16
PELAPORAN KEUANGAN DESA
Diajukan sebagai tugas Final dalam mata kuliah Akuntansi Sektor Publik
OLEH
Edwin Triyuwono
13 13 009
Akuntansi H
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ATMA JAYA
MAKASSAR
2016
PENDAHULUAN
Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dari aktivitas suatu organisasi. Laporan keuangan banyak dijadikan sebagai tolak ukur kinerja suatu organisasi. Laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen/pengelola organisasi ini menyajikan informasi-informasi penting yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan, kebijakan maupun tindakan.
Laporan keuangan disajikan baik oleh organisasi bisnis (privat) dengan tujuan untuk mencari laba maupun organisasi publik (nirlaba) yang tujuan utamanya bukan mencari laba melainkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Laporan keuangan pada sektor bisnis berbeda dengan sektor publik.
Laporan keuangan sektor publik disusun dan disajikan oleh pemerintah, LSM, organisasi sosial, yayasan, partai politik dan organisasi nirlaba lainnya. Untuk laporan keuangan pemerintahan, terdapat sedikit perbedaan dari laporan keuangan sektor publik pada umumnya. Hal ini tertuang jelas dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Desa sebagai unit terkecil dalam pemerintahan, turut andil dalam pembuatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan desa, terutama setelah program Dana Desa kemudian dilaksanakan oleh pemerintahan pada medium 2015. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai suatu panduan atau pedoman bagi kepala desa dan bendahara desa dalam menyusun laporan keuangan desa.
Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis kemudian tertarik untuk membahas tentang pelaporan keuangan desa sebagai pembahasan utama di dalam makalah ini.
KERANGKA TEORITIS
Laporan Keuangan
PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan revisi 2013 mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.
Syafri (2008:201) berpendapat bahwa, Laporan Keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sabagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggung jawaban atau accountability. Sekaligus mengambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya.
Sementara itu, Menurut Sadeli (2002), laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi dan merupakan informasi historis. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.
Tujuan laporan keuangan menurut Sadeli (2002) adalah
Menyediakan informasi yang dapat diandalkan tentang kekayaan dan kewajiban.
Menyajikan informasi yang dapat diandalkan tetang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai tentang perubahan kekayaan bersih perusahaan sebagai hasil dari kegiatan usaha.
menyajikan informasi yang dapat diandalkan tentang perubahan kekayaan bersih yang bukan berasal dari kegiatan usaha.
Menyajikan informasi yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan perusahaan memperoleh laba.
Menyajikan informasi lain yang sesuai atau relevan dengan keperluan para pemiliknya.
Berdasarkan definisi dan tujuan dari laporan keuangan diatas, maka disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada pihak-pihak tertentu yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang mampu memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka untuk pengambilan keputusan.
Sektor Publik
Lane (1993) memberikan pengertian bahwa "sektor publik dan sektor privat terkait dengan kepentingan (interest) yang timbul. Sektor publik terkait dengan kepentingan publik atau masyarakat (publik interest), sedangkan sektor privat terkait dengan kepentingan individu atau kelompok individu sendiri (self interest)."
Freeman and Shoulders (2000) menjelaskan bahwa, "Kepentingan publik tersebut terkait dengan politik dan pemerintahan. Hal inilah yang membawa pengertian sektor publik lebih banyak difokuskan pada pemerintah (Jones and Pendlebury, 2000), meskipun lingkup sektor publik termasuk organisasi non pemerintah yang tidak mencari keuntungan."
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sektor publik adalah lingkungan masyarakat umum dimana berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum (publik) yang meliputi pemerintahan, LSM, yayasan, dan organisasi nirlaba lainnya. Tujuan utama pelaku dalam sektor publik bukan untuk mencari laba melainkan untuk pelayanan publik.
Desa
UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan.desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Laporan Keuangan Sektor Publik dan Pemerintahan
Menurut Bastian (2010:297), laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas publik. Tujuan umum dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas yang berguna bagi pemakai yang berkepentingan untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan.
Secara spesifik, tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi yang relevan dengan pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan cara:
Menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya
Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi.
Menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas menyangkut biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.
Dalam Bastian (2010:297), komponen laporan keuangan sektor publik yang minimal dan terintegrasi, meliputi :
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca atau laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang, dan modal pemilik selama suatu periode tertentu. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut :
Properti, pabrik dan peralatan
Aktiva-aktiva tak berwujud
Aktiva-aktiva financial
Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas
Persediaan
Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer
Piutang dari transaksi pertukaran
Kas dan setara kas
Hutang pajak dan transfer
Hutang karana transaksi pertukaran
Cadangan (provision)
Kewajiban tidak lancar
Pertisipasi minoritas, dan
Aktiva/ekuitas neto
Laporan Kinerja Keuangan
Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus-rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisitm atau laporan laba rugi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut:
Pendapatan dari aktivitas operasi
Surplus atau defisit dari aktivitas operasi
Biaya keuangan (biaya pinjaman)
Surplus atau defisit neto saham asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas
Surplus atau defisit dari aktivitas biasa
Pos-pos luar biasa
Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto, dan
Surplus atau defisit neto untuk suatu periode.
Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto
Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan aktiva/ekuitas neto secara keseluruhan menyajikan total surplus/defisit neto selalma suatu periode. Pendapatan dan biaya lainnya diakui secara langsung sebagai perubahan aktiva/ekuitas neto dari setiap kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan dalam aktiva/ekuitas neto ini paling tidak meliputi:
Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemili dalam kapasitanya sebagai pemilik
Saldo untuk surplus dan devisit akumulasian pada awal periode dan pada tanggal pelaporan dan pergerakan selama periode
Pengungkapan komponen aktiva/ekuitas neto secara terpisah, dan rekonsiliasi antara nilai tercatat dari setiap komponen aktova atau ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.
Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas sangat bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.
Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan. Catatan entitas publik harus mencakup hal-hal berikut:
Kebijakan Fiskal/Keuangan, Ekonomi Makro, Pencapatian Target Undang-undang APBN/Perda APBD.
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Kebijakan Akuntansi
Penjelasan tentang Perkiraan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.
Pengungkapan Lainnya.
Sementara itu, laporan keuangan pemerintahan adalah representasi posisi keuangan dalam lingkup pemerintahan. Dalam PP 71 Tahun 2010, komponen laporan keuangan pemerintahan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
Pendapatan-LRA;
Belanja;
Transfer;
Surplus/defisit-LRA;
Pembiayaan;
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
Saldo Anggaran Lebih awal;
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
Lain-lain;
Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.
Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
Kas dan setara kas;
Investasi jangka pendek;
Piutang pajak dan bukan pajak;
Persediaan;
Investasi jangka panjang;
Aset tetap;
Kewajiban jangka pendek;
Kewajiban jangka panjang;
Ekuitas.
Laporan Operasional
Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut:
Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
Beban dari kegiatan operasional ;
Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
Pos luar biasa, bila ada;
Surplus/defisit-LO.
Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.
Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
Ekuitas awal
Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
Ekuitas akhir.
Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan
Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pembahasan diatas, maka masalah yang ingin dibahas oleh penulis adalah
Bagaimana pelaporan keuangan desa dalam kaitannya dengan laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan; dan
Apakah perlu standar untuk menunjang kerangka pelaporan keuangan desa.
PEMBAHASAN
Laporan Keuangan Desa
Penyusunan laporan keuangan desa mulai menjadi perbincangan ketika program dana desa dialirkan pada tahun 2015. Bersamaan dengan itu, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa peraturan baru berkaitan dengan desa yakni:
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Pada dasarnya, laporan keuangan adalah suatu bentuk akuntanbilitas atau pertanggungjawaban dan transparansi atas kinerja keuangan dari suatu entitas. Sama halnya dengan pemerintahan daerah, desa juga wajib menyusun laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana desa yang diberikan. Laporan keuangan desa berbeda dengan laporan keuangan sektor publik maupun laporan keuangan pemerintahan. Berdasarkan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan keuangan yang disusun lebih sederhana daripada laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan yang lain.
