Pelaporan Keuangan Partai Politik

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa atas berkat dan rahmat nya sehingga penulis dapat menyelesai kan makalah yang berjudul Pelaporan Keuangan Non Pemerintah (Partai Politik) dengan tepat pada waktu nya. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk memenuhu salah satu tugas mata kuliah

 AKUNTANSI

SEKTOR

PUBLIK .

Pada

kesempatan

ini

penulis,

menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini. Meskipun telah berusaha menyelesaikan makalah ini sebaik mungkin,  penulis menyadari bahwa makalah ini masih mengharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna untuk menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusuna makalah ini. Penulis berharap semoga makalah ini berguna bagi  para pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Jambi, 09 November 2017 Penulis

ii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .......................................... ................................................................ ............................................ ............................ ...... i KATA PENGANTAR ............................................ .................................................................. ............................................ ........................ ii DAFTAR ISI................................................... ......................................................................... ............................................ .............................. ........ iii BAB I ........................................................ .............................................................................. ............................................ ...................................... ................ 1

1.1 Latar Belakang ............................................................. ................................................................................... ........................ 1 1.2 Rumusan Masalah ........................................................ ............................................................................... ....................... 1 1.3 Tujuan Penulisan ........................................... .................................................................. ...................................... ............... 2 BAB II ........................................... ................................................................. ............................................ ............................................. ........................... .... 3

2.1 Pengertian Partai Politik ........................................... .................................................................. ........................... .... 3 2.2 Fungsi Partai Politik ........................... ................................................. ............................................. ........................... .... 4 2.3 Memahami Akuntansi Partai Pa rtai Politik ............................ ................................................... ....................... 4 2.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dalam Partai Politik...................... 5 2.5 Audit Atas Laporan Keuangan Partai Politik ...................................... ...................................... 6 2.6 Tinjauan Terhadap Psak 45 Dan Kebutuhan Standar Akuntansi Untuk Partai Politik ................................... ......................................................... ............................................ ............................... ......... 9 2.7 Sumber Dana Partai Politik .......................................... ............................................................... ..................... 10 2.8 Peran KPU Dalam Keuangan Partai Politik ...................................... ...................................... 12 BAB III ............................................. .................................................................... ............................................. ........................................... ..................... 14

3.1 Kesimpulan ..................... ............................................ ............................................. ........................................... ..................... 14 DAFTAR PUSTAKA ................................................ ...................................................................... ........................................ .................. 15

iii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Partai Politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum. Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945, dan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Sedangkan

tujuan

khusus

partai

politik

adalah

memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara. Moralitas politik yang menyangkut keuangan dan kesejahteraan rakyat tidak  pernah menjadi agenda kerja yang serius dalam proses reformasi. Akibatnya ketiadaan transparansi akan sumber keuangan part ai merupakan bagian yang paling lemah dari kemungkinan untuk terjadi praktek-praktek korupsi untuk keuangan  partai, seperti sep erti kasus yang paling mutakhir. Institusi hukum yang berselisih waktu dalam pencekalan perginya sang kader partai ke negeri yang tidak memiliki  perjanjian extradisi, dan KPK yang juga dicitrakan terlambat dalam mencegah kepergian pelaku yang diduga terlibat dalam kasus k asus penyuapan pembangunan wisma Atlit. Jika ini benar, maka kita dapat mengatakan bahwa partai tidak lagi memiliki moralitas politik. 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengertian Partai Politik? 2. Bagaimana Fungsi Partai Politik? 3. Bagaimana Akuntansi Partai Politik? 4. Bagaimana Penyusunan Laporan Keuangan dalam Partai Politik? 5. Bagaimana Audit Atas Laporan Keuangan Partai Politik?

