BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Belakang Masalah Masalah
Mendengar kata demokrasi tentu sudah tidak asing lagi. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan”
dinilai
sebagai
sesuatu
yang
negatif.
Pengertian
“kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan -ikatan atau ketiadaan
terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban. Namun, ketika manusia berada dalam konstruksi kemasyarakatan, maka ide “kebebasan” tidak bisa lagi dinilai secara sederhana, tidak lagi semata mata bebas dari ikatan, namun ide “kebebasan” dianalogikan menjadi
prinsip penentuan kehendak sendiri. Inilah yang menjadi dasar pemikiran Hans Kelsen mengenai demokrasi. 1 Demokrasi sering didefinisikan sebagai "pemerintahan dari dan untuk rakyat" 2 namun menimbulkan pertanyaan mendasar: siapa yang akan memerintah dan untuk kepentingan siapa pemerintah harus responsif ketika orang-orang berada dalam perselisihan dan memiliki preferensi berbeda? Satu jawaban untuk ini adalah: suara terbanyak
1
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , (Bandung: Nusamedia, 2006), hal. 404. Arend Ljiphart, Democries : Patters of Majoritarian and Consesus Goverment in Twenty-One C ountries, (New Haven : Yale University Press, 1984), Introduction, hal. 2-3.
2
1
(mayoritas).
3
Ini adalah inti dari model demokrasi. Jawaban yang
terbanyak adalah definisi mengenai demokrasi adalah pemerintah berdasarkan suara yang terbanyak dan sesuai dengan keinginan mayoritas jelas lebih dekat dengan cita-cita demokrasi "pemerintah oleh dan untuk rakyat" daripada pemerintahan yang responsif terhadap minoritas. 4 Robert A. Dahl berpendapat, terdapat delapan ciri demokrasi yang dapat diberikan yaitu: (1) kebebasan berserikat, (2) kebebasan berekspresi, (3) hak untuk memilih, (4) hak untuk dipilih, (5) hak para pemimpin politik untuk bersaing untuk dukungan dan penilaian, (6) alternatif sumber informasi, (7) pemilu yang bebas dan adil, dan (8) lembaga untuk membuat kebijakan publik tergantung pada suara dan ekspresi lain dari preferensi. 5 Perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai dari keberhasilan Gerakan Reformasi untuk akhirnya menurunkan Soeharto, pada bulan Mei 1998, dan menimbulkan gelombang transisi yang amat besar menuju demokrasi. 6 Pada waktu era Orde Baru rakyat tidak boleh mengaspirasikan pendapat, tidak ada kebebasan dalam berserikat, dan
3
Ibid. Satya Arinanto, Politik Hukum 1 , (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 45. 5 Ibid., hal. 26. 6 Adnan Buyung Nasution , Pikiran dan Gagasan, Demok rasi Konstitusional , (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2011), hal. 84. 4
2
berekspresi dimana hal ini tentu bertentangan dengan kriteria atau ciri demokrasi. Pada rezim Soeharto yang selama 32 tahun tersebut tidak ada pelaksanaan demokrasi dalam pemerintahan karena dipimpin oleh rezim yang otoriter. Keinginan rakyat dengan runtuhnya rezim Soeharto adalah untuk menegakkan kembali konstitusi yang sudah lama mati dan menciptakan pemerintahan yang demokrasi. Salah satu upaya penegakan konstitusi dan demokrasi pada era reformasi adalah dengan mengubah konstitusi dasar negara yaitu UUD 1945. Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan yang paling mendasar dari gerakan reformasi yang berujung pada runtuhnya kekuasaan orde baru tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi melihat faktor penyebab otoritatian Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem hukum dan ketatangeraan.
7
Amandemen atas UUD 1945 itu merupakan suatu kearusan mutlak (condition sine qua non) untuk memperbaiki keadaan di bidang apa pun.8 Namun permasalahannya apakah amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR selama empat kali perubahan pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 telah memuat ketentuan mengenai prinsip demokrasi seperti yang telah dicita-citakan bangsa Indonesia setelah 7
Jimly Asshidiqqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), hal. 4. 8 Ibid., hal. 101.
3
berakhirnya rezim orde baru. Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai perkembangan konsep demokrasi dan konstitusi yang ada di Indonesia, perwujudan negara hukum yang demokratis dalam konstitusi di indonesia dan implementasi prinsip demokrasi dalam bingkai konstitualisme pasca amandemen UUD 1945.
B. Identifikasi masalah
1. Bagaimana perwujudan negara hukum yang demokratis dalam konstitusi Indonesia? 2. Bagaimana
implementasi
prinsip
demokrasi
dalam
bingkai
konstitualisme indonesia pasca amandemen UUD 1945?
C. Kerangka pemikiran
Demokrasi secara terminologi berasal dari bahasa Yunani demokratis, yang diambil dari kata demos dan kratos/kratein.9 Secara
etimologis demos diartikan sebagai rakyat dan kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan
rakyat.
Pandangan
terhadap
istilah
demokrasi
diidentikkan dengan istilah kedaulatan rakyat. 10
9
Wikipedia, Demokrasi , http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi, 10 Oktober 2013 Abdy Yuhana, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 , (Bandung: Fokusmedia, 2009), hal. 34. 10
4
Dalam
pemerintahan
yang
berlandaskan
demokrasi
atau
kedaulatan rakyat, setiap rakyat bebas dalam ikut berperan serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang ditentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat. 11 Istilah Constitution berasal dari bahasa Latin, yaitu constitution yang bermakna a degree, dekrit, pemakluman. Konstitusi atau Gronwet, Grundgesetz , Undang-Undang Dasar menempati tata urutan Peraturan
Perundang-Undangan tertinggi dalam negara (Constitutie is de hoogste wet). Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman
tertinggi yang menetapkan: pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan pelbagai lembaga negara serta
hak-hak
rakyat. 12 Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-undang Dasar dan dapat pula tidak 11
Martha Pigome, Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945 . Artikel dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 2 Mei 2011, (Semarang : FH Universitas Jenderal Sudirman, 2011), hal. 336. 12 M. Laica Marzuki, Konstitusi dan Konstitusionalisme , Artikel dimuat dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 4, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hal. 1-2.
5
tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis.
13
Perbedaan
antara konstitusi tertulis maupun tidak tertulis tampaknya relatif tidak penting karena dua alasan. Salah satunya adalah bahwa hampir semua konstitusi di dunia ditulis, yang tidak tertulis sangat jarang. Kedua, dari perspektif kontras mendasar antara model mayoritas dan demokrasi konsensus, adalah lebih relevan untuk menentukan apakah konstitusi tertulis atau tidak tertulis, memaksakan pembatasan yang signifikan pada mayoritas daripada untuk bertanya apakah tertulis atau tidak. Konstitusi tertulis dapat dengan mudah bisa dikembangkan dan samasama bebas dari judicial review dengan konstitusi tidak tertulis .14 Berbicara
tentang
konstitusi
tidak
dapat
dilepaskan
dari
konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. 15 Menurut Carl J Friedrich, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh
dan
atas
nama
rakyat,
tetapi
yang
dikenakan
beberapa
pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.
16
13
Jimly Asshidiqqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Edisi Revisi, hal. 2 9 14 Satya Arinanto, Politik Hukum 1 , op.cit., hal.70-71 15 Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi , (Jakarta : Rajagrafindo Persada,2008), hal. 1 16 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 170.
6
Dengan
demikian
konstitusionalisme
perbedaan
adalah:
antara
“Konstitusi
konstitusi adal ah
dan produk
Konstitusionalisme, dan Konstitusionalisme merupakan teori atau doktrin tentang Konstitusi”. Harjono menganalogkan konstitusi laksana
bangunan rumah, sedang konstitusionalisme adalah ilmu arsitektur atau teknik sipilnya. 17 Dalam teori arsitektur dan teknik sipil terdapat semacam hukum baku (rule of thum) yang harus dipertimbangkan untuk membuat suatu bangunan.
18
Yang menjadi dasar dari konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan ( consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang di idealkan berkenaan dengan Negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau di promosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut Negara. 19
Konsensus
konstitusionalisme
di
tersebut
zaman
yang
modern
pada
menjamin umumnya,
tegaknya dipahami
bersandar pada tiga elemen kesepakatan ( consensus), yaitu :20 1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama; 2. Kesepakatan tentang the rule of the law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara; dan 3. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedurprosedur ketatanegaraan. 17
Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008), hal. 21. 18 Ibid., hal 22 19 Jimly Asshidiqqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia . op.cit., hal. 20 20 Ibid., hal. 21
7
BAB II PEMBAHASAN
A. Perkembangan Konsep Demokrasi di Indonesia
Sejak mengalami
kemerdekaan berbagai
sampai
macam
sekarang,
demokrasi.
Mulai
Indonesia dari
sudah
demokrasi
parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi Pancasila (1965-1998), sampai dengan demokrasi orde reformasi (1998-sekarang). 21 Demokrasi sebelum amandemen UUD 1945, ditandai dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh MPR.
22
Dimulai pada tahun 1945 (sebulan setelah proklamasi kemerdekaan), demokrasi parlementer pada akhirnya gagal mewujudkan demokrasi bagi Indonesia. Sistem demokrasi tersebut memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Karena fragmentasi partai-partai politik usia kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama, maka
koalisi
yang
dibangun
sangat
gampang
pecah.
Hal
ini
mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Akhirnya dikeluarkanlah
21
Pustaka Sekolah, Periode Demokrasi di Indonesia, http://www.pustakasekolah.com/periodedemokrasi-di-indonesia.html, 11 Oktober 2013. 22 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen lihat pasal 1 ayat (2).
8
Dekrit Presiden 5 Juli yang sekaligus mengakhiri sistem demokrasi parlementer. 23 Demokrasi
terpimpin
periode
1959
mengangkat
Presiden
Soekarno menjadi Presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS
No.
III/1963.
Periode
ini
bercirikan
dominasi
presiden,
terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik, serta tidak adanya fungsi kontrol kepada presiden. Demokrasi terpimpin pun akhirnya gagal membawa Indonesia menjadi negara yang demokratis. Absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin sehingga tidak adanya ruang kontrol sosial otomatis mengingkari nilainilai demokrasi itu sendiri.
24
Demokrasi Pancasila lahir sebagai upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD selama masa demokrasi terpimpin. Beberapa rumusan tentang demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: a. Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum. b. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. c. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya bahwa pengakuan dan perlindungan 23
Samodra Wibawa dan Pradhikna Yunik Nurhayati, Masyarakat Madani: Tawaran Konseptual Untuk Indonesia, Proceeding Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, makalah dipresentasikan pada seminar nasional fakultas ilmu sosial dan politik-Universitas Terbuka 7 Juli 2011, (Jak arta : Universitas Terbuka, 2012), hal. 140. 24 Ibid., hal. 141
9
HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak. Namun demikian, demokrasi Pancasila hanya berlaku sebatas retorika. Pada tataran praksisnya, rezim orde baru tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi. 25 Indonesia, pada tahun 1998 setelah tumbangnya orde baru lahir era reformasi, yang mendapat penghargaan dari dunia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Proses demokrasinya yang tidak terlalu banyak memakan „pertumpahan darah‟, dihargai oleh negara -negara
Barat. 26 Demokrasi Indonesia telah menjadikan rakyat Indonesia terbuka (bebas), terbuka menerima pengaruh luar, terbuka dalam mengeluarkan pendapat,
memperjuangkan
hak-haknya,
mendapat
keadilan
dan
sebagainya. 27 Era Reformasi ditandai dengan dilakukannya reformasi Politik dan Reformasi Konstitusi. Lahirnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan wujud dari Reformasi Politik dan Reformasi Konstitusi yang berjalan secara demokratis.
28
Reformasi konstitusi dipandang merupakan kebutuhan dan agenda yang harus dilakukan karena UUD 1945 sebelum perubahan
25
Febri Teguh Ramadhan, Perkembangan sistem politik Indonesia Era Demokrasi-Pancasila. http://kabarfebri.blogspot.com/2012/06/perkembangan-sistem-politik-indonesia.html, 11 Oktober 2013. 26 Enceng dan Meita Istianda, Peluang Kesejahteraan Di Negara Demokrasi. Proceeding Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, makalah dipresentasikan pada seminar nasional fakultas ilmu sosial dan politik-Universitas Terbuka 7 Juli 2011, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2012), hal 90 27 Ibid ., hal. 91 28 Martha Pigome, op.cit., hal. 335
10
dinilai tidak cukup untuk mengatur dan mengarahkan penyelenggaraan negara sesuai harapan rakyat, terbentuknya good governance, serta mendukung penegakan demokrasi dan hak asasi manusia .
29
Reformasi
konstitusi di Indonesia dilakukan dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimana substansi perundang-undangan menjadi lebih demokratis yang ditandai dengan amandemen pertama terhadap UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahapan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahap empat 2002. Perubahan
tersebut
telah
mengakibatkan
perubahan
yang
mendasar dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Antara lain meliputi (1) Perubahan norma-norma dasar dalam kehidupan bernegara, seperti penegasan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar; (2) Perubahan kelembagaan negara dengan adanya lembaga-lembaga baru dan hilangnya beberapa lembaga yang pernah ada; (3) Perubahan hubungan antar lembaga negara; dan (4) Masalah Hak Asasi Manusia. 30
29
Jimly Asshididiqqie, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis , makalah yang disampaikan sebagai Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 di Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan , pada tanggal 29 Desember 2007, hal. 1 30 Rodiyah, Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal , Artikel dimuat dalam jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, Nomor 1, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012), hal. 1
11
B. Negara Hukum Demokratis, Sintesisme Demokrasi dan Negara Hukum
Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme
kekuasaan
berdasarkan
prinsip
persamaan
dan
kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. 31 Pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsipprinsip kedaulatan rakyat ( democratie) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum ( nomocratie), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis”
(democratische
rechtsstaat)
atau
dalam
bentuk
konstitusional disebut constitutional democracy .32
31
Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, artikel yang dimuat dalam Jurnal Hukum Volu me 16 Nomor 3 Juli 2009, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009), hal 379 32 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis , (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi RI, 2008), hal. 690
12
Indonesia adalah sebagai Negara Hukum yang Demokratis, menganut kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum.
33
Dari sisi
pemahaman kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam aturan hukum yang berpuncak pada rumusan konstitusi sebagai produk kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat. Dalam
34
menciptakan
aturan
hukum
kepentingan dan perasaan keadilan rakyat.
harus
mencerminkan
35
Oleh karena itu, hukum
harus dibuat dengan mekanisme demokratis. Hukum tidak boleh dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan penguasa yang akan melahirkan negara hukum yang totaliter. Hukum tertinggi di sebuah negara adalah produk hukum yang paling mencerminkan kesepakatan dari seluruh rakyat, yaitu konstitusi. Konstitusi dalam arti materiil, terdiri dari beberapa aturan yang mengatur untuk menciptakan norma hukum umum dalam penciptaan undang-undang tertentu. 36 Dengan demikian, aturan dasar penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan adalah konstitusi. Bahkan, semua aturan hukum lain
33
Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Perubahan Ketiga pada 10 November 2001. 34 Martha Pigome, op.cit., hal. 336. 35 Jimly Asshidiqqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , op.cit., hal 126 36 Satya Arinanto, Politik Hukum 2 , (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 16
13
yang dibuat melalui mekanisme demokrasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Hal ini karena aturan hukum yang dibuat dengan mekanisme demokrasi tersebut adalah produk “mayoritas rakyat”,
sedangkan konstitusi ada lah produk ”seluruh rakyat”.37 Dalam konsep negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan
melalui
sistem
demokrasi.
Dalam
sistem
demokrasi
partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Akan tetapi, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. 38 Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu haruslah demokratis, dan negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum. 39 Dengan demikian, dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi. 40
37
Janedjri M. Gaffar, Artikel dimuat dalam Demokrasi dan Nomokrasi , http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7190&coid=3&caid=3&gid=3, 10 Oktober 2013. 38 Ridwan HR, Hukum Admnistrasi Negara , (Yogyakarta : UII-Press, 2002), hal. 7 39 Jimly Asshiddiqie, Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru, Kapita Selekta Teori Hukum, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 141 – 144. 40 Martha Pigome. op.cit., hal. 337
14
C. Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis dalam Konstitusi Indonesia
Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan kedudukan di dalam hukum dan
menjadikan
menjalankan
hukum
sistem
sebagai
landasan
penyelenggaraan
operasional
kehidupan
dalam
bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. 41 Menurut pendapat Jon Elster dan Rune bahwa yang dominan dalam perspektif Rechstaat adalah sudut pandang negatif yaitu proteksi pada warga sendiri terhadap penyalahgunaan kekuasaaan dengan negara. Bukan berarti negara dikelola prinsipprinsip rechstaat, tetapi sama dan metodenya di kontrol.
42
Sebenarnya konsep negara hukum di Indonesia sudah ada sejak awal kemerdekaan. Negara Hukum adalah konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945 yang dituangkan dalam penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. 43 Pada era reformasi Indonesia sebagai negara hukum dikuatkan dalam perubahan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam
41
Moh. Mahfud Md, Mengawal Arah Politik Hukum Nasional Melalui Prolegnas Dan Judicial Review , makalah dapat diunduh pada http://www.mahfudmd.com/index.php? page=web.MakalahWeb&id=2&aw=1&ak=8, tanggal 10 Oktober 2013. 42 Satya Arinanto, Politik Hukum 1 , op.cit., hal. 276 43 Jimly Asshidiqqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 , op.cit., hal. 21
15
Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
44
Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „rechtsstaat’ itu mencakup empat elemen penting,
1. 2. 3. 4.
45
yaitu :
Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM); Pemisahan / pembagian kekuasaan; Pemerintahan berdasarkan undang-undang;dan Peradilan administrasi yang berdiri sendiri.
Jika dikaitkan dengan konsep negara hukum tersebut, perwujudan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, pengaturan unsur-unsur negara hukum tercantum dan dimuat dalam Batang Tubuh UUD 1945 adalah sebagai berikut: Pertama, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) di
dalam UUD 1945 selain telah dijamin pengaturannya pada Pembukaan UUD 1945, juga telah diatur dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebelum amandemen yaitu dalam Pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan Pasal 34. Seperti
misalnya,
perlindungan
hak
asasi
terhadap
46
kesetaraan
dihadapan hukum ( equality before the law) diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 47 Setelah amandemen perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur lebih komperensif lagi dengan serangkaian jaminan hak
44
Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga pada 10 November 2001 45 Jimly Asshidiqqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, op.cit., hal 122 46 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Lihat pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan Pasal 34 UUD 1945 sebelum amandemen UUD 1945. 47 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua pada 18 Agustus 2000
16
asasi manusia, yang dirumuskan tersendiri dalam Bab XA dari Pasal 28A hingga 28J mengenai Hak Asasi Manusia. Pengakuan dan jaminan atas hak dan kebebasan asasi manusia ini adalah koreksi atas konstitusi pada masa lalu yang sama sekali tak memuat jaminan hak dan kebebasan manusia.
48
Dalam rangka untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak asasi manusia ini, negara membentuk suatu komisi yang bernama Komnas
HAM
(Komisi
Nasional
Hak
Asasi
Manusia).
Artinya,
keberadaan lembaga ini sangat penting bagi negara demokrasi konstitusional. 49 Adanya hak asasi manusia dalam muatan konstitusi juga meneguhkan prinsip negara hukum bahwa kekuasaan adalah residu dari hak dan kebebasan dasar manusia. Dengan pengakuan hak dan
kebebasan
manusia
dalam
muatan
konstitusi,
maka
tidak
dibenarkan negara mengurangi, merampas hak dan kebebasan warga tanpa suatu alasan hukum yang sah.
50
Kedua, ciri negara hukum selanjutnya adanya pemisahan /
pembagian kekuasaan yang diatur dalam Perubahan Pertama dan Kedua UUD 1945, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas mulai dianut oleh para perumus perubahan UUD 1945 seperti tercermin 48
Manunggal K. Wardaya. Membangun Masyarakat Madani dan Demokratis Dalam Bingkai Konstitusionalisme, Proceeding Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, makalah dipresentasikan pada seminar nasional fakultas ilmu sosial dan politik-Universitas Terbuka 7 Juli 2011, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2012), hal. 290 49 Jimly Asshidiqqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Op.cit, hal. 104 50 Manunggal K. Wardaya, op.cit., hal. 290
17
dalam Perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5).51 Ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang, sebagai
suatu negara hukum berdasarkan UUD 1945, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Presiden menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Semua ketentuan UUD 1945 itu merupakan hukum positif yang menjadi dasar konstitusional ( Constitutionale atau Grondwettelyke Grondslag ) dari adanya sifat wetmatigheid van het bestuur , seperti yang telah termuat di dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal
5 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
52
Terakhir, yang keempat , Peradilan administrasi yang berdiri
sendiri, yaitu diatur dalam pasal 24 UUD 1945 bahwa penegakan hukum dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum ( due process of law ). Dimana salah satu ciri yang dianggap penting dalam
setiap negara hukum yang demokratis ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut principles of independence and
51
Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Pertama pada 19 Oktober 1999 52 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lihat Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
18
impartiality of the judiciary harus benar dijamin di setiap negara
demokrasi. 53 Dengan demikian, dalam sistem konstitusi Negara Indonesia cita negara
hukum
itu
menjadi
bagian
yang
tak
terpisahkan
dari
perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Perwujudan negara hukum dicantumkan kembali dengan tegas pada pasal-pasal Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu, secara
teoritis
gagasan
kenegaraan
Indonesia
telah
memenuhi
persyaratan sebagai negara hukum modern, yaitu negara hukum yang demokratis dan bahkan menganut pula paham negara kesejahteraan (welfare-state). 54
D. Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Bingkai Konstitualisme Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
Salah satu keberhasilan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada masa reformasi adalah reformasi konstitusional ( constitutional reform).55 UUD 1945 sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi. Konstitusi
memuat cita-cita yang akan dicapai dengan pembentukan negara dan prinsip-prinsip dasar pencapaian cita-cita tersebut. UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen
53
Jimly Asshidiqqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II , (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 47. 54 Muntoha, op.cit., hal 393. 55 Jimly Asshididiqqie, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi , op.cit., hal.1
19
politik
yang
memuat
cita-cita,
dasar-dasar,
dan
prinsip-prinsip
penyelenggaraan kehidupan nasional. 56 Implementasi prinsip demokrasi pertama terlihat dalam pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sesudah Perubahan ditetapkan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar". Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan sebagai di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal ini mengandung makna falsafati bahwa sesungguhnyalah kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat, bukan oleh sekelompok orang saja. Rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi pengurus atau penyelenggara negara 57 Dalam rumusan ini terlihat bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi konstitusional, suatu format demokrasi yang mendasarkan pada hukum dan tidak pada suara terbanyak yang berujung pada tirani mayoritas.
58
Pasal konstitusi dimaksud juga
memuat paham konstitusionalisme. Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi terikat
pada konsititusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan
menurut UUD, tidak boleh dijalankan atas dasar the ruling of the mob 59. Pelaku kedaulatan kini bukan lagi MPR, namun semua badan negara 56
Satya Arinanto , Politik Hukum 1, op.cit ., hal. 107-112 Jimly Asshidiqqie, Komentar atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia , (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 10-11. 58 Ibid. 59 Didik Sukriono, Membangun Badan Publik yang Transparan dan Akuntabel dengan Membudayakan Kesadaran Berkonstitusi , Artikel yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1, (Jakarta : Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hal. 5. 57
20
lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, dan bahkan lembaga peradilan seperti MA dan MK. 60 Kedua, Perubahan yang paling jelas terlihat adalah adanya
pemilihan umum (pemilu)yang free dan fair sebagaimana diatur dalam Pasal 22E. Kini, kesemua anggota DPR dan DPD bahkan Presiden dipilih oleh rakyat, kontras jika dibandingkan di masa sebelum perubahan dimana ada sebagian kursi DPR yang diduduki tanpa melalui Pemilu oleh militer dengan Fraksi ABRI-nya. 61 Melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebenarnyalah diimplementasikan prinsip rakyat mengatur dan memerintah dirinya sendiri. Dikatakan demikian karena melalui wakilwakilnya yang dipilih di DPR, rakyat turut membentuk dan mewarnai undang-undang yang akan berlaku mengikat bagi dirinya sendiri, suatu kewenangan yang dimiliki DPR berdasar Pasal 20 ayat (1).
62
Anggota-
anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu secara otomatis menjadi anggota MPR yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD.
63
Ketiga, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia menurut Pasal 6A ayat
(1)
dipilih
secara
langsung
dalam
satu
pasangan
oleh
60
Ibid. Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi , (Jakarta: LP3ES, 2007), hal. 133 62 Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Kedua pada 18 Agustus 2000. 63 Jimly Asshidiqqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , op.cit., hal. 151. 61
21
rakyat. 64 Artinya siapapun pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia pada hakekatnya adalah pilihan dari rakyat itu sendiri. Presiden menurut UUD 1945 sebelum perubahan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), memungkinkan kesenjangan antara aspirasi rakyat di tingkat grassroot dan konstelasi politik di tubuh MPR yang dengan sendirinya membuka peluang politik transaksional. 65 Jadi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, hukum harus dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan pada aturan hukum yang berpuncak pada UUD 1945. 66 Meskipun dirumuskan dengan jelas bahwa Undang-undang Dasar menganut asas kedaulatan rakyat atau demokrasi, jika penyelenggara negara tidak berjiwa demokrasi atau tidak mempunyai komitmen untuk mewujudkan demokrasi itu dalam kenyataan atau hanya menjadikan demokrasi sebagai retorika semata, maka pasal yang jelas menentukan adanya demokrasi itu tidak akan terwujud dalam praktek.
67
Oleh karena itu, penyelanggara negara harus
mempunyai jiwa demokrasi dalam rangka mengimplementasikan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan negara.
64
Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga pada 10 November 2001. 65 Moh. Mahfud MD, op.cit., hal. 134 66 Muntoha, op.cit., hal.380. 67 Jimly Asshidiqqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia , op.cit., hal. 31
22
BAB III PENUTUP
KESIMPULAN
1. Dalam sistem konstitusi Negara Indonesia cita negara hukum itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia. Jika dikaitkan dengan unsur-unsur negara hukum, perwujudan negara hukum dicantumkan dengan tegas pada 1 ayat (3) Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 dan pengaturan unsurunsur negara hukum dalam Batang Tubuh amandemen UUD 1945 sebagai berikut: a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) : diatur dalam Pasal 28A hingga 28J. b. Pemisahan / pembagian kekuasaan: diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5). c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang: diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUD 1945. d. Peradilan administrasi yang berdiri sendiri : diatur dalam pasal 24 UUD 1945 Jadi konsep negara hukum sudah ada dalam batang tubuh Undangundang dasar negara Republik Indonesia, dan dalam prakteknya cita negara hukum sudah menjadi landasan bernegara.
23
2. Implementasi prinsip demokrasi terlihat dalam pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan sebagai di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Kedua,
adanya
pemilihan umum (pemilu) yang free dan fair sebagaimana diatur dalam Pasal 22E. Ketiga, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia menurut Pasal 6A ayat (1) dipilih secara langsung dalam satu pasangan oleh rakyat. Pelaksanaan prinsip demokrasi harus berdasarkan pada aturan hukum yang berpuncak pada UUD 1945. Jadi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, hukum harus dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Pembuat undang-undang, penegak hukum
dan
aparat
negara
harus
mengimplementasikan
prinsip
demokrasi dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan maksud dari konstitusi dasar negara yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
24
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arinanto, Satya. Politik Hukum 1 . Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001. _____________. Politik Hukum 2 . Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001. Asshiddiqie, Jimly. Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000. ____________. Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005. ____________. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
____________. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II . Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. ____________. Menuju Negara Hukum Yang Demokratis . Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi RI, 2008. ____________. Komentar atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia . Jakarta : Sinar Grafika, 2009. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008. Harjono. Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008. Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara , Nusamedia, 2006.
