KATA KATA PENGANTAR PENG ANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah Good Governance ini dengan baik Makalah ini dibuat agar menambah sedikit pengetahuan kita mengenai pengetahuan dasar konstitusi, sehingga kita dapat memahami apa sebenarnya konstitusi itu, secara mendalam dan terperinci !ebelum kita melangkah lebih jauh, diperlukan suatu pemahaman khusus mengen mengenai ai hal-ha hal-hall mendas mendasar ar yang yang ada pada pada konsit konsitusi usi "ntuk "ntuk itu, itu, penyusu penyusunan nan makalah ini, diharapkan dapat berman#aat bagi kita semua termasuk penulis $enu $enuli lisa san n makal makalah ah ini ini dapat dapat tersel terselen engg ggara ara berk berkat at sumb sumber er-s -sum umbe ber r re#eren re#erensi si yang yang sangat sangat memban membantu tu mengen mengenai ai konstit konstitusi usi dan untuk untuk itu penuli penuliss meng menguc ucap apak akan an
teri terima maka kasi sih h
atas atas
bant bantua uan n
mate materi ri-m -mat ater erin iny ya
yang yang
sang sangat at
berman#aat !aya mohon maa# jika makalah ini banyak kekurangan maka dari itu saya mengha mengharap rapkan kan agar agar para para pembac pembacaa makalah makalah ini dapat dapat memberi memberikan kan saran saran serta serta kritiknya untuk perbaikan yang semestinya
%ima, & 'pril ()*+ $enyusun,
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Materi good governance merupakan salah satu materi yang bertujuan untuk memberikan pengayaan pengetahuan tentang konsep, gagasan, urgensi serta #undamental dalam konteks penegakan good dovernancestilah good and clean governance merupakan acana yang mengiringi gerakan re#ormasi
.onsep good
governance
menggambarkan
baha
sistem
pemerintahan yang baik menekankan kepada kesepakatan pengaturan negara yang diciptakan bersama pemerintah, lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah,sektor sasta dan masyakarakat madani "ntuk lebih memahani tentang good governance kita harus memahami pula tentang prinsip-prinsip good governanxce$rinsip good governance bisa didapatkan dari tolak ukur kinerja suatu pemerintah yangmana baik buruknya suatu pemerintah dapat dilihat dari semua unsurunsur yang terdapat dalam prinsip-prinsip good governance B. Rumusan Masalah
*
'pa pengertian tentang good and governance/
(
'pasaja yang termasuk kedalam prinsip-prinsip pokok good and clean governance/
&
'pasaja #aktor-#aktor yang mempengaruhi kenerja birokrasi/
C. Tujuan
*
Memahami pengertian good and governanace
(
Memahani pentingnya prinsip-prinsip good and governance dalam tata kelola pemerintahan
&
Menganalisis keterkaitan good and clean governance dengan kinerja birokrasi pelayanan publik BAB II
PEMBAHAAN A. Pengert!an G""# An# G"$ernan%e
stilah good and governance muncul pasca runtunya re0im 1rde %aru dan bergulirnya gerakan re#ormasi, pada aal *22)-an!ecara umum istilah good and governance adalah segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau memengaruhi tingkah laku yang bersi#at mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk meujudkan nilainilai tersebut dalam kehidupan sehari hari $emikiran tentang good and
governance
pertama
kali
dikembangkan oleh lembaga dana internasional seperti World Bank , "ND$ dan M3 dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara sasaran bantuan.arena itu good governance menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga multirateral tersebut dengan negara sasaran 'da empat pengetian yang menjadi arus utama, yakni pertama dimaknai sebagai kinerja suatu lembaga4 kedua dimaknai sebagai penerjemah kongkrit dari demokrasi dengan meniscayakan civic culture sebgai penompang berkelanjutan demokrasi itu sendiri4 ketiga dan keempat di artikan dengan istilah aslinya atau tidak diterjemahkan karena memandang luasnya dimensi good governance yang tidak bisa direduksi hanya menjadi pemerintahan semata 5adi good governance diartikan sebagai tata tingkah laku atau tindakan yang baik yang didasarkan pada kaidah-kaidah tertentu untuk pengelolaan masalah-masalah public dalam kehidupan keseharian Dengan demikian good and governance adalah pemerintahan yang baik dalam standar proses dan hasil-hasilnya, semua unsur perintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang dapat mengahmbat proses pemabangunan B. Pr!ns!&'Pr!ns!& P"k"k Good And Clean Governance
"ntuk
meralisasikan
pemerintahan
yang
pro#essional
