Negara Indonesia merupakan Negara berkembang, yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam, lautan, dan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam melakukan perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun pertumbuhan ekonomi karena Indonesia memiliki beraneka ragam kekayaan yang sangat kuat untuk menunjang segala kebutuhan dalam Negeri,
namun pada kenyataannya Indonesia hanya mampu menjadi penonton ditengah persaingan global yang begitu selektif. Kebijakan yang sangat kontrofersialpun diambil oleh Pemerintah Indonesia yaitu dengan bergabung dalam pembebasan PPh Pasal 22 dengan Negara Cina, pada konteksnya kebijakan yang diambil sangat menggiurkan karena penduduk Cina yang begitu banyak dibandingkan jumlah penduduk Indonesia dan dapat menjadi sasaran empuk bagi para produsen dalam negeri, akan tetapi para produsen dalam negeri belum mampu untuk bersaing dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh negeri tirai bambu tersebut. Dalam hal ini kedewasaan kedewasaan sangatlah diperlukan dalam melakukan suatu kebijakan karena besar atau kecilnya pendapatan dari PPh Pasal 22 tergantung pada pada kebijakan kebijakan yang diambil diambil oleh Peraturan Peraturan Pemerintah. Pemerintah.
Pajak penghasilan pasal 22 atau disingkat disingkat PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dasar hukum PPh pasal 22 adalah UU Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pasal 22. Untuk lebih memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai pajak penghasilan
(pph) pasal 22, maka yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu mengenai subjek PPh pasal 22, objek, pemungut, pengecualian dari pengenaan pph pasal 22, saat terutang, batas waktu setor dan lapor, serta contoh soal atau kasus yang berkaitan dengan pasal 22.
Berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Subjek PPh Pasal 22 adalah Wajib Pajak yang melakukan penyerahan kepada pemerintah, Wajib Pajak badan-badan tertentu yang melakukan kegiatan impor atau melakukan penyerahan barang yang tergolong sangat mewah. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh pasal 22 adalah siapa saja yang wajib menghitung, memungut, dan menyetorkan PPh Pasal 22 ke kas Negara. Mereka adalah:
1. Importir. 2. Rekanan pemerintah dan badan-badan tertentu yang merupakan pemungut PPh Pasal 22. 3. Konsumen semen, kertas, baja, dan otomotif. 4.
Distributor dan agen pertamina serta badan usaha selain pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gas.
5.
Industri dan eksportir di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
Adapun objek objek PPh pasal pasal 22 adalah sebagai berikut berikut : 1. Pembelian a. Pembelian barang barang oleh bendaharawan bendaharawan b. Pembelian bahan-bahan berupa hasil perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan untuk keperluan industri dan ekspor dari pedagangan pengepul 2. Impor Barang 3. Penjualan oleh oleh Industri Tertentu Tertentu a. Industri baja b. Industri semen c. Industri kertas
d. Industri otomotif 4. Penjualan BBM dan Gas oleh PERTAMINA Premium, solar, premix/superTT, premix/superTT, minyak tanah, tanah, gas/LPG, dan pelumas. pelumas. 5. Penjualan Barang Barang yang tergolong tergolong sangat Mewah Mewah Pesawat udara pribadi, kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen sangat mewah dan kendaraan sangat mewah, dll.
Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Unang Pajak Penghasilan adalah adalah : 1. Bank Devisa dan dan Direktorat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cukai (DJBC) atas impor barang. barang. 2.
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan
dan
bendaharawan
pemerintah
pusat/daerah pusat/daerah yang melakukan pembayara pembayaran n atas pembeliaan barang. 3. BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. 4. Bank Indonesia (BI), PT.Perusahaan PT.Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Telekomunikasi Indonesia ( Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Petamina dan bank-bank bank-bank BUMN yang melakukan melakukan pembelian barang barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.
5. Badan usaha yang bergerak dibidang usaha industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh kepala kantor pelayanan pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. 6. Pertamina dan badan usaha lainnya (produsen atau importir) yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix, serta super TT, pelumas dan gas, atas penjualan hasil produksinya. 7. Industri dan eksportir perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan, yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dan pedagang pengumpul. Selain
pemungut
diatas,
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
253/PMK.03/2008 juga mengatur tentang wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah yaitu wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, dinataranya : 1. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp200.000.000.0 Rp200.000.000.000 00 (dua ratus miliar rupiah); 2. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
3. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000 Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi); 4. Apartemen, kondominium, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); 5. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, Sport Utility Vehicle (SUV), Multi Purpose Vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.
Yang dikecualikan dikecualikan dari pemungutan pemungutan PPh pasal pasal 22 adalah : 1.
Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan Pajak Penghasilan tidak terutang Pajak Penghasilan.
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai Nilai (PPN) : a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; (dengan syarat ada Surat Keterangan Bebas PPh Pasal Pasal 22 yang yang diterbitkan oleh Direktorat Direktorat Jenderal Pajak).
b. Barang untuk keperluan Badan Internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan. d. Barang untuk keperluan museum, museum, kebun binatang, dan temmpat temmpat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, dilakukan secara otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB). e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dilakukan secara otomatis tanpa SKB. f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra tunanetra dan penyandang cacat lainnya, dinyatakan dengan SKB PPh pasal 22 oleh DJP. g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, dilakukan secara otomatis tanpa SKB. h. Barang pindahan, dilakukan otomatis otomatis tanpa tanpa SKB. i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, barang kiriman sampai dengan batas nilai/jumlah tertentu sesuai dengan peraturan kepabeanan. j.
Barang yang diimpor diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum.
k. Persenjataan, amunisi dan perlengkapan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan Negara. l. Barang dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan menghasilkan barang bagi keperluan keperluan pertahanan dan keamanan Negara. m. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Pekan Imunisasi Nasional (PIN). (PIN). n. Buku-buku pelajaran pelajaran umum, umum, kitab suci suci dan buku-buku buku-buku pelajaran pelajaran agama. o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyebrangan, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keamanan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan dipergunakan perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional. p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan dipergunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional. q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan dipergunakan PT Kereta Api Indonesia (KAI). r. Peralatan yang dipergunakan dipergunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
3.
Dalam hal impor barang sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Contohnya adalah barang pameran, setelah pameran selesai naka barang-barang pameran tersebut harus dieskpor kembali.
4.
Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah dieskpor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor karena membutuhkan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
5. Pembayaran atas penyerahan barang yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000 (bukan merupakan pembayaran yang terpecah-pecah). terpecah-pecah). 6. Pembayaran untuk untuk keperluan pembelian pembelian BBM, listrik, listrik, gas, air minum/PDAM minum/PDAM dan benda-benda pos. 7. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas dan untuk tujuan ekspor (syarat harus ada surat keterangan bebas PPh Pasal 22). 8. Pembayaran/pencairan Pembayaran/pencairan dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor Perbendaharaan Perbendaharaan dan Kas Negara Negara (pelaksanaan (pelaksanaan tanpa surat surat keterangan bebas).
a. menggunakan Angka Pengenal Importir (API) sebesar 2,5% dari nilai impor; b. tanpa menggunakan Angka Pengenal Importir (API) sebesar 7,5% dari nilai impor; c. yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% dari harga jual lelang; d. impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API (tidak memiliki API, tidak dapat impor) sebesar 0,5% dari nilai impor.
Tarifnya sebesar sebesar 1,5% dari dari harga pembelian pembelian sebelum sebelum PPN/ PPnBM PPnBM
a. Industri semen, sebesar 0,25% dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPN b. Industri kertas, sebesar 0,1% dari DPP PPN c. Industri baja, sebesar 0,3% dari DPP PPN d. Industri otomotif, sebesar 0,45% dari DPP PPN
SPBU
SPBU
Swastanisasi
Pertamina
Premium
0,3% penjualan
Solar
0,3% penjualan
Premix/super Premix/super
0,3%
TT
penjualan
Minyak tanah
dari 0,25%
dari
penjualan dari 0,25%
dari
penjualan dari 0,25%
dari
penjualan 0,3%
dari
penjualan Gas LPG
0,3%
dari
penjualan Pelumas
0,3%
dari
penjualan
Tarifnya sebesar sebesar 0,5% dari dari harga pembelian pembelian tidak termasuk termasuk PPN. PPN.
Tarifnya sebesar sebesar 5% dari penjualan.
Pemungutan PPh pasal 22 yang bersifat tidak final terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Pemungutan PPh pasal 22bersifat tidak final, kecuali pemungutan pemungutan PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur atau agen bersifat final.
1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus melaporkan PPh Pasal 22 yang telah dipungut kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah penyetoran. Pelaporan dilakukan menggunakan formulir surat pemberitahuan masa PPh Pasal 22 impor. 2. Surat pemberitahuan masa PPh Pasal impor disertai lampiran: a. Tindasan PPUD PPUD b. Lembaran ke-2 SSP c. Lembaran ke-2 bukti pemungutan pemungutan PPh PPh Pasal 22 impor, dan d.
Daftar dari bukti pemungutan PPh Pasal 22 impor dan PPUD atau nota pembetulan.
3. Jumlah uang yang tercantum dalam surat setoran pajak harus sama dengan seluruh penjumlahan, sebagaimana yang tercantum dalam segi hitung dari bukti
pemungutan PPh Pasal 22 yang tercantum dalam PPUD atau nota pembetulan yang bersangkutan. bersangkutan.
