Pancasila dan Hukuman Mati
1.PENDAHULUAN Perbincangan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan demokrasi kita terasa makin mencuat, meski pemahaman terhadapnya belum memuaskan karena banyak konsepsi yang dikembangkan masih dipahami secara beragam mulai dari orang/masyarakat awam hingga kalangan yang mengetahui betul apa itu HAM. HAM yang bersifat kodrati dan berlaku universal itu pada hakikatnya berisi pesan moral yang menghendaki setiap orang baik secara individu ataupun kelompok bahkan penguasa/ pemerintah (negara) harus menghormati dan melindunginya. Dalam kasus penjatuhan hukuman mati, di samping diperbolehkan oleh hukum, dalam hal ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang didasarkan pada adanya peraturan perundangan, ada alasan di baliknya yaitu pelanggaran p elanggaran HAM orang lain sesungguhnya telah dilakukan oleh terpidana mati. Dengan kata lain, ia sesungguhnya telah melanggar hak azasi orang lain (korban) yang dibunuhnya, yakni dengan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain berarti ia sekaligus telah melalaikan hak azasi orang lain. Bagi jaksa dan hakim yang menuntut dan menjatuhkan vonis pidana mati, apalagi petugas pelaksanaa hukuman mati (algojo, regu tembak, dan sebagainya), adalah pelaksana aturan hukum (perundangan) yang memang telah memperbolehkan tersebut. Dari uraian di atas, jelaslah dengan hukum (peraturan perundangan), HAM menjadi ditatateribkan pelaksanaannya. Dan, inilah yang lebih utama dari fungsi hukum yang mengatur (menentukan) pelaksanaan, yakni pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada dalam azasi manusia tersebut. 2.LATAR BELAKANG MASALAH Meskipun Fabianus Tibo, Marinus Riwu dan Dominggus da Silva telah dieksekusi mati dalam kasus kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (22/9) dini hari, namun kontroversi soal penjatuhan hukum mati di Indonesia masih belum mengerucut. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) misalnya, tetap pada pendiriannya untuk menolak penjatuhan hukum mati bagi para terpidana. Komnas HAM tetap pada pendirianya yakni menolak penjatuhan hukuman mati bagi para terpidana. Penjatuhan hukuman mati disamping bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, juga melanggar prinsip HAM secara universal. Salah satu hak dasar manusia adalah hak hidup. Dan hak itu hanya boleh dicabut oleh Tuhan. Maka dari itu latar belakang dari masalah ini adalah masih adanya kontroversi hukuman mati. 3.TUJUAN PENULISAN Tujuan daripada penulisan makalah ini adalah : 1.Mengetahui kaitan antara Pancasila dan hukuman mati itu sendiri 2.Mengetahui apa yang menyebabkan hukuman mati masih menjadi sesuatu yang controversial 3.Menngetahui alasan mengapa seseorang pro terhadap hukuman mati 4.Dan juga mengetahi alasan mengapa seseorang kontra terhadap hukuman mati tersebut 4.METODE PENULISAN Penulisan makalah ini kami gunakan metode browsing melalui internet untuk menacri data-data yang berkaitan dengan judul makalag ini guna menunjang isi penulisan.
PEMBAHASAN PRO Sesungguhnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tak menghapus sama sekali soal pidana hukuman mati. Dalam pidana pokok memang tidak tercantum soal pidana mati, tapi itu tercantum di pasal lain. Artinya, pidana mati itu sebagai perkecualian. Jadi, kalau dalam struktur sanksi, pidana mati tidak ada, hanya diatur dalam pasal selanjutnya sebagai tindak pidana perkecualian untuk tindak pidana-tindak pidana yang berat. Tapi pada prinsipnya sama, hanya persoalan filosofi. Jadi, di negara Pancasila ini, pidana mati sifatnya hanya esepsional, tapi penerapannya sama saja, hanya lebih sopan. Dari segi politik, kebijakan pidana yang baru itu lebih manusiawi. Tapi prinsipnya sama. Selain itu, ada lagi satu pasal pidana mati bersyarat, artinya, dalam jangka waktu tertentu seseorang yang dijatuhi pidana mati, misalnya, dievaluasi selama beberapa tahun, terserah lima atau sepuluh tahun. Kalau dia menunjukkan perilaku yang baik dan positif, bisa b isa diubah menjadi pidana seumur hidup, itu namanya pidana mati bersyarat, meniru Republik Rakyat Cina. Tapi pidana mati tetap ada, agama Islam saja membenarkan pidana mati. Hanya ditempatkan di luar struktur pidana, diatur sendiri sebagai pidana perkecualian. Masalah pemberlakuan pidana mati di Indonesia di masa depan, akan sama seperti di Amerika Serikat. Di lima puluh negara bagian negara itu, separuh mempertahankan pidana mati dan separuh menghapusnya. Jadi pro dan kontra itu tetap terjadi, karena barkait dengan masalah budaya, agama dan sebagainya. Di Indonesia pun waktu kita menyusun me nyusun undang-undang itu, pro kontra terjadi. Karena itu, jalan keluarnya tetap dianut, tapi dikeluarkan dari pidana pokok sebagai pidana perkecualian dan masuk sebagai pidana mati bersyarat. Dilihat dari akarnya, hukuman mati berakar hukum Belanda, sebetulnya KUHP kita itu adalah warisan Belanda, KUHP Belanda tahun 1886, tapi tetap kita anut. Tapi Belanda sendiri sudah menghapus hukuman mati sekitar tahun 1900-an. Mereka licik, karena hukuman mati itu lalu diberlakukan di negara jajahannya. Pada waktu itu, sesungguhnya di Indonesia sudah terjadi perdebatan di antara kelompok-kelompok penegak hukum dan agama, antara yang mempertahankan pidana mati dan yang menolak. Bagi yang menolak, alasannya, pertama, mati-hidup itu di tangan Tuhan dan kedua karena perikemanusian seperti yang ada dalam sila Pancasila. Mati hidup itu dasarnya Pancasila. Lucunya, bagi yang mempertahankan maupun yang menolak dasarnya Pancasila. Kami yang mempertahankan pidana mati itu karena alasan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Peri Kemanusiaan. Tapi bagi yang tidak mempertahankan pidana mati, alasannya Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial. Jadi Pancasila itu bisa digunakan dalam dua sisi. Hak asasi manusia (HAM) sendiri menganjurkan pidana mati dihapuskan. Hanya, dalam HAM ada suatu instrumen yang mengatur supaya hak-hak orang yang dipidana mati dijamin sepenuhnya. Pidana mati baru dijatuhkan, setelah segala upaya betul-betul diusahakan dan pidana mati dilakukan sebagai jalan terakhir. Tapi, anjuran untuk menghapuskan pidana mati terjadi, tapi tidak bisa menghapuskan seluruhnya, dan itu punya aturannya sendiri. Contohnya di Amerika, kalau ada orang membunuh atau memperkosa, ada guyonan: jangan di negara bagian yang menganut pidana mati. Di Amerika itu ada tiga kategori, pertama kaum abolisiones, kaum ini cenderung menghapuskan pidana mati. Kedua, kaum retensiones, ini kelompok yang mempertahankan pidana mati, dan ketiga kelompok abolisiones de facto, yang artinya: pidana tetap dicantumkan tapi tidak diterapkan. Negara yang seperti terakhir ini ada, yaitu tetap mencantumkan tapi dalam dua-tiga dekade ini tidak pernah ada hukuman pidana mati, hanya untuk menakut-nakuti.
Dalam negara yang memperhatikan masalah hak asasi manusia, soal eksekusi hukuman mati juga diperhatikan. Hak-haknya harus dijamin sepenuhnya dan ca ra melaksanakan pidana matinya juga harus melalui jalan terbaik. Di Amerika ada beberapa pilihan, misalnya ada kursi listrik, bisa minum racun obat pil sianida, bisa juga ju ga suntikan yang fatal. Jadi, J adi, ada beberapa negara ada pilihan-pilihan tertentu, itu semakin berkembang. Kalau di Indonesia ditembak. Dulu digantung, tapi sejak tahun 60-an ditembak oleh regu penembak. Untuk ke depan, menurut, di Indonesia pidana mati ini tetap penting, tapi untuk menjatuhkannya membutuhkan pertimbangan yang sangat serius, misalnya bagi pelaku narkoba yang berat atau orang-orang yang melakukan terorisme, pengeboman yang jatuh banyak korban, itu hukumannya pidana mati. Kami setuju pidana mati.RUU KUHP yang baru b aru ini sudah memenuhi syarat untuk pidana mati, sudah mempertemukan dua pendapat pro dan kontra. Tapi, sekali lagi, pidana mati memang meragukan. Sekarang tergantung dari tujuan pemidanaannya. Tujuan pemidanaan itu ada empat. Satu, memasyarakatkan bagi mereka yang masih bisa dimasyarakatkan. Kedua, mencegah dilakukannya tindak pidana oleh orang lain. Ketiga menyelesaikan konflik, artinya supaya masyarakat puas, rasa pembalasannya dipenuhi, konflik tidak terjadi lagi. Dan keempat, membebaskan rasa bersalah. Jadi pidana itu tujuannya lebih pada prefentif atau pencegahan. Tapi kalau soal efektivitas, pasti masih bisa dipertanyakan.namun masalahnya persoalan ideologi. KONTRA Mereka yang tidak setuju hukuman mati berpendapat: (1) ancaman pidana mati secara historik tidak bersumber pada Pancasila, karena KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan hukuman mati; (2) hukuman mati (pada dasarnya pembunuhan berencana juga) merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan tidak bersalah .Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun bila orang sudah dipidana mati; (3) mereka yang menentang hukuman mati menghargai nilai pribadi, martabat kemanusiaan umumnya dan menghargai suatu pendekatan ilmiah untuk memahami motif-motif yang mendasari setiap tingkah laku manusia. Hasil sejumlah studi tentang kejahatan tidak menunjukkan adanya korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan. Beberapa studi menunjukkan, mereka yang telah dipidana karena pembunuhan (juga yang berencana) lazimnya tidak melakukan kekerasan di penjara. Begitu pula setelah ke luar penjara mereka tidak lagi melakukan kekerasan atau kejahatan yang sama. Sebaliknya sejumlah ahli mengkritik, suatu perspektif hukum tidak dapat menjangkau kerumitan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan di mana korban bekerjasama dengan pelaku kejahatan, di mana individu adalah korban maupun pelaku kejahatan, dan dimana orang yang kelihatannya adalah korban dalam kenyataan adalah pelaku kejahatan. Jika mengingat dan mengkaitkannya dalam kasus Tibo cs, hukuman mati patut dihapus karena aneka pertimbangan. Pertama, di seluruh dunia, hukuman mati tidak terbukti mampu menjerakan calon pelaku kriminal besar. Prinsip mata dibayar mata adalah tidak pantas disuburkan di bumi Pancasila. Jika khawatir dengan maraknya perdagangan narkoba, sebetulnya ada banyak jalan keluar yang mampu menghadang, yaitu pada lingkup keluarga, kelompok sebaya, dan komunitas. Alasan kedua, Tibo dan kawan- kawan adalah saksi utama yang masih amat dibutuhkan untuk menuntaskan pengungkapan kejahatan kemanusiaan di Poso. Setidaknya ada 16 pelaku lain yang harus diadili. Para aktor utama kejahatan itu hingga kini masih berkeliaran. Membunuh Tibo dan kawan-kawan akan mengubur prospek pengungkapan kasus Poso untuk selamanya tanpa maaf dan ampunan sesama komunitas beragama di sana.
Alasan ketiga adalah absurd dan kriminal jika menerapkan politik keseimbangan sejauh menyangkut nyawa manusia. Tidak bisa diterima publik beradab karena ada warga umat beragama lain dihukum mati dalam waktu dekat, dek at, maka perlu penyeimbang warga umat u mat satu lagi. Bila logika ini diperturutkan, berarti tiga nyawa ditambah tiga nyawa bukan sama dengan enam nyawa yang hilang, tetapi sebaliknya tiga nyawa plus tiga nyawa menjadi nol nyawa, seimbang. Logika rasional terjungkir balik. Hanya politisi dan pejabat yang tidak waras yang menerapkan politik keseimbangan seperti ini. Bersalah atau tidak, hukuman mati sesungguhnya bertentangan dengan Pancasila dan melanggar prinsip yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tentang hak untuk hidup. Dalam ensiklik Evangelium Vitae, mendiang Paus Yohannes Paulus II mengimbau setiap orang untuk berani memperjuangkan penghargaan terhadap kehidupan dengan ikut aktif menentang setiap kebijakan hukuman mati. Hanya Allah yang berhak mencabut hak hidup seseorang. Manusia sama sekali tidak berhak untuk mencabut nyawa sesamanya. Adalah omong kosong, jika kita ingin menjadi bangsa yang unggul, tetapi justru di sisi lalin hak untuk hidup yang layak dimiliki rakyat kecil seperti Tibo Cs justru dilecehkan oleh hukum dan para pemimpin yang seharusnya memperjuangkan hak tersebut. Ada pula pernyataan lain mengatakan skap pihak berwajib pasca- eksekusi yang mengabaikan atau tidak peduli pada permintaan terakhir para korban terkait dengan keyakinan iman mereka, yaitu didoakan di Gereja, sungguh tidak mencerminkan sikap orang-orang beragama. Demikian pula penolakan mengirim jenazah salah seorang korban ko rban ke tempat pemakaman yang dimintakan, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Orang yang sudah mati pun masih diabaikan hak-haknya! Pihak berwajib melanggar tiga hal. Pertama, pelanggaran hukum yang mengatur kewajiban memenuhi permintaan terakhir mereka yang dihukum mati. Tindakan melanggar hukum seperti itu, apa pun alasannya mesti dihukum! Kedua, mereka melanggar norma kehidupan beragama. Mereka tidak menghargai keyakinan orang meninggal! Mereka melecehkan keyakinan orang lain untuk hal-hal yang sepele. Ketiga, mereka melanggar kewajiban untuk mendengarkan keluhan masyarakat. Mereka hanya memperhitungkan tugas dan keselamatan mereka sendiri, tanpa peduli pada rasa keadilan masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati di zaman modern, apalagi yang tidak dilaksanakan berdasarkan pertimbangan keadilan sejati dan yang proses pelaksanaannya tidak menghormati meng hormati norma-norma, hak-hak dan keyakinan iman korban serta rasa keadilan masyarakat, harus ditolak. Memang penolakan terhadap hukuman mati, bukan saja harus didasarkan pada pertimbangan rasional, moral, dan agama, tetapi juga pada nurani kita sebagai manusia yang beradab. Pertimbangan rasional bisa sangat subjektif, namun logika masyarakat kiranya tidak mendukung pelaksanaan hukuman mati yang didasarkan pada pengadilan serampangan, pertimbangan kebencian dan dendam kesumat, sangat bertentangan dengan akal sehat atau rasio. Maka pelaksanaan hukuman mati, baik keputusan maupun proses pelaksanaann ya sangat tidak rasional. Pertimbangan moral dan agama, sama sekali tidak dipedulikan dalam keputusan pidana mati. Karena itu mestinya hukuman mati ditolak. Bagi pertimbangan moral, manusia adalah makhluk mulia yang punya hati nurani. Walaupun cenderung berbuat jahat, namun mereka adalah manusia yang menjadi subjek moral, yang kehidupannya harus dihargai dan dihormati. Pertimbangan agama memandang setiap orang sebagai citra Allah yang karenanya menjadi makhluk berharkat dan bermartabat. Agama mengajarkan bahwa hidup manusia bersumber dari Tuhan maka hanya Tuhan yang berhak mengakhiri kehidupan. Siapa pun tidak berhak