dan
akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip good governance 6embaga
'dministrasi Negara 76'N8 dan Masyarakat Transparansi ndonesia 7MT8 merumuskan sembilan aspek #undamental 7'sas8 dalam good governance yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut9 * $artisipasi 7 participation8 ( $enegakan hukum 7rule of law8 & Transparansi 7transparency8 : ;esponsive 7responsiveness8 < 1rientasi kesepakatan 7consensus orientation8 + .esetaraan 7equite8 = E#iktivitas 7effectivenness8 dan E#isiensi 7eficiency8 > 'kuntabilitas 7accountability8 2 ?isi strategis 7 strateg ic vision8 (. Part!s!&as! )Part!%!&at!"n* 'sas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan arga masyarakat dalam pengambilan keputusan%entuk keikutsertaan dibagun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstrukti# Menurut 5eell dan
!iegall
7*22>9+=8
partisipasi
adalah
keterlibatan anggota organisasi didalam semua kegiatan organisasiDi lain pihak @andoko 7*22>9&*8 menyatakan partisipasi merupakan tindakan dan pengaasan kegiatan di dalam organisasi !emua arga negara berhak terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perakilan yang sah untuk meakili kepentingan mereka $aradigma birokrasi sebagai center #or public harus diikuti dengan berbagai aturan sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan baik dan e#isien, selain itu pemerintah juga harus menjadi public server dengan memberikan pelayanan yang baik, e#ektive, e#isien, tepat aktu serta dengan biaya yang murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat $artisipasi masyarakat sangat berperan besar dalam pembangunan, salah satunya diujudkan dengan pajak +.
Penegakan Hukum )Rule ", La-* $enegakan hukum adalah
pengelolaan
pemerintah
yang
pro#esional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang beribaa $enegakan hukum sangat berguna untuk menjaga stabilitas nasional
.arena suatu hukum bersi#at tegas dan mengikat!ehubungan dengan itu,santosa 7())*9>=8 menegaskan, baha $erujudan good governance harus di imbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut 9 a !upremasi @ukum, yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan peraturan yang jelas dan tega dan dijamain pelaksanaannya secara benar serta b
independen .epastian hukum, baha setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikasi dan tidak
bertentangan antara satu dengan lainnya c @ukum yang responsive, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi msyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil d $enegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminati#, yakni penegakan hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu jabatan maupun status sosialnya sebagai contoh aparat penegak hukum yang melanggar kedisiplinan dan hukum ajib dikenakan e
sanksi ndependensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau pengaruh lainnya !ayangnya, di negara kita independensi peradilan belum begitu baik dan dinodai oleh aparat penegak hukum sendiri, sebagai contoh kecilnya yaitu kasus suap jaksa
.
Tran&aras! )Trans&aren%/* Trasparaasi adalah keterbukaan atas semua
tindakan dan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah 7Notodisoerjo,())(9*(28 Dengan adanya trasparasi maka pemerintah menujakan kinerjanya sebgai tolak ukur dan in#ormasi bagi masyarakat di pemrintahan
Menurut 5e## dan !hah 7*22>9+>8 indicator yang dapat digunakan untuk
mengukur trasparasi yaitu9 %ertamabahnya
aasan
dan
pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah 'kibuat tidak adanya prinsip transparansi ini bangsa indonesia terjebak dalam kubangan korupsi yang sangat parah !alah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak baik Dalam pengelolaan negara, G",,er berpendapat baha terdapat delapan unsur yang harus dilakukan
secara transparasi, yaitu 9 a $enetapan posisi dan jabatan b .ekayaan pejabat publik c $emberian penghargaan d $enetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan e .esehatan # Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik g .eamanan dan ketertiban h .ebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat Dalam hal penepatan posisi jabatan public harus dilakukan melalui mekanisme test and proper test 7uji kelayakan8 yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga
independen,seperti
komisi
yudisial,komisi
kepolisian,komisi pajak dan sebagainya
0.
Res&"ns!, )Res&"ns!$eness* 'sas responsi# adalah baha pemerintah harus tanggap terhadap
persoalan-persoalan
masyarakat
secara
umum$emerintah
harus
memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus proakti# dalam mempelajari dan mengalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat5adi setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika yaitu etika individual yang menuntut pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas pro#esionalDan etika sosial yang menuntut pemerintah memiliki sensiti#itas terhadap berbagai kebutuhan pubik 1rientasi kesepakatan atau .onsensus 7Aonsensus 1rientation8 'sas konsensus adalah baha setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyaarah Aara pengambilan keputusan
secara konsensus akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyaarah dalam upaya meujudkan e#ekti#itas pelaksanaan keputusan !emakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan
maka akan semakin
banyak aspirasi dan
kebutuhan
masyarakat yang terakili selain itu semakin banyak yang melakukan pengaasan serta kontrol terhadap kebijakan-kebijakan umum maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya dan akuntanbilitas pelaksanaannya dapat semakin di pertanggungjaabkan 1.
K"nsesus )%"nsesus* $engambilan keputusan adalah salah satu asas yang
#undamental melaksanakan
yang
harus
di
tuhas-tugasnya
perhatikan untuk
oleh
pemrintah
mencapai
tujuan
dalam good
governance$engambilan keputusan secra konsessus yakni mengambil keputusan melaui proses musyaarah dan semaksimal mungkin berdasrkan kesepakatan bersama $rinsip ini menyatakan baha keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyaarah melalui konsesus Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga akan memiliki kekuatan memaksa bagi semuakomponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut $elaksanaan prinsip pada paktinya sangat terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, kulturaldemokrasi, serta tata aturan dalam kegiatan pengambilan kebijakan yang berlaku dalam sebuah system $aradigma ini perlu dilakukan dalam konteks pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan persoalan
public
yang
masyarakat
2.
Kesetaraan )e3u!t/*
ahrus
di
pertanggung
jaabkan
kepada
asas kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan'sas ini dikembankan berdasrkan senuah kenyataan bahna bangsa ndonesia ini tergolong bangsa yang prural,baik dari segi etnik,agama dan budayaprulalisme ini tentu saja pada satu sis dapat memicu masalah apabila diman#aatkan dalam konteks kepentingan sempit seperti primordialisme,egoism,dan sebagainya .rena prinsip kesetaraan harus diperhatikan agar tidak memicu akses yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan pemedrintah 'sas kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam perlakuan
dan
pelayanan
publik$emerintah
harus
bersikap
dan
berprilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik tanpa mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial Clean and good governance juga harus didukung dengan asa kesetaraan, yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan 'sas ini harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh semua penyelenggara pemerintahan di ndonesia karena kenyatan sosiologis bangsa kita 4.
sebagai bangsa yang majemuk, baik etnis, agama, dan budaya E,ekt!$!tas )E,,e%t!,eness* #an E,!s!ens! )E,,!%!en%/* E#isiensi berkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan E#ikkti#itas berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 7@andoko,*22>9(&8Menurut 5e## dan !hah 7*22>9=8 indikator yang dapat digunakan untuk mengur e#isiensi dan e#ikti#itas,yaitu 9 Efisiensi9 Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpanan pembelanjaan, berkuragnya bianya operasioanal pelayanan dan mendapatkan !1 pelayanan Eviktivitas9 Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan 7.ebocoran, $emborosan, $enyalahgunaan eenang dan sebagainya8 melalui media massa dan berkurangnya pentimpangan .onsep e#ektivitas dalam sektor kegiatan-kegiatan publik memiliki makna ganda, yakni e#ektivitas dalam pelaksanan proses-proses pekerjaan, baik oleh pejabat publik maupun partisipasi masyarakat, dan kedua, e#ektivitas dalam konteks hasil, yakni mampu membrikan
kesejahteraan
pada
sebesar-besarnya
kelompok
dan
lapisan
sosial.riteria e#ekti# dan e#isien yaitu pemerintah harus berdaya guna dan berhasil guna .riteria e#ektivitas biasanya diukur dengan parameter produk
yang
dapat
menjangkau
sebesar-besarnya
kepentingan
masyarakat dari berbagai kelopok dan lapisan sosial!edangkan asas e#isiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat!emakin kecil biaya yang dipakai untuk mencapai tujuan dan sasaran maka pemerintah dalam kategori e#isien 5.
