RMK TEORI AKUNTANSI Pelaporan Keuangan Tanpa Regulasi
Oleh: Irfan Ramadhani Asikin
(145020300111051)
Kelas CB - Teori Akuntannsi
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017 1
Teori legitimasi, stakeholder teori dan teori kelembagaan berasal dari teori ekonomi politik. Ekonomi politik adalah kerangka social, politik dan ekonomi dimana kehidupan manusia berlangsung (gray, owen & adams 1996, hal.47) masalah ekonomi tidak dapat diselidiki tanpa adanya mempertimbangkan kerangka politik. Social dan kelembagaan dimana kegiatan ekonomi berlangsung. Laporan perusahaan tidak dianggap netral dan tidak bias, tetapi produk dari pertukaran antara perusahaan dan lingkungannya. Gray mendefinisikan ekonomi politik sebagai kerangka pikir yang mengkaitkan masalah sosial, politik dan ekonomi. Masalah ekonomi tidak dapat dipisahkan tanpa memperhatikan masalah sosial. Dengan menggunakan ekonomi politik seorang peneliti dapat memperhatikan isu-isu (sosial) yang lebih luas yang berdampak pada perusahaan, dan informasi apa yang harus diungkapkan. Pengungkapan mempunyai kapasitas untuk menyalurkan makna-makna sosial, politik, dan ekonomi bagi pembaca laporan yang plural. Terdapat 2 aliran teori ekonomi politik, yaitu : 1. Teori ekonomi politik klasik Berkaitan dengan karya-karya marx yang mempertimbangkan kepentingan kelas, konflik structural, ketidakadilan dan peran negara. Laporan akuntansi dan pengungkapan adalah suatu cara mempertahankan posisi disukai orangorang yang mengendalikan sumber daya yang langkah. Teori ini focus pada konflik structural dalam masyarakat. 2. Teori ekonomi politik bourgeois Tidak secara explicit mempertimbangkan konflik structural dan perjuangan kelas namun prihatin dengan interaksi antara kelompok-kelompok didunia yang pada dasarnya pluralistic. Legistimasi teori dan stakeholder teori berasal dari cabang ini. Teori ini tidak mempertanyakan atau mempelajarin struktur kelas dalam masyarakat. Perspektif ekonomi politik memandang laporan akuntansi sebagai social politik dan dokumen ekonomi. Mereka berfungsi sebagai alat untuk membangun, mempertahankan dan melegitimasi ekonomi dan politik pengaturan, lembaga dan tema-tema ideologis yang berkontribusi untuk kepentingan korporasi sendiri. Pengungkapan memiliki kapasitas untuk mengirimkan makna social, politik dan
2
pengungkapan memiliki kapasitas untuk mengirimkan makna social, politik dan ekonomi untuk satu set penerima laporan yang pluralistik. 1.1.
Legitimasi Teori Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan
masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma social masyarakat karena kesesuaian dengan norma social dapat membuat perusahaan semakin legitimate. Menurut Dowling dan Pfeffer dalam Ghozali dan Chairi (2007). Legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai social dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Teori Legitimasi menjadi landasan bagi perusahaan untuk memperhatikan apa yang menjadi harapan masyarakat dan mampu menyelaraskan nilai-nilai perusahaannya dengan norma-norma social yang berlaku di tempat perusahaan tersebut melangsungkan kegiatannya. Perusahaan dapat melakukan investasi lingkungan sebagai salah satu bentuk perhatian masyarakat terhadap lingkungan dan masyarakat. Menurut Dowling dan Pfeffer (1957), ketika ada perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam. Perbedaan ini dinamakan Legitimacy Gap dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan usahanya. Perusahaan harus memantau dan mengevaluasi ketika menemukan kemungkinan munculnya gap tersebut. 1.2.
Stakeholder Theory Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggungjawab terhadap para pemilik
(Shareholder) sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas yaitu pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholder), selanjutnya disebut tanggungjawab social (Social responsibility). Fenomena seperti ini terjadi, karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat negative externalities yang timbul serta ketimpangan social yang terjadi (Harahap, 2002) dalam buku Nor Hadi (2011,93). Untuk itu, tanggungjawab perusahaan yang semula hanya di ukur sebatas pada indicator ekonomi (economic focused) dalam laporan keuangan, kini harus
3
bergeser dengan memperhitungkan factor-faktor social (social dimentions) terhadap stakeholder, baik internal maupun external. Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun external yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Dengan demikian, stakeholder merupakan pihak internal maupun external, seperti : pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya ), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja lingkungan perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat menpengaruhi dan dipengaruhi perusahaan. Batasan stakeholder tersebut di atas mengisiaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karna mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder. Berdasarkan pada asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan social (social setting) sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan, yaitu usaha dan jaminan going concern. 1.3.
Institutional Theory Institutional Theory atau Teori Institusional memberikan penjelasan
tentang mengapa organisasi cenderung untuk mengambil karakteristik dan bentuk yang sama. Bentuk organisasi cenderung kearah beberapa bentuk homogenitas menyimpang. Akan memiliki masalah mendapatkan atau mempertahankan legitimasi. Memberikan perspektif garis untuk kedua teori legistimasi dan teori stakeholder. Terdapat 2 dimensi utama dari teori institusional, yaitu : 1. Isomorphism Tiga perbedaan dalam proses isomorphism diantaranya: Isomorfisme koersif (Paksaan)
4
Muncul di mana organisasi mengubah praktik kelembagaan mereka karena tekanan dari para stakeholder di mana organisasi bergantung. Terkait dengan cabang manajerial teori stakeholder karena stakeholder yang kuat mungkin memiliki harapan yang sama organisasi lain, akan cenderung sesuai dalam praktek di
seluruh organisasi. Isomorfisme Mimetic ( yang meniru-niru) Organisasi sering menyalin praktek organisasi lain untuk keunggulan kompetitif dan untuk mengurangi ketidakpastian. Organisasi dalam sector tertentu mengadopsi praktek-praktek yang serupa
dengan
yang
diadopsi
oleh
organisasi
terkemuka
meningkatkan persepsi para pemangku kepentingan eksternal dari legitimasi organisasi. Tanpa tekanan koersif dari para stakeholder, itu akan menjadi tidak mungkin bahwa aka nada tekanan untuk
meniru orang lain. Isomorfisme Normatif Merupakan tekanan dari kelompok norma untuk mengadopsi praktek-praktek tertentu
dengan
mengadopsi
kelembagaan pelatihan
praktek-praktek
tertentu.
tertentu serupa
Kelompok-kelompok
akan
cenderung
untuk
ketidakpatuhan
dapat
mengakibatkan sanksi yang dikenakan oleh kelompok. Hasil dari isomorfisma, diantaranya : Kecenderungan struktur perusahaan yang sama dan proses. Proses isomorfik tidak lantas membuat organisasi lebih efisien. Dalam prakteknya tidak mudah untuk membedakan antara tiga
jenis isomorfisma. Strategi mungkin lebih lanjut tentang show atau bentuk, bukan tentang substansi.
2. Decoupling Meskipun manajer mungkin akan melihat perlu dilihat untuk mengadopsi struktur dan praktek-praktek tertentu. Praktik organisasi yang sebenarnya bisa sangat berbeda dari sanksi formal dan diucapkan secara terbuka proses dan praktek.
5