Dikarenakan desa merupakan bagian dari pemerintahan Republik Indonesia, oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki yang tentunya akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Adapun, tujuan dari laporan keuangan desa adalah sebagai berikut.
Sebagai alat untuk evaluasi dan alat pengendalian.
Indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
Wujud transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat perundang-undangan.
Informasi untuk mengetahui posisi keuangan desa.
Berbeda dari komponen laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan, komponen laporan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:
Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB desa),
Rencana anggaran biaya,
Buku kas pembantuan kegiatan dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja,
Penatausahaan (Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa),
Laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester, serta
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa.
Laporan kekayaan milik desa.
Komponen laporan keuangan sektor publik menurut Bastian (2010:297), mencakup:
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Laporan Kinerja Keuangan
Laporan Perubahan Aktiva/Ekuitas Neto
Laporan Arus Kas
Kebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Sedangkan komponen laporan keuangan pemerintahan dalam PP No. 71 Tahun 2010, mencakup:
Laporan realisasi anggaran,
Laporan perubahan saldo anggaran lebih,
Neraca,
Laporan operasional,
Laporan arus kas,
Laporan perubahan ekuitas, dan
Catatan atas laporan keuangan.
Berdasarkan komponen laporan keuangan diatas, komponen laporan keuangan desa memiliki perbedaan dengan komponen laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan. Laporan keuangan desa tidak mencantumkan catatan atas laporan keuangan, berbeda dengan laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan. Selain itu, laporan kekayaan milik desa yang menyerupai laporan posisi keuangan (neraca) tidak mencantumkan komponen ekuitas, sehingga hanya mencantumkan komponen aset dan liabilitas. Hal ini dapat dipahami, dikarenakan seperti yang telah dijelaskan diatas, laporan keuangan desa lebih sederhana daripada laporan sektor publik maupun pemerintahan. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka fungsi pelaporan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan suatu kerangka laporan keuangan yang jelas.
Sistem pelaporan keuangan dalam sektor publik terdiri atas dasar kas (cash basis), dasar akrual (accrual basis) dan akuntansi dana (fund accounting). Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Artinya, jika tidak ada kas yang diterima atau dikeluarkan, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Sementara itu, sistem akuntansi akrual mengakui semua transaksi yang terjadi meskipun belum ada kas yang dikeluarkan atau diterima. Transaksi-transaksi ini kemudian akan dicantumkan didalam laporan laba rugi. Dan akuntansi dana adalah sitems akuntansi yang mengakui transaksi organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Hal ini berarti bahwa transaksi belum diakui ketika kas dibayar atau diterima, atau ketika faktur diterima atau dikeluarkan, namun lebih awal lagi, yaitu ketika pesanan dikirimkan atau diterima.
Sistem pelaporan yang digunakan untuk pelaporan keuangan desa adalah dasar akrual. Hal ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dimana standar ini menggunakan dasar akrual didalam standarnya. Seperti yang diketahui, desa adalah unit terkecil didalam pemerintahan. Oleh karena itu, desa kemudian juga memberlakukan penggunaan dasar akrual.
Laporan keuangan desa disusun oleh pemerintah desa. Pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan desa melibatkan
Bendahara Desa
Sekretaris Desa
Kepala Desa
Camat atau sebutan lain
Bupati/Walikota
Masih minimnya kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa terlebih pada penjabat pelaksana pengelola keuangan di desa tentunya mengharuskan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk turut serta dalam implementasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. tentunya dengan demikian, laporan keuangan desa harus disusun secara sederhana sehingga memudahkan para aparatur desa didalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa.
Selain itu, diperlukan peran para akuntan diseluruh Indonesia yang harus masuk ke desa untuk membantu proses akuntansi dalam laporan keuangan sekaligus melakukan bimbingan hingga para aparatur desa dapat menyusun laporan keuangan desa secara mandiri. Akuntan juga memiliki peran untuk melakukan quality control terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh perangkat desa yang mana tentunya memerlukan analisis lebih jauh berkaitan dengan transaksi-transaksi dan standar-standar akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dengan adanya dukungan dari semua pihak yang terlibat, tentunya proses pelaporan keuangan desa akan semakin baik. Dengan demikian, asas transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, perkembangan desa pun juga akan semakin pesat.