1

6. Bagaiamana Tinjauan PSAK dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik? 7. Darimanakah Sumber Dana Partai Politik? 8. Bagaimana Peran KPU dalam Keuangan Partai Politik? 1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tentang pengertian partai politik. 2. Untuk mengetahui tentang Fungsi Partai Politik. 3. Untuk mengetahui tentang Akuntansi Partai Politik. 4. Untuk mengetahui tentang Penyusunan Laporan Keuangan dalam Partai Politik. 5. Untuk mengetahui tentang Atas Laporan Keuangan Partai Politik. 6. Untuk mengetahui tentang Tinjauan PSAK dan Kebutuhan Standar Akuntansi untuk Partai Politik. 7. Untuk mengetahui tentang Sumber Dana Partai Politik. 8. Untuk mengetahui tentang Peran KPU dalam Keuangan Partai Politik.

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Partai Politik 

 partai politik disebutkan secara khusus dalam UU RI No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pertanggungjawaban keuangan yang transparan oleh partai politik merupakan bentuk kepatuhan terhadap undang-undang partai politik dan undangundang pemilu. Partai politik harus mampu dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadar

seluruh

sumber

daya

keuangan

yang

digunakan

kepada

para

konstituennya. Bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan partai politik serta  pemilu adalah adalah penyampaian penyampaian Laporan Laporan Dana Kampanye (semua (semua peserta pemilu),serta Laporan Keuangan (khusus untuk partai politik), yang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. Akuntabilitas yang tinggi dapat menciptakan good political party governance sehingga dapat meminimalisasi kecurangan penyalahgunaan dana dan mengantisipasi munculnya konflik. Penerapan kewajiban tata administrasi keuangan dan system pelaporan dana kampanye secara transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menunjang perwujudan pelaksanaan pemilu yang bersih dalam rangka membengun demokrasi yang berkredibilitas dan dapat menciptakan mencipt akan kepercayaan publik kepada  pemerintah dan pertanggungjawaban peserta pemilu kepada kepada publik. Realitas yang ada masih menunjukkan lemahnya kesadaran dan kepatuhan  partai politik untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dananya. Faktanya pada nopember 2010, masih ada 11 parpol kontestan pemilu 2009 yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban Dana kampanyenya kepada KPU. Hal ini tentunya dapat menghambat pembangunan demokrasi yang  berkredibilitas. Di sisi lain, standar akuntansi yang ada, yaitu PSAK 45, 45, merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat IAI untuk organisasi nirlaba yang juga digunakan untuk partai politik. PSAK 45 ini tidak cukup mengakomodir

3

karakteristik

partai

politik

yang

berbeda

dengan

organisasi

nirlaba.

Oleh karena itu, perlu standar akuntansi keuangan k euangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan demikian laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya  banding yang tinggi. Laporan Laporan yang yang baik dapat digunakan digunakan semaksimal mungkin oleh  para pengurus partai, anggota partai, pemerintah, donator, kreditur, dan publik dalam membantu menilai, memonitor, dan mengevaluasi kinerja partai, serta merencanakan gerak langkah partai selanjutnya. Secara khusus, tujuan utama  pembuatan laporan adalah menginformasikan posisi keuangan, kinerja, serta  perubahan posisi keuangan partai politik. 2.2 Fungsi Partai Politik 

Dalam Negara demokrasi Partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi: 1. Partai Politik Sebagai Komunikasi Politik:Menyalurkan aneka ragam pendapat dan

aspirasi

masyarakat

serta

mengaturnya

sedemikian

rupa

sehingga

kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat masyakat menjadi berkurang. 2. Partai Politik sebagai Sarana Sosialisasi politik: diartikan sebagai proses sikap dan orientasi seorang terhadap fenomena politik dalam mengikuti kecenderungan masyarakatnya. 3. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik: Untuk mencari dan mengajak orang yang terbakar untuk turut aktif dalam kegiatan politik, Rekruitmen anggota  partai merupakan uapaya regenerasi kepemimpinan. 4. Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik: Per saingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar.Jika sampai terjadi konflik partai politik  berusaha untuk mengatasinya. 2.3. Memahami Akuntansi Partai Politik 

