5
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
1
6
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
1
7
Asisten Pemerintah
1
8
-
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
10
9
-
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
10
10
-
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
11
1
1
1
42
11
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1
12
-
Bagian Administrasi Pembangunan
14
-
Bagian Administrasi Perekonomian dan
13
2
16
5
2
Sumber Daya Alam 14
Asisten administrasi umum
1
15
-
Bagian Umum dan Protokol
31
16
-
Bagian Keuangan
14
2
17
-
Bagian Perelengkapan dan Aset Daerah
14
2
18
Asisten Humas dan Kesra
1
19
-
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
14
20
-
Bagian Humas dan Komunikasi
20
1
3
164
8
42
Jumlah Jumlah Total
4
25
1
214
(Sumber, Sekretariat Daerah bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Lebak, 2011)
Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah seluruh pegawai di 20 SKPD / bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak berjumlah 214 pegawai yang dapat dikelompokan berdasarkan pangkat / golongan, yaitu PNS = 164, TKK = 8, TKS = 42 (populasinya berstrata). Karena Penelitian ini mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka jumlah populasi yang diambil sebanyak 164 Pegawai Negeri Sipil. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun
teknik yang digunakan untuk
penentuan sampel
penelitian adalah menggunakan Nonprobability Sampling. Nonprobability
43
Sampling
adalah
teknik
pengambilan
sampel
yang
tidak
memberikan
peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2010 : 95). Dalam teknik Nonprobability Sampling terdapat beberapa teknik pengambilan sampel, teknik yang dipakai oleh peneliti yaitu Sampling Jenuh. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang kecil (Sugiyono, 2010 : 96). Dengan menggunakan Sampling Jenuh, maka populasi yang 164 diambil semua menjadi sampel.
3.4. Teknik Pengumpulan Data Data yang diperoleh mengenai Efektivitas Penerapan Absensi FingerPrint terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak mempunyai indikator-indikator yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun item-item yang dapat dijadikan sumber dalam memperoleh data, yaitu dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti, sebagai berikut : 1. Observasi, yaitu serangkain pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap subjek atau objek penelitian melalui mata, telinga, dan perasaan. Dengan melihat fakta-fakta fisik dari objek yang diteliti. Observasi pada penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. 2. Angket (Kuisioner), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagi daftar pertanyaan atau
44
pernyataan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. Kuesioner dalam penelitian ini akan diberikan pada pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. 3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan secara langsung dengan responden, tujuannya untuk mendalami data yang diperoleh melalui kuesioner dan mendapatkan data yang jawabannya memerlukan pendeskripsian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak struktur, yaitu wawancara yang bebas atau bersifat Insidental. Peneltiti tidak menggunakan pedoman wawancar yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap
untuk
pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. 4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). 5. Studi kepustakaan, yaitu studi atau teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan maupun jurnal-jurnal ilmiah (Sugiyono, 2010:156).
3.5.
Teknik Pengolahan Data Pengolahan data merupakan awal dari proses analisis data. Proses
pengolahan data merupakan tahapan dimana data dipersiapkan, diklasifikasikan,
45
dan diformat menurut aturan tertentu untuk keperluan proses berikutnya yaitu analisis data. Data yang telah terkumpul diolah dengan melalui beberapa proses sebagai berikut : 1. Coding, yaitu tahap mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tertentu. 2. Editing, yaitu tahap mengoreksi kesalahan yang ada pada data yang harus dilakukan secara berulang-ulang dan cermat. 3. Tabulating, yaitu tahap penyusunan data berdasarkan jenis-jenis data, serta perhitungan kualitas dan frekuensi data yang disajikan dalam bentuk tabeltabel. Setelah itu dilakukan Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen. Uji Validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrument benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Rumus uji validitas ini adalah :
Dimana : r
= Koefisien korelasi Product Moment
ΣX
= Jumlah skor dalam sebaran X
ΣY
= Jumlah skor dalam sebaran Y
ΣXY = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan ΣX2
= Jumlah skor yang dikuadratkan dalan sebaran X
46
ΣY2
= Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
n
= Jumlah sampel
Reliabilitas berasal dari kata dalam bahasa inggris ’rely’, yang berarti percaya, dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Dengan demikian reliabilitas dapat diartikan sebagai keterpercayaan (Purwanto, 2007:161). Pengujian reliabilitas
instrument
dilakukan
dengan
internal
konsistensi
dengan
menggunakan teknik Alpha Cronbach yaitu penghitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkolerasi di antara butir-butir pertanyaan dalam kuesioner, variabel di katakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0.30. Dengan dilakukan uji relibilitas maka akan menghasilkan suatau instrumen yang benarbenar tepat/akurat dan mantap. Apabila koefisien reliabilitas instumen yang dihasilkan lebih besar berarti instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang cukup baik. Rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut :
Dimana : n = Jumlah butir Si² = Variasi butir St² = Variasi total Pada penelitian ini untuk melihat normalitas data yaitu dengan membandingkan antara data hasil observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang data hasil penelitian variabel X dan variabel Y, maka dilakukan perhitungan mean, median,
47
dan modus serta normalitas guna menjaga ketepatan metode statistik yang digunakan, karena apabila data yang dihasilkan tidak normal maka statistik yang digunakan adalah statistic non parametric sedangkan apabila data yang dihasilkan adalah normal maka statistik yang digunakan adalah statistic parametri.
3.6. Teknik Analisis Data Teknik analisis adalah upaya peneliti untuk menyederhanakan dan menyajikan data dengan mengelompokkan dalam suatu bentuk yang berarti sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi oleh pembaca atau penguji. Dalam hal ini peneliti dalam menganalisa dan menggunakan metode analisis data kuantitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan menggunakan angka-angka pemecahan masalah dapat dihitung secara pasti dengan penghitungan matematis. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif, yaitu dugaan adanya hubungan antar variabel dalam populasi, melalui data hubungan variabel dalam sampel. Langkah-langkah pembuktiannya, sebagai berikut : 3.6.1. Koefisien Korelasi Koefisien korelasi menggambarkan apakah ada korelasi (hubungan) antara efektivitas absensi finger print dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Dalam penelitian ini koefisien korelasi yang digunakan adalah koefisien korelasi product moment, yaitu teknik korelasi digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hubungan dua variabel bila data kedua
48
variabel berbentuk interval atau ratio dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut sama (Sugiyono,2007:211) Rumus :
Dimana : r
= Koefisien korelasi Product Moment
ΣX
= Jumlah skor dalam sebaran X
ΣY
= Jumlah skor dalam sebaran Y
ΣXY = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan ΣX2
= Jumlah skor yang dikuadratkan dalan sebaran X
ΣY2
= Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
n
= Jumlah sampel
Jika r hitung > r tabel maka Ho ditolak, Ha diterima artinya hipotesis yang menyatkan bahwa ada hubungan antara efektivitas absensi finger print dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jika r hitung < r tabel maka Ho diterima, Ha titolak artinya hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara efektivitas absensi finger print dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
49
Tabel 3.4 Pedoman untuk memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199
Sangat Rendah
0,20 – 0,399
Rendah
0,40 – 0,599
Sedang
0,60 – 0,799
Kuat
0,80 – 1,000
Sangat Kuat
(Sugiyono, 2010: 214)
3.6.2. Uji Koefisien Determinan Uji koefisien determinan merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel x (efektivitas absensi Finger Print) dengan variabel y (disiplin Pegawai Negeri Sipil), dengan cara menggunakan koefisien yang ditentukan, sebagaimana rumus di bawah ini : Rumus : Cd = r2 x 100% (Sarwono, 2006 : 159) Dimana : Cd r2
= Koefisien determinan = Kuadrat Koefisien Pearson
3.6.3. Regresi Linear Sederhana Analisis dapat dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresinya. Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi
50
nilai variabel dependen bila nilai variabel independen di rubah-rubah. Secara umum persamaan regresi sederhana (dengan satu predoktor) dapat dirumuskan sebagai berikut : Rumus :
Y1 = a + b X
Dimana : 1 Y = Nilai yang diprediksikan a = Konstan atau bila mana harga X = 0 b = Koefisien regresi X = Nilai variabel independen
Untuk dapat menentukan persamaan regresi, maka harus dihitung terlebih dahulu harga a dan b. Cara menghitung harga a dan b, yaitu : Rumus : a = (ΣY)( ΣX2) – (ΣX)( ΣXY) π ΣX2 – (ΣX)2 b = ΣXY – (ΣX)( ΣY) π ΣX2 – (ΣX)2 Dimana : a =Konstanta b = Kofisien regresi Y = Disiplin PNS (Variabel Y) X = Efektivitas Absemsi Finger Print ( Variabel X) 3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian Penelitian ini akan dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Ada beberapa alasan yang diasumsikan peneliti untuk mengangkat persoalan tentang efektivitas penerapan fingerprint karena masih banyak pegawai yang tidak mengikuti apel pagi, membolos / tanpa keterangan, meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa sepengetahuan atasan, datang ke kantor dan pulang tidak sesuai jam
51
kerja, dan kembali dari istirahat tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, bahkan pegawai kembali mendekati waktu pulang. Penelitian ini akan dilakukan selama 8 (delapan) bulan yang dimulai pada bulan Oktober dengan tabel sebagai berikut : Tabel 3.5 Jadwal Penelitian No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
Kegiatan Pengajuan Judul Skripsi Observasi Awal Penyusunan Proposal Bimbingan dan Perbaikan Proposal Seminar Proposal Revisi Proposal Observasi Lapangan dan Penyebaran Kuisoner Penyusunan Bab IV-V Bimbingan dan Perbaikan
10.
Sidang Skripsi
11.
Revisi dan Laporan penyelesaian
Okt ‟11
Nov „11
Des „11
Waktu Pelaksanaan Feb Mar Jan „12 „12 „12
Apr „12
Mei „12
Juni „12
52
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1. Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Kabupaten Lebak terletak antara 6º18'-7º00' Lintang Selatan dan 105º25'106º30' Bujur Timur, dengan luas wilayah 304.472 Ha (3.044,72 Km²) yang terdiri dari 28 Kecamatan dengan 340 desa dan 5 kelurahan. Kabupaten Lebak memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut : Sebelah Utara
: Kabupaten Serang dan Tangerang
Sebelah Selatan
: Samudera Indonesia
Sebelah Barat
: Kabupaten Pandeglang
Sebelah Timur
: Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi
Pemerintah Kabupaten Lebak beserta seluruh aparat serta dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Lebak melalui wakil-wakilnya di DPRD Kabupaten Lebak, telah berhasil menentukan hari jadi Kabupaten Lebak dengan lahirnya keputusan DPRD Kabupaten Lebak nomor 14/172.2/D-II/SK/X/1986, yang memutuskan untuk menerima dan menyetujui bahwa hari jadi Kabupaten Lebak jatuh pada tanggal 2 Desember 1828 beserta rancangan peraturan daerahnya. Pada tahun 1851, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, nomor 15 tanggal 17 Januari 1849, Ibukota Kabupaten Lebak yang saat itu berada di Warunggunung dipindahkan ke Rangkasbitung.
53
Pelaksanaan pemindahannya secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1851. Kabupaten Lebak memiliki visi dan misi sebagai berikut : 1) VISI Kab lebak menjadi daerah kondusif untuk berinvestasi yang berorientasi pada pembangunan perdesaan. 2) MISI 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak yang produktif dan berdaya saing 2. Meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal 3. Meningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah 4. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan 5. Meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi Selain memiliki visi dan misi Kabupaten Lebak memiliki tujuan dan sasaran, sebagai berikut : Tujuan 1 : Mendorong tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kompetensi kerja masyarakat Kabupaten Lebak. Sasaran : 1.
Terkendalinya pertumbuhan dan persebaran penduduk;
2.
Meningkatnya akses, mutu dan citra pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan
54
pencanangan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi anak usia sekolah; 3.
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak;
4.
Meningkatnya kesetaraan gender dan peran pemuda dan olahraga dalam berbagai aspek dan proses pembangunan;
Tujuan 2 : Menjadikan masyarakat Kabupaten Lebak yang agamis dan berbudaya. Sasaran : 1.
Meningkatnya aktifitas kehidupan beragama dan solidaritas sosial;
2.
Berkembangnya
implementasi
nilai-nilai
budaya
dan
kearifan lokal. Tujuan 3 : Meningkatnya daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal. Sasaran : 1.
Meningkatnya aktivitas ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
2.
Meningkatnya kesempatan dan penyediaan lapangan kerja;
3.
Meningkatnya
investasi
yang
mendorong
penciptaan
lapangan kerja; Tujuan 4 : Menyediakan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya.
55
Sasaran : 1.
Tersedianya infrastruktur perdesaan melalui pendekatan kewilayahan dalam rangka percepatan pembangunan desa tertinggal;
2.
Tersedianya infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa;
3.
Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal
untuk
mendukung
upaya
konservasi
dan
pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. 4.
Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Kabupaten Lebak;
5.
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah).
Tujuan
5
:
Mewujudkan
keseimbangan
lingkungan
dan
keberlanjutan
pembangunan (keseimbangan ekologi - sosial - ekonomi). Sasaran : 1.
Berkurangnya tingkat pencemaran, kerusakan lingkungan, dan resiko bencana;
2.
Meningkatnya fungsi kawasan penyangga, konservasi dan lindung;
56
3.
Terlaksananya penataan ruang yang berkelanjutan.
Tujuan 6 : Melanjutkan reformasi birokrasi agar semakin profesional dan akuntabel. Sasaran : 1.
Meningkatnya kinerja aparatur yang berbasis kompetensi;
2.
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi;
3.
Meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat;
4.
Meningkatnya kinerja pemerintahan, pembangunan dan pengembangan wilayah perdesaan;
5.
Meningkatnya pembangunan dan pembinaan hokum;
6.
Meningkatnya peran pemerintah dan masyarakat
7.
Meningkatnya kerjasama daerah dalam pembangunan, sebanyak 4 kerjasama pada tahun 2014.
Tujuan 7 : Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan. Sasaran : 1.
Meningkatnya peran dan fungsi partai politik;
2.
Menguatnya peran masyarakat madani dalam kehidupan politik.
57
Struktur organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak, yaitu : Bupati
DPRD
Wakil Bupati
SEKDA
Instansi
Lembaga
Dinas
Kecamatan
Perusahaan Daerah
Satpol PP
Setda
Sek. DPRD
Kelurahan
(Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Lebak, Tahun 2011)
Gambar 4.1
4.1.2. Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak adalah unsur staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lebak melalui wakil Bupati Lebak dalam penyusunan kebijakan serta membina hubungan kerja dengan dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unit pelaksana teknis lainnya di daerah Kabupaten Lebak. Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak berada di alun-alun Kota Rangkasbitung, dimana kantornya satu gedung dengan kantor Bupati Lebak dan
58
lebih tepatnya berada di Jalan Abdi Negara No.03 Telpon 201475-201002-201102 Rangkasbitung 42312. Susunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.9 Tahun 2007, yaitu :
Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
Sekretaris Daerah
Asisten : 1. Pemerintah
Staf Ahli Bupati : 1. Bidang Pemerintahan
2. Perekonomian dan
2. Bidang Pembangunan
Pembangunan
3. Bidang Ekonomi dan
3. Administrasi umum 4. Humas dan Kesra
Keuangan 4. Hukum dan Politik 5. Bidang Kemasyarakatan
Kepala Bagian
dan SDM
Sub Kepala Bagian
Kelompok Jabatan Fungsional
(Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Lebak, Tahun 2011)
Gambar 4.2
59
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.09 tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak menyatakan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebagai berikut : 1) Tugas Pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak memiliki tugas pokok membantu Bupati Lebak dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan
lembaga
teknis
daerah.
Serta
membantu
Bupati
Lebak
dalam
menyelenggarakan Administrasi Pembangunan Daerah.
2) Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak Untuk menyelengarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak mempunyai fungsi : 1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; 2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis dinas; 3. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
60
3) Kewenangan Untuk melaksanakan fungsi, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak mempunyai kewenangan sebagai berikut : 1. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 2. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan
dan
pembinaan
masyarakat; 3. Pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah; 4. Koordinasi
perumusan
peraturan
perundang-undangan
yang
menyangkut tugas pemerintahan daerah; 5. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga. Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak memiliki pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kerja Kontrak, maupun Tenaga Kerja Sukarela, berikut ini rincian jumlah pegawai :
61
Tabel 4.1 Jumlah Seluruh Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak
No
SKPD
KETERANGAN PNS TKK TKS
1
Sekretaris Daerah
1
2
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
1
3
Staf Ahli Bupati Bid. Pembangunan
1
4
Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan
1
5
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
1
6
Staf Ahli Bupati Bid Kemasyarakatan & SDM
1
7
Asisten Pemerintah
1
8
-
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
10
9
-
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
10
10
-
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
11
11
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1
12
-
Bagian Administrasi Pembangunan
14
-
Bagian Administrasi Perekonomian dan
13
Sumber Daya Alam
1
1
1
2
5
16
2
14
Asisten administrasi umum
1
15
-
Bagian Umum dan Protokol
31
16
-
Bagian Keuangan
14
2
17
-
Bagian Perelengkapan dan Aset Daerah
14
2
18
Asisten Humas dan Kesra
1
19
-
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
14
20
-
Bagian Humas dan Komunikasi
20
1
3
164
8
42
Jumlah Jumlah Total
(Sumber, Sekretariat Daerah bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Lebak)
4
25
1
214
62
4.2. Deskripsi Data 4.2.1 4.2.2.1.
Pengujian Persyarat Statistik Hasil Uji Validitas
Pada penelitian ini, tahap awal proses analisis data adalah melakukan uji validitas instrumen terlebih dahulu. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga ketetapan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner yang menjadi alat ukur dalam penelitian ini. Instrumen yang valid menggambarkan bahwa suatu instrument benar-benar mampu dalam mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian, serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep penelitian dengan hasil pengukuran. Pada uji validitas, peneliti mengambil sampel sebanyak 164 responden. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui valid atau tidaknya data sebelum data tersebut diolah. Selain itu, uji validitas dilakukan agar lebih mengefisienkan waktu dalam pengambilan data di lapangan. Artinya, apabila 164 sampel yang didapat hasilnya valid secara keseluruhan, maka semua indikator telah mewakili semua instrumen. Tetapi bila terdapat sampel yang tidak valid dan tidak mewakili indikator yang ada, maka instrumen tersebut diganti dengan instrumen baru sebagai pengganti instrumen yang tidak valid. Kemudian kuesioner tersebut disebar kembali untuk menghasilkan instrument yang valid. Tetapi apabila ditemukan hasil sampel yang tidak valid namun, tetap mewakili indikator, maka instrumen tersebut dihapus. Adapun rumus yang digunakan oleh peneliti dalam uji validitas ini, adalah dengan menggunakan statistik korelasi product moment dari
63
Pearson dengan bantuan SPPS versi 15. Item pernyataan disebut valid apabila nilai r hitung ≥ r tabel dan jika r hitung ≤ r tabel, berarti item/butir instrumen dinyatakan tidak valid. Adapun hasil-hasil pengujian validitas dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Efektivitas Absensi Finger Print (X) No.Instrumen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
rhitung 0,283 0,336 0,242 0,528 0,341 0,447 0,124 0,410 0,256 0,388 0,368 0,597 0,301 0,547 0,527 0,509 0,648 0,444 0,433 0,581 0,457 0,502 0,402 0,327
rtabel 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148
Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
(Sumber : Data Primer diolah tahun 2012)
Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui dari 24 butir pernyataan dari variabel Efektivitas Absensi Finger Print (X) dapat diketahui bahwa terdapat satu butir pernyataan yang dinyatakan tidak valid yaitu butir pernyataan nomor 7 ( rhitung = 0,124 ) dimana nilai koefisien korelasinya lebih rendah dari rtabel 0,148
64
dengan tingkat kesalahan 5 %. Untuk butir pernyataan yang mempunyai validitas paling tinggi adalah butir pernyataan nomor 17 dengan nilai rhitung sebesar 0,648. Hasil pengujian validitas instrumen penelitian yang valid sebanyak 23 butir pernyataan dan yang tidak valid 1 butir pernyataan, artinya pernyataan tersebut dihilangkan dan tidak perlu diganti karena indikator instrumen dapat terukur dengan butir pernyataan lainnya yang mengukur aspek yang sama, yaitu Efektivitas Absensi Finger Print (X). Berikutnya hasil uji validitas instrument variabel Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Y) :
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Y) No.Instrumen 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
rhitung 0,473 0,533 0,430 0,527 0,621 0,653 0,511 0,627 0,633 0,397 0,196 0,651 0,594 0,612 0,605 0,613 0,281 0,446 0,558 0,434
(Sumber : Data Primer diolah tahun 2012)
rtabel 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 0,148
Keputusan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
65
Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui dari 20 butir pernyataan dari variabel Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Y) dapat diketahui bahwa semuanya valid karena nilai koefisien korelasinya lebih tinggi dari rtabel yang menunjukan angka sebesar 0,148. Untuk butir pernyataan yang mempunyai validitas paling tinggi adalah pernyataan nomor 30 dengan nilai rhitung sebesar 0,653, sedangkan butir pernyataan yang validitasnya paling rendah adalah pernyataan nomor 35 dengan nilai rhitung sebesar 0,196. Hasil pengujian validitas instrument penelitian yang valid mengandung pengertian secara statistika instrument variabel Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Y) memiliki konssistensi internal, artinya pernyataan-pernyataan pada instrument ini mengukur aspek yang sama yaitu Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4.2.1.2.
Hasil Uji Reliabilitas
Guna menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti melakukan uji reliabilitas, dimana instrumen yang dilakukan uji reliabilitas adalah instrumen yang dinyatakan valid, sedangkan instrumen yang dinyatakan tidak valid maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Dalam pengukuran reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach dengan bantuan SPPS 15. Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach variabel Efektivitas Absensi Finger Print (X), yaitu sebagai berikut :
66
Tabel 4.4 Reliabilitas Efektivitas Absensi Finger Print (X) Reliabi lity Statisti cs Cronbach's Alpha .793
N of Items 23
(Sumber : Data Primer diolah tahun 2012)
Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai koefisien Alpha adalah sebesar 0,793. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0,30 (Sugiyono,2008:126). Maka hal ini dapat diartikan bahwa 0,793 > dari 0,30 sehingga instrumen yang diuji sudah reliabel. Hasil pengujian reliabilitas instrument yang hasilnya reliabel mengandung pengertian bahwa apabila instrument pada suatu saat akan digunakan kembali untuk mengukur variabel yang sama, yaitu Efektivitas Absensi Finger Print (X) maka hasilnya relatif akan sama. Dengan kata lain ada konsistensi dari hasil pengukuran dengan menggunakan instrumen yang sama. Berikutnya hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach variabel Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Y), yaitu sebagai berikut : Tabel 4.5 Reliabilitas Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Y) Reliabi lity Statisti cs Cronbach's Alpha .854
N of Items 20
(Sumber : Data Primer diolah tahun 2012)
67
Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai koefisien Alpha adalah sebesar 0,854. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alphanya lebih dari 0,30 (Sugiyono,2008:126). Maka hal ini dapat diartikan bahwa 0,854 > dari 0,30 sehingga instrumen yang diuji bisa reliabel. Hasil pengujian reliabilitas instrument yang hasilnya reliabel mengandung pengertian bahwa apabila instrument pada suatu saat akan digunakan kembali untuk mengukur variabel yang sama, yaitu disiplin Pegawai Negeri Sipil (Y) maka hasilnya relatif akan sama. Dengan kata lain ada konsistensi dari hasil pengukuran dengan menggunakan instrumen yang sama.
4.2.1.3. Uji Normalitas Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang data hasil penelitian variabel X dan variabel Y, maka peneliti mencoba untuk melakukan perhitungan mean, median, dan modus serta normalitas guna menjaga ketepatan metode statistik yang digunakan, karena apabila data yang dihasilkan tidak normal maka statistik yang digunakan adalah statistic non parametric sedangkan apabila data yang dihasilkan adalah normal maka statistik yang digunakan adalah statistic parametric (Sugiyono,2010:172). Pengelolaan data dalam penelitian ini adalah menggunakan program SPSS 15, agar lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:
68
Tabel 4.6 Normalitas Variabel X dan Variabel Y Statistics
N
Valid Missing
Mean Std. Error of Mean Median Mode Std. Dev iat ion Variance Skewness Std. Error of Skewness Kurt osis Std. Error of Kurtosis Range Minimum Maximum Sum
Ef ektiv itas Absensi Finger Print 164 0 70.74 .391 71.00 72 5.001 25.014 .952 .190 2.110 .377 25 61 86 11602
Disiplin Pegawai 164 0 64.40 .455 64.00 59 5.823 33.911 .415 .190 -.204 .377 26 53 79 10562
(Sumber : Data Primer diolah tahun 2012)
Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah jumlah data (N) adalah 164, dan masing-masing variabel memiliki nilai rata-rata 70,74 untuk variabel X dan 64,40 untuk variabel Y. Standar error of mean, yaitu nilai Variabel X sebesar 0,391 dan variabel Y sebesar 0,455. Median variabel X sebesar 71,00 dan Variabel Y sebesar 64,00. Mode variabel X sebesar 74 dan variabel Y sebesar 72. Variance variabel X sebesar 25.014 dan Variabel Y sebesar 33.911. Standar deviasi variabel X sebesar 5,001 dan standar deviasi variabel Y sebesar 5,823. Range variabel X sebesar 25 dan Variabel Y sebesar 26. Minimum dan maximum variabel X sebesar 61 dan 86 dan Variabel Y sebesar 53 dan 79.
69
Untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak, maka dapat dilihat nilai skewness dengan standar error of skewnnes dan kurtosis dengan standar error of kurtosis. Maka diperoleh nilai untuk variabel Efektivitas Absensi Finger Print (X) skewness sebesar 0,952, standar error of skewnnes sebesar 0,190, kurtosis sebesar 2,110 dan standar error of kurtosis sebesar 0,377, sedangkan variabel Disiplin Pegawai (Y) skewness sebesar 0,415, standar error of skewnnes sebesar 0,190, kurtosis sebesar-0,204 dan standar error of kurtosis sebesar 0,377. Karena besarnya nilai berada di antara -2 sampai 2, maka data berdistribusi normal. Dapat dilihat bahwa kurva histrogram membentuk seperti gunung atau lonceng, sehingga dapat dikatakan data berdistribusi dengan normal. Berikut normalitas data masing-masing variabel dapat dijelaskan dari histrogram dibawah ini :
Diagram 4.1 Kurva Normal Variabel Efektivitas Absensi Finger Print (X)
Efektivitas Absensi Finger Print
4 0
Frequency 3 0
2 0
Mean =70.74
1 0
Std. Dev. =5.001 N =164 0 6 0
6 5
7 0
7 5
8 0
8 5
Efektivitas Absensi Finger Print
9 0
70
Diagram 4.2 Kurva Normal Variabel Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Y)
Disiplin Pegawai
20
15
Frequency 10
5
Mean =64.4 Std. Dev. =5.823 N =164
0 50
55
60
65
70
75
80
Disiplin Pegawai
4.2.2.
Identitas Responden
Responden merupakan salah satu faktor penting dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini jumlah populasi seluruhnya berjumlah 214 pegawai yang terdiri dari 164 Pegawai Negeri Sipil, 8 Tenaga Kerja Kontrak, 42 Tenaga Kerja Sukarela di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak yang diambil dalam penelitian ini hanya Pegawai Negeri Sipil dan peneliti menggunakan teknik Nonprobability Sampling dengan menentukan sampel peneliti menggunakan sampel jenuh, sehingga seluruh Pegawai Negeri Sipil yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dijadikan sampel. Pegawai Negeri Sipil dari tiap-tiap unsur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, yaitu :
71
Tabel 4.7 Jumlah Sampel yang Diambil No
Nama Unsur Instansi / Organisasi
Jumlah
1
Sekretaris Daerah
1
2
Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
1
3
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan
1
4
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
1
5
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
1
6
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan & SDM
1
7
Asisten Pemerintah
1
8
-
Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
10
9
-
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
10
10
-
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
11
11
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1
12
-
Bagian Administrasi Pembangunan
14
13
-
Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber
Daya Alam
16
14
Asisten administrasi umum
1
15
-
Bagian Umum dan Protokol
31
16
-
Bagian Keuangan
14
17
-
Bagian Perelengkapan dan Aset Daerah
14
18
Asisten Humas dan Kesra
1
19
-
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
14
20
-
Bagian Humas dan Komunikasi
20
Jumlah Total
164
(Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Lebak)
Dalam mengisi kuisioner, responden diminta untuk memberikan identitas diri sebagai penunjang data. Dimana identitas diri meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir dan jabatan.
72
4.2.2.1.
Karakteristik Jenis Kelamin
Hasil penelitian menunjukan bahwa responden penelitian terdiri dari lakilaki dan perempuan. Adapun data mengenai hal tersebut tersaji pada tabel sebagai berikut: Diagram 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012
Berdasarkan diagram 4.3 di atas maka dapat diketahui jumlah responden sebanyak 164 orang, terdiri dari 115 laki-laki dan 49 perempuan. Dengan lebih banyaknya identitas responden yang berjenis kelamin laki-laki maka pandangan dari golongan perempuan kurang mewakili dalam memberikan penilaian terhadap pengaruh efektivitas penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Hal ini disebabkan karena jumlah pegawai yang berjenis kelamin laki-laki lebih mendominasi dari pada
73
jumlah pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sehingga pandangan dari pegawai yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar. 4.2.2.2.
Karakteristik Usia
Berdasarkan data yang terhimpun dari penelitian dapat diketahui variasi usia responden, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini : Diagram 4.4 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Usia
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012
Berdasarkan diagram 4.4 diatas, maka dapat dilihat dari 164 identitas responden berdasarkan tingkat usia diperoleh dengan rincian tingkat usia 20-29 tahun sebanyak 13 orang dari keseluruhan sampel, tingkat usia 30-39 tahun sebanyak 46 orang dari kesluruhan sampel, tingkat usia 40-49 tahun sebanyak 75 orang dari keseluruhan sampel, tingkat usia 50-59 tahun sebanyak 30 orang dari keseluruhan sampel. Dengan demikian pegawai yang banyak terlibat dalam memberikan penilaian terhadap efektivitas penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dilihat dari tingkat usia yang paling banyak yaitu berusia 40-49 tahun.
74
4.2.2.3.
Karakteristik Tingkat Pendidikan Terakhir
Pendidikan merupakan aspek substansi bagi seorang pegawai menjadi salah satu persyaratan utama ketika proses rekriotmen dan banyak mempengaruhi perjalanan karier. Adapun data mengenai tingkat pendidikan responden, yaitu : Diagram 4.5 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012
Berdasarkan data diagram 4.5 di atas, maka dapat dilihat bahwa responden memiliki latar belakang pendidikan terakhir yang berbeda. Penjabarannya adalah sebagai berikut responden dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) tidak ada, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) yang berlatar pendidikan terakhir ada 1 orang, kemudian yang berlatar belakang Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) berjumlah 50 orang, kemudian yang berlatar belakang D1-D2-D3 berjumlah 10 orang, lalu yang berlatar belakang S1 berjumlah 79 orang, dan yang terakhir ialah yang berlatar belakang S2 keatas berjumlah 24 orang. Sehingga
75
dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak lebih banyak S-1. Oleh karena itu kompetensi pegawai dari segi pendidikan sangat sesuai. 4.2.2.4.
Karakteristik Jabatan
Hasil penelitian menunjukan bahwa responden penelitian terdiri dari Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Dan Politik, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM,
Asisten
Pemerintahan,
Asisten
Administrasi
Umum,
Asisten
Perekonominian Pembangunan, Asisten Humas an Kesra, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pelaksana. Adapun data mengenai hal tersebut tersaji pada tabel : Diagram 4.6 Identitas Responden Berdasarkan Jabatan Responden
Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2012
76
Berdasarkan diagram 4.6 di atas maka dapat diketahui jumlah responden sebanyak 164 orang, terdiri dari seorang sekretaris daerah, seorang staf ahli bupati bidang hukum dan politik, seorang staf ahli bupati bid. pembangunan, seorang staf ahli bupati bid. pemerintahan, seorang staf ahli bupati bidang ekonomi dan keuangan, seorang staf ahli bupati bid kemasyarakatan & sdm, seorang asisten pemerintahan,
seorang
asisten
administrasi
umum,
seorang
asisten
perekonominian pembangunan, seorang asisten humas dan kesra, 10 kepala bagian, 30 kepala sub bagian dan 114 pelaksana. Dengan demikian semua bagian memberikan penilaian dan yang lebih banyak identitas responden yang menjabat sebagai pelaksana.