Akunta6!l!tas )A%%"unta6!l!t/* 'sas akuntabilitas adalah pertanggungjaaban pejabat publik
terhadap masyarakat yang memberinya keenangan untuk mengurusi kepentingan mereka,di sisi lain 'kuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggung jaabkan semua tindakan dan kebijaksanaan yang telah ditemapuh 7mardiasmo,())*9(<*8 Menurut 5e## dan !hah 7*22>9=)8 ndikator yang daBpt digunakan untuk mengukur akuntabilitas, yaitu meningktnya kepercanyaan dan kepuasan masyarakat terhadapa pemerintah, tumbuhnya kesadaran masyarakat,
meningkatnya
keterakilan
berdasarkan
pilihan
dan
kepentingan masyarakat, dan berkurangnya kasus-kasus ..N !etiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjaabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakatnilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan beribaa 7.
8!s! trateg!s ?isi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk
menghadapi masa yang akan datang Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seseorang yang memiliki jabatan publik atau lembaga pro#esional lainnya, harus memiliki kemampuan menganalisa persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya
%angsa-bangsa
yang
tidak
memiliki
sensiti#itas
terhadap
perubahan serta perdiksi perubahan kedepan,tidak saja tertinggal oleh bangsa lain di dunia,tapi juga akan terperosok pada akumulasi kesulitan, sehingga
proses
recoverynya
tidak
mudah!alah
satu
contoh,.ecerobohan bangsa ndonesia dalam menerapkan kebijakan devisa bebas di era *2>)-an, dan memberi peluang pada sector sasta untuk melakukan direct loan 7pinjaman langsung8 terhadap berbagai lembaga keuangan di luar negeri,dengan tanpa perhitungan jadal pembayaran yang rasional telah mengakibatkan krisis keuangan di akhir *22)-an yang mengakibatkan nilai tukar dolar meningkat dan kurs rupiah anjlok'spek lain yang lebih penting dalam konteks pandangan strategi untuk masa ytuang akan datang,adalah perumusan-perumusan blueprint design kehidupan ekonomi, social dan budaya untuk sekian tahun kedepan yang ahrus dirancang dan dikerjakan sejak sekarang "ntuk meujudkan cita good governance dengan asas-asas #undamental sebagaimana telah dipaparkan,setidaknya harus melakukan lima aspek prioritas, yakni 9 * $enguatan 3ungsi dan $eran 6embaga $erakilan ( .emandirian 6embaga $eradilan & 'paratur $emerintah yang $ro#essional dan $enuh ntegritas : Masyarakat Madani 7Civil Society8 yang .uat dan $artisipati# < $enguatan "panya 1tonomi Daerah C. 9akt"r'9akt"r :ang Mem&engaruh! K!nerja B!r"kras!
.inerja birokrasi di masa depan akan dipengaruhi oleh #aktor- #aktor berikut ini9 a !truktur biroksasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan b
#ungsi yang menjalankan aktivitas birokrasi .ebijakan pengelolaan, berupa visi, misi, tujuan, sasaran, dan tujuan
c
dalam perencanaan strategis pada birokrasi !umber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas kerja dan
d
kapasitas diri untuk bekerja dan berkarya secara optimal !istem in#ormasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base dalam kerangka mempertinggi kinerja birokrasi !arana dan
prasarana
yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan
teknologi bagi penyelenggaraan birokrasi pada setiap akti#itas birokrasi
BAB III PENUTUP A. Kes!m&ulan
Good governanceadalah suatu tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersi#at mengarahkan,mengendalikan, atau mempengaruhi masalah public untuk meujudkan nilai-nilai itu dalam kehidupan keseharianGood governance juga merupakan suatu kesepakatan menyangkut
pengaturan
negara
yang
diciptakan
bersama
oleh
pemerintah,masyarakat madani 7civil society) dan sector sasta.esepakatan tersebut mencakup keseluruhan bentuk mekanisme,proses dan lembagalembaga
dimana
arga
dan
kepentingannya,menggunakan
kelompok
hak
masyarakat
hokum,memenuhi
mengutarakan
keajiban
dan
membebani perbedaan diantara mereka ndicator good governance jika produkti# dan memperlihatkan hasil dengan indicator kemampuan ekonomi rakyat menigkat baik dalam aspek produkti#itas maupun dalam daya belinya,kesejahteraan spiritualnya terus meningkat dengan indicator rasa aman,tenang dan bahagia serta sence of nationality yang baik Dalam memahami
Good
governance
kunci
utamanya
adalah
pemahaman atas prinsip-prinsip yang terdapat didalamnya, karena baik buruknya pemerintah bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip Good governance !elain itu karena yang melakukan tindakan Good governance adalah pemerintah, maka $emerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di ilayah
tertentu'da sembilan aspek #undamental 7asas8 dalam perujudan Good Governance "ntuk meujudkan pemerintahan yang baik, maka setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni9 * $enguatan #ungsi dan peran lembaga perakilan ( .emandirian lembaga peradilan & $ro#esionalitas dan integritas aparatur pemerintah : $enguatan partisipasi masyarakat madani 7civil society8 < $eningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah $elayanan umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak sasta atas nama pemerintah maupun pihak sasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat 3actor-#aktor yang menentuntukan lancar tidaknya suatu birokrasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan,tetapi kinerja birokrasi di masa depan
akan banyak di pengaruhi
oleh
banyak
#actor-#aktor
yang
mempengaruhinya B. aran
"ntuk memperbaiki kesalah dalam pembuatan makalah ini kami sarankan dengan penuh hormat kepada semua pihak baik pembimbing ataupun rekan-rekan seperjuangan untuk dapat ikut serta memberikan kritikan dan masukan agar dapat memperbaiki dalam pembuatan makalah-makalah berikutnya Mudah-mudahan kedepan pelayanan yang di berikan melaui konsep good governance akan menjadikan kehidupan dinegara lebih mudah dalam memperoleh pelayanan dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di pemerintahan negara serta tidak membutuhkan biaya yang besar untuk memperoleh sebuah pelayan !ebagai pel atau obat terhadap penyakit pelayan yang terjadi selama ini adalah konsep good governance, dapat di terapkan kepada petugas pelayan publik yang ada di negara Dengan cara memberikan pelatihan pelayanan publik kepada petugas yang ada di negara !ekali lagi kita berharap pelayan publik yang e#esiean e#ekti# dan akuntabilitas dapat di ujudkan di negara kita
D'3T'; $"!T'.' 'gus Diyanto Mewuudkan Good Governance Melalui !elayanan
!ublik
Gadjah Mada "niversity $ress ())< '0ra a0yumardi,())&4Demokrasi,@ak 'sasi Manusia dan Masyarakat madani pendidikan kearganegaraan,5akarta9$renada Media ;ojak 'bdul dan !ayuti ahid,dkk,()):4pendidikan kearganegaraan, 5akarta9 $renada Media !ae#ulloh 'ep dan Tarsono,()**4modul pendidikan kearganegaraan, %andung9 %atik $ress !ahid 'sep Gatara dan !o#hian subhan,()*(4$endidikan kearganegaraan, %andung9 3okus Media !ulaiman 'sep, ()*&4 $endidikan $ancasila dan .earganegaraan, %andung9 3adillah $ress "baedillah ' dan 'bdul ;o0ak edisi revisi, ())&9 $ancasila Demokrasi @ak 'sasi Manusia Dan Mayarakat Madani, Aiputat 5akarta !elatan9 $renada Media Gru# "baedillah ' dan 'bdul ;o0ak edisi ke-&,())&9$ancasila Demokrasi @ak 'sasi Manusia Dan Mayarakat Madani, Aiputat 5akarta !elatan9 $renada Media Gru# http9CCpksmmercubuanaacidCneCelearningC#ilesmodulC22)**-*(:++&+&=(&)&*doc http9CCalisjahbana)>ordpresscomCpageC((C http9CCbangkagoidCartikelphp/idartikel= http9CCkpkgoidCmodulesCnesCarticlephp/storyid*)+= http9CCscribdcomCdocC<(<+>&&)CGood-Governance http9CCscribdcomCdocumentdonloadsCdirectC<(<+>&&)/eFtension docF#t* http9CCraijulia*:blogspotcoidC()*
