PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG SKRIPSI Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Oleh : AGNES RIMBAWAN RIMBAWAN NIM. 6661062433 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG – BANTEN 2012 Motto Hidup : TIDAK ADA YANG BISA MENGHENTIKAN LANGKAHKU UNTUK MERAIH APA YANG KU INGINKAN DAN KU PERJUANGKAN, KECUALI TUHAN... Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku, adik-adik ku, dan teman-temanku seperjuanganku. ABSTRAK
Agnes Rimbawan, Rimbawan, Penerapan Penerapan Good Good Governance Governance di Dinas Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum Umum Kabupaten Pandeglang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Drs. Hasuri Waseh S.E, M.Si, Pembimbing II Titi Stiawati S.Sos,M.Si. Fokus penelitian ini adalah Penerapan Good Governance di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. Tujuan diterapkannya Good Governance Dalam rangka menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, diperlukan program pembinaan produk hukum daerah yang dapat menjadi media kontrol & akses masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota termasuk terwujudnya pemerintahan yang amanah. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Agus Dwiyanto, yang terdiri dari enam prinsip yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, kepastian hukum, dan responsif. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam penerapan good governance di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang tidak berjalan secara maksimal. Hal ini karena dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang harus diterapkan seperti Tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Bentuk transparansi yang diberikan tidak dapat diterapkan dengan efektif dan menyeluruh. Akuntabilitas yang diberikan kepada masyarakat masih belum maksimal dari hasil kinerjanya. Kurangnya kualitas SDM pegawai yang berpengaruh terhadap kinerja dasn pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak
Agnes Rimbawan, Rimbawan, Penerapan Penerapan Good Good Governance Governance di Dinas Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum Umum Kabupaten Pandeglang. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Drs. Hasuri Waseh S.E, M.Si, Pembimbing II Titi Stiawati S.Sos,M.Si. Fokus penelitian ini adalah Penerapan Good Governance di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. Tujuan diterapkannya Good Governance Dalam rangka menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, diperlukan program pembinaan produk hukum daerah yang dapat menjadi media kontrol & akses masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota termasuk terwujudnya pemerintahan yang amanah. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Agus Dwiyanto, yang terdiri dari enam prinsip yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, kepastian hukum, dan responsif. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dalam penerapan good governance di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang tidak berjalan secara maksimal. Hal ini karena dalam proses pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang harus diterapkan seperti Tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Bentuk transparansi yang diberikan tidak dapat diterapkan dengan efektif dan menyeluruh. Akuntabilitas yang diberikan kepada masyarakat masih belum maksimal dari hasil kinerjanya. Kurangnya kualitas SDM pegawai yang berpengaruh terhadap kinerja dasn pemberian pelayanan kepada masyarakat tidak
efektif dan efisien. Supremasi hukum yang yang diharapkan tidak berjalan dengan efektif. Tidak responsifnya pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan agar good governance bisa diterapkan dengan efektif maka perlu dilakukan seperti membuka informasi seluas-luasnya seluas-luasn ya kepada masyarakat mengenai kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tidak melalui media internet saja, tapi dengan menggunakan media lainnya. meningkatkan pengawasan pada setiap proses pelelangan terhadap pemenangan tender dan dalam dalam pelaksanaan pembangunan, Lebih meningkatkan kualitas SDM pegawai Dinas Pekerjaan Umum. Kata kunci: Penerapan, Good Governance ABSTRACT ABSTRACT Agnes Rimbawan, Rimbawan, The Application Application of of Good Governanc Governance e at the public work work office of Pandeglang regency. The Study Program Of Public Studi Administration, The Faculty Of Social And Politics, Sultan Ageng Tirtayasa. The Supervisior I Drs. Hasuri Waseh S.E, M.Si, The Supervision II Titi Stiawati S.Sos,M.Si. The focus of this research is the applicatioan of good governance at the public work office of Pandeglang regency. The purpose of good governance applicatioan is to guarantee the creation of clean. Hones and transparent governance suitable for the regulation number 32 the year of 2004 , it is riquired the program of the program of local law product building which can be the controlling media and the people‟s access in caryying out the gove rnance and the building of town included
to make believable or trusteeship governance. the theory wich is used in this
research is the theory of Agus Dwiyanto which consists of six principles, those are participation, transparency, accountability, effective and efficient, certainty law the responsive. The method which is used by the researcher in this study is the method of case study with of the approach of qualitative. Based on the study result and the data analysis which have been done by the researcher in the application of good governance at the public office Pandeglang regency does not run maximum. it is caused by the procces of implementation which is not suitable with principles of good governance the should be applied seems like wihout peo ple‟s participation. the from of tansparency which has been given to the people is less maximum if it is compared with the work ethos. Less quality of the human resources of the employees influences to the work ethos and the public servies is not effective and efficient. The irresponsible employees in giving the services to the public. And that good governance can be implemented effectively it needs to be done as open information as possible to the public on the activities in the implementation of development activities organized by the Public Works office. Outreach to the community not only through internet media, but by using other media. increased scrutiny on any auction process to award the tender and the implementation of development, more to improve the quality of human resources Public Works Offic. Key word : Application, Good Governance i KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirabbil‟alamin. Tiada kata yang layak terucap selain mengucap
syukur kepada sang pencipta Allah Swt yang tiada henti memberikan segores tinta semangat dan harapan, hingga akhirnya Skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda, Ibunda, dan Adik-adikku yang selalu kubanggakan. Skripsi ini aku persembahkan untuk kalian yang sangat berarti dalam hidup ini. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan pengajaran, bantuan, serta dukungan moril dan materil dalam upaya penyelesaian penelitian ini yang berjudul ”Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang”.
Untuk itu, peneliti sampa ikan banyak
terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. H. Soleh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 2. Dr. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 3. Kandung Sapto N, S.Sos., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 4. Mia Dwiana, Dwiana, M.Si., Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 5. Gandung Ismanto, S.Sos., MM., Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. ii 6. Rina Yulianti, S.I.P., M.Si., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. 7. Drs. Hasuri Waseh. M.Si., Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dan semangat bagi peneliti dalam setiap tahapan bimbingan yang telah dilakukan selama ini 8. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si., Pembimbing II yang senantiasa selalu penuh kesabaran memberikan bantuan, arahan, motivasi, semangat dan selalu mendukung bagi peneliti dalam setiap tahapan bimbingan yang telah dilakukan selama ini 9. Listyaningsih, S.Sos. M.Si., Dosen wali Akademik yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dan semangat bagi bagi peneliti dalam setiap tahapan dalam perkuliahan. 10. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah membekali peneliti dengan ilmu pengetahuan yang luar biasa selama perkuliahan. 11. Keluarga besarku yang begitu besar mendukung dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini. iii 12. Teman-taman seperjuanganku yang selalu setia menemani, di saat suka dan duka. Selain itu, peneliti sebagai penyusun menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan kekurangan-ke kurangan yang dimiliki, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari
semua pihak. Disisi lain, peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata peneliti ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum wr.wb Serang, April 2012 Penulis Agnes Rimbawan iv DAFTAR ISI Halaman PERSYARATAN ORISIONALITAS LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN MOTO DAN PERSEMBAHAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR .......... ............................................................................... i DAFTAR ISI ......................... ............................................................................... iv DAFTAR LAMPIRAN ......................... ............................................................... vii DAFTAR TABEL ................... ............................................................................. viii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... ix BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah ....................................................................... 1 1.2 Identifikasi .... ...................................................................................... 7 1.3 Pembatasan Masalah............................................................................. 8 1.4 Perumusan Masalah ............................................................................. 8 1.5 Tujuan Penelitian . ................................................................................ 9 v 1.6 Manfaat Penelitian . ................................................................................ 9 1.7 Sistematika Penulisan . ........................................................................... 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR 2.1 Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 15 2.1.1. Pengertian Penerapan. ..................................................................... 16 2.1.2. Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). .............................. 16 2.1.3. Prinsip-prinsip Good Governance. ................................................. 22 2.2.
Kerangka Berfiki & Asumsi Dasar ...................................................... 24
2.2.1 Kerangka Berfikir ............................................................................ 24 2.2.2 Asumsi Dasar .................................................................................. 27 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Metode Penelitian .............................................................................. 29 3.2. Instrumen Penelitian .......................................................................... 30 3.3. Informan Penelitian ........................................................................... 33 3.4. Teknik Analisis Data ......................................................................... 34 3.5. Pengujian Validitas dan Realibitas Data ........................................... 37 3.6. Tempat dan Waktu Penelitian ........................................................... 38
BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian ......................................................................................... 40 4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang. ..................................... 40 4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. ................................................................. 42 4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum vi Kabupaten Pandeglang. .................................................................. 48 4.1.4 Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang ............ 56 4.1. Deskripsi Data .................................................................................... 58 4.2.1. Deskripsi Data Penelitian. ............................................................... 58 4.2.2. Data Informan. ................................................................................ 60 4.2.3. Penyajian Data. ................................................................................ 61 4.2.4. Partisipasi. ....................................................................................... 63 4.2.5. Transparansi. ................................................................................... 67 4.2.6. Akuntabilitas. .................................................................................. 70 4.2.7. Efektif dan Efisien. .......................................................................... 76 4.2.8. Kepastian Hukum. ........................................................................... 85 4.2.9. Responsif. ........................................................................................ 88 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian ............................................................. 91 BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan ...................................................................................................... 98 5.2. Saran ...................................................................................................... 99
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP vii DAFTAR LAMPIRAN 1. Surat Ijin Melakukan Penelitian 2. Memberchek 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang 4. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum 5. Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum 6. Foto Penelitian 7. Daftar Pertanyaan 8. Berita Acara Penelitian 9. Riwayat Hidup viii DAFTAR TABEL 3.5. Waktu Penelitian ................................................................................... 39 4.1.2. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang ....... 43 4.1.3. Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang ......................................................................... 35 4.1.4. Jumlah Pegawai PNS dan NON PNS di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pandeglang ......................................................................... 45 4.1.5. Daftar Informan .................................................................................... 47 ix DAFTAR GAMBAR 2.2.1 Gambar Kerangka Berpikir . ........................................................................................... 26 3.4 Gambar Analisis data menurut Miles & Huberman...................................................... 36 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia pada umumnya, saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance ) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain adalah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal yang paling mengemuka dalam pengelola administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaran pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat di samping adanya pengaruh globalisasi. Pola lama pemerintah tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan 1 2 melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Beberapa dekade terakhir, dalam konteks penyelenggaraan pemerintah baik di level pusat maupun daerah angin perubahan secara deras menghembus untuk menciptakan arus tata pemerintahan pada pelaksanaan konsep pemerintahan yang baik atau dikenal dengan good governance dengan sembilan prinsipnya. Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ good governance “ (kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka
dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan
demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Dalam rangka menjamin terciptanya pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004, diperlukan program pembinaan produk hukum daerah yang dapat menjadi media kontrol & akses masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota termasuk terwujudnya pemerintahan yang amanah. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan menyusun kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih sesuai prinsip-prinsip good governance. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten 3 pandeglang nomor 06 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten pandeglang. Bagian keenam Dinas Pekerjaan Umum (paragraf 1) Kedudukan pasal 39, menerangkan bahwa : Dinas Pekerjaan Umum adalah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala dinas, yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekertaris daerah. (paragraf 2) Tugas pasal 40, menerangkan bahwa : Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan. Konsep pemerintahan yang baik tidak hanya terhenti hanya sebatas tradisi, namun pada gilirannya kelak akan menjadi sebuah peradaban pemerintahan. hal ini tentu tidak terlepas dari makna pemerintahan sebagai bentuk organisasi dengan identitas dinamis dan selalu berubah, seiring dengan waktu yang akan terus menguji
dan membuktikan semakin rentannya umur peradaban itu sendiri. untuk mewujudkan hal ini tidak saja mutlak peran dominan dari aparat pemerintahn saja, namun ditemukan sinergis antara tiga komponen dari pemerintah yang baik itu sendiri, yaitu pemetintah, swata dan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya kerjasama antara tiga komponen tersebut, merupakan sebuah refleksi dari perubahan masalalu, dimana negara telah gagal menciptakan sebuah ruang dialog, yang menyebabkan ruang komunikasi tertutup, sehingga dalam penyelesaian setiap masalah dan kekerasan menjadi strategi politik dalam mencapai suatu tujuan. 4 Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akutabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep pemerintahan yang baik, dalam ruang yang ideal dan sangtatlah mustahil untuk di implementasikan dalam suatu pemerintahan secara utuh, tidak memandang apapun atau dimana pun negaranya. Karena memang tidak ada
parameter baku dari keberhasilan pemerintahan yang baik itu sendiri. hanya saja, titik tekannya lebih kepada bagaimana nilai-nilai pemerintahan yang baik itu bisa terus dikembangkan oleh pemerintah dan bukan saja untuk mencari kerangka pertama atau sekedar menjadi proses berfikir dari pemerintah saja, namun dari itu jauh lebih penting darai nilai-nilai pemerintahan yang baik akan mejadi tradisi dan membudaya. Dalam upaya meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintahan telah diadakan pendidikan, penataran/kursus yang menyangkut masalah teknis dan administratif. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi perkembangan volume tugas yang meningkat dengan pesat. Begitu pula dengan penerapan good governance di pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang juga 5 membutuhkan upaya peningkatan yang maksimal agar pemerintahan Kabupaten Pandeglang terbentuk pemerintahan yang Good Governance. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti dilapangan, ternyata masih banyak permasalahan yang ada terkait dengan penerapan good governance yang berdasarkan pada prinsip-prinsipnya, namun peneliti hanya memfokuskan penelitian pada instansi pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum Diantaranya adalah : 1. Tidak transparannya pemerintah dalam penetapan anggaran yang diberikan kepada setiap Dinas dan penggunaan anggaran yang diberikan. seharunya masyarakat ikut mengetahui setiap anggaran yang berasal dari APBD, khususnya penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dalam hal
pengerjaan proyek infrastruktur. (Hasil wawancara dengan Bpk. Dede dan Ibu siti Nurul/warga). 2. Banyak permasalahan dikarenakan kurang responnya aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, seperti seringnya para kontraktor yang tidak segera di tanggapi ketika membutuhkan informasi mengenai prosedur mengurus tagihan proyek. (Hasil wawancara dengan Bpk. Ahmad Solehudin atau Kontraktor dari PT. Mustika Selat Sunda). 3. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang kontraktor (Bpk. Ahmad Solehudin dari PT. Mustika Selat Sunda), bahwa terjadi pungutan liar yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pihak ke 3 (kontraktor) yang mengerjakan proyek, dimana terkadang dalam satu proses 6 pengajuan kontrak dinas meminta imbalan kepada pihak ke-3 (kontraktor) jika kontrak tersebut ingin diproses cepat. 4. Adanya penyalahgunaan wewenang untuk meloloskan tagihan yang diajukan kontraktor yang sebenarnya dari segi kelengkapan kontrak proyek diantaranya adalah (kuitansi pembayaran, surat perintah kerja, berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima, berita acara pembayaran, surat keputusan, fakta integritas, invoice, surat setoran pajak, SPM, SPP, surat pengantar, kartu kendali, profil perusahaan, jaminan pemeliharaan, profil ijin perusahaan) belum sesuai atau lengkap, hal ini biasanya terjadi karena adanya unsur kedekatan atau hubungan kekerabatan antara pihak ke-3 (kontraktor) dengan pegawai dinas yang mengurusi kontrak tagihan
tersebut, dan pada akhirnya kontrak yang semestinya tidak dapat diproses karena dari segi kelengkapan belum memenuhi aturan, akhirnya tetap diproses walaupun menyalahi aturan. (Hasil wawancara dengan Bpk. Ahmad Solehudin atau Kontraktor dari PT. Mustika Selat Sunda). 5. Kontraktor harus menyerahkan sekitar 5% dari jumlah proyeknya yang berhasil didapatkan, biasanya antara dinas dan pihak ke-3 (kontraktor) terdapat kesepakatan dimana jika proyek tersebut berhasil, maka kontraktor harus menyerahkan kurang lebih 5% dari jumlah tagihannya, padahal hal tersebut menyalahi aturan dan tidak ada dasar hukumnya. (Hasil wawancara dengan Bpk. Ahmad Solehudin atau Kontraktor dari PT. Mustika Selat Sunda). 7 Maka berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut di atas penulis di dalam pembuatan penelitian ini tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengena i permasalahan yang sebenarnya tentang “Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang ”.
1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah Dari uraian di atas mengenai Upaya Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, dapat dilihat permasalahan yang terjadi di dalamnya yaitu: 1. Adanya pungutan liar yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pihak ke 3 (kontraktor) yang mengerjakan proyek. (Hasil wawancara dengan Bpk. Ahmad Solehudin atau Kontraktor dari PT. Mustika Selat
Sunda). 2. Penyalahgunaan wewenang untuk meloloskan kontraktor yang sebenarnya dari segi kelengkapan kontrak proyek belum sesuai. (Hasil wawancara dengan Bpk. Ahmad Solehudin atau Kontraktor dari PT. Mustika Selat Sunda). 3. Kontraktor harus menyerahkan sekitar 5% dari jumlah proyeknya yang berhasil didapatkan. (Hasil wawancara dengan Bpk. Ahmad Solehudin atau Kontraktor dari PT. Mustika Selat Sunda). 8 4. Tidak transparannya pemerintah dalam penetapan anggaran yg diberikan kepada setiap dinas dan penggunaan anggaran yang diberikan. (Hasil wawancara dengan Bpk. Dede dan Ibu siti Nurul/warga). 5. Kurang responnya aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat (kontraktor). (Hasil wawancara dengan Bpk. Ahmad Solehudin atau Kontraktor dari PT. Mustika Selat Sunda). 1.3 Batasan Masalah Peneliti menyadari bahwa permasalahan yang terdapat pada Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang sangatlah kompleks, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak dapat melakukan eksplrolasi terhadap semua masalah pada Hal tersebut, Dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitiannya hanya pada Penerapan Good Governance dengan melakukan kajian implementasi dan evaluasi. 1.4 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diketengahkan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimakah Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang ? 2. Hambatan – hambatan apa saja yang ada dalam Proses Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang? 9 1.5 Tujuan penelitian Berdasarkan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk, mengkaji lebih dalam Tentang Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. Bertujuan mengetahui Bagaimanakah Peningkatan Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dan apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penerapan Good Governance Di Dinas pekerjaan Umum tersebut. 1.6 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. a. Manfaat Teoritis Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai good governance khususnya mengenai penerapan good governance serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna melakukan pengembangan penerapan good governance. b. Manfaat praktis
penelitian tentang Upaya Penerapan Good Governance Melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang adalah memberikan umpan balik (feedback) kepada Pemerintah Daerah dan juga aparat-aparat terkait yang seharusnya melakukan kinerja dengan baik. Juga memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kualitas Pegawai Negeri Sipil akan sangat memberikan dampak langsung bagi masyarakat terutama dalam hal pelayanan,juga 10 memberikan kesadaran akan pentingnya partisipasi atau peran aktif masyarakat peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil. 1.7 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan skripsi yang bertujuan untuk memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi dari skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tersusun atas sistematika sebagai berikut: 1.1 Latar Belakang Masalah Latar belakang masalah merupakan gambaran tentang ruang lingkup dan kedudukan masalah yang di teliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling umum menukik ke masalah yang paling spesifik, yang relevan dengan judul skripsi. 1.2 Identifikasi Masalah Identifikasi masalah menyebutkan permasalahan yang muncul atau yang ada pada obyek yang diteliti. Identifikasi masalah biasanya dilakukan pada studi
pendahuluan ke obyek yang diteliti, observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat di identifikasi. 1.3 Batasan Masalah Untuk mempermudah dan menghemat penelitian, maka peneliti membatasi dan merumuskan masalah. Pembatasan masalah mencakup pembatasan lokus dan fokus penelitian. 11 1.4 Rumusan Masalah Perumusan masalah adalah mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan berdasarkan desain penelitian. Perumusan masalah disusun dengan memperhatikan maksud dan tujuan penelitian. 1.5 Tujuan penelitian Mengungkapkan tentang sasaran yang ingin di capai dengan dilaksanakannya penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah penelitian. 1.6 Manfaat Penelitian Menjelaskan manfaat teoritis atau kegunaan terhadap dunia akademik dan manfaat praktis. Sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagaimana mestinya. 1.7 Sistematika Penulisan Menjelaskan isi bab per bab dan menjelaskan urutan penulisan skripsi secara keseluruhan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR
2.1 Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka memuat hasil kajian terhadap sejumlah teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian sehingga akan memperoleh konsep penelitian yang jelas. 2.2 Kerangka Berfikir Kerangka berfikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari deskripsi teori. 12 2.3 Asumsi Dasar Merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti, dan akan diuji kebenarannya. BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Metode Penelitian Metode penelitian menjelaskan tentang metode apa yang dipergunakan dalam penelitian. 3.2 Instrumen Penelitian Dalam penelitian ini instrumen yang utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas, mungkin akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat digunakan untuk menjaring data pada sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi. 3.3 Informan Penelitian Informan penelitian adalah pihak yang memberikan informasi berupa lisan
maupun tulisan kepada peneliti. Pemberian informasi biasanya dengan cara wawancara dengan peneliti. 3.4 Teknik Analisa Data Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri. 13 3.5 Validitas Data Uji validitas data menjelaskan cara untuk menguji keabsahan data penelitian. 3.6 Tempat dan Waktu Menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian tersebut dilaksanakan. BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian Menjelaskan tentang obyek penelitian yasng meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi yang telah di tentukan serta hal lain yang berhubungan dengan obyek penelitian. 4.2 Deskripsi Data Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah yang menggunakan teknik analisis data yang relevan. 4.3 Pembahasan
Merupakan pembahasan lebih lanjut dan lebih rinci terhadap hasil penelitian. BAB V PENUTUP 5.1 Simpulan Menyimpulkan hasil penelitian yang di ungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. 5.2 Saran Berisi rekomendasi penelitian terhadap tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis. Pada bab ini dijelaskan mengenai; Judul Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Pendekatan Masalah dan Sistematika Penulisan. 14 DAFTAR PUSTAKA Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi. LAMPIRAN Memuat lampiran-lampiran yang dianggap perlu dan relevan, tersusun secara berurutan yang dianggap perlu oleh peneliti, yang berhubungan dengan data penelitian, dan tersusun secara berurutan. 15 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ASUMSI DASAR 2.1 Tinjauan Pustaka Dengan penggunaan teori akan ditemukan cara yang tepat untuk mengelola
sumber daya, waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan dan alat yang tepat untuk memperingan pekerjaan. Dalam penulisan skripsi dibutuhkan teori-teori yang dapat mendukung dan dapat dijadikan sebagai landasan bagi pelaksanaan praktek penelitian. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, peneliti menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan masalah penelitian. Untuk itu pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori yang mendukung masalah dalam penelitian ini. Teori dalam ilmu administrasi mempunyai peranan yang sama seperti ilmu-ilmu lainnya, yaitu berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi panduan dalam penelitian. Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta pustaka yang dipakai pada waktu penelitian. Teori-teori ini diambil dari buku literatur. Teori yang dibahas meliputi teori tentang good governance dan prinsip-prinsip good governance. Pada bagian ini pula akan disertakan asumsi dasar peneliti, dimana asumsi dasar tersebut merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang akan diteliti, dan akan diuji kebenarannya. 15 16 2.1.1 Pengertian Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2.1.2 Pemerintahan yang baik (good governance) Pemerintahan yang baik (good governance) sering disebut pada berbagai event dan pariwisata oleh berbagai kalangan, pengertian good governance bisa berlainan antara satu dengan yang lain. ada sebagian kalangan mengartikan good governance sebagai kinerja suatu lembaga, misalnya kinerja lembaga suatu negara, perusahaan, atau organisasi masyarakat yang sudah memenuhi persyaratanpersyaratan tertentu. sebagian kalangan lain yang mengartikan good governance sebagai penerjemahan konkret demokrasi dengan meniscayakan adanya civic culture sebagai penopang sustanaibilitas demokrasi itu sendiri. Menurut Hetifah Sj, Sumarto (2003 : 1) dalam bukunya Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance “Governance di sini diartikan sebagai mekanisme , praktik , dan tata cara
pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep Governance , pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi faktor paling menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastuktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfalisitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut”.
17 Masih banyak lagi pengertian good governance yang diberikan oleh berbagai pihak. namun ringkasnya good governance diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik, kata “baik” dis ini dimaksudakan sebagai kaidah-kaidah
tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Menurut Mardiasmo (2004 : 24) pengertian Governance : “Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan -urusan publik”.
Dan menurut World Bank (1997 : 15) dalam bukunya world development report menjelaskan good governance sebagai : “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”
Dalam hal ini, lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumberdaya sosial dan ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Menurut United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan good governance sebagai : “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation‟s affair at all levels”.
Dalam hal ini UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, administratif, dalam pengelolaan negara. Menurut Gandung Ismanto Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Daerah (2005 : 3), Good Governance adalah : “Good Governance secara istilah merujuk pada kultur dan stuktur
pemerintahan yang menjalankan kekuasaan didalam suatu negara, tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif, namun seluruh negara yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan bernegara”.
18 Menurut Effendi dalam bukunya The Power Good Corporate Governance (
2009 : 2 ) Good Corporate Governance secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah ( valueadded ) bagi para pemangku kepentingan. Menurut Widodo (2001 : 18) dalam bukunya Good Governance pada era desentralisasi dan otonomi daerah : Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Secara etimologis governance diartikan sebagai kepemerintahan sehingga masih banyak orang beranggapan bahwa governance merupakan sinonim dari govermant. jika dipahami lebih dalam maka governance dan goverment memiliki pengertian dan pemahaman yang berbeda, kalau goverment “mereka” sedangkan governance adalah “kita”.
Menurut Leach dan Percy-Smith dalam Widodo (2001 : 18) : Goverment mengandung pengertian seolah hanya politisi dan pemerintahanlah yang mengatur, memberikan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari “kita” adalah penerima yang pasif. Sementara Governance meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan yang “diperintah” karena kita semua adalah proses governance.
Dalam proses Governance tidak selalu berjalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dan ditujukan demi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi terdapat penyelewengan dana, penyalahgunaan wewenang, kurang efektif dan efisiennya proses administrasi negara. Hal tersebut yang menyebabkan
terjadinya pemerintahan yang buruk. Untuk menciptakan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sesuai dengan yang diamanatkan sesuai dengan pancasila pada sila ke- 5, maka diperlukan adanya kesadaran dari seluruh aparat pemerintah dan masyarakat untuk bersatu dan mewujudkan negara yang adil serta sejahtera dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). 19 Arti good itu sendiri dalam Good Governance, menurut Lembaga Administrasi Negara/LAN dalm Widodo (2001 : 6) mengandung dua pengertian : 1. Nilai yang yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian pembangunan berkelanjutan. 2. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaaan tugaasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Melihat dua aspek yang terdapat dalam pengertian good dalam good governance tersebut maka menurut Lembaga Administrasi Negana/LAN dapat disimpulkan bahwa good governance berorientasi pada ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, dan pemerintahan berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Sebagaimana terdapat dalam pengertian Governance pada kata Good governance tersebut Lembaga Administrasi Negara (2001 : 1) memiliki pengertian bahwa governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyedian public goods and sevice Tjokroamidjojo dalam Widodo (2001 : 34) Governance memiliki arti :
pemerintah menguasai, mengurus dan mengelola. Untuk itu dibutuhkan adanya suatu penyelengaraan kepemerintahan yang bertanggung jawab dalam memerintah masyarakat, mengelola pembangunan masyarakat dan mengurus kepentingan masyarakat pula. sehingga terciptanya pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan masyarakat serta mampu menjunjung tinggi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Good Governance Menurut OECD dan World Bank dalam Suhady dan Fernanda (2005 : 49) memberikan pengertian yaitu : 20 “Penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggungjawab yang
sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah investasi alokasi yang langka, dan penghindaran korupsi baik secara politik maupun adaministratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks bagi tumbuhnya aktifitas kewirausahaan”.
