Prinsip Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Kepemerintahan Desa Studi Di Desa Natar Bandar(1)

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN DESA

Oleh:

Siti Karomah

..............

JURUSAN BAHASA INGGRIS FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS GALUH CIAMIS 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Semenjak adanya krisis ekonomi yang terjadi telah memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di suatu sisi krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun di sisi lain krisis tesebut juga membawa berkah tersembunyi bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kretivitasnya demi mencapai tujuan bersama ( Rasyid 1998 : 139). Efek dari buruknya tata kelola kepemerintahan terlihat dari tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, pengangguran, gizi buruk, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta ketimpangan antar kalangan masyarakat yang semakin nyata. Salah satu ketimpangan itu adalah kemewahan yang diberikan kepada wakil rakyat yang umumnya tak mewakili rakyatnya yang notabene semakin susah didera kerasnya kehidupan. Government menjadi baik atau buruk dikarenakan governancenya (tata kepemerintahannya). Karena itu muncullah istilah good governance (tata kepemerintahan yang baik), dan sebaliknya muncul pula istilah bad governance (tata kepemerintahan yang buruk). Pemerintah yang berfungsi baik adalah pemerintah yang memiliki birokrasi berkualitas tinggi, sukses dalam menyediakan layanan publik yang esensial, dapat mengelola anggaran negara yang efektif, tepat sasaran dan betul-betul untuk mensejahterakan rakyat, serta demokratis. Penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi dan terpusatnya kekuasaan pada pemerintah daerah (eksekutif) ke power sharing, antara eksekutif dan legistatif daerah disikapi dengan mengubah manajemen pemerintah daerah. Era sentralisasi, otoriterianisme negara (state-hegemony), dan mobilisasi rakyat bergeser menuju pola-pola desentralisasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini, dalam perspektif pemerintahan sejalan dengan konsepsi reinventing government (reformasi pemerintahan). Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kaur-kaur, dan kepala wilayah (kadus). Dalam menjalankan otonomi daerahnya, pemerintah daerah di tuntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Ketentuan umum Pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 dan diperbaharui lagi UU No.12 tahun 2008 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peranan kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga

kemasyarakatan desa) di Indonesia dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan berkaitan erat dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan. Pada era reformasi hal tersebut semakin menguat dibandingkan era orde baru. Perubahan ini sejalan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigma pembangunan dan pemerintahan abad 21, baik dalam lingkungan intra dan ekstra sosial. Pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi daerah tersebut harus di ikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup perubahan alat-alat yang di gunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga cita- cita reformasi yaitu menciptakan good governance benar-benar tercapai. Pada pelaksanakan penelitian prinsip – prinsip good governance dalam kepemerintahan desa di Desa Cukangkawung , Kecamatan Sodonghilir, Kab. Tasikmalaya menunjukan bahwa peranan kelembagan desa dalam pelasanaan good governance sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih banyak hambatan dan kendala di lapangan dalam pelasanaanya. Pemerintahan yang good governance lebih dekat dengan rakyat berarti desentralisasi dan otonomi daerah, karena mampu menggali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara baik dan benar. Oleh karena itu kebijakan yang di buat akan mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya (Widodo, 2001: 1). Perananan pemerintah desa dalam melaksankan Good Governance adalah pelaksanaan dari tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola kepemerintahan desa. Dalam rangka membangun good governance di daerah paling tidak ada beberapa prinsip dasar yang harus di terapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu prinsip kepastian hukum, tranparansi, profesionalitas, akuntabilitas dan partisipasi (Teguh Yuwono, 2001:74). Dalam era reformasi sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik meliputi antara lain : (1) akuntabilitas (accountability) yang di artikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya; (2) keterbukaan dan transparansi (openness and transparency) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetepi juga ikut berperan dalam proses perumusannya; (3) ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan di dasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; (4) partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. Reformasi sektor publik yang di sertai tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global. Tuntutan demokrasi tersebut menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting di pengelolaan pemerintah termasuk dibidang pengelolaan Keuangan Negara sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaharuan paradigma di berbagai bidang kehidupan. Bersama dengan reformasi dari sistem kearah yang lebih demokratis, perkembangan dari ekonomi pengarahan (plan) ke ekonomi pasar, berkembang pula pemikiran tentang good governance, kepentingan (pengurusan pemerintahan) yang baik (Sofyan Effendi).

Pada umumnya good governance dengan pemerintahan yang bersih. Disini diajukan suatu pemikiran awal, tentang good governance sebagai paradigma baru administrasi / manajemen pembangunan. Good Governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Administrasi Pembangunan / Manajemen Pembangunan menempatkan peran pemerintah sentral. Pemerintah menjadi agent of change dari suatu masyarakat berkembang dalam negara berkembang. Dalam Good Governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan dalam governace. Jadi ada penyelenggara pemerintah, penyelenggara swasta, bahkan oleh organisasi masyarakat (LSM misalnya). Ini juga karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak sebagai regulator dan pelaku pasar. Menjadi bagaimana menciptakan iklim yang konduktif dan melakukan investasi prasarana yang mendukung dunia usaha. Good Governance oleh karena itu dimaksud untuk mendukung proses pembangunan yang empower sumber daya dan pengembangan institusi yang sehat menunjang sistem produksi yang efisien oleh semua unsur governance. Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Ada tiga komponen yang terlibat dalam governance, yaitu pemerintah, dunia usaha (swasta, commercial society), dan rakyat pada umumnya (termasuk partai politik). Hubungan ketiganya harus dalam posisi sejajar dan saling control. Bila salah satu komponen lebih tinggi daripada yang lainnya, maka akan terjadi dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya. Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589 / IX / 6 / Y / 99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Karenanya good governance menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada di masyarakat. Ini hanya bisa jika pemerintahan itu dekat dengan rakyat. Maka sangat cocok dengan sistim desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana yang diterapkan di Indonesia sekarang ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

A. Pemerintahan 1. Definisi Pemerintahan Pemerintah (government) secara etimologis berasal dari kata Yunani, kubernan atau nahkoda kapal, artinya menatap ke depan. Sedang memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat- negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang , dan mempersiapkan langkah – langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat ke tujuan yang ditetapkan. Sementara, yang dimaksud dengan pemerintahan adalah menyangkut tugas dan kewenanangan, sedangkan pemerintah adalah aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara. (Surbakti, 1992:167-168). Mariun dalam Surbakti, 1992:168) pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktur fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan. Ditinjau ndari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar Negara, mengenai rakyat dan wilayah Negara itu demi tercapainya tujuan negara. Ditinjau dari segi structural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain berhubungan fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Lalu, ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara. Sementara dalam pendapat Affandi (1997:113-114) membagi pemerintahan dalam kategori pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas mencakup kedalam kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial atau kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan perundang – udangan dalam arti kekuasaan untuk membuat dan menetapkan ketentuan hukum yang berlaku didalam Negara. Kekuasaan yudisial adalah kekuasaan yang menjaga supaya undang – undang, peraturan – peraturan dan dan ketentuan hukum lainnya betul – betul ditaati debgan jalan menjatuhkan pidana terhadap setiap pelanggar hukum. Disamping itu, kekuasaan yudisial juga bertugas untuk memutus didalam suatu sengketa sipil yang oleh pihak – pihak yang diserahkan kepada pengadilan untuk diputus. Sedangkan kekuasaan eksekutif meliputi pelaksanaan dari ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku di dalam Negara. Pelaksana kekuasaan eksekutif itulah yang dimaksud dengan “pemerintahan dalam arti sempit”. 2. Fungsi – Fungsi Pemerintahan Fungsi pmerintah yang dirumuskan dalam klasifikasi Irving Swerdlow adalah sebagai berikut:

a. Operasi langsung (operations) yang pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan – kegiatan tertentu;

b. Pengawasan langsung (direct control) yaitu penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi, dll), penjatahan dan lain – lain. Ini dilaksanakan oleh badan – badan pemerintahan yang “action laden” (yang berwenanng dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain – lain) atau kalau tidak berusaha untuk menjadi action laden.

c. Pengawasan tidak langsung (indirect control) yakni dengan memberikan pengaturan dan syarat – syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk barang – barang tertentu.

d. Pengaruh langsung (direct influence) maksudnya dengan persuasi dan nasehat, misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.

