KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya saya dapat menyelesaikan makalah ini. Dimana, makalah ini dibuat untuk memenuhi persyaratan Ujian Akhir Semester dalam mata kuliah Dinamika Kawasan Asia Pasifik dan Australia. Dimana bahan atau sumber-sumber yang saya dapatkan atau diperoleh, berasal dari sumber-sumber yang baik dan terpercaya. Baik dari buku, referensi, media massa, hingga website. Sehingga kualitas makalah ini sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Saya mengakui bahwa saya adalah manusia yang mempunyai keterbatasan dalam berbagai hal. Oleh karena itu tidak ada hal yang dapat diselesaikan dengan sangat sempurna. Begitu pula dengan tugas ini. Sehingga saya berharap untuk kritikan dan saran yang membangun terhadap makalah ini. Dan penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yusy Widarahesty selaku dosen dalam mata kuliah Dinamika Kawasan Asia Pasifik dan Australia yang selalu memberikan ilmu serta pengetahuan baru kepada penulis sehingga penulis bisa menerapkan ilmu serta pengetahuan tersebut dalam makalah ini. Akhir kata, Penulis berharap semoga makalah ini bisa bermanfaat dan berguna bagi para pembaca makalah ini. sekian dan terimakasih. Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.
Hormat Saya,
Muhammad Reza Mackulau
Penulis
1
DAFTAR ISI Kata Pengantar...........................................................................................................1 BAB I............................................................................................................................3 1.1. Latar Belakang Masalah........................................................................................3 1.2. Rumusan Masalah..................................................................................................4 1.3. Tujuan Penulisan....................................................................................................4 1.4. Manfaat Penulisan..................................................................................................4 1.5. Sistematika Penulisan............................................................................................4 BAB II .........................................................................................................................6 2.1 Kerangka Pemikiran................................................................................................6 BAB III ........................................................................................................................7 3.1. Sejarah dan Perkembangan Praktik Korupsi di Tiongkok………………………..8 3.2. Penerapan Hukuman Mati Bagi Praktik Korupsi di Tiongkok………………………………………………...……………………….……8 3.3. Efektivitas Penerapan Hukuman Mati ……………………………………...........9 BAB IV.........................................................................................................................11 Kesimpulan...................................................................................................................11 DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................11
BAB I
2 ii
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Pidana mati atau yang lebih dikenal sebagai hukuman mati, dewasa ini menjadi topik menarik dalam berbagai diskursus politik, kemanusiaan, akademik, hingga keagamaan. Fenomena hukuman mati begitu booming seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang dijerat pidana mati karena telah melakukan tindak pidana tertentu yang secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati 1 Hukuman mati tampil sebagai jargon yang sangat mengerikan. Betapa tidak, hak yang paling asasi, yaitu hak hidup, harus dirampas oleh tangan hukum yang memiliki jerat bagi siapa saja yang berani menantangnya. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah ada dan dipraktikkan, terutama sejak abad pertengahan, terhadap berbagai macam kejahatan. Terdapat beberapa cara pelaksanaan hukuman mati yang pernah diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum yang dianut suatu negara. Cara pelaksanaan hukuman mati tersebut antara lain adalah salib, bakar, penggal, gantung, tembak, kamar gas, kursi listrik, dan injeksi. Hukuman mati dengan cara disalib merupakan cara pelaksanaan hukuman mati yang telah dikenal sejak masa sebelum Kristus hingga saat ini di beberapa negara. Eksekusi hukuman mati mengalami pergeseran dari yang sifatnya disertai dengan maksud penyiksaan menuju pada cara yang dipandang lebih manusia tanpa melibatkan unsur penyiksaan Hal biasa yang selalu muncul adalah ada pihak yang pro dan kontra terhadap hukuman tersebut. Berbagai sudut pandang digunakan guna memperkuat argumen mereka tentang sah atau tidaknya hukuman mati ini, mulai dari sisi agama, hukum social budaya dan tentu saja hak asasi manusia. 2 Sehubungan dengan tema yang diangkat makalah ini tentang Penerapan Hukuman Mati Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus : Hukuman Mati Bagi Koruptor di Negara Tiongkok), Makalah ini berusaha membahas pertanyaanpertanyaan 1 Ali Mansyur, 2007, Aneka Persoalan Hukum, Semarang, Unissula Press. hal 23 2 Prof. A. Mansyur Effendi, SH.M.S dan Taufani Sulimana Evandri, SH.MH. 2007. HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham dalam Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia. hal.10
3
sebagai berikut: Seperti apakah hukuman mati itu?, Apakah hukuman mati layak untuk dipergunakan? Dan apa saja pro dan kontra dalam penerapan hukuman mati ini? Makalah ini akan membahas pertanyaanpertanyaan tersebut secara mendetail dan lebih mendalam 1.2. Rumusan Masalah 1. Seberapa efektifkah penerapan hukuman mati dalam upaya pemberantasaan permasalahan korupsi dalam suatu Negara? 1.3. Tujuan Pembahasan 1. Untuk memahami apa saja kelebihan dan kekurangan dari penerapan hukuman mati didalam hokum suatu Negara. 1.4. Manfaat Penulisan Pembaca diharapkan mendapat wawasan dan pengetahuan yang lebih ketika membaca makalah yang berjudul Penerapan Hukuman Mati Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus : Hukuman Mati Bagi Koruptor di Negara Tiongkok). 1.5. Sistematika Penulisan BAB I Berisikan tentang latar belakang masalah yang terdapat dalam Penerapan Hukuman Mati Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. Beserta rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang akan dijelaskan secara rinci dan teratur.
BAB II Berisikan kerangka pemikiran sebagai pembuka sebelum memasuki isi dari makalah.
BAB III
4
Berisikan Isi / Pembahasan dari makalah ini yang membahas tentang Penerapan Hukuman Mati Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus : Hukuman Mati Bagi Koruptor di Negara Tiongkok), BAB IV Berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dimakalah ini.
BAB II
5
2.1. Kerangka Pemikiran Sejarah telah membuktikan bahwa korupsi sangatlah susah untuk dikendalikan. Akan selalu ada celah dalam sistem kekuasaan yang memungkinkan orang-orang dengan ketamakan dan kesempatan untuk menyalahgunakan kedudukan mereka. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalams uatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan ruang wilayah. Banyak cara dilakukan pemerintahaan untuk menekan kemungkinan dan menutup celah aktivitas korupsi di negaranya. Salah satunya adalah upaya penerapan hukuman mati dalam menciptakan efek jera para pelaku dan calon pelaku korupsi. 3 Dilihat dari bahasa Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Saat itu ada ada 25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.Hukuman mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, hukuman mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari di pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga di tembak mati. 4 Dengan menerapkan hukuman mati sebagai dasar hukum yang mengikat setiap warga Negara, diharapkan akan menghentikan upaya-upaya tindakan korupsi dan pelanggaran hukum berat lainnya.
BAB III 3 Gunawan Ilham, 1993,Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis,Sosiologis, Budaya dan Politis.Bandung: Angkasa.: hal : 21 4 Erdianto Effendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA. Bandung: PT Refika Aditama: hal 7.
6
PEMBAHASAN 3.1. Sejarah dan Perkembangan Praktik Korupsi di Tiongkok Korupsi di Tiongkok bukan dianggap sebagai sesuatu yang baru. Korupsi di Tiongkok sudah ada sejak zaman Dinasti Zhou (1027-771 SM). Kasus korupsi sudah sangat sering ditemukan di Tiongkok pada saat itu sampai-sampai sejarawan Tiongkok yaitu Wang Yanan menyimpulkan bahwa “seluruh sejarah Tiongkok adalah sejarah penyelewengan”. 5Pada masa dinasti tersebut, praktik korupsi banyak dilakukan oleh para kasim. Para kasim ini bertugas untuk melayani selir kaisar dan memimpin urusan rumah tangga. Adapun hukuman bagi para pelaku korupsi pada saat itu adalah dipecat dari jabatannya dan mendapat sanksi hukum penjara. Setelah melewati periode kekaisaran dan periode revolusi nasional akhirnya Republik Tiongkok Nasionalis berdiri pada tahun 1912. Pada masa ini, korupsi di Tiongkok tetap saja berlangsung bakan menjadi penyakit pada masa pemerintahan nasionalis. Bentuk korupsi yang terjadi pada masa ini adalah pemerasan secara terang-terangan. Pada tahun 1949, Republik Rakyat Tiongkok dibentuk. Pada masa ini kekuasaan komunis berkuasa. Dan ada satu partai komunis besar yang menguasai pemerintah yaitu Partai Komunis Cina. Pada awal pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok, praktik korupsi banyak dilakukan oleh para pejabat yaitu dengan menerima suap dan melakukan praktik kolusi. Untuk memeranginya pemerintah melakukan gerakan san fan (tiga anti) dan wu fan (lima anti) untuk melawan korupsi dan inefisiensi birokrasi. Pemerintah menghukum mati, memenjarakan dan memecat pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. 6Namun pada akhirnya gerakan ini mengendur karena gerakan dilakukan berdasarkan kriteria yang tidak jelas. Komitmen kuat penguasa Tiongkok tersebut dimulai sejak masa Zhu Rongji. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tiongkok juga diatur mengenai hukuman mati tersebut. Hukuman mati diberikan bagi penerima suap sedangkan hukuman seumur hidup diberikan bagi pemberi suap. Saat ini, hukuman mati ini masih dipraktikkan di negara
5 Linda Yueh, China's corruption drive, (online),2013 , 24 Desember 2015 6 B. Brugger 1994, Politics, Economy and Society in Contemporary China, Macmillan, Hampshire , hal. 9.
