Debat tentang "Hukuman Mati Bagi Para Koruptor"
Dalam hukum positif Indonesia dikenal pidana mati sebagai pidana tertinggi, yakni dalam Pasal 10 KUHP. Secara yuridis formal, selain dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam KUHP itu sendiri, pidana mati juga dikenakan terhadap pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika, pelaku tindak pidana korupsi serta dikenal dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Tetapi, seruan pembela HAM juga semakin menguat dengan menuntut dihapuskannya pidana mati di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimanakah tingkat urgensi pidana mati kini bagi hukum Indonesia, khususnya bagi pelaku tindak pidana korupsi?
MODERATOR
Semakin merembah nya warna di negeri ini dengan jutaan kasus yang silih berganti. Korupsi lagi, lagi dan lagi. Bahkan di 10 tahun terakhir sudah ada banyak sekali kasus korupsi yang terendus KPK. Mahasiswapun juga jera dengan pejabat negeri ini yang tak pernah punya rasa malu. Anggapan inilah yang menimbulkan banyak pendataan pro dan kontra.
Argumen dari Muhammad Rizki sebagai pihak pro:
1. Saya sangat setuju dengan hukuman mati bagi para koruptor. Karena kasus korupsi di Indonesia sangat banyak. Dengan hukuman mati tersebut, koruptor akan menjadi jera dan Indonesia akan terbebaskan dari kasus korupsi.
2. Negara ini sudah rusak karena korupsi dimana-mana. Bahkan terjadi pada pihak yang seharusnya bertindak dikasus ini. Seperti Jaksa, Hakim dan Polisi. Hanya hukuman matilah yang dapat memberhentikan kasus korupsi. Hakim harus berani menerapkan hukuman itu karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
3. Bila dibandingkan dengan negara Arab, Indonesia harusnya menerapkan hukuman mati. Karena hukuman mati di Arab sangatlah efektif dan dapat mengurangi kasus korupsi. Di China dilakukan pemutihan semua koruptor yang melakukan korupsi sebelum tahun 1998. Semua pejabat yang korupsi dianggap bersih, tetapi begitu ada korupsi sehari sesudah pemutihan, pejabat itu langsung dijatuhi hukuman mati.
4. Hutang Indonesia sangatlah banyak kepada PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Pada tahun 2012 Indonesia mempunyai hutang sebesar 1960 Triliun. Dan itu disebabkan oleh korupsi. Bila tidak diterapkan hukuman mati, maka Indonesia akan semakin banyak mempunyai hutang kepada PBB.
5. Tidak benar bahwa pidana mati melanggar HAM. Bahkan MK sendiri menyatakan hal tersebut. Juga UU Peradilan HAM No. 26 tahun 2000 mencantumkan pidana mati. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat masih membuat berbagai produk legislasi yang mencantumkan hukuman mati sebagai pidananya. Dengan kata lain, rakyat pun masih menginginkan adanya pidana mati.
6. Secara garis besar, ada tiga teori mengapa kita membutuhkan pidana mati. Pertama, teori pembalasan, yakni untuk menyeimbangkan hak-hak dalam masyarakat. Kedua, teori perbaikan sebagai upaya represif. Ketiga, teori efek jera sebagai upaya preventif agar terjadi penurunan tingkat kriminalitas dan perbuatan jahat dapat diberantas.
Penegasan pro:
Lebih baik membunuh satu-persatu koruptor dan menyelamatkan jutaan masyarakat di Indonesia dari pada harus mengkasihani koruptor namun merugikan jutaan masyarakat Indonesia.
Argumen dari Anka Fadly Alrizky sebagai pihak kontra:
1. Saya tidak setuju bila hukuman mati diterapkan di Indonesia. Karena itu bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) yaitu hak bebas hidup dan sangat merendahkan manusia.
2. Tidak akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor dan belum ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa hukuman mati dapat memberikan efek bagi koruptor. Tidak menutup kemungkinan, hukuman mati justru akan membuat para koruptor membuat cara yang lebih canggih dan kreatif dalam melakukan korupsi.
3. Tidak akan menyelesaikan masalah. Karena bisa saja pengacara atau keluarga koruptor membandingkan masalahnya dengan masalah yang lain. Seperti pembunuhan, seorang pembunuh telah menghilangkan nyawa orang lain tetapi pembunuh tersebut hanya dipenjara. Seharusnya nyawa dibayar dengan nyawa, bukan hukuman penjara.
4. Jika disamakan dengan China dan Arab, Indonesia salah jika menerapkan hukuman mati. Karena China adalah negara nomor 1 didunia dengan kasus korupsi terbanyak. Padahal China sudah menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Dan Arab adalah negara yang menggunakan hukum Islam. Jadi wajar saja jika Arab menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Sedangkan Indonesia menerapkan hukum Konstitusi bukan hukuman Islam.
Penegasan kontra:
Saya tetap tidak setuju bila hukuman mati diterapkan di Indonesia. Hukuman yang lebih tepat bagi para koruptor adalah memenjarakannya seumur hidup namun, jangan sampai hukuman tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu dan dengan cara memperbaiki hati nurani koruptor agar tidak mengulanginya.
Argumen dari Aulia Norma sebagai pihak netral:
1. Saya setuju hukuman mati diterapkan karena itu bisa membuat koruptor menjadi jera. Namun hukuman mati tersebut harus benar terbukti akan membuat koruptor menjadi jera. Karena belum ada bukti ilmiah hukuman mati dapat membuat koruptor menjadi jera.
2. Saya setuju karena koruptor itu telah merugikan banyak pihak. Namun, bukan hanya hukuman mati yang dapat membuat jera. Koruptor juga manusia yang mempunyai hati nurani. Dan semua berasal dari hati. Maka dari itu perbaikan hati nuranilah yang seharusnya diterapkan sebelum hukuman mati.
3. Hukuman mati boleh saja diterapkan di Indonesia. Namun, kita juga harus mengambil pelajaran dari negara yang menerapkan dan tidak menerapkan hukuman mati.
4. Hukuman mati seharusnya dilaksanakan bagi para koruptor. Namun, jangan sampai hukuman mati tersebut hanya menjadi kepuasan dan kesenangan bagi masyarakat Indonesia yang sudah membenci koruptor.
Penegasan netral:
Hukuman mati di Indonesia boleh diterapkan bila koruptor sudah benar-benar membuat negara menjadi krisis dan kemunduran yang sangat jauh. Dan pemerintah harusnya sudah mulai memikirkannya sejak dini agar tidak salah mengambil keputusan.
No.
Pernyataan
Jawaban
1.
Siapa pihak yang sedang berdebat ?
Pihak yang sedang berdebat adalah
Muhammad Rizki
Anka Fadly Alrizky
2.
Apa jabatan atau pekerjaan mereka ?
Jabatan atau pekerjaan mereka tidak diketahui
3.
Hal apa yang tengah diperdebatkan ?
Hal yang diperdebatkan adalah
"Hukuman Mati Bagi Para Koruptor"
4.
Siapakah yang menjadi pihak pendukung (afirmasi) dan pihak penentang (oposisi) ?
Pihak afirmasi : Muhammad Rizky
Pihak oposisi : Anka Fadly Alrizky
5.
Apakah kedua belah pihak mengemukakan alasan-alasan untuk mendukung pendapatnya masing-masing ?
Iya , kedua belah pihak saling mengemukakan pendapatnya masing masing
bukti
Penegasan pro:
Lebih baik membunuh satu-persatu koruptor dan menyelamatkan jutaan masyarakat di Indonesia dari pada harus mengkasihani koruptor namun merugikan jutaan masyarakat Indonesia.
Penegasan kontra:
Saya tetap tidak setuju bila hukuman mati diterapkan di Indonesia. Hukuman yang lebih tepat bagi para koruptor adalah memenjarakannya seumur hidup namun, jangan sampai hukuman tersebut dimanfaatkan oleh pihak tertentu dan dengan cara memperbaiki hati nurani koruptor agar tidak mengulanginya.
6.
Apakah ada pihak yang menunjukan data, informasi, atau fakta lain yang mendukung pendapatnya ?