e. Pengaruh tidak (indirect influence) yang merupakan bentuk keterlibatan kebijaksanaan ringan. Hal ini misalnya berbentuk pemberian informasi, penjelasan kebijaksanaan, pemberian tauladan, serta penyuluhan dan pembinaan agar masyarakat bersedia menerima hak – hak baru (promoting a receptive attitude toward innovation). Bintoro Tjokroamidjojo, 1974:19). Mochtar Masoed (2003:72-75), menggambarkan tentang fenomena peran dan fungsi pemerintah di negara dunia ketiga, yaitu dengan mengidentifikasikan fungsi – fungsi yang bisa dijadikan sebgai instrument intervensi kedalam masyarakatnya dan tujuan yang hendak dicapai dengan intervensi itu. Ada lima fungsi dengan derajat tingkat keafktifan yang berbeda, yaitu sebagai berikut. Pertama, fungsi yang pailing sederhana dengan tingkat keaktifan yang paling rendahll yaitu melakukan fungsi administraasi. Fungsi pemerintah cenderung pasif hanya melaksanakan pekerjaan administrasif, mencatat statistic dan menyimpang asrsip. Kedua, fungsi arbitrasi dan regulasi. Disini pemerintah mulai aktif. Pemerintah menerapkan kekuasaan sebagai polisi dan menyelesaikan persengketaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat dan mencoba mengendalikan kegiatan kelompok – kelompok masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka. Ketiga, peran pemerintah mulai aktif dalam kehidupan ekonomi dengan menerapkan pengendalian moneter dan fiskal. Pemerintah aktif memperngaruhi pasar konsumen, volume uang yang beredar dalam masyarakat dan pasokan capital. Misalnya, member subsidi suku bunga uang rendah agar investor tertarik melakukan investasi, menetapkan anggaran belanja negara, mendapatkan pajak progresif demi pemerataan. Keempat, fungsi pemerintah yang paling aktif adalah melakukan tindakan langsung. Negara menggunakan sumber dayanya untuk langsung menangani kegiatan ekonomi maupun militer. Kalu suatu komoditi dinilai sangat strategis begi kepentingan nasional, pemerintah turun tangan langsung dalam bisnis komoditi itu. Fungsi – fungsi pemerintah tersebut berkembang menjaid instrumen kekuasaan untuk mengintervensi kegiatan masyarakat (Mochtar Mas’ed, 2003;72-75). Anthony Giddens (200:54, dalam keberadaan pemerintah yaitu untuk:

Samugio

Inurejo,2003:3)

menyebutkan

tentang

a. Menyediakan saran untuk perwakilan kepentingan – kepentingan yang beragam; b. Menawarkan sebuah forum untuk rekonsiliasi kepentingan – kepentingan yang saling bersaing; c. Menciptakan dan melindungi ruang public yang terbuka dimana debat bebas mengenai

isu – isu kebijakan dapat dilakukan d. Menyediakan beragam hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara termasuk bentuk – bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif; e. Ketika monopoli mengancam f.

Menjaga keamanan social melalui control sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan;

g. Mendukung perkembangan sumberdaya manusia melalui peran utamanya dalam sistem pendidikan; h. Menopang sistem hukum yang efektif; i.

Memainkan peran ekonomi secara langsung sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro dan mikro serta menyediakan infrastuktur;

j.

Membudayakan masyarakat dan pemerintah serta merefleksikan nilai dan norma yang berlaku secara luas, tetapi juga bisa membantu membentuk nilai dan norma tersebut dalam sistem pendidikan dan sistem – sistem lainnya;

k. Mendorong aliansi regional dan transnasional serta meraih sasaran secara global. Menurut Van Braam (dalam Soewargono, 1995:27-28) fungsi utama pemerintahan adalah “regeren” yaitu menetapkan kebijaksanaan – kebijaksanaan dalam rangka menggalang kekuatan – kekuatan kemasyarakatan untuk mencapai tujuan negara. Dalam fungsi ini mengandung tiga aspek yang berkaitan dengan kegiatan memerintah yaitu: a. Aspek Material Yaitu memerintah berarti menetapkan kebijaksanaan atau keputusan – keputusan yang sifatnya mengikat, disebut dengan keputusan – keputusan publik. b. Aspek Formal Yaitu memerintah berarti membuat keputusan – keputusan politik yang disebut dengan keputusan administrative. Keputusan administrative ini dijabarkan dari keputusan – keputusan politis, namun telah dilepaskan dari agenda politik atau keputusan yang telah mengalami “depolitisasi” dan selanjutnya mengalami teknisasi. c. Aspek Politik Yaitu memerintah berarti melaksanakan kekuasaan yakni kekuasaan yang diberikan oleh negara. Di dalam negara demokrasi, kekuasaan negara berasal dari rakyat, sehinga aparat penyelenggara negara berarti melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. B. Tinjauan Good Governance 1. Definisi Good Governance Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenag ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan – urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga – lembaga dimana warga dan kelompok – kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hukum, memenuhi kewajiban dan menjabatani

perbedaan diantara mereka (Krina, 2003:4) Governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan atau kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu di implementasikan atau tidak di implimentasikan (pusdiklatdepdiknas,8). Kemudian UN Commision on Human Settlements (1996) dalam (pusdiklatdepdiknas,8) menjelaskan bahwa governance adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan umum mereka. Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin mendefinisikan good governance sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan social ekonomi (Santosa, 2008;130) Sedangkan Robert Charlick mengartikan good governance sebagai pengelolaan segala macam urusan public secara efektif melalui pembuatan peraturan dan / atau kebijakan yang abash demi untuk mempromosikan nilai – nilai kemasyarakatan. Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan kepemerintahan. Ada tiga pilar governance, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah government sebagai satu – satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari government kearah governance, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani (civil society), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan keperintahan yang baik (good governance). Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip – prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

2. Prinsip – Prinsip Good Governance Menurut Bob Sugeng Handiwinata, asumsi dasar good governance haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis (menggerakkan roda perekonomian) dan sektor civil society (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, efektivitas, dan efesiensi. (Bob Sugeng Handiwinata:2007). Syarat bagi terciptanya good governance yang merupakan prinsip dasar, meliputi: 1. Partisipatoris Yakni setiap pembuatan peraturan dan/ atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil – wakilnya) 2. Rule of law (penegak hukum) Yakni harus ada seperangkat hukum yang menindak pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga.

3. Transparansi Yakni adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi public bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang – undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka untuk publik. 4. Responsiveness (daya tanggap) Yakni lembaga public harus mampu merespon kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan “basic needs” (kebutuhan dasar) dan HAM (hak sipil , hak politik, hak ekonomi, hak social dan hak budaya). 5. Konsensus Yakni jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog / musyawarah menjadi konsensus. 6. Persamaan hak Yakni pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang di kesampingkan. 7. Efektivitas dan efesiensi Yakni pemerintah harus efektif dan efesien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara. 8. Akuntabilitas Yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya, implimentasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan – perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagi antisipasi terhadap tuntutan pihak – pihak yang berkepntingan. Implementasi kesemuanya, sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Menurut Institute on Governance (1996), sebagaimana dikutip Nisjar (1997) untuk menciptakan good governance perlu diciptakan hal – hal sebagai berikut: 1. Kerangka kerja tim (team work) antarorganisasi, departemen, dan wilayah. 2. Hubungan kemitraan antara pemerintah dengan setiap unsur dalam masyarakat negara yang bersabgkutan. 3. Pemahaman dan komitmen terhadap manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerjasama dalam suatu keterpaduan serta senergisme dalam pencapaian tujuan. 4. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya kemampuan dan keberanian menanggung resiko (risk taking) dan berinisiatif, sepanjang hal ini secara realistic dapat dikembangkan. 5. Adanya pelayanan administrasi public yang berorientasi pada masyarakat, mudah dijangkau masyarakat dan bersahabat, berdasarkan pada asas pemerataan dan keadilan dalam setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, berfokus pada kepentingan masyarakat, bersikap professional dan tidak memihak (non-partisan).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau meluruskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya (Namawi dan Martini, 1996:73). Menurut koenjaraningrat (1993:30) penelitian yang bersifat deskriptif, memberi gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sebab data-data yang akan dikumpulkan di lapangan nantinya adalah data-data yang bersifat kualitatif yang berbentuk kata dan perilaku, kalimat, skema, dan gambar (Meleong, 2000:6).

B. Fokus Penelitian Kontardiksi yang sangat menonjol antara konsep dan kenyataan yang ada, membawa penelitian untuk memfokuskan masalah penelitian kepada Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Desa Cukangkawung , Bandar Lampung. Apa yang sudah dilakukan oleh perangkat Desa Cukangkawung , untuk mendukung penerapan good governance dan apa saja kendala yang dihadapai dalam pelaksanaannya.

C. Lokasi Penelitian Kegiatan penelitian akan dilaksanakan pada Desa Cukangkawung , Bandar Lampung. Peneliti memilih Desa Cukangkawung didasarkan oleh lokasi yang menurut peneliti dekat dengan pusat pemerintahan.