Untuk mengatur pelaporan keuangan partai politik. Dengan adanya standar  pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevensi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Dalam rangka pesta demokasi di negara ini, tanda tanya besar perlu ti daknya suatu pertanggungjawaban keuangan dialamatkan ke Parpol maupun peserta  pemilu. Idealnya mereka harus transparan karena sebagai suatu entitas yang

4

menggunakan dana public yang besar tanggung jawab keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Mereka harus mempertangungjawabkan sumber daya keuangan yang digunakan kepada para konstituennya dan juga sebagai bentuk kepatuhan kepada Undang-undang. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan para peserta  pemilu, adalah dengan menyampaikan Laporan Dana kampanye (semua peserta  pemilu) serta Laporan Keuangan (khusus untuk Parpol), yang harus diaudit oleh akuntan Publik dan disampaikan ke KPU serta terbuka untuk diakses publik. 2.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Dalam Partai Politik 

Keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari anggaran negara. Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, dan/atau jasa. Bantuan dari anggaran negara (yang diatur dalam peraturan pemerintah) diberikan secara  proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di lembaga perwakilan rakyat. Sumbangan dari anggota dan bukan anggota yang sah menurut hukum  paling banyak senilai Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun. Dan sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun. Laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan Dana kampanye. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Partai Politik mengacu pada PSAK (Pernyataan Sta ndar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan berikut ini: • Laporan Posisi Keuangan. • Laporan Aktivitas. • Laporan Perubahan Perub ahan dalam Aktiva Neto/Ekuitas. • Laporan Arus Kas. • Catatan atas Laporan Keuangan.

5

Selain mengacu pada PSAK No. 45, penyusunan laporan keuangan Partai Politik juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundangundangan RI mengenai Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Ketentuan teknis tentang pedoman penyusunan laporan keuangan untuk Partai Politik terdapat dalam SK KPU No. 676 tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum. 2.5 Audit Atas Laporan Keuangan Partai Politik 

Aturan yang mengatur Audit Partai Politik Peraturan mengenai partai politik telah diatur dengan Undang-Undang

 Nomor 2 tahun 2011, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan, maupun bantuan keuangan dari APBN/APBD. Dalam pasal 34A ayat 1

menyebutkan

bahwa

partai

politik

wajib

menyampaikan

laporan

 pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana  bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu)  bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan audit oleh BPK tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan  bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi penggunaan dana bantuan  pemerintah. Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan  Negara (SPKN). Dalam pasal 38 UU No 2 tah 2011 dijelaskan bahwa hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai.  Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk menerapkan transaparansi atas keuangan partai politik. Pasal 39 dari undang-undang ini menyatakan bahwa: 1. Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel 2. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit

6

oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodic 3. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: • laporan realisasi realisasi anggaran Partai Politik • laporan neraca; dan • laporan arus kas. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik, pasal 9 sebagai dasar hukum penyelenggaraan akuntansi bagi partai politik yang menjelaskan bahwa: • Partai politik diwajibkan untuk membuat pembukuan, memelihara daftar  penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta ser ta terbuka ter buka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. • Partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Pemi lihan Umum. • Partai politik diwajibkan membuat laporan k euangan euangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum serta menyerahkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik kepada Komisi pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari  pemungutan suara.Keputusan KPU No. 30/2004 Mengatur Audit Keuangan dan Dana Kampanye Partai dan Calon Presiden-Wapres. Calon presiden dan calon wakil presiden bisa ditanya mengenai asal-usul dana kampanye mereka apabila ditemukan ada penyumbang anonim atau  penyumbang yang tidak masuk daftar penyumbang. Presiden dan wakil presiden  bisa ditanya tentang identitas sebenarnya dari penyumbang itu serta alasan tidak dimasukkannya nama donatur. Hal itu merupakan salah satu butir dala m Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 30 Tahun 2004 Tentang Panduan Audit Laporan Keuangan Partai Politik dan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh KPU 21 April lalu. Secara keseluruhan isi keputusan ini mencakup Juklak untuk audit laporan dana kampanye Parpol dan

