POLITIK HUKUM ANALISIS POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENINJAUN KEMBALI Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
Disusun Oleh :
NAMA NPM KELAS NO. ABSEN
: ADITYA ROYANDY RIZKIANDA : 1706125380 : EKONOMI PAGI :5
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM EKONOMI 2018
ANALISIS POLITIK HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENINJAUN KEMBALI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Umumnya apabila suatu negara telah menggunakan sistem demokrasi dan meninggalkan sistem otoritarian maka pada dasarnya teori tujuan hukum yang di kedepankan adalah terkait dengan keadilan. Dimana hal ini sejalan dengan pendapat dari Gustav Radburch seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman pada masa perang dunia kedua yang menyatakan bahwa urutan dari tujuan hukum yang harus dicapai adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.1 Dalam mendefinisikan hukum Lawrence M. Friedman melihat bahwa hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal ( legal structure), structure), komponen substansi hukum (legal (legal substance) substance) dan komponen budaya hukum (legal ( legal culture). culture). Struktur hukum (legal (legal struc ture) ture) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal ( legal substance) substance) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan 1 Sidharta,
Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Negara , Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan,Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, halaman. 3.
oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan
gagasan-gagasan,
sikap-sikap,
keyakinan-keyakinan,
harapan-harapan dan pendapat tentang hukum.2 Dalam menselaraskan sistem hukum yang ada di indonesia perubahan terhadap suatu aturan hukum merupakan suatu keniscayaan. Aturan pidana yang ada saat ini telah mengalami beberapa penambahan, pengurangan dan perubahan tetapi jiwa dari aturan pidana yang ada belum mengalami perubahan. Aturan yang dipakai oleh praktisi hukum selama kurang lebih 71 tahun ini masih memiliki jiwa dari aturan hukum yang dibuat oleh Belanda.3 Perubahan-perubahan tersebut tidak terlepas karena adanya transisi politik dari otoritarian yang lekat dengan era orde baru dengan demokratis yakni pasca reformasi yang lebih mengedepankan keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:4
1. Hak
untuk
hidup.
Setiap
orang
berhak
untuk
hidup,
mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup
2 Lawrence
M, Friedman, Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977, halaman 6-7. 3 Soeharjo SS, Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara Republik Indonesia, Universitas Diponegoro,1992, halaman 2. 4 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886.
tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk kelaurga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas. 3. Hak
mengembangkan
diri.
Setiap
orang
berhak
untuk
memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. 5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. 6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan
tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak
mendirikan
serikat
pekerja
demi
melindungi
dan
memperjuangkan kehidupannya. 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan. 9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau
profesinya
terhadap
hal-hal
yang
dapat
mengancam
keselamatan dan atau kesehatannya. 10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 sontak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat, disatu sisi ada pendapat yang menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali merupakan upaya untuk melindungi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan. Namun di sisi lain ada pendapat yang menyatakan bahwa PK lebih dari satu kali merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. B. Pokok Permasalahan 1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur mengenai proses permohonan peninjauan kembali (PK) sebelum adanya Putusan MK Nomor: 34/PUU-XI/2013 di Indonesia? 2. Apakah dasar pengajuan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari satu kali berdasarkan Putusan MK Nomor: 34/PUUXI/2013 di Indonesia?
C. Maksud dan Tujuan Penelitian 1. Untuk menjelaskan dasar untuk
mengajukan Peninjauan
Kembali di Indonesia; 2. Untuk
menjelaskan
peluang
pencapaian
keadilan
Peninjauan Kembali dapat dilakukan lebih dari sekali.
jika
BAB II PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI SEBELUM PUTUSAN MK NO. 30/PUU-XI/2013 Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai Grund norm atau Basic Norm.5 Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara
instrumental
berfungsi,
terutama
bagi
pembuat
peraturan
kebijaksanaan (technical policy). Berkaitan dengan tujuan hukum di Indonesia, maka pancasila dikatakan sebagai tujuan hukum (rechtsidee) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Eksistensi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam ketentuan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilatarbelakangi kasus dalam praktek peradilan yaitu kasus Sengkon bin Yakin dan Karta alias Karung alias Encep bin Salam dalam putusan Pengadilan Negeri (PN) Bekasi No.2/KTS/BKS/1977 tanggal 20 Oktober 1977.6 Kemudian Pengadilan Tinggi (PT) Bandung No.38/1978/Pid/PTB tanggal 25 Mei 1978 yang menguatkan putusan PN Bekasi. Hingga Terpidana tidak mengajukan kasasi maka putusan secara langsung telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Beberapa tahun kemudian muncul pelaku sebenarnya dalam putusan PN Bekasi No.6/1980/Pid/PNBks tanggal 15
5
Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, halaman 46. 6 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Bandung: Mandar Maju, 2010, halaman 153.
Oktober 1980 (terhukum Gunel bin Kuru, Siih bin Siin, Warnita bin Jaan) dan putusan PN Bekasi No.7/1980/Pid/PNBks tanggal 13 November 1980 (terhukum Elli bin H.Senam, Nyamang bin Naing, Jabing bin H.Paih).7 Dalam pelaksanaannya melalui hukum acara pidana, upaya hukum dalam penegakkan hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu upaya hukum biasa dan paya hukum luar biasa. Upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP di atas telah membedakan antara upaya hukum biasa (bab XVII) dan upaya hukum luar biasa (Bab XVIII), terdiri atas dua, yaitu:8 a. Upaya hukum biasa: 1. Banding; 2. Kasasi. b. Upaya hukum luar biasa 1. Kasasi demi kepentingan umum; 2. Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (herziening). Dasar Yuridis pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali terdapat di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana diatur di dalam BAB XVIII pada bagian kedua dan terdiri dari 6 Pasal yakni pasal 263 sampai dengan 269 KUHAP.
7
Adami Chazawi, Lembaga (PK) Perkara Pidana, Penegakkan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat , Jakarta: Sinar Grafika, 2011, halaman 205. 8 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, T LN Nomor 3258
Pengaturan dasar mengenai tindak pidana pencurian terdapat di dalam Pasal 268 ayat 3 KUHAP yang menyatakan bahwa “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”. Pasal 268 ayat (3) juga merupakan salah satu dari syarat formil dari pengajuan peninjauan kembali perkara pidana di Indonesia.9 Pasal 268 ayat (3) KUHAP membenarkan atau memperkenankan peninjauan kembali atas suatu perkara hanya satu kali saja. Prinsip ini berlaku atas permintaan kasasi dan kasasi kepentingan hukum. Khusus dalam permintaan peninjauan kembali maupun dalam permintaan kasasi kepentingan hukum prinsip ini tidak begitu menyentuh rasa keadilan. Lain halnya denga upaya peninjauan kembali, asas ini agak menyentuh rasa keadilan. Seolah-olah prinsip ini merupakan suatu tantangan antara kepastian
hukum
dengan
rasa
keadilan,
dan
dengan
berani
mengorbankan keadilan dan kebenaran demi tegaknya kepastian hukum. Selain diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 (UU Tentang Hukum Acara Pidana), Pengaturan Hukum Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali juga diatur dalam Undang- Undang Mahkamah Agung. Acara pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan menuurut ketentuan sebagiamana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) yang isinya adalah sebagai berikut: “ Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali.” Sama hal nya seperti yang diatur dalam UU No.8 Tahun 9
Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Perkara Pidana , Jakarta: Sinar Grafika, 2004, halaman 74-76
1981, bahwa upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Pada pasal ini juga mempertegas bahwa upaya hukum luar biasa berupa PK, tidak akan menghalangi suatu proses eksekusi. Dalam semua perkara, baik itu perdata, pidana umum dan pidana khusus. Walaupun ada upaya PK tetapi proses eksekusi dapat dilakukan. 10 Maka dapat kita simpulkan bahwa upaya Peninjauan Kembali (PK) tidak akan menunda pelaksanaan putusan kasasi. 11 Terdapat aturan hukum yang mengatur mengenai upaya hukum peninjauan kembali di dalam Undang- Undang Kekuasaaan Kehakiman yakni Pada Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009 yang disebutkan sebagai berikut, “ Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali” Dalam Pasal tersebut juga diatur bahwa tidak dapat diajukan peninjauan kembali atas putusan peninjauan kembali. Oleh karena itu, apabila jaksa telah mengajukam upaya hukum peninjauan kembali (PK)/Herziening
maka
terpidana
tidak
diperkenankan
lagi
untuk
mengajukan peninjauan kembali. Diskusi tentang PK yang diadakan oleh Lembaga Advokasi Hukum dan Demokrasi untuk Pembaruan (LANDEP) pada tanggal 23 Juni 2009 menghadirkan Anton Suyata, Soekotjo Soeparto dan Benyamin mangkudilaga. Anton Suyata memaparkan PK hanya dapat diajukan satu kali dan tidak ada PK diatas PK. Soekotjo
10
http://ambonekspres.fajar.co.id/2015/09/14/pk-tak-halangi-proses-eksekusi/ diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 13.20 WIB. 11 www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e1bdb25858ea/apakah-upaya-hukum-pkdapat-menunda-eksekusi- , diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 13.15 WIB.
menyampaikan bahwa PK diatas PK akan merusak bangunan system hukum di Indonesia.12 John Locke dimulai dengan menggambarkan keadaan alam , gambar jauh lebih stabil dari Thozas Hobbes negara “perang bagi setiap orang melawan setiap orang,” dan berpendapat bahwa semua manusia diciptakan sama dalam keadaan alam oleh Tuhan. Dari ini, ia melanjutkan dengan menjelaskan kenaikan hipotetis properti dan peradaban, dalam proses menjelaskan bahwa satu-satunya pemerintah yang sah adalah mereka yang memiliki persetujuan rakyat. Oleh karena itu setiap pemerintah bahwa aturan-aturan tanpa persetujuan dari orang dapat secara teori digulingkan.13
12 Elza
Faiz, Artikel, Diskusi Tentang PK, Peninjauan Kembali (PK) Dalam Tata Hukum Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, halaman 9. 13 Satya Arinanto, Politik Hukum 1 Edisi Pertama, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018, halaman 3.
BAB III DASAR PERTIMBANGAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN NO. 34/PUU-XI/2013 Dalam konteks Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang menjadi hukum adalah bahwa untuk masalah permohonan pengajuan peninjauan kembali yang akan diajukan oleh para pemohon PK dalam hal ini dikhususkan mengenai PK perkara pidana, kini sudah dapat dilakukan lebih dari satu kali dengan syarat pengajuan PK difokuskan pada adanya novum yang berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi yang pada saat berpekara belum ada. Norma utama yang diputus dalam perkara ini adalah bahwa hak untuk mengajukan PK lebih dari satu kali oleh pemohon PK sebagai hak konstitusional warga negara berdasarkan pada penegakkan rasa keadilan tidak boleh dilanggar. Terkait dengan hal tersebut diatas maka mengenai teori tujuan hukum dikemukakan oleh Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum, cita hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Gustav Radbruch berpendapat bahwa tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa tujuan hukum, maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya. 14
14
Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, halaman 43.
