BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Keuang Keuangan an desa desa adalah adalah semua semua hak dan kewajib kewajiban an dalam dalam rangka rangka penyel penyeleng enggara garaan an pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang,termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa,APBD dan APBN. Anggaran belanja dan pendapatan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pambiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa merupakan pembiayaan terhada terhadap p progra program m pemban pembangun gunan an tahuna tahunan n yang yang diselen diselengga ggarak rakan an oleh oleh pemeri pemerintah ntah desa. desa. Prog Program ram pemb pemban angu guna nan n tahu tahuna nan n desa desa ditu dituru runk nkan an dari dari prog program ram pemb pemban angu guna nan n jangk jangkaa menengah desa (lima tahun, yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (!P"#Desa.
1
BAB II PEMBAHASAN 2.1 PENGERTIAN
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan$atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan !epublik %ndonesia. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
2.2 ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
a
Keuangan desa dikelola berdasarkan asas&asas transparan, akuntabel, partisipati'
b
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa (satu tahun anggaran yakni mulai tanggal "anuari sampai dengan tanggal ) Desember.
2.3 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan* . . ). .
menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa+ menetapkan Pelaksana -eknis Pengelolaan Keuangan Desa (P-PKD+ menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa+ menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa+
/.
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh P-PKD. P-PKD berasal
dari unsur perangkat desa, terdiri dari* sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. P-PKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2
0ekretaris desa bertindak selaku koordinator P-PKD. 0ekretaris desa selaku koordinator P-PKD mempunyai tugas* . .
menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa+ menyusun !ancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD P-PKD
).
dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa+ melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
.
APBDesa+ menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa+
/.
melakukan 1eri'ikasi terhadap bukti&bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa. Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala
seksi mempunyai tugas* . .
menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya+ melaksanakan kegiatan dan$atau bersama 2embaga Kemasyarakatan Desa yang telah
).
ditetapkan di dalam APBDesa+ melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
. /.
kegiatan+ mengendalikan pelaksanaan kegiatan+ melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa+
3.
menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Bendahara dijabat oleh sta' pada urusan keuangan. Bendahara mempunyai tugas*
menerima,
menyimpan,
menyetorkan$membayar,
menatausahakan,
dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
2.4 APBDea
APBDesa terdiri dari . Pendapatan Desa yang diklasi'ikasikan menurut kelompok dan jenis . Belanja Desa yang diklasi'ikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis ). Pembiayaan Desa, yang diklasi'ikasikan menurut kelompok dan "enis
Pen!a"atan Dea 3
Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkembali oleh desa. Pendapatan Desa dibagi menjadi* . Pendapatan Asli Desa a. 4asil 5saha b. 4asil Aset c. 0wadaya, partisipasi, dan gotong royong d. 2ain&lain . -rans'er a. Dana Desa b. Bagian dari 4asil Pajak Daerah dan !etribusi Daerah c. Alokasi Dana Desa d. Bantuan Keuangan dari APBD Pro1insi e. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten$Kota ). Pendapatan 2ain&lain a. 4ibah dan 0umbangan Dari Pihak Ketiga b. 2ain&2ain Belan#a Dea
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh desa. Belanja desa terdiri atas kelompok* . Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Pelaksanaan Pembangunan Desa ). Pembinaan Kemasyarakatan Desa . Pemberdayaan #asyarakat Desa 4
/. Belanja -ak -erduga "ika berdasarkan jenis kegiatannya, belanja desa dibagi menjadi . Belanja pegawai . Belanja barang dan jasa ). Belanja modal Dalam keadaan darurat$keadaan luar biasa (K2B, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Pe$%&a'aan Dea
Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan$atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun&tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayan meliputi* . 0isa 2ebih Perhitungan Anggaran (0i2PA tahun sebelumnya . Pencairan Dana 6adangan ). 4asil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Pengeluaran pembiayaan meliputi* . Pembentukan Dana 6adangan . Penyertaan #odal Desa 2.( PENGELOLAAN KEUANGAN Peren)anaan •
0ekretaris Desa menyusun !ancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan !KPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa.
•
!ancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
•
!ancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan 7ktober tahun berjalan.