4.2.3. Analisis Data Analisis data merupakan suatu proses analisis yang dilakukan peneliti dengan cara mendeskripsikan data hasil wawancara dan penyebaran kuisioner kepada para
Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, untuk mengetahui tanggapan mereka mengenai sejauh mana penilaian terhadap pengaruh efektivitas penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Pada penelitian ini untuk variabel efektivitas (X) peneliti menggunakan 8 indikator terdiri dari 4 indikator menurut Tangkilisan, yaitu pencapaian target, kemampuan beradaptasi, kepuasaan kerja, dan tanggung jawab. Sedangkan 4 indikator berikutnya menurut Davis, yaitu perangkat keras (hardware), database, prosedur, dan personalia pengoprasian. Untuk variabel disiplin pegawai (Y) peneliti menggunakan 10 indikator menurut
77
Hasibuan, yang terdiri dari 8 indikator menurut Hasibuan, yaitu tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, balas jas, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Selanjutnya 2 indikator berdasarkan PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu menaati ketentuan jam kerja, dan mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan. Untuk menjelaskannya lebih dalam, di bawah ini adalah pengaruh efektivitas penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak terkait dengan 8 indikator variabel efektivitas (X) dan 10 indikator variabel disiplin pegawai (Y) dari teori yang dikemukakan diatas, yang sesuai dengan apa yang ditemukan dilapangan seperti sangat setuju (SS), setuju (S), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS). Adapun lebih lengkapnya peneliti menguraikannya dalam bentuk tabel disertai pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang diajukan melalui kuisioner kepada para responden dan diolah dengan SPSS 15.
4.2.3.1.
Penyajian Data Variabel Efektivitas Absensi Finger Print ( X )
1. Pencapaian Target Terdapat 3 pernyataan yang berhubungan dengan indikator pencapaian target, antara lain : Pertama, penerapan absensi finger print sudah mengarah pada tujuan organisasi yaitu untuk meningkatkan kehadiran pegawai. Responden menjawab sebagai berikut :
78
Tabel 4.8 Penerapan Absensi Finger Print Sudah Mengarah Pada Tujuan Organisasi X1
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 2 86 76 164
Percent 1.2 52.4 46.3 100.0
Valid Percent 1.2 52.4 46.3 100.0
Cumulat iv e Percent 1.2 53.7 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 1)
Dari tabel 4.8 diatas adalah pernyataan yang ditujukan kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak yang statusnya sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Sebagian besar responden menjawab bahwa penerapan absensi finger print sudah mengarah pada tujuan organisasi, yaitu meningkatkan kehadiran pegawai. Hal ini terbukti pada tabel 4.8 bahwa 76 responden atau 46,3 persen menjawab sangat setuju dan 86 responden atau 52,4 persen menjawab setuju. Tetapi, menurut 2 responden atau 1,2 persen tidak setuju penerapan absensi finger print sudah mengarah pada tujuan dari instansi, karena menurut responden tersebut tingkat kehadiran masih mungkin bisa dimanipulasi. Melihat kondisi ini dapat dilihat bahwa penerapan absensi finger print memang dapat meningkatkan kehadiran pegawai di lingkungan
Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebak dan hal ini pula merupakan pencapaian target yang ingin dicapai oleh pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
79
Kedua, pegawai dalam bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.9 Pegawai Dalam Bekerja Sesuai Dengan Tujuan Organisasi X2
Valid
setuju sangat setuju Total
Frequency 100 64 164
Percent 61.0 39.0 100.0
Valid Percent 61.0 39.0 100.0
Cumulat iv e Percent 61.0 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 2)
Berdasarkan tabel 4.9 ini dapat terlihat bahwa pegawai dalam bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Hal ini terbukti dengan jawaban responden yang sangat setuju sebanyak 64 responden atau 39 persen dan yang menjawab setuju terhadap pernyataan ini sebanyak 100 responden atau 61 persen. Dan menurut sebagian responden yang telah menjawab sangat setuju dan setuju, bekerja memang harus sesuai dengan tujuan organisasi kalau tidak buat apa bekerja disini (Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak). Berarti pelaksanaan tujuan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak terlaksana atau tercapai karena pegawai melakukan pekerjaan sudah sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak ada satu orang pegawai pun yang menjawab sangat tidak setuju atau pun tidak setuju dengan pernyataan pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan organisasi. Ketiga, penerapan absensi finger print diterapkan kepada seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Responden menjawab sebagai berikut :
80
Tabel 4.10 Penerapan Absensi Finger Print Diterapkan Kepada Seluruh Pegawai X3
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 1 93 70 164
Percent .6 56.7 42.7 100.0
Valid Percent .6 56.7 42.7 100.0
Cumulat iv e Percent .6 57.3 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 3)
Tabel 4.10 Diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab setuju yaitu sebanyak 93 responden atau 56 persen dan 70 responden atau 42,7 persen menjawab sangat setuju, serta hanya 1 responden yang menjawab tidak setuju atas pernyataan bahwa penerapan absensi finger print diterapkan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Karena menurut sebagian responden yang telah menjawab sangat setuju dan setuju penerapan absensi print diterapkan kepada seluruh pegawai akan membuat semua pegawai tepat waktu datang ke Kantor Sekretariat Daerah dan ini pun akan adil tidak ada pegawai yang dibiarkan datang terlambat. Menurut Kepala Sub bagian Kepegawaian, penerapan absensi finger print sudah mulai diterapkan kepada seluruh instansi yang berada di wilayah Kabupaten Lebak. Melihat kondisi ini seharusnya tingkat disiplin pegawai untuk hadir tepat waktu bisa lebih meningkat dibandingkan sebelum dilakukan penerapan absensi finger print. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator pencapaian target yang
81
berdasarkan teori dari Tangkilisan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.11 Frekuensi Indikator Pencapaian Target
No
Pilihan
Frekuensi Jawaban Responden Per
Jawaban
Indikator Pertanyaan Nomor
Jumlah
%
responden
1
2
3
1
A
76
64
70
210
42,4%
2
B
86
100
93
282
57%
3
C
2
0
1
3
0,6%
4
D
0
0
0
0
0%
164
164
164
495
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuisoner Nomor 1, 2, dan 3 tahun 2012.
Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 42,4 persen responden yang menjawab A, 57 persen responden yang menjawab B, 0,6 persen yang menjawab C. Sehingga dalam teori Tangkilisan tentang efektivitas pada indikator pencapaian target sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan ini. Dan dapat disimpulkan bahwa penerapan absensi finger print cukup baik berpengaruh untuk pencapaian target yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dari segi persentase yang ada.
2. Kemampuan Beradaptasi Terdapat 3 pernyataan yang berhubungan dengan indikator kemampuan beradaptasi, antara lain :
82
Pertama, pegawai mudah menyesuaikan diri dengan perubahan absensi dari manual ke absensi finger print. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.12 Pegawai Mudah Menyesuaikan Diri Dengan Perubahan Absensi X4
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 45 107 12 164
Percent 27.4 65.2 7.3 100.0
Valid Percent 27.4 65.2 7.3 100.0
Cumulat iv e Percent 27.4 92.7 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 4)
Berdasarkan tabel 4.12 bahwa kemampuan beradaptasi pegawai dengan absensi finger print masih rendah, hal ini terbukti dengan jawaban responden yang menyatakan sangat setuju hanya 12 responden atau 7,3 persen, yang menjawab setuju 107 responden atau 65,2 persen dan sebanyak 45 responden atau 27,4 persen tidak setuju dengan pernyataan ini. Berarti masih adanya reSponden yang menjawab tidak setuju ini menunjukan pegawai belum bisa menyesuaikan diri dengan perubahan absensi dari manual ke absensi finger print. Ketidaksetujuan pegawai terhadap perubahan absensi dari manual ke absensi finger print karena menurut ke 45 responden, kehadiran pegawai harus tepat waktu karena bila terlambat satu menit pun akan tercatat pada mesin absensi finger print dan hal tersebut perlu penyesuaian. Padahal penerapan absensi finger print sudah terlaksana 1 tahun 5 bulan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dan seharusnya ke 45 responden tersebut sudah bisa menyesuaikan diri.
83
Kedua, adanya pelatihan atau sosialisasi bagi pegawai mengenai absensi finger print. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.13 Pelatihan Atau Sosialisasi Bagi Pegawai X5
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 21 129 14 164
Percent 12.8 78.7 8.5 100.0
Valid Percent 12.8 78.7 8.5 100.0
Cumulat iv e Percent 12.8 91.5 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 5)
Masalah utama kemampuan beradaptasi pegawai dengan penerapan absensi finger print yaitu dengan adanya pelatihan atau sosialisasi bagi pegawai mengenai absensi finger print. Berdasarkan tabel 4.13 pegawai setuju dengan pernyataan ini, hal ini terbukti dengan jawaban responden sebanyak 129 responden atau 78,7 persen dan 14 responden atau 8,5 persen sangat setuju. Akan tetapi, bagi sebagian pegawai tidak setuju dengan pernyataan ini, hal ini terbukti dengan 21 responden atau 12,8 persen yang menjawab tidak setuju. Kondisi ini menunjukan bahwa pelatihan atau sosialisasi mengenai absensi finger print di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak masih kurang dipahami oleh ke 21 responden tersebut. Hal tersebut pun terbukti di lapangan bahwa sebagian besar pegawai hanya tahu cara absensi saja untuk input datanya pegawai banyak yang tidak paham atau tidak mengerti.
84
Ketiga, penerapan absensi finger print sesuai dengan perkembangan teknologi. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.14 Absensi Finger Print Sesuai Dengan Perkembangan Teknologi X6
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 3 121 40 164
Percent 1.8 73.8 24.4 100.0
Valid Percent 1.8 73.8 24.4 100.0
Cumulat iv e Percent 1.8 75.6 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 6)
Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 121 responden atau 73,8 persen menjawab setuju dan 40 responden atau 24,4 persen menjawab sangat setuju serta 3 responden atau 1,8 persen menjawab tidak setuju penerapan absensi finger di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah sesuai dengan perkembangan teknologi. Karena ke 3 responden tersebut kurang mengetahui tentang perkembangan teknologi pada mesin absensi finger print. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak penerapannya sudah sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini dan hal tersebut menunjukkan penyesuaian diri terhadap eksternal organisasinya cukup bagus. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator pencapaian target yang berdasarkan teori dari Tangkilisan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan :
85
Tabel 4.15 Frekuensi Indikator Kemampuan Beradaptasi
No
Pilihan
Frekuensi Jawaban Responden Per
Jawaban
Indikator Pertanyaan Nomor
Jumlah
%
responden
4
5
6
1
A
12
14
40
66
13,4%
2
B
107
129
121
357
72,6%
3
C
45
21
3
69
14%
4
D
0
0
0
0
0%
164
164
164
492
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuisoner Nomor 4, 5, dan 6 tahun 2012.
Berdasarkan tabel 4.15 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 13,4 persen responden yang menjawab A, 72,6 persen responden yang menjawab B, 14 persen yang menjawab C. Sehingga dalam teori Tangkilisan tentang efektivitas pada indikator kemampuan beradaptasi sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan ini. Walaupun dalam indikator ini ada satu pernyataan yaitu nomor 7 yang tidak valid, tapi tidak berpengaruh besar pada indikator ini. Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai memberikan sikap baik atau setuju dengan penerapan absensi finger print. Hal ini terbukti dengan kemampuan beradaptasi pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dengan absensi finger print cukup tinggi dilihat dari segi persentase yang ada.
86
3. Kepuasan Kerja Terdapat 3 pernyataan yang berhubungan dengan indikator kekepuasan kerja antara lain : Pertama, adanya absensi finger print memotivasi pegawai dalam berdisiplin diri, responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.16 Absensi Finger Print Memotivasi Pegawai X8
Valid
sangat tidak setuju tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 4 12 98 50 164
Percent 2.4 7.3 59.8 30.5 100.0
Valid Percent 2.4 7.3 59.8 30.5 100.0
Cumulat iv e Percent 2.4 9.8 69.5 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 8)
Dilihat dari tabel 4.16 menunjukkan bahwa sebanyak 98 responden atau 59,8 persen menjawab setuju, sebanyak 50 responden atau 30,5 persen menjawab sangat setuju dengan adanya absensi finger print memotivasi pegawai dalam berdisiplin diri. Akan tetapi, ada beberapa pegawai yang tidak setuju kalau absensi finger print memotivasi pegawai dalam berdisiplin diri yaitu sebanyak 4 responden atau 2,4 persen menjawab sangat tidak setuju dan 12 responden atau 7,3 persen menjawab tidak setuju, karena menurut mereka pegawai masih saja ada yang tidak disiplin walaupun sudah diterapkan absensi finger print dan hal ini berarti menurut mereka absensi finger print tidak bisa dikatakan bisa memotivasi pegawai untuk disiplin terutama masalah jam kerja. Sehingga dapat disimpulkan
87
dengan jumlah responden yang menjawab setuju lebih banyak, hal ini menunjukan bahwa adanya absensi finger print memang benar dapat memotivasi pegawai dalam berdisiplin diri.
Kedua, tersedia fasilitas yang menunjang pekerjaan pegawai. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.17 Fasilitas Yang Menunjang Pekerjaan Pegawai X9
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 14 128 22 164
Percent 8.5 78.0 13.4 100.0
Valid Percent 8.5 78.0 13.4 100.0
Cumulat iv e Percent 8.5 86.6 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 9)
Pekerjaan dapat terselesai dengan cepat dan hasilnya memuaskan bila ditunjang dengan tersedianya fasiltas yang dapat menunjang pekerjaan tersebut. Dilihat dari tabel 4.17 bahwa sebanyak 128 responden atau 78 menjawab setuju persen, dan sebanyak 22 responden atau 13,4 persen menjawab sangat setuju dengan pernyataan ini. Sedangkan menurut 14 responden atau 8,5 persen menjawab tidak setuju kalau di Sekretariat Daerah tersedia fasilitas yang menunjang pekerjaan pegawai misalnya fasilitas ruangan yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai dari masing-masing bagian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah tersedia fasilitas yang menunjang pekerjaan pegawainya seperti komputer, mesin ketik, dan alat untuk
88
memfotocopy berkas-berkas pegawai, hal ini terlihat dari jawaban yang mendominasi yaitu setuju. Dengan begitu berarti seharusnya pekerjaan yang dilakukan pegawai bisa terselesaikan tepat waktu dan hasilnya memuaskan.
Ketiga, terdapat kesesuaian sistem insentif dengan beban kerja setiap pegawai. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.18 Kesesuaian Sistem Insentif Dengan Beban Kerja Setiap Pegawai X10
Valid
sangat tidak setuju tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 4 59 88 13 164
Percent 2.4 36.0 53.7 7.9 100.0
Valid Percent 2.4 36.0 53.7 7.9 100.0
Cumulat iv e Percent 2.4 38.4 92.1 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 10)
Berdasarkan tabel 4.18 Diatas bahwa sebanyak 4 responden atau 2,4 persen menjawab sangat tidak setuju, sebanyak 59 responden atau 36 persen menjawab tidak setuju, sebanyak 88 responden atau 53,7 persen menjawab setuju dan sebanyak 13 responden atau 7,9 persen menjawab sangat setuju. Hal ini berarti menunjukkan bahwa beragam pendapat yang dikemukakan oleh para pegawai mengenai pernyataan ini. Berbedanya pendapat para pegawai dikarenakan masing-masing pegawai memperoleh kepuasaan tersendiri yang pegawai rasakan dalam bekerja terutama mengenai kesesuaian sistem insentif yang diberikan oleh pimpinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja
89
para pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak baru 61,6 persen karena kesesuaian sistem insentif dengan beban kerja setiap pegawai belum dirasakan oleh sebagian pegawai yang sebanyak 38,4%. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator kepuasan kerja yang berdasarkan teori dari Tangkilisan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan :
Tabel 4.19 Frekuensi Indikator Kepuasan Kerja
No
Pilihan
Frekuensi Jawaban Responden Per
Jawaban
Indikator Pertanyaan Nomor
Jumlah
%
responden
8
9
10
1
A
8
50
22
80
16,3%
2
B
105
98
128
331
67,3%
3
C
46
12
14
72
14,6%
4
D
5
4
0
9
1,8%
164
164
164
492
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuisoner Nomor 8, 9, 10 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.19 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 16,3 persen responden yang menjawab A, 67,3 persen responden yang menjawab B, 14,6 persen yang menjawab C dan 1,8 persen reponden menjawab D. Sehingga dalam teori Tangkilisan tentang efektivitas pada indikator kepuasan kerja sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan ini. Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja pegawai berbeda-beda terbukti dengan
90
jawaban responden yang beragam dan kepuasan kerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak terhadap penerapan absensi finger print sudah baikt. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada.
