KUMPULAN ARTIKEL TENTANG GOOD GOVERNANCE”
“
DISUSUN OLEH : 1. I MADE MADA ADI SETIABUDI
C.3/22.1274
2. RIKI ARIANDA
C.3/
3. 4. 5. 6.
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI FAKULTAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN 2013
Artikel 1 :
Dominasi Good Governance
Pada pamantauan tanggal 23 – 29 April 2012, data prosentase pertama yang didapat adalah
93,846%
(61)
artikel
berita
yang
berkaitan
dengan
isu good
governance, isu kriminalitas 3,076% (2) artikel berita. Sedangkan untuk isu Perempuan atau/dan anak serta Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki hasil prosentase yang sama, yaitu 1,538% (1) artikel berita dari total 65 artikel berita ( Radar Surabaya). Data kedua (Surabaya Post ) yang berhasil dirangkum ke dalam tabel perhitungan dan pengelompokan berdasar isu adalah
94,029%
(63)
artikel
berita
isu good
governance. Sedangkan
isu kriminalitas dan lingkungan hidup memiliki nilai prosentase yang sama, yaitu 2,985% (2) artikel berita dari total 67 artikel berita. Dari data-data ini, dapat dilihat bahwa, kedua surat kabar lokal yang diwakili oleh Radar
Surabayadan Surabaya
Post selama
pemantauan
berlangsung,
memiliki
kecenderungan besar tentang bagaimana kedua surat kabar ini memilih berita yang berkenaan dengan isu Good Governance.Beberapa isu yang kerap muncul di antaranya, mengenai pelaksanaan Ujian Nasional (UN), polemik Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang dikawal
terus perkembangannya, tentang tindak pidana kasus korupsi, isu pengunduran pembatasan konsumsi BBM, dan yang berhubungan dengan kinerja Pemerintah Daerah dalam mengatasi beberapa masalah yang meliputi; Penertiban Brandgang, Reklame, Sidak Tower Bodong serta berita yang berkaitan dengan Gubernur dan Walikota (penghargaan yang diterima gubernur Soekarwo dalam kinerjanya dan walikota Tri Rismaharini yang gencar kampanyekan jalur Car Free Day). Pada rubrikasi lain juga terdapat artikel berita yang berhubungan dengan Ekonomi Bisnis, Transportasi, Hiburan dan Kolom-kolom Iklan, walaupun tidak semuanya masuk dalam kategorisasi berita yang telah ditentukan. Untuk artikel berita yang masuk kedalam kategorisasi (Good Governance, HAM, Perempuan atau/dan Anak, Kriminalitas, Lingkungan Hidup) pemantauan yang dilakukan, dominasi wilayahnya adalah Surabaya, berkaca dari peran media lokal itu sendiri, maka berita lokal cenderung banyak juga diangkat. Jadi, masyarakat tak perlu lagi dipaksa untuk mengkonsumsi informasi berita yang terpusat, yang sebenarnya mungkin kurang penting bagi masyarakat di daerah. Layaknya fungsi media massa sendiri, terutama media lokal di daerah, kepentingan masyarakatlah yang sebenarnya diutamakan. Karena, pada dasarnya masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang baik sesuai kebutuhan, berdasarkan dengan salah satu fungsi media massa sebagai fungsi Edukasi, disamping fungsi Hiburan dan fungsi Kontrol Sosial. Sebenarnya kedua surat kabar lokal ini juga sudah mengutamakan berita di daerah dibandingkan dengan yang terpusat. Tapi, jika dilihat dari hasil prosentase yang dihimpun, sepertinya keberagaman berita lokal berdasarkan kategori isu sangatlah kurang dan selisihnya terlampau jauh. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang beragam dan menyeluruh. Walaupun ini sudah menjadi kebijakan redaksional maupun kepentingan politik sebuah media, setidaknya media lokal ini dapat memaksimalkan fungsinya agar masyarakat dapat mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhan.