Bandung:
Ljiphart, Arend. Democries : Patters of Majoritarian and Consesus Goverment in Twenty-One Countries. New Haven : Yale University Press, 1984.
25
Mahmudin (MD), Moh. Mahfud. Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999. ____________. Perdebatan Hukum Tata Konstitusi . Jakarta: LP3ES, 2007.
Negara
Pasca
Amandemen
Nasution, Adnan Buyung . Pikiran dan Gagasan, Demokrasi Konstitusional . Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2011. R, Ridwan H. Hukum Admnistrasi Negara . Yogyakarta : UII-Press, 2002. Thaib, Dahlan. Teori dan Hukum Konstitusi . Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008. Yuhana, Abdy. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 . Bandung: Fokusmedia, 2009.
Ju rnal dan Makalah Ilmiah
Asshididiqqie, Jimly. Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis , makalah yang disampaikan sebagai Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 di Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, 29 Desember 2007. Istianda, Meita dan Enceng. Peluang Kesejahteraan Di Negara Demokrasi. Proceeding Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, makalah dipresentasikan pada seminar nasional fakultas ilmu sosial dan politik-Universitas Terbuka 7 Juli 2011. Jakarta : Universitas Terbuka, 2012. Marzuki, M. Laica. Konstitusi dan Konstitusionalisme . Artikel dimuat dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 4. Jakarta : Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010. Muntoha. Demokrasi dan Negara Hukum, artikel yang dimuat dalam Jurnal Hukum Volume 16 Nomor 3 Juli 2009. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009. Nurhayati, Pradhikna Yunik dan Samodra Wibawa. Masyarakat Madani: Tawaran Konseptual Untuk Indonesia, Proceeding Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, makalah dipresentasikan pada
26
seminar nasional fakultas ilmu sosial dan politik-Universitas Terbuka 7 Juli 2011. Jakarta : Universitas Terbuka, 2012. Pigome, Martha. Implementasi Prinsip Demokrasi Dan Nomokrasi Dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945 . Artikel dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 2, Mei 2011. Semarang : FH Universitas Jenderal Sudirman, 2011. Rodiyah. Aspek Demokrasi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Perspektif Socio-Legal . Artikel dimuat dalam jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41, Nomor 1. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012. Sukriono, Didik. Membangun Badan Publik yang Transparan dan Akuntabel dengan Membudayakan Kesadaran Berkonstitusi , Artikel yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010. Wardaya, Manunggal K. Membangun Masyarakat Madani dan Demokratis Dalam Bingkai Konstitusionalisme. Proceeding Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia, makalah dipresentasikan pada seminar nasional fakultas ilmu sosial dan politik-Universitas Terbuka 7 Juli 2011. Jakarta : Universitas Terbuka, 2012
Internet
Gaffar, Janedjri M. Demokrasi dan Nomokrasi . Artikel dimuat dalam http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7190&coid=3&caid=3& gid=3. 10 Oktober 2013. Mahmudin, Moh. Mahfud. Mengawal Arah Politik Hukum Nasional Melalui Prolegnas dan Judicial Review ,http://www.mahfudmd.com/index.php?page=web. MakalahWeb&id=2&aw=1&ak=8 , tanggal 10 Oktober 2013. Pustaka Sekolah. Periode Demokrasi di Indonesia. http://www.pustakasekolah.com/periode-demokrasi-di-indonesia.html . 11 Oktober 2013. Ramadhan, Febri Teguh. Perkembangan sistem politik Indonesia Era http://kabarfebri.blogspot.com/2012/06/ Demokrasi-Pancasila. perkembangan-sistem-politik-indonesia.html . 11 Oktober 2013.
27
Wikipedia, Demokrasi , http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi , 10 Oktober 2013 P e r at u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n
Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perubahan Pertama, 19 Oktober 1999. Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perubahan Kedua, 18 Agustus 2000. Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Perubahan Ketiga, 10 November 2001.
28