Iya, kedua pihak menunjukan data, informasi, dan fakta untuk mendukung pendapatnya
Bukti
Argumen dari Muhammad Rizki sebagai pihak pro:
1. Saya sangat setuju dengan hukuman mati bagi para koruptor. Karena kasus korupsi di Indonesia sangat banyak. Dengan hukuman mati tersebut, koruptor akan menjadi jera dan Indonesia akan terbebaskan dari kasus korupsi.
2. Negara ini sudah rusak karena korupsi dimana-mana. Bahkan terjadi pada pihak yang seharusnya bertindak dikasus ini. Seperti Jaksa, Hakim dan Polisi. Hanya hukuman matilah yang dapat memberhentikan kasus korupsi. Hakim harus berani menerapkan hukuman itu karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
3. Bila dibandingkan dengan negara Arab, Indonesia harusnya menerapkan hukuman mati. Karena hukuman mati di Arab sangatlah efektif dan dapat mengurangi kasus korupsi. Di China dilakukan pemutihan semua koruptor yang melakukan korupsi sebelum tahun 1998. Semua pejabat yang korupsi dianggap bersih, tetapi begitu ada korupsi sehari sesudah pemutihan, pejabat itu langsung dijatuhi hukuman mati.
4. Hutang Indonesia sangatlah banyak kepada PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa). Pada tahun 2012 Indonesia mempunyai hutang sebesar 1960 Triliun. Dan itu disebabkan oleh korupsi. Bila tidak diterapkan hukuman mati, maka Indonesia akan semakin banyak mempunyai hutang kepada PBB.
5. Tidak benar bahwa pidana mati melanggar HAM. Bahkan MK sendiri menyatakan hal tersebut. Juga UU Peradilan HAM No. 26 tahun 2000 mencantumkan pidana mati. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat masih membuat berbagai produk legislasi yang mencantumkan hukuman mati sebagai pidananya. Dengan kata lain, rakyat pun masih menginginkan adanya pidana mati.
6. Secara garis besar, ada tiga teori mengapa kita membutuhkan pidana mati. Pertama, teori pembalasan, yakni untuk menyeimbangkan hak-hak dalam masyarakat. Kedua, teori perbaikan sebagai upaya represif. Ketiga, teori efek jera sebagai upaya preventif agar terjadi penurunan tingkat kriminalitas dan perbuatan jahat dapat diberantas.
Argumen dari Anka Fadly Alrizky sebagai pihak kontra:
1. Saya tidak setuju bila hukuman mati diterapkan di Indonesia. Karena itu bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) yaitu hak bebas hidup dan sangat merendahkan manusia.
2. Tidak akan menimbulkan efek jera bagi para koruptor dan belum ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa hukuman mati dapat memberikan efek bagi koruptor. Tidak menutup kemungkinan, hukuman mati justru akan membuat para koruptor membuat cara yang lebih canggih dan kreatif dalam melakukan korupsi.
3. Tidak akan menyelesaikan masalah. Karena bisa saja pengacara atau keluarga koruptor membandingkan masalahnya dengan masalah yang lain. Seperti pembunuhan, seorang pembunuh telah menghilangkan nyawa orang lain tetapi pembunuh tersebut hanya dipenjara. Seharusnya nyawa dibayar dengan nyawa, bukan hukuman penjara.
4. Jika disamakan dengan China dan Arab, Indonesia salah jika menerapkan hukuman mati. Karena China adalah negara nomor 1 didunia dengan kasus korupsi terbanyak. Padahal China sudah menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Dan Arab adalah negara yang menggunakan hukum Islam. Jadi wajar saja jika Arab menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Sedangkan Indonesia menerapkan hukum Konstitusi bukan hukuman Islam.
7.
Pada ahir debat; apakah mereka mendapatkan sebuah pendapat baru yang sama, atau moderator hanya menyampaikan kesimpulan dari isi debat saja ?
Tidak , pada akhir debat ada sebuah pendapat baru dan moderator tidak menyimpulkan kesimpulan isi debat.
Materi Debat Kelompok 06
"Hukuman Mati Bagi Para Koruptor"
Anggota :
Ika meilia asri
Luluk fajar sari
Lailatul fajeriyah
Farhan bagus yanuar redianto
Zainul wahyu husodo