Atas impor impor barang
Bersamaan saat
dengan Tidak final,
pembayaran
sebagai
BEA masuk. Dalam kredit pajak. hal
pembayaran
BEA masuk ditunda atau
dibebaskan,
maka PPh pasal 22 terutang
dan
dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) Atas pembelian pembelian
Pada saat
Tidak final,
barang dari
pembayaran
Direktorat
sebagai kredit pajak.
jenderal Perbendaharaan, Perbendaharaan, Bendahara Pemerintahan Pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Atas pembelian pembelian
Tidak final,
barang dari Badan
sebagai
Usaha Milik
kredit pajak.
Negara dan Badan Usaha Milik
Pada saat
Daerah yang
pembayaran
melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari
APBN atau APBD Atas pembelian pembelian
Tidak final,
barang dari Bank
sebagai
Indonesia (BI),
kredit pajak.
PT.Perusahaan PT.Perusahaan Pengelolaan Aset Aset (PPA), Perusahaan Badan Urusan Urusan Logistik (BULOG), (BULOG), PT.
Pada saat
Telekomunikasi Telekomunikasi
pembayaran
Indonesia (TELKOM), PT. Perusahaan Tenaga Listerik Listerik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel,
PT. Pertamina, Pertamina, dan Bank – bank bank BUMN Atas penjualan penjualan
Kertas –
hasil produksi dari
tidak final
badan usaha yang
Semen – tidak
bergerak dalam
final Pada saat penjualan penjualan
bidan usaha
Baja – tidak tidak
industeri semen,
final
kertas, baja, dan
Otomotif –
otomotif
tdk final
Atas penjualan penjualan
Kepada
hasil produksi
penyalur /
produsen atau
saat penerbitan
agen,
importir bahan
surat perintah
bersifat
pengeluaran barang
final. Selain
(Deliveri Order)
penyalur /
bakar minyak , gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas,
agen, bersifat
dan pelumas
tidak final.
Atas pembelian pembelian bahan-bahan industeri dan eksportir yang bergerak dalam Saat pembelian sector perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan.
PPh Pasal 22 yang telah dipungut dalam setiap hari kerja harus disetorkan pada hari kerja berikutnya. PPh Pasal 22 yang dipungut pada tanggal 31 Maret harus disetorkan pada hari itu juga. Penyetoran dilakukan kekantor kas Negara, seperti kantor pos dan giro, serta bank pemerintah yang ditunjuk menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pada formulir SSP tersebut harus dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pemungut pajak.
Atas impor impor barang
Pemungutan pajak Paling
lambat
7
yang dilakukan oleh (tujuh) hari setelah Direktorat
batas
waktu
Jenderal Bea dan penyetoran Cukai disetor
pajak
harus berakhir. ke
persepsi
bank atau
kantor pos dan giro dalam jangka waktu sehari
setelah
pemungutan pajak dilakukan.
Atas pembelian barang Pada
hari
yang Paling
lambat
14
dari
Direktorat sama
dengan (empat belas) hari
Jenderal
pelaksanaan
Perbendaharaan, Perbendaharaan,
pembayaran
setelah Masa Pajak atas berakhir.
Bendahara pemerintah pemerintah penyerahan barang, baik
ditingkat
maupun
pusat dengan
ditingkat menggunakan
daerah.
Surat Pajak diisi
Setoran yang atas
rekanan
telah nama serta
ditandatangani oleh
pemungut
pajak.
Atas pembelian barang Pada dari
BUMN
BUMD, melakukan
hari
dan sama
yang Paling
14
dengan (empat belas) hari
yang pelaksanaan pembelian pembayaran
lambat
setelah Masa Pajak atas berakhir.
barang dengan dana penyerahan barang,
yang
bersumber
dan dengan
belanja negara (APBN) menggunakan atau
belanja
daerah Surat
(APBD).
Pajak diisi
Setoran yang atas
rekanan
telah nama serta
ditandatangani oleh
pemungut
pajak. Atas pembelian pembelian barang Paling
lambat Paling
dari Bank Indonesia
tanggal 10 (sepuluh) (sepuluh) (dua
(BI), PT.Perusahaan PT.Perusahaan
bulan
Pengelolaan Aset Aset
berikutnya.
(PPA), Perusahaan Badan Urusan Urusan Logistik Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Telekomunikasi Indonesia (TELKOM ( TELKOM), ), PT. Perusahaan Perusahaan
lambat puluh)
20 hari
takwim setelah Masa Pajak berakhir.