4. Tanggung Jawab Terdapat 4 pernyataan yang berhubungan dengan indikator tanggung jawab antara lain : Pertama, sumber daya manusia / pegawai operator belum optimal. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.20 Sumber Daya Manusia / Pegawai Operator Belum Optimal X11
Valid
sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju Total
Frequency 12 84 63 5 164
Percent 7.3 51.2 38.4 3.0 100.0
Valid Percent 7.3 51.2 38.4 3.0 100.0
Cumulat iv e Percent 7.3 58.5 97.0 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 11)
Absensi finger print dapat berjalan efektiv bila tanggung jawab pengoprasian atau operator diserahkan kepada pegawai yang berkualitas. Menurut pegawai, operator absen finger print di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak belum optimal dalam pengoprasiannya. Hal ini terbukti pada tabel 4.20 bahwa sebanyak 12 responden atau 7,3 persen menjawab sangat setuju dan sebanyak 84 responden atau 51,2 persen menajawab setuju. Akan tetapi, sebagian pegawai mengatakan bahwa operator sudah bekerja secara optimal dalam pengoprasian
91
absensi finger print. Hal ini terbukti dengan jumlah responden sebanyak 63 responden atau 38,4 persen menjawab tidak setuju dan sebanyak 5 responden atau 3 persen menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai yang mengatakan setuju lebih banyak berarti dapat dikatakan operator absensi finger print belum optimal dalam menjalakan tugasnya. Hal tersebut dikarena pegawai operator statusnya masih tenaga kerja sukarela (TKS) dan memiliki latar belakang pendidikan SLTA, sehingga dalam bekerja masih memerlukan bantuan kepada kepala bagian kepegawaian yang paham mengenai absensi finger print. Kedua, pegawai melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.21 Pegawai melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu X12
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 16 128 20 164
Percent 9.8 78.0 12.2 100.0
Valid Percent 9.8 78.0 12.2 100.0
Cumulat iv e Percent 9.8 87.8 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 12)
Berdasarkan tabel 4.21 diatas dapat dilihat jawaban responden lebih mendominasi pada jawaban setuju dengan jumlah responden sebanyak 128 responden atau 78 persen dan untuk jawaban sangat setuju sebanyak 20 responden atau 12,2. Sedangakan 16 responden atau 9,8 persen lainnya menjawab tidak
92
setuju dengan pernyataan bahwa pegawai melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu, karena menurut mereka ada beberapa pegawai yang masih menunda pekerjaannya dan otomatis pekerjaan yang harus sudah selesai malah belum selesai dengan waktu yang telah dijanjikan. Hal ini pun terbukti dilapangan ketika peneliti meminta surat balasan penelitian dan sertifikat saat magang memutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Kejadian ini pula tidak hanya dirasakan peneliti tapi oleh sebagian pegawai pun. Sehingga dengan melihat kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pegawai di Sekretariat daerah dalam melaksanakan pekerjaan masih kurang bertanggung jawab meskipun jawaban responden lebih mendominasi. Ketiga,
pengambilan
keputusan
untuk
menyelesaikan
masalah
selalu
berkoordinasi dengan pimpinan. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.22 Pengambilan Keputusan Selalu Berkoordinasi Dengan Pimpinan X13
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 12 120 32 164
Percent 7.3 73.2 19.5 100.0
Valid Percent 7.3 73.2 19.5 100.0
Cumulat iv e Percent 7.3 80.5 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 13)
Dilihat dari tabel 4.22 dapat diketahui jumlah responden yang menjawab setuju 120 responden atau 73,2 persen dan yang menjawab sangat setuju sebanyak
93
32 responden 19,5 persen dengan pernyataan ini. Sedangakan untuk jawaban tidak setuju sebanyak 12 responden atau 7,3 persen. Dengan jumlah responden yang menjawab setuju lebih mendominasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah pegawai Sekretariat Daerah selalu berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan. Hal ini pun terbukti di lapangan ketika ada masalah mengenai absensi finger print seperti penginputan data, koneksi ke komputer, dan masalah pegawai yang absen tetapi jarinya tidak bisa terbaca oleh mesin absensi finger print, operator akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Keempat, pegawai berinisiatif mengambil keputusan apabila dalam pelaksanaan absensi melalui mesin absensi finger print terdapat permasalahan. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.23 Pegawai Berinisiatif Mengambil Keputusan Terdapat Permasalahan X14
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 34 107 23 164
Percent 20.7 65.2 14.0 100.0
Valid Percent 20.7 65.2 14.0 100.0
Cumulat iv e Percent 20.7 86.0 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 14)
Berdasarkan tabel 4.23 diatas jumlah responden yang menjawab setuju sebanyak 107 responden atau 65,2 persen, sangat setuju sebanyak 23 responden
94
atau 14 persen dan tidak setuju sebanyak 34 responden atau20,7 persen. Sehingga dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa pegawai lebih setuju dengan pernyataan bahwa bila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan absensi melalui mesin absensi finger print pegawai langsung berinisatif mengambil suatu keputusan. Akan tetapi, setiap inisatif yang diambil oleh pegawai selalu terlebih dahulu dikoordinasikan dengan pimpinan. Hal ini berarti menunjukan bahwa tanggung jawab pegawai cukup besar terhadap penerapan mesin absensi finger print. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator tanggung jawab yang berdasarkan teori dari Tangkilisan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.24 Frekuensi Indikator Tanggung Jawab
No
Pilihan
Frekuensi Jawaban Responden
Jawaban
Per Indikator Pertanyaan Nomor
Jumlah
%
responden
11
12
13
14
1
A
13
12
20
32
77
11,6%
2
B
88
84
128
120
420
64%
3
C
59
63
16
12
150
23%
4
D
4
5
0
0
9
1,4%
164
164
164
164
656
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuisoner Nomor 11, 12, 13, dan 14 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.24 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 11,6 persen responden yang menjawab A, 64 persen responden yang menjawab B,
95
23 persen yang menjawab C dan 1,4 persen reponden menjawab D. Sehingga dalam teori Tangkilisan tentang efektivitas pada indikator tanggung jawab sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan ini. Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah cukup baik terlebih tanggung jawab terhadap keputusan untuk menerapan absensi finger print di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut.
5. Perangkat Keras (Hardware) Terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan indikator perangkat keras (hardware) antara lain : Pertama, mesin absensi finger print dan komputer yang digunakan sudah terstandarisasi dengan baik. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.25 Mesin Absensi Finger Print Dan Komputer Terstandarisasi Dengan Baik X15
Valid
sangat tidak setuju tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 4 13 128 19 164
Percent 2.4 7.9 78.0 11.6 100.0
Valid Percent 2.4 7.9 78.0 11.6 100.0
Cumulat iv e Percent 2.4 10.4 88.4 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 15)
Dilihat dari tabel 4.25 jawaban responden cukup beragam dengan pernyataan yang diberikan peneliti, yaitu jawaban responden yang menjawab
96
sangat tidak setuju sebanyak 4 responden atau 2,4 persen, tidak setuju sebanyak 13 responden atau 7,9 persen, setuju sebanyak 128 responden atau 78 persen dan sangat setuju sebanyak 19 responden atau 11,6 persen. Dari perbedaan jawaban diatas
menunjukkan
bahwa sebagian
pegawai
belum
mengetahui
atau
menganggap mesin absensi finger print belum terstandarisasi dengan baik di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Akan tetapi, dengan jumlah jawaban yang mendominasi yaitu jawaban setuju, berarti dapat disimpulkan bahwa mesin absensi finger print dan komputer yang digunakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah terstandarisasi dengan baik.
Kedua, jaringan yang terhubung antara mesin absensi finger print dan komputer terkoneksi dengan baik. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.26 Jaringan Terkoneksi Dengan Baik X16
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 21 125 18 164
Percent 12.8 76.2 11.0 100.0
Valid Percent 12.8 76.2 11.0 100.0
Cumulat iv e Percent 12.8 89.0 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 16)
Absensi melalui mesin absensi finger print dapat terlihat seluruhnya dengan menggunakan komputer, sehingga antara mesin absensi finger print dengan komputer harus terkoneksi dengan baik jaringannya. Berdasarkan tabel
97
4.26 diatas dapat diketahui bahwa jawaban responden mengenai pernyataan ini yaitu responden yang menjawab setuju sebanyak 125 responden atau 76,2 persen, sangat setuju sebanyak 18 responden atau 11 persen, dan untuk jawaban tidak setuju sebanyak 21 responden atau 12,8 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jaringan yang terhubung antara mesin absensi finger print dengan komputer khususnya komputer yang digunakan operator terkoneksi dengan baik bila dilihat dari jawaban responden yang mendominasi jawaban setuju. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator perangkat keras (hardware) yang berdasarkan teori dari Davis dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.27 Frekuensi Indikator Perangkat Keras (Hardware) Frekuensi Jawaban Pilihan Responden Per Indikator No
Jawaban
Jumlah
%
Pertanyaan Nomor responden 15
16
1
A
23
19
42
12,8%
2
B
107
128
235
71,7%
3
C
34
13
47
14,3%
4
D
0
4
4
1,2%
164
164
328
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuisoner Nomor 15 dan 16 tahun 2012
98
Berdasarkan tabel 4.27 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 12,8 persen responden yang menjawab A, 71,7 persen responden yang menjawab B, 14,3 persen yang menjawab C dan 1,2 persen reponden menjawab D. Sehingga dalam teori Davis tentang efektivitas absensi finger print pada indikator perangkat keras (hardware) sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan ini. Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat keras (hardware) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah cukup baik terlebih dalam hal penerapan absensi finger print, karena tanpa perangkat keras (hardware) yang baik absensi melalui mesin absensi finger print akan terjadi permasalahan yang timbul dan hasil input data bisa tidak sesuai. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut.
6. Database Terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan indikator database antara lain : Pertama, pegawai selalu menggunakan database dalam mencari data/kehadiran pegawai. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.28 Pegawai Selalu Menggunakan Database X17
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 17 131 16 164
Percent 10.4 79.9 9.8 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 17)
Valid Percent 10.4 79.9 9.8 100.0
Cumulat iv e Percent 10.4 90.2 100.0
99
Berdasrkan tabel 4.28 diatas jawaban responden mengenai pernyataan nomor 17 yaitu sebanyak 131 responden atau 79,9 persen menjawab setuju, sangat setuju sebanyak 16 responden atau 9,8 persendan tidak setuju sebanyak 17 responden atau 10,4 persen. Dari jawaban responden yang mendominasi yaitu jawaban setuju, berarti menunjukkan bahwa banyak pegawai yang menggunakan database dalam mencari atau ataupun kehadiran pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Sehingga, database di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak berjalan efektif untuk mencari data ataupun kehadiran pegawai.
Kedua, database kepegawaiaan selalu update sehingga tercipta data yang akurat. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.29 Database Kepegawaiaan Selalu Update X18
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 13 125 26 164
Percent 7.9 76.2 15.9 100.0
Valid Percent 7.9 76.2 15.9 100.0
Cumulat iv e Percent 7.9 84.1 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 18)
Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak selalu menggunakan database dalam mencari data atau kehadiran pegawai, sehingga diperlukan data yang akurat dengan cara selalu mengupdate data tersebut. Dilihat dari tabel 4.29
100
dapat diketahui mengenai database yang berada di Skeretariat Daerah Kabupaten Lebak dan jawaban responden yaitu sangat setuju sebanyak 26 responden atau 15,9 persen, setuju sebanyak 125 responden atau 76,2 persen, dan tidak setuju sebanyak 13 responden atau 7,9 persen. Hal ini menunjukan bahwa database kepegawaian selalu update sehingga tercipta data yang akurat di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dengan jawaban yang mendominasi yaitu jawabant setuju dengan pernyataan nomor 18. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator database yang berdasarkan teori dari Davis dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.30 Frekuensi Indikator Database Frekuensi Jawaban Pilihan Responden Per Indikator No
Jawaban
Jumlah
%
Pertanyaan Nomor responden 17
18
1
A
18
16
34
10,4%
2
B
125
131
256
78%
3
C
21
17
38
11,6%
4
D
0
0
0
0
164
164
328
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuisoner Nomor 17 dan 18 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.30 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 10,4 persen responden yang menjawab A, 78 persen responden yang menjawab B,
101
11,6 persen yang menjawab C dan 11,6 persen reponden menjawab D. Sehingga dalam teori Davis tentang efektivitas absensi finger print pada indikator database sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan ini. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan database di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah baik dan efektif untuk mencari data atau kehadiran pegawai terlebih data yang dihasilkan selalu update sehingga kemungkinan kecil tidak ada kesalahan dalam data absensi di database Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut.
7. Prosedur Terdapat 2 pernyataan yang berhubungan dengan indikator prosedur antara lain : Pertama, penerapan mesin absensi finger print sesuai dengan prosedur yang berlaku. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.31 Penerapan Mesin Absensi Finger Print Sesuai Dengan Prosedur X19
Valid
setuju sangat setuju Total
Frequency 129 35 164
Percent 78.7 21.3 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 19)
Valid Percent 78.7 21.3 100.0
Cumulat iv e Percent 78.7 100.0
102
Sebelum menerapkan absensi finger print Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak harus mengetahui prosedur yang berlaku, sehingga tidak asal menerapkan saja. Berdasarkan tabel 4.31 diatas menunjukan bahwa responden menjawab setuju sebanyak 129 responden atau 78.7 persen, sangat setuju sebanyak 35 responden atau 21,3 persen dan tidak ada yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan absensi melalui mesin absensi finger print di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapan absensi finger print dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Kedua, prosedur mengenai absensi finger print mudah dipahami oleh pegawai. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.32 Prosedur Mengenai Absensi Finger Print Mudah Dipahami X20
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 2 141 21 164
Percent 1.2 86.0 12.8 100.0
Valid Percent 1.2 86.0 12.8 100.0
Cumulat iv e Percent 1.2 87.2 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 20)
Sebelum menerapkan mesin absensi finger print terlebih dahulu suatu instansi harus mengetahui prosedur yang berlaku, sehingga prosedur mengenai
103
mesin absensi finger print mudah dipahami oleh seluruh pegawai. Dilihat dari jawaban yang berada ditabel 4.32 responden menjawab setuju sebanyak 141 responden atau 86 persen, sangat setuju sebanyak 21 responden atau 12,8 persen, dan tidak setuju sebanyak 2 responden atau 1,2 persen. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur mengenai mesin absensi finger print mudah dipahami oleh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Hal ini terlihat dari jawban responden yang mendominasi yaitu jawaban setuju. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator prosedur yang berdasarkan teori dari Davis dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.33 Frekuensi Indikator Prosedur Frekuensi Jawaban Pilihan Responden Per Indikator No
Jawaban
Jumlah
%
Pertanyaan Nomor responden 19
20
1
A
35
21
56
17%
2
B
129
141
270
82,4%
3
C
0
2
2
0,6%
4
D
0
0
0
0
164
164
328
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuisoner Nomor 19 dan 20 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.33 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 17 persen responden yang menjawab A, 82,4 persen responden yang menjawab B,
104
dan 0,6 persen yang menjawab C. Sehingga dalam teori Davis tentang efektivitas absensi finger print pada indikator prosedur sudah dapat dikatakan baik dalam pernyataan ini. Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan absensi finger print di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah baik dan efektif karena sesuai dengan prosedur yang berlaku dan mudah dipahami pegawai. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut.
8. Personalia Pengoprasian Terdapat 4 pernyataan yang berhubungan dengan indikator personalia pengoprasian antara lain : Pertama, operator absensi finger print dari pegawai lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Lebak. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.34 Operator Absensi Finger Print Dari Pegawai Lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Lebak X21
Valid
setuju sangat setuju Total
Frequency 125 39 164
Percent 76.2 23.8 100.0
Valid Percent 76.2 23.8 100.0
Cumulat iv e Percent 76.2 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 21)
Dalam penerapan absensi finger print dibutuhkan sumber daya manusia untuk mengoprasian absensi finger print dan personalia pengoperasian biasanya dari instansi itu sendiri. Berdasarkan tabel 4.34 diatas responden menjawab setuju
105
sebnayak 125 responden atau 76, 2 persen dan sangat setuju sebanyak 39 responden atau 23,8 persen dengan pernyataan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai setuju operator absensi finger print dari pegawai lingkungan Sekertariat Daerah Kabupaten Lebak, karena dapat menjaga kerahasiaan data absensi pegawai. Akan tetapi jumlah operator absensi finger print hanya ada satu yaitu di bagian organisasi dan tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dan operator absensi finger print masih berstatus tenaga sukarela. Kedua, operator absensi finger print dalam melaksanakan pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.35 Operator Absensi Finger Bekerja Sesuai Dengan Prosedur X22
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 3 116 45 164
Percent 1.8 70.7 27.4 100.0
Valid Percent 1.8 70.7 27.4 100.0
Cumulat iv e Percent 1.8 72.6 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 22)
Dilihat dari tabel 4.35 dapat diketahui bahwa jawaban responden yang menjawab setuju sebanyak 116 responden atau 70,7 persen dan sangat setuju sebanyak 45 responden atau 27,4 persen kalau operator absensi finger print di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Akan tetapi, bagi responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden atau 1,8 persen dikarenakan responden tidak mengetahui apakah operator absensi
106
finger print di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa operator absensi finger print dalam melaksanakan pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini diambil dari jawaban yang mendominasi yaitu setuju. Ketiga, teknisi secara rutin melakukan perawatan dan pemeliharaan program. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.36 Teknisi Secara Rutin Melakukan Perawatan Dan Pemeliharaan Program X23
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 20 125 19 164
Percent 12.2 76.2 11.6 100.0
Valid Percent 12.2 76.2 11.6 100.0
Cumulat iv e Percent 12.2 88.4 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 23)
Mesin absensi finger print perlu secara rutin dicek programnya sehingga menghasilkan data yang akurat, maka diperlukan seorang teknisi mengenai absensi finger print. Berdasarkan tabel 4.36 diatas menunjukkan jawaban yang mendominasi yaitu setuju sebanyak 125 responden atau 76,2 persen kalau teknisi secara rutin melakukan perawatan dan pemeliharaan program pada Mesin absensi finger print. Sedangkan untuk jawaban tidak setuju sebanyak 20 responden atau 12,2 persen dan sangat setuju 19 responden atau 11,6 persen. Dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak seorang teknisi secara rutin melakukan perawatan dan pemeliharaan program pada mesin
107
absensi finger print. Sehingga mesin absensi finger print dan komputer selalu terkoneksi dengan baik dan bisa menghasilkan data yang akurat. Keempat, diperlukan sumber daya manusia khusus sebagai teknisi untuk absensi finger print. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.37 Sumber Daya Manusia Khusus Sebagai Teknisi X24
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 5 107 52 164
Percent 3.0 65.2 31.7 100.0
Valid Percent 3.0 65.2 31.7 100.0
Cumulat iv e Percent 3.0 68.3 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 24)
Dilihat dari tabel 4.37 diatas dapat diketahui jawaban responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 responden atau 3 persen karena menurut responden tersebut operator sebaiknya merangkap jadi teknisi pula agar lebih efisien. Oleh karena itu seorang operator mesin absensi finger print harus benarbenar paham tentang teknologi informasi (mesin absensi finger print). Akan tetapi, jawaban yang lebih mendominasi pada pernyataan ini yaitu jawaban setuju sebanyak 107 responden atau 65,2 persen, dan sangat setuju sebanyak 52 responden atau 31,7 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak setuju bila diperlukannya sumber
daya
manusia atau pegawai khusus sebagai teknisi untuk absensi finger print. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator personalia pengoprasian yang berdasarkan teori dari Davis dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan:
108
Tabel 4.38 Frekuensi Indikator Personalia Pengoprasian
No
Pilihan
Frekuensi Jawaban Responden Per
Jawaban
Indikator Pertanyaan Nomor
responden
21
22
23
Jumlah
%
24
1
A
39
45
19
52
155
23,6%
2
B
125
116
125
107
473
72,1%
3
C
0
3
20
5
28
4,3%
4
D
0
0
0
0
0
0
164
164
164
164
656
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuisoner Nomor 21, 22, 23, dan 24 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.38 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 23,6 persen responden yang menjawab A, 72,1 persen responden yang menjawab B, 4,3 persen yang menjawab C. Sehingga dalam teori Davis tentang efektivitas pada indikator personalia pengoprasian sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan ini. Dilihat drai tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa personalia pengoprasian mesin absensi finger print sudah cukup baik terlebih diambil dari pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak bukan dari pihak luar. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut.
4.2.3.2.
Analisis Variabel Efektivitas Absensi Finger Print ( X )
Setelah dilakukan analisis validitas dari 24 instrumen untuk variabel efektivitas absensi finger print ( X ). Maka data yang valid terdiri dari 23 instrumen, maka terdapat hasil sebagai berikut :
109
1) Bila setiap butir pernyataan mendapat skor tertinggi, yaitu : 4 x 23 x 164 = 15.088 2) Bila setiap butir pernyataan mendapat skor terendah, yaitu 1 x 23 x 164 = 3.772
Keterangan : Skor tertinggi
=4
Skor terendah
=1
Jumlah responden
= 164
Jumlah skor pengumpulan data variabel x
= 11.602
Rata- rata skor ideal = Jumlah skor tertinggi = 15.088 = 92 Jumlah responden
164
Menurut 164 responden mengenai efektivitas penerapan absensi finger print, yaitu : Jumlah Skor Variabel x X 100% = 11.602 x 100 % = 76,9 % Jumlah skor tertinggi
15.088
Dari hasil 76,9 persen yang ditetapkan, hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori(Sugiyono, 2010: 110), sebagai berikut : Gambar 4.3 Kontinum Interprestasi Skor
0
20%
40%
60%
80%
100%
76,9% Sangat tidak baik
tidak baik
cukup baik
baik
sangat baik
110
Keterangan interprestasi skor: Angka 0% - 20% = sangat tidak baik Angka 21% - 40% = tidak baik Angka 41% - 60% = cukup baik Angka 61% - 80% = baik Angka 81% - 100% = sangat baik
Dari perhitungan dan keterangan gambar diatas dapat diketahui bahwa efektivitas absensi finger print yang sudah diterapkan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dalam rangka meningkatkan kehadiran pegawai dan tingkat kedisiplinan pegawai untuk mematuhi jam kerja sudah baik. Hal ini terlihat dari nilai 76,9 persen termasuk kategori baik. Dapat dikatakan baik karena pernyataan yang diberikan oleh peneliti mengenai efektivitas absensi finger print rata-rata menjawab setuju. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 4.4 Kategori Penilaian Efektivitas Absensi Finger Print 11.602
D 3.772
C 7.544
Keterangan : A = Sangat setuju B = Setuju C = Tidak Setuju D = Sangat Tidak Setuju
B 11.316
A 15.088
111
4.2.3.3.
Penyajian Data Variabel Disiplin Pegawai ( Y )
1. Tujuan dan Kemampuan Terdapat 2 pernyatan yang berhubungan dengan indikator tujuan dan kemampuan, antara lain : Pertama, Pegawai harus mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh pimpinan. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.39 Pegawai Harus Mengetahui Tujuan Pimpinan Y25
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 4 100 60 164
Percent 2.4 61.0 36.6 100.0
Valid Percent 2.4 61.0 36.6 100.0
Cumulat iv e Percent 2.4 63.4 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 25)
Dari tabel 4.39 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 100 responden atau 61 persen, sangat setuju sebanyak 60 responden atau 36,6 persen, dan untuk jawaban tidak setuju sebanyak 4 responden atau 2,4 persen. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa responden setuju dan sangat setuju yang telah diakumulatifkan yaitu 160 responden dan bagi responden tersebut pegawai harus mengetahui tujuan yang ingin dicapai oleh pimpinan, sedangakan bagi 4 responden lainnya menganggap bahwa pegawai tidak harus mengatahui tujuan yang ingin dicapai oleh pimpinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten
112
Lebak sudah diketahui oleh bawahan dan ini menunjukan tingkat disiplin pegawai mengenai tujuan pimpinan yaitu baik. Kedua, pekerjaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan setiap pegawai. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.40 Pekerjaan yang Diberikan Sesuai Dengan Kemampuan Y26
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 11 95 58 164
Percent 6.7 57.9 35.4 100.0
Valid Percent 6.7 57.9 35.4 100.0
Cumulat iv e Percent 6.7 64.6 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 26)
Dari tabel 4.40 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 95 responden atau 57,9 persen, sangat setuju sebanyak 58 responden atau 35,4 persen, dan untuk jawaban tidak setuju sebanyak 11 responden atau 6,7 persen. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut 153 pegawai pekerjaan yang diberikan pimpinan sesuai dengan kemampuan setiap pegawai. Akan tetapi, menurut 11 responden antara pekerjaan dengan kemampuan pegawai belum sesuai. Sehingga pimpian perlu melihat lagi pekerjaan yang diberikan kepada 11 pegawai tersebut apakah benar pekerjaaan yang diberikan tidak sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut. Karena apabila benar hal tersebut dapat menghambat dan berpengaruh pada hasil pekerjaan maupun tingkat disiplin pegawai tersebut. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator tujuan dan
113
kemampuan yang berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.41 Frekuensi Indikator Tujuan dan Kemapuan Pilihan No
Jawaban responden
Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor 25
26
Jumlah
%
1
A
60
58
118
36%
2
B
100
95
195
59,5%
3
C
4
11
15
4,5%
4
D
0
0
0
0
164
164
328
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 25 dan 26 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.41 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 36 persen responden yang menjawab A, 59,5 persen responden yang menjawab B, dan 4,5 persen yang menjawab C. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator tujuan dan kemampuan dapat dikatakan tidak baik dalam pernyataan ini. Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak tidak baik dalam bekerja, karena hasil persentasen tertinggi hanya 59,5 persen. Oleh karena itu, pimpinan harus memberikan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan kemampuan dari masing-masing pegawai agar tingkat disiplinnya bisa mencapai 80 persen.
114
2. Teladan Pimpinan Terdapat 2 pernyatan yang berhubungan dengan indikator teladan pimpinan, antara lain : Pertama, Pimpinan selalu memberikan contoh berdisiplin baik, jujur, dan adil kepada bawahannya. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.42 Pimpinan Selalu Memberikan Contoh Berdisiplin Y27
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 10 79 75 164
Percent 6.1 48.2 45.7 100.0
Valid Percent 6.1 48.2 45.7 100.0
Cumulat iv e Percent 6.1 54.3 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 27)
Tingkat disiplin pegawai bisa meningkat bila pimpinan bisa menjadi seorang telandan atau memberikan contoh kepada bawahannya. Berdasarkan tabel 4.42 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 79 responden atau 48,2 persen dan sangat setuju sebanyak 75 responden atau 45,7 persen menyatakan bahwa pimpinan selama ini selalu memberikan contoh berdisiplin baik, jujur, dan adil kepada bawahannya. Sedangkan menurut responden yang tidak setuju 10 responden atau 6,1 persen tidak setuju dengan pernyataan ini, karena menurut responden tersebut ada pimpinan yang tidak berdisiplin waktu dan tidak adil kepada bawahannya. Akan tetapi dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak selalu memberikan
115
contoh berdisiplin baik, jujur, dan adil kepada bawahannya. Sehingga dapat disimpulkan pimpinan perlu lebih memberikan contoh berdisiplin, agar tidak ada pegawai yang tidak setuju dengan pernyataan ini.
Kedua, Pimpinan tidak melakukan tindakan Korupsi Kolusi Nepotisme. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.43 Pimpinan Tidak Melakukan Tindakan KKN Y28
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 14 89 61 164
Percent 8.5 54.3 37.2 100.0
Valid Percent 8.5 54.3 37.2 100.0
Cumulat iv e Percent 8.5 62.8 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 28)
Dari tabel 4.43 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 89 responden atau 54,3 persen, sangat setuju sebanyak 61 responden atau 37,2 persen, tidak setuju sebanyak 14 responden atau 8,5 persen dan untuk jawaban sangat tidak setuju tidak ada yang menjawab. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa masih ada
pegawai yang tidak setuju bila pimpinan tidak
melakukan tindakan KKN, hal ini menunjukan 14 pegawai tersebut bisa dikatakan kurang disiplin dan kurang mengetahui apakah pimpinan melakukan tindakan KKN atau tidak. Sehingga dapat disimpulkan teladan seorang pimpinan masih diragukan walaupun jawaban responden yang mendominasi yaitu setuju kalau
116
pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak tidak melakukan tindakan KKN. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator teladan pimpinan yang berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.44 Frekuensi Indikator Teladan Pimpinan Pilihan No
Jawaban responden
Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor 27
28
Jumlah
%
1
A
75
61
136
41,5%
2
B
79
89
168
51,2%
3
C
10
14
24
7,3%
4
D
0
0
0
0
164
164
328
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 27 dan 28 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.44 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 41,5 persen responden yang menjawab A, 51,2 persen responden yang menjawab B, dan 7,3 persen yang menjawab C. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator teladan pimpinan dapat dikatakan tidak baik dalam pernyataan ini. Dilihat dari tabel tersebut menunjukan persentase tertinggi sebesar 51,2 persen. Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak bila dilihat dari teladan seorang pimpinan dapat dikatakan tidak baik, karena pimpinan kurang dapat memberikan contoh
117
berdisiplin baik, jujur, dan adil. Selain itu, pimpinan harus membuktikan tidak melakukan tindakan KKN.
3. Balas Jasa Terdapat 2 pernyatan yang berhubungan dengan indikator balas jasa, antara lain : Pertama, Pemberian gaji dan insentif yang adil bagi pegawai membuat pegawai lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.45 Pemberian Gaji dan Insentif yang Adil Bagi Pegawai Y29
Valid
setuju sangat setuju Total
Frequency 104 60 164
Percent 63.4 36.6 100.0
Valid Percent 63.4 36.6 100.0
Cumulat iv e Percent 63.4 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 29)
Berdasarkan
tabel 4.45 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang
setuju sebanyak 104 responden atau 63,4 persen, dan sangat setuju sebanyak 60 responden atau 36,6 persen dengan pernyataan bahwa pemberian gaji dan insentif yang adil bagi pegawai membuat pegawai lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Dari tabel tersebut, menunjukkan tingkat disiplin pegawai harusnya sangat baik karena tidak ada seorang responden pun yang tidak setuju dengan pernyataan nomor 29 mengenai balas jasa. Hal ini pun berarti pemberian gaji dan
118
insentif di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah adil bagi pegawai karena membuat pegawai lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dikerjakan pegawai. Kedua, Tunjangan Pegawai yang didapat akan mendorong sikap disiplin. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.46 Tunjangan Pegawai yang Didapat Akan Mendorong Sikap Disiplin Y30
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 16 106 42 164
Percent 9.8 64.6 25.6 100.0
Valid Percent 9.8 64.6 25.6 100.0
Cumulat iv e Percent 9.8 74.4 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 30)
Motivasi seorang pegawai untuk disiplin salah satunya dengan adanya tunjangan. Dari tabel 4.46 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 106 responden atau 64, 6 persen, sangat setuju sebanyak 42 responden atau 25,6 persen, tidak setuju sebanyak 16 responden atau 9,8 persen. Hal ini menunjukan bahwa bagi 148 responden tunjangan yang diberikan kepada pegawai dapat mendorong sikap disiplin. Akan tetapi, bagi 16 responden lainnya tujangan yang diberikan tidak cukup dan berpengaruh terhadap sikap disiplin pegawai, karena menurut pegawai tersebut ada saja pegawai yang mendapat tunjangan besar tetapi disiplinnya rendah. Padahal seharusnya semakin tinggi tunjangan yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat kedisiplinannya. Oleh sebab itu,
119
pimpinan memberikan insentif yang adil kepada pegawai dan ini terbukti dengan pernyataan sebeumnya di nomor 29. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator balas jasa yang berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.47 Frekuensi Indikator Balas Jasa Pilihan No
Jawaban responden
Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor 29
30
Jumlah
%
1
A
60
42
102
31%
2
B
104
106
210
64%
3
C
0
16
16
5%
4
D
0
0
0
0
164
164
328
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 29 dan 30 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.47 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 31 persen responden yang menjawab A, 64 persen responden yang menjawab B, dan 5 persen yang menjawab C. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator balas jasa sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan ini. Dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak bisa dikatakan cukup baik, karena adanya motivasi dari balas jasa yang diberikan kepada pegawai dari pimpinan dan diberikan secara adil sesuai dengan golongan dan prestasi kerja
120
pegawai tersebut. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut.
