BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Perekonomian merupakan salah satu saka guru kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menyamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunyang perekonomian perekonomian negara adalah kesehatan kesehatan pasar, baik baik pasar barang barang jasa, pasar uang, uang, maupun maupun pasar tenaga kerja. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada makanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang, yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan permintaan dan penawaran penawaran yang yang sehat. Apabila kondisi ini dalam keadaan keadaan wajar wajar dan normal normal – tanpa tanpa ada pelanggaran, monopoli misalnya?maka harga akan stabil, namun apabila terjadi persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan yang pada akhirnya mengganggu hak rakyat secara umum. Harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran pemasaran / marketing mix (4P = product, price, place, promotion / produk, harga, harga, distribusi, distribusi, promosi). promosi). Harga adalah adalah suatu nilai tukar tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun maupun jasa.Menetap jasa.Menetapkan kan harga terlalu tinggi tinggi akan menyebabkan menyebabkan penjualan penjualan akan menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh organisasi perusahaan.
B.
RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana pengertian kebijakan harga? 2. Bagaimana hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan harga? 3. Bagaimana dalam kehidupan nyata contoh-contoh kebijakan harga berlangsung didaerah Indonesia khususnya di NTT?
C.
TUJUAN 1. Untuk mengetahui pengertian kebijakan harga 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan harga 3. Untuk mengetahui contoh-contoh dalam kehidupan nyata mengenai berlangsungnya kebijakan harga diwilayah Indonesia khususnya di NTT
BAB II PEMBAHASAN
A.
PENGERTIAN
Definisi kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan harga merupakan nilai produk barang/jasa yang dinyatakan dengan uang. Jadi, kebijakan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan ditetapkan pada suatu produk tertentu yang akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu. Harga itu sendiri merupakan titik krusial dalam suatu perusahaan harga menentukan pendapatan dari perusahaan itu sendiri, oleh karena itu kebijakan dalam penentuan harga menjadi menjadi hal yang penting. penting. Pentingnya Pentingnya penetapan penetapan harga harga dalam dalam suatu perusahaan perusahaan dalam menjalani bisnis/usahanya yaitu suatu harga akan berpengaruh terhadap permintaan pasar, berpengaruh terhadp maksimal maksimal atau atau tidaknya tidaknya suatu pendapata pendapatan n di mana mana pendapatan pendapatan tersebut tersebut akan mempengaruhi profit/laba, memperngaruhi persaingan dengan perusahaan lain, dll. Para pemasar membutuhkan kebijakan-kebijakan harga dalam menetapkan harga suatu produk. Harga Harga secara umum merupakan merupakan suatu suatu strategi strategi bagi marketing marketing manajer manajer dalam dalam menetapkan menetapkan harga yang sesuai, dalam rangka meningkatkan penjualan. Kebijakan harga mendukung suatu pengambilan pengambilan keputusan keputusan mengenai mengenai harga terhadap suatu suatu produk dalam kurun waktu tertentu. Bila Bila terjadi perubahan-perubahan dukungan maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penetapan harga tersebut tersebut sehingga sehingga perusahaan perusahaan tetap tetap memperoleh memperoleh laba dan mencapai mencapai tujuan tujuan perusahaan perusahaan. Menurut Moekijat (2003:441) mengenai: “Kebijakan harga adalah suatu keputusan keputusan mengenai harga-harga harga- harga yang akan diikuti untuk suatu jangka tertentu”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan, biasanya kebijakan harga tersebut berlaku untuk sementara waktu saja selama masa menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus mengikuti perkembangan harga dan situasi pasar. Unsur harga tersebut dalam waktu tertentu dirubah atau tidak. Apabila selama batas waktu tertentu keadaan menguntungkan, maka kebijakan harga harga tersebut ditinjau kembali apabila situasi dan kondisi perusahaan perusahaan mengalami mengalami perubahan, perubahan, sehingga sehingga tidak tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dipertahankan agar agar produsen maupun konsumen tidak saling dirugikan. Kebijakan dan strategi penetapan harga merupakan langkah yang sangat penting bagi pemasar dalam dalam menentukan menentukan harga. Strategi Strategi ditentukan ditentukan untuk untuk mengatasi mengatasi situasi situasi pasar pada pada saat saat ini, pengelolaan pengelolaan suatu harga harga dapat dapat berpedoman berpedoman pada kebijakan-kebijakan kebijakan-kebijakan dasar tertentu tertentu yaitu meliputi : 1. Kebijaksanaan harga tunggal Pada kebijaksanaan harga tunggal, hanya ada satu harga tunggal untuk seluruh pembeli kapanpun waktu pembeliannya berapapun jumlah yang dipesannya atau aspek-aspek lain dari transaksi tersebut
2. Kebijaksanaan Kebijaksanaan harga yang tidak berubah-ubah Kebijaksanaan dasar penjual menetapkan harga yang sama untuk semua pembeli berdasarkan syarat-syarat yang sama. 3. Kebijaksanaan harga yang berubah-ubah Pengaturan harga penjual dengan masing-masing pembeli merupakan hasil perundingan langsung atau cara lain yang mencerminkan daya tawar-menawar yang bersangkutan berdasarkan penilaian pembeli terhadap terhadap nilai nilai pakai pakai produk itu dan tersedianya tersedianya sumber suplai suplai alternatif. alternatif.
B.
HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PROSES PELAKSANAAN KEBIJAKAN HARGA
a. Hambatan dalam menciptakan independensi Sulitnya menciptakan indenpendensi bank sentral, karena hingga saat ini sistem pemerintahan Indonesia tidak memungkinkan untuk memberikan kewenangan penuh terhadap suatu lembaga/otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan instrument keuangan. Dengan kata lain bahwa pemerintah tidak dapat benar-benar tidak turun campur tangan dalam urusan lembaga pengawas, meski lembaga tersebut disebut lembaga independen. Para pejabat dalam lembaga tersebut digaji oleh pemerintah, yang berarti loyalitas mereka terhadap pemerintah, yang berarti loyalitas mereka terhadap pemerintah tak diragukan lagi. Hal ini jelas-jelas menyebabkan fungsi pengawasan tak dapat berjalan sebagaimana mestinya. b. Hambatan dalam memprediksi inflasi Kemampuan untuk memprediksi inflasi merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan target inflasi. Kemungkinan besar, peramalan inflasi di Indonesia akan sulit dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan yang boleh dikatakan tidak menentu akhirakhir ini. Padahal, stabilitas nasional sangat berperan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu Negara. Untuk saat ini, para investor masih beranggapan bahwa Negara kita cukup kondusif bagi investasi. Isu-isu seputaran politik dan keamanan daerah sudah rawan untuk memporak-porandakan perekonomian nasional. Jika stabilitas belum tercapai, mustahil dapat memprediksi dengan cermat. c. Hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara konsisten dan transparan Pelaksanaan kebijakan target inflasi secara konsisten dan transparan juga akan sulit terwujud. Tingkat korupsi di Indonesia yang sedemikian tinggi akan mempersulit pemerintah dalam meraih kepercayaan dari masyarakat. Juga maraknya praktik kolusi yang menyebabkan sikap masyarakat semakin apatis dan enggan berpartisipasi dalam pelaksanaan pemulihan krisis ekonomi. Kebijakan target inflasi belum tentu didukung oleh masyarakat kecuali apabