ABSTRAK Pidana mat Pidana matii ada adalah lah huku hukuman man yang dil dilaks aksanak anakan an den dengan gan mer meramp ampas as jiw jiwaa ses seseor eorang ang yan yang g melanggar ketentuan undang-undang. Terjadi pro kontra mengenai pidana mati di Indonesia jika dipandang dari segi HAM. Pendapat yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM karena pelaku telah melanggar HAM korban dan HAM masyarakat. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar HAM beralasan bahwa dicabutnya hak hidup sese se seor oran ang g yan yang g se sebet betul ulny nyaa ha hak k it itu u sa sanga ngatt di diha harg rgai ai dan ti tiad adaa se seor oran angpu gpun n ya yang ngBOLEH mencabutnya. leh karena itu hukuman mati harus dihapuskan dalam perundang-undangan yang ada. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah ! "#$ %agaimanakah Hakikat tentang HAM dan huk hukum um pid pidana ana mat mati&' i&' "($ %ag %agaim aimana ana pel pelaks aksanaa anaan n huk hukuma uman n mat matii di Ind Indone onesia sia&& " )$ %aga %agaim imanak anakah ah Pro *ont *ontra ra Pid Pidana ana Mat Matii di Ind Indone onesia sia&' &' "+$ "+$Huk Hukum um pid pidana ana mat matii dal dalam am perspekti, HAM&. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui apa hakikat yang sebenarnya sebena rnya tentang pidana mati dan hukum HAM itu sendi sendiri. ri. Selain itu juga untuk mengetahui mengetahui bagaimana sejarah munculnya hukuman mati di indonesia dan bagaimana Hukum HAM dalam memandang hukuman tersebut. alam penulisan makalah ini penulis menggunakan jenis metode penulisan kualitatie' dengan teknik penelitian yuridis normatie yang dilakukan dengan cara meneli men eliti ti bah bahan an pus pustak takaa dis disamp amping ing mel meliha ihatt kas kasusus-kas kasus us yan yang g ber berkem kembang bang di mas masyar yarakat akat.. Spesi,ikasi penelitian ini adalah penelitian deskrepti, analitis yang berusaha menggambarkan masalah hukum' sistem hukum dan mengkaji secara sistematis. Hukuman mati merupakan upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat dari gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti umum semisal kejahatan yang dinyatakan sebagai extraordinary crime. crime. /amun banyak pihak yang menolak hukuman mati karena dinilai melanggar ketentuan HAM yaitu hak untuk hidup. Pada Pa dahal hal di didal dalam am 0 0HA HAM M ya yang ng te tela lah h di dira rati ti,i ,ikas kasii In Indon dones esia ia'' di diny nyat ataka akan n ba bahw hwaa /e /ega gara ra dapat dap at dap dapat at men mengam gambil bil upay upaya-u a-upaya paya yang meny menyim impang pang "derogate derogate$$ dar darii kewa kewajib jiban an mer mereka eka berdasarkan koenan ini' sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat.
BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau ber,ungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. itinjau darui sudut subyeknya' penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normati, atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku' berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. alam arti sempit' dari segi subyeknya itu' penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu' apabila diperlukan' aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. %erbicara mengenai Hak Asasi Manusia "HAM$ dalam kehidupan demokrasi kita terasa makin mencuat' meski pemahaman terhadapnya belum memuaskan karena banyak konsepsi yang dikembangkan masih dipahami secara beragam mulai dari orang1masyarakat awam hingga kalangan yang 2melek2 HAM. HAM yang bersi,at kodrati dan berlaku uniersal itu pada hakikatnya berisi pesan moral yang menghendaki setiap orang baik secara indiidu ataupun kelompok bahkan penguasa1pemerintah "negara$ harus menghormati dan melindunginya.Pesan moral yang ada' memang belum mengikat atau belum mempunyai daya ikat secara hukum untuk dipaksakan pada setiap orang. *etika ia dimuat "dicantumkan dan ditegaskan$ melalui berbagai piagam dan konensi internasional' maka semua orang harus menghormatinya. Paling tidak negara "sebagai yang bertanggung jawab dalam rangka penghormatan dan pelaksanaan HAM$ yang ikut terlibat dalam atau sebagai peserta konensi dan terlibat dalam penandatanganannya' juga terhadap piagam yang telah disetujui bersama itu' akan terikat dan berkewajiban untuk merati,ikasinya ke dalam peraturan perundangan masing-masing negara bersangkutan. alam proses demikian' HAM telah diakomodasi ke dalam hukum. B.Rumusan Masalah #. %agaimanakah Hakikat tentang HAM dan hukum pidana mati& (. %agaimana pelaksanaan hukuman mati di Indonesia& ). %agaimanakah Pro *ontra Pidana Mati di Indonesia& +. Hukum pidana mati dalam perspekti, HAM& C. Tujuan Penulsan Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah3 untuk mengetahui bagaimana hakekat sebenarnya tentang hukum pidana mati dan hukum HAM yang ada di /egara kesatuan 4epublik Indonesia Selain itupun kita dapat mengetahui bagaimana sejarah munculnya hukuman mati di indonesia dan bagaimana Hukum HAM dalam memandang hukuman tersebut.
D. Man!aat Hasl Penulsan Semoga hasil penulisan dari makalah ini dapat berman,aat bagi pembaca dan bagi penulis khususnya' karena pada dasarnya kita semua adalah seorang yang masih membutuhkan banyak ilmu dan pengetahuan untuk mengetahui segala hal yang ada di dalam kehidupan kita' dalam makalah inipun menjelaskan beberapa pendapat pakar terhadap hukum pidana yang nantinya akan menjadikan re,erensi tersendiri bagi para pembaca dalam memaknai hukum pidana tersebut. *emudian pandangan hukum HAM terhadap pidana mati yang terdapat di /egara Indonesia pun mengiringi pemaparan makalah ini' dengan tujuan untuk membuka wawasan para penbaca tentang pandangan HAM terhadap pidana mati tersebut.
BAB II TIN"AUAN PUSTAKA A. Pengertan #. HAM alam Hak Asai Manusia terkandung pengertian hak kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang dalam tata pergaulan hidupnya serta dengan lingkungan. *ehidupannya serta dengan Tuhannya' terdapat beberapa tata kehidupan yang bersumber dari Tuhan atau agama "hak kodrat$ yaitu hak hidup' kebebasan " freedom$ serta hak jiwa raga yaitu hak menikmati kekayaan kebahagiaan " pursult of happiness$ ketiga hak kodrati diatas diturunkan tuhan kepada setiap umatnya tanpa pilih kasih untuk melengkapi hidupnya sedangkan kewaiban yang dipikul oleh kita yaitu kewajiban bersyukur' beriman dan bertakwa kepada-/ya. i sisi lain terdapat hak kewajiban yang bersumber dari kehidupan sesama manusia' lingkungan hidup dimana kita hidup dimasyarakat. Sumber ini kita kenla dengan sebutan kaidah atau norma social' kebiasaan atau adapt istiadat' hak dan kewajiban yang lain di tentukan oleh /egara dan organisasi-organisasi seperti P%% dan lain-lain. Secara khusus hak asasi manusia ini dapat dirinci yaitu! a. Hak asasi pribadi' yang meliputi hak kemerdekaan memeluk agama' menyatakan pendapat' dan kebebasan berorganisasi atau berpartai. b. Hak asasi ekonomi' yang meliputi hak kebebasan memiliki sesuatu' hak membeli atau menjual sesuatu' dan hak mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. c. Hak asasi mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pemerintahan "hak persamaan hukum$. HAM merupakan hak-hak kodrati yang diperoleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan semesta alam' sesungguhnnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnnya oleh karena itu setiap manusia berhak mendapat kehidupan yang layak' kebebesan' keselamatan dan kebahagiaan. idalam /egara merdeka hak-hak asasi manusia seharusnnya secara keselruruhan terjamin' *arena pada hakikatannya kemerdekaan negara dan bangsa berarti kemerdekaan pula bagi warga negara oleh karena itu setiap wargan gera sudah sewajarnya menikmati kemerdekaan nasionalnya yang berwujud kebebesan dalam ,itrahnnya misalnnya ! hak mmilih dan dipilih' hak
mendapat perlindungan dan perlakuan yang baik1adil' hanya mendapat pendidikan dan pengajaran' serta hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dan kesejahteraan hidup' kesadaran menghormati hak asasi dalam pergaulan' mencerminkan kedewasaan dan kebijakan seseorang'. *ritik dan penyampaian juga menunjukan kematangan seseorang. Masalah hak asasi manusia adalah hak masalah sesama manusia' hal ini mengandung arti akan menyangkut masalah hak dan kewajiban tugas dan tangung jawab' serta penghormatan dan perlakuan terhadap sesama manusia. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi oleh sesama warga negera' mengakibatkan tidak adannya tertib sosial dan tertib hukum. $. Hukum P%ana Mat
Pidana mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum pidana positi, Indonesia. %entuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pidana ini juga merupakan hukuman tertua dan paling kontroersial dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tujuan diadakan dan dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak
3] menghendaki adanya gangguan terhadap ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum.[ %erdasarkan sejarah pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relati, baru di Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak 5aman kerajaan-kerajaan. Hal ini dapat dibuktkan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau huum para raja dahulu' umpamanya! a. mencuri dihukum potong tangan 3 b. pidana mati dilakukan dengan jalan memotong-motong daging dari badan "sayab$' kepala ditumbuk "sroh$' dipenggal dan kemudian kepalanya ditusuk dengan gantar "tanjir$' dan sebagainya. Pelaksanaan eksekusi mati di wilayah Indonesia tidak hanya terpatok pada keterangan di atas. Misalnya' di Aceh eksekusi bisa dilaksanakan dengan lembing' di %ali dapat dilaksanakan dengan cara ditenggelamkan ke laut'sedangkan pada suku batak dilaksanakan dengan sistem alternati, dimana apabila pembunuh tidak membayar uang salah maka eksekusi bisa dilaksanakan' dan berbagai macam jenis-jenis eksekusi mati lainnya. engan memperhatikan kebiasaaan "adat$ dan hukum adat dari Aceh sampai Irian memperlihatkan kepada kita pidana mati dikenal oleh semua suku di Indonesia. Hingga penulis menarik kesimpulan bahwa bukan %elanda lah yang memperkenalkan pidana mati pada bangsa ini. Penerapan hukum pidana oleh pemerintah %elanda di wilayah Indonesia diberlakukan berdasarkan pemberlakuan “Wet boek van Strafrecht” yang mulai berlaku pada # 6anuari #7#8.
Pada ketentuan ini' pidana mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tertuang dalam pasal #9. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dilakukan dengan hukuman gantung sebagaimana diatur dalam pasal #9 *0HP. *emudian dengan Staatsblad #7+: /omor#() yang dikeluarkan oleh pemerintah %elanda' pidana mati dijatuhkan dengan cara ditembak mati. Hal ini diperkuat dengan Penetapan Presiden /omor ( Tahun #7;+ tahun #7;+'
diketahui
bahwa
pelaksanaan
eksekusi terhadap terpidana
mati haruslah
dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang dijatuhkan padanya berkekuatan hukum tetap dan kepada si terpidana telah diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada Presiden. Pelaksanaan
eksekusi
dapat
dilaksanakan
dengan
terlebih
dahulu
melalui fiat
executie "persetujuan Presiden$. Maka jelaslah disini bahwa pidana mati pada dasarnya dan seharusnya dijadikan sebagai sarana penal yang terakhir dan hanya dapat dipergunakan terhadap orang-orang yang tidak dapat dilakukan pembinaan lagi dan dirasakan membahayakan kehidupan masyarakat luas bahkan negara sekalipun.
B. Pelaksanaan Hukuman P%ana Mat % In%&nesa 0ntuk pelaksanaan pidana mati di Indonesia pada mulanya dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal ## *0HP yang menyatakan bahwa =pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah k akinya>. *arena dirasa kurang sesuai maka kemudian pasal tersebut di atas diubah dengan ketentuan dalam S. #7+: ! #() dan mulai berlaku sejak tanggal (: agustus #7+:. Pasal # aturan itu menyatakan bahwa! =menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undangundang lain' hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil "bukan militer$' sepanjang tidak ditentukan lain oleh gubernur jenderal dilakukan dengan cara menembak mati>.untuk ketentuan pelaksanaannya secara rinci di jelaskan pada 00 /o. ( "P/PS$ tahun #7;+. %erdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa eksekusi hukuman mati di Indonesia yang berlaku saat ini dilakukan dengan cara menembak mati bukan dengan cara menggantungkan si terpidana pada tiang gantungan. %eberapa ketentuan terpenting dalam pelaksanaan pidana mati adalah sebagai berikut!
#$ Tiga kali (+ jam sebelum pelaksanaan pidana mati' jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan memberitahukan kepada terpidana dan apabila ada kehendak terpidana untuk mengemukakan sesuatu maka pesan tersebut diterima oleh jaksa3 ($ Apabila terpidana sedang hamil harus ditunda pelaksanaannya hingga melahirkan3 )$ Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri *ehakiman di daerah hukum pengadilan hukum pengadilan tingkat # yang bersangkutan3 +$ *epala Polisi aerah yang bersangkutan bertanggungjawab mengenai pelaksanaannya3 :$ Pelaksanaan pidana mati dilaksanakan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi3 ;$ *epala Polisi aerah yang bersangkutan harus menghadiri pelaksanaan tersebut3 ?$ Pelaksanaan tidak boleh dimuka umum3 8$ Penguburan jena5ah diserahkan pada keluarga3 7$ Setelah selesai pelaksanaan pidana mati tersebut 6aksa yang bersangkutan harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati tersebut' yang kemudian salinan surat putusan tersebut harus dicantumkan ke dalam surat putusan pengadilan. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. %erdasarkan catatan berbagai
Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia' namun terjadi hampir di seluruh /egara yang ada pada saat ini. Setiap ahli hukum' aktiis hak asasi manusia dan lain
sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional. *ecendrungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya' umumnya didasarkan pada alasan konensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi' sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati la5imnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan diemukan kesalahan atas onis yang dijatuhkan hakim. Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah 6onkers'
bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan >pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar.> Selanjutnya' .
Selanjutnya' inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya telah terjawab dalam putusan Mahkamah *onstitusi pada Permohonan Pengujian materil 0ndang-0ndang /omor (( tahun #77? Tentang /arkotika terhadap 0ndang-0ndang asar #7+: yang diajukan oleh empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam 0ndang-0ndang /omor (( tahun #77? Tentang /arkotika. %erdasarkan putusan Mahkamah *onstitusi tersebut' secara tegas dinyatakan bahwa ancaman pidana mati pada 0ndang-0ndang /omor (( tahun #77? Tentang /arkotika tidaklah bertentangan dengan *onstitusi. Secara analogi dapat ditrik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan inkonstituional. 0ntuk memperkuat argumen di atas' maka alangkah baiknya penulis memperkuatnya dengan menyajikan bunyi dari *onklusi dari Putusan Mahkamah *onstitusi terhadap permohonan tersebut' yang menyatakan ! *etentuan Pasal 89 Ayat "#$ huru, a' Ayat "($ huru, "a$' Ayat ")$ huru, a3 Pasal 8# Ayat ")$ huru, "a$3 Pasal 8( Ayat "#$ huru, a' Ayat ( "huru,$ a dan Ayat ")$ huru, a dalam 00 /arkotika' sepanjang yang mengenai ancaman pidana mati' tidak bertentatangan dengan Pasal (8A dan Pasal (8I ayat "#$ 00 #7+:.
a. b.
c. d.
%erdasarkan keterangan tersebut' sebenarnya dapatlah secara jelas bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan *onstitusi /egara kita dan masih layak dipertahankan keberadaannyanya dalam hukum pidana positi,. Hanya saja berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya untuk ke depan memperhatikan sungguh-sungguh hal sebagai berikut ! pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok' melainkan sebagai pidana yang bersi,at khusus dan alternati,3 pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan penjara seumur hidup atau selama (9 puluh tahun3 pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa3 eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana mati yang sakit jiwa tersebut sembuh. 6adi' berdasarkan uraian pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa para pendukung pidana mati pada 5aman modern ini semata-mata menjadikan pidana mati sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan /egara baik dalam bentuk preenti, maupun represi,. 4epresi, di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah layaknya kekuasaan otoriter yang menjadikan pidana mati sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang bersebrangan dengan penguasa. Selain itu' dalam perumusan *0HP /asional yang baru' dalam hal pidana mati haruslah memperhatikan bunyi putusan di atas.