Tenaga Listerik Listerik Negara (PLN), PT. Garuda Indonesia, PT. Indosat, PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan Bank – bank bank BUMN. Atas penjualan hasil Paling produksi
dari
badan tanggal 10 (sepuluh) (sepuluh) (dua
usaha yang bergerak bulan dalam
bidang
usaha berikutnya.
industri
semen,
industri
kertas,
industri
lambat Paling
baja
lambat puluh)
20 hari
takwim setelah Masa Pajak berakhir.
dan
industri otomotif. Atas penjualan hasil Sebelum produksi
produsen perintah
surat Paling (dua
lambat puluh)
20 hari
atau importir bahan pengeluaran barang setelah Masa Pajak bakar minyak, gas dan (delivery
order) berakhir.
pelumas atas penjualan ditebus. bahan bakar minyak, gas dan pelumas. pelumas. Atas pembelian bahan- Paling bahan
industri
dan tanggal 10 (sepuluh) (sepuluh) (dua
eksportir bergerak
lambat Paling
yang bulan dalam berikutnya.
lambat puluh)
20 hari
takwim setelah Masa Pajak berakhir.
sektorperhutanan, perkebunan, perikanan dan pertanian.
1. PT. FM adalah produsem produsem makanan ringan yang memiliki API, pada bulan maret 2009 PT. FM melakukan impor barang dari Amerika dengan nilai faktur sebesar US$ 150.000,-. Biaya asuransi yang dibayar adalah US$ 1.500,- dan ongkos angkut adalah US$ 6.000,-. Tarif BEA masuk adalah 25%. Pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan PABEAN adalah Rp. 15.000.000,-. Kurs pajak pada saat melakukan clearance ke pelabuahan adalah 1US$ = Rp.9.000,-. Hitung PPh Pasal 22 yang harus dibayar! Penyelesaian:
Menentukan Nilai Impor: Nilai Faktur
US$ 150.000,-
Biaya Asuransi Dalam / Luar Negeri
US$
Angkut
US$
1.500,-Biaya Ongkos
6.000,-
Jumlah CIF (Cost (Cost Insurance Insurance and Freight) Freight)
US$ 157.500,157.500,-
Besarnya nilai CIF dalam Rupiah adalah: US$ 157.500,-
Rp. 9.000,-
Bea masuk: 25% Rp. 1.417.500.000,1.417.500.000, Pungutan lainnya lainnya
Rp.1.417.500.000,-Ditamb Rp.1.417.5 00.000,-Ditambah: ah: Rp.
354.375.000,RP.
15.000.000,15.000.000,-
PPh Pasal 22 atas Impor Impor dari Amerika Amerika adalah: adalah:
2. PT. Zemen Pekalongan adalah perusahaan semen nasional. Pada tanggal 15 April 2008 menjual 1000 sak semen kepada CV Karya Manjur, perusahaan kontraktor property, secara tunai. Harga jual semen adalah Rp30.000 per sak. Jadi, pada saat penjualan semen tersebut PT Zemen Pekalongan sudah terutang dan harus memungut memungut PPh PPh Pasal 22 dari CV Karya Karya Manjur. Penyelesaiannya Penyelesaiannya :
Sifat pemungutan PPh 22 ini tidak final dan dapat menjadi kredit pajak bagi CV Karya Manjur.
3. Dalam rangka memajukan pendidikan, pada tanggal 19 April 2009 Pemda Maluku Utara membeli 20 unit laptop secara kredit dari rekanan pemerintah Toko Tekno Com yang akan didistribusikan didistribusikan ke sekolah-sekolah di daerah terpencil. Harga laptop tersebut adalah Rp11.000.000 per unit sudah termasuk PPN. Pemda Maluku Utara baru membayar pembelian laptop tersebut tanggal 18 Mei 2008. Jadi, pada saat pembayaran laptop tersebut Pemda Maluku Utara terutang dan harus memungut PPh Pasal 22 kepada pemungut dari Toko Tekno Com. Penyelesaiannya Penyelesaiannya : DPP PPN =
x 11.000.000 x 20
= Rp 200.000.000
4. PT Penyalur Minyak Indonesia (PMI) membeli premium dari Pertamina. Dalam hal ini, PMI sebagai penyalur BBM (SPBU Swastanisasi) memiliki delivery order (DO) dari Pertamina dengan kuantitas sebanyak 10.000 liter @ Rp 1.600,-. Berapa PPh pasal pasal 22 yang yang harus dilunasi dilunasi oleh oleh PT.PMI? Penyelesaiannya Penyelesaiannya :
5. PT. Pelesir Jaya melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah kepada PT. JEN yaitu penjualan rumah dengan harga Rp12.000.000.000,- dan luas tanahnya 600 m 2. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT. Pelesir Jaya? Penyelesaiannya Penyelesaiannya :