7
Tiongkok. Bahkan sudah banyak sekali koruptor yang dihukum mati di negara ini. 7 Saat ini Tiongkok menerapkan tiga langkah untuk memberantas korupsi, yaitu memperbaiki sistem birokrasi, meningkatkan penyidikan terhadap pegawai negeri, dan mengawasi kekuasaan. Pengawasan ditingkat administrasi pemerintahan dilakukan oleh Kementrian Pengawasan, sedangkan pengawasan internal di tubuh partai dijalankan oleh Direktorat Disiplin
3.2. Penerapan Hukuman Mati Bagi Praktik Korupsi di Tiongkok Hukuman mati merupakan hukuman yang biasa dilakukan di Tiongkok. Hukuman mati di Tiongkok dijatuhkan untuk kasus kejahatan yang amat berat. Hukuman mati bagi para koruptor sudah dilakukan sejak era Mao Tse Tung. Namun komitmen penguasa untuk memberantas korupsi melalui hukuman mati gencar dilakukan sejak masa kepemimpinan Perdana Menteri Zhu Rongji.Sampai saat ini hukuman mati tersebut masih diandalkan untuk memberantas kasus korupsi di Cina. Statistik menunjukkan bahwa Cina meraih rekor pemberian hukuman mati terbanyak di dunia. Amnesti Internasional memperkirakan angka 6000 hingga 8000 eksekusi mati setiap tahunnya. Namun jumlahnya makin tahun semakin berkurang karena adanya kampanye mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia. 8 Hukuman mati bagi koruptor di dikenakan pada masyarakat maupun pejabat tanpa pandang bulu. Bagi pemerintah Cina, perang melawan korupsi itu sangat penting. Cina ingin menunjukkan pada dunia bahwa ideologi komunisme mereka tidak menghalangi mereka. mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, pemberlakukan hukuman mati ini dianggap Cina dapat memberikan efek jera bagi para koruptor. Saat ini, kepemimpinan RRC berada dibawah Presiden Hu Jintao. Presiden Hu Jintao sangat tidak menyukai perilaku korup di jajarannya. Beliau menindak tegas bagi para pejabat korup yaitu dengan memberikan hukuman mati. Saat ini, jumlah pemberian hukuman mati bagi para koruptor di Tiongkok berusaha dikurangi karena adanya kampanye HAM. Pemberian hukuman bagi koruptor yang semulanya hukuman mati ada 7 Darini, Ririn. 2010. Korupsi di China : Perspektif Historis Bogor: Ghalia Indonesia, hal 33. 8 Ervan Hardoko. Tahun Lalu, China Terbanyak Gelar Eksekusi Mati. (online),2013.< http://www.internasional.kompas.com/23221321>,24 Desember 2015
8
yang diturunkan menjadi penjara seumur hidup. Namun, tentu saja pemberian hukuman mati tetap menjadi langkah hukum nomor satu di Cina untuk pemberian efek jera bagi para koruptor. Banyak negara cukup tercengang atas keberanian China dalam usaha melawan korupsi. Dengan hukuman mati yang dikenakan kepada koruptor, tak heran jika Negara ini telah menjadi model dalam pemberantasan korupsi di Asia. Negara ini mampu mengubah reputasi negara yang bergelimang korupsi menjadi negara yang rendah korupsinya dalam rentang waktu 10 tahun ke belakang. Para pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tidak segan-segan dibawa ke tiang gantungan. Tindakan ini cukup efektif mengurangi praktik korupsi di kalangan pejabat. 3.3. Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Pro dan kontra pidana mati menjadi pengkajian dan perdebatan yang tidak henti, baik di kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat,
masyarakat,
bahkan
dunia
Internasional.