emikian sebaliknya' para ahli dan tokoh yang kontra terhadap pidana mati pun tidaklah sedikit dan menyandarkan argumennya pada sebuah landasan berpikir yang ilmiah. Seorang tokoh aliran klasik yang sangat terkenal karena keokalannya menetang pidana mati ialah seorang berkebangsaan Italia yang bernama %eccaria. Alasan %eccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri "beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut salah$. Berri yang juga seorang berkbangsaan Italia dalam hal menentang pidana mati berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai pradisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup' tidak perlu dengan pidana mati. Pada putusan Mahkamah *onstitusi dalam Permohonan Pengujian materil 0ndang0ndang /omor (( tahun #77? Tentang /arkotika terhadap 0ndang-0ndang asar #7+: yang menyatakan bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan konstitusi terdapat empat pendapat berbeda "dissenting opinion$ dari hakim konstituisi. Hakim-hakim tersebut adalah Hakim *onstitusi H. Harjono' Hakim *onstitusi H. Achmad 4oestandi' Hakim *onstitusi H.M. Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi >.%entuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak untuk hidup ini ialah pembunuhan atau melukai jasmai atau rohani dari seseorang ataupun dari kelompok "
Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini' dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya' kemerdekaannya' keamanan pribadinya. %agaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan.apat dilihat banyak orang yang telah dijatuhi hukuman mati' antara lain koruptor di Cina' Saddam Hussein' ataupun lainnya. /amun seperti kasus 4wanda dan Dugoslaia pelaku pelanggaran HAM hanya diganjar dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup' karena hukuman mati di jaman modern ini mulai ditinggalkan oleh negara-negara di dunia' meskipun masih ada beberapa negara yang masih melaksanakannya dengan berbagai cara' seperti digantung' ditembak' dan disuntik. %agaimanapun caranya hukuman mati tetap saja melukai diri dan mengambil hak hidup dari seseorang. 6ika pidana mati ditinjau menurut *oenan Internasional Tentang Hak Sipil politik yaitu Pasal ; ayat "#$ Pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup !ak ini harus dilindungi oleh hukum "idak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya. Seperti halnya dijelaskan pada Pasal ) 0HAM bahwa pelaksanaan eksekusi mati' telah melanggar pasal ; ayat "#$' eksekusi mati pada dasarnya menimbulkan kesakitan ,isik dan dirampasnya hak hidup dari seseorang' dan ini yang bertentangan dengan Pasal ; ayat "#$ ICCP4 dan Pasal ) 0HAM. Meskipun banyak negara belum menghapuskan hukuman mati antara lain Indonesia' Cina dan negara Irak belum menghapuskan hukuman mati' yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya pemenuhan dan pengaturan yang jelas terhadap pelaksanaan pidana hukuman tersebut baik itu dalam proses penangkapan maupun dalam pelaksanaan pemeriksaan di persidangan' sehingga hal tersebut bertentangan dengan konsep the rule of la#dimana terdapatnya pengaturan yang jelas baik itu persamaan kedudukan di muka hukum dan juga terdapatnya peradilan yang bebas dan tidak memihak yang berimberimplikasi kekuasaan kehakimanh yang merdeka. Pasal ; ayat "($ *oenen Internasional Tentang Hak Sipil Politik menyatakan bahwa i negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati' putusannya dapat diberikan hanya untuk kejahatan yang paling berat' sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktu kejahatan demikian dilakukan' dan tanpa melanggar suatu ketentuan dari *oenan ini dan *onensi Tentang Pencegahan an Penghukuman *ejahatan Pemusnahan "suku$ %angsa. Hukuman ini hanya boleh dilaksanakan dengan putusan terakhir dari pengadilan yang berwenang.
i samping pengaturan tentang hak dasar yaitu hak untuk hidup yang diatur dalam 0HAM tersebut yang dalam hal ini dihubungkan dengan hukuman mati' terdapat pengecualian terhadap pelaksanaan hak tersebut yaitu dengan adan ya pemahaman mendalam terhadap adanya derogable rights' yaitu dalam hal yang pertama >a public emergency which treatens the li,e o, nation> dapat dijadikan dasar untuk membatasi pelaksanaan hak-hak kebebasan dasar' dengan syarat bahwa kondisi keadaan darurat "public emergency$ tersebut harus diumumkan secara resmi "be o,,icially proclaimed$' bersi,at terbatas serta tidak boleh diskriminati,. "Muladi' (99+ ! #9#$. Hal tersebut diatur secara limitati, dalam *oenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik' dalam Pasal + ayat "#$ ICCP4 menyatakan' dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi' negara-negara pihak pada koenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang "derogate$ dari kewajiban mereka berdasarkan koenan ini' sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut' dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban negara-negara pihak itu menurut hukum internasional' dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras' warna kulit' jenis kelamin' bahasa' agama' dan asal-usul sosial' sehingga onis mati yang dijatuhkan terhadap Saddam tidak bertentangan dengan Pasal ) 0HAM' karena kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan HAM berat dan memenuhi ketentuan Pasal + ICCP4.
MAKALAH PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA
DI SUSUN : NAMA NO
: MILLEYNIA PUTRI FEBRIANA : 19 KELAS
: X UPW 2
SMK NEGERI 1 GONDANG