7

calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan audit laporan dand kampanye  pasangan calon presiden dan wakil presiden. Semua ketentuan mengenai hal-hal ini diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 keputusan ini, yang kemudian dirinci di dalam lampirannya. Rincian di dalam lampiran itu mencakup 3 pokok bahasan besar, yaitu  penerapan prosedur yang disepakati atas laporan dana kampanye Pemilu; prosedur  pemeriksaan atas dana kampanye calon anggota DPD; penerapan prosedur yang disepakati atas laporan dana kampanye pasangan ca lon presiden dan wakil presiden. Ketiga pokok bahasan itu masing-masing dirinci dengan jelas dan detail mengenai  bagaimana prosedur pemeriksaan atas saldo awal, sumbangan nonkas dari partai dan para calon, dan seterusnya. Pendek kata, ketentuan mengenai mekanisme audit di keputusan ini sudah jelas dan rinci. Audit yang dimaksud dalam keputusan KPU ini adalah audit umum untuk menyatakan pendapat (opini) akuntan atas kewajaran  penyajian laporan keuangan tahunan partai politik. Sedangkan audit atas laporan dana kampanye peserta Pemilu adalah audit sesuai prosedur yang disepakati (agreed upon procedures). Sedangkan laporan keuangan parpol adalah laporan yang mencakup periode 1 Januari hingga 31 Desember. Selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun buku yang bersangkutan, parpol menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada kantor akuntan publik. 

Audit atas Laporan Keuangan Tahunan Audit atas laporan keuangan tahunan partai politik dilakukan oleh auditor

independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP). Dalam hal ini partai politik melakukan seleksi dan penetapan KAP sesuai dengan prosedur internal Partai. Dalam menentukan KAP, partai politik harus memperhatikan validitas KAP mengingat banyak terjadi praktik pemalsuan terhadap KAP. Karena itu sebelum menunjuk KAP, partai dapat melakukan konsultasi kepada asosiasi profesi akuntan  publik yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai tata cara dan validitas KAP. Dalam setiap audit, KAP harus melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan lAPI. Dalam setiap audit KAP dengan partai politik harus dilengkapi dengan perikatan/kontrak yang mengatur tentang audit tersebut. KAP akan menyediakan proposal perikatan sekaligus dapat digunakan sebagai  perikatan/kontrak. Dalam melaksanakan audit KAP akan menjalankan serangkaian prosedur yang diperlukan seperti melakukan wawancara, inspeksi dokumen dan catatan,

8

 pengujian fisik, dan konfirmasi kepada pihak ketiga serta surat representasi dari  partai politik. Pekerjaan KAP dituangkan dalam kertas pemeriksaan dimana kertas kerja tersebut akan disimpan KAP. Produk dari audit oleh KAP adalah laporan auditor independen yang memuat pendapat auditor atas laporan keuangan yang disajikan oleh partai politik. Partai politik dapat meminta KAP untuk melakukan  jenis audit lain yang relevan yang diperlukan oleh partai politik terkait dengan  pelaporan keuangan. 2.6. Tinjauan Terhadap Psak 45 dan Kebutuhan Standar Akuntansi Untuk Partai Politik 

Dengan adanya standar pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi Partai Politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevensi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Pertanyaan utamanya adalah: Apakah PSAK 45 dapat dipakai sebagai standar pelaporan keuangan partai politik? Untuk menjawabnya, harus dibedakan dahulu apa itu PSAK 45 dan kemudian dikonfrontasikan dengan karakter Partai Politik. PSAK adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 yang dikeluarkan oleh IAI untuk organisasi nirlaba. Dalam audit yang dikoordinir oleh IAI untuk dana kampanye pada tahun 1999 dan laporan keuangan, maka PSAK 45 ini yang sekiranya sesuai untuk digunakan. Ada tiga pendapat dalam hal ini untuk pemakaian PSAK, yaitu: 1. Pendapat pertama mengatakan PSAK 45 masih bisa dipakai sebagai standar akuntansi keuangan Partai Politik, karena karakter Partai Politik mirip dengan karakter organisasi nirlaba. Yang perlu dibuat adalah pedoman pembuatan laporan keungan/pedoman audit keuangan Partai Politik untuk melengkapi PSAK 45 tersebut. 2. Pendapat kedua menyatakan bahwa tidak perlu membuat standar akuntansi keuangan khusus Partai Politik tetapi memodifikasi PSAK 45 sehingga memenuhi kebutuhan transparansi dana akuntabilitas keuangan Partai Politik. Modifikasi lalu dilengkapi dengan pedoman pembuatan dan pencatatan laporan keuangan. 3. Pendapat ketiga menyatakan perlu dibuat suatu st andar laporan keuangan khusus untuk Partai Politik. Karena karakter Partai Politik tidak sama dengan

9

karakter organsiasi nirlaba. Beberapa karakteristik khusus Partai Politik tersebut antara lain: 1. Jika pada organisasi nirlaba pada umumnya terdapat kejelasan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkannya, maka tujuan utama Partai Politik adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik 2. Perjuangan utama Partai Politik dilakukan melalui Pemilihan Umum 3. Kepentingan publik yang lebih besar 4. Dan adanya kegiatan besar lima tahunan yaitu kegiatan kampanye. 5. Di samping itu, beberapa peraturan yang secara khusus mengatur Partai Politik sehingga menyebabkan kekhususan pada keuangan Partai Politik. Undang-undang ini berbeda dengan undang-undang yang mengatur Partai Politik. Karena faktor kekuasaan yang dimiliki Partai Politik, maka aturan- aturan keuangan Partai Politik harus lebih ketat untuk mencegah korupsi politik dan dominasi kelompok-kelompok kepentingan. Dari hasil penelitian ini, kami cenderung pada posisi mendukung pendapat ketiga, yaitu bahwa Partai Politik memerlukan suatu Standar Akuntansi Khusus Partai Politik. Perbedaan karakteristik ini mengakibatkan perbedaan transaksi keuangan, bentuk laporan keuangan dan pengukuran-pengukuran tertentu terhadap pos-pos dalam laporan keuangan. 2.7 Sumber Dana Partai Politik 

PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Juga dijelaskan Permendagri No. 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol. Perhitungan harusnya sesuai dengan Permendagri . Untuk nilai bantuan persuara, digunakan  perhitungan, jumlah anggota DPR dikali bantuan keuangan, kemudian dibagi  jumlah perolehan suara pemilu. Lalu untuk jumlah bantuan keuangan, dihitung dengan mengalikan antara jumlah perolehan suara parpol danan nilai bantuan  persuara. Secara rinci perbandingan mengenai aturan-aturan keuangan partai politik dapat dilihat di bawah ini: a. Iuran Anggota Hampir semua negara menekankan bahwa sumber utama keuangan partai adalah iuran anggota. TI menyebutkan nama n ama ini sebagai “Uang Jujur”, karena

10

anggota menyumbang bukan untuk mendapatkan imbalan keuntungan atau fasilitas , tetapi karena ingin agar idealismenya dan aspirasinya dibawakan oleh partai tempat dia menjadi anggota.