Sumber : Good Governance, Perilaku Pelaku Media,Surabaya, Jawa Timur
Artikel : 2
Good Governance dan Upaya Peningkatan SDM Aparatur
Disadari atau tidak, suka atau tidak suka, saat ini kita telah berada pada era global. Dalam era seperti ini hubungan antar bangsa makin dekat, tetapi juga semakin kompleks.Pertukaran barang-barang makin cepat, lalu lintas manusia makin intensif, arus modal sudah mendunia dan persaingan dalam semua aspek kehidupan semakin keras. Globalisasi menyediakan harapan, tetapi juga sekaligus menyimpan kecemasan. Banyak kesempatan terbuka pada era globalisasi, tetapi juga tidak sedikit ancaman yang harus diwaspadai, seperti kemungkinan lunturnya nilai-nilai kebangsaan, rusaknya lingkungan hidup dan sumber daya alam, bahkan sampai kemungkinan disintegrasi bangsa. Itulah sebabnya dalam upaya menyikapi era global, segenap komponen bangsa perlu melakukan
tindakan
mawas
diri,
menyadari
posisinya
masing-masing,
senatiasa
meningkatkan kopetensi terutama bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara. Kompetensi sumber daya manusia aparatur negara utamanya kompetensi para pemimpin
maupun
para
kader
pimpinan
akan
sangat
menentukan
terwujudnya
kepemerintahan yang baik ( good governance), daya saing bangsa dan pada akhirnya tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sumber : http://www.phylopop.com/2011/03/good-governance-dan-upaya-peningkatan.html
Artikel 3 :
''Good Governance'' di Pemkab Bangli
KEBERHASILAN Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik kepada masyarakat, mulai dilirik beberapa pemkab di Bali, salah satunya adalah Pemkab Bangli. Wali Kota Denpasar I.B. Rai Dharmawijaya Mantra diundang secara khusus oleh Pemkab Bangli untuk berbicara tentang Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada seminar serangkaian menyambut HUT Kota Bangli, Selasa (1/5) kemarin di Gedung Bukti Mukti Bakti Kantor Bupati setempat. Seminar tersebut diikuti Bupati Bangli Made Gianyar, Wakil Bupati Sang Nyoman Sedana Arta, anggota DPRD Bangli serta Pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Bangli. Hadir juga pada seminar tersebut Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara.
Semua peserta seminar tampak antusias dan serius mendengarkan pemaparan dari Wali Kota Denpasar Rai Mantra tentang implementasi good governance. Dalam makalahnya yang berjudul ''Membangun Citra Pelayanan dan Kewajiban Good Governance Dalam Eksistensi Kearifan Lokal'', Wali Kota Denpasar Rai Mantra menjelaskan tugas pokok pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan publik, dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat. Dengan mewujudkan good governance dianggap sebagai model tata kelola kepemerintahan yang baik, mampu memberikan solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam memberikan solusi menghadapi pemasalahan yang dihadapi sudah pasti menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah untuk dilaksanakan, karena menghadapi perilaku yang dinamis. Untuk itu, diperlukan sistem yang baru melalui pemikiran yang strategis untuk mengatur aksi-aksi atau proses pengaturan ulang (reinterpretasi). Keterlibatan pemerintah merupakan upaya memotivasi orang untuk berkolaborasi dalam mencapai hal-hal yang luar biasa. Ada beberapa langkah dalam perencanaan dan implementasi untuk mewujudkan good governance yang merupakan tahapan untuk mensinergikan pilar pembangunan yang secara simultan dan sustainable (berkelanjutan). Mantan Ketua Hipmi Bali ini juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi hendaknya dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil mengikuti tantangan dan perkembangan zaman. Reformasi birokrasi membutuhkan proses dan tidak dapat dilakukan secara instan dan harus dilakukan secara berkelanjutan. ''Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Tujuan akhir dari good governance ini adalah bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat ada nilai tambah dan nilai kemanfaatan (public value) bagi masyarakat,'' kata Rai Mantra.
Sumber : http://www.banglikab.go.id/?content=berita&mode=25023393c685b7daaa98941c2531b726
