Apa
itu
pertan pertanyaa yaan n adal adalah ah
konstitusi?
terseb tersebut ut
doku dokume men n
Jawaban
paling
adalah adalah pertama,
tert tertul ulis is
atau atau
sederhana
konsti konstitus tusi i
teks teks
yang yang
sebuah sebuah
menj menjab abar arkan kan
at as negara negara
keku kekuat ataan aan
atas parlemen, pemerintahan, pengadilan atau institusi nasional pentin penting g ini.
lainny lainnya. a.
hubu hubung ngan an
keku kekuata atan n
non
dian diangg ggap ap
yang yang
para para
aturan aturan
dan hukum hukum
seba sebaga gai i
negara negara
adalah adalah
pada pada
dan dan
Atur Aturan an
dilaks dilaksana anakan kan
pene peneta tapa pan n
memilik memiliki i
meng mengac acu u
ment menter eri i
kedu keduan anya ya. .1
antar antara a
diinte diinterpr rpretas etasika ikan n yang yang
semua semua
kons konsti titu tusi si
Kedua,
menj menjab abar arka kan n
Hampir Hampir
oleh
kewa kewaji jiba ban n
atur aturan an
Parl Parlem emen en
huku hukum m
kebias kebiasaan aan
konsti konstitusi tusi huku hukum m
dan dan
adal adalah ah
atau atau
yang yang
meng mengat atur ur
atur aturan an
pengad pengadila ilan; n;
tipe tipe
yang yang
Sedangk Sedangkan an
konven konvensi-k si-konv onvens ensi i
mesk meskip ipun un
mere mereka ka
tida tidak k
dilaksanakan oleh hakim.2 Secara
etimologis
“konst “konstitu itusion sional” al”, ,
dan
namun namun
atau atau
penggu penggunaa naan n
sega segala la
keten ketentu tuan an
Undang Undang
Dasar, Dasar,
negara.
dan dan
dan
Dengan
antara
“konsti “konstitus tusion ionali alisme” sme” penerap penerapann annya ya atur aturan an
lain,
atau atau
“konstitusi ”,
inti
berbeda berbeda. .
menge mengena nai i
sebaga sebagainy inya), a),
kata
kata
maknany maknanya a
Konstit Konstitusi usi
keta ketata taneg negar araa aan n
UndangUndang-Und Undang ang
sega egala
tindakan
sama, sama, adalah adalah
(Und (Undang ang-
Dasar Dasar
atau tau
suatu suatu
perilaku
seseorang seseorang maupun penguasa penguasa berupa kebijakan kebijakan yang tidak didasarkan didasarkan atau atau
meny menyim impa pang ngi i
ters terseb ebut ut
1
2
adala adalah h
kons konsti titu tusi si, , tida tidak k
bera berart rti i
konst konstit itus usio iona nal. l.
tind tindak akan an Berbe Berbeda da
(keb (kebij ijak akan an) )
haln halnya ya
denga dengan n
K.C. Wheare, Modern Constitutions, Edisi Kedua, Oxford, 1966, hlm. 1. Eric
Barendt, Barendt,
An
Introdu Introductio ction n
University Press, 1998, hlm. 1. FN0311
to
Constitu Constitution tional al
Law,
Oxford, Oxford
1
konstitusionalisme,
yaitu
suatu
paham
mengenai
pembatasan
kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.3 Dalam politik
berbagai kajian
literatur
tentang
hukum
ruang
tata
negara
lingkup
maupun
paham
ilmu
konstitusi
(konstitusionalisme) terdiri dari: 1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum 2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia 3. Peradilan yang bebas dan mandiri 4. Pertanggungjawaban
pada
rakyat
(akuntabilitas
publik)
sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Keempat prinsip atau ajaran di atas merupakan “maskot” bagi suatu
pemerintahan
pemerintahan
yang
(negara)
prinsip-prinsip
konstitusional.
meskipun
diatas,
namun
Akan
konstitusinya tidak
tetapi, sudah
suatu
mengatur
diimplementasikan.
Dalam
praktik penyelenggaraan bernegara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai
negara
yang
konstitusional
atau
menganut
paham
konstitusi.4 Catatan sebenarnya menarik
3
historis
merupakan
untuk
timbulnya
proses
dikaji.
sejarah
Konstitusi
negara yang
konstitusional,
panjang
sebagai
dan
suatu
selalu
kerangka
Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 1991, hlm. 521.