4. Keadilan Terdapat 2 pernyatan yang berhubungan dengan indikator keadilan, antara lain : Pertama, Perlakuan yang diberikan pimpinan sama terhadap semua pegawainya. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.48 Perlakuan yang Diberikan Pimpinan Sama Terhadap Semua Pegawainya Y31
Valid
sangat tidak setuju tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 11 26 94 33 164
Percent 6.7 15.9 57.3 20.1 100.0
Valid Percent 6.7 15.9 57.3 20.1 100.0
Cumulat iv e Percent 6.7 22.6 79.9 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 31)
Berdasarkan tabel 4.48 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 94 responden atau 57,3 persen, sangat setuju sebanyak 33 responden atau 20,1 persen, tidak setuju sebanyak 26 responden atau 15,9 persen dan untuk jawaban sangat tidak setuju sebanyak 11 responden atau 6,7 persen. Dari tabel tersebut, menunjukan jawaban responden berbeda-beda mengnai pernyataan nomor 31 tentang keadilan. Menurut 127 pegawai dari yang menjawab sangat setuju dan setuju pimpinan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap
121
bawahannya dapat meningkatkan disiplin pegawai. Tetapi menurut 37 pegawai yang tidak setuju dan sangat tidak setuju kalau pegawai mendapatkan perlakuan yang sama dari pimpinan tidak berpengaruh kepada tingkat disiplin pegawai. Padahal dengan perlakuan yang sama terhadap pegawai akan meningkatakn disiplin pegawai dan tidak adanya pegawai yang merasa diperlakukan tidak adil.
Kedua, pimpinan harus memberikan pekerjaan secara adil kepada bawahannya sesuai dengan TUPOKSI. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.49 Pimpinan Harus Memberikan Pekerjaan Secara Adil Y32
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 8 100 56 164
Percent 4.9 61.0 34.1 100.0
Valid Percent 4.9 61.0 34.1 100.0
Cumulat iv e Percent 4.9 65.9 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 32)
Dari tabel 4.49 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 100 responden atau 61 persen, sangat setuju sebanyak 56 responden atau 34,1 persen, tidak setuju sebanyak 8 atau 4,9 persen dan untuk jawaban sangat tidak setuju tidak ada yang menjawab. Hal ini, menunjukan bahwa dari jawaban yang mendominasi, pegawai setuju bila pimpinan memberikan pekerjaan secara adil kepada pegawai atau bawahannya. Dan berdasarkan tabel tersebut, menunjukan pula masih terdapat pegawai yang tidak setuju bila pekerjaan yang diberikan pimpinan itu secara adil kepada pegawai. Hal ini berarti 8 orang pegawai tersebut kurang disiplin dan kurang mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang diberikan pimpinan sudah diberikan secara
122
adil atau belum. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator keadilan yang berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.50 Frekuensi Indikator Keadilan Pilihan No
Jawaban
Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator
responden
Pertanyaan Nomor 31
32
Jumlah
%
1
A
33
56
89
38%
2
B
94
100
100
42,7%
3
C
26
8
34
14,5%
4
D
11
0
11
4,8%
164
164
234
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 31 dan 32 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.50 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 38 persen responden yang menjawab A, 42,7 persen responden yang menjawab B, 14,5 persen yang menjawab C dan 4,8 persen responden menjawab D. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator keadilan dapat dikatakan tidak baik dalam pernyataan ini. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak bisa dikatakan tidak baik, karena adanya perlaku yang kurang adil dari pimpinan, sehingga kurang dapat memotivasi pegawai untuk berdisiplin. Sikap kurang adil pimpinan ini ditunjukkan dengan tindakan pemberian tugas yang kurang sesuai dengan tugas dan fungsi pegawai tersebut. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut.
123
5. Pengawasan Melekat (Waskat) Terdapat 2 pernyatan yang berhubungan dengan indikator Pengawasan Melekat (Waskat) , antara lain : Pertama, Penilaian & pengawasan terhadap perilaku, sikap, dan kerja pegawai sudah diterapkan instansi. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.51 Penilaian & Pengawasan Sudah Diterapkan Instansi Y33
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 40 103 21 164
Percent 24.4 62.8 12.8 100.0
Valid Percent 24.4 62.8 12.8 100.0
Cumulat iv e Percent 24.4 87.2 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 33)
Berdasarkan tabel 4.51 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 103 responden atau 62,8 persen, sangat setuju sebanyak 21 responden atau 12,8 persen, tidak setuju sebanyak 40 responden atau 24,4 persen dan untuk jawaban sangat tidak setuju tidak ada yang menjawab. Dari tabel tersebut, menunjukan bahwa bagi responden yang menjawab setuju dan sangat setuju pimpinan sudah melakukan penilaian dan pengawasan terhadap perilaku, sikap, dan kinerja pegawai. Tetapi bagi 40 pegawai tidak setuju bila pimpinan sudah melakukan penilaian dan pengawasan terhadap sikap, perilaku dan kinerja pegawai. Hal ini berarti, pengawasan dan penilaian yang dilakukan pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak masih kurang karena masih terdapat responden yang menjawab tidak setuju dengan pernyataan nomor 33. Padahal
124
dengan melakukan pegawasan dan penilaian, pimpinan bisa mengetahui tingakt disiplin pegawai. Kedua, pimpinan mengetahui prestasi kerja dan kesulitan pekerjaan yang dilakukan bawahannya. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.52 Pimpinan Mengetahui Prestasi Kerja Dan Kesulitan Pekerjaan Pegawai Y34
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 26 96 42 164
Percent 15.9 58.5 25.6 100.0
Valid Percent 15.9 58.5 25.6 100.0
Cumulat iv e Percent 15.9 74.4 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 34)
Dari tabel 4.52 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang sangat setuju sebanyak 42 responden atau 25,6 persen, setuju sebanyak 96 responden atau 58,5 persen, dan tidak setuju 26 responden atau 15,9 persen. Dari tabel tersebut, menunjukan bahwa bagi 138 pegawai setuju dan pimpinan sudah mengetahu prestasi dan kesulitan yang dihadapi pegawai lain. Tetapi bagi 26 pegawai yang menjawab tidak setuju, pimpinan tidak mengetahui kesulitan dan prestasi pegawainya. Hal ini menunjukan kurangnya pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan. Padahal pengawasan mengenai prestasi dan kesulitan yang dihadapi pegawai berpengaruh baik untuk pegawai itu sendiri khususnya untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Padahal seharusnya semakin tinggi tunjangan yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat kedisiplinannya. Oleh sebab itu, pimpinan memberikan insentif yang adil kepada pegawai dan ini terbukti dengan pernyataan sebeumnya di nomor 29. Dan berikut ini hasil
125
frekuensi dari indikator pegawasan melekat (waskat) yang berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.53 Frekuensi Indikator Pengawasan Melekat (Waskat) Pilihan No
Jawaban responden
Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor 33
34
Jumlah
%
1
A
21
42
63
19,2%
2
B
103
96
199
60,7%
3
C
40
26
66
20,1%
4
D
0
0
0
0
164
164
328
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 33 dan 34 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.53 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 19,2 persen responden yang menjawab A, 60,7 persen responden yang menjawab B, dan 20,1 persen yang menjawab C. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator pengawasan melekat (waskat) sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan yang telah diajukan. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak bisa dikatakan cukup baik, karena pimpinan melakukan pengawasan yang melekat kepada bawahannya untuk mengetahui prestasi kerja atau pun kesulitan yang dialami oleh bawahannya. Dan adanya pengawasan yang melekat ini dapat motivasi pegawai untuk disiplin.Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut.
126
6. Sanksi Hukuman Terdapat 2 pernyatan yang berhubungan dengan indikator Sanksi Hukuman, antara lain : Pertama, Pegawai harus mengetahui Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.54 Pegawai Mengetahui Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Y35
Valid
setuju sangat setuju Total
Frequency 125 39 164
Percent 76.2 23.8 100.0
Valid Percent 76.2 23.8 100.0
Cumulat iv e Percent 76.2 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 35)
Disiplin Pegawai Negeri Sipil di atur dalam Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 dan di dalamnya terdapat sanksi hukuman bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dari tabel 4.54 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 125 responden atau 76,2 persen, dan sangat setuju sebanyak 39 responden atau 23,8 persen. Hal ini menunjukan seluruh pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah mengetahui adanya peraturan mengenai dispilin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, pegawai tidak akan melakukan pelanggaran seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 karena dalam peraturan tersebut sudah jelas bagi yang melanggar ada sanksi yang harus ditanggungnya. Akan tetapi, semuanya tergantung dari ketegasan pimpinan pula dalam memberikan sanksi dan hasil observasi di lapangan pegawai mengetahui Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tetapi pegawai pun masih terdapat
127
beberapa yang tidak mematuhi jam kerja. Hal ini menunjukkan adanya sikap kurang tegas dari pimpinan.
Kedua, sanksi yang diberikan terhadap pelanggar disiplin harus berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.55 Sanksi yang Diberikan Berdasarkan PP No. 53 tahun 2010 Y36
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 4 103 57 164
Percent 2.4 62.8 34.8 100.0
Valid Percent 2.4 62.8 34.8 100.0
Cumulat iv e Percent 2.4 65.2 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 36)
Berdasarkan tabel 4.55 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 103 respondenatau 62,8 persen, sangat setuju sebanyak 57 responden atau 34,8 persen, tidak setuju sebanyak 4 responden atau 2,4 persen, dan untuk jawaban sangat tidak setuju tidak ada yang menjawab. Dari tabel tersebut, menunjukan bahwa pegawai setuju bila pegawai yang melanggar disiplin diberikan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga, pegawai yang melanggar tidak mengulangi atau melakukan pelanggaran. Tetapi, menurut 4 pegawai tidak setuju bila sanksi yang diberikan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menurut pegawai tersebut sanksi yang diberikan kepada pelanggar disiplin ada dua yaitu beradasarkan Peraturan
128
Pemerintah No. 53 tahun 2010 dan kebijakan yang diberikan oleh pimpinan. Akan tetapi, kebijakan tersebut menurut beberapa pegawai diberikan karena faktor kekeluargaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan selain sanksi hukuman peran pimpinan dalam menentukan kebijakkan sangat menentukan tingkat disiplin pegawai yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator sanksi hukuman yang berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.56 Frekuensi Indikator Sanksi Hukuman Pilihan No
Jawaban responden
Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor 35
36
Jumlah
%
1
A
39
57
96
29,3%
2
B
125
103
228
69,5%
3
C
0
4
4
1,2%
4
D
0
0
0
0
164
164
328
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 35 dan 36 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.56 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 29,3 persen responden yang menjawab A, 69,5 persen responden yang menjawab B, dan 1,2 persen yang menjawab C. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator sanksi hukuman sudah dapat dikatakan cukup baik dalam yang telah diajukan. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak bisa dikatakan cukup
129
baik, karena seluruh pegawai mengetahui mengenai Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan pegawai mengetahui peraturan tersebut kemungkinan kecil pegawai melakukan tindakan yang dapat melanggar disiplin pegawai, karena bila melanggar dalam peraturan tersebut ada sanksi yang harus diterimanya. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut. Namun, kondisi di lapangan pimpinan kurang tegas dalam memberikan sanksi bagi pegawai yang datang dan pulang tidak sesuai dengan jam kerja.
7. Ketegasan Terdapat 2 pernyatan yang berhubungan dengan indikator Ketegasan, antara lain : Pertama, Pimpinan berani bersikap tegas dalam memberikan hukuman kepada pegawai yang melanggar peraturan instansi. Responden menjawab sebagai berikut:
Tabel 4.57 Pimpinan Berani Bersikap Tegas Dalam Memberikan Hukuman Y37
Valid
setuju sangat setuju Total
Frequency 109 55 164
Percent 66.5 33.5 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 37)
Valid Percent 66.5 33.5 100.0
Cumulat iv e Percent 66.5 100.0
130
Pimpinan selain memberikan contoh yang baik kepada bawahan, harus dapat bersikap tegas kepada bawahan yang melanggar dengan memberikan sanksi yang sesuai pelanggarannya. Dari tabel 4.57 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 109 responden atau 66,5 persen, sangat setuju sebanyak 55 responden atau 33,5 persen. Dari tabel tersebut, berarti pegawai setuju bila pimpinan bersikap tegas dalam memberikan hukuman kepada pegawai yang melanggar peraturan instansi. Hal ini pula menunjukan bahwa pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak siap menerima hukuman atau sanksi dari pimpinan bila melanggar peraturan instansi dan berarti pegawai disiplin pada peraturan yang berlaku di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Akan tetapi, kondisi di lapangan dan hasil wawancara dengan beberapa pegawai bahwa pimpinan kurang tegas dalam memberikan sanksi, hal tersebut dikarena adanya faktor kekeluargaan.
Kedua, pimpinan harus tegas dalam memberikan contoh sikap disiplin kepada bawahannya. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.58 Pimpinan Harus Tegas Dalam Memberikan Contoh Sikap Disiplin Y38
Valid
setuju sangat setuju Total
Frequency 104 60 164
Percent 63.4 36.6 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 38)
Valid Percent 63.4 36.6 100.0
Cumulat iv e Percent 63.4 100.0
131
Berdasarkan tabel 4.58 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 104 responden atau 63,4 persen, dan sangat setuju sebanyak 60 responden atau 36,6 persen. Dari tabel tersebut, berarti pegawai menyetujui kalau pimpinan memberikan contoh tegas kepada bawahannya untuk berdisiplin. Hal ini dilakukan pimpinan untuk bersikap tegas agar pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak mematuhi dan mengikuti contoh dari pimpinannya. Oleh karena itu, pimpinan harus tegas dalam memberikan contoh berdisiplin karena pegawai biasanya meniru atau mencontoh perilaku atasannya. Dan apabila pimpinan tidak bisa tegas, maka bawahan pun akan berprilaku seenaknya dalam bersikap. Berikut ini hasil frekuensi dari indikator ketegasan yang berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.59 Frekuensi Indikator Ketegasan Pilihan No
Jawaban responden
Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor 37
38
Jumlah
%
1
A
55
60
115
35%
2
B
109
104
213
65%
3
C
0
0
0
0
4
D
0
0
0
0
164
164
328
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 37 dan 38 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.59 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 35 persen responden yang menjawab A, dan 65 persen responden yang menjawab B. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator ketegasan
132
sudah dapat dikatakan cukup baik dalam pernyataan ini. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak bisa dikatakan cukup baik bila dilihat dari indikator tersebut, karena pegawai bersikap disiplin di dorong dengan sikap pimpinan yang berprilaku tegas kepada bawahannya terlebih bagi pegawai yang melanggar. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut. Akan tetapi, kondisi di lapangan dan wawancara dengan beberapa pegawai bahwa pimpinan kurang tegas dalam memberikan sanksi terutama bagi pegawai yang datang terlambat dan pulang mendahului, hal tersebut dikarena adanya faktor kekeluargaan.
8. Hubungan Manusia Terdapat 2 pernyatan yang berhubungan dengan indikator Hubungan Manusia, antara lain : Pertama, Lingkungan dan suasana kerja yang nyaman akan membuat pegawai lebih disiplin. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.60 Lingkungan Dan Suasana Kerja yang Nyaman akan Membuat Pegawai Disiplin Y39
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 5 81 78 164
Percent 3.0 49.4 47.6 100.0
Valid Percent 3.0 49.4 47.6 100.0
Cumulat iv e Percent 3.0 52.4 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 39)
Dari tabel 4.60 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 81 responden atau 49,4 persen, sangat setuju sebanyak 78 responden
133
atau 47,6 persen, dan untuk jawaban tidak setuju sebanyak 5 responden atau 3 persen. Dari tabel tersebut, menunjukan bahwa menurut responden yang tidak setuju lingkungan dan suasana kerja tidak berpengaruh terhadap pegawai untuk lebih disiplin. Akan tetapi, beda halnya dengan responden yang menjawab setuju dan sangat setuju, menurut mereka lingkungan dan suasana yang nyaman akan membuat pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Dan dapat disimpulkan dari jawaban yang mendominasi bahwa lingkungan dan suasana kerja yang nyaman akan membuat pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak lebih disiplin. Hal ini bisa tercipta bila pimpinan dan pegawainya bekerjasama untuk memciptakan lingkungan dan suasana tempat kerja yang nyaman untuk melakukan pekerjaannya. Sehingga, tingkat kedisiplinan pegawai pun akan meningkat di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
Kedua, pegawai menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi antar pegawai lain. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.61 Pegawai Menciptakan Suasana Hubungan Kemanusiaan Y40
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 7 115 42 164
Percent 4.3 70.1 25.6 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 40)
Valid Percent 4.3 70.1 25.6 100.0
Cumulat iv e Percent 4.3 74.4 100.0
134
Berdasarkan tabel 4.61 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang menjawab setuju sebanyak 115 atau 70,1 persen, sangat setuju sebanyak 42 responden atau 25,6 persen, tidak setuju sebanyak 7 responden atau 4,3 persen, dan untuk jawaban sangat tidak setuju tidak ada yang menjawab. Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai setuju bila hubungan kerja sesama pegawai dapat menimbulkan sikap disiplin kepada pribadi masing-masing pegawai. Tetapi, ada pun 7 responden yang tidak setuju bila suatu hubungan kerja itu bisa menimbulkan sikap disiplin seorang pegawai dan hal ini pun menunjukan bahwa responden yang menjawab tidak setuju memiliki hubungan yang kurang serasi antar pegawai lainnya, beda halnya dengan responden yang menjawab setuju menunjukkan memiliki hubungan yang serasi antar pegawai lainnya ketika berada di lingkungan kantor maupun tidak berada di lingkungan kantor. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator hubungan kemanusiaan yang berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan: Tabel 4.62 Frekuensi Indikator Hubungan Kemanusiaan Pilihan No
Jawaban responden
Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor 39
40
Jumlah
%
1
A
78
42
123
37,2%
2
B
81
115
196
59,2%
3
C
5
7
12
3,6%
4
D
0
0
0
0%
164
164
331
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 39 dan 40 tahun 2012
135
Berdasarkan tabel 4.62 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 37,2 persen responden yang menjawab A, 59,2 persen responden yang menjawab B, dan 3,6 persen yang menjawab C. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator hubungan kemanusiaan sudah dapat dikatakan cukup baik baik dalam pernyataan ini. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak bisa dikatakan cukup baik, karena dipengaruhi oleh suasana kerja yang nyaman dan pegawai dapat menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi antar pegawai. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut.
9. Menaati Ketentuan Jam Kerja Terdapat 2 pernyatan yang berhubungan dengan indikator Menaati Ketentuan Jam Kerja, antara lain : Pertama, Ketentuan Jam Kerja hari Senin s/d Kamis 07.30-16.00 dan hari Jumat 07.30 s/d 16.30. responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.63 Ketentuan Jam Kerja Y41
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 3 127 34 164
Percent 1.8 77.4 20.7 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 41)
Valid Percent 1.8 77.4 20.7 100.0
Cumulat iv e Percent 1.8 79.3 100.0
136
Berdasarkan tabel 4.63 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 127 responden atau 77,4 persen, sangat setuju sebanyak 34 responden atau 20,7 persen, tidak setuju 3 responden atau 1,8 persen, dan untuk jawaban sangat tidak setuju tidak ada yang menjawab. Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa pegawai setuju dan sangat setuju bila Ketentuan Jam Kerja hari Senin s/d Kamis 07.30-16.00 dan hari Jumat 07.30 s/d 16.30. Dengan pegawai sangat setuju dan setuju dengan pernyataan, ini menunjukan bahwa responden tersebut seharusnya tidak ada yang datang terlambat, sehingga tingkat kedisiplinan pegawai bisa meningkat. Akan tetapi, 3 pegawai tidak setuju dengan ketentuan jam kerja hari Senin s/d Kamis 07.30-16.00 dan hari Jumat 07.30 s/d 16.30 yang diterapakan Sekretriat Daerah Kabupaten Lebak. Dan ini pun terbukti di lapangan bahwa masih ada pegawai yang datang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jam kerja. Ini dikarenakan menurut mereka itu terlalu pagi terlebih untuk rumah yang sangat jauh dari kantor Sekretriat Daerah Kabupaten Lebak dan belum lagi mereka harus apel pagi serta absen melalui mesin absensi finger print. Kedua, Pegawai datang terlambat dan pulang mendahului. Responden menjawab sebagai berikut : Tabel 4.64 Pegawai Datang Terlambat dan Pulang Mendahului Y42
Valid
sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju Total
Frequency 5 11 102 46 164
Percent 3.0 6.7 62.2 28.0 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 42)
Valid Percent 3.0 6.7 62.2 28.0 100.0
Cumulat iv e Percent 3.0 9.8 72.0 100.0
137
Berdasarkan tabel 4.64 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 11 responden atau 6,7 persen, sangat tidak setuju sebanyak 5 responden atau 3 persen, tidak setuju sebanyak 102 responden 62,2 persen, dan untuk jawaban sangat tidak setuju sebanyak 46 responden atau 28 persen. Dari tabel tersebut, menunjukkan bahwa pegawai tidak setuju bila ada pegawai yang datang terlambat dan pulang mendahului atau tidak sesuai dengan jam kerja. Akan tetapi, masih ada pegawai yang setuju dengan pernyataan pegawai datang dan pulang mendahului, karena menurut pegawai tersebut bila ada suatu kepentingan otomatis datang ataupun pulang kerja terpaksa mendahului dan menurut pegawai yang menjawab setuju pun, bila tidak ada pekerjaan lagi atau bisa dikatkan pekerjaan sudah selesai dari pada diam di Kantor lebih baik pulang mendahului. Hal ini terbukti di lapangan masih terdapat beberapa pegawai yang datang terlambat dan pulang mendahului. Dan berikut ini hasil frekuensi dari indikator menaati ketentuan jam kerja yang berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan : Tabel 4.65 Frekuensi Indikator Menaati Ketentuan Jam Kerja Pilihan No
Jawaban responden
Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor 41
42
Jumlah
%
1
A
46
5
51
15%
2
B
127
11
138
40,6%
3
C
3
102
105
30,9%
4
D
0
46
46
13,5%
164
164
340
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 41 dan 42 tahun 2012
138
Berdasarkan tabel 4.65 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 15 persen responden yang menjawab A, 40,6 persen responden yang menjawab B, 30,9 persen yang menjawab C, dan 13,5 persen yang menjawab D. Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator menaati ketentuan jam kerja sudah dapat dikatakan tidak baik dalam pernyataan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak bisa dikatakan tidak baik, karena masih terdapat pegawai yang tidak menaati ketentuan jam kerja, seperti datang terlambat, istirahat dan pulang tidak sesuai jam kerja yang telah ditentukan. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut.
10. Mengutamakan Kepentingan Negara dari pada Kepentingan sendiri, Seseorang, dan/atau Golongan Terdapat 2 pernyatan yang berhubungan dengan indikator Mengutamakan Kepentingan Negara dari pada Kepentingan sendiri, Seseorang, dan/atau Golongan, antara lain : Pertama, Pegawai mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Responden menjawab sebagai berikut :
139
Tabel 4.66 Pegawai Mengutamakan Kepentingan Organisasi Y43
Valid
tidak setuju setuju sangat setuju Total
Frequency 3 118 43 164
Percent 1.8 72.0 26.2 100.0
Valid Percent 1.8 72.0 26.2 100.0
Cumulat iv e Percent 1.8 73.8 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 43)
Berdasarkan tabel 4.66 tersebut dapat dilihat bahwa responden yang setuju sebanyak 118 atau 72 persen, sangat setuju sebanyak 43 responden atau 26,2 persen, dan tidak setuju sebanyak 3 responden atau 1,8 persen. Dari tabel tersebut, berarti pegawai setuju kalau seorang pegawai negeri sipil harus mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan ini sudah menjadi kewajiban seorang pegawai negeri sipil seperti tertuang pada Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 7. Akan tetapi, masih terdapat pegawai yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut dan hal ini pun terbukti di lapangan bahwa ada pegawai yang sering keluar Kantor untuk mengurusin kepentingan pribadi. Berarti menunjukan pegawai tersebut tidak disiplin dan melanggar Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kedua, pegawai meninggalkan pekerjaan untuk mengurus kepentingan di luar kantor (urusan pribadi). Responden menjawab sebagai berikut :
140
Tabel 4.67 Pegawai Meninggalkan Pekerjaan Untuk Mengurus Kepentingan Pribadi Y44
Valid
sangat setuju setuju tidak setuju sangat tidak setuju Total
Frequency 5 33 103 23 164
Percent 3.0 20.1 62.8 14.0 100.0
Valid Percent 3.0 20.1 62.8 14.0 100.0
Cumulat iv e Percent 3.0 23.2 86.0 100.0
Sumber : Data Primer, 2012 (Pernyataan No. 44)
Berdasarkan tabel 4.67 diatas dapat dilihat responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 responden atau 3 persen, setuju sebanyak 33 responden atau 20,1 persen, tidak setuju sebanyak 103 responden atau 62,8 persen, dan sangat tidak setuju sebanyak 23 responden atau 14 persen. Hal ini menunjukan perbedaan pendapat diantara pegawai. Bagi pegawai yang sering meninggalkan pekerjaan untuk mengurus kepentingan di luar kantor ( urusan pribadi) menjawab setuju karena kepentingan di luar kantor apabila tidak bisa ditinggalkan otomatis pegawai mengutamakan urusan pribadinya terlebih apabila itu mengenai urusan keluarga. Tetapi, banyak pula pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak yang lebih mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan sendiri, seseorang, atau golongan. Hal ini terbukti dengan jawaban responden lebih mendominasi tidak setuju pada pernyataan nomor 44. Berikut ini hasil frekuensi dari indikator mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan. yang berdasarkan teori dari Hasibuan dan bertumpu pada metodologi riset yang digunakan :
141
Tabel 4.68 Frekuensi Indikator Mengutamakan Kepentingan Negara Dari Pada Kepentingan Sendiri, Seseorang Dan/Atau Golongan Pilihan No
Jawaban responden
Frekuensi Jawaban Responden Per Indikator Pertanyaan Nomor 43
44
Jumlah
%
1
A
43
5
48
14,6%
2
B
118
33
151
45,8%
3
C
3
103
106
32,2%
4
D
0
23
23
7,2
164
164
331
100%
Total
Sumber: Pengolahan Nilai Kuesioner Nomor 43 dan 44 tahun 2012
Berdasarkan tabel 4.68 dapat dilihat bahwa dari 164 responden terdapat 14,6 persen responden yang menjawab A, 45,8 persen responden yang menjawab B, dan 32,2 persen yang menjawab C dan 7,2 persen responden yang menjawab D . Sehingga dalam teori Hasibuan tentang disiplin pegawai pada indikator mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan dapat dikatakan tidak baik dalam pernyataan ini. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak bisa dikatakan tidak baik, karena adanya pegawai yang masih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya dari pada pekerjaan yang dilakukan. Hal ini terbukti dengan dari segi persentase yang ada pada tabel tersebut.
142
4.2.3.3.
Analisis Variabel Disiplin Pegawai ( Y )
Setelah dilakukan analisis validitas dari 20 instrumen. Maka data yang valid terdiri dari 20 instrumen, maka terdapat hasil sebagai berikut : 1) Bila setiap butir pernyataan mendapat skor tertinggi, yaitu : 4 x 20 x 164 = 13.120 2) Bila setiap butir pernyataan mendapat skor terrendah, yaitu 1 x 20 x 164 = 3.280 Keterangan : Skor tertinggi
=4
Skor terendah
=1
Jumlah responden
= 164
Jumlah skor pengumpulan data variabel Y
= 10.562
Rata- rata skor ideal = Jumlah skor tertinggi = 13.120 = 80 Jumlah responden
164
Menurut 164 responden mengenai disiplin pegawai, yaitu : Jumlah Skor Variabel Y
X 100% = 10.562
Jumlah skor tertinggi
x 100 % = 80,50 %
13.120
Dari hasil 80,50 persen yang ditetapkan, hal ini secara kontinum dapat dibuat kategori (Sugiyono, 2010: 110), sebagai berikut : Gambar 4.5 Kontinum Interprestasi Skor
0
20%
40%
60%
80%
100%
80,50% Sangat tidak baik
tidak baik
cukup baik
baik
sangat baik
143
Keterangan interprestasi skor: Angka 0% - 20%
= sangat tidak baik
Angka 21% - 40%
= tidak baik
Angka 41% - 60%
= cukup baik
Angka 61% - 80%
= baik
Angka 81% - 100%
= sangat baik
Dari perhitungan dan keterangan gambar diatas dapat diketahui bahwa disiplin pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sudah baik. Hal ini terlihat dari nilai 80,50 persen termasuk kategori baik. Dapat dikatakan baik karena pernyataan yang diberikan oleh peneliti mengenai efektivitas absensi finger print rata-rata menjawab setuju. Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 4.6 Kategori Penilaian Disiplin Pegawai 10.562
D
C
3.280
6.560
Keterangan : A = Sangat setuju B = Setuju C = Tidak Setuju D = Sangat Tidak Setuju
B 9.840
A 13.120
144
4.3. Pengujian Hipotesis 4.3.1. Uji Koefisien Korelasi Dalam penelitian ini koefisien korelasi yang digunakan adalah koefisien korelasi product moment. Berikut ini pengujian koefisien korelasi product moment dengan menggunakan SPSS versi 15 : Tabel 4.69 Koefisien Korelasi Product Moment Correlati ons
Ef ektiv itas Absensi Finger Print Disiplin Pegawai
Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
Ef ektiv itas Absensi Finger Print 1 164 .593** .000 164
Disiplin Pegawai .593** .000 164 1 164
**. Correlation is signif icant at the 0.01 lev el (2-t ailed).
(Sumber : Data Primer diolah tahun 2012)
Berdasarkan tabel 4.50 diatas dapat diketahui bahwa terdapat hubungan positif sebesar 0,593 antara efetivitas absensi finger print (X) terhadap disiplin pegawai (Y). Untuk memberikan interprestasi koefisien korelasi, dapat dibandingkan dengan tabel sebagai berikut : Tabel 4.70 Pedoman untuk memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien Tingkat Hubungan 0,00 – 0,199 Sangat Rendah 0,20 – 0,399 Rendah 0,40 – 0,599 Sedang 0,60 – 0,799 Kuat 0,80 – 1,000 Sangat Kuat (Sumber : Sugiyono, 2010 : 214)
145
Mengacu pada tabel pedoman interprestasi terhadap koefisien korelasi, maka koefisien korelasi antara efektivitas absensi finger print (X) dan disiplin pegawai (Y) adalah sedang karena koefisien korelasinya menunjukkan angka 0,593 yang tergolong pada interval koefisien antara 0,40 – 0,599. Korelasi antara X dan Y sebesar 0,593, artinya terdapat korelasi sedang antara efetivitas absensi finger print (X) dan disiplin pegawai (Y), dengan arah positif. Dari perbandingan tersebut rhitung ternyata menunjukkan angka sebesar 0,593 lebih besar dari pada rtabel (95% = 0.05) (dk = n – 2 = 164 – 2 = 162) sehingga menunjukan angka sebesar 0,148. Jadi, jika rhitung > rtabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat hubungan yang sedang antara efektivitas absensi finger print (X) dan disiplin pegawai (Y).
4.3.2. Uji Koefisien Determinan Untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel efetivitas absensi finger print (X) terhadap variabel disiplin pegawai (Y), kemudian dapat dilakukan dengan cara menghitung koefisien yang ditentukan. Berikut adalah Model Summary berdasarkan hasil pengolahan data melalui SPSS versi 15. Tabel 4.71 Koefisien Determinan Model Summary
Model 1
R
R Square .593a
.352
(Sumber : Data Primer diolah tahun 2012)
Adjusted
Std.Error of
R Square
the Estimate
.348
4.702
146
Berdasarkan tabel 4.52 koefisien korelasi product moment adalah sebesar 0,593, RSquare adalah koefisien determinan yang didapat hasil sebesar 0,352 berarti kontribusi variabel efetivitas absensi finger print (X) terhadap variabel disiplin pegawai (Y) kecil yaitu sebesar 35,2 persen dan sisanya 64,8 persen dipengaruhi faktor-faktor lain. Hal ini menunjukan hubungan antar kedua variabel lemah karena semakin kecil angka RSquare semakin lemah hubungan kedua variabel.
4.3.3. Regresi Linear Sederhana Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel efetivitas absensi finger print (X) dengan variabel disiplin pegawai (Y), maka menggunakan rumus regresi linear sebagai berikut : Rumus Keterangan : Y’
:
Y’ = a + bX
= Subjek atau nilai dalam dependen yang diprediksikan.
a
= Harga Y, apabila X = 0 (harfa konstan).
b
= Angka arah atau koefisien korelasi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan variabel independen. Bila b (+) maka naik, bila (-) maka terjadi penurunan.
X
= Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.
Berdasarkan hasil pengolahan data analisis regresi linier sederhana melalui SPSS versi 15, maka diperoleh nilai (a) dan (b), yaitu:
147
Tabel 4.72 Regresi Linear Sederhana Coeffici entsa
Model 1
(Constant) Ef ektiv itas Absensi Finger Print
Unstandardized Coef f icients B Std. Error 15.527 5.222 .691
.074
Standardized Coef f icients Beta .593
t 2.973
Sig. .003
9.383
.000
a. Dependent Variable: Disiplin Pegawai
(Sumber : Data Primer diolah tahun 2012)
Berdasarkan tabel 4.54 diatas maka dapat dilihat a = 15,527 dan b = 0,691 kemudian disusun persamaan regresinya yaitu : Y’ = a + bX Y = 15,527 + 0,691X Keterangan: Y
: Disiplin Pegawai
X
: Efektivitas Absensi Finger Print
a
: Konstanta sebesar 15,527, artinya jika efektivitas absensi finger print di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (X) nilainya 0, maka nilai disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (Y) nilainya positif sebesar 15,527.
b
: Koefisien regresi sebesar 0,691, artinya jika efektivitas absensi finger print di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (X) mengalami kenaikan 1, maka disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak (Y) mengalami peningkatan sebesar 0,691.
Diketahui dari hasil perhitungan efektivitas absensi finger print (X) sebesar 76,9 persen, maka persamaan regresinya, adalah:
148
Y’
= a + bX = 15,527 + 0,691 (76,9) = 15,527 + 53,137 = 68.66 Dari persamaan diatas dapat dilihat garis regresi dapat digambarkan
berdasarkan persamaan yang telah ditemukan, yaitu: Gambar 4.8 Garis Regresi Y
70
68,66
50 40
Y= 15,527 + 0,691X
30 20
pertemuan antara rata-rata X dan Y 15,527
rata-rata X = 76,9 dan rata-rata Y = 15,527
10
76,9 X 10
20
30
40
50
60
70
8
Selanjutnya untuk menentukan pengaruh antara efektivitas absensi finger print dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten
149
Lebak, dapat dilihat perbandingannya antara skor dengan taraf kesalahan 0,05 (α = 5%). Adapun ketentuan tingkat signifikasi, yaitu P value (sign) > α = Ho diterima dan Ha ditolak, jadi dapat disimpulkan Ho P value (sign)
α = Ho
ditolak, sedangkan Ha diterima. Lihat tabel koefisien di halaman sebelumnya bahwa nilai sign = 0,003, itu berarti nilai P value : 0,05 = 0,003 < 0,05. Dari perhitungan ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara efektivitas absensi finger print dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
4.4. Interprestasi Hasil Penelitian Dari hasil uji coba diatas diketahui interpretasi dari penelitian yang berjudul Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, yaitu untuk menguji koefisien korelasi
adalah jika rhitung lebih besar (≥) dari rtabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sebaliknya jika rhitung lebih besar ( ) dari rtabel, maka HO diterima dan Ha ditolak. Dari hasil
perhitungan terlihat bahwa rhitung 0,593 > rtabel 0,148 maka HO ditolak dan Ha diterima. Untuk menghitung besarnya pengaruh antara efektivitas absensi finger print (X) dengan disiplin pegawai (Y), maka menggunakan rumus koefisien determinan (R square) Cd = r2 x 100% = 0,5932 x 100% = 35,2%. Artinya besarnya pengaruh efektivitas absensi finger print (X) terhadap disiplin pegawai (Y) yaitu 35,2 persen dan sisanya 64,8 persen dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Maka hipotesis yang dinyatakan bahwa terdapat hubungan
150
antara efektivitas absensi finger print (X) dengan disiplin pegawai (Y) dapat diterima atau tidak terdapat perbedaan antara yang diduga dengan data yang dikumpulkan dari sampel. Untuk menghitung apakah ada pengaruh antara variabel X (independen) dan variabel Y (dependen), maka menggunakan rumus regresi linier yaitu Y = 15,527 + 0,691X. Artinya, nilai a adalah konstanta sebesar 15,527, jika efektivitas absensi finger print (X) nilainya 0 (nol), maka tingkat disiplin pegawai (Y) nilainya positif sebesar 15,527, nilai b adalah koefisien regresi sebesar 0,691, berarti jika efektivitas absensi finger print (X) mengalami kenaikan 1 (satu), maka tingkat disiplin pegawai mengalami peningkatan sebesar 0,691. Dari ketentuan tingkat signifikasi, yaitu: Ho P value (sign)
α = Ho ditolak, sedangkan Ha
diterima. Lihat tabel koefisien di halaman sebelumnya bahwa nilai sign = 0,003, itu berarti nilai P value : 0,05 = 0,003 < 0,05. Dari perhitungan ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara jika efektivitas absensi finger print (X) dengan disiplin pegawai (Y) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh, skor ideal instrumen pada variabel X adalah 4 x 23 x 164 = 15.088. Bila setiap butir mendapatkan skor terendah yaitu : 1 x 23 x 164 = 3.772, (4 = nilai tertinggi, 1 = nilai terendah, 23 = jumlah item pernyataan yang valid, 164 = jumlah responden). Skor penelitian adalah jumlah skor pengumpulan data variabel X 11.602. Dengan demikian nilai pengaruh efektivitas absensi finger print adalah 11.602 : 15.088 = 0,769 maka dalam prosentase menjadi 76,9 persen.
151
Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh, skor instrumen pada variabel Y adalah 4 x 20 x 164 = 13.120. Bila setiap butir mendapatkan skor terendah, yaitu : 1 x 20 x 164 = 3.280 (4 = nilai tertinggi, 1 = nilai terendah, 164 = jumlah responden, dan 20 = jumlah item pernyataan), skor penelitian adalah jumlah skor pengumpulan data variabel Y sebesar 10.562. Dengan demikian nilai disiplin pegawai negeri sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak adalah 10.562 : 13.120 = 0,805 maka dalam prosentase menjadi 80,5 persen.
4.5.
Pembahasan Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan hipotesis, maka dapat
diketahui bahwa terdapat pengaruh yang sedang dan signifikan antara efektivitas penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Selanjutnya peneliti mencoba menjawab rumusan masalah yang terdapat pada bab 1 (satu). Dan berdasarkan analisis diatas, maka jawaban atas pertanyaan perumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Adakah hubungan yang signifikan antara efektivitas penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak? Untuk menjawab rumusan masalah ini digunakan perhitungan hipotesis dengan koefisien korelasi, karena koefisien korelasi menggambarkan apakah ada hubungan antara efektivitas penerapan absensi finger print dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Koefisien korelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien korelasi product moment.
152
Berdasarkan perhitungan hipotesis dengan menggunakan koefisien korelasi product moment dapat diketahui bahwa Ha diterima yang artinya terdapat hubungan positif dan signifikan sebesar 0,593 antara efektivitas absensi finger print (X) terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil (Y) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Dan hal ini pun menunjukan bahwa variabel efektivitas absensi finger print (X) berpengaruh kecil terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil (Y) di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, karena terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi disiplin Pegawai Negeri Sipil yang tidak diteliti oleh peneliti.
2) Seberapa besar pengaruh efektivitas penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak? Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang lemah antara hubungan efektivitas penerapan absensi finger print terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, masih belum mampu melaksanakan efektivitas penerapan absensi finger print. Misalnya masih terdapat beberapa pegawai yang datang terlambat atau bahkan datang untuk absen kemudian keluar lagi meninggalkan kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak untuk mengurusin kepentingan
pribadi pegawai tersebut. Dan masih terdapat pula pegawai yang datang selesai
153
dari istirahat mendekati jam pulang. Padahal pegawai tersebut istirahat sebelum waktunya istirahat. Selain itu, menurut Kepala Sub Bagian Kepegawaian hal tersebut sudah menjadi budaya para pegawai dan kurangnya kesadaran dari para pegawai mengenai kedisiplinan terutama mengenai jam kerja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data-data yang ada di lapangan, sebagai berikut : Tabel 4.73 Rekap Absensi Pegawai Pada Tahun 2011 Jumlah No
Keterangan
Bulan Hari Kerja
TK
L
E
1.
Januari
21
10
8
54
2.
Februari
18
10
43
84
3.
Maret
23
12
74
67
4.
April
20
7
74
39
5.
Mei
20
14
71
54
6.
Juni
19
90
91
66
7.
Juli
21
11
75
108
8.
Agustus
19
12
101
69
9.
September
20
15
63
60
10
Oktober
21
13
68
62
11.
November
22
20
89
68
12.
Desember
21
17
98
90
224
231
855
821
Jumlah
(Sumber : Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Taktalaksana Kabupaten Lebak, Tahun 2012)
154
Berdasarkan data-data diatas, maka peneliti menganalisis pelaksanaan efektivitas penerapan absensi finger print yang di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak memiliki pengaruh yang lemah signifikannya terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan dapat diketahui pula dari nilai determinan atau RSquare yaitu sebesar 35,2 persen. Adapun besarnya nilai efektivitas absensi finger print yang didapat dari jumlah skor variabel efektivitas menurut Tangkilisan dan Davis lalu dibagi jumlah skor tertinggi dan dikali 100 persen, maka hasilnya sebesar 76,9 persen dan besarnya disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah dari hasil jumlah skor variabel disiplin pegawai menurut Hasibuan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 lalu dibagi jumlah skror tertinggi dikali 100 persen yaitu sebesar 80,50 persen. Hal ini menunjukan data hasil perhitungan dengan observasi yang peneliti lakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dan data absensi yang diperoleh oleh peneliti dari bagian Organisasi Dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak terdapat perbedaan.
155
BAB V PENUTUP
5.1. Simpulan Dalam penelitian mengenai pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, maka peneliti menarik kesimpulan yang berdasarkan paparan dan bahasan pada bab sebelumnya, yaitu : 1. Tedapat korelasi atau hubungan yang sedang antara Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dengan arah positif sebesar 0,593. 2. Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak hanya 35,2 persen, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi disiplin pegawai selain efektivitas absensi finger print kemungkinan adalah Pegawai Negeri Sipil datang
ke
Kantor
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Lebak
harus
melaksanakan kewajibannya yaitu menjalankan tugas dari pekerjaannya dan berdasarkan kesadaran dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Dan faktor pegawai datang dan pulang tidak sesuai dengan jam kerja karena adanya sikap kurang adil, pengawasan dan sanksi tegas dari atasan, seperti memberi teguran hanya kepada pegawai pelaksana sehingga hal tidak disiplin jam kerja sudah menjadi budaya para pegawai.
156
5.2. Saran Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, maka peneliti memberikan saran yaitu: 1. Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang jabatannya paling tinggi dalam pola karier Pegawai Negeri Sipil di Daerah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya memberikan teladan yang baik dan dapat ditunjukkan dengan cara datang ke Kantor atau pun pulang dari Kantor sesuai dengan jam kerja dan tidak keluar untuk mengurusi kepentingan pribadi disaat jam kerja. 2. Komitmen dari pemimpin (Sekretaris Daerah) atau pun Bupati sendiri harus jelas terhadap penerapan absensi finger print karena absensi finger print adalah sarana atau alat untuk menunjang tingkat kedisiplinan pegawai. Absensi finger print tidaklah diterapkan hanya dengan sekedar pegawai datang tidak terlambat kemudian meninggalkan kantor lagi dan bukan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari Pemerintah Daerah semata, namun memerlukan proses kerja keras yang didasari dengan perubahan paradigma, sehingga penerapan absensi finger print lebih efektif dan efisien. 3. Diperlukan juga sosialisasi kepada pegawai-pegawai mengenai bagaimana cara menginput data dengan mesin absensi finger print, jangan hanya sosialisasi mengenai cara absen absensi finger print. Sehingga para pegawai memahami bagaimana proses input data absen pegawai melalui
157
mesin finger print. Proses sosialisasi dapat dilakukan kapan saja tidak perlu menunggu acara khusus sosialisai absensi finger print, misalnya dapat dilakukan disaat apel pagi. 4. Untuk meningkatkan disiplin pegawai, hendaknya pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak selalu memantau, meninjau, dan memperbaiki pelaksanaan sistem absensi yang sudah ada. Dan hendaknya lebih memperketat sistem pelaksanaan absensi dengan melakukan absen disiang hari, sehingga para pegawai tidak bisa pergi sekehendaknya disaat jam kerja. 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak juga perlu berlaku adil dengan memberikan reward bagi pegawai yang selalu datang lebih awal dan memberikan punishment bagi yang melanggar disiplin terutama jam kerja. Hal ini juga dapat mengurangi sikap pegawai yang tidak terlalu termotivasi dengan sistem absensi yang sudah berjalan selama ini. 6. Hubungan antar pegawai di Instansi dengan di luar Instansi harus dibedakan, agar tidak ada sistem kekelurgaan bila memberikan punishment.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Bungin, Burhan. 2004. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana. Davis, B. Gordon. 1992. Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen Bagian II : Struktur dan Pengembangannya. Jakarta : PT. Pustaka Binaman Pressindo. Hasibuan, Malayu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia : edisi revisi cetakan kelima. Jakarta : Bumi AKsara. Gibson, James L.,John M. Ivancevich., dkk. 1996. Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses. Jakarta : Binarupa Aksara. Mahsun,Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFEYogyakarta. Mangkunegara, A P. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Muhidin Sambas, Maman A. 2009. Analisis Korelasi Regresi dan Jalur Dalam Penelitian. Bandung : Pustaka Setia. Priyanto, Dwi. 2009. 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta : Andi. Purwanto. 2007. Instrument Penelitian social dan pendidikan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sarwono, Jonathan. 2006. Analisis data penelitian menggunakan SPSS. Yogyakarta : Andi. Sedarmayanti. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia Refprmasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bandung : PT.Refika Aditama. Sinungan, Muchdarsyah. 2003. Produktivitas : Apa dan Bagaimana. Jakarta : Bumi Aksara. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Jakarta : Grasindo.
Kajian Pustaka Dian. 2010. Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Serang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Faisal. 2006. Hubungan Penerapan Absensi Sidik Jari (Finger Print) Dengan Motivasi Dan Kinerja Karyawan (Studi Kasus di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian. Bogor, Bogor - Jawa Barat). Bogor : Program Sarjana Ekstensi Manajemen Agribisnis Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Yeni. 2010. Pengaruh Persepsi Remunerasi Pegawai, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Percontohan Serang Provinsi Banten. Purwokerto : Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana. Universitas Jenderal Soedirman. Dokumen Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Surat Keputusan Bupati Nomor 800/Kep.431/Ortala/2010 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Krops dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kabupaten Lebak Tahun 2010 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
Sumber Lain www.absensisidikjari.co.id, di akses pada 10 Juli 2011 http://absensisidikjari.com/7-langkah-praktis-mudah-menggunakan-absensi, diakses pada 10 April 2012 www.informatika.lipi.go.id/jurnal/implementasi-teknologi-biometric-untuksistemabsensi-perkantoran, diakses pada 10 Maret 2012
RIWAYAT HIDUP
IDENTITAS PRIBADI Nama Nim Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin/Umur Tinggi Badan/ Berat Badan Status Alamat Email
: Erna Maeyasari : 6661082037 : Lebak, 12 Mei 1990 : Perempuan/ 22 tahun : 158 Cm /43 Kg : Belum Kawin : Perumahan Taman Alam Lestari Blok A3 No. 11 Desa Lialang Kec. Taktakan Serang-Banten 42162 :
[email protected]
IDENTITAS ORANG TUA Nama Ayah Pekerjaan Nama Ibu Pekerjaan
: Asmat Winata, S.Sos : Pegawai Negeri Sipil : Eroh Rohmaniah : Pegawai Negeri Sipil
PENDIDIKAN 2008–sekarang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan : Administrasi Negara 2005-2008 SMA Negeri 3 Rangkasbitung 2002-2005 SLTPN 1 Rangkasbitung 1996-2002 SDN Kadu Agung Timur 1 Rangkasbitung 1995 TK PGRI 1 Rangkasbitung ORGANISASI 2011-2012, Bem Fisip Untirta (Depertemen Minat dan Bakat) 2006-2007, OSIS SMA Negeri 3 Rangkasbitung (Seksi Mading) 2002-2004, PMR SLTP Negeri 1 Rangkasbitung (PU)