Penjatuhan
pidana
mati
menimbulkan pro dan kontra dikalangan para ahli hukum, bahkan dikalangan filsuf dan kaum Agama. Pro dan kontra pidana mati ini memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif sebagai penjara, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia. Ada negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, tetapi pelaksanaannya dipersukar sehingga menurun seperti Amerika Serikat, antara tahun 1930-1934 sebanyak 155 eksekusi, antara tahun 1961-1865 sebanyak 26 eksekusi. Adapula negara yang telah menghapuskan pidana mati seperti : Belanda, Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swis dan negara-negara Skandinavia lainnya, ada pula negara-negara yang pernah menghapuskan pidana mati tetapi kemudian mengadakan lagi, seperti Rusia, Republik Rakyat China, termasuk negara yang masih menerapkan pidana mati terhadap terpidana yang melakukan kejahatan-kejahatan berat seperti perampok bersenjata, pembunuh maupun pemerkosa serta koruptor.9 9 Kamal Mustafa. Negara-Negara Yang Menerapkan Hukuman Mati (online),2013.< http://www.kompasiana.com/alchemist/negara-negara-ini-dukung-hukumanmati_55485cef547b61f40b25246d>,24 Desember 2015
9
Dilihat dari sudut pandang kemanusiaan penerapan pidana mati seolah-olah kejam dan tidak berprikemanusiaan, namun jika direnungkan secara , sebenarnya pidana mati memberikan efek jera yang sangat efektif, baik terhadap si pelaku, maupun terhadap masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan-kejahatan berat. Dari beberapa perspektif pidana mati masih memiliki tempat dan memberikan harapan agar masyarakat berfikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan-kejahatan berat yang diancam pidana mati, antara lain, kejahatan narkoba, terorisme, korupsi, pembunuhan berencana dan perampokkan dengan kekerasan. penerapan pidana mati secara filosofis adalah untuk melenyapkan kejahatan-kejahatan besar sehingga akan dirasakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat banyak meskipun harus kehilangan satu nyawa, sulit mencapai kesempurnaan, namun demikian setidak-tidaknya hukum bisa mendekati kesempurnaan dengan ukuran keadilan berdasarkan kemampuan nalar dan hati nurani manusia.
BAB IV KESIMPULAN
10
Praktik korupsi sudah merajalela di pemerintahan Republik Rakyat Cina. Praktik korupsi ini berlangsung di Cina sejak zaman kekaisaran sampai dengan saat ini. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk memerangi praktik tersebut. Salah satu caranya dengan pemberian hukuman mati. Hukuman mati dijatuhkan pada semua pelaku korupsi tanpa pandang bulu apakah pejabat tinggi atau pejabat rendah. China bisa dijadikan salah satu contoh ideal bagi Indonesia dalam bidang pemberantasan korupsi. Hukuman mati, walaupun belum dapat menghilangkan perilaku korupsi sepenuhnya, terbukti secara signifikan mampu menguranginya. Dengan berkurangnya korupsi di China serta penegakan hukum yang ketat terhadap koruptor, kesejahteraan masyarakat China meningkat, dan perekonomian China diprediksi segera menggusur Amerika Serikat yang saat ini berada di puncak. Pemerintah Cina berharap bahwa dengan pemberian hukuman mati ini akan memberikan efek jera bagi para masyarakat sehingga masyarakat akan enggan atau takut untuk melakukan korupsi
DAFTAR PUSTAKA BUKU : 1. Ali Mansyur, Aneka Persoalan Hukum, Semarang, Unissula Press. 2. Prof. A. Mansyur Effendi, SH.M.S dan Taufani Sulimana Evandri, SH.MH. 2007. HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HaKham dalam Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia.
3. Gunawan Ilham, 1993,Postur Korupsi di Indonesia: Tinjauan Yuridis,Sosiologis, Budaya dan Politis.Bandung: Angkasa.
4. Erdianto Effendi, 2011. HUKUM PIDANA INDONESIA. Bandung: PT Refika Aditama.
11
5. B. Brugger 1994, Politics, Economy and Society in Contemporary China, Macmillan, Hampshire 6. Darini, Ririn. 2010. Korupsi di China : Perspektif Historis Bogor: Ghalia Indonesia
WEBSITE : 1. Linda Yueh, China's corruption drive, (online),2013 ,24 Desember 2015 2. Ervan Hardoko. Tahun Lalu, China Terbanyak Gelar Eksekusi Mati. (online),2013.< http://www.internasional.kompas.com/23221321>,24 Desember 2015 3.Kamal Mustafa. Negara-Negara Yang Menerapkan Hukuman Mati (online),2013.< http://www.kompasiana.com/alchemist/negara-negara-ini-dukung-hukumanmati_55485cef547b61f40b25246d>,24 Desember
12
