pph pasal 4 ayat 2

BAB II PEMBAHASAN Pasal Pasal 4 ayat ayat 2 Undang Undang-un -undan dang g pajak pajak pengha penghasil silan an menyb menybutk utkan, an, bahwa bahwa:”Atas  penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan lainya,penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainya di bursa efek, efe k, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan  pemerintah”. Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu  pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong fihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang terutang tetapi tetapi sudah sudah langsun langsung g melunas melunasii PPh terutan terutang g untuk untuk penghasi penghasilan lan tersebut tersebut.. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di P! !ahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. "egitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit  pajak di P! !ahunan. !ahunan. "erdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan , Undang-undang Undang-undang memberi memberikan kan mandat mandat kepada kepada Pemerin Pemerintah tah untuk untuk mengenak mengenakan an PPh final final atas atas penghasi penghasilanlan penghasilan tertentu. "erdasarkan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerin Pemerintah tah untuk untuk mengena mengenakan kan PPh final final atas atas penghasi penghasilan lan tertent tertentu u dengan dengan pertimb pertimbanga angan n kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.Pengenaan PPh #inal sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat $2% ini. &amun demikian, ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal '(, Pasal '), Pasal 2', Pasal 22, Pasal 2* dan Pasal 2+ Undang-undang PPh. Pemajakan atas jenis penghasilan tertentu diatur dalam Pasal 4 ayat $2% UU PPh . PPh terutang dihitung dengan menerapkan tarif tertentu $tarif tunggal% terhadap penghasilan bruto dan bersifat final. 2. Pajak Pajak Penghasi Penghasilan lan Atas Atas Penghasi Penghasilan lan Be!u Be!u"a "a Bunga #e"$sit$ #e"$sit$ #an %a&ungan' &ungan' #an #isk$nt$ Se!tiikat Bank Ind$nesia Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto ertifikat "ank ndonesia $"% di atur dengan "e!atu!an "ee!intah N$. * tahun 2+++ . enurut PP &o '*' tahun 2, atas penghasilan berupa bunga yang  berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto " yang yan g diterima di terima oleh wajib pajak pa jak dalam negeri negeri dan "U! dikenaka dikenakan n Pajak Pajak Penghas Penghasilan ilan yang bersifat bersifat final. "esarnya "esarnya PPh yang dipotong adalah 2/ dari jumlah bruto. PPh (inal) , 2+  B!ut$

1.

PPh atas bunga deposito Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

0ontoh 1 Pada Pada tangg tanggal al ' anuar anuarii 2 23 3 !uan uan "udi "udi meny menyim impan pan uang uang di "ank "ank andi andiri ri berbe berbentu ntuk  k  deposit depositosebe osebesar sar '.. '..  dengan dengan tingkat tingkat suku bunga bunga '2 / per tahun, tahun, kesepaka kesepakatan tan

 penarikan antara !uan "udi dan pihak bank yaitu ' tahun yaitu pada ' anuari 2), sehingga menerima bunga setiap bulan sebesar '... tas bunga sebesar '.. dipotong PPh Pasal 4 $2% sebesar 1 '.. 5 2 / 6 2. Uang yang diterima tuan budi dari bunga deposito per bulan sebesar 1 '..-2. 6 3. 2.

PPh atas bunga tabungan Bapak Budi pempunyai tabungan di Bank Mandiri. Sehingga Bapak Budi memperoleh bunga atas tabungan total sebesar Rp. 3.. per bulan. Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa bunga tersebut yaitu ! 2" # Rp. 3..$ % Rp. &..$

3.

PPh atas 'iskonto Serti(ikat Bank )ndonesia Diskonto  adalah *umlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban +present ,alue- dengan nilai jatuh tempo kewajiban +maturity ,alue- karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga e(ekti(. Sertifikat

Bank

Indonesia (SBI) adalah surat

berharga yang

dikeluarkan

oleh Bank

)ndonesia . SB) merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank )ndonesia sebagai bank sentral untuk melakukan operasi pasar terbuka. Bank )ndonesia mengeluarkan SB) untuk menyerap kelebihan uang yang beredar.

'. 2.

*. 4.

Penghasilan berupa imbalan atau penghasilan sejenis lainnya dengan nama dan dalam  bentuk apapun dari ertifikat "ank ndonesia dan ertifikat "ank ndonesia yariah. 0ontoh 1 !ahun 2'' !uan "udi membeli surat berharga yang dikeluarkan "ank ndonesia senilai 7p 2.., kemudian pada tahun 2'* dijual kepada !uan min senilai 7p. 22... aka !uan budi mendapat bruto sebesar 7p. 2.., tersebut. 2/ 5 7p. 2.. 6 7p. 4. edangkan wajib pajak luar negeri selain "entuk Usaha !etap, biasanya PPh yang dipotong adalah 2/ dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran Pajak  "erganda yang berlaku. Potongan PPh ini tidak dilakukan terhadap 1 "unga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di ndonesia atau cabang bank luar negeri di ndonesia. "unga deposito dan tabungan serta ertifikat bank ndonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta ertifikat "ank ndonesia tersebut tidak melebihi 7p. 8.(., dan bukan merupakan jumlah yang pecah-pecah. "unga deposito dan tabungan, serta diskonto " yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirianya telah disahkan oleh enteri 9euangan. "unga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintan dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, ka:eling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana,atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

0atatan 1

"agi wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang seluruh penghasilanya $termasuk bunga dan diskonto% dalam satu tahun pajak tidak melebihi Panghasilan !idak 9ena Pajak $P!9P%, atas pajak yang telah dipotong dapat diajukan permohonan restitusi. 2.2 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Be!u"a Bunga Atau #isk$nt$ /&ligasi 0ang #ijual #i Bu!sa Eek  Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang dijual di bursa efek diatur dengan Pe!atu!an Pee!intah N$. 1 %ahun 2++2 . enurut PP &o. + tahun 22, atas penghasilan yang diterima wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan atau dilaporkan di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. "esarnya pajak penghasilan tersebut adalah sebagai berikut1 '. tas &unga $&ligasi dengan ku"$n (interest bearing bond) sebesar 1 a. 2/ bagi wajib pajak dalam negeri dan "U! $"entuk Usaha !etap%, BU%adalah bentuk  usaha !idak kurang dari '3* $seratus delapan puluh tiga% hari dalam jangka waktu '2 $dua  belas% bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di ndonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di ndonesia.  b. 2/ atau tarif sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda $P*"% yang  berlaku, bagi wajib pajak penduduk;berkedudukan di luar negri. Pe!janjian "enghinda!an "ajak &e!ganda antara dua negara bilateral yang mengatur mengenai pembagian hak   pemajakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh penduduk dari salah satu atau kedua negara pihak pada persetujuan $both contracting states%. Dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan $holding period % obligasi. 2. tas disk$nt$ $&ligasi dengan ku"$n  sebesar 1 a. 2/ atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda $P*"% yang  berlaku, bagi wajib pajak penduduk;berkedudukan di luar negeri  b. 2/ atau tarif sesuai ketentuan Penghindaraan Pajak "erganda $P*"% yang berlaku bagi
#i"e!&a!ui  '. "unga >bligasi dengan kupon, tarif untuk
sekumpulan in:estor untuk berin:estasi dalam instrumen-instrumen in:estasi yang tersedia di Pasar modal baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek;sekuriti lainnya 0ontoh untuk Bunga /&ligasi dengan ku"$n 1 P Sukses pada 1 *uli 22$ menerbitkan obligasi dengan kupon yang jangka waktunya / tahun. Nilai nominal Rp. 1..$0 Bunga tetap 12 " per tahun$ jatuh tempo bunga 31 'esember. Saat penerbitan perdana$ P SN +in,estor- membeli 1 lembar obligasi. Penghitungan bunga dan PPh (inal yang terutang oleh P SN pada saat jatuh tempo bunga 1 tahun adalah ! Bunga % +12" # Rp 1..- # 1lembar # /thn % Rp. &.. PPh inal % 2" # Rp. &.. % Rp. 12.. +dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayar-

0atatan1 tas bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak1 '. "ank yang didirikan di ndonesia atau cabang bank luar negeri di ndonesia 2. Dana pensiun yang pendirian;pembentukannya telah disahkan oleh enteri 9euangan *. 7eksadana yang terdaftar pada "adan Pengawas Pasar odal $"P@P% selama ( tahun  pertama sejak pendirian atau pemberian i=in usaha %idak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final. 2.* Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Be!u"a Sea %anah #an5Atau Bangunan Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan Pe!atu!an Pee!intah N$. 26 %ahun 661 sebagaimana telah diubah dengan Pe!atu!an Pee!intah N$.7 %ahun 2++2 .enurut ketentuan tersebut penghasilan  berupa sewa tanah dan atau bangunan dikenakan Pph bersifatinal. "esarnya Pph yang dipotong adalah sebesar '/ baik atas penghailan yang diterima oleh
0ontoh1 P!."D menyewa sebuah ruko dari tuan
2.4 P"h 8inal Atas Penghasilan #a!i Pengalihan Hak Atas %anah #an Atau Bangunan  P tanah A bangunan sesuai PP! P""%.  "agi
final sebesar (/ dari jumlah bruto nilai pengalihan, wajib dibayar sendiri oleh
P"h (8inal) , 7  B!ut$

tas penghasilan yang diterima atau diperoleh


Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan konstrusi,yang mampu melaksanakan pekerjaan  pengawasan jasa konstrusi sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstrusi sampai selesai dan diserahterimakan.  Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawasan kostruksi maupun sup-supnya. tas penghasilan daru usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang  bersifat final . "esarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut1

<$l$ngan Besa! ;ualiikasi
<$l$ngan Menengah  ;ualiikasi
<$l$ngan ;e=il  ;ualiikasi
'. PPh(inal),2  :ulah jasa

2/ $dua persen% untuk "elaksanaan k$nst!uksi  yang dilakukan oleh penyedia jasa yangeiliki kualiikasi usaha ke=il> 2. PPh(inal),4  :ulah jasa

4/ $empat persen% untuk "elaksanaan k$nt!uksi  yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak eiliki kualiikasi usaha> *. */ $tiga persen% untuk "elaksanaan k$nst!uksi yang  jasa eiliki kualiikasi usaha &esa!5enengah>

dilakukan

oleh

penyedia

PPh(inal), *  :ulah jasa

4. PPh(inal), 4  :ulah jasa

4/ untuk "e!en=anaan k$nt!uksi  atau "engaasan k$nt!uksi  yang dilakukan oleh  penyedia jasa yang eiliki kualiikasi usaha> (. PPh(inal), 1  :ulah jasa

+/ untuk "e!en=anaan k$nt!uksi  atau "engaas k$nt!uksi yang dilakukan oleh penyedia  jasa yang tidak eiliki kualiikasi usaha> Pajak penghasilan atas jasa konstruksi 1  Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan  pemotong pajakG atau  Disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong  pajak. ontoh ! 4 Polan merupakan pelaksana usaha konstruksi yang memiliki kuali(ikasi usaha ke5il$menerima penghasilan atas jasa kosntruksi yang diserahkannya ke 'inas Pendidikan kota  sebesar  Rp/..$0. Besarnya PPh Pasal 6 ayat +2- yang harus dipotong 'inas Pendidikan 7ota  atas penghasilan yang diterima 4 Polan yaitu ! 2" # Rp/..$0 % Rp1..$0

2.1 Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa hasiah undian di atur dalam  peratiran pemerintah &o. '*2 !ahun 2. enurut ketentuan peraturan tersebut penghasilan

 berupa undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak   penghasilan yang bersifat final. "esarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut adalah sebesar 2(/ dari jumlah bruto hadiah undian. PPh(inal), 27  B!ut$

0ontoh 1 P!. Dipta dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai 7p. '..,. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh P!. Dipta adalah 1 2(/ 5 7p. '.., 6 2(.., 2.? Pajak Penghasilan Atas Penghasilan da!i %!ansaksi #e!i@ati Be!u"a ;$nt!ak Be!jangka yang #i"e!dagangkan di Bu!sa Penghasilan yang diterima dan;atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi deri:atif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Bang dimaksud dengan t!ansaksi de!i@atiadalah transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti, dan indeks, baik  yang diikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakan dana atau instrumen. Bang dimaksud dengan k$nt!ak &e!jangkaC   adalah suatu perjanjian termasuk kontrak standar  untuk membeli atau menjual sejumlah efek atau komoditi yang jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari telah ditetapkan. Bang dimaksud dengan &u!saC adalah bursa efek dan bursa berjangka di ndonesia yang menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka. "esarnya Pajak Penghasilan transaksi deri:atif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa adalah sebesar 2'7 (dua k$a lia "e!sen) da!i a!gin aal . Bang dimaksud dengan Ha!gin aalI adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh pialang berjangka atau anggota bursa pada lembaga kliring dan penjamin untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka. Bang dimaksud dengan Hle&aga kli!ing dan "enjainI adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan;atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di bursa, termasuk  lembaga kliring dan penjamin berjangka. ?embaga kliring dan penjamin wajib memungut Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud diatas pada saat menerima penyetoran margin awal oleh pialang berjangka atau anggota bursa. ?embaga kliring dan penjamin wajib menyetor seluruh pajak yang dipungut sebagaimana dimaksud diatas kepada kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh enteri 9euangan. ?embaga kliring dan penjamin wajib menyampaikan laporan pemungutan dan  penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas kepada 9antor Pelayanan Pajak. Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi deri:itif berupakontrak   berjangka yang diperdagangkan di bursa diatur dalam peraturan pemerintah &o. '8 !ahun 2). tas penghasilan yang diterima dan;atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dari transaksi deri:atif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai pajak   penghasilan yang bersifat final sebesar 2.(/ dari margin awal.

PPh(inal), 2'7  Ma!gin Aal

0ontoh 1 isalnya,  dan " membuat kontrak pada ' anuari 23.  akan menjual UJ ' juta dengan kurs 7p ).+ per UJ kepada " pada * uni 23.  dan " sepakat memeberikan uang sebesar 7p. +.. kepada badan usaha lembaga kliring dan penjamin. aka Pphnya yaituK PPh$final%6 2,(/ 5 7p. +.. 6 7p. '.(. 2.D Pajak Penghasilan Atas Penghasilan saha di &u!sa eek  Saha adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu  perusahaan atau perseroan terbatas.
0ontoh 1 Pada dasarnya,batasan minimal atau jumlah nominal membeli saham tidak ada tapi di "ursa @fek ndonesia pembelian minimal ( lembar atau ' lot. isalnya harga saham perusahaan LBM senilai 7p. ' maka dana minimal yang dibutuhkan untuk membeli satu lot sama dengan 7p. (. $ ( lembar dikali 7p. '%. Perusahaan LBM mendapatkan bruto 7p. 2.. aka Pphnya yaitu 1 PPh $final% 6 .'/ 5 7p. 2. 6 7p. 2 2.6 Pajak Penghasilan Atas Penjualan saha "e!usahaan $dal @entu!a M$dal @entu!a  adalah merupakan suatu in:estasi dalam bentuk pembiayaan berupa  penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha $investee company% untuk jangka waktu tertentu. "erikut perhitungan Pphnya 1 PPh(inal), +'  B!ut$

0ontoh 1 !uan "asri mengin:estasikan modal sebesar 7p. ).. ke perusahaan swasta baru  berdiri yaitu pweusahaan "0. etahun kemudian perusahaan tersebut berkembang pesat, sehingga !uan "asri memperoleh bruto sebesar 7p. (... aka Pphnya yaitu 1

PPh $final% 6 ,' 5 7p. (.. 6 7p. (.

2.+ Pajak Penghasilan Atas Bunga si"anan k$"e!asi

"unga simpanan koperasi kepada anggota lebih dari 7p 24. per bulan PPh terutang yaitu 1 PPh(inal), +  B!ut$

0ontoh 1 ebuah koperasi simpan pinjam di lingkungan tertentu mempunyai * anggota, tiap anggota mendapatkan bunga tiap bulannya sebesar 7p. *... jadi PPh pasal 4 ayat 2 yaitu PPh $final% 6 '/ 5 7p. *.. 6 7p. *. #A8%A3 /B:E; #AN %A3I8 PA:A; PEN
ana Pensiun.

ali diubah terakhir dengan Undang-Undang &omor *+ !ahun 23 tentang Perubahan 9eempat atas Undang-Undang &omor 8 !ahun ')3* tentang

BAB III

;ESIMPUAN *. ;esi"ulan "erdasarkan kajian yang membahas tentang Pajak Penghasilan $PPh% Pasal 4 ayat 2 $PPh yang "ersifat #inal%, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut 1 Pasal 4 ayat 2 Undang-undang pajak penghasilan menybutkan, bahwa 1Itas  penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan lainya,penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainya di bursa efek,penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau  bangunan serta penghasilan tertentu lainya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan  pemerintahI.