•
!ancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati$8alikota melalui camat paling lambat ) hari sejak disepakati untuk die1aluasi. 5
•
Bupati$8alikota menetapkan hasil e1aluasi !ancangan APBDesa paling lama 9 hari kerja sejak diterimanya !ancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
•
Dalam hal Bupati$8alikota tidak memberikan hasil e1aluasi dalam batas waktu yg ditentukan Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
•
Dalam hal Bupati$8alikota menyatakan hasil e1aluasi !ancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa
tidak
sesuai
dengan
kepentingan
umum dan
peraturan
perundangundangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama : hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil e1aluasi. •
Apabila hasil e1aluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan !ancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati$8alikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati$8alikota, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
•
Dalam hal Pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
•
Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama : hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
•
Bupati$walikota dapat mendelegasikan e1aluasi !ancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain.
•
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian e1aluasi !ancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada 6amat diatur dalam Peraturan Bupati$8alikota.
Pelakanaan •
0emua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
•
Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten$Kota.
•
0emua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
•
Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
•
Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
•
Pengaturan jlh uang dalam kas desa ditetapkan dalam Per Bupati$8akota. 6
•
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
•
Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersi'at mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Perkades.
•
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat !incian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
•
Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain !encana Anggaran Biaya.
•
!encana Anggaran Biaya di 1eri'ikasi oleh 0ekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
•
Pelaksana
Kegiatan
bertanggungjawab
terhadap
tindakan
pengeluaran
yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa. •
Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan 0PP kepada Kepala Desa.
•
0PP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
•
Pengajuan 0PP terdiri atas* •
0urat Permintaan Pembayaran (0PP+
•
Pernyataan tanggungjawab belanja+ dan
•
2ampiran bukti transaksi
•
Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, 0ekretaris Desa berkewajiban untuk*
•
meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan+
•
menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran+
•
menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud+ dan
•
menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
•
Berdasarkan 0PP yang telah di 1eri'ikasi 0ekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
•
Pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
7
•
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang&undangan.
•
Pengadaan barang dan$atau jasa di Desa diatur dengan peraturan bupati$walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
•
Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi*
•
keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja+
•
keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (0ilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan+
•
terjadi penambahan dan$atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan+ dan$atau
•
terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan$atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan+
•
perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
•
Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan kali dalam tahun anggaran.
•
-ata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.
•
Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Pro1insi dan APBD Kabupaten$Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
•
Perubahan APBDesa diin'ormasikan kepada BPD.
Penata*a+aan •
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
•
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
•
Bendahara
Desa
wajib
mempertanggungjawabkan
uang
melalui
laporan
pertanggungjawaban. •
2aporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 9 bulan berikutnya.
•
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan* –
buku kas umum+
–
buku Kas Pembantu Pajak+ dan
–
buku Bank. 8
Pela",ran •
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati$8alikota berupa* –
laporan semester pertama+ dan
–
laporan semester akhir tahun.
•
2aporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.
•
2aporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan "uli tahun berjalan.
•
2aporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan "anuari tahun berikutnya.
•
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati$8alikota setiap akhir tahun anggaran.
•
2aporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
•
2aporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
•
Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri* –
'ormat 2aporan Pertanggungjawaban !ealisasi Pelaksanaan APBDesa -ahun Anggaran berkenaan+
–
'ormat 2aporan Kekayaan #ilik Desa per ) Desember -ahun Anggaran berkenaan+ dan
–
'ormat 2aporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
•
2aporan Pertanggungjawaban !ealisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
•
2aporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diin'ormasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media in'ormasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
•
#edia in'ormasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media in'ormasi lainnya.
•
2aporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati$8alikota melalui camat atau sebutan lain. 9
•
2aporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat (satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
•
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati$8alikota.
2.- PEMBINAAN DAN PENGAASAN •
Pemerintah Pro1insi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan !etribusi Daerah dari Kabupaten$Kota kepada Desa.
•
Pemerintah Kabupaten$Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
10
BAB III PENUTUP 3.1 Ke&$"*lan
Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa, APBD,dan APBN. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan,akuntabel,partisipati' serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. -ransparan artinya dikelola secara terbuka + akuntabel artinya dipertanggung jawabkan secara legal+ dan partisipti' artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa. #elalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggrannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan,dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjala n sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan
dapat dilaksanakan. -anpa APBDesa, pemerintah tidak dapat
melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.
11
Da/tar P*taka Per$en!agr& 113 ta+*n 2014 Pengel,laan Ke*angan Dea
12