D. Jenis dan Sumber data 1. Jenis Data

Jenis data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi :

a. Data primer yaitu berupa keterangan atau informasi dari informan tentang peristiwa tertentu yang mereka alami terkait dengan masalah penelitian, opini, persepsi maupun tanggapan informan tentang peran kepala desa, kepala dusun dan warga Desa Cukangkawung yang dikumpulkan dengan cara interview dan data primer ini merupakan unit analisis utama dalam kegiatan analisis data.

b. Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen tertulis dan bahan sebagai analisis utama dari kenyataan analisis data.

2. Sumber Data a. Informan

Adalah sumber data primer yang dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam Penerapan prinsip – prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan di Desa Cukangkawung , Bandar Lampung. Informan yang dipilih terdiri atas :

b.

i.

Informan yang dipilih secara purposif oleh peneliti sebagai informan utama (key informan).

ii.

Teknik snowball sampling yaitu teknik pengambilan sample dengan bantuan key informan dan dari informan ini akan berkembang sesuai petunjuknya (Subagya, 1997:31).

Dokumen Adalah berbagai dokumen dari Balai desa yang bertanggung jawab dalam hal penerapan good governance mengenai program kerja dan data-data apa saja yang sudah dilakukan sebagai bahan penunjang atau pendukung.

E. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan kegiatan yang memegang peranan penting dalam suatu kegiatan penelitian. Pengumpulan data harus disusun secara sistematis agar data yang

diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

f.

Wawancara Adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to face finding) antara pencari info (interview) dengan sumber alat pengumpul data dengan menggunakan Tanya jawab antara pencari info dengan sumber informasi ( Nawawi, 2001:111).

g.

Observasi Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan data yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengmpulan (Husaini Usman, 2004:57). Menurut Dedi Mulyana (2003:168) pengamatan dianggap cocok untuk meneliti bagaimana manusia berperilaku dan memandang realitas kehidupan mereka dalam lingkungan mereka yang biasa, rutin dan alamiah.

F. Teknik Analisis Data Menurut Moleong (2007:280) analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Pada penelitian tindakan analisis datanya lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data terdiri dari 3 langkah meliputi : reduksi data, penyajian data, pengumpulan data dan verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16-20).

h.

Reduksi Data Adalah proses pemilihan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari transkip hasil wawancara maupun catatan tertulis dilapangan. Reduksi data diterapkan terhadap jenis data primer.

G. Keabsahan Data Keabsahan data meliputi kriteria-kriteria sebagai berikut : kredibilitas, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Setiap kriteria ini diperiksa teknik yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya(Moleong, 2000:175-187). Secara lebih rinci mengenai langlah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

i.

Teknik memeriksa Kredibilitas Data Beberapa teknik yang digunakan untuk memeriksa kredibilitas data hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan keikutsertaan. Konsep perpanjangan keikutsertaan di dalam penelitisn ini bukanlah berarti peneliti bermukim di lokasi penelitian dan ikut serta pada semua aktivitas peran yang dijalankan. Peneliti cukup melakukan kunjungan dan wawancara secara mendalam dengan informan yang telah dipilih sesuai dengan teknik pengumpulan data.

b. Ketekunan pengamatan. Teknik ini bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsureunsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Namun yang perlu dipahami bahwa yang dimaksud pengamatan di dalam penelitian ini adalah pengamatan terhadap sumber-sumber data primer (hasil interview) dan data sekunder (dokumen).

j.

Teknik Memeriksa Keteralihan Data Pemerikasaan keteralihan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik uraian rinci (thick description), yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.

I. Teknik Memeriksa Kebergantungan Data dan Kepastian Data. Untuk menjamin kebergantungan dan kepastian data hasil penelitian maka perlu dipadukan kriteria ketergantungan dan kepastian. Cara yang akan dipakai adalah audit trail. Yakni catatan pelaksanaan seluruh proses dan hasil studi diklasifikasikan terlebih dahulu, yang meliputi : data mentah (seperti catatan lapangan, foto, dokumen tertulis), data yang direduksi dan hasil (ikhtisar catatan, teori, konsep), rekonstruksi data dan hasil sintesis(tema, definisi, dan hubungannya), catatan tentang proses penyelenggaraan (catatan metode), bahan yang berkaitan dengan maksud dan keinginan (usulan penelitian, catatan pribadi), dan informasi tentang pengembangan instrument (formulir, jadwal).

BAB IV Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Daerah penelitian 1. Sejarah Desa Cukangkawung Desa Cukangkawung yang masih merupakan hutan belantara dibuka pada tahun 1803 dipimpin oleh dua orang bersaudara yaitu: Tuan Raja Lama dan Tuan Dulu Kuning, keduanya termasuk salah satu keturunan Ratu Balau. Pada masa Ratu Balau sedang jaya, wilayahnya berada dibukit Singgalang yaitu suatu bukit dekat Way Lunik antara Teluk Betung Panjang. Pada mulanya kurang lebih tahun 1801 masuklah pemerintah penjajah Belanda kedaerah Lampung, tujuan Belanda antara lain ingin menguasai atau merebut Keratuan Balau. Tetapi semau keturunan dan ahli waris Ratu Balau tidak mau dijajah oleh Belanda pada masa itu kemudian Ratu Balau sempat melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, namun karena merasa tidak mungkin mampu melawan penjajah Belanda, maka keturunan dan ahli waris ketururnan Balau terpaksa mengungsi ketempat lain, sebagian pindah dan menetap di Desa Kediaman sekarang, dan yang sebagian lagi pindah dan menetap di Natar sekarang. Jadi pada waktu itu ada dua tempat yang dijadikan untuk mengungsi dari gangguan para penjajah Belanda. Adapun nama Natar, diberi atas kesepakatan dan persetujuan dari dua orang bersaudara tersebut diatas, karena pada waktu itu setelah dicari kesana kesini lokasi yang tepat dan cocok untuk tempat tinggal akhirnya ditemukanlah daerah yang rata, yaitu stasiun PJKA sampai Way Rumbay sekarang. Maka dalam bahasa daerah Ratu sama dengan datar atau natar. Setelah hutan belantara itu dibuka oleh para keturunan Keratuan Balau, semakin lama penduduk semakin bertambah dikarenakan semakin banyaknya para pendatang dari daerah lain yang ingin menetap atau tinggal di Natar untuk melakukan roda kehidupan. Dengan adanya hal tersebut maka diundanglah para penyimbang-penyimbang adat Pepadun, yaitu Pubian Telu Suku guna menghadiri peresmian kampung Natar pada tahun 1811. sebagai tanda peresmian dan sekaligus penghormatan kepada penyimbangpenyimbang adapt Pubian Telu Suku, maka Tuan Raja Lama dan Tuan Dulu Kuning beserta semua ahli warisnya memotong kerbau sebanyak 41 ekor. Selain itu untuk lebih jelas diketahui bahwa yang turut serta membuka Desa Cukangkawung atau kampung Natar itu adalah terdiri dari suku-suku sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.

Buay Kuning Balau Buay Kuning Gedong Rulung Tanoh Bin Rulung Bujung Buay Pemuka Pati

Kelimanya membuat suatu kesepakatan sekaligus menyimpulkan Pantun Tiuh Adat yaitu “ Dalam Basa Kemala Lain Sai Tali Naggai Lom Sikam Bintang Lima Sepakai Jekni Pesai”. Pada tahun 1917 Pemerintah Belanda membuat jalan kereta api dan jalur wilayahnya membelah Desa Cukangkawung (waktu itu masih memakai kampung Natar), maka pada tahun itu pula bergeserlah ketempat Desa Cukangkawung yang sekarang. Dalam ketentuan administratif pemerintah waktu itu Desa Cukangkawung adalah merupakan Bandar Natar, pada tahun 1925 berubah menjadi Distrik IV Natar, dan pada tahun 1945 berubah lagi menjadi Asisten Wedana Natar, kemudian tahun 1960 berubah menjadi Kecamatan Natar. Namun untuk lokasi pembangun kantor camat yaitu di Merak Batin, karena ditempat itu ada tanah bekas asing yaitu Cina. Wilayah Desa Cukangkawung ini dibatasi oleh 4 Desa lainnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Merak Batin, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pemanggilan, kemudian disebelah timur berbatasan dengan Desa Merak Batin dan Sidosari, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Negeri Sakti dan Negeri Ratu. Adapun mengenai luas wilayah Desa Cukangkawung mempunyai luas kurang lebih 1615 hektar. Masyarakat Desa Cukangkawung rata-rata bekerja pada sektor perkebunan, peternakan dan menjadi pedagang atau buruh bangunan. Dimana lahan perkebunan sangatlah luas. Dalam sejarah kepemimpinan di Desa Cukangkawung , sudah beberapa kali terjadi pergantian Kepala Desa, yaitu: 1. Tahun 1901-1903 dijabat oleh Pangeran Dulu Kuning 2. Tahun 1903-1905 dijabat oleh Dalom Mak isah 3. Tahun 1905-1910 dijabat oleh Kepala Hukum 4. Tahun 1910-1915 dijabat oleh Tuan Rejo 5. Tahun 1915-1917 dijabat oleh Sutan Lanang 6. Tahun 1917-1926 dijabat oleh Kepala Sangun Ratu 7. Tahun 1926-1928 dijabat oleh Tuan Raja (untuk kedua kali ) 8. Tahun 1928-1935 dijabat oleh Kepala Sanggun Ratu (untuk kedua kali) 9. Tahun 1935-1944 dijabat oleh Pangeran Bandar 10. Tahun 1944-1948 dijabat oleh Suatan Ratu Sebujung 11. Tahun 1948-1961 dijabat oleh Ilyas Sutan Ratu Hukum 12. Tahun 1961-1964 dijabat oleh Wagimun 13. Tahun 1964-1977 dijabat oleh Sukur Sutan Ngemum 14. Tahun 1977-1979 dijabat oleh A. Razak Sutan Niti Hukum 15. Tahun 1979-1984 dijabat oleh Radiman 16. Tahun 1984-1992 dijabat oleh Yakub Ad Gelar Pangeran Adiksutan 17. Tahun 1992-2001 dijabat oleh Yakub Ad Gelar Pangeran Adiksutan (untuk yang kedua kali dilantik tanggal 28 Juli 1993) 18. Tahun 2002- 2007 dijabat oleh Suparyono 19. Tahun 2007 sampai sekarang dijabat oleh M.Arif,S.Pdi.St.Perwira Kepemimpinan Desa Cukangkawung sudah berganti-ganti sebanyak 19 kali kepemimpinan, namun diantara Kepala Desa lain yang mempunyai masa jabatan yang paling lama yaitu oleh bapak Yakub Ad Gelar Pangeran Adik Sutan, kepemimpinan bapak Yakub tersebut dikenal sangat tegas dan disiplin dalam melakukan atau menjalankan roda pemerintahan desa, sehingga pada masa kepemimpinan bapak Yakub Desa Cukangkawung adalah Desa yang patut dicontoh