4
Ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional; memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter,
dan
sebagainya.
Lihat
Adnan
Buyung
Nasution,
Aspirasi
Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1995, hlm. 16.
FN0311
2
kehidupan politik sejak
zaman
beberapa
telah
sejarah
kumpulan
disusun
Yunani,
hukum
melalui dimana
(semacam
dan oleh mereka
kitab
hukum,
telah
hukum).
yaitu
mengenal Pada
masa
kejayaannya (antara tahun 624-404 S.M.) Athena pernah mempunyai tidak
kurang
berhasil
dari
terkumpul
11
konstitusi.
sebanyak
158
Koleksi
buah
Aristoteles
konstitusi
dari
sendiri berbagai
negara. Pemahaman awal tentang “konstitusi” pada masa itu, hanyalah merupakan
suatu
semata-mata.
kumpulan
Kemudian
dari
pada
peraturan
masa
Kekaisaran
memperoleh tambahan
constituionnes
serta
adat
Roma,
kebiasaan pengertian
arti sebagai suatu
kumpulan
ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para preator.
Termasuk
di
dalamnya
pernyataan-pernyataan
pendapat
dari para ahli hukum/negarawan, serta adat kebiasaan setempat di samping undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi (ultimate power ) dari para Kaisar Roma telah menjelma dalam
bentuk
L’Etat
General
di
Perancis,
bahkan
kegandrungan
orang Romawi akan ordo et unitas telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham: “Demokrasi Perwakilan” dan “Nasionalisme”. Dua paham
inilah
merupakan
cikal
bakal
munculnya
paham
konstitusionalisme modern.5
5
C.F.
Strong,
Modern
Political
Jackson Limited, 1996, hlm. 20. FN0311
Constitusions,
London,
Sidgwick,
&
3
Pada
zaman
abad
pertengahan
corak,
konstitusionalismenya
bergeser ke arah feodalisme. Sistem feodal ini mengandung suatu pengertian
bahwa
tanah
dikuasai
oleh
para
tuan tanah. Suasana
seperti ini dibarengi oleh adanya keyakinan bahwa setiap orang harus mengabdi pada salah satu tuan tanahnya. Sehingga raja yang semestinya
mempunyai
status
lebih
tinggi
daripada
tuan
tanah,
menjadi tidak mendapat tempat.6 Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan
suatu
negara.
Konstitusi
dapat
berupa
hukum
dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Menurut Brian Thompshon, secara sederhana pertanyaan: what is
a
constitusion dapat dijawab bahwa “...a constitution is a
document
which
contains
the
rules
for
the
operation
of
an
organization”.7 Istilah konstitusi berasal dari Bahasa Perancis (constituer ) yang
berarti
dimaksudkan
membentuk.
ialah
Pemakaian
pembentukan
suatu
istilah negara
konstitusi atau
menyusun
yang dan
menyatakan suatu negara.8
6
7
Koerniatmo Soetoprawiro, Konstitusi: Pengertian Pro Justitia, No. 2 Tahun V, Mei 1987, hlm. 23. Brian
Thompsons,
Textbook
on
dan
Constitusional
Perkembangannya,
and
Administrative
Law,edisi ke 3, Blackstone Press ltd., London, 1997, hlm. 3. 8
Wirjono
Projodikoro, Asas-Asas Rakyat, Jakarta, 1989, hlm. 10. FN0311
Hukum
Tata
Negara
Di
Indonesia, Dian
4
Di
negara-negara
yang
menggunakan
bahasa
Inggris
sebagai
bahasa nasional, dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa Indonesia praktik
disebut
dapat
konstitusi.9
berarti
luas
Pengertian
daripada
konstitusi,
pengertian
dalam
Undang-Undang
Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian UndangUndang
Dasar.
para
merupakan
Constitution
keseluruhan
Bagi
dari
sarjana
sesuatu
ilmu
yang
politik
lebih
peraturan-peraturan baik
istilah
luas,
yang tertulis
yaitu maupun
tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan. Henc studinya
van
Maarseveen
terhadap
dan
Ger
van
der
konstitusi-konstitusi
Tang
di
dalam
dunia
sebuah
dan
yang
dituangkan dalam buku dengan judul Written Constitution, antara lain mengatakan bahwa: 1. Constitution
as
means
of
forming
the
state’s
own
political and legal system 2.
