Nama
: Kim Iswari Iswari Padmasani
NRP
: 3612100071
Tugas
: Mata Kuliah Hukum dan Administrasi Administrasi Perencanaan Perencanaan
A. Konsep Good Governance Mengacu dari program World Bank dan dan United Nation Development Program (UNDP), Program (UNDP), orientasi pembangunan pembangunan dalam sektor publik bertujuan untuk menciptakan menciptakan good governance governance. Menurut Gunawan Sumodiningrat (1999: 251), yang dimaksud dengan good governanc good governancee adalah upaya pemerintahan pemerintahan yang amanah, amanah, dan untuk menciptakan good governance governance pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. nepotisme. Pada awalnya, konsep Governance Governance menurut Stoker (1998) lebih berfokus pada pengembangan gaya pemerintahan dimana batas antara sektor publik dan sektor privat menjadi kabur. Proses pengaburan batas-batas tersebut tersebut seiring dengan adanya kebutuhan dari negara modern untuk lebih melibatkan mekanisme politik dan pengakuan akan pentingnya isu-isu yang berhubungan dengan empati dan perasaan dari publik untuk terlibat sehingga memberikan kesempatan bagi adanya mobilisasi baik secara sosial maupun politik (Stoker, 2004). Hal ini kemudian yang membuat partisipasi melalui pembangunan pembangunan jejaring antara pemerintah pemerintah dan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting bagi keberlanjutan sebuah legitimasi kebijakan. (Stoker, 2004). Kemudian pada tahun 1989, konsep Governance Governance menjadi lebih terkenal dengan dilakukannya studi oleh pihak World Bank , dengan hasilnya berupa istilah governance istilah governance yang yang didefinisikan sebagai “the exercise of political power to manage an nation’s affair ”. ”. Lingkup pembahasan istilah governance governance meliputi proses dinamis manajemen pemerintahan, hubungan antar institusi dan organisasi di dalam pemerintah, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik, masyarakat sipil, dan inisiatif swasta. Selain itu, World Bank mendefinisikan good governance governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and bagi tumbuhnya aktivitas a ktivitas usaha (Mardiasmo, 2002: 18). Selanjutnya, Selanjutnya, UNDP political framework framework bagi kemudian memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good pelaksanaan good governance governance,, yang meliputi:
Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara secara konstruktif. konstruktif. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Transparency. Tranparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan ,publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Responsiveness Responsiveness.. Lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani stakeholder .
Consensus orientation. orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Equity. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Efficiency and Effectiviness. Effectiviness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Accountability. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Strategic vision. vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.
B. Implementasi dan Komentar Terhadap Good Governance Dalam penerapan konsep good governance governance, terdapat sejumlah program inovasi di Kabupaten Jembrana yang layak dan patut dicontoh oleh daerah lainnya di di Indonesia, dimana program-program program-progra m tersebut terbagi menjadi 4 kelompok bidang, yaitu bidang pendidikan, perekonomian, tenaga kerja dan kependudukan, pertanian serta perizinan dan struktur pemerintahan. Pada bidang pendidikan, terdapat 5 program, yaitu pembebasan biaya sekolah dari tingkat SDSMA Negeri dan program beasiswa untuk siswa tingkat SD-SMA Swasta, pembangunan maupun perbaikan perbaikan gedung sekolah dengan pola block grant dan regrouping sekolah, s ekolah, pemberian beasiswa kepada guru untuk melanjutkan pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru melalui penambahan insentif tambahan, dan penyelenggaraan sekolah kajian untuk mecetak anak didik yang memiliki disiplin tinggi, budi pekerti, ketrampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta mempunyai wawasan global Dalam bidang perekonomian, tenaga kerja dan kependudukan terdapat 9 program, yaitu program dana bergulir, pemberian alat kerja kepada kelompok masyarakat, pelatihan dan penempatan kerja di kapal pesiar, pelatihan dan pemagangan kerja di Jepang, info bursa tenaga kerja di Dinas Kependudukan, pembebasan biaya pembuatan KTP dan Akta