oleh Desa lain karena sistem administrasinya berjalan dengan sempurna dan pelayanan birokrasinya pun sangat memuaskan masyarakat.

2. Letak Geografis Desa Wilayah Desa Cukangkawung ini dibatasi oleh 4 Desa lainnya, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Merak Batin, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pemanggilan, kemudian disebelah timur berbatasan dengan Desa Merak Batin dan Sidosari, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Negeri Sakti dan Negeri Ratu. Adapun mengenai luas wilayah Desa Cukangkawung mempunyai luas kurang lebih 1615 hektar. 3. Gambaran Umum Masyarakat Desa Cukangkawung Penelitian ini difokuskan pada Dusun 1 Desa Cukangkawung yang kepala dusunnya adalah bapak Zakaria. Masyarakat Desa Cukangkawung khususnya Dusun 1 sebagian besar penduduknya adalah suku Lampung. Pada umumnya masyarakat Desa Cukangkawung untuk memenuhi kebutuhannya mereka bekerja sebagai buruh. Dilihat dari pekerjaanya dan hasil wawancara penulis dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Cukangkawung dusun 1, tingkat kesadaran mereka terhadap pendidikan masih kurang. Hal itu mungkin disebabkan tingkat ekonomi yang rendah dan rendahnya tingkat kesadaran terhadap pentingnnya pendidikan. Tetapi jika dilihat dari struktur bangunan rumah masyarakat setempat dapat dikatakan tingkat ekonomi mereka sudah cukup baik dibuktikan dengan bentuk bangunan yang sebagian besar sudah permanen. Menurut data yang kami dapat, Desa Cukangkawung berpenduduk dengan jumlah total 14.368 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 7189 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 7178 jiwa. Dengan kepadatan penduduk 872 per km. Desa Cukangkawung rata-rata bekerja pada sektor perkebunan, peternakan dan menjadi pedagang atau buruh bangunan.

4. Bentuk Struktur Pemerintahan Desa Desa Cukangkawung dipimpin oleh seorang kepala desa yaitu bapak M. Arif. S. Pd.I. Dalam pelaksanaan roda pemerintahan kepala desa dibantu oleh para perangkat desa yang terdiri atas: sekdes, beberapa kepala urusan (KAUR) dan beberapa kepala dusun. Berikut bentuk struktur pemerintahan Desa Cukangkawung . Struktur organisasi Pemerintahan Desa Cukangkawung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No.29 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dala Kabupaten Lampung Selatan. Adapun susunan Pemerintah Desa Cukangkawung (2007—2012) adalah : - Kepala Desa

: M. Arif ,S.Pd. I.

- Sekretaris Desa

: Wiryo Sudarmo

- Kaur Pemerintahan

: Nasir Hasanudin

- Kaur Pembangunan

: Nurmilawati

- Kaur Umum

: Salimah

- Kaur Kesra

: Hertati

- Kaur Keuangan

: Suharyati

- Bendahara

: Suharyati

Ketua BPD Desa Cukangkawung

: A.Rakhim,

Wakil ketua BPD

: M. Sugiono

Sekretaris BPD

: Edy Rahmat.

Anggota BPD 10 orang

: Syi Armi Tambuh, Syamsul Hadi, Musnawi BBA, Ali Gatmir, Syahrini L, S. Poniman, Marsudi, Harto, Baheran dan Suratno

Kepala-kapala Dusun Desa Cukangkawung adalah sebagai berikut: - Kadus I Bapak Zakaria Natar II - Kadus II Bapak Priyanto Sindang Sari - Kadus III Bapak Timan Takwa Sari - Kadus IV Bapak Puryono Sari Rejo - Kadus V Bapak Poniran Marga Takwa - Kadus VI Bapak Ngadiono Sukarame - Kadus VII Bapak Sutrisno Sukamaju - Kadus VIII Bapak Ponirin Tanjung Rejo I - Kadus IX Bapak Saimin W Tanjung Rejo II - Kadus X Bapak Zainal Arifin Natar I - Kadus XI Bapak Achpandi Sukarame Pasar Sumber: Monografi Desa Cukangkawung 2010

B. Sistem pemerintahan Desa Cukangkawung 1.

Sejarah Pemerintahan Daerah Sebagai pelaksanaan pasal 18 UUD 1945 dibidang ketatanegaraan pemerintahan Republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan bentuk sususnan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang Pemerintah Daerah. Oleh karena itulah sejak proklamasi kemerdekaan, kita lihat pemerintah beberapa

kali membentuk undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Perubahanperubahan terlihat karena masing-masing undang-undang menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi waktu terjadinya sehingga akhir terbentuk Undangundang No. 5 Tahun 1974. Beberapa Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut: Undang-undang No. 1 Tahun 1945 tentang kedudukan Komite Nasional Daerah, yang merupakan langkah pertama menerapkan demokrasi di daerah. Saying undang-undang ini terlalu singkat bunyinya karena hanya mengatur kedudukan komite nasioanal daerah (KND) sebagai penjabaran komite nasional Indonesia (KNI)yang merupakan badan legislative darurat . kemudian selanjutnya di daerah KND berganti nama menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD). Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, undangundang ini merupakan penghapusan perbedaan antara cara pemerintahan di Jawa dan Madura (uniformitas). UU ini diumumkan 1 tahun sesudah Aksi Militer I (1947) dan 6 bulan sesudah UU ini diumumkan , tentara Belanda melanjutkan Aksi Militer II (1948), sehingga UU ini tidak sempat dijalankan secara sempurna. Undang-undang No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Timur (NIT) ini hanya bersifat separatis, hal ini adalah akibat berlakunya Konstituate RIS di mana Negara Republik Indonesia berbentuk serikat. Untunglah kemudian UU ini tidak sempat diterapkan karena disusul dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakibatkan sendirinya membubarkan NIT. Undang-undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini sebagai usaha untuk uniformitas dalam menyatukan UU tentang pokok-pokok otonomi daerah bagi seluruh Indonesia, yang akan menggatikan seluruh perundangundangan tentang pokok-pokok otonomi daerah yang beraneka warna. Dalam UU ini pula kita temui istilah Swatantra. Undang-undang No 18 Tahun 1965 tentang pokok-poko pemerintahan daerah. UU ini dibuat sewaktu PKI beberapa waktu menjelang meletusnya, sehingga dalam UU ini sempat dimasukkan ketentuan bahwa untuk terciptanya demokrasi (terpimpin) maka didalam pimpinan DPRD, pembentukan Wakil-wakil ketua harus menjamin terciptabya poros Nasakom. Selain itu UU ini terkenal dengan pemberian Otonomi yang seluas-luasnya. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini terkenla dengan pemberian Otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Nyata dalam arti bahwa pemberian Otonomi kepada daerah haruslah didasarkan pada factor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang benar-benar dapat menjamin Daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Bertanggung jawab dalam arti bahwa pemberian Otonom itu benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarahan-pengarahan yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan

pembangunan daerah. UU No. 5 Tahun 1974 ini mempunyai judul dengan penekanan kata petunjuk tempat “di”, maksudnya adalah karena UU ini selain mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonom juga mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan yang menjadi tugas pemerintahan pusat dan daerah.