Standar Pelaporan Keuangan Desa
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Standar berarti patokan. Patokan disini berarti sebagai pedoman atau dasar. Yang menjadi pertanyaan disini, apakah perlu standar pelaporan keuangan desa. Seperti yang diketahui, standar pelaporan keuangan untuk privat didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 untuk entitas nirlaba dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk unit pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjabarkan format laporan keuangan desa beserta ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan keuangan desa, tetapi tidak menjabarkan standar pelaporan keuangan untuk desa.
Dikarenakan desa adalah unit didalam pemerintahan daerah, maka dapat diasumsikan bahwa standar pelaporan keuangan yang digunakan mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Seperti diketahui, laporan keuangan desa berbeda dari laporan keuangan sektor publik dan pemerintahan. Laporan keuangan desa juga sederhana. Standar pelaporan yang disesuaikan dengan laporan keuangan desa, tentukan akan sangat membantu perkembangan dari pelaporan keuangan desa.
Dengan demikian, dengan adanya standar pelaporan keuangan desa yang sederhana dan mengacu pada standar akuntansi pemerintahan, tentunya akan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan desa.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Laporan keuangan desa perlu disusun sebagai suatu bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pihak desa dan juga sebagai sarana informasi untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan desa ini terdiri atas:
Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB desa),
Rencana anggaran biaya,
Buku kas pembantuan kegiatan dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja,
Penatausahaan (Buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa),
Laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester, serta
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa.
Laporan kekayaan milik desa.
Dengan penyusunan laporan keuangan desa, maka asas transparansi dan akuntabilitas akan terpenuhi sesuai dengan amanat perundang-undangan. Adapun tujuan dari laporan keuangan desa adalah
Sebagai alat untuk evaluasi dan alat pengendalian.
Indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.
Wujud transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat perundang-undangan.
Informasi untuk mengetahui posisi keuangan desa.
Standar pelaporan keuangan desa saat ini didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengingat bahwa desa adalah salah satu unit dalam pemerintahan daerah. Standar pelaporan keuangan desa perlu dibuat, yang mana standar ini akan mempermudah penyusunan laporan keuangan desa. Selain itu, dengan pembentukan standar pelaporan keuangan desa, tentunya hal ini akan semakin mendorong perkembangan pelaporan keuangan desa yang mana akan mendorong perkembangan desa.
DAFTAR PUSTAKA
Agus, P., & Madya, W. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pelaporan Keuangan Desa. Retrieved From http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20473-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaporan-keuangan-desa diakses 14 Januari 2016
Anonim. (2012). Perlukah Desa menyusun Laporan Keuangan?. Retrieved From https://jokosantosa21.wordpress.com/2012/05/19/perlukah-desa-menyusun-laporan-keuangan/ diakses 14 Januari 2016
Anonim. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Retrieved From http://www.informasi-pendidikan.com/2014/01/akuntansi-sektor-publik.html diakses 14 Januari 2016.
Anonim. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kerangka UU No. 6 Tahun 2014. Retrieved From http://jetis.ponorogo.go.id/2015/10/pengelolaan-keuangan-desa-dalam-kerangka-uu-no-6-tahun-2014/ diakses 19 Januari 2016
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Revisi 2013 tentang Penyajian Laporan Keuangan
Sadeli, Lili. M. (2002). Dasar-dasar Akuntansi. Jakarta: Bumi Aksara.
Santosa, D. (2009). Laporan Keuangan Sektor Publik. Retrieved From http://kumpulan-artikel-ekonomi.blogspot.co.id/2009/06/laporan-keuangan-sektor-publik.html diakses 14 Januari 2016.
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Widodo, A. (2015). Laporan Keuangan Desa Harus Sederhana. Retrieved From http://www.keuangandesa.com/2015/04/laporan-keuangan-desa-harus-sederhana/ diakses 14 Januari 2016