Dari beberapa pemaparan mengenai good governance diatas terdapat beberapa unsur penting didalamnya dan saling berkesinambungan. Menurut UNDP dalm Widodo (2001 : 20) menyebutkan bahwa terdapat tiga macam unsur yaitu : 1. Negara atau Pemerintah Sektor negara adalah salah satu unsur governance yang didalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Institusi pemerintahan memiliki peran penting dalam melindungi lingkungan, pemeliharaan ketentraman sosial, ketertiban dan keamanan, stabilitas ekonnomi, memberikan layanan penyediaan publik dan
memberdayakan rakyat sehingga kesejahteraan rakyat rakyat dapat terwujud. 2. Sektor Swata Pasar dan sektor swasta jelas memberikan peran penting dalam pembangunan pemerintah melalui pendekatan pasar. dengan pendekatan pasar mampu meningkatkan pembangunan dalam bidang ekonomi dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. 3. Masyarakat Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan bukan hanya tergantung pada negara yang mampu memerintah dengan baik maupun pada sektor swata yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghaasilan, akan tetapi juga tergantung pada organisasi masyarakat yang berinteraksi sosialdan politik yang memobilisasi berbagai kelompok di masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik. Dari unsur Governance tersebut diatas, maka dibutuhkan adanya hubungan yang baik antara ketiga unsur tersebut demi terciptanya good governance. Selain dari ketiga unsur unsur tersebut untuk menciptakan good governance dalam pemerintahan, dibutuhkan pula adanya pelayanan prima bagi masyarakat atau publik. karena dalam hal ini publik memiliki kedudukan yang tinggi dalam 21 memperoleh pelayanan dari pemerintah, dan masyarakat berhak memilih diantara dua mana yang lebih baik dan berhak untuk memberikan pendapat atau keluhan
terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. belum lagi dengan adanya budaya patron client yang selama ini menjadi budaya yang melekat dalam pemerintahan, sehingga menyebabkan buruknya sistem pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada publik menjadi berkurang. Berdasarkan teori atau menurut pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mewujudkan good governance, maka diperlukannya keikut sertaan dari seluruh aparat pemerintah maupun masyarakat serta adanya trasparansi dan pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap pelaksanaan penyelengaraan kegiatan publik. Kedua aspek tersebut sebagai mana yang terdapat pada ciri good governance yang kemudian dalam Peraturan Pemerintah No, 101 Tahun 2000 disebut sebagai prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. 2.1.3 Prinsip-prinsip Good Governance Menurut Suhady dan Fernanda (2005 : 56) ada delapan prinsip-prinsip good governance yang diantaranya adalah : 1. Profesionalitas 2. Akuntabilitas 3. Transparansi 4. Pelayanan Prima 5. Demokrasi 6. Efisiensi 7. Efektifitas 8. Supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Selain dari beberapa prinsip yang telah dikemukakan diatas terkait dengan
good governance, terdapat pula karakteristik dalam good governance tersebut. 22 Menurut UNDP sebagaimana yang telah dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (2000 : 7) mengajukan karakteristik good governance yaitu : 1. Participation, Keterlibatan masyarakat dalam pembutan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 2. Rule of law, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu 3. Tranparancy, dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 4. Responsiveness, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder 5. Consensus orientation, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang luas. 6. Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. 7. Efficiency and effectiveness, pengelolaan sumberdaya publik dilakukan secaraberdayaguna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 8. Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan. 9. Strategic vision, penyelenggaraan pemerintahan harus dapat memiliki visi
jauh ke depan. Sementara itu menurut Agus Dwiyanto dalam bukunya Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik (2008 : 79 ) menyatakan bahwa good governance memiliki enam prinsip sebagai berikut ; 1. Partisipasi 2. Transparansi 3. Akuntabel 4. Efektif dan efesien 5. Kepastian hukum 6. Responsif Adapun pemaparan dari enam prinsip good governance menurut Agus Dwiyanto diatas adalah sebagai berikut : 23 1. Partisipasi : Warga memiliki hak ( dan mempergunakannya ) untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebajikan publik , baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Transparansi : Penyediaan informasi tentang pemerintah(an) bagi publik yang di jaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat. 3. Akuntabel : Petanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga. 4. Efektif dan efesien :
Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Indikatornya antara lain:pelayanan mudah,cepat,tepat dan murah. 5. Kepastian hukum : Hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian,hak asasi manusia di lindungi,sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 6. Responsif : Pekanya para pengelola intansi publik terhadap aspirasi masyarakat. Dari berbagai prinsip di atas dapat di simpulkan bahwa sistem administrasi good governance haruslah melibatkan banyak pelaku, jaringan dan institusi di luar pemerintah untuk mengelola masalah dan kebutuhan publik. Dengan demikian, dalam penyelesaian masalah dan kepentingan publik selalu melibatkan multistakebolders dan berbagai lembaga yang terkait dengan masalah dan kepentingan publik itu. stakebolders dalam tata pemerintahan (good governance) tersebut memiliki kedudukan yang setara dan hanya di ikat oleh suatu jaringan dan prosedur 24 yang serngaja di ciptakan untuk memfasilitasi mereka dalam perumusan, pelaksanaan, monitoring dan juga evaluasi kebijakan. 2.2 Kerangka Berpikir dan Asumsi Dasar 2.2.1 Kerangka Berpikir Penelitian tentang Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang ini menggunakan teori Agus Dwiyanto (2008 : 79 ) yang
menyatakan bahwa good governance memiliki enam prinsip yang harus diterapkan untuk mencapai good governance, yang diantaranya adalah : 1. Partisipasi : Warga memiliki hak dan mempergunakannya untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebajikan publik , baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Transparansi : Penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik yang di jaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat. 3. Akuntabel : petanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga. 4. Efektif dan efesien : Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Indikatornya antara lain:pelayanan mudah,cepat,tepat dan murah. 5. Kepastian hukum : Hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian,hak asasi manusia di lindungi,sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 6. Responsif : Pekanya para pengelola intansi publik terhadap aspirasi masyarakat. 25 Dengan mengacunya pada 6
prinsip-prinsip tersebut maka penerapan good governance di Dinas PU akan berjalan dengan baik Prinsip-Prinsip Good governance Agus Dwiyanto (2008 : 79) 1. Partisipasi 2. Transparansi 3. Akuntabel 4. Efektif dan efesien 5. Kepastian hukum 6. Responsif Masalah 1. Terjadi pungutan liar yang dilakukan Dinas PU terhadap pihak ke 3 yang mengerjakan proyek 2. Adanya Penyalahgunaan Wewenang untuk Meloloskan Kontraktor 3. Kontraktor harus Menyerahkan 5% dari jumlah proyek yang berhasil 4. Tidak transparannya pemerintah dalam penetapan anggaran yg diberikan kepada setiap dinas dan penggunaan anggaran yang diberikan. 5. Kurang responnya aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat (kontraktor). Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman prinsip-prinsip didalamnya. Dari prinsip-prinsip ini akan didapat tolak ukur kinerja suatu
pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Dan kerangka berfikir peneliti dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut ini : Kerangka Berfikir Gambar 2.2.1 26 2.3 Asumsi Dasar Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dalam realitasnya ternyata dapat dikatakan masih belum berhasil. Bila kita lihat dari permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, permasalahan yang timbul terhadap penerapan good governance di dinas pekerjaan umum Kabupaten Pandeglang seperti terjadi pungutan liar yang dilakukan dinas PU terhadap pihak ke 3 (kontraktor) yang mengerjakan proyek, adanya penyalahgunaan wewenang untuk meloloskan kontraktor, kontraktor harus menyerahkan 5% dari jumlah proyek yang berhasil, Tidak transparannya pemerintah dalam penetapan anggaran yg diberikan kepada setiap dinas dan penggunaan anggaran yang diberikan. Kurang responnya aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat (kontraktor). Permasalahan tersebut pun kemudian dikaji dengan cara membandingkan permasalahan tersebut dengan teori yang digunakan, guna
mengetahui apakah masalah yang muncul memang benar-benar sebagai masalah yang bertentangan secara prosedural dan teori, kemudian setelah diketahui masalah yang bertentangan dengan teori dan prosedur. Peneliti mencoba mengkaji kembali masalah tersebut untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat untuk menghilangkan masalah tersebut. Setelah masalah tersebut mendapatkan solusi diharapkan penerapan good governance bisa berjalan dengan baik, sehingga memberikan feedback yang baik dalam 27 peningkatan mobilisasi organisasi. Tentunya kinerja yang dihasilkan diharapkan akan sesuai dengan prosedur dan teori. 28 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Metode Penelitian Dalam penelitian ilmiah, metode penelitian di perlukan sebagai frame dalam melakukan research, analisa data, dan penyajian data sehingga terintegrasi dalam satu garis pemikiran dan tidak bias. Beberapa tipe penelitian antara lain penelitian deskriptif, eksplanatif dan eksploratif. Di samping itu ada beberapa jenis penelitian antara lain penelitian survei, eksperimen, grounded research, kombinasi pendekatan kualitatif dan kuntitatif dan analisa data sekunder (Singarimbun dan Effendi : 1999:13). Metode penelitian menurut Sugiyono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2008:3). Kirk dan Miller
dalam Moeloeng, ( 2001 : 3) menyatakan bahwa “penelitian kualitatif adala h tradisi
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orangorang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya”
Metode penlitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2002:136). Untuk mengetahui sejauhmana Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. 28 29 Selanjutnya pendekatan kualitatif menurut Bagdon dan Taylor dalam Moleong (2002:3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang diamati. Dalam pendekatan kualitatif data yang dihasilkan berbentuk kata, kalimat dan gambar untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti, dalam hal ini adalah masalah Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. 3.2. Instrumen Penelitian Dalam penelitian tentang Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang yang menjadi instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri. Menurut irawan, dalam sebuah penelitian kualitatif yang menjadi
instrumen terpenting adalah peneliti sendiri. Irawan, Prasetya. (2006 : 17 ) Sedangkan menurut Moleong pencari tahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Moleong, Lexy J. (2005 : Hal. 19) Lain halnya dengan pendapat Bogdan & Taylor dalam Furchan, (1992: 33), menurutnya: ”Sebagai peneliti kualitatif, tugas peneliti adalah menembus pengertian akal
sehat (commonsense understanding) tentang kebenaran dan kenyataan. Apa yang kelihatannya keliru atau tidak konsisten menurut perspektif dan logika anda, mungkin menurut subyek anda tidak demikian. Dan, kendati anda tidak harus sependapat dengan pandangan subyek terhadap dunia ini, anda dapat mengetahui, menerima dan menyajikan pandangan mereka itu sebaimana mestinya”.
30 Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi berperan serta. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar dan foto-foto. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari; panduan wawancara, alat perekam (tape recorder), buku catatan dan kamera digital. Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu : a. Wawancara.
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interview) dan yang diwawancarai (interviewee). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (indept interview). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Jika dalam wawancara terstrukur, pewancaraannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. 31 Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Poin-poin pokok tersebut terdiri dari: 1. Bagaimana penerapan good governance 2. Penyalahgunaan prosedur 3. Hambatan yang berhubungan dengan penerapan good governance b. Observasi Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi
motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Moleong, (2005:126). Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi berperanserta (observation participant). Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi/pengamatan, diantaranya; Pertama, teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung. Kedua, memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Ketiga, memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Keempat, sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang didapatnya ada yang bias. Kelima, memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, 32 karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus. Keenam, dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. c. Studi Dokumentasi Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba & Lincoln dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik Moleong, (2005:126). Selanjutnya studi dokumentasi
dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman). 3.3. Informan Penelitian Dalam penelitian mengenai Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. Penentuan informannya menggunakan teknik Purposive, yaitu merupakan metode penetapan Informan dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Suliyanto (2005 : 103 ). 33 Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya adalah : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum 2. Kepala Seksi Pengawasan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum 3. Staf Dinas Pekerjaan Umum 4. Kontraktor 5. Masyarakat 3.4. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini teknik analisa data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam menganalisis selama di lapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh atau
tidak ada lagi pertanyaan. 1. Data Reduction (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 34 2. Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut 3. Conclusion Drawing / verification (Penarikan Kesimpulan) Pemeriksaan keabsahan data yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Untuk itu teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber menurut paton dalam moleong (2005:330) berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal
tersebut dapat dicapai dengan cara : 1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi. 3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 4. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 35 Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman ( 1992:15), yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data dapat dilihat dalam gambar berikut ini: Gambar 3.4 Analisis data menurut Miles & Huberman Sumber : Sugiyono Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang-ulang secara terus-menerus. Ketiga hal utama itu tersebut merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Data Collecting Data
Reduction Data Display Verification 36 3.5 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal yang berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai, dan validitas eksternal yang berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Sedangkan reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Bila dalam penelitian kuantitatif reliabilitas berkenaan dengan konsistensi data, di mana bila terdapat peneliti yang melakukan penelitian pada obyek yang sama, maka akan mendapatkan data yang sama. Maka dalam penelitian kualitatif tidak demikian, suatu realitas (social situation) bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat konsisten dan berulang seperti semula. Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan satu cara, yaitu triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan
data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik 37 dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 3.6 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakasanakan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Yang berlokasi di Jalan Graha Pancasila No.2 Pandeglang. Kode Pos 42213. Yang akan diawali pada bulan Agustus tahun 2011 s/d bulan April 2012 sebagian tergambar pada tabel 3.6 berikut : 38 Tabel 3.6 Jadwal Penelitian No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Sept „11
Okt „11
Nov „11
Des „11
Jan „12
Feb ‟12
Mar ‟12
Apr ‟12
1. Pengajuan Judul Skripsi 2. Pengumpulan Data 3. Penyusunan Proposal 4. Bimbingan dan
Perbaikan Proposal 5. Seminar Proposal 6. Revisi Proposal 7. Observasi dan Wawancara 8. Analisis Data 9. Penyusunan Hasil Penelitian 10. Sidang Skripsi 39 BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1. Deskripsi Objek Penelitian 4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang 1. Kondisi Geoerafis Kabupaten Pandeglang merupakan Kabupaten di Provinsi Banten yang berada di ujung Barat Pulau Jawa. Secara geografis Kabupaten Pandeglang terletak di antara 60 21‟-7010‟ Lintang Selatan dan 102048‟ -106011‟ Bujur Timur dengan
luasa wilayah sebesar 274.689,91 hektar atau 2.747 Km2, Secara wilayah administratif Pandeglang terbagi dalam 31 kecamatan yang meliputi 13 kelurahan dan 322 desa. Kabupaten Pandeglang termasuk dari salah satu dari 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pembentukan Provinsi Banten dengan cakupan wilayah sebagai berikut : Kabupaten Serang, Kabupaten Tanggerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cilegon dan Kota Tanggerang. Sedangkan batas-batas administratif Kabupaten Pandeglang yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serang, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak. 39 40 2. Pemerintahan Diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat peluang dan tantangan yang sangat besar dengan diberikannya tantangan untuk mengatur kepentingan masyarakat di daerahnya sendiri. Hal yang paling mendasar dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa : Pertama : DPR adalah sebagai Badan Legisltif Daerah dan Pemerintah Daerah adalah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Kedua : Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya.
Berkenaan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Pemerintah, hubungan kerja/koordinasi baik intern dinas, unsur pimpinan daerah, orgnisasi sosial politik dan kemasyarakatan, serta dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan sesuai kewenangan daerah Pandeglang telah mengeluarkan sejumlah Perda tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang. Dalam pembinaan kemasyarakatan yang meliputi khidupan beragama, pembangunan dan kehidupan sosial, pembinaan pendidikan, kebudayaan, generasi muda, olah raga, dan lembaga swadaya masyarakat terus diupayakan untuk menuju masyarakat yang sejahtera. 41 4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Gambar 4.1.2 Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang terletak di Jalan Graha Pancasila. (Sumber : Penelitian 2012) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang terletak di jalan Graha Pancasila No.2. Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala dinas, yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Dan Dan Dinas Pekerjaan Umum Umum mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan. 42
Tabel 4.1.2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang No Nama Jabatan Jumlah 1 Drs. H. Enan Tosin Kepala Dinas 1 2 Drs. Ade Surahman, M.Si Sekertaris 1 3 Maryati Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian 1 4 Muhadi, S, STP Kepala Sub Bagian Keuangan 1 5 Andri Pramono. S.ST Kepala Sub Bagian Evaluasi Perencanaan & evaluasi 1 6 Wahyudi, SE. MM Kebid Pengairan 1 7 Amin Fitri Laksa, ST Kasi Pembangunan & Peningkatan 1 8 Hasim, SE Kasi Operasi dan
Pemeliharan 1 9 Ir. H. Syarif Hidayat Kepala Bidang Bina Marga 1 10 Dana Mulyana, ST Kasi Rehabilitasi & Pemeliharaan Jalan & Jembatan 1 11 Herdiantoro, BE Kasi Pembangunan Jalan & Jembatan 1 12 H. Mubagyo, ST, M.Si Kebid Perkim 1 13 Sobri Kasi Perumahan & Jalan Lingkungan 1 14 Beni Leo Hartawan, ST Kasi Air Bersih, Sanitasi & Drainase 1 43 15 Sehadi, SE Kebid Tata
Bangunan 1 16 Mulyadi Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung 1 17 Oom Nurkomah Plt Seksi Pengawasan Jasa Kontruksi 1 18 Nana Mulyana, SE Kepala UPT Workshop 1 19 Mauludinnusi, SE Kasubag TU. UPT Workshop 1 20 Harun Kepala UPT Wil. I 1 21 Agus Gustiarno, SE Kasubag TU 1 22 Buhari Kepala UPT Wil. II 1 23 Hikmatullah Kepala UPT Wil. III
1 24 Ahmad Rifa‟i Kepala UPT Wil.
IV 1 25 Madsupi Salkawinata, SE Kasubag TU. UPT. Wil IV 1 26 Muslim, S.Sos Kepala UPT Wil. V 1 27 Kasmani Kepala UPT Wil. VI 1 28 TB. Junaedi Kepala UPT Wil. VII 1 29 - Staf/pegawai 254 Jumlah
282
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang 2011 44 Berdasarkan tabel 4.1.2 diatas dari sumber data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang tahun 2011, jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang berjumlah 282.
Tabel 4.1.3 Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPandeglang NO Tingkat Pendidikan Jumlah 1 S-2 3 2 S-1 32 3 D.IV 1 4 D.III 7 5 SMA 75 6 SMK 32 7 STM 64 8 ST 8 9 PAKET C 30 10 SMP 20 11 MTS 11 12 SD 29 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang 2011 45 Berdasarkan tabel 4.1.3 diatas dari sumber data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang tahun 2011, Tingkat pendidikan pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang diantaranya adalah tingkat
pendidikan pegawai S2 berjumlah 3 orang pegawai, tingkat pendidikan pegawai setara S1 berjumlah 32 orang pegawai, tingkat pendidikan pegawai D.IV berjumlah 1 orang pegawai, tingkat pendidikan pegawai D.III berjumlah 7 orang pegawai, tingkat pendidikan pegawai SMA berjumlah 75 orang pegawai, tingkat pendidikan pegawai SMK berjumlah 32 orang pegawai, tingkat pendidikan pegawai STM berjumlah 64 orang pegawai, tingkat pendidikan pegawai ST berjumlah 8 orang pegawai, tingkat pendidikan pegawai PAKET C berjumlah 30 orang pegawai, tingkat pendidikan pegawai SMP berjumlah 20 orang pegawai, tingkat pendidikan pegawai MTS berjumlah 11 orang pegawai, tingkat pendidikan pegawai SD berjumlah 29 orang pegawai. 46 Tabel 4.1.4 Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang yang PNS dan yang NON PNS No Pegawai PNS/NON PNS Jumlah 1 PNS 193 2 TKK 30 3 TKS 89 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang 2011 Berdasarkan tabel 4.1.4 diatas dari sumber data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang tahun 2011, Jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang yang PNS dan NON PNS diantaranya adalah jumlah
pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang yang PNS berjumlah 193 orang pegawai, jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang yang masih TKK (Tenaga Kerja Kontrak) berjumlah 30 orang pegawai, jumlah pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang yang masih TKS (Tenaga Kerja Sukarela) berjumlah 89 orang pegawai. 47 1.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum. 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekertaris yang terdiri dari : a. Sub Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian. b. Sub Bagian Keuangan. c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. d. Sub Dinas Bina Program, terdiri dari : 1. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari : 1. Bidang Bina Marga terdiri dari : a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan. b. Seksi Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan dan Jembatan. 2. Bidang Pengairan terdiri dari : a. Seksi Operasi dan Pemeliharaan b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan 3. Bidang Tata Bangunan terdiri dari :
a. Seksi Pengawasan Gedung b. Seksi Pengawasan dan Jasa Konstruksi 4. Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari : a. Seksi Perumahan dan Jalan Lingkungan b. Seksi Air Bersih, Sanitase dan Drainase 48 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kebinamargaan, Pengairan Tata Banguna,Perumahan dan Pemukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud berdasarkan peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 06 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten pandeglang yang dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan perencanaan bidang kebinamargaan, pengairan, tata bangunan, perumahan dan pemukiman. 2. Perumusan kebijakan teknis bidang kebinamargaan, pengairan, tata bangunan, perumahan dan pemukiman. 3. Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kebinamargaan, pengairan, tata bangunan, perumahan dan pemukiman. 4. Pembinaan, koordinasi, pengadialan dan pasilitasi pelaksaaan kegiatan bidang kebinamargaan, pengairan, tata bangunan, perumahan dan
pemukiman. 5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas pekerjaan umum 6. Peminaan terhadap unit pelaksaan teknis dinas pekerjaan umum 7. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 49 Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pekerjaan umum. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan. 2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian. 3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat. 4. Penyelenggaraan ketatalaksaan, kearsipan dan perpustakaan. 5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengadilan, evaluasi dan pelaporan pelaksaaan kegiatan unit kerja. 6. Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas pekerjaan umum. Dalam melaksanakan fungsinya Sub bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian 2. Penyelengaraan urusan umum dan pengelolaan administraasi kepegawaian. 3. Pelaksaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Rincian tugas sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut : 50 1. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat , penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan dinas. 2. melaksanakann pengelolaan kearsiapan dan perpustakaan dinas. 3. melaksanakan urusan rumah tangga , ketertiban , keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja. 4. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya . 5. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas. 6. melaksanakan pengurusan pengadaan , penyimpanan , pendistribusian dan inventarias barang-barang inventaris. 7. melaksanakan pengelolaan administari perkantoran. 8. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan dinas. 9. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan.
10. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkataan kesejahteraan pegawai. 11. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional. 12. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas. 51 13. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai. 14. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional. 15. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian. 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum. Dan mepunyai tugas sebagai berikut : 1. Melaksanakan kegiatan pembendaharaan, Verivikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung. 2. Melaksanakan penyusunan realisasi keuangan. 3. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran.
4. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 5. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan. 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 52 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan penyusunan kegiatan program dan kegiatan dinas. 2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Pelaksanaan penyusunan pelaporan kegiatan dinas. 4. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut : 1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dinas. 2. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan dinas. 3. Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program tahunan dinas. 4. Mengompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja.
5. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja. 6. menyusun laporan pencapaian kinerja dari ikhtisar realisasi kinerja dinas. 7. Melaksanakan pengawasan evaluasi dan melaporkan kegiatan perencanaan. 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 53 Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada dinas pekerjaan umum. Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan prasarana jalan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan. Bidang Bina Marga terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang bina marga. Seksi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembangunan jalan. 2. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertangggungjawab kepada kepala bidang bina maraga. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala kepal dinas pekerjaan umum. Bidang
Pengairan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain pengairan, pembangunan sarana pra sarana pengairan dan rehabilitasi prasarana pengairan. Bidang Pengairan terdiri dari : 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang 54 pengairan. Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan. 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang pengairan. Seksi Pembangunan dan Peningkatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan prasarana pengairan. Bidang Tata Bangunan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pekerjaan umum. Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain tata bangunan, pembangunan gedung, pengawasan dan jasa konstruksi. Bidang Tata Bangunan terdiri dari : 1. Seksi Banguanan Gedung dipimpinoleh seorang kepala seksi yang berada dibwah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang tata bangunan. Seksi Bangunan gedung mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis pembangunan gedung.
2. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang tata bangunan. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan taeknis dan jasa konstruksi. Bidang Perumahan dan Pemukiman dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas pekerjaan umum. 55 Bidang Perumahan dan Pemukiman mempunyai tugas pokok merumuskan dan meleaksanaan kebijakan teknis penataan perumahaan dan jalan lingkungan, air bersih, sanitasi dan derainase. Bidang Perumahan dan Pemukiman terdiri dari : 1. Seksi Perumahan dan Jalan Lingkungan dipimpin seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Perumahan dan Permukiman. Seksi Perumahan dan Jalan Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan dan meleaksanaan kebijakan teknis penataan lingkungan, perumahan dan jalan lingkungan. 2. Seksi Air Bersih, Sanitasi dan Drainase dipimpin seorang kepala seksi yang berada dibwah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Perumahan dan Permukiman. Seksi Air Bersih, Sanitasi dan Drainase mempunyai tugas pokok merumuskan dan meleaksanaan kebijakan teknis pengolahan air bersih, sanitasi dan drainase. 4.1.4 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang : Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang merupakan perangkat daerah
yang berusaha mendukung visi Kabupaten. Dengan menetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum sebagai cara pandang dalam menentukan kebijakan guna tercapainya visi Kabupaten harus ada dukungan dari semua Stakeholder yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. Dalam usaha mencapai visi Kabupaten diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, koordinasi yang baik antara perangkat daerah dan sistem administrasi yang tertib. Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang menetapkan 56 visi sementara menunggu visi kabupaten Pandeglang. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang 2010- 2015 yaitu “Tersedianya Lingkungan Pemukiman, Sarana dan Prasarana Wilayah yang kondusif, efektif dan efisien, menunjang Visi Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2010- 2015”. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang memiliki misi sebagai berikut : 1. Membangun, memelihara lingkungan pemukiman yang sehat, serasi dan seimbang. 2. Membangun dan memelihara jalan, jembatan dan sarana irigasi antar kecamatan dan lingkungan pedesaan, termasuk sentra-sentra produksi pertanian dan kawasan wisata. 3. Membantu pemerintah desa dalam pembangunan pemukiman , sarana dan prasarana pedesaan. 4. Pengelolaan limbah/persampahan dan pemeliharaan pertamanan.
4.2. Deskripsi Data 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian Deskripsi data merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian mengenai Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. Data yang peneliti dapatkan lebih banyak berupa kata-kata dan penjelasan yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara dan observasi langsung. Dalam penelitian ini, kata-kata dan penjelasan para informan yang 57 diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat dalam catatan tertulis atau melalui alat perekam yang peneliti gunakan selama proses wawancara berlangsung. Selain data berupa kata-kata dan penjelasan dr informan, dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data-data dari dokumentasi, studi pustaka dan juga dokumentasi yang sengaja peneliti ambil sendiri melalui pengamatan langsung. Dokumentasi tersebut bermacam-macam bentuknya, diantaranya adalah Profil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, Draf Kebijakan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. Adapun dokumentasi yang peneliti ambil saat melakukan pengamatan berperanserta adalah berupa catatan lapangan peneliti dan foto tempat penelitian dan Aktivitas wawancara peneliti beserta Informan. Alasan peneliti menggunakan data berupa foto adalah karena foto dapat menghasilkan data
deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah dan menganalisis obyek yang sedang diteliti melalui segi-segi subyektif. Selanjutnya, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, berdasarkan teknik analisis data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, narasi, dan studi dokumentasi dilakukan reduksi untuk dapat mencari tema dan polanya serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan 58 pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan katagorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan kode yaitu: 1. Kode Q1-Q7 menandakan daftar urut pertanyaan. 2. Kode I1 – I6 menandakan daftar urut informan. 3. Kode S1 – S5 menandakan status informan. Setelah memberi kode-kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga tema dan polanya ditemukan, maka dilakukan katagorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian di lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tidak menggeneralisasikan jawaban penelitian. 4.2.2 Data Informan Seperti yang telah peneliti kemukakan di bab tiga, bahwa dalam penelitian mengenai Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pandeglang. Dalam pemilihan informan penelitiannya, peneliti menggunakan teknik Purposive. Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti. 59 Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang Peneliti anggap mengetahui seluk-beluk masalah yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. Adapun yang terlibat dan menjadi objek dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.1.5 Daftar Informan No Kode Informan Pembagian Kode Masing-Masing Informan Status Informan 1 1 1 Ibu Maryati Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum 2 1 2 Bpk Oom Nurkomar Kepala Seksi Pengawasan dan Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum 3 1 3 Retna Staf di Dinas Pekerjaan Umum 4 1 4 Bpk Ahmad Sholehudin Kontraktor PT.Mustika Selat Sunda 5 1 5 (1 5-1 ) Pak dede
Warga (1 5-2 ) Pa Alam Warga (1 5-3 ) Ibu Siti Warga Sumber : Penelitian Tahun 2012 4.2.3 Penyajian Data Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Penerapan Good Governance dalam penelitian ini dilihat berdasarkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan untuk mencapai good governance menurut Agus Dwiyanto (2008 :79) yang meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut : 60 1. Partisipasi yaitu warga memiliki hak dan mempergunakannya untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik , baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Transparansi yaitu penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik
yang di jaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat. 3. Akuntabel yaitu petanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga. 4. Efektif dan efesien yaitu terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Indikatornya antara lain adalah pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah. 5. Kepastian hukum yaitu Hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia di lindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 6. Responsif adalah pekanya para pengelola intansi publik terhadap aspirasi masyarakat. Penerapan Good Governance pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dapat diketahui berjalan dengan baik berdasarkan tujuh prinsip good governance yang telah disebutkan. Urutan prinsip good governance diurutkan berdasarkan prioritas yang peneliti rasa semestinya diutamakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. Masing-masing prinsip tersebut diuraikan berdasarkan indikator-indikator untuk mempermudah dan memahami aspek-aspek yang diteliti. 61 4.2.4 Partisipasi Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembutan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang
dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi, mengawasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi adalah salah satu prinsip dari good governance, agar good governance bisa diterapkan dan berjalan. seperti halnya yang terjadi di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang ini, partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam penilaian kinerja pegawai dinas pekerjaan umum tersebut. Foto wawancara dengan Ibu Maryati Kepala Sub bagian Umum & Kepegawaian (6 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 09.00 WIB) Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bentuk partisipasi masyarakat dalam penilaian kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum adalah ikut mengawasi kegiatan dan kinerja yang dilakukan pegawai, biasanya dalam proses pembangunan baik jalan, gedung, permukiman, pengairan, dan bentuk pembangunan lainnya yang dilaksanakan dinas PU ini. masyarakat pun bisa melakukan pengaduan langsung pada dinas PU ini, apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan 62 Umum yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau pembangunan yang dulu telah rusak bisa masyarakat adukan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk bisa diperbaiki, karena tanpa adanya bantuan dan partisipasi langsung dari masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan, Seperti yang disampaikan oleh 1 1: “Biasanya bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan
yang dilakukan Dinas PU yaitu berupa pengaduan saja, biasanya yang ikut berpartisipasi diantaranya adalah wartawan, LSM, mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Selain itu kami disini juga sudah tentu melibatkan stakeholder dalam semua aktivitas perencanaan pembangunan”.
(6 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 09.00 WIB) Namun keterlibatan masyarakat terhadap proses pembangunan yang diakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dalam hal ini hanya sebatas bentuk pengaduan saja, dengan kata lain masyarakat terlibat ketika proses pembangunan tersebut sudah berjalan bahkan sudah rampung namun pada tahap proses pengawasan berjalannya pembangunan masyarakat tidak ikut berpartisipasi sehingga bentuk pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat bisa dikategorikan terlambat. Seperti yang telah dikemukakan oleh I 5-1 : “ Kami warga tidak pernah diikut sertakan dalam semua bentuk
kegiatan alur proyek yang dilaksanakan PU, warga hanya tau ketika proyek tersebut telah berjalan dan diselesaikan”.
(10 Februari 2012, Rumah kediaman pak Dede. 16.30 WIB) 63 Dikatakan demikian karena kemungkinan besar bentuk pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai dengan harapan masyarakat dikarenakan yang terlibat dari mulai proses perencanaan hingga rampungnya suatu pembangunan masyarakat tidak diikut sertakan, seharusnya tahap pertisipasi disini
keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan sudah dilakukan dari tahap perencanaan hingga selesainnya proses pembangunan, seperti yang dikemukakan oleh I 5-3 : “Wah saya kurang paham dengan alur -alur seperti itu, saya hanya
tau pembangunannya ada, yang saya tau bentuk partisipasi saya dengan menikmati pembangunannya saja”.
(15 Februari 2012, Rumah kediaman bu siti. 14.00 WIB) Nampak jelas bahwasannya memang partisipasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum hanya pada stakeholder tertentu yang dianggap ikut andil dalam proyek pekerjaan, justru warga yang seharusnya menjadi subjek dilakukannya pembangunan tidak diikutsertakan. Adapun bentuk-bentuk pengaduan yang ingin masyarakat sampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dikatakan terlambat dan siasia, karena masyarakat tidak pernah mengetahui kegiatan dan proses pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Tidak adanya koordinasi, informasi dan kerjasama dari Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat menimbulkan tidak adanya partisipasi langsung dari masyarakat. Koordinasi, informasi dan kerjasama dalam kegiatan dan proses pembangunan hanya melibatkan stakeholder dan pihakpihak yang terkait yang mempunyai kepentingan dalam proses pembangunan saja yang diikut sertakan. Dengan kata lain Dinas Pekerjaan Umum telah mengabaikan partisipasi dari masyarakat yang mempunyai peran penting dalam proses perencanaan hingga rampungnya suatu proses pembangunan. Dimana Dinas
64 Pekerjaan Umum hanya memberikan hasil dari pekerjaan dan pembangunan yang dilakukan untuk digunakan dan digunakan oleh masyarakat. tanpa adanya koordinasi, pengaduan dan pendapat langsung dari masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh I 5-1 : “Kami sebenarnya kurang mengetahui informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang
dilakukan dinas PU , dan kami sebenarnya ingin mengajukan usulan kepada Dinas PU, tapi kami gak tau mau bilang ke siapa? kapan pembangunannya? kami tidak tahu. sedangkan banyak sekali pembangunan jalan, gedung atau fasilitas umum yang harusnya bisa segera diselesaikan atau diperbaiki oleh Dinas PU”.
(10 Februari 2012, Rumah kediaman pak Dede. 16.30 WIB) Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, bisa dilihat masyarakat kurang mengetahui informasi mengenai kegiatan pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum karena dalam setiap kegiatannya dan suatu proses pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum tidak pernah melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Masyarakat ingin sekali ikut andil dan berpartisipasi dalam kegiatan atau pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, serta banyak sekali usulan-usulan dan pengaduan dari masyarakat karena masyarakat pun ingin agar setiap pembangunan yang dilakukan dinas Pekerjaan Umum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat serta bisa dirasakan langsung dan bermanfaat untuk kepentingan umum.
Namun pada penerapannya proses pembangunan dalam hal ini penilaian terhadap partisipasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang kurang berjalan dengan efektif, dikarenakan ada salah satu unsur partisipasi yang tidak diterapkan yaitu masyarakat yang tidak terlibat proses partisipasi dari awal perencanaan pembangunan hingga rampungnya pembangunan. Dan masyarakat 65 pun tidak berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil. 4.2.5 Transparansi Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi dapat berupa keterbukaan informasi dn komunikasi. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh dinas PU ini terhadap masyarakat dalam kinerja dan kegiatan di lakukan biasanya dalam proses pembangunan, salah satunya adalah dengan sering mengundang masyarakat setelah proses pengadaan barang jasa berjalan, ada juga wartawan dan LSM yang ikut proses tersebut. dan pihak Dinas Pekerjaan Umum juga memberikan informasi langsung mengenai pembangunan yang dilakukan untuk masyarakat melalui media WEBSITE, (www.pandeglang.co.id/humas) itu website yang dipakai bila masyarakat ingin
mengetahui tentang proses pembangunan yang dilakukan, seperti yang disampaikan oleh I 2 : “ Kami memiliki satu situs resmi yang dapat digunakan masyarakat
untuk melihat dan mengikuti semua perkembangan aktivitas Dinas Pekerjaan Umum termasuk proses berjalannya satu proyek pembangunan”.
(8 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 14.00 WIB) 66 Bentuk transparasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum memang cukup baik namun ada beberapa hal yang nampaknya harus diperhatikan guna tercapainya bentuk transparasi yang akuntabel dan menyeluruh, maksud dari akuntabel disini seluruh aktivitas yang dipubliksikan kepada masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan, dimana dalam perjalanan penerapan transparasi akan ada beberapa kendala yang muncul dari perbedaan pemahaman dan cara pandang masarakat terhadap satu proses pembangunan yang akan dilaksanakan. Karena hal itu, jika memang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang kemudian menggunakan sistem internet untuk penerapan transparasi kepada masyarakat, didalamnnya juga diharapkan sebelum penerapan sistem internet tersebut diadakan terlebih dahulu sosialisasi kepada seluruh masyarakat bagaimana cara mengakses sistem tersebut juga seharusnya ada satu pelayanan on-line untuk semua bentuk pengaduan masyarakat khusus untuk semua proses transparasi yang
dilakukan, sehingga sitem yang sudah bagus tersebut akan lebih efektif, seperti yang diungkapkan oleh I 5-2 : “ Saya tidak mengetahui bahwa memang PU punya s itus internet
untuk masyarakat agar dapat mengakses seluruh kegiatan yang dilakukan PU, sebelumnya tidak ada pemberitahuan pada masyarakat juga sosialisasi. Saya pribadi merasa kebijakan tersebut percuma, karena saya tidak mengerti internet”.
(10 Februari 2012, Rumah kediaman pak Alam. Pandeglang. 17.00 WIB) Disisi lain ternyata masih terdapat kendala mengenai sistem yang diterapkan guna tercapainya transparasi yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum terhadap masyarakat, yakni kebijakkan tersebut ternyata tidak menyeluruh maksudnya masyarakat banyak yang tidak dapat mengakses internet dikarenakan tidak 67 mengerti bagaimana cara pengoprasiannya, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses internet dengan situs yang sudah tersedia guna mengetahui proses transparasi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, seperti yang dikemukakan oleh I 1 : “Kami mengakui bahwa kebijakan yang kami terapkan mengenai
situs resmi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang yang
harus dilakukan melalui media internet belum efektif, dikarenakan banyak masyarakat Pandelang tidak mengerti internet”.
(6 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 09.00 WIB) Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai peran yang sejajar dengan Dinas Pekerjaan Umum, karena ketertinggalan masyarakat Pandeglang terhadap teknologi khususnya internet merupakan tanggung jawab kedua belah pihak yang apabila ini dibiarkan maka Sumber Daya Manusia Pandeglang akan jauh tertinggal dan semua bentuk informasi yang di berikan untuk masyarakat melalui media internet tidak akan efektif tersalurkan kepada masyarakat khususnya masyarakat Pandeglang, seperti yang terjadi pada permasalahan transparasi via internet Dinas Pekerjaan Umum yang tidak dapat di akses oleh sekelompok masyarakat dikarenakan ketidak pahaman akan internet. Seperti yang telah dikemukakan oleh I 5-3 : “ Saya hanya ingin pemerintah memaparkan semua uang yang digunakan untuk pembangunan”.
(15 Februari 2012, Rumah kediaman bu siti. 14.00 WIB) Keinginan masyarakat terhadap bentuk transparansi yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat tidak dirasakan secara menyeluruh atau tidak semua masyarakat mengetahui setiap kegiatan yang 68 dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan masyarakat pun tidak mengetahui
anggaran yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum untuk setiap kegiatan dan proses pembangunan, karena Dinas Pekerjaan Umum hanya memberitahukan setiap kegiatan dan berapa anggaran yang digunakan untuk suatu pembangunan tersebut melalui media internet, sedangkan masyarakat yang tidak tahu cara pengoprasiannya tidak dapat merasakan langsung bentuk transparansi yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat. Dan bentuk transparansi yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum pun tidak berjalan dengan efektif. 4.2.6 Akuntabilitas Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban yang dilakukan dinas Pekerjaan Umum ini terhadap permasalahan yang timbul terutama dalam hasil kinerja adalah Dinas Pekerjaan Umum selalu berusaha sekuat tenaga dalam kegiatan atau kinerja yang dilakukan untuk masyarakat tentunya Dinas Pekerjaan Umum juga ingin good governance itu bisa diterapkan. Dinas Pekerjaan Umum akan mempertanggung jawabkan setiap pembangunan atau hasil dari kinerja yang dinilai kurang baik dan tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Semuanya itu tergantung dari anggaran atau dana yang diberikan oleh pemerintah untuk proses pembangunan yang dilakukan, sedangkan anggaran yang 69
ada sangat minim dan terkadang kekurangan dalam proses pembangunan, sehingga proses pembangunan pun jadi terhambat, seperti yang dikemukakan oleh 1 1 : “ Banyak juga LSM dan wartawan yang datang untuk
mempertanyakan bagaimana kinerja kami dan bagaimana kami harus mempertanggung jawabkan hasil kinerja dari kami dan bagai mana cara penentuan pemerintah pusat memberikan anggaran pembangunn untuk satu wilayah”.
(6 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 09.00 WIB) Berbicara mengenai bentuk pertanggung jawaban satu pembangunan yang dilakukan khususnya oleh Dinas Pekerjaan umum nampaknya masih belum maksimal karena berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara menunjukan Dinas Pekerjaan Umum masih belum memberikan pertanggungjawabannya dengan baik terutama pada masyarakat langsung, bisa dibuktikan dengan kondisi jalan dan bangunan yang baru beberapa bulan dibangun sudah mengalami kerusakan dan tidak langsung di perbaiki dengan alasan kontrak ada tenggang waktu dilaksanakannya pemeliharaan kontruksi. Foto kondisi jalan kabupaten pandeglang (8 Februari 2012, Jalan kabupaten pandeglang. 13.00 WIB) 70 Bila kita perhatikan lebih detil sebenarnya bentuk pembangunan yang dilakukanpun bila kita nilai dari segi kualitas tidak memenuhi standar kelayakan
satu kontruksi, dimana satu kontruksi yang seharusnya bisa bertahan bertahun-tahun justru dalam waktu beberapa bulan sudah mengalami kerusakan. Seperti yang telah dikemukakan oleh 1 5-2 : “Yang kami harapkan yaitu jika terjadi kerusakan, Dinas PU segera
memperbaikinya, jangan dibiarkan berlarut-larut dan tidak harus menunggu lama untuk segera diperbaiki”.
(10 Februari 2012, Rumah kediaman pak Alam. Pandeglang. 17.00 WIB) Namun bentuk pertangungjawaban yang seharusnya dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum mempunyai alasan dapat dilakukan sesuai perjanjian yang tertera pada kontrak yakni enem bulan setelah proses pembangunan selesai, seperti yang disampaikan oleh I 4 : “Kami selaku para kontraktor hanya bekerja sesuai dengan
prosedur dan perjanjian kontrak yang telah disepakati antara kami dan pihak Dinas Pekerjaan Umum, jika memang ada kerusakan dalam proyek yang kami lakukan, ya itu diluar tanguung jawab kami, kan sebelumnya ada tim uji kelayakan ketika proyek tersebut selesai harusnya jika memang tidak layak ya..itu langsung disampaikan pada kami, ini kan engga.. hasil penilaian mereka proyek kami layak-layak saja, jadi apabila ada kerusakan yang tidak sesuai
dengan daya tahan satu bangunan, anda bisa menilai sendiri siapa yang patut disalahkan”.
(7 Februari 2012, Kantor PT.Mustika Selat Sunda. 16.30 WIB) Dalam kontrak memang dikatakan demikian, namun ternyata bentuk pertanggungjawaban terhadap satu kontruksi yang mengalami kerusakan bukan perbaikan secara total namun hanya sebatas pemeliharaan (retensi), disini menunjukan bahwa kualitas pemeliharaan tidak akan sebaik kualitas perbaikan, 71 karena pemeliharaan hanya perawatan yang tidak dilakukan secara utuh, dengan kata lain bukan mengalami perbaikan. Seperti yang dikemukakan oleh I 2 : ”Bentuk akuntabilitas kami dalam pelaksanaan pembangunan yaitu dengan
cara pemeliharaan secara berkala agar pembangunan tersebut memiliki kapsitas jangka panjang.”
(8 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 14.00 WIB) Adanya tim uji kelayakan satu kontruksi seharusnya dapat memberikan pertanggungjawaban secara materil kepada masyarakat bahwa memang pembangunan yang dilakukan dari segi kelayakan memang patut diberikan penilaian layak, bukan justru sebaliknya. Nampak jelas bahwa memang stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan satu kontruksi tidak memberikan pertanggungjawaban yang baik terhadap TUPOKSI-nya masing-masing, dirasakan terdapat kejanggalan dalam alur perjanjian dan pengawasan yang dilakukan, seperti
yang disampaikan oleh I 4: “Sebenarnya klo bapa ingin tau, semenjak proses penandatanganan
kontrak mulai dari PPTK(Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan), Bendahara, Kepala Dinas dll, kami slalu dimintai uang biar prosesnya cepat.. selain itu pas proses pelaksanaan proyek pada uji kelayakan kami juga dimintai sejumlah uang alasan mereka agar proyek ini bias berjalan lancar, mau tidak mau semua itu harus kami ikuti karena kami tidak mau urusan dan pekerjaan kami terhambat”. (7 Februari 2012, Kantor PT.Mustika Selat Sunda. 16.30 WIB) Aktivitas seperti yang telah diungkapkan dari hasil wawancara diatas menunjukan bentuk penyalahgunaan prosedur yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, namun ketika dilakukan penelitian lebih dalam ternyata memang aktivitas seperti ini telah terbiasa dan menjadi keharusan dan bahkan bisa dikatakan satu prosedur dari tahapan pelaksanaan proyek juga diungkapkan oleh I 4 : 72 “Jadi memang kemarin sempat dipermasalahkan juga saat pilkada
tahun 2011, ada dari salah seorang calon yang tidak terpilih ada yang menyinggung tentang bentuk pungutan liar terhadap proyek yang dilakukan oleh kontraktor, memang tidak dapat dipungkiri dilapangan pungutan liar itu ada atau sering disebut (setoran proyek), yang bukan
hanya di provinsi banten atau kabupaten pandeglang saja, di provinsi-provinsi atau daerah-daerah lain juga sama bentuk pungutan (setoran proyek) itu ada. tapi banyak pariatif persentase yang harus disetorkan oleh pemborong atau kontraktor tersebut yang diserahkan ke dinas atau pihak pemimpin yang terkait dengan proyek tersebut. terkecuali ada tender yang benar-benar langsung atau real, itu tidak dikenakan pajak atau pungutan- pungutan liar yang dilakukan”. (7 Februari 2012, Kantor PT.Mustika Selat Sunda. 16.30 WIB) Kedekatan atau kekerabatan dengan kepala dinas atau kedekatan dengan pemimpin wilayah tersebut misalnya bupati, walikota atau gubernur dan pihak-pihak terkait dengan proyek tersebut juga menjadi keterlibatan dalam pemenangan satu tender, misalkan seorang kontraktor tersebut sebelumnya mempunyai kedekatan dengan pimpinan wilayah tersebut maka pimpinan wilayah tersebut akan meminta kepada kepala dinas agar proyek yang diinginkan oleh kontraktor tesebut bisa di loloskan meskipun PT atau CV yang dari segi kelengkapan kontrak proyek atau administrasinya belum sesuai atau belum lengkap tapi karena adanya pembicaraan dari pemimpin wilayah tersebut dengan kepala dinas dan adanya persentasi dari pembagian hasil bila proyeknya tersebut berhasil, tentunya dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelum proyek itu berjalan. Nampak sebenarnya permasalahan yang terjadi pada tahapan pelaksanaan pembangunan satu proyek baik dari penyusunan kontrak hingga tahap pelaksanaan sedari awal sudah terjadi kecurangan sehingga berakibat pada hasil pembangunan yang tidak maksimal, bila dijabarkan proses praktek kecurangan tersebut bisa
diketahui sebagai berikut seperti yang disampaikan I 4 : 73 1. Pada proses lelang untuk pemenangan satu tender proyek satu cv harus mampu membayarkan sejumlah uang kepada dinas agar proyek tersebut di berikan, dan dalam lelang tersebut terlibat beberapa cv yang kemudian pihak yang memberikan bayaran tertinggi itulah yang mendapatkan tender proyek tersebut. 2. Kemudian tahap penyusunan kontrak dimana kontraktor diharuskan membayar uang pembuatan kontrak sebesar Rp.500.000 ,-. Dan pada tahap penandatanganan kontrak setiap tanda tangan kami diharuskan membayar sejumlah uang sesuai dengan jabatannya. 3. Selanjutnya pada proses berjalannya kontrak untuk dicairkan, kami biasannya dimintai uang oleh dinas PU untuk diberikan pada instansi lain yang satu jalur mengurusi kontrak dengan alasan agar kontrak tersebut segera cair. 4. Pada proses pelaksanaan pekerjaan kami pula dimintai sejumlah uang oleh TIM pemeriksa kelayakan bangunan. (7 Februari 2012, Kantor PT.Mustika Selat Sunda. 16.30 WIB) Alur perjalanan penyalahgunaan prosedur dinas dan pihak ke-3 (kontraktor) yang akhirnya akan berdampak pada hasil dari pembangunan itu sendiri, dikarenakan kontraktor merasa sudah banyak uang yang harus dikeluarkan dalam
proses pelaksanaan proyek, sehingga mereka mencari keuntungan dengan cara mengurangi bahan baku yang digunakan dalam pembangunan sehingga menghasilkan pembangunan yang tidak berkualitas dan tidak layak sama sekali. Seperti yang dikemukakan oleh 1 5-1 : “Kami tidak tahu hubungan antara Dinas PU deng an kontraktor dan apa
yang terjadi dalam proses pembangunan tersebut, yang kami inginkan hanya pembangunan yang dilakukan bisa layak dan berguna untuk kami, begitu juga pembangunannya bisa bertahan lama dan tidak cepat rusak... untuk itu kami berharap agar dinas PU, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam proses pembangunan tersebut bisa bertanggungjawab dengan apa yang mereka kerjakan”.
(10 Februari 2012, Rumah kediaman pak Dede. 16.30 WIB) Dari alur penyalahgunaan prosedur Dinas Pekerjaan Umum dan pihak ke-3 (kontraktor), yang terkena dampaknya adalah masyarakat karena pembangunan 74 yang dilakukan dan yang seharusnya bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang panjang pada kenyataannya tidak dapat terealisasikan karena kualitas dari hasil pembangunannya itu sendiri tidak maksimal sehingga akuntabilitas yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat pun tidak berjalan dengan baik dan maksimal. 4.2.7. Efektif dan Efisien Terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber
daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab. Indikatornya antara lain adalah pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah. Cara yang dilakukan agar dinas PU ini untuk menciptakan kondisi kinerja yang efektif dan efisien guna terwujudnya good governance adalah adanya pelatihan-pelatihan khusus terutama untuk pegawai dan pimpinan yang diantaranya adalah untuk pimpinan (pelatihan manajemen kepemimpinan), untuk bagian keuangan (pelatihan pengelolaan keuangan), untuk yang lainnya juga (sertifikasi barang jasa), dan untuk pegawai lainnya ada pengarahan-pengarahan langsung dari atasan agar kinerja pegawai bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tidak luput juga dari kenyamanan yang dirasakan oleh pegawai dalam kinerjanya. Kekompakan dan kerjasama juga membawa pengaruh yang besar terhadap ke efektipan dan ke efisienan kinerja yang kami lakukan seperti yang telah diungkapkan oleh I 1: “Pelatihan-pelatihan kami berikan pada pegawai agar mereka
mendapatkan kemampuan dan prilaku yang professional dalam bekerja, namum memang entah terdapat kekurangan atau apa dalam pelatihan tersebut, karena walaupun pelatihan tersebut diberikan namun tetap saja masih ada pegawai yang tidak efektif dalam bekerja”.
(6 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 09.00 WIB) 75 Hambatannya dalam proses penerapan good governance dalam hal efektif dan efisien di Dinas Pekerjaan Umum ini, salah satunya adalah karakter pegawai
dimana setiap pegawai mempunyai karakter-karakter yang berbeda, terkadang ketika diberikan pengarahan-pengarahan, memang bisa mereka dengarkan namun mungkin karena keterbatasan pegawai yang terkadang tidak bisa menerapkannya atau mengimplementasikannya, karena karakter-karakter pegawai berbeda-beda. Keterbatasan atau kualitas SDM dimana setiap pegawai yang sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan belum sepenuhnya menerapkan apa yang sudah dipelajarinya saat pelatihan. Kurangnya kerjasama, terkadang pegawai lebih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing sehingga mereka tidak bisa sepenuhnya membantu pegawai-pegawai lainnya atau teman kerjanya. Seperti yang dikemukakan oleh I 1: “Pendidikan dan pelatihan p enting karena disadari bahwa pengembangan
diri pribadi merupakan proses ulang individu. karena dengan pelatihan-pelatihan pegawai bisa tahu bagaimana pekerjaan yang mereka kerjakan itu bisa berjalan dengan efektif & efisien atau tidak.. Tentunya pelatihan pun harus yang sesuai harapan yang dibutuhkan oleh pegawai untuk mencapai kualitas kinerjanya”.
(6 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 09.00 WIB) Pendidikan dan latihan harus berorientasi pada hasil, dengan kata lain, apakah pelatihan tersebut sesuai dengan harapan yang menciptakan tenaga kerja yang dibutuhkan, untuk menjawab setiap pelatihan yang dilakukan diperlukan program latihan dengan kebutuhan tenaga kerja. Mengembangkan kriteria hasil dari pelatihan dan demi meraih yang lebih baik, diperlukan evaluasi sehinga
diketahui program latihan apakah sudah efektif atau tidak. Pendidikan dan latihan 76 adalah salah satu pembinaan terhadap pegawai disamping adanya upaya yang lain. Pendidikan dan latihan merupakan proses belajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang dikemukakan oleh I 1 : Tujuan diadakanya pendidikan dan latihan pada umumnya dalam rangka pembinaan terhadap tenaga kerja atau pegawai adalah : a. meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian kepada organisasi dan masyarakat. b. Meningkatkan mutu dan kemampuan, serta keterampilan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun kepemimpinanya. c. Melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan kepekaan dalam melaksanakan tugas. d. Melatih dan meningkatkan kerja dalam perencanaan. e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja. (6 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 09.00 WIB) Agar kinerja mencapai sasaran yang ditetapkan, maka latihan harus mencakup sebuah pengalaman belajar, harus merupakan sebuah kegiatan organisasional yang direncanakan dan dirancang sebagai jawaban atas kebutuhan organisasi yang spesifik. Idealnya sebuah latihan harus dirancang
agar dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan pada saat yang bersamaan memenuhi kebutuhan individu pegawai. Disamping itu Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan dan kinerja pegawai yang efektif dan efisien, karena pimpinan dijadiakan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang 77 baik atau kurang disiplin, para bawahan pun akan kurang disiplin. Seperti yang dikemukakan oleh I3 : “Pimpinan atau atasan harus memberikan contoh yang baik kepada
bawahan, khususnya mengenai disiplin.. karena salah satu faktor yang mempengaruhi kedisiplinan pegawai adalah kedisiplinan atasannya”.
(10 april 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 11.00 WIB) Seorang pemimpin akan secara langsung mempengaruhi prilaku bawahannya, karena secara tidak langsung sosok seorang pemimpin akan selalu menjadi perhatian bawahannya, mulai dari sikapnya terhadap bawahan, sikapnya terhadap sesama teman kerja, sikapnya terhadap pimpinannya yang lain khususnya sikapnya mengenai kedisiplinan. Walaupun semua sikap tersebut tidak diajarkan secara langsung oleh seorang pimpinan namun prilaku seorang pimpinan di lingkungan satu instansi akan secara langsung menjadi contoh bagi bawahannya.seperti yang diungkapkan oleh I
1 : “Meningkatkan kualitas disiplin pegawai t idak hanya didapatkan dari
pendidikan dan pelatihan saja, ada satu hal yang amat sangat mempengaruhi disiplinnya seorang pegawai yakni sikap teladan seorang pimpinan, mengapa demikian karena pegawai akan secara langsung mengambil contoh dari prilaku se orang pimpinan”. (6 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 09.00 WIB) Ketidak disiplinannya pegawai nampaknya sudah menjadi hal yang biasa dan dapat menjadi maklum dengan alasan yang berbagai macam, ini sudah tentu menjadi sebuah permasalahan yang kompleks apalagi bila terus didiamkan akan menjadi satu budaya dan hal kebiasaan. Teladan seorang pimpinan akan secara langsung berpengaruh terhadap disiplin pegawai serta efektif dan efisiennya kinerja pegawai, dikatakan demikian karena pegawai 78 akan lebih condong memperhatikan sikap dan prilaku pimpinan yang kemudian akan diadopsi oleh mereka, akan lebih efektif memberikan penerapan disiplin secara praktek dibandingkan penerapan disiplin secara teori yang pegawai dapat dari pelatihan-pelatihan disiplin. Tidak mengatakan bahwa pelatihan mengenai disiplin kurang efektif namun pegawai akan lebih cepat menyerap aktifitas seorang pimpinan yang kemudian dijadikan aktifitas pegawai itu sendiri dikehidupan sehari-hari dikantor. Teladan seorang pimpinan yang baik akan memberikan dampak yang
baik pula terhadap sikap pegawai dan juga kinerja mereka, faktor kedisiplinnan juga dapat diperoleh bukan hanya dari pelatihan-pelatihan kedisiplinan saja namun dapat diperoleh dari sosok seorang pemimpin yang mempunyai karkter disiplin, karena lebih efektif mengadopsi sifat disiplin dari mencontoh secara langsung penerapan disiplin tersebut dibandingkan dengan didapat dari pelatihan yang kebanyakan hanya teori saja. Balas jasa atau gaji dan kesejahtraan ikut mempengaruhi kedisiplinan pegawai karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan pegawai terhadap organisasi/pekerjaannya. Jika kecintaan pegawai semakin baik terhadap pekerjaan, kedisiplinan mereka akan baik pula. Seperti yang terjadi apabila seorang pemimpin mempunyai sifat tidak baik pada pegawai atau pelit akan berdampak pada kinerja pegawai, seperti yang diungkapkan oleh I 3 : “Waaah.. klo pimpinannya pelit, mungkin saya pribadi menjadi mala s
bekerja..hehehe, tp alhamdulillah pimpinan disini tidak ada yang pelit, yg penting kita bekerja dengan baik..”.
(10 april 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 11.00 WIB) 79 Pemimpin yang mempunyai sifat baik pada pegawai dan tidak pelit akan mempengaruhi stabilitas kehidupan perekonomian pegawai, jika gaji yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup pegawai atau ternyata tidak mencukupi, akan berdampak pada kehidupan pegawai yang juga
mempengaruhi kinerjanya juga disiplin, maka dari itu balas jasa terhadap kinerja seorang pegawai sangat penting dan berpengaruh terhadap tingkat disiplin pegawai. Banyak hal yang bisa diberikan kepada pegawai agar mereka mempunyai kedisiplinan yang tinggi, tinggal bagaimana stakeholder menerapkan cara-cara tersebut agar menjadi efektif dan memang benar-benar diterapkan oleh pegawai, karena berawal dari disiplin semua aspek pekerjaan maupun tujan satu instansi akan berjalan dengan baik. Disamping itu kerjasama dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan dan suatu hal yang harus membudaya dalam setiap diri staf atau pegawai. Dengan kerjasama, pekerjaan menjadi cepat selesai karena bisa berbagi tugas dengan teman kerja yang lain. Kerjasama yang baik tidak bisa dilepaskan dari hubungan yang baik pula antara sesama staf. Seperti salah satu permasalahan keefektifan dan keefisienan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang ini adalah kurangnya kerjasama, karena terkadang pegawai lebih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing sehingga mereka tidak bisa sepenuhnya membantu pegawai-pegawai lainnya atau teman kerjanya. Seperti yang dikatakan oleh I3 : “Kadang-kadang saya suka dibantu teman kerja saya, tapi jika sedang sibuk-sibuknya.. ya saya selesaikan pekerjaan saya senndiri.”
80 (10 april 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 11.00 WIB)
Kesibukan antar pegawai yang terkadang melupakan waktu untuk salaing membantu sesama teman kerjanya merupakan hal yang sering terjadi didalam suatu organisasi, karena mereka masing-masing mempunyai tanggungjawab dari pekerjaannya yang harus segera dikerjakan dan diselesaikan. Karena itu kerjasama dan saling membantu antar sesama pegawai pun menjadi berkurang. Selain itu Dinas Pekerjaan Umum juga memberikan sanksi apabila terdapat pegawai yang tidak disiplin dan bekerja tidak memberikan kinerja yang efektif, maka sanksi yang bisa dikenakan terhadap permasalahan yang muncul dalam kinerja. Seperti yang telah dikemukakan oleh I 2: “Bila ada pegawai yang tidak disiplin, kami akan memberikan sanksi
kepada pegawai yang melanggar tersebut. Sanksinya biasanya lebih mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.
(8 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 14.00 WIB) Sanksi tersebut juga sebagai solusi dari Dinas Pekerjaan Umum selain dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan agar kinerja yang diberikan para pegawai efektif dan efisien. Sehingga good governance di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dapat diterapkan. Selain itu perlu adanya teguran/evaluasi yang lebih intensif terhadap pegawai yang melakukan kekeliruan, pelanggaran, atau
penyimpangan dalam melaksanakan tugas/pekerjaan. Hal ini diperlukan untuk mendorong tanggung jawab pegawai terhadap tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga dapat meningkatkan kefektifan dan keefisienan kerja pegawai, yang 81 akhirnya juga berimbas pada peningkatan kinerja pegawai. Seperti yang telah dikemukakan oleh I 2 : “Sebelum kita melakukan tindakan hukuman ringan, sedang dan berat.
Maka kita sosialisasikan dulu peraturan tersebut (PP No. 53 Tahun 2010) kepada teman-teman Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang ini”. (8 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 14.00 WIB) Sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 yang telah dilakukan ini berkaitan dengan penjelasan setiap isi dari peraturan tersebut, mengenai kewajiban dan larangan PNS. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dapat menginformasikan kepada seluruh bawahannya agar makna dan pesan-pesan yang ada di dalamnya dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga para PNS yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dapat mengetahui dan menjalankan kewajiban dan larangan PNS. Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan pegawai. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan organisasi, sikap, dan perilaku indisipliner pegawai
akan berkurang. Berat atau ringan sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut mempengaruhi baik atau buruknya kedisiplinan pegawai. Sanksi hukuman harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal, dan diinformasikan secara jelas kepada semua pegawai. 82 4.2.8. Kepastian Hukum Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Seperti di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, hukum itu ada bagi setiap pegawai atau pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum. Hukum dan sanksi akan diberikan kepada yang melanggar dan tidak mengikuti prosedur. Seperti yang telah dikemukakan oleh I 1 : “Yang pasti hukum itu ada, baik untuk pegawai kami maupun pihak -pihak
yang terkait dengan kegiatan kami (kontraktor). Yang melakukan pelanggaran dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan itu akan ada sanskinya”.
(6 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 09.00 WIB) Dan yang telah dikemukakan oleh I2 : “Mengenai hukum dan sanksi yang berlaku utuk setiap pegawai atau
kontraktor yang melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan prosedur. Kami lebih mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa. Dan untuk kontraktor yang tidak mengikuti prosedur atau melakukan pelanggaran, biasanya sanksi yang diberikan adalah tidak mendapatkan proyek pembangunan, tidak dapat dicairkannya anggaran, dan kontrak proyek pun akan dibatalkan”.
(8 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 14.00 WIB) 83 Menurut hasil wawancara diatas, Dinas Pekerjaan Umum memberikan kepastian hukum terhadap yang melakukan pelanggaran dan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan mengacunya pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa dan sanksi-sanksi yang diberlakukan Dinas Pekerjaan Umum mempunyai harapan agar setiap permasalahan-permasalahan agar bisa menjadi solusi untuk setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi di Pekerjaan Umum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. berlaku bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia di lindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat, seperti yang telh disampaikn oleh 14 : “Hukum yang berlaku di Indonesia sudah seharusnya ditegakan, khususnya
dalam hal kecurangan yang terdapat dalam proses pemenangan tender dan pelaksanaan satu pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, jika memang terbukti bersalah hukum lah yang betindak”
(7 Februari 2012, Kantor PT.Mustika Selat Sunda. 16.30 WIB) Dan seperti harapan yang dikemukakan oleh 1 5-1 : “Yang pasti jika diketahui ada pelanggaran harus di proses secara huku m dan tidak pandang siapa yang akan dihukum bila memang bersalah”
(10 Februari 2012, Rumah kediaman pak Dede. 16.30 WIB) Keinginan masyarakat dan pihak yang terkait dengan permasalahan yang timbul di Dinas Pekerjaan Umum, baik dalam proses pembangunan atau pun bentuk kecurangan yang terjadi berharap hukum itu bisa ditegakkan secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Jika diketahui ada pelanggaran harus di proses secara 84 hukum dan tidak pandang siapa yang akan dihukum bila memang bersalah harus dihukum. Namun pada penerapannya, pelanggaran- pelanggaran dan penyalahgunaan prosedur serta masalah-masalah yang timbul di Dinas Pekerjaan Umum masih terjadi. Seperti yang telah diungkapkan oleh I4 : “Memang ada hukum dan sanski bagi yang melakuk an pelanggaran dalam
proses pemenangan tender dan pelaksanaan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum, tapi pada kenyataannya.. Bentuk kecurangan dan penyalahgunaan prosedur itu memang susah dihilangkan”.
(7 Februari 2012, Kantor PT.Mustika Selat Sunda. 16.30 WIB) Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa memang Dinas Pekerjaan Umum sudah menerapkan sanski dan hukum yang berlaku bagi setiap yang melakukan pelanggaran dan tidak mengikuti prosedur. Namun pada pelaksanaannya, sanski dan hukum tersebut tidak berjalan dengan efektif. Seperti yang telah diumgkapkan oleh I 4 : “Kalau hukum dan sanski tersebut bisa diterapkan, mungkin tidak akan ada
lagi bentuk kecurangan dalam masalah kontrak proyek yang terjadi.. Dan mungkin kontraktor-kontraktor pun takut bila tidak mengikuti prosedur. Dan saya pribadi ingin agar pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Dinas PU bisa dibuktikan secara hukum, agar saya bisa enak melaporkannya.”
(7 Februari 2012, Kantor PT.Mustika Selat Sunda. 16.30 WIB) Aspek hukum merupakan unsur terpenting untuk mengatasi semua permasalahan yang ada, seperti yang terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum permasalahan-permasalahan yang terjadi hanya bisa diselesaikan dengan hukum yang dijalankan secara adil dan efktif, maka dari itu dalam hal ini tingkat kesadaran dan penegakan hukum harus ditingkatkan, agar tidak adanya lagi pelanggaran-
85 pelanggaran serta niat untuk melanggar prosedur yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan bersama/publik. Agar hukum bisa berjalan dengan efektif serta kepastian hukum pun bisa dirasakan dan berlaku bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia di lindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 4.2.9. Responsif Pekanya para pengelola intansi publik terhadap aspirasi masyarakat sangat berpengaruh besar agar dapat terciptanya good governance. Tingkat responsif dari pegawai dinas PU ini dalam penerapan good governance tidak luput dari kerjasama langsung dari dan dengan masyarakat serta stakeholder. Agar bisa diterapkannya good governance di dinas PU ini diharapkan adanya kerjasama langsung dengan masyarakat. Dengan adanya pengaduan-pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dapat menjadi motivasi agar kami tercipta satu kesadaran untuk memperbaiki dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. karena itu adalah bentuk responsif dari seorang pelayan publik, jadi semua kinerja yang dilakukan hanya untuk kepentingan publik/masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh 1 1: “Kami selalu menyambut hangat masyarakat apablia masyarakat ingin
melakukan pengaduan langsung pada dinas PU ini, apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh kami tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau pembangunan yang dulu telah rusak bisa
masyarakat adukan kepada kami untuk bisa kami perbaiki.”
(6 Februari 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 09.00 WIB) Namun pada penerapannya masyarakat tidak merasakan hal itu, karena terkadang setiap pegawai yang sedang bekerja sangat sibuk dengan pekerjaan yang 86 mereka kerjakan, sehingga masyarakatpun yang datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum untuk minta dilayani tidak segera direspon oleh pegawai, karena mereka terkadang sibuk dengan pekerjaan dan kegiatannya. Seperti yang telah di kemukakan oleh I 5-3 : “Saya terkadang menunggu lama kalau datang ke kantor PU, karena
pegawainya banyak yang sibuk, kalau jam setelah istirahat pegawainya pada sepi dikantornya. kecuali kalau ada saudara atau teman saya yang bekerja di kantor PU itu pasti saya langsung disambut.”
(15 Februari 2012, Rumah kediaman bu siti. 14.00 WIB) Hal tersebut yang telah diungkapkan dari hasil wawancara menunujukan bahwa bentuk responsif di Dinas Pekerjaan Umum masih belum maksimal dan berjalan dengan baik seperti halnya pada salah satu prinsip good governance yaitu responsif. Masyarakat merasa petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang datang untuk minta dilayani, seringkali petugas kurang menanggapi masyarakat dan memberikan pelayanan seringkali tidak menentu karena kondisi dan situasi di Dinas Pekerjaan Umum. Seperti yang dikemukakan
oleh I 3 : “Yaah, sebenarnya bukan Cuma di Dinas ini saja, semua dinas juga kalau
udah jam istirahat biasanya para pegawai suka ijin atau pada pulang. Jujur yah karena : 1. Kalau udah jam istirahat atau siang, suasananya bikin males. 2. Kalau yang lagi banyak kerjaan, biasanya pekerjaannya suka dibawa kerumahdan di selesaikan di rumah, sehingga kantorpun kalau siang suka sepi.. Dan kalau saya pribadi sih, kalau ada masyarakat datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum ini, tergantung pekerjaan saya juga, kalau saya lagi banyak pekerjaan, ya saya hanya sekedar menyapa dan kembali pada pekerjaan saya lagi. Kondisi juga memang berpengaruh karena kalau siang kan kondisinya udah mulai lelah”.