Constitution certificate
as
dan
a
national
bahkan
as
document a
sign
dan of
as
a
birth
adulthood
and
independence.10
Kedua ahli Hukum Tata Negara Belanda di atas mengatakan, bahwa selain 9
sebagai
dokumen
nasional,
konstitusi
juga
sebagai
alat
Sri Soemantri M., Susunan Ketatanegaraan Menurut UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
dalam
Ketatanegaraan
Indonesia
Dalam
Kehidupan
Politik
Indonesia,
Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 29. 10
Sri Soemantri M., Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan, dikutip dari Jurnal Hukum, No. 6 Vol. 3, 1996, hlm. 4. FN0311 5
untuk
membentuk
sistem
politik
dan
sistem
hukum
negaranya
sendiri. Itulah sebabnya, menurut A.A.H. Struycken Undang-Undang Dasar
(grondwet)
sebagai
konstitusi
tertulis
merupakan dokumen
formal yang berisi:11 1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau; 2. Tingkat-tingkat
tertinggi
perkembangan
ketatanegaraan
bangsa; 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik waktu sekarang ataupun waktu yang akan dating; 4. Suatu
keinginan,
dengan
mana
perkembangan
kehidupan
ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Apabila masing-masing materi kita
dapat
menarik
kesimpulan
muatan tersebut
bahwa
disamping
dikaji, maka
sebagai
dokumen
nasional dan tanda kedewasaan dari kemerdekaan sebagai bangsa, konstitusi
juga
sebagai
alat
yang
berisi
sistem
politik
dan
sistem hukum yang hendak diwujudkan. Menurut Miriam Budiardjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai:12 1. Organisasi badan
negara,
misalnya
legislatif,
pembagian
eksekutif,
dan
kekuasaan
yudikatif;
antara
pembagian
kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara
11
Sri
Soemantri,
Prosedur
dan
Sistem
Perubahan
Konstitusi, Disertasi,
Alumni, Bandung, 1987, hlm. 1. 12
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 101. FN0311 6
bagian;
prosedur
yurisdiksi
oleh
menyelesaikan salah
satu
masalah badan
pelanggaran
pemerintah
dan
sebagainya. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. 4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Konstitusi dapat digolongkan dalam beberapa cara. Beberapa di
antaranya
kurang
penting
atau
tidak
membantu.
Perbedaan
klasik digambarkan oleh Bryce adalah antara konstitusi fleksibel dan kaku.13 Konstitusi dari Inggris termasuk kategori fleksibel, seperti halnya yang Roma Kuno. Dalam konstitusi yang fleksibel tidak ada perbedaan antara hukum biasa dan konstitusional. Dalam hal prinsip hukum dan prosedur, yang terakhir dapat diubah atau dicabut dengan mudah sebagai sediakala. Konstitusi kaku, di sisi lain,
hanya
dapat
diubah
dengan
prosedur
tertentu
yang
ditetapkan dalam konstitusi itu sendiri, seperti referendum atau suara mayoritas khusus, mungkin dua-pertiga, dari anggota dari setiap rumah legislatif. Ada fleksibel
dua dan
alasan kaku
mengapa sekarang
perbedaan agak
tidak
antara membantu.
konstitusi Pertama,
kelompok konstitusi fleksibel, mereka yang dapat diubah dengan prosedur legislatif biasa, terlalu kecil. Kedua, perbedaan itu 13
J. Bryce, Studies in History and Jurispriudence, Oxford, 1901, Esai III. FN0311
7
menyesatkan,
sejauh
ini
diambil
untuk
menunjukkan
bahwa
dalam
prakteknya konstitusi kaku tentu tidak mungkin atau sangat sulit untuk mengubah. Apabila hendak mengetahui klasifikasi konstitusi, tentunya harus
membandingkan
beberapa
konstitusi
yang
ada
di
beberapa
negara. Dari sekian banyak yang dianggap mewakili adalah salah seorang
ahli
berpendapat atau
konstitusi tentang
Undang-Undang
mengenai
dari
Inggris,
macam-macam Dasar.
macam-macam
K.C.
klasifikasi
Wheare
konstitusi
yaitu
Wheare
suatu
mengungkapkan dilengkapi
konstitusi
panjang
dengan
yang
lebar
beberapa
contoh konstitusi di beberapa negara, namun pada intinya adalah sebagai berikut:14 1.
Konstitusi
tertulis
dan
konstitusi
bukan
tertulis
(written constitution and no written constitusions) 2.
Konstitusi
fleksibel
dan
konstitusi
rijid
(flexible
constitution and rigid constitution); 3.
Konstitusi derajat-tinggi dan konstitusi tidak derajattinggi
(supreme
constitution
and
not
supreme
constitution); 4.
Konstitusi
serikat
dan
konstitusi
kesatuan
(federal
constitution and unitary constitution);
14
K.C. Wheare, Modern Constitutions, London Oxford University Press, 1975, hlm. 2-31. FN0311 8
5.
Konstitusi
sistem
pemerintahan
presidensial
dan
konstitusi sistem pemerintahan parlementer (presidential executive and parliamentary executive constitution).
Berdasarkan Dasar
Tahun
klasifikasi
1945
konstitusi
termasuk
dalam
di
atas,
klasifikasi
Undang-Undang
konstitusi
yang
rijid, konstitusi tertulis dalam arti dituangkan dalam dokumen, konstitusi terakhir
berderajat
termasuk
tinggi,
konstitusi
konstitusi
yang
kesatuan,
menganut
dan
yang
sistem pemerintahan
campuran. Karena dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disamping mengatur
ciri-ciri
mengatur
beberapa
sistem ciri
pemerintahan
sistem
presidensial,
pemerintahan
juga
parlementer.
Di
sinilah keunikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Walton H. Hamilton memulai judul
Constitutionalism
Encyclopedia
of
”Constitutionalism repose
in
government
the in
order itu
yang
Social is
power
order ”.15
diperlukan
menjadi
Sciences
the of
artikel yang
name
words
Untuk
salah
tahun
given
pengaturan
to
satu
1930
to
engrossed
tujuan
ditulisnya dengan
the on
entry
dengan trust
sedemikian
a
kalimat
which
parchment
keep
dalam
to
men keep
government
rupa,
in
sehingga
dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan membatasi 15
Walton H.
sebagaimana
kekuasaan
mestinya.
secara
alamiah
Gagasan muncul
mengatur karena
dan
adanya
Hamilton, Constitutionalism, Encyclopedia of Social Sciences, Edwin R.A., Seligman & Alvin Johnson, eds., 1931, hlm. 225. FN0311 9
kebutuhan untuk
merespons perkembangan peran
relatif
kekuasaan
umum dalam kehidupan umat manusia. Di
Inggris
mengambil
pada
bentuknya
abad
ke-18,
perkembangan
sentralisme
ini
dalam doktrin king-in-parliament, yang ada
pada pokoknya mencerminkan kekuasaan raja yang tidak terbatas. Karena itu, seperti diuraikan oleh Richard S. Kay: “By 1776 Blackstone was able to write that was Parliament does “no authority upon earth can undo”. It was partly in response to the positing of a leviathan-state that the idea of a government of limited purpose, and therefore of a 16 limited power, was reformulated and explicated.”
Oleh
sebab
sebagai
itu,
suatu
konstitusionalisme
konsep
yang
di
niscaya
zaman
bagi
sekarang
setiap
dianggap
negara
modern.
Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich “constitutionalism is an institutionalized upon
governmental
umum
atau
mengenai
system
action”.
persetujuan bangunan
of
yang
effective,
Basis
regularized
pokoknya
(consensus) diidealkan
adalah
diantara berkenaan
restraints
kesepakatan
mayoritas dengan
rakyat negara.
Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar
kepentingan
dipromosikan melalui
mereka
bersama
pembentukan
dapat
dilindungi
atau
dan penggunaan mekanisme
yang
disebut negara.17
16
17
Larry Alexander, Constitutionalism: Philosophical Foundations, Cambridge University Press, 1998, hlm. 18 dan 51. William
G.
Andrews,
Constitutions
and
Constitutionalism
1968), Van Nostrand Company, New Jersey, hlm. 9. FN0311
(3rd
edition,
10
Konsensus zaman
yang
modern pada
menjamin
tegaknya
umumnya dipahami
konstitusionalisme
bersandar pada
di
tiga elemen
kesepakatan, yaitu:18 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Berkenaan
dengan
tegaknya
cita-cita
konstitusi
dan
bersama
sangat
menentukan
konstitusionalisme
di
suatu
negara. 2.
