Seminar Semi nar Wimat Wimation ion Univ Universita ersitas s Widy Widyatam atama a Bandung, Bandun g, 05 Desembe Desemberr 20 2015 15
DANA DESA (APBN-P 2015) Rp 20,776 Triliun (UU No 3/2015)
Provinsi: 34
Kab/Kota: 514 Kecamatan: 7.094 Kel: 8.412
. DESA:74.093 Luas: 50.058,16 Km2 Penduduk: 3.406.178 jiwa
Aliran Masuk Keuangan Desa Dana Desa : 40% (April) Syarat: - Perkada Tatacara Alokasi Dana Desa untuk setiap desa - Perda APBD Kab/Kota - Lap. Realisasi Penyaluran & Konsolidasi Penggunaan Dana Desa
: 40% (Agustus) Syarat: -
: 20% (Okt) Syarat: -
i setelah diterima RKUD : 40% (April) Syarat: Perdes APB Desa Lap. Sem. II Thn sebelumnya
: 40% (Agustus) Syarat: Lap. Sem. I Thn Berjalan
: 20% (Okt) Syarat: -
Pencairan sesuai Perkada
(PP 43/2014 jo PP 47/2015)
ROAD MAP DANA DESA PP 60/2014 jo PP 22/2015 ttg DANA DESA dari APBN Pasal 30 A Pengalokasian anggaran Dana Desa dalam APBN dilakukan secara bertahap
2017 2016
APBN-P 2015 3% dari Dana Transfer ke Daerah Rata-Rata @ Desa ± 280 jt
6% dari Dana Transfer ke Daerah Rata-Rata @ Desa ± 560 jt
10% dari Dana Transfer ke Daerah Rata-Rata @ Desa ±1M
ALUR PELAPORAN DESA
KAB/KOTA
PROVINSI
Lap.Real APB Desa SEMESTERAN
Lap.Real APB Desa SEMESTERAN
LPP Desa Tahunan
LPP Desa Tahunan LPJ Real APBDesa TAHUNAN
LPJ Real APBDesa TAHUNAN
Lap. KMD (Tahunan)
Lap. KMD (Tahunan)
Tujuan: Kemenkeu Tembusan: Menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait
PP 43/2014 Permendagri 113/2014
Lap Real Penggunaan Dana Desa
PUSAT
Dikoord: Camat Smst & Thn
Kompilasi Lap Real Penggunaan Dana Desa
PP 60/2014 jo PP 22/2015
Tembusan
Kompilasi Lap Real Penggunaan Dana Desa
Kompilasi Lap Real Penggunaan Dana Desa
Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
AKUNTANSI
Struktur Organisasi
BPD
KEPALA DESA
SEKDES
SEKSI 1
PKD PTPKD
SEKSI 2
: Pengelolaan Keuangan Daerah : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
SEKSI 3
Penatausahaan Keuangan Desa
•
•
Siklus Akuntansi Transaksi Laporan Keuangan BKU
LRA
LKMD Buku Besar
Neraca Saldo
Menyusun LKMD •
•
•
•
Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) adalah pengganti neraca. Formatnyapun menyerupai neraca, tetapi bedanya adalah proses penyusunannya. Penyusunan LKMD mengandalkan proses Inventarisasi aset desa, sehingga penyusunan akan bertumpu pada data yang dimiliki oleh desa. Semakin baik data, semakin handal LKMD yang disajikan. LKMD tidak terkait secara langsung dengan transaksi yang dilakukan desa, sehingga tidak ada jurnal atau pencatatan khusus yang diperlukan. Dengan asumsi bahwa tahun 2015 adalah tahun penyusunan awal LKMD, maka disusun Buku Besar/Buku Inventarisasi/Dokumen sejenis untuk rekening LKMD, untuk mempermudah proses penyusunan LKMD kedepannya.
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
PELAPORAN 1. Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama disampaikan paling lambat akhir bulan juli. 2. Laporan Realisasi APBDesa Semester Pertama disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.
PERTANGGUNGJAWABAN 1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. 2. Ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Titik Kritis Pengelolaan Keuangan Desa
Tingkat Pemerintahan PEMPUS
PemProv. Pemkab/ Kota
Pemdes
• Koordinasi Kementerian (Kemendagri & KDPDTT) • Ketentuan Pelaksanaan
• Pembinaan & Pengawasan • Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil • SDM (Kec, Ins, BPMPD, DPPKAD) • Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keu Desa • SDM Kades, perangkat Desa dan BPD • Sarana dan Prasarana Desa • Kebijakan tingkat Desa
Administrasi pembukuan Cara peng-SPJ-an Pencatatan kekayaan desa Konsep ‘Bel. Modal’ & Bel. Barang Jumlah Laporan yg hrs dibuat Tatacara Pelaporan Efektifitas pengawasan Kesiapan aparat pengawasan
Penatausahaan
Pelaporan & Pertanggungjawaban
Pengawasan
PEDOMAN ASISTENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA IAI-KASP
Pendekatan
memberikan kemudahan dalam memahami proses bisnis dalam pembuatan laporan keuangan.
Menjelaskan
tahapan/siklus akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan dan contoh yang harus dilakukan.
Alternatif
pengelolaan keuangan secara manual.
Pelengkap
bagi pemahaman tahapan akuntansi yang diproses dengan menggunakan aplikasi.
Menyadari
bahwa peran IAI harus bermitra dengan pihak lainnya yang memiliki kewenangan.
