PPh Pasal 21 Aprilia Vilaning K.
(1091002060)
Dewi Setyawati P. I.
(1091002108)
Dhani Arinta A. J.
(1091002049)
Heppy Vallentina A.
(1091002109)
Rahma Arya S.
(1091002102)
Rianasari Yosa P.
(1091002023)
1. JAWABAN: B. Rp 700.000,00 Penjelasan:
Penghasilan Bruto
Rp 28.000.000,00
Dasar Pengenaan Pajak (50% x Rp 28.000.000,00)
Rp 14.000.000,00
PPh Pasal 21 Terutang (5% x Rp 14.000.000,00)
Rp
700.000,00
Dasar:
Distributor perusahaan multilevel marketing adalah salah satu profesi yang digolongkan ke dalam bukan pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c PER 31/P./2009. Berdasarkan Pasal 13 PER 31/P./2009: (1) Penerima penghasilan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak
dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. (2) Untuk dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib pajak, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga. Berdasarkan PER-57/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009 untuk golongan bukan pegawai mendapatkan tambahan pengurang sebesar 50% dari P. bruto.
2. JAWABAN: B. Rp 13.750.000,00 Penjelasan:
Untuk uang pesangon (PP 68/2009) s.d Rp50.000.000,00
0%
Rp50.000.000,00 ² 100.000.000,00
5%
Rp100.000.000,00 ² Rp500.000.000,00
15%
Lebih dari Rp500.000.000,00
25%
Nilai total pesangon Rp 175.000.000,00 maka PPh Pasal 21 atas total pesangon yang dipotong PT Syawal adalah: Rp50.000.000,00 x 0% =
0
Rp50.000.000,00 x5% =
Rp 2.500.000,00
Rp125.000.000,00x 15%=
Rp 18.750.000,00
Total
Rp 13.750.000,00
3. JAWABAN: B. Rp 27.500,00 Penjelasan:
Upah Borongan dalam 5 hari
1,300,000
<
1,320,000
Upah Sehari
260,000
>
150,000
Upah sehari
260,000
Batas PTKP
150,000
PKP dalam 1hari
110,000
PPh Ps. 21 yang dipotong 1hari (5%*110000)
5,500
PPh Ps. 21 dipotong dalam 5hari (5*5500)
27,500
Dasar:
Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PER 31/PJ./2009 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas : a. Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); atau b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Karena akumulasi upah sebulan kurang dari 1.320.000, dan upah sehari lebih dari 150.000 maka PPh Pasal 21 dihitung dengan pengurang batas tidak kena pajak 150.000/ hari
4. Jawaban:
D.
Rp 2.100.000,00
Penjelasan:
PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas hadiah = 6% x Rp. 35.000.000,00 = Rp. 2.100.000,00
Menggunakan
tarif progresif sesuai pasal 17 UU PPh karena objek pajak
berupa hadiah perlombaan yang diterima oleh WP orang pribadi dan memakai tarif progresif WP Non NPWP.
5. JAWABAN:
D. TIDAK
ADA JAWABAN YANG
TEPAT
Penjelasan:
Upah Oktober 2010= 20 x Rp 75.000,00
= Rp 1.500.000,00
Penghasilan neto setahun= 12 x Rp 1.500.000,00
= Rp 18.000.000,00
PTKP (TK/-)
Rp 15.840.000,00
Penghasilan Kena Pajak
Rp 2.160.000,00
PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar= 5% x Rp 2.160.000,00= Rp 108.000,00 PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar= Rp 108.000,00 : 12
= Rp
9.000,00
6. JAWABAN: B. Rp 1.569.000,00 Penjelasan:
Penghasilan Bruto
12.000.000
PTKP (K/1)
1.540.000
PKP PPh Pasal 21
10.460.000 T erutang
Okt 2010
1.569.000
(15% X 10.460.000)
karena akumulasi penghasilan sudah melebihi 50.000.000, maka dikenakan tarif 15%
7. JAWABAN: A. Rp 4.000.000,00 Penjelasan:
PPh Pasal 21 yang terutang adalah: 5% x Rp 50.000.000,00
=
Rp 2.500.000,00
15% x Rp 10.000.000,00 =
Rp 1.500.000,00
PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 4.000.000,00
Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dari 1 (satu) kali, maka PPh Pasal 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.
8. JAWABAN: C. Rp 13.000.000,00 Penjelasan:
Penghasilan bruto akumulasi
120,000,000
PPH Pasal 21 terutang: 50,000,000 x 5%
2,500,000
70,000,000 x 15%
10,500,000
Jumlah PPh Pasal 21 terutang
9. JAWABAN: Penjelasan:
13,000,000
Penghasilan Bruto
9.000.000
Dasar Pengenaan Pajak (50% dari Bruto)
4.500.000
PPh Pasal 21 (tarif Pasal 17)
225.000
(5% x 4.500.000)
PPh Pasal 21 Tidak ber-NPWP
270.000
(120% x 225.000)
Penghasilan bersih yang di terima
8.730.000
Dasar:
Dokter adalah salah satu profesi yang digolongkan ke dalam tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c angka 1 PER/31/P.2009. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PER 31/P./20099 tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan salah satunya atas jumlah kumulatif dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1.
10. Jawaban:
D.
Rp 21.125,00
Penjelasan:
Penghasilan Bruto Gaji seminggu
Rp.
850.000,00
= 5% x Rp. 850.000,00 = Rp.
42.500,00
Pengurangan : 1. Biaya Jabatan
Penghasilan netto seminggu
Rp.
Penghasilan netto setahun = 48 x Rp. 807.500,00
=
807.500,00
Rp. 38.760.000,00
PTKP: -
Untuk WP sendiri
Rp. 15.840.000,00
-
Tambahan kawin
Rp. 1.320.000,00
-
Tambahan 1 anak
Rp. 1.320.000,00 (Rp. 18.480.000,00)
Penghasilan Kena Pajak setahun PPh Pasal 21 terutang setahun:
5% x Rp. 20.280.000,00 = Rp. 1.014.000,00
PPh Pasal 21 seminggu
= Rp. 1.014.000,00 : 48 = Rp. 21.125,00
Rp. 20.280.000,00