Kelahiran, undian berhadiah KTP, dan asuransi kematian bagi pemegang KTP. Dalam bidang perizinan dan struktur pemerintahan terdapat 6 program, yaitu program pelayanan izin satu atap, perubahan struktur organisasi Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan PP 8/2003, absensi pegawai Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan handkey, pembentukan tim Owner Estimate Estimate (EO) dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian insentif tahunan bagi pegawai Pemerintah Kabupaten, dan pembatasan pengguna kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Dalam bidang pertanian, terdapat 3 program, yaitu program inovasi dalam pemberian dana talangan kepada KUD untuk membeli gabah petani, pemberian dana talangan kepada petani cengkeh, dan pembebasan Pajak PBB untuk areal pertanian. Berikut ini merupakan penjelasan salah satu kinerja program bidang pertanian, yaitu program pemberian dana talangan kepada KUD untuk membeli gabah petani. Dana talangan pembelian gabah petani dilakukan dalam rangka mengatasi kesulitan petani terkait dengan murahnya harga gabah pada waktu musim panen raya, dimana program ini dilakukan dengan pola kemitraan kemitraan antara Pemerintah Pemerintah Kabupaten, Kabupaten, KUD, dan Kelian Subak. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan dana kepada KUD yang kekurangan dana untuk membeli gabah petani melalui Kelian Subak. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten membeli beras dari KUD untuk memenuhi kebutuhan beras PNS. Selain untuk menangguangi anjloknya harga gabah petani pada musim panen puncak, program ini juga bertujuan agar KUD sebagai lembaga pemasaran beras/gabah dapat menampung gabah petani, dan menciptakan rasa agar masyarakat Jembrana lebih mencintai dan memanfaatkan produksi petani lokal. Sejumlah manfaat yang dirasakan dari keberadaan program ini, yaitu harga gabah petani yang
tidak lagi anjlok meskipun pada saat musim panen puncak, KUD dapat lebih berperan sebagai lembaga pemasaran hasil pertanian utamanya gabah/beras karena mendapat bantuan dana dari Pemerintah Kaabupaten berupa uang muka pembayaran beras bagi PNS, serta Pemerintah Kabupaten sendiri dapat memenuhi kebutuhan beras bagi PNS dilingkungannya dengan harga sesuai kesepakatan. Dalam mewujudkan konsep good konsep good governance pada governance pada pelaksanaan pemerintahan pemerintahan otonomi daerah, diperlukanlah upaya dalam melakukan reformasi kelembagaan yang pada dasarnya menyangkut pembenahan pembenahan seluruh seluruh alat-alat peme pemerintahan rintahan di daerah daerah baik baik struktur maupun maupun infrastrukturnya. infrastrukturnya. Dalam Dalam studi kasus diatas, reformasi kelembagaan ditunjukkan dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Bupati) untuk melaksanakan program, yang dimulai dengan membangun kesamaan dalam hal visi, misi, dan tujuan dengan para aparat birokrasi. Hal tersebut penting karena komitmen Bupati saja tidak cukup tanpa bantuan aparat birokrasinya dalam pelaksanaan program tersebut. Dilanjutkan dengan tindakan pelibatan lembaga dan tokoh masyarakat, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam penyusunan prioritas, serta pada pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program, sehingga diharapkan akan meningkatkan dukungan dan sikap keterbukaan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut. Namun, Namun, tingkat keberhasilan program juga diukur dari seberapa besar pengaruh program tersebut kepada kebutuhan masyarakat serta keterkaitan keterkaitan antara suatu program dengan program lainnya. Selain reformasi kelembagaan, kelembagaan, diperlukan pula reformasi dalam manajemen manajemen publik, yaitu reformasi terhadap organisasi sektor publik yang perlu dalam mengadopsi beberapa b eberapa praktik dan t eknik manajemen manajemen yang dirapkan pada organisasi sektor swasta. Lalu diperlukan pula serangkaian reformasi lanjutan terutama terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability) yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA:
Konsep Good Governance Governance Dalam Dalam Konsep Otonomi Daerah. Daerah. Alwi Hasyim Batubara. Tahun 2006. Dimuat dalam Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan Vol.3, No.1 Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Governance: Kasus Best Practices Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan. Tahun 2008. Dipublikasikan dalam The 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin
