AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE Pendahuluan Penday Pendayagun agunaan aan aparat aparatur ur negara negara merupa merupakan kan suatu suatu tuntut tuntutan an untuk untuk mewuju mewujudka dkan n admini administr strasi asi negara negara yang yang mampu mampu menduk mendukung ung kelanca kelancaran ran dan keterp keterpadua aduan n pelaks pelaksanaa anaan n tugas tugas dan fungsi fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan dengan mempraktikan prinsip-prinsip good governance. governance. Proses kekuasaan penyelenggaraan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance disebut governance (pemerintahan), sedang praktik terbaiknya disebut good governance governance (pemerintah (pemerintahan an yang baik). Agar Agar good governance menjadi menjadi kenyataan kenyataan dan sukses dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai mencapai tujuan tujuan dan cita-cita cita-cita bangsa dan negara. negara. Oleh sebab itu diperlukan diperlukan pengembangan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemer pemerint intaha ahan n dan pembang pembangunan unan dapat dapat berlan berlangsu gsung ng secara secara berday berdayaa guna, guna, berhas berhasil il guna guna dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas marjinal pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan. Setiap individu jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah (controllablee activities) activities) dan yang yang membed membedakan akan adanya adanya kegiata kegiatan-ke n-kegia giatan tan yang yang terken terkendal dalii (controllabl activities). Kegiatan-kegi kegiatan kegiatan yang tidak terkendali terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan-kegiatan atan yang terkendali terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, artinya kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan, dinilai hasilnya oleh pihak yang berkewenangan. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertangg mempertanggungjawa ungjawabkan bkan keberhasil keberhasilan an atau kegagalan kegagalan pelaksanaan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 dan ditindak lanjutin dengan Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU No. 28 Tahun 1999 meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang keda kedaul ulat atan an tert tertin ingg ggii Negar Negaraa sesu sesuai ai denga dengan n kete ketent ntuan uan perat peratur uran an-pe -pera ratu tura ran, n, perund perundan angg perundangan yang berlaku. Tuli Tulisa san n ini ini bert bertuj ujua uan n untu untuk k lebi lebih h mema memaham hamii fung fungsi si dan arti arti akun akunta tabi bili lita tass dalam dalam organisasi pemerintahan agar mampu menjelaskan tentang: a. Latar belakang perlunya akuntabilitas di lingkungan aparatur negara.
b. Keberadaan dan perkembangan akuntabilitas sebagai suatu konsep. c. Kebijakan yang telah dikeluarkan di bidang akuntabilitas.
GOOD GOVERNANCE Konsep Good Governance
Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Dari segi functional aspect , good governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan. Oleh karena itu institusi dari governance meliputi 3 domain yaitu : a. State (Negara, pemerintahan) b. Private sector (sektor swasta/dunia usaha) c. Society (masyarakat)
Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkuangan politik dan hukum yang kondusif, sector swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk kelompok-kelompok masyarakat agar berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Kata Good dalam Good Governance mengandung dua pengertian : a. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
b. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan. Menurut UNDP ada beberapa karakteristik good governance: a. Participaton, setiap negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui intermediasi institusi legitimasi mewakili kepentingannya. b. Rule of law, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. c. Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi.
d. Responsiveness, lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. e. Consensus orientation good governance, menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur. f. Equity, semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. g. Effectiveness and efficiency, proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. h. Accountability, para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada dan lembaga-lembaga stakeholders, akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. i.
Strategic vision, para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.
Kesembilan karakteristik tersebut di atas saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, atas dasar uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa wujud Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dari segi pemerintahan good governance dapat dilihat melalui beberapa aspek: a. Hukum/kebijakan, ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi. b. Administratif competence and transparancy, kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif, keterbukaan informasi.
c. Desentralisasi, regional dan dekonsentrasi dalam departemen. d. Penciptaan pasar yang kompetitif, penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi, dan kemampuan pemrintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi.
Organisasi Masa Depan
Perubahan lingkungan organisasi makin cepat dan kompleks seperti yang diramalkan para pakar, organisasi standar abad 20 kemungkinan akan terjadi fenomena “Dinosaurus atau Katak rebus.” Oleh karena itu masa depan selalu penuh dengan risiko. Jadi implikasi pembahasannya adalah: a. Memelihara kesadaran tinggi dan urgensi.
Bila pendapat para pakar benar tentang meningkatnya keceptan dan kompleksitas perubahan di masa yang akan datang, maka organisasi yang berhasil di milenium ketiga akan memiliki tingkat urgensi tinggi, tingkat urgensi tinggi tidak berarti kepanikan, kekhawatiran dan ketakutan. Untuk memerlukan urgensi diperlukan sistem informasi akuntabilitas kinerja yang jauh lebih baik dibanding dengan yang telah ada. b. Arsitektur organisasi Misi dan tujuan organisasi sektor publik adalah memuaskan para pihak yang berkepentingan melalui pelayanan publik yang baik (prima) dan pelestarian kepercayaan publik. c. Perubahan arsitektur organisasi Perubahan kondisi pasar, teknologi, sistem sosial, regulasi, good governance, institusi regional dan global dapat mempengaruhi arsitektur desain dan pengembangan organisasi serta biaya-biaya proses langkah-langkah perubahan. Ada 3 (tiga) unsur desain organisasi sebagai determinan utama sukses atau gagalnya organisasi yaitu: a. Sistem penetapan wewenang, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab. b. Sistem balas jasa yang sepadan. c. Sistem evaluasi indikator atau pengukuran kinerja un tuk individu dan unit organisasi.
AKUNTABILITAS SEBAGAI SUATU KONSEP Tinjauan Historis dan Teoritis
Keberadaan akuntabilitas sebagai suatu sistem sudah cukup lama, karena sejarah akuntabilitas sudah dimulai sejak zaman Mesopotania pada tahun 4000 SM, yang pada saat itu sudah dikenal adanya hukum Hammurabi yang mewajibkan seseorang (raja) untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya kepada pihak yang memberi wewenang. Untuk menyatakan keberadaan akuntabilitas sebagai suatu sistem dan agar dapat memahami secara utuh, perlu memperhatikan beberapa hal yaitu: perkembangan, jenis, tantangan dan
hambatan, lingkungan yang mempengaruhi terselenggaranya akuntabilitas. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan akuntabilitas serat media akuntabilitas. 1. Perkembangan Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Menurut J.B. Ghartey, Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pernyataan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana, pertanyaan yang memerlukan jawaban tersebut antara lain, apa yang harus dipertnggungjawabkan, mengapa, pertanggungjawaban harus diserahkan, kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diserahkan, siapa yang bertanggungjawab terhadap berbagai bagian kegiatan dalam masyarakat, apakah pertanggungjawaban berjalan seiring dengan kewenangan yang memadai. Ada 4 (empat) dimensi yang membedakan akuntabilitas dengan yang lain: a. Siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas. b. Kepada siapa dia berakuntabilitas. c. Apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitas. d. Nilai akuntabilitas itu sendiri. Dalam pengertian yang luas, akuntabilitas pelayanan publik berarti pertanggung jawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya. Bahwa pengendalian tidak akan efektif dan efisien bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik pula, demikian juga sebaliknya. 2. Jenis Menurut Sirajudin H Soleh dan Aslan Iqbal, Akuntabilitas sebetulnya merupakan sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas: a. Intern seseorang. b. Ekstern seseorang. Dari sisi intern seseorang , akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut terhadap Tuhan nya, akuntabilitas seperti ini yang meliputi pertanggungjawaban mengenai segala sesuatu yang dijalankannya yang hanya diketahui dan dipahami oleh dia sendiri. Akuntabilitas ekstern seseorang , adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan formal maupun lingkungan masyarakat.
Akuntabilitas ekstern meliputi: a. Internal accountability to the public servant’s own organization, dalam akuntabilitas setiap tingkatan pada hirarki organisasi, petugas pelayanan publik diwajibkan untuk akuntabel kepada atasannya dan kepada yang mengontrol pekerjaannya. b. External Accountability to the individuals and organization outside public servant’s own organization, akuntabilitas ini mengandung pengertian akan kemampuan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang.
3. Hambatan Banyak informasi yang diterima yang berkaitan dengan terjadinya mal administration, banyak korupsi, kolusi dan nepotisme, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berjalan. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak berjalannya akuntabilitas pada suatu negara antara lain: a. Law literacy percentage,
Dalam populasi yang kurang peduli terhadap hak-haknya dan masalah sosial, cenderung memberikan toleransi yang tinggi terhadap lack of accountability, malpractice, nepotism, sogik menyogok dan korupsi, semakin kurang rasa tolong menolong diantara anggota dan kelompok masyarakat, semakin tinggi rasa tidak peduli pada tingkat penyelenggaraan pemerintah. b. Poor standard of living ,
Pegawai dengan standar gaji yang kurang, memiliki kecenderungan untuk berusaha keras mencari penghasilan tambahan agar dapat menghidupi keluarganya. c. General decline in the moral values,
Setiap hidup yang materialistis, sehingga dalam suatu masyarakat dapat mengurangi/menurunkan moral dan tanggung jawab pegawai pemerintah pada publik yang seharusnya dilayani.
d. A Policy of live and let live,
Penurunan nilai-nilai moral, maka manusia akan semakin mudah melakukan halhal yang melanggar aturan, mereka saling berlomba mencari keuntungan masingmasing dan mengabaikan kepentingan nasional. e. Cultural factors,
Budaya yang berkembang dalam masyarakat yang para pejabat pemerintah lebih mendahulukan pelayanan terhadap keluarga dan kerabat daripada publik, merupakan budaya yang tidak mendukung akuntabilitas. 4. Lingkungan yang mempengaruhi Yang mempengaruhi akuntabilitas suatu entitas meliputi lingkungan internal dan eksternal yang merupakan faktor yang membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban entitas atas wewenang dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya. Faktor-faktor yang relevan dengan akuntabilitas instansi pemerintah adalah: a. Falsafah dan konstitusi negara.
b. Tujuan dan sasaran pembangunan nasional. c. Ilmu pengetahuan dan teknologi. d. Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
e. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur akuntabilitas. f. Tingkat keterbukaan (transparansi) pengelolaan. g. Sistem manajemen birokrasi. h. Misi, tugas pokok dan fungsi, serta program pembangunan yang terkait. i.
Jangkauan pengendalian dan kompleksitas program instansi.
Ciri-ciri akuntabilitas yang efektif antara lain: a. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan yang dipercayakan kepadanya, termasuk pelayanan BUMN/D yang berada dibawah wewenangnya).
b. Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien dan prosedur.
c. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem manajemen untuk menilai kinerja maupun unit organisasi. d. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, akurasi, objektivitas, dan ketepatan waktu penyampaian informasi.
e. Adanya penilaian yang efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi. f. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas. 5. Hal yang perlu diperhatikan Plumptre T (1981) dalam artikelnya “Perspective Accountability in The Public Sector” memberikan tuntunan untuk mencapai keberhasilan akuntabilitas yaitu: a. Examplary Leadership,
Pemimpin yang sensitif, responsif dan akuntabel akan transparan kepada bawahannya maupun masyarakat sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dia akan memerlukan akuntabilitas yang dipraktikkan mulai dari tingkat yang paling bawah. b. Public Debate, Sebelum kebijakan yang besar disyahkan seharusnya diadakan public debate terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. c. Coordination, Koordinasi yang baik antara semua instansi pemerintah akan sangat baik bagi tumbuh berkembangnya akuntabilitas. d. Autonomy, Pemerintah dapat melaksanakan kewajiban menurut caranya sendiri yang paling menguntungkan, paling efisien dan paling efektif bagi pencapaian tujuan organisasi. e. Explicituess and clarity, Standar evaluasi kinerja harus diungkapkan secara nyata dan jelas sehingga dapat diketahui secara jelas apa yang harus diakuntabilitaskan.
f.
Legitimacy and acceptance, Tujuan dan makna akuntabilitas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada semua pihak sehingga standar dan aturannya dapat diterima oleh semua pihak.
g. Negotiation, Harus dilakukan negosiasi nasional mengenai perbedaan-perbedaan tujuan dan sasaran, tanggung jawab dan kewenangan setiap instansi pemerintah. h. Educational Campaign and Publicity, Perlu dibuat pilot proyek pelaksanaan akuntabilitas yang kemudian dikomunikasikan kepada seluruh masyarakat sehingga akan dapat diperoleh ekspektasi mereka dan bagaimana tanggapan mereka mengenai hal tersebut. i.
Feedback and evaluation, Agar akuntabilitas dapat terus menerus ditingkatkan dan disempurnakan maka perlu diperoleh informasi untuk mendapatkan umpan balik dari para pembaca atau penerima akuntabilitas serta dilakukan evaluasi perbaikannya.
j.
Adaptation and recycling, Perubahan yang terjadi di masyarakat akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas, sistem akuntabilitas harus secara terus menerus tanggap terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.
Langkah penting untuk mengimplementasikan akuntabilitas agar menjadi sistem yang efektif: a. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan dan program, sistem akuntabilitas menekankan pada pengukuran hasil yang akan membantu memikirkan hal yang seharusnya diinginkan oleh pemimpin politik dan pembuat kebijakan pada saat mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
b. Pola pengukuran tujuan, Setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasikan, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan yang mengarah pada pencapaian tujuan dan hasil.
c. Pengakomodasian sistem insentif, Pengumpulan data mengenai hasil, sistem akuntabilitas akan menyediakan sistem insentif, bagi para petugas pelayanan, manajer program dan mungkin juga masyarakat yang dilayani. d. Pelaporan dan pengumpulan data. Sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak, informasi yang akan dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hatihati, dalam arti informasi yang dihasilkan benar-benar berguna bagi para pemimpin, pembuat keputusan, manager-manager program, dan masyarakat. e. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan untuk mendorong akuntabilitas pada program pelayanan publik membutuhkan banyak aktivitas dalam perencanaan dan koordinasi yang efektif agar akuntabilitas tersebut dapat dijaga.
6. Media akuntabilitas Pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menggunakan sumber-sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan funsi unit organisasinya.
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenanganan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan kepada pengertian di atas maka semua instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara, di pusat dan di daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitasnya yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu diperhatikan antara lain: a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. b. Merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara “konsisten” dengan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Dapat menunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. e. Jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator, perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran data dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
Perencanaan Strategik
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional global. Perencanaan strategis yang disusun oleh instansi pemerintah harus mencakup: a. Pernyataan visi, misi, straregi dan faktor-faktor keberhasilan organisasi. b. Rumusan tentang tujuan dan sasaran serta uraian aktivitas organisasi. c. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran organisasi. d. Dengan visi, misi, strategi yang jelas maka instansi pemerintah dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yany dikehendaki. Pengukuran Kinerja
Dengan disusunnya perencanaan strategik yang jelas, perencanaan operasional yang teratur, maka dapat diharapkan tersedia pembenaran yang logis dan argumentasi yang memadai untuk mengatakan suatu pelaksanaan program berhasil atau tidak. a. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan proses indentifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui system pengumpulan data, pengolahan data, informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja kegiatan program. b. Penetapan Capaian Kerja Dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan/program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah.
c. Formulir Pengukuran Kinerja Dalam melakukan evaluasi atas kesesuaian dan keselarasan atas kegiatan dan program, atau antara program penunjang, dengan program utama, atau program yang lebih rendah dengan program yang lebih tinggi dapat digunakan formulir PK (Pengukuran Kinerja). Evaluasi Kinerja
Setelah tahap pengukuran kinerja dilalui, berikutnya adalah tahap evaluasi kinerja, dimulai dengan menghitung nilai capaian dan pelaksanaan per kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan penghitungan pelaksanaan program didasarkan pada pembobotan dan setiap kegiatan yang ada dalam suatu program. Untuk membantu evaluasi kinerja, digunakan formulir EK (Evaluasi Kinerja) yang terdiri dari formulir EK-1 untuk penilaian kinerja kegiatan, formulir EK2 untuk penilaian kinerja program, dan EK-3 untuk penilaian kinerja kebijaksanaan. Beberapa hal berkaitan dengan evaluasi kinerja adalah membuat kesimpulan hasil evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja: 1. Membuat kesimpulan hasil kinerja.
Menggunakan skala pengukuran kinerja, berdasarkan pertimbangan masing-masing instansi dengan skala ordinal: 85 s/d 100
= Baik
Sangat baik
Sangat berhasil
70=X<85
= Sedang
Baik
Berhasil
55=X<70
= Kurang
Sedang
Cukup berhasil
= Sangat kurang
Kurang baik
Tidak berhasil
X<55
2. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja.
Suatu laporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana ditunjukan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga harus menunjukkan data dan informasi relevan lain bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas. Pelaporan
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus disampaikan oleh instansi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten/kota. Penyusunan laporan harus secara jujur, objektif, dan transparan, juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip: a. Prinsip pertanggungjawaban
b. Prinsip pengecualian c. Prinsip manfaat Selanjutnya perlu diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, diandalkan, dan mudah dimengerti dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif atau sebagian) berdaya banding tinggi, berdaya segi, lengkap, netral, padat dan terstandarisasi. Aspek-aspek pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tidak tumpang tindih maka harus diperhatikan: a. Uraian pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan pada perolehan dan penggunaan dana, baik dana berasal dari APBN (Pajak) maupun dana yang berasal dari PNBP (Penggunaan Negara Bukan Pajak).
b. Uraian pertanggungjawaban SDM, dititikberatkan pada pembinaan kinerja. c. Uraian pertanggungjawaban mengenai penggunaan sarana dan prasarana.
d. Uraian mengenai metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya yang terfokus pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan.
KESIMPULAN Setelah diuraikan penjelasan dan keterangan tersebut di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan: 1. Bahwa betapa pentingnya suatu pemerintahan yang baik (Good Governance) bagi suatu negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.
2. Selain pemerintahan yang baik dan benar diperlukan juga masalah pertanggungjawaban daripada pengambil kebijakan dan pelaksana kegiatan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan yang memberikan perintah.