87 (10 april 2012, Kantor Dinas PU Kabupaten Pandeglang. 11.00 WIB) Dari hasil observasi dilapangan memang suasana dan kondisi juga sangat berpengaruh terhadap pemberian pelayanan atau merespon kedatangan masyarakat. yang menjadi faktor penyebabnya adalah : kondisi dan situasi, dimana petugas memberikan pelayanan kepada masyarakat tergantung dari waktu pelayanan. Biasanya pagi hari keramahan berupa senyuman dan sambutan biasanya sangat mudah ditemui, namun mulai siang keramahan tersebut mulai turun. karena
stamina petugas dalam melaksanakan pekerjaannya melayani masyarakat mulai berkurang. Dan sering pegawai yang banyak pekerjaan yang harus dikerjakan tapi dibawa ke rumah. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap respon dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat yang datang ke kantor di siang hari atau jam setelah istirahat. Adanya unsur kedekatan atau kekerabatan di Dinas Pekerjaan Umum sangat berpengaruh besar terhadap para pengunjung atau masyarakat yang datang ke kantor PU tersebut, karena pegawai lebih cenderung menghargai kerabat, keluarga atau orang yang dikenalnya dari pada masyarakat umum yang tidak pegawai kenal dan datang hanya untuk minta dilayani. Bentuk responsif dari Dinas Pekerjaan Umum juga dikatakan kurang cukup baik terutama respon terhadap kontraktor yang ingin mengetahui informasi mengenai prosedur mengurus tagihan proyek. Seperti yang telah dikemukakan oleh I4 : “Biasanya sih Dinas itu melihat dulu siapa yang berkunjung dan
berkepentingan datang ke kantor itu kalau mau melayani atau menanggapi kami. (7 Februari 2012, Kantor PT.Mustika Selat Sunda. 16.30 WIB) 88 Menurut hasil wawancara dengan informan, bentuk pelayanan dinas PU bila pada jam siang atau setelah istirahat sering sepi dan keramahan pegawai menyambut dan melayani masyarakat yang datang ke kantor sangat berbeda. Berdasarkan observasi dilapangan permasalahan tersebut terjadi karena tidak
adanya petugas khusus yang menangani masyarakat, bahkan bagian informasi pun tidak berjalan sesuai fungsinya, apabila bagian informasi bisa berjalan sesuai dengan fungsinya maka bagian informasi akan dapat diberdayakan untuk melaksanakan permasalahan masyarakat termasuk menyambut, menjawab, melayani dan menanggapi pengaduan dari masyarakat. Dan bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang datang siang atau setelah jam istirahat itu dikarenakan stamina atau semangat pegawai dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat berkurang, hal ini dikarenakan suasana yang kurang nyaman karena rasa lelah yang dirasakan oleh pegawai setelah mengerjakan pekerjaannya. 4.3. Pembahasan Hasil Penelitian Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian, interpretasi hasil penelitian merupakan penapsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan dari hasil data dan fakta dilapangan. Peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian dilapangan dengan dasar operasional yang telah ditetapkan sejak awal, dalam hal ini adalah teori prinsip good governance yang diperkenalkan oleh Agus Dwiyanto. 89 Ada enam prinsip yang harus diterapkan agar good governance tersebut bisa efektif dalam suatu organisasi, yaitu Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektif dan Efisien, Kepastian Hukum dan Responsif . Adapun temuan yang didapatkan dalam penelitian mengenai Penerapan Good Governance
Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut: Pertama, mengenai partisipasi, bentuk partisipasi masyarakat dalam penilaian kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum adalah ikut mengawasi kegiatan dan kinerja yang dilakukan pegawai, biasanya dalam proses pembangunan baik jalan, gedung, permukiman, pengairan, dan bentuk pembangunan lainnya yang dilaksanakan dinas Pekerjaan Umum ini. masyarakat pun bisa melakukan pengaduan langsung pada dinas PU ini, apabila ada pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau pembangunan yang dulu telah rusak bisa masyarakat adukan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk bisa diperbaiki. Namun karena kurangnya komunikasi dan informasi kepada masyarakat sehingga tidak semua masyarakat bisa mengikuti kegiatan pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan melakukan pengaduan langsung kepada Dinas Pekerjaan Umum. Kedua, mengenai transparansi, Bentuk transparansi yang dilakukan oleh dinas Pekerjaan Umum ini terhadap masyarakat dalam kinerja dan kegiatan di lakukan biasanya dalam proses pembangunan, salah satunya adalah dengan sering mengundang masyarakat setelah proses pengadaan barang jasa berjalan, ada juga wartawan dan LSM yang ikut proses tersebut. dan pihak Dinas Pekerjaan Umum juga memberikan informasi langsung mengenai pembangunan yan g dilakukan untuk masyarakat melalui media WEBSITE, Namun karena kurangnya sosialisasi 90 yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat mengenai situs resmi yang digunakan yang didalamnya terdapat informasi mengenai bentuk dan jenis
kegiatan yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum ini, maka sistem yang baik ini tidak berjalan secara menyeluruh, karena hanya sebagian masyarakat saja yang yang mengetahui sistem ini. Ketiga, mengenai akuntabilitas, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum ini terhadap masyarakat adalah Dinas Pekerjaan Umum selalu berusaha sekuat tenaga dalam kegiatan atau kinerja yang dilakukan untuk masyarakat tentunya Dinas Pekerjaan Umum juga ingin good governance itu bisa diterapkan. Namun semuanya itu tergantung dari anggaran atau dana yang diberikan oleh pemerintah untuk proses pembangunan yang dilakukan, sedangkan anggaran yang ada sangat minim dan terkadang kekurangan dalam proses pembangunan, sehingga proses pembangunan pun jadi terhambat. Adapun bentuk penyalahgunaan prosedur antara Dinas Pekerjaan Umum dengan pihak ke-3 (kontraktor) itu terjadi karena kurangnya kesadaran terhadap pentingnya mengikuti prosedur dan penerapan sanksi dan hukum yang berlaku. Keempat, mengenai efektif dan efisien, Cara yang dilakukan agar dinas PU ini untuk menciptakan kondisi kinerja yang efektif dan efisien guna terwujudnya good governance adalah adanya pelatihan-pelatihan khusus terutama untuk pegawai dan pimpinan yang diantaranya adalah untuk pimpinan ada (pelatihan manajemen kepemimpinan), untuk bagian keuangan ada (pelatihan pengelolaan keuangan), untuk yang lainnya juga ada (sertifikasi barang jasa), dan untuk pegawai lainnya ada pengarahan-pengarahan langsung dari atasan agar kinerja pegawai bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah 91
ditetapkan. Tidak luput juga dari kenyamanan yang dirasakan oleh pegawai dalam kinerjanya. Kekompakan dan kerjasama juga membawa pengaruh yang besar terhadap ke efektipan dan ke efisienan kinerja. Namun pada penerapannya terdapat beberapa hambatan yang terjadi diantaranya adalah perbedaan karakter pegawai dimana setiap pegawai mempunyai karakter-karakter yang berbeda, terkadang ketika mengikuti pelatihan memang bisa dipelajari, namun pada penerapan dan pelaksanaannya terkadang sulit untuk bisa diterapkan, karena karakter-karakter pegawai berbeda-beda. Keterbatasan atau kualitas SDM dimana setiap pegawai yang sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan belum sepenuhnya menerapkan apa yang sudah dipelajarinya saat pelatihan. Kerjasama dalam sebuah organisasi adalah suatu hal yang harus membudaya dalam setiap diri staf atau pegawai. Dengan kerjasama, pekerjaan menjadi cepat selesai karena bisa berbagi tugas dengan teman kerja yang lain. Namun pada kenyataannya ada saja diantara pengurus yang tidak sejalan dengan pengurus lainnya hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya pelaksananaan organisasi. Kurangnya kerjasama, terkadang pegawai lebih sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing sehingga mereka tidak bisa sepenuhnya membantu pegawai-pegawai lainnya atau teman kerjanya. Teladan seorang pimpinan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula terhadap sikap pegawai dan juga kinerja mereka, faktor kedisiplinnan juga dapat diperoleh bukan hanya dari pelatihan-pelatihan kedisiplinan saja namun dapat diperoleh dari sosok seorang pemimpin yang mempunyai karkter disiplin, karena lebih efektif mengadopsi sifat disiplin dari
mencontoh secara langsung penerapan disiplin tersebut dibandingkan dengan 92 didapat dari pelatihan yang kebanyakan hanya teori saja. Dan itu salah satu pendukung terwujudnya kinerja pegawai yang efektif dan efisien di Dinas Pekerjaan Umum ini. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang ini mempunyai sosok pemimpin yang baik dan teladan dalam lingkungan kerjanya dan banyak memberikan contoh yang baik pada pegawai di Dinas Pekerjaan Umum ini. Kelima, mengenai kepastian hukum, yaitu hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia di lindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Seperti di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, hukum itu ada bagi setiap pegawai atau pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum. Hukum dan sanksi akan diberikan kepada yang melanggar dan tidak mengikuti prosedur. Mengenai hukum dan sanksi yang berlaku utuk setiap pegawai atau kontraktor yang melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan prosedur. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang lebih mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa. Dan untuk kontraktor yang tidak mengikuti prosedur atau melakukan pelanggaran, biasanya sanksi yang diberikan adalah tidak mendapatkan proyek pembangunan, tidak dapat dicairkannya anggaran, dan kontrak proyek pun
akan dibatalkan. 93 Namun tidak pada penerapannya penyalahgunaan prosedur dan pelanggaran sulit untuk dihilangkan, maka dari itu dalam hal ini tingkat kesadaran dan penegakan hukum harus ditingkatkan, agar tidak adanya lagi pelanggaran-pelanggaran serta niat untuk melanggar prosedur yang telah ditetapkan dan untuk kepentingan bersama/publik. Keenam, mengenai responsif, pekanya para pengelola intansi publik terhadap aspirasi masyarakat sangat berpengaruh besar agar dapat terciptanya good governance. Tingkat responsif dari pegawai dinas PU ini dalam penerapan good governance tidak luput dari kerjasama langsung dari dan dengan masyarakat serta stakeholder. Agar bisa diterapkannya good governance di dinas PU ini diharapkan adanya kerjasama langsung dengan masyarakat. Dengan adanya pengaduanpengaduan dari masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dapat menjadi motivasi agar kami tercipta satu kesadaran untuk memperbaiki dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Namun pada penerapannya masyarakat tidak sepenuhnya merasakan hal itu, karena terkadang setiap pegawai yang sedang bekerja sangat sibuk dengan pekerjaan yang mereka kerjakan, sehingga masyarakatpun yang datang ke kantor Dinas Pekerjaan Umum untuk meminta dilayani dan ingin melakukan pengaduan tidak segera direspon oleh pegawai, karena mereka terkadang sibuk dengan pekerjaan dan kegiatannya yang harus mereka kerjakan. Selain itu suasana dan kondisi juga memberikan pengaruh terhadap respon pegawai dalam memberikan
pelayanan. Dari hasil observasi dilapangan memang suasana dan kondisi juga sangat berpengaruh terhadap pemberian pelayanan atau merespon kedatangan masyarakat. yang menjadi faktor penyebabnya adalah dimana petugas memberikan 94 pelayanan kepada masyarakat tergantung dari waktu pelayanan, biasanya pagi hari keramahan berupa senyuman dan sambutan biasanya sangat mudah ditemui, namun mulai siang keramahan tersebut mulai turun. karena stamina petugas dalam melaksanakan pekerjaannya melayani masyarakat mulai berkurang. Maka dari itu masyarakat pun harus bias memahami kondisi dan suasana para pegawai Dinas Pekerjaan Umum bila ingin melakukan pengaduan agar bias terjalin komunikasi yang baik dalam menerima pengaduan dan melakukan pengaduan. 95 BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Good governance diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik, tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance. Penelitian tentang Penerapan good governance di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang ini menggunakan teori Agus Dwiyanto (2008 : 79 ). Adapun kesimpulan yang berhasil didapatkan dari hasil penelitian bahwa Penerapan Good Governance Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dalam realitasnya ternyata dapat dikatakan masih belum berhasil. Dikarenakan permasalahan dan hambatan yang timbul terhadap penerapan good governance di
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang seperti kurangnya informasi mengenai bentuk kegiatan dan pelaksanaan pembangunan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi tentang cara mengetahui jenis kegiatan dan pelaksanaan pembangunan yang Dinas Pekerjaan Umum berikan kepada masyarakat melalui media internet, pekerjaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dengan kontraktor yang tidak sesuai dengan prosedur, kurangnya kualitas SDM pegawai Dinas Pekerjaan Umum, lemahnya supremasi hukum dan tingkat kesadaran akan pelanggaran dan penyalahgunaan prosedur, serta kurangnya peran bagian humas Dinas Pekerjaan Umum dalam melayani dan menangani pengaduan dari masyarakat. 95 96 5.2. Saran Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Penerapan Good Governance di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang perlu di sarankan seperti membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya melalui media internet saja, tapi dengan menggunakan media lainnya, misalnya media cetak atau dengan menggunakan papan pengumuman/baliho, meningkatkan pengawasan pada setiap proses pelelangan terhadap pemenangan tender dan dalam pelaksanaan pembangunan, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada setiap pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pandeglang, menuntut adanya kesadaran dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan kontraktor dalam setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan serta memaksimalkan fungsi bagian humas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang. 97 DAFTAR PUSTAKA Buku : Agus Dwiyanto 2008. Good Governance dan Otonomi Daerah. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Agus Dwiyanto 2001. Menguat Peluang dan Tantangan Administrasi. Yogyakarta : Yeremias T. Keban. Arikunto, Suharsimi. 1995. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. Furchan, 1992. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gandung Ismanto 2005. Membangun Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Daerah . Fisip, Untirta. Hetifah Sj. Sumarto 2009. Partisipasi, Inovasi dan Good Governance. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Muh. Arief Effendi 2009. The Power Of Good Corporate Governance. Jakarta : Salemba Empat. Irawan, Prasetya. 2006. Metode Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta, Grasindo. Moeloeng, 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, Singgarimbun, M., Efendi S, 1989, Metode Penelitian Survei. Jakarta, LP3S Sugiyono, 2008, “Metode Penelitian Pendidikan” , Bandung, Alfabeta.
Suhadi Idup dan Desi Fernanda. 2005, Dasar-dasar Good Govrnance. Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia. 98 Widodo Joko. 2003, Good Governance pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Bumi Aksara. World Bank 1997. world development report. Whasington. Dokumen Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 06 Tahun 2008 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten pandeglang. Sumber lain Caswa B.S. 2006. Pandeglang 132 tahun (upaya pembangunan menuju berkah). Pandeglang : Bagian Humas Setda Pemkab Pandeglang. www. Google.com/Tentang Good Governance. Diakses tgl 25 Oktober 2011. Jam 13:25 www.Google.com/ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)/Pengertian Penerapan. Diakses tgl 11 Januari 2012. Jam 20:30 99 DAFTAR RIWAYAT HIDUP