merendahkan harkat dan martabat seseorang atas dasar perbedaan apa pun, ras, agama, tingkat kehidupan sosial, termasuk perbedaan perilaku. Selain itu, semua agama meyakini pentingnya aspek pertobatan, penyesalan dan ampunan. Kalau Tuhan yang adalah sumber kehidupan tidak sewenang-wenang terhadap kehidupan manusia dan makhluk lain, mengapa sesama manusia berlaku sewenang-wenang terhadap kehidupan sesamanya? Karena itu hukuman mati tidak perlu lagi. Ada tiga sikap yang berbeda terhadap hukuman mati. Pertama, penganut paham rehabilitasi. Paham ini menolak sama sekali pelaksanaan hukuman mati, apa pun alasannya. Kalau keadilan dianggap sebagai alasan pelaksanaan hukuman mati, yaitu menghukum orang yang membunuh setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Hal itu bertentangan dengan tujuan keadilan: Bukan untuk menghukum tetapi untuk memperbarui. Karena itu, hukuman mati dipandang sebagai suatu tindakan tidak adil terhadap penjahat yang justru perlu diberi kesempatan untuk berubah, bertobat dan memperbaiki diri. Kedua, penganut paham rekonstruksi yang berpendirian bahwa hukuman mati patut dilakukan bagi mereka yang melakukan kejahatan besar. Menurut mereka, keadilan bertujuan untuk membalaskan kesalahan yang dilakukan oleh seorang. Paham ini didasarkan pada lex talionis (hukum balas dendam) klasik yang terdapat hampir dalam semua budaya dan agama klasik yang dikenal dengan hukum: "gigi ganti gigi, mata ganti mata". Pada umumnya penganut paham rekonstruksi berpendirian bahwa masyarakat harus ditata ulang (direkonstruksi) atas dasar hukum agama. Maka paham ini biasa juga disebut sebagai paham teonomist karena mereka mengacu pada hukum Tuhan. Ketiga, penganut paham retri-busi. Penganut paham ini berpendirian bahwa tujuan utama hukuman mati adalah menghukum pelaku kejahatan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan orang lain men-jadi takut melakukan kejahatan yang sama. Penganut paham ini meyakini bahwa Tuhan mem-beri hak kepada pemerintah untuk melaksanakan keadilan dengan memberlakukan hukuman mati. Karena setiap orang tidak berhak menentukan keadilan sendiri maka pelaksanaan keadilan dilakukan oleh pemerintah, maka pemerintah berhak memberlakukan keadilan dengan melaksanakan hukuman mati bagi penjahat kakap. Dilihat dari sudut pandang moral, hukuman mati harus ditolak karena: Pertama, keadilan harus ditegakkan dengan tidak mengakhiri hidup seseorang. Pelaksanaan hukuman mati berarti mengakhiri hidup seseorang sehingga tidak ada kesempatan bagi penjahat untuk memperbaiki perilakunya. Kedua, pelaksanaan hukuman mati bisa diartikan melindungi penjahat yang lain. Dalam kasus seperti yang baru terjadi di Palu, dengan mengakhiri hidup tiga terdakwa, maka pelaku kejahatan disebut- sebut menjadi dalang utama kerusuhan Poso, justru tidak dikenai hukuman. Maka pelaksanaan hukuman mati sama sekali tidak mencerminkan penegakan keadilan. Ketiga, pelaksanaan hukuman mati sangat bertentangan dengan hakikat manusia sebagai makhluk bermoral. Pelaksanaan hukuman mati seperti tak berperasaan kemanusiaan. Keempat, hukuman mati melukai rasa keadilan masyarakat. Terhadap korban hukuman mati yang tidak sangat jelas kesalahannya, pelaksanaan hukuman mati bertentangan dengan moralitas masyarakat. Kasus pelaksanaan hukuman mati di Palu baru-baru ini, dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan hukuman yang melukai rasa keadilan masyarakat. Buktinya, banyak pihak yang menolak dan memprotes pelaksanaan hukuman mati tersebut.
KESIMPULAN Dari uraian di atas, kami memberikan kesimpulan, bahwa adanya pro dan kontraatau hukuman mati masih menjadi hal yang hangat diperdebatkan karena belum tegaknya atau HUKUM DI NEGARA KITA INI, INDONESIA BELUM benar-benar di tegakkan. Hal inilah yang sebanarnya menjadi latar belakang hukuman mati menjadi hal yang sangat kontroversial. Masalah Tibo cs yang akhirnya di eksekusi merupakan salah satu contoh masalah yang diuangkapkan oleh aparat penegak hukum secara tidak transparan. Hal ini menimbulkan tanda tanya, mengapa kasus amrozy lama mendapat persetujuan untuk segera dieksekusi. Setidaknya hukuman mati sebenarnya perlu dikaji ulang kembali oleh aparat penegak hukum di negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Karena dasar dan ideologi bangsa kita sendiri adalah Pancasila. Dimana sila-sila di dalamnya berisikan Prikemanusiaan, Keadilan Sosial dan tentunya Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana seperti yang kita ketahui hidup dan mati seseorang merupakan rahasia Allah atau Tuhan. Maka dari itu pengkajian terhadap hukuman mati harus dikaji ulang agar sesuai dengan Pancasila dengan maksud tahapan-tahapan putusan seseorang sebelum dikenakan pidana mati hendaknya sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Komara, GY, 2009, Pancasila dan hukuman http://guruhyogakomara.blogspot.com/2009/05/pancasila-dan-hukuman-mati.html
mati,
Eksistensi Pidana Mati dan Nilai-nilai Pancasila Eksekusi mati terhadap para teroris beberapa tahun yang lalu, meneguhkan kembali bahwa Indonesia adalah negara yang bersifat retensionis (mempertahankan) pidana mati baik secara de jure maupun jure maupun de facto. facto. Seiring dengan eksekusi tersebut, telah menimbulkan pro kontra di masyarakat. Keadaan ini akan menjadi sangat relevan untuk dikaji manakala kita hubungkan dengan keberadaan Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pandangan terhadap pidana mati di Indonesia secara kasar dapat dibagi dalam dua kelompok pandangan, yaitu pandangan yang pro (setuju) dan kontra (tidak setuju) terhadap pelaksanaan pidana mati, keduanya mempunyai pijakan argumentasi yang sama yaitu bersumber pada Pancasila.
Eksistensi pidana mati sebagai sanksi pidana di dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ditinjau dari sejarah hukum merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif dan bersifat politis, yaitu untuk memperkokoh kekuasaan Kolonial Belanda terhadap negara jajahannya. Sebab sejak tahun 1870 didalamWetboek didalamWetboek van Strafrecht (WvS) (WvS) Belanda (KUHP Belanda), sanksi pidana mati sudah dihapuskan. Akan tetapi
hal serupa tidak dilakukan terhadap Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS-NI) Indie (WvS-NI) / KUHP yang diberlakukan untuk Indonesia.
Pemberlakuan pidana mati secara umum terkait dengan salah satu permasalahan pokoknya, yaitu Landasan Filosofis. Pada abad ke-18 Cesare Beccaria sudah mengadakan penolakan terhadap pidana mati, selain Beccaria masih banyak sarjana lain yang menolak pidana mati, sepertiFerri, sepertiFerri, Von Hentig, Van Bemmelen, Ernest Bowen Rowlands , dan lain-lain. Dalam hal ini yang ingin dicari adalah landasan filosofis berlakunya pidana mati tersebut dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai Rechtsbeginsel (asas Rechtsbeginsel (asas hukum) adalah merupakan sumber hukum tertinggi (sumber dari segala sumber hukum) bagi tertib hukum di Indonesia. Ini berarti bahwa masalah hukum di Indonesia harus diselesaikan dan bersumber dari nilai-nilai Pancasila, tak terkecuali aturan hukum tentang sanksi pidana mati.
Pidana Mati dan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Untuk menemukan landasan filosofis keberlakuan pidana mati dalam konteks nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, terlebih dahulu hendaknya dipahami pengertian tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam uraian yang diberikan oleh Mohammad Hatta tersimpul pengertian bahwa ”Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai citacita-cita hukum Indonesia”, dengan demikian dalam setiap pengaturan hukum di Indonesia, tidak terkecuali masalah pidana mati juga harus bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam ajaran Islam dikenal adanya qishash, qishash, dimana menurut hukum Islam pidana mati adalah suatu keharusan bagi mereka yang telah menghilangkan nyawa orang lain. Hukum qishash secara qishash secara tegas terlihat dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 178 : yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah ”Hai orang-orang orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu menuntut balas (kisas) sebab membunuh orang, merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan...” Hukuman mati juga dibenarkan oleh ajaran agama Kristen. Para ulama Kristen setuju penerapan pidana mati karena merujuk pada pandangan Paulus, bahwa negara adalah wakil Tuhan dalam menjalankan kekuasaan duniawi, diberikan pedang yang dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup negara.
Pidana Mati dan Nilai Kemanusiaan
Menurut pandangan Drijarkoro, perikemanusiaan dibagi dalam dua perumusan yaitu : 1. Rumusan Negatif, yaitu apa yang tidak diinginkan untuk dirimu sendiri, jangan itu kau lakukan terhadap sesamamu manusia. 2. Rumusan Positif, yaitu cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri, perlakukanlah kepadanya apa yang kau inginkan untuk diri sendiri. Secara lebih tajam Rachmad Djatmiko berpendapat, pidana mati tidak bertentangan dengan perikemanusiaan, karena dasar keadilan pidana mati adalah perikemanusiaan yang menjaga pertumpahan darah secara sewenang-wenang. Mencermati pandangan tersebut, pidana mati merupakan alat yang radikal untuk mencegah tindakan-tindakan di luar batas perikemanusiaan demi tercapainya masyarakat adil makmur.
Pidana Mati dan Nilai Kebangsaan Untuk mencari adanya titik singgung atau hubungan antara pidana mati dengan nilai-nilai kebangsaan, terlebih dahulu tentunya harus kita kemukakan arti atau makna dari kebangsaan (persatuan Indonesia) itu. Mohammad Hatta terhadap pengertian persatuan kebangsaan Indonesia berpendapat bahwa Tanah Air Indonesia adalah satu dan tidak dapat dibagibagi. Persatuan Indonesia mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak Bhineka Tunggal Ika, bersatu dalam berbagai suku bangsa yang batasnya ditentukan dalam Proklamasi Indonesia. Pandangan ini mengisyaratkan bahwa kesatuan dan kebangsaan dalam konteks kesatuan wilayah, kesatuan dalam kebhinekaan dan kesatuan kehidupan bermasyarakat adalah merupakan hal yang mutlak harus ada dan harus dipertahankan dalam bernegara. Jika kita hubungkan antara nilai kebangsaan tersebut dengan eksistensi pidana mati, dapat ditarik satu pemikiran bahwa pidana mati adalah merupakan sarana atau alat untuk mencegah segala tindakan yang berupaya untuk memecah kesatuan kebangsaan.
Pidana Mati dan Nilai Kerakyatan Untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan apakah pidana mati bertentangan atau tidak dengan nilai kerakyatan (demokrasi), tentunya terlebih dahulu harus dipahami apa arti kerakyatan (demokrasi) itu. Menurut Mohammad Hatta asas kerakyatan (demokrasi) menciptakan pemerintah yang adil yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar tersusun sebaik-baiknya Demokrasi Indonesia yang mencakup demokrasi ekonomi dan demokrasi politik.
Pidana Mati dan Keadilan Sosial Keadilan Sosial adalah keadilan yang merata dalam segala lapangan kehidupan, dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Setiap langkah atau upaya mempertahankan sendi-sendi kehidupan masyarakat memang harus dilakukan dalam konteks yang kondisional dan proporsional. Dalam kaitan ini kehadiran pidana mati untuk menjaga keutuhan sendi-sendi kehidupan manusia dirasa juga sangat relevan. Berpijak dari pemahaman tentang keadilan sosial tersebut diatas, tidak ada pertentangan antara pidana mati dengan nilai keadilan sosial, karena prinsip utama pidana mati adalah menjamin keadilan sosial yang berdasarkan persamaan hak. Bertumpu pada uraian diatas terlihat bahwa eksistensi dan filosofi pemberlakuan pidana mati terkait erat dan tidak dapat dipisah lepaskan dengan nilai-nilai Pancasial itu sendiri. Sehingga tidak mengherankan, walaupun pidana mati dirasa sebagai sanksi pidana yang keras dan kejam, tetap dipertahankan dalam hukum positif.
Ringkasan BAB I buku : Pujiyono, S.H., M.Hum. Sigiro, Nico, 2009, http://sigiropunya.blogspot.com/2009/08/eksistensi-pidana-mati-dan-nilainilai.html