Kesepakatan
tentang
the
rule
law sebagai
of
landasan
pemerintahan atau penyelenggaran negara. Kesepakatan
bahwa
basis
pemerintahan
didasarkan
atas
aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua
ini
negara
juga
harus
sangat
ada
prinsipil
keyakinan
karena
bersama
di
bahwa
dalam
suatu
apapun
yang
hendak harus ada keyakinan bersama. 3. Kesepakatan
tentang
bentuk
institusi
dan
prosedur-
prosedur ketatanegaraan. Dengan adanya kesepakatan mengenai bangunan organ negara dan prosedur organ warga
yang
negara
mengatur serta
negara,
kekuasaannya,
hubungan
maka
isi
antar
hubungan
organ-organ
konstitusi
dapat
antar
organ-
tersebut dengan
dan
mudah
dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama. Pada benarnya 18
pokoknya, memang
prinsip
menyangkut
konstitusionalisme prinsip
pembatasan
modern
sebenar-
kekuasaan
yang
Ibid., hlm. 12-13.
FN0311
11
lazim
disebut
sebagai
prinsip limited
government.
Karena
itu
menurut William G. Andrews, “Under constitionalism, two types pf limitations
impinge
on
the
prescribed ”.19
procedures
government.
Kekuasaan
Power
prescribe
melarang
dan
and
prosedur
ditentukan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan dengan yang
satu
warga
satu
sama
lain,
yaitu:
hubungan
dan
hubungan
antara
negara;
dengan
lembaga
pemerintahan
antara
pemerintahan
lembaga
pemerintahan
yang
lain.
Karena
itu
biasanya konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, negara, dengan
yaitu (a)
menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ
(b) mengatur lembaga
hubungan
negara
yang
antara lembaga
lain,
dan
negara yang
(c)
mengatur
satu
hubungan
kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Thomas
Paine
konstitusi symbol”.
pengganti bersifat
dalam
juga
mempunyai Paine20
Menurut raja
bukunya
dalam
seremonial
Common
kewenangan
konstitusi kaitannya
dan
Sense
fungsi
sebagai
dapat
dengan
pemersatu
dikatakan “a
national
berfungsi
sebagai
fungsi-fungsi bangsa
bahwa
seperti
yang yang
biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Relatif
mudah
untuk
menyarankan
beberapa
jawaban terhadap
pertanyaan tentang fungsi dan tujuan dari Konstitusi. Kita dapat melihat
pada
situasi
politik
di
mana
mereka
disusun
19
Ibid., hlm. 13.
20
Political Works, Belfords, Clark and Co., Chicago, 1879, hal. 33.
FN0311
dan
12
diadopsi. Pertama,
kesempatan umum
adalah
suatu
emansipasi
Kedua,
konstitusi
fundamental
dari
negara
dibuat sistem
dari
untuk
baru
untuk
membingkai
sebuah
rezim
mendirikan
pemerintahan
konstitusi kolonial.
prinsip
setelah
yang
revolusi.
Ketiga, setelah Perang Dunia ketiga, Jerman, Itali, dan Jepang semua mengadopsi konstitusi baru, untuk membuat sebuah awal baru menyusul
kekalahan
mereka
dan
pengalaman
pemerintahan
menurut
Jimly
Asshiddiqie,
fungsi-fungsi
totaliter.21 Dengan
demikian,
konstitusi dapat dirinci sebagai berikut:22 1.
Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2.
Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3.
Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dan warga negara.
4.
Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5.
Fungsi
penyalur
atau
pengalih
kewenangan
dari
sumber
kekuasaan yang asli (yang dalam system demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. 6.
Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity ).
7.
Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan.
21
22
Eric Barendt, An Introduction.. Opcit, hlm. 3.
Jimmly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Cet. 2), Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 33-34 FN0311 13
8.
Fungsi simbolik sebagai pusat upacara.
9.
Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti
sempit
hanya
di
bidang
politik
maupun
dalam
arti
luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. 10. Fungsi
sebagai
masyarakat,
sarana
baik
dalam
perekayasaan arti
sempit
dan
maupunn
pembaruan dalam
arti
luas. Menurut
Sri
Soemantri
dalam
disertasinya,
tidak
ada
satu
negara pun di dunia sekarang ini yang tidak mempunyai konstitusi atau
Undang-Undang
Dasar.