 b. Sumbangan Perusahaan  Negara-negara mempunyai posisi yang berbeda-beda tentang sumbangan dari perusahaan ini. Negara yang melarang sumbangan dari perusahaan adalah Amerika Serikat dan Filipina, sedangkan Inggris dan Jerman tidak jelas. Thailand hanya melarang sumbangan dari perusahaan negara. negar a. Yang mengizinkan sumbangan dari perusahaan terjadi di banyak Negara seperti Argentina, Portugal, Ceko kecuali dari bank dan asuransi, Italia. Sumbangan perusahaan ini ada yang dibatasi, tetapi ada pula yang tidak dibatasi. Yang membatasi misalnya Portugal dan Ceko. Yang tidak membatasi adalah Argentina, Afrika Selatan, Italia, Inggris, Jerman, dan Thailand. c. Subsidi Dana Publik Hampir semua negara memberikan subsidi kepada partai politik. Misalnya Jerman, Amerika Serikat, Portugal, Ceko, Inggris, Afrika Selatan, dan Filipina. Di Thailand, pengesahan undang-undang mengenai subsidi dari pemerintah baru  berlaku tahun 1997 setelah sebelumnya sebelumnya usulan undang-undang selalu ditolak. d. Fasilitas Publik Sebagian besar negara yang dipelajari melarang penggunaan fasilitas publik atau negara dalam kegiatan partai politik. Negara-negara yang jelas-jelas melarang antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Portugal, Filipina, Kanada dan Afrika Selatan. Sedangkan negara yang tidak mengatur secara jelas adalah Argentina, Italia dan Thailand. e. Sumbangan Individual Kebanyakan negara-negara demokrasi membatasi jumlah sumbangan individual, misalnya Amerika Serikat, Inggris, Ceko, Jerman, dan Portugal. Namun ada juga yang tidak membatasi jumlah sumbangan individual, yang termasu k dalam

11

kategori ini misalnya negara-negara Kanada, Argentina, Afrika Selatan, Italia dan Thailand. Selain itu ada negara yang membatasi jumlah sumbangan tunai. Di atas  jumlah tersebut, sumbangan harus diberikan dalam bentuk cek. Yang membatasi ini misalnya Kanada dan Filipina. Selain itu, identitas individu yang menyumbang diatur dalam undang-undang. Sebagian besar negara mengizinkan sumbangan anonim, tetapi dalam jumlah tertentu. Negara yang mengizinkan sumbangan anonim tetapi dengan batasan besar sumbangan ini misalnya Portugal dan Kanada. Argentina mengizinkan sumbangan anonim tanpa batas besarnya sumbangan.  Negara-negara yang melarang sumbangan anonym adalah Ceko, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, Filipina dan Thailand. Argentina dan Afrika Selatan t idak membatasi sumbangn anonim ini. f. Sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis Banyak negara yang melarang sumbangan organisasi buruh, organisasi non profit dan organisasi massa lainnya untuk partai politik. Negara-negara yang melarang misalnya Amerika Serikat, Kanada, Portugal (?), dan Filipina. Sedangkan yang tidak melarang adalah Argentina, Italia, Inggris, Jerman, Ceko dan Afrika Selatan. g. Sumbangan dari Pihak Asing Hampir semua negara melarang, kecuali Ceko yang mengizinkan apabila dana berasal dari organsiasi nirlaba asing; Afrika Selatan, dari pemerintah, swasta maupun dari organisasi nirlaba dan Italia yang mengizinkan sumbangan dari organisasi buruh di luar negeri. 2.8 Peran KPU Dalam Keuangan Partai Politik 

Sebagai imbas Reformasi 1998, kebebasan bersuara dan berpendapat menjadi suatu fenomena yang tidak asing ditemui di Indonesia, bahkan  bermunculan beraneka ragam PARPOL dan LSM seperti PSASP (Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik) yang berfokus pada program perbaikan sistem manajemen administrasi publik untuk institusi publik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bisa membuat regulasi mengenai laporan keuangan konsolidasi partai politik saat melakukan kampanye pemilihan umum. Laporan keuangan ini bukan hanya menyangkut penerimaan dan