Tujuan hukum mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.15 Untuk mencapai tujuan hukum seperti tujuan hukum menurut Sudikno diatas, maka perlu untuk dihubungkan dengan teori cita hukum oleh Gustav Radbruch, dimana ada 3 (tiga) nilai dasar cita hukum yang seyogyanya menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum di Indonesia yaitu:16 1) Nilai Kepastian Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Sehingga kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh
sesuatu
yang
diharapkan
dalam
keadaan
tertentu. 17
Montesquieu memberikan gagasan yang kemudian dikenal sebagai asas nullum crimen sine lege, yang tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara terhadap kesewenangan Negara.18 2) Nilai Kemanfaatan 15
Heo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Yogyakarta: Kanisus, 1995, halaman 129. 16 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, halaman 73-74 17 ibid 18 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997, halaman 73-74
Dalam
Pelaksanaan
atau
penegakan
hukum,
masyarakat
mengharapkan manfaatnya. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan atau penegakan hukum menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.19 3) Nilai Keadilan Nilai keadilan dalam peninjauan kembali yang dapat dilakukan lebih dari satu kali yaitu memberikan kebebasan hak dalam mengajukan peninjauan kembali dengan alasan adanya novum terkait dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang belum pernah diajukan sebelumnya dalam persidangan maupun PK awal, dan juga benar-benar merupakan bukti yang memuat fakta baru buka merupakan perulangan semata. Sebab PK berulang tersebut dapat juga memperhatikan keadilan korektif, dimana perlu memperbaiki sesuatu yang salah ketika kesalahan dilakukan Negara melalui putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Maka keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, yaitu pihak terpidana yang telah dirampas hak-haknya oleh Negara, melaui penangkapan, penyidikan, penahanan, dan proses persidangan. Oleh karena itu peninjauan kembali bertujuan untuk mengembalikan hak-hak terpidana, apabila ditemukan bukti atau keadaan baru dimana dimungkinkan untuk hakim akan memberikan putusan bebas atau lepas kepada terpidana. 19
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993,halaman 2.
Melihat kepastian hukum dan keadilan, seperti melihat dua sisi mata uang. Karena keduanya harus ada untuk menciptakan keadaan damai. Sebuah keadilan tidak dapat dicapai apa bila kepastian tidak dipenuhi. Disini kedua nilai itu mengalami antinomies, karena menurut derajat
tertentu,
nilai-nilai
kepastian
dan
keadilan
harus
mampu
memberikan kepastian terhadap hak tiap orang secara adil, tetapi juga harus memberikan manfaat darinya.20 Sebagaimana dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa:21 Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Lepas dari segala kerinduan terhadap hal-hal lain yang juga menjadi tujuan dari hukum, merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Disamping ketertiban, tujuan lain dari hukum
adalah
tercapainya
keadilan
yang
berbeda-beda
isi
dan
ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Sehingga jelas dalam putusan tersebut sesungguhnya sesuai dengan tujuan dalam hukum acara pidana yaitu mencari keadilan materil yaitu kebenaran yang sebenar benarnya atau paling tidak mendekati
20
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993,halaman 101-102. 21 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung, Alumni, 2006, Halaman 3.
kebenaran yang hakiki. Dan dalam putusan tersebut juga dapat kita pahami bahwa sesungguhnya kepastian hukum harus mengalah jika keadilan ditemukan atau dengan kata lain kebenaran struktural harus mengalah jika kebenaran subtantif ditemukan. Selain itu putusan tersebut juga senafas dengan teori hukum progresif yaitu hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum sehingga ketika hukum tidak bisa memberikan keadilan keada manusia maka hukum tersebut bisa dikesampingkan. Namun disisi lain implikasi putusan tersebut adalah dampak teknis bagi hakim MK dalam memeriksa perkara akan mengalami kekacauan atau
kewalahan
dalam
melayani
permintaan
peninjauan
kembali,
mengingat belum adanya aturan, lanjutan yang mengatur putusan tersebut. Disamping kepastian hukum yang terabaikan, juga terkait dengan ketentuan penyelesaian perkara pidana dengan asas cepat, sederhana dan biaya murah. Dalam pelaksanaannya, asas penyelesaian perkara pidana secara cepat, sederhana dan biaya murah masih sangat jauh dari harapan, waktu yang lama bahkan mencapai usia tahunan,22 apalagi dengan lembaga PK yang terbuka dan dapat dilakukan berkali-kali tanpa batas akan berlangsung selama puluhan tahun bahkan lebih dari itu selama kemungkinan novum itu ditemukan dan diajukan.
22
Fachmi, Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Halaman 38.
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan kajian dan analisis pembahasan mengenai isu hukum yang dihadirkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terangkum dalam beberapa point berikut: Aturan Hukum yang mengatur mengenai Upaya hukum peninjauan kembali (Herziening) dalam perkara pidana diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan di Indonesia, yaitu antara lain sebagai berikut: (1) Pasal 263 sampai dengan 269 UU No. 8 TAHUN 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (2) Pasal 66 UU No. 14 Tahun 1985 Jo UU No. 5 Tahun 2004 Jo. UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (3) Pasal 24 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan terkait Upaya Hukum Peninjauan Kembali yakni Putusan No. 34/PUUXI/2013 yang mencabut pasal 268 ayat (3) KUHAP. Dasar Perimbangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 terkait peninjauan kembali dalam perkara pidana adalah Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil.
Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa PK hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 terhadap upaya hukum peninjauan kembali adalah Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak mengganggu tujuan dan fungsi peninjauan kembali. Pada dasarnya peninjauan kembali dimaksudkan semata-mata untuk melindungi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Peninjauan kembali yang kini tidak dibatasi, jelas akan lebih melindungi kepentingan terpidana untuk mencari keadilan. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 tidak mengganggu asas litis finiri oportet maupun kepastian hukum. Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali hanya perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut bisa dapat langsung dilaksanakan putusannya. Karena pada dasarnya Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, keadaan
demikian sudah dapat dikatakan sebagai akhir perkara (karena dapat langsung dieksekusi) dan sudah menjamin kepastian hukum. B. Saran Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yaitu: 1. Pemerintah melalui aparat penegak hukum bersama DPR hendaknya segera membentuk perturan perundang- undangan yang baru yang dapat menjelaskan sejara jelas dan lengkap mengenai pembatasan pengajuan upaya peninjauan kembali agar tidak mengakibatkan terjadinya multitafsir dan kebingungan terhadap peraturan perundang- undangan. 2. Setelah
keluarnya
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
34/PUU-XI/2013 perlu segera dilakukan tindak lanjut berupa revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khususnya di bagian tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. 3. Setelah
keluarnya
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Nomor
34/PUU-XI/2013 diperlukan sinkronisasi ketentuan-ketentuan terkait upaya hukum peninjauan kembali seperti Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan upaya hukum peninjauan kembali.
D A F TA R P US T A K A
BUKU Adami Chazawi, Lembaga (PK) Perkara Pidana, Penegakkan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat , Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Elza Faiz, Artikel, Diskusi Tentang PK, Peninjauan Kembali (PK) Dalam Tata Hukum Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009 Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, halaman 43. Fachmi, Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Heo Hujbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, Yogyakarta: Kanisus, 1995. Lawrence M, Friedman, Law and Society An Introduction, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977, Leden Marpaung, Perumusan Memori Kasasi dan Perkara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Bandung: Mandar Maju, 2010, . Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung, Alumni, 2006. Satya Arinanto, Politik Hukum 1 Edisi Pertama, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan,Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010. Soeharjo SS, Politik Hukum dan Pelaksanaannya dalam Negara Republik Indonesia, Universitas Diponegoro,1992,
UNDANG - UNDANG Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886. Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 tahun 1981, LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3258
INTERNET www.ambonekspres.fajar.co.id/2015/09/14/pk-tak-halangi-proseseksekusi/ diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 13.20 WIB. www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e1bdb25858ea/apakah-upayahukum-pk-dapat-menunda-eksekusi- , diakses pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 13.15 WIB.