Negara
dan
konstitusi
merupakan
dua
lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.23 Pernyataan yang senada bahkan sedikit lebih radikal bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada.24 Asal-usul konstitusi dalam suatu negara pada dasarnya sudah bisa
diketahui
dari
sejarah
dan
masing-masing negara. Asal-usul
pertumbuhan
konstitusi
konstitusi sebagai hukum
di
dasar
dari negara-negara tersebut dapat digali dari dua sudut pandang yaitu
dari
sudut
bentuk
negara
dan
dari
sudut
pembentuk
konstitusinya. Dari
sudut
Constitution
Sembilan 23
24
bentuk
Since
macam
negara,
Hawgood
1787 mengemukakan
bentuk
negara
yang
dalam bahwa
sekaligus
bukunya
Modern
sebenarnya menunjuk
ada
bentuk-
Sri Soemantri, Prosedur…, op.cit., hlm. 1-2.
Max Boli Sabon, Fungsi Ganda Konstitusi, PT Graviti, Bandung, 1991, hlm. 44. FN0311 14
bentuk konstitusinya. Tetapi kesembilan bentuk negara itu telah menjadi
bangunan-bangunan
mempunyai
arti
lagi.
historis
Maka
dari
dimana
itu
sekarang
hanya
diambil
sudah tiga
tidak bentuk
negara, yaitu:25 1.
Spontaneous State (Spontane Staat). Konsitusinya disebut Revolutionary Constitution.
Adalah negara yang timbul sebagai akibat revolusi. Dengan demikian konstitusinya bersifat revolusioner. 2.
Negotiated
State
(Parlementaire
Staat).
Konstitusinya
disebut Parlementarian Constitution. Adalah Bukan
negara
yang
berdasarkan
berdasarkan absolute
pada
kebenaran
waarheid seperti
relatif. oosterse
demokratie, yaitu Rusia. 3.
Derivative State (Algeleide Staat). Konstitusinya disebut Neo-National Constitution.
Adalah
negara
yang
konstitusinya
mengambil
pengalaman
dari negara-negara yang sudah ada. Derivative State ini hanya meniru, tidak ada buah pikiran yang asli. Bentuk negaranya juga meniru negara barat. Neo-Nationalisme
nasionalisme meniru
yang
konstitusi
Djokosutono,
ini
menurut
timbul dari
derivative
akibat
negara state
Prof Perang
barat. tidak
Djokosutono Dunia
Kesalahan overnmen
I.
ialah
Mereka
Hawgood;
itu kata
segala-galanya
25
Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 141. FN0311
15
begitu natur
saja. un
Melainkan
mau
tidak
Mestinya
kulturbedingungen.
dipandang keadaan
secara negara
mau
mutlak,
tetapi
sendiri.
Inilah
harus
harus
dipengaruhi state
jangan
penyesuaian
dengan
derivative
ada
kritik
oleh
Djokosutono
terhadap
Hawgood.26 Konsekuensi
logis
dari
kenyataaan
bahwa
tanpa
konstitusi
negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara
dan
dipisahkan
konstitusi satu
disertasinya atau
sama
lain.
berpendapat
Undang-Undang
pemberi
merupakan
batas,
Dasar
sekaligus
lembaga
DR.
tentang adalah
A.
Hamid
pentingnya sebagai
tentang
yang
tidak
dapat
Attamimi,
dalam
suatu
pemberi
bagaimana
konstitusi
pegangan
kekuasaan
dan
negara
harus dijalankan.27 Pada sisi lain, eksistensi suatu “negara” yang diisyaratkan oleh A.G. Pringgodigdo, baru riel-ada kalau memenuhi empat unsur (1)
memenuhi
unsur
pemerintahan
yang
berdaulat,
(2)
wilayah
tertentu, (3) rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa dan (4) pengakuan dari negara-negara lain.28
26
Djokosutono,
Hukum
Tata
Negara, (dihimpun
oleh Harum
al-Rasid),
Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 90. 27
28
A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi, UI, Jakarta, 1990, hlm. 215.
C.S.T. Kansil, Hukum Antar Tata Pemerintahan, Airlangga, Jakarta, hlm. 13. FN0311 16
Prof.
Mr.
(grondwet)
dari
Djokosutono dua
melihat
segi.
Pertama,
pentingnya dari
konstitusi
segi
isi
karena
konstitusi memuat dasar dari struktur dan memuat fungsi negara. Kedua,
dari
sembarang raja,
segi
orang
raja
bentuk
atau
dengan
oleh
lembaga. rakyat,
karena
memuat
Mungkin
bisa
badan
konstitusi saja
oleh
konstituante
bukan
seorang
atau
lembaga
diktator.29 Membahas Republik
Undang-Undang
Indonesia
Dasar
disahkan
1945
dan
atau
Konstitusi
ditetapkan
oleh
Negara Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada hari Sabtu tanggal 18
Agustus
1945,
undang-Undang
yakni
Dasar
sehari
Tahun
setelah
1945
proklamasi
sebagai
kemerdekaan.
konstitusi
tertulis
dituangkan dalam sebuah dokumen formal, dimana dokumen tersebut telah
dipersiapkan
jauh
dirancang
oleh
Kemerdekaan
Indonesia
sebelum
Badan
Indonesia
Penyeledik
(BPUPKI),
dengan
merdeka,
Usaha-usaha dua
masa
dan
baru
Persiapan
sidang
yaitu
tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dan tanggal 10 – 17 Juli 1945. Sebagai
dokumen
formal,
undang-Undang
Dasar
Tahun
1945
ditetapkan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI.30 Berbicara Tahun
29
30
1945,
tentang
sejarah
fungsi
telah
dan
peranan
membuktikan
undang-Undang
melalui
beberapa
Dasar kurun
Djokosutono, Hukum…, op.cit., hlm. 48. Saefroedin Bahar, dkk. Risalah Sidang BPUPKI – PPKI, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta 1992, hlm. 137 – 290 (Sidang BPUPKI) dan hlm.
293-324 (Sidang PPKI). FN0311
17
waktu berlakunya undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara teoritis pergantian perubahan negara,
undang-Undang struktural
Dasar
dan
dan kemungkinan
setidak-tidaknya
mekanisme
yang
lebih
telah
penyelenggaraan jauh
ialah
membawa
pemerintah
perubahan
dasar
filsafat dan tujuan negara. Tetapi dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, ternyata pergantian undang-Undang Dasar itu tidak membawa hanya
perubahan
terbatas
pada
pada
dasar
filsafat
perubahan
dan
struktur,
tujuan
negara,
mekanisme,
dan
dan policy
saja. Jadi dasar filsafat negara kita tetap Pancasila dan tujuan pokoknya
sebagaimana
tercantum
dalam
Pembukaan
Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 yaitu: 1.
Melindungi
segenap
bangsa
dan
seluruh
tumpah
darah
Indonesia. 2.
Memajukan
kesejahteraan
umum
dan
mencerdaskan
kehidupan
bangsa. 3.
Ikut
melaksanakan
ketertiban
dunia
yang
berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi
dan
konsepsional landasan
peranan
tercermin
filosofi
Undang-Undang dalam;
bangsa,
Dasar
berfungsinya
berfungsinya
Tahun
1945
Pancasila
sistem
secara sebagai
presidensial
secara konstitusional sebagai landasan struktural yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar, dan berfungsinya tujuan nasional yang
FN0311
18
terimplementir
dalam
kebijaksanaan
politik
yng
tertuang
dalam
GBHN.31 Fungsi
dan
operasional
artinya
Undang-Undang benar-benar dan
dilaksanakan (Partai
bukan
oleh
telah
1945
secara hanya
secara
Tahun
dalam
kehidupan
tapi
mampu
pelestariannya.
dan
segenap
secara peranan
di
atas,
berbangsa
dilestarikan
Semua
(Pemerintah),
lain-lain)
1945
konsepsional
dalam
saja,
superstruktur dan
Dasar
tercermin di
nyata
itu
usaha-usaha
Politik
seluruhnya.
Tahun
terealisir
peningkatan
Undang-Undang
apa yang
Dasar
bernegara,
serta
peranan
ini
harus
infrastruktur masyarakat
32
Semua konsepsi di atas, sebenarnya telah dicita-citakan oleh para
tokoh
bangsa
ini
sebagaimana
jauh
sebelumnya
telah
dituangkan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UndangUndang Dasar Tahun 1945.
31
Dahlan Thaib, Teori Hukum dan Konstitusi, Cetakan kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 92. 32
Dahlan Thaib, Teori Hukum..., Ibid, hlm. 93. FN0311
19