Ada 3 alasan pokok dibentuknya UU No. 5 Tahun 1974 yaitu: 

Alasan politis, yaitu karena perubahan sturktur politis waktu itu

 Alasan sosioligis, yaitu karena situasi dan kondisi masyarakat yang semakin berkembang  Alasan konstitusional, yaitu pertimbangan keadaan serta memperhatikan pendapat yang timbul dari siding-sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Berlainan denganpengaturan Pemerintahan Daerah menurut UU No. 1 Tahun 1954 yang berdasarkan kepada UUD sementara 1050, maka UU No. 5 Tahun 1974 berdasarkan UUD 1945 Pasal 18. Secara lengkap bunyi pasal tersebut adalah: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Dari pernyataan “… mengingat dasar permusyawaratan… “ dibentuk daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi. Sedangkan pernyataan “… dalam system pemerintahan Negara ..” dimana Negara Repulik Indonesia berbentuk kesatuan (Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945) maka desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi, serta kemungkinan pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas Tugas Pembangunan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintahan Pusat atau Daerah Tingkat Atas kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya. Desentralisasi kewenangan itu dapat dilakukan oleh Pemerintahan Pusat dalm beberapbentuk yaitu, Desentralisasi Teritorial, Desentralisasi Fungsional (menurut dinas dan kepentingan) dan Desentralisasi Administratif (disebut Dekonsentrasi). Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayahatau Kepala Instrasi Vertikal tingkat atas kepada pejabat-pejabatnya didaerah. Menelik sifat dari masing-masing kewenangan Pemerintah Pusat, memang ada hal-hal yang tidak dapat dilimpahkan sehingga diurus secara dekonsentrasi yaitu urusan pertahanan, peradilan, kepolisian dan hubungan luar negeri. Konsekuensi prinsif tersebut diadakan: Daerah Otonom yaitu kesatuan masyarakat hokum yang memepunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom ini merupakan penyelenggaraan asas desentralisasi sehingga untuk itu dibentuk dan disusun: 

Daerah Tingkat I atau Daerah Khusus Ibukota Negara



Daerah Tingkat II Dalam menjalankan Pemerintahan di Daerah, selain Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang masing-masingsebagai unsure pengurus dan pengatur di daerah, dibentuk pula secretariat daerah dan dinas-dinas otonom Wilayah Administratif yaitu lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah. Wilayah administratif ini merupakan penyelenggaraan asas dekonsentrasi, sehngga wilayah Negara Indonesia dibagi menjadi:



Wilayah Propinsi atau Ibukata Negara



Wilayah Kabupaten atau Kotamadya



Wilayah kecamatan Yang apabila dipandang perlu dapat pula dibentuk kota administratif diatas wilayah kecamatan. 2. Desentralisasi Pemerintahan Bagaimanapun kecilnya suatu Negara, Negara tersebut tetap akan membagi-bagi menjadi system yang lebih kecil (Pemerintahan Daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang, namun demikian pemerintah pusat juga tudaj urung merasa curiga terhadap timbulnya separatism dari hasil pemberiaan otonomi daerah ini. Desentralisasi adalah lawan kata dari sentralisasi, karena pemakaina kata “de” dimaksudkan untuk menolok kata sebelumnya, jadi desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan perundangundangan, maupunpenyelenggarahan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Di Indonesia yang dimaksud pemerintahan daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, yang untuk mencengah pemberian otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana yang dilakukan Negara liberal, maka Kepala Daerah Tingkat I dirangkap oleh Pejabat Pemerintah Pusat sehingga dikenal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan untuk Daerah Tingkat II sesuai kebutuhan dapat berbentuk Bupati Kepala Daerah Tingkat II atau Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Desentralisasi pemerintahan ini dimaksudkan untuk adanya pendemokrasian di daerah, oleh karena itu di daerah-daerah diadakan pula dewan perwakilan rakyat baik di Tk I maupun di Tk II. Jadi bila ada laporan pertanggung jawaban Bupati atau Gubernur kepada DPRD masing-masing, hal tersebut adalah keliru karena yang benar adalah laporan pertanggungjawaban kepala daerah Tk I da kepala daerah Tk

II. Menurut UU No. 5 Tahun 1974 yang dimaksud pemerintah derah adalah kepala daerah beserta seluruh aparatnya seperti sekretaris daerah yang membawahi sebuah secretariat daerah, ditambah dengan dinas-dinas daerah yang ada di daerah tersebut sebagai aparat eksekutif. Sedangkan sebagai aparat legislatifnya adalah dewan perwakilan daerah, baik Tk I maupun Tk II sesuai tingkatan masing-masing. Sebagai aparat legislatif DPRD berhak membuat peraturan perundang-undangan yang dkenal dengan dengan sebutan Peraturan Daerah yang siap dijalankan pihak eksekutif. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepad daearah-daerah ini bertujuan untuk memungkinkan daerah-daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah seperti pajak-pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pemberian. Ada beberapa kebaikan diadakannya desentralisasi pemerintahan yaitu: 1. Meringankan beban, karena aparat Pemerintahan Pusat tidak perlu lagi jauhjauh ke daerah dimana aparat daerah sudah difungsikan dengan baik. 2. Generalistis berkembang, karena seluruh lapisan masyarakat dengan segala macam kemampuanya dikembangkan. 3. Gairah kerja timbul, karenasetiap person (individu) terpakai dan diakui keberadaannya. 4. Siap pakai, karena tenaga-tenaga yang dipakai sudah berada di daerahnya masing-masing, jadi dalam system kepegawaian tidak diperlukan lagi pemindahan status kepegawaian. 5. Efesiensi, karena dalam penghematan waktu pemerintah tidak terlalu lama dalam mengisi formasi yang kosong. 6. Manfaat yang diperoleh besar, karena batin masyarakat terpenuhi melalui pendemokrasian di daerah ini. 7. Resiko tinggi, karena masalah-masalah yang muncul di daerah, bukan hanya dipikirkan dan dipecahkan oleh aparat pusat, tetapi juga dipikirkan penanggulangannya oleh masyarakat daerah. 8. Tepat untuk penduduk yang beraneka ragam, karena pemerintah tidak perlu lagi memaksakan uniformitas (di samping itu kebhinekaan adalah kedigjayaan). 9. Menghilangkan kinerja yang menumpuk, karena pekerjaan dapat dibagi-bagi anatara pusat dan daerah, dan antar daerah dengandaerah lain. 10. Unsur individu menonjol pengaruhnya, karena setiap person (individu) yang

memililki keahlian didaerahnya, akan segera terlihat. 11. Masyarakat berpartisipasi pada daerahnya, karena setiap karya yang dihasilkan oleh setiap karyawan, dilihatnya sendiri dimanfaatkan untuk tanah kelahirannya. 12. Keinginan bersaing dengan daerah lain, karena masyarakat termotivasi untuk mengejar ketinggalan dibandingkan daerah lain yang lebih maju, dan keinginan ini keluar dari kesadarannya sendiri. 13. Kepengurusan yang berbelit-belit terhindarkan, karena setiap urusan dapat diselesaikan di daerah masing-masing(hasil dari pendelegasian wewenang kepengurusan secara menyeluruh). 14. Timbul jiwa korzak kedaerahan, karena setiap daerah yang berhasil dalam pembangunan, akan memperdalam kecintaannya kepada groupnya (daerahnya). 15. Kesewenangan berkurang, karena Pemerintah Pusat telah memberikan daerah otonomi kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka ketergantungan daerah ke pusat berkurang sebaliknya kewewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. 16. Mengurangi pengawasan oleh pusat, karena telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah atau Negara bagian, maka pengawasan tidak lagi terlalu ketat dari pemerintah pusat. 17. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparat pemerintahan daerah, karena diberikan kesempatan untuk berkembang dan berkarya. 18. Memperbanyak jumlah parlemen-parlemen daerah karena desentralisasi merupakan pendemokrasian di daerah. 19. Mengurangi keungkinan tantangan dari elit local terhadap pemerintah pusat, karena kebutuhan mereka untuk ikut berpartisipasi selama ini terpenuhi 20. Menciptakan administrasi yang relatif lebih fleksibel, innovatif dan kreatif, karena dalam rangka kerjasama untuk mencapai tujuan tersebut muncul kreasi, keinginan untuk maju berkembang serta luwes dalam menyelesaikan permasalahan kedaerahan. 3. Sentralisasi Pemerintahan Sentralisasi pemerintahan adalah pemusatan wewenang pada pemerintah pusat dalam hubungan Pusat dan Daerah. Dengan demikian masing- masing provinsi dibuat sedemikian rupa seragam, keputusan hanya boleh dibuat oleh Pemerintah Pusat bahkan karyawan dan buruh sekalipun didatangkan dari Pusat. Di Indonesia, oleh karena tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah, dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Pusat yang ada di Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Tetapi perlu diingat bahwa dekonsentrasi tidak terlalu tepat diidentikkan dengan

sentralisasi, karena konsentrasi itu sendiri identik dengan sentralisasi, jadi dekonsentrasi bahkan berlawan dengan sentralisasi, karena memang dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di Daerah. Tetapi karena pelimpahan tersebut dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di Daerah sebagian untuk mengontrol dan menjaga timbulnya unsur kedaerahan, maka dianggap sebagai imbangan desentralisasi. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 Kepala Wilayah yang merupakan aparat Pemerintah Pusat yang berada di Daerah terdiri dari Gubemur, Bupati, Walikotamadya, Walikota Administratif dan Camat. Namun masih bisa dimasukkan sebenarnya Lurah, keberadaan Pembantu Bupati yang setingkat dengan Wedana dan keberadaan Pembantu Gubemur yang setingkat dengan Residen. Berikut ini akan penulis suguhkan kebaikan-kebaikan apabila dilaksanakan sentralisasi pemerintahan, dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kebaikan-kebaikan sentralisasi adalah sebagai berikut di bawah ini : 1. Timbulnya rasa persatuan dan kesatuan yang kuat dan kokoh, karena faham kebangsaan dan nasionalisme senantiasa digembar-gemborkan. 2. Keseragaman terjadi di seluruh wilayah negara, karena memang dibuat sedemikian rupa, jadi selain kebersamaan dalam ideologi dan falsafah hidup bangsa juga kebersamaan dalam segi termasuk uniform. 3. Kesatuan melengkapi Pemerintah Pusat, karena Pemerintah Pusat diperkuat oleh peraturan perundang-undangan untuk tidak diganggu gugat. 4. Terpadu, karena kemungkinan untuk timbulnya separatisme sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali. 5. Penggunaan tenaga ahli yang berkualitas, karena para ahli dari semua Daerah berkumpul di Pusat dan diseleksi kemampuannya. 6. Terkumpulnya para ahli yang berkualitas, karena selain seleksi kemampuan tersebut di atas, juga diadakan seleksi kecintaan mereka kepada negara kesatuan. 7. Fungsi rangkap dapat ditekan, karena tenaga para ahli ter kumpul dari Daerah pads Pemerintah Pusat, sehingga cukup banyak kemungkinan, untuk menghindari jabatan rangkap. 8. Faham separatisme dapat ditekan, karena dengan berpijak kepada persatuan dan kesatuan bangsa, segala isme-isme kedaerahan dapat dihilangkan dan jauh-jauh sebelumnya dikikis. 9. Kontrol dapat diteliti, karena aparat Pemerintah Pusat sampai ke Daerah-daerah dalam menjalankan kontrol serta sistem pemerintahan terpadu ini. 10. Terkordinir , karena pendelegasian wewenang pads unit-unit, departemen-departemen ataupun instansi-instansi sangat kecil. Dan

kalaupun ada departemen-departemen dan sebagainya itu, semuanya tunduk kepada peraturan perundang-undangan sentral. 11. Pengawasan mudah, karena didukung oleh undang-undang dan peraturan, bahkan konstitusi sendiri mengenai sentralisasi 12. Cocok untuk mempertahankan kekuasaan, karena bila puncak pemerintahan di pusat adalah rezim yang otoriter maka cars ini tepat dipakai sebagai sistem pemerintahan yang berlaku. 13. Cocok untuk negara kontinental, karena bila negara yang melaksanakan sentralisasi ini ada negara yang terletak di daratan dan mudah dijangkau seperti Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, sentralisasi yang terpusat sangat tepat. 14. Cocok untuk negara yang penduduknya homogen, karena jenis penduduk yang sama maka sentralisasi sangat tepat, apalagi masyarakat tidak membutuhkan keanekaragaman. 15. Cocok untuk negara yang Bering berperang baik dengan negara tetangga maupun peperangan di dalam Daerah sendiri, karena diperlukan persatuan angkatan bersenjata dalam penghimpunan kekuatan militer. 16. Cocok bagi negara yang ingin mengutamakan pembangunan ekonomi, karena keterpaduan seperti pembiayaan terpadu, pengawasan terpadu, rencana juga terpadu akan mempercepat pembangunan itu sendiri. 17. Cocok untuk faktor efektifitas (pencapaian hasil yang berhasilguna), karena dengan kontrol yang ketat dan. rencana seperti apa yang dikehendaki Pemerintah Pusat, tanpa komentar terhadap mohon kebijaksanaan yang bertele-tele, secara nyata hasil mudah dicapai. 18. Potensi nasional dapat diarahkan pads tujuan tertentu, karena segala kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan ditentukan dan direncanakan oleh Pemerintah Pusat sendiri. 19. Kesamaan peraturan perundang-undangan serta, keputusan bagi seluruh wilayah negara, karena memang hanya Pemerintah Pusat yang menentukan dan membuat. Di samping itu akan mewujudkan kesatuan dalam tindakan dan kepastian hukum. 20. Sentralisasi juga membangkitkan kesadaran nasional, rasa kebangsaan dan solidaritas (baik terpaksa ataupun timbul dari lubuk hati), serta diharapkan dengan sentralisasi terpadu ini akan ada pembagian modal dan kekayaan nasional. Akhimya diharapkan negara senantiasa dalam keadaan tertib dan aman. Selanjutnya keburukan sentralisasi ada' pads kebaikan-kebaikan kalau melaksanakan desentralisasi, kemudian sebaliknya keburukan desentralisasi ada pads kebaikan bila melaksanakan sentralisasi

4. Asas-asas penyelenggara pemerintahan a.Umum Di muka telah di jelaskan bahwa sebagai kosekuensi dari pasal 18 undang undang dasar 1945 yang kemudian diperjelas dalm garis garis besar haluan negara, pemerintahan diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tetapi di samping asas desentralisasi dan asas dekosentrasi undand undang ini juga memberikan dasar dasar bagi penyelenggara berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asa tugas pembantuan. b.Desentralisasi Urusan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asa desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya dalam rangka hal ini prakarsa sepenunnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut segi segi pembiayaan. Demikian pula perangkap pelaksanaan adalah perangkat daerah itu sendiri yaitu terutama dinas dinas daerah. c.Dekosentrasi Oleh karena itu semua urusan pemerintahaan dapat di serahkan kepada daerah menurut asas desentrasi , maka penyelenggaran berbagai urusan pemerintahaan di daerah di laksanaan oleh perangkat pemerintah di daerah berdasarkan asas desentralisasi. Urusan utrusan yang di limpahkan pemerintah kepada pejabat pejabat di daerah menurut asas dekosentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan ,pelaksanaan maupun pembinaan. Unsur pelaksanaan adalah terutama instansi instansi vertikal yang di koordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan urusan dekosentrasi tersebut sepenuhnya di tentukan oleh pemerintah pusat. d.Tugas Pembantuan Di muka telah disebutkan bahwa tidak semua urusan Pemerintah dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Jadi beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Akan tetapi adalah berat sekali bagi Pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat di daerah. Dan juga ditinjau dari segi dayaguna dan hasilguna adalah kurang dapat dipertanggung jawabkan apabila semua urusan pemerintah pusat di daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya di daerah karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Lagipula mengingat sifatnya sebagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah daerah yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka undang-undang ini memberikan kemungkinan untuk dilaksanakan berbagai urusan pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantunya. 5. Tata Kelola Pemerintahan Desa Cukangkawung Tugas pemerintah desa adalah menyelenggarakan rumah tangga sendiri, di samping itu ia dapat dibebani tugas-tugas pembantuan yang diberikan pleh instansi vertikal (garis menegak) atau daerah otonom atasan. Desa adalah daerah otonom asli berdasarkan

hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan tugas-tugas pembantuan. Pemerintah Kelurahan merupakan suatu wilayah administratif berada langsung dibawah Pemerintah Kecamatan dalam kota. Tugas Pemerintah Kelurahan jadinya berlandaskan atas deskonsentrasi, yang tentu saja tidak menghalanginya melaksanakan tugas-tugas dibidang desentralisasi melalui saluran Camat, Bupati, Walikota dan Gubernur Kepala Daerah. Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, undang-undang ini mengarah kepada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan desa dengan corak nasional yang menjamin terwujudnya Demokrasi Pancasila secara nyata dengan menyalurkan pendapat masyarakat dalam wadah yang disebut Lemabaga Masyarakat Daerah (LMD). Secara tegas dinyatakan bahwa hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri bagi Pemerintahan Desa bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah tetapi mengatur Desa dari segi pemerintahannya yag berdasarkan Demokrasi Pancasila. Undang-undang ini menurut penjelasannya tetap mengakui kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Dengan demikian dari penjelasan itu dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tetap mendambakan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasiladengan cara musyawarah untuk mufakat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tidak menghendaki kehidupan yang demokratis berdasarkan asas liberalisme dngan cara membuka peluang bagi terbentuknya arena tempat wakil-wakil golongan yang memerintah dan golongan oposisi mengadakan diskusi yang menjurus pada perdebatan-perdebatan yang lebih mengarah kepada demokrasi liberal dan lebih banyak membawa kecenderungan pada ketegangan dan perpecahan perasaan, sehingga usaha untuk mencapai tujuan memperkuat kesatuan dari masyarakat desa dan memperlancar Pemerintahan Desa akan berjalan dengan tersendat-sendat. Di tingkat kesatuan masyarakat terdepan bukanlah cara demokrasi formal yang penting tetapi yang lebih penting adalah demokrasi material isi daripada masyarakat yang perlu ditingkatkan ke arah pencapaian tujuan, kesejahteraan dan keadilan dengan melalui cara-cara musyawarah untuk mufakat. Tata kelola yang baik menuntut lebih dari sekedar kapasitas pemerintah yang memadai, akan tetapi juga mencakup kaidah aturan yang menciptakan suatu legitimasi, kerangka kerja yang efektif dan efisien dalam melaksanakan kebijakan publik. Tata kelola yang baik berimplikasi pada pengelolaan urusan masyarakat dengan cara yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berkesetaraan. Dari perspektif ini, kualitas tata-kelola direfleksikan dalam kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat. Namun demikian, merumuskan kebijakan yang baik adalah jauh lebih mudah dibandingkan dengan mewujudkan kebijakan tersebut dalam praktiknya mengatasi permasalahan dalam pembangunan. Hal ini bergantung tidak hanya kepada tujuan khusus pembangunan apakah itu pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan ekonomi, akan tetapi juga bergantung kepada konteks politik, budaya dan sejarah serta kapasitas para penyelenggara negara.

Jika kita merujuk pada UU No. 5 Tahun 1974, dab juga defenisi tata kelola, dalam hal ini Desa Cukangkawung sudah dapat dikatakan sebagai salah satu desa yang sudah menerapkan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya, terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama-sama dibalai desa. Hal itu dimaksudkan agar setiap kebijakan yang akan dibuat hendaknya mengakomodir semua kepentingan. Fungsi pemerintah menurut Irving Swerdlow yaitu:  Operasi langsung (operations), yang pada pokoknya pemerintah menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan tertentu.  Pengawasan langsung (direct control), yaitu penggunaan perizinan, lisensi (untuk kredit, kegiatan ekonomi dll), penjatahan dan lain-lain. Ini dilaksanakan oleh badanbadan pemerintah yang “action laden” (yang berwenang dalam berbagai perizinan, alokasi, tarif dan lain-lain) atau kalau tidak, berusaha untuk menjadi action laden.  Pengawasan tidak langsung (indirect control), yakni dengan memberikan pengaturan dan syarat-syarat, misalnya pengaturan penggunaan dana devisa tertentu diperbolehkan asal untuk barang-barang tertentu.  Pengaruh langsung (direct influence), maksudnya dengan persuasi dan nasehat, misalnya saja supaya golongan masyarakat tertentu dapat turut menggabungkan diri dalam koperasi tertentu, atau ikut jadi akseptor program keluarga berencana.  Pengaruh tidak langsung (indirect influence), yang merupakan bentuk keterlibatan kebijaksaan ringan. Hal ini misalnya berbentuk pemberian informasi, penjelasan kebijaksanaan, pemberian tauladan, serta penyuluhan dan pembinaan agar masyarakat bersedia menerima hak-hak baru (promoting a receptive attitude toward innovation). Penerapan prisif-prinsif good governace pada tata kelola pemerintahan Desa Cukangkawung bisa dikatakan sudah cukup baik. Jika kita kembali melihat tentang defenisi good governace yaitu: Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (society). Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip – prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Pemerintah yang berfungsi baik adalah pemerintah yang memiliki birokrasi berkualitas tinggi, sukses dalam menyediakan layanan publik yang esensial, dapat mengelola anggaran negara yang efektif, tepat sasaran dan betul-betul untuk kemaslahatan rakyat kebanyakan, serta demokratis. Oleh karenanya, pemerintah sudah seyogyanya harus berpacu dengan waktu dan berupaya untuk memperbaiki kualitas tata kelolanya sehingga ancaman terwujudnya Indonesia sebagai negara yang gagal ( failed state ) tidak terjadi. Menurut para warga Desa Cukangkawung , semenjak desa tersebut dipimpin oleh M. Arif ,S.Pd. I. Sebagai kepala desa, terdapat hal positif yang masyarakat rasakan. Sosialisasi M. Arif ,S.Pd. I sebagai kepala desa sangat baik terhadap masyarakatnya, akibatnya terjalin hubungan komunikasi antara kepala desa dengan para wagara.

Komunikasi yang baik menjadi salah satu factor penyebab ketidak seganan para warga Desa Cukangkawung dalam menyampakan saran dan kritik mereka kepada para aparat desa khususnya kepala desa. Ketidak seganan warga dalam menyampaikan aspirasi mereka terhadap pemrintahan desa menimbulkan suatu tindakan responsif para aparat desa dalam menangulangi seluruh keluhan-keluhan masyarakat. Selain hubungan komunikasi yang baik antara kepala desa dengan masyarakat, masih ada beberapa factor lain yang mendukung terwujudnya penerapan good governace di Desa Cukangkawung . Transparansi para aparatur desa dalam pengadaan dan pengelolahan APBDes, sehingga mimbulkan rasa kepercayaan masyarakat yang cujub baik terhadap aparat desa setempat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat sangat diperlukan, karena baik-buruknya tingkat partisipasi masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan setempat. Kemudian factor lain yang menyebabkan baiknya roda pemerintahan Desa Cukangkawung , karena seluruh aparatur desa baik dari kepala desa, sekretaris desa dan para perangkat lainnya adalah asli penduduk desa setempat atau pribumi setempat. Hal itu menyebabkan, para aparatur sudah sangat dikenal dengan baik oleh para warga setempat dan para aparatur desa benar-benar memiliki keinginan yang kuat dalam membangunan desa mereka, karena ego kewiliyahan yang dimiliki oleh para aparatur. Dari beberapa factor pendukung yang kami tulisakan tadi, ternyata masih belum bisa mewujudkan penerapan good governace dalam tata kelola pemerintahan Desa Cukangkawung secara maksimal. Masih ada beberap faltor penghambat yang kami temui dilapangan. Beberapa factor penghambat itu antara lain: Kemiskinan Factor penghambat terbesar menurut kami adalah kemiskinan. Melihat dari pekerjaan warga yang manyoritas bekerja sebagai buruh, baik buruh tani, buruh bangunan hingga buruh pabrik. Menyebabkan warga sedikit malas untuk berpartisipasi dalam jalannya roda pemerintahan setempat. Masyarakat lebih focus untuk bekerja ketimbang ikut aktif dalam kegiatan pemerintahan Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Cukangkawung mayoritas hanya mengenyam pendidikan pada tingkat sekolah menengah pratama (SMP), sehingga dapat dikatakan tikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Cukangkawung masih rendah. Tingkat pendidikan yang rendah mungkin disebabkan oleh factor ekonomi yang kurang memadai dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Tingkat pendidikan yang redah menyebabkan pengetahuan warga akan penerapan good governace sangat minim sehingga masyarakat tidak mengetahui pentingnya akan penerapan prinsif-prinsif good governace dalam tata kelola pemerintahan Desa Cukangkawung . Rendahnya partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan good governance. Partisipasi yakni setiap pembuatan peraturan dan/ atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil – wakilnya). Ketika kami melakukan obserpasi melalui

wawancara dengan kepala desa dan beebarpa warga setempat, tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, hal itu mungkin dikarenakan oleh 2 faktor yang telah disebutkan terlebih dahulu. Ekonomi yang rendah dan tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi rendah pula.

BAB V Kesimpulan dan saran A. Kesimpulan Seiring dengan arus deras reformasi yang melanda negara ini pasca jatuhnya rezim Orde Baru, berkembang pula satu terminologi dalam manajemen pemerintahan, yang mewarnai agenda politik bangsa ini. Terminologi itu tak lain adalah good governance. Kita pun sebagai masyarakat, mau tak mau, menjadi akrab dengan istilah ini. Betapa tidak, good governance pada gilirannya tampil sebagai salah satu wacana politik yang sering didengungkan oleh pemerintah, termasuk pimpinan daerah, guna meraih hati rakyat. Namun, satu pertanyaan yang layak kita ajukan, apakah kita sejatinya telah cukup memahami makna terminologi tersebut? Apakah kita sudah mengetahui akar serta latar belakang kemunculannya? Ataukah wacana itu mewujud hanya dalam batas istilah, sebagai pemanis retorika pemerintah yang kering akan makna? Pertanyaan ini terutama ditujukan bagi para birokrat sebagai pihak yang paling sering mempromosikan wacana good governance. Jika ditarik lebih jauh, lahirnya wacana good governance berakar dari penyimpanganpenyimpangan yang terjadi pada praktik pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non-partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik, telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah yng selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal. Good governance tampil sebagai upaya untuk memuaskan dahaga publik atas kinerja birokrasi yang sesungguhnya. Berhasil tidaknya penciptaan good governance, banyak tergantung kepada para pelaksananya ( pejabat publik maupun pejabat politik) yang telah diamanahkan oleh masyarakat dan negara ini .Disamping setiap instansi punya rencana strategis, punya sistim pelaksana dan control yang baik,transparan dll, yang tidak kalah pentingnya adalah para abdi negara itu harus punya iman yang kuat dan siap memulai dari diri sendiri, dari yang kecil-kecil dan sekarang juga ( A.A.Gym.)

Jika kita merujuk pada pemerintahan Desa Cukangkawung , penerapan good governace yang dilakukan dalam pelaksanaan roda pemerintah sampai saat ini sudah cukup baik. Para aparatur desa berusaha menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Masyarakat yang menerima pelayananpun dapat menerima pelayanan itu dengan baik dan tidak ada unsur kekecewaan oleh masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai abdi masyarakat. Hal yang menyebabkan terhambatnya penerapan good governace di Desa Cukangkawung adalah karena kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh warga dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat. Kedua hal tersebut menyebabkan kepasifan masyarakat untuk berpasrtisipasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, karena masyarakat umumnya lebih fokus untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya. Waktu masyarakat sebagian besar digunakan untuk bekerja sehingga fungsi kontrol masyarakat terhadap aparatur pemerintahan desa tidak berjalan sebagaimestinya. B. Saran Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Good governance menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada di masyarakat. Ini hanya bisa jika pemerintahan itu dekat dengan rakyat. Maka sangat cocok dengan sistim desentralisasi dan otonomi daerah yang saaat in telah diterapkan oleh Negara Indonesia. Good governance dapat berlangsung dengan baik jika

kondisi masyarakat saat ini adalah mereka semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan aspirasinya. Mereka semakin kritis untuk melakukan control terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga legislatip maupun judikatip. Maka pemerintah harus dapat memberikan pelayanan publik yang lebih professional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepatwaktu, responsif dan adaptif dan sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktip menentukan masa depannya sendiri ( Effendi 1986: 213) Tetapi hal itu sangat sulit diterapakan di Desa Cukangkawung mengingat tinkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih cukup rendah, maka dalam hal ini kami menyarankan agar pemerintahan setempat berfokus pada dua jail, yaitu: Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu wajib belajar 9 tahun, dan juga salah satu tujuan yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu item yang sangat penting untuk diperhatikan. Jika tingkat pendidikan masyarakat Desa Cukangkawung cukup baik kemungkinan penerapan good governace dalam tata kelola pemerintahan Desa Cukangkawung akan dapat diwujudkan karena masyarakat sudah mengerti dang mengetahui akan pentingnya penerapan good governace. Masyarakat di pastikan akan lebih aktif untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Desa Cukangkawung . Oleh sebab itu kami menyarankan kepada perintahan Desa Cukangkawung agar melakukan kerjasama dengan Pemerintahan Daerah Tingkat II dalam pengadaan sarana

dan prasarana pendidikan terhadap masyarakat Desa Cukangkawung . Hal itu di anjurkan mengingat pendidkan adalah tanggung jawab bersama dan sangat tidak munkin pemerintah Desa Cukangkawung melaksanakan pengadaan sara dan prasaran pendidian secara sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah Daerah Desa Tingkat II. Pemberian modal pinjaman kepada masyarakat Masyarakat Desa Cukangkawung pada umumnya bekerja sebagai buruh,yang tidak jarang pekerjaan sebagai buruh mereka lakukan di tempat yang sangat jauh dari tempat tinggal mereka, kemudian aktifitas sebagai buruh sangat menyita waktu dan tenaga. Alhasil masyarakat menjadi sangat pasif untuk berpastisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Cukangkawung . Sebagaian besar masyarakat Desa Cukangkawung bekerja sebagi buruh, karena masyarakat tidak memiliki modal untuk membuat usaha sendiri yang harapannya bisa menberikan penghasilan yang cukup dan waktu masyarakat tidak terlalu tersita untuk bekerja. Oleh karena itu kami juga meminta kepada pemerintahan Desa Cukangkawung untuk membuat sebuah program perkreditan usaha rakyat yang nantinya di jadikan sebagi modal untuk usaha. Harapannya dengan pemberian pinjaman modal tersebut masyarakat dapat bekerja lebih baik dan tingkat ekonomi mereka dapat ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga waktu masyarakat tidak terkuras habis hanya untuk bekerja, masyarakat juga masih dapat melakukan kegiatan lain yaitu mengontrol segala tindakan aparatur desa dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Demikian lah tugas ini kami buat, kami sadar bahwa kami masih harus belajar lebih lagi mengingat kemampuan kami yang masih sangat kurang dalam melakukan penelitian. Harapannya tugas ini dapat menjadi suatu batu loncatan bagi kami untuk melakukan penelitian yang lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

Santosa, Pandji.2008.Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance.Bandung:Refika Aditama

Makhya, Syarief. 2006. Ilmu Pemerintahan (Telaah Awal). Bandarlampung: Unila.

Kencana, Inu Syafiie. 1994. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ndaraha, Taliziduhu. 1983. Metodologi Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.

Kencana, Inu Syafiie. 2003. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Admnistrasi (Dilengkapi dengan metode R&D). Bandung: Alfabeta.

www.wikipediaindonesia.com

LAMPIRAN

Profile Informan Kepala Desa

k. Nama

: M. Arif. S.Pdi.

l. Tempat, Tanggal Lahir

: Natar, 07 Maret 1959

m. Jenis Kelamin

: Laki - laki

n. Status Perkawinan

: Menikah

o. Agama

: Islam

p. Pekerjaan : Kepala Desa q. Golongan Darah

: AB

r. Jumlah anak

: 6 (Enam)

s. Riwayat Pendidikan SD

: SD N 2 Natar tahun 1972

SMP

: PGA Bandar Lampung 4 Tahun

SMA

: PGA Bandar Lampung 6 Tahun

Universitas

: YN Raden Intan

Profile Informan Kepala Dusun 1 c. Nama

:Zakaria A.D

d. Tempat, Tanggal Lahir

: Natar, 17 Agustus 1950

e. Jenis Kelamin

: Laki - laki

f. Status Perkawinan

: Menikah

g. Agama

: Islam

h. Pekerjaan

: Kepala Dusun

i. Golongan Darah

:A

j. Jumlah anak

: 2 (Dua)

k. Riwayat Pendidikan SD

: SR (Sekolah Rakyat)

Profile Informan Warga Desa Dusun 1 RT 5 RW 2 II. Nama

: P. Manalu

III. Tempat, Tanggal Lahir

: Pangkat Sumut, 25 Desember 1953

IV. Jenis Kelamin

: Laki - laki

V. Status Perkawinan

: Menikah

VI. Agama

: Kristen

VII.

Pekerjaan

VIII.

Golongan Darah

IX. Jumlah anak

: 3 (Tiga)

: Wiraswasta :O

X. Riwayat Pendidikan SD

: SD Hutapinang, Tapanuli

SMP

: SMP Teluk Betung

SMA

: SMEA Tanjung Karang

Universitas

:Universitas Bandar Lampung

Daftar Pertanyaan untuk Kepala Desa 6.

Apakah yang anda ketahui tentang GG?

7.

Apakah GG tersebut sudah dijalankan di desa ini?

8.

Sudah berapa lama program GG terlaksana? Sampai sejauh mana perkembangannya?

9.

Apakah tujuan GG sudah dapat tercapai dengan baik?sampai sejauh mana?

10.

Bagaimana cara penerapan GG di desa ini?

11.

Apakah hambatan – hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan GG di desa ini?

12.

Apakah selama program GG berlangsung terdapat penyimpangan – penyimpangan yang terjadi? Jika iya, seberapa jauh masalah yang ada / penyimpangan itu terjadi?

13.

Apakah langkah – langkah konkrit yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah atau penyimpangan tersebut?

14.

Menurut anda apakah GG yang berjalan saat ini memberikan manfaat yang efektif dan efesien bagi masyarakat? Jika ya/ tidak berikan alasannya.

15.

Bagaimana tata kelola kepemerintahan yang ada di desa ini?

16.

Apakah alasan GG ini di terapkan di desa ini?