12

 pengeluaran dana dana kampanye parpol, melainkan dana yang dikelola pengurus parpol parpol dan calon legislatif. Jika tidak diatur, publik tidak pernah tahu dari mana parpol maupun mendapatkan dana kampanye. Regulasi ini sekaligus bisa mengurangi peran uang  berbicara dalam Pemilu. Sistem proporsional yang tercantum ter cantum dalam UU Pemilu,  pertarungan saat kampanye tidak hanya melibatkan caleg antar parpol. Sesama caleg di dalam parpol pun juga harus bertarung untuk meraih suara maupun nomor urut. “Dan kecenderungannya, dalam hal ini i ni uang lah yang berbicara. Ini sudah terbukti di Pemilu 2009.regulasi mengenai pembatasan maupun laporan keuangan konsolidasi dana kampanye belum diatur dalam UU. Akibatnya pengurus parpol dan caleg bisa seenaknya menggelontorkan dana besar tak terbatas untuk kepentingan kampanye, baik dirinya maupun parpolnya Terkait dengan sanksi bagi  pelaku politik uang dalam kampanye pemilu ini, sebenarnya UU Pemilu sudah menyatakan dengan tegas apabila yang dikenai hukuman bukan hanya pemberi dana kampanye, melainkan juga melainkan  juga penerimanya. “Namun yang dibatasi di sini dana  perseorangan nonanggota dan noncaleg serta badan usaha. Laporan keuangan parpol sesuai Undang-undang (UU) Parpol No. 2/2008,  bahwa parpol wajib membuat laporan keuangan untuk diserahkan ke Negara. Sebagaimana dijelaskan, setiap partai politik wajib membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. Disamping itu partai  politik harus membuat laporan keuangan secara se cara berkala satu tahun sekali kepada KPU setelah diaudit oleh akuntan public. Dalam hal dana kampanye, maka setiap  partai politik harus memiliki rekening khusus dana dana kampanye pemilihan umum dan menyerahkan laporan neraca keuangan hasil audit akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 (enam) bulan setelah hari pemungutan suara.

13

BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan

Partai politik adalah politik institusi politik yang berupa organisasi nonpemerintahan yang didirikan untuk memperjuangkan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka mencapai kesejahteraan serta kedaulatan rakyat. Dalam Negara demokrasi,Partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi: Partai Politik Sebagai Komunikasi Politik yaitu Menyalurkan aneka ragam  pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat masyakat menjadi berkurang; Partai Politik sebagai Sarana Sosialisasi politik diartikan sebagai proses sikap dan orientasi seorang terhadap fenomena politik dalam mengikuti kecenderungan masyarakatnya; Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik yaitu Untuk mencari dan mengajak orang yang terbakar untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Rekruitmen anggota partai merupakan upaya regenerasi kepemimpinan; Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik yaitu Persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Keuangan partai politik bersumber dari: Iuran anggota, Sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan dari anggaran negara, Sumbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas,  peralatan atau jasa, Bantuan Bantuan dari dari anggaran anggaran negara (yang (yang diatur dalam dalam pemerintahan) pemerintahan) diberikan secara operasional kepada partai politik yang mendapat kursi dilembaga  perwakilan rakyat. Penyusunan Laporan keuangan tahunan Partai politik mengacu pada PSAK no.45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan berikut ini: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Perubahan dalam aktiva Neto/Ekuitas, Laporan arus kas, Cacatan atas laporan keuangan. Selain mengacu pada PSAK No.45,Penyusun No.45,PenyusunanLaporan anLaporan keuangan Partai politik juga terikat pada ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai Partai politik dan  pemilu seperti UU No.31 Th.2002 Th.2002 tentang partai politik dan UU No.12 th 2003 tentang pemilu.

14

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2007. Akuntansi untuk LSM dan Partai Poli tik. Jakarta: Penerbit ERLANGGA Hafild, Emmy. 2008. Laporan Studi: Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik. Jakarta: Transperency International Indonesia

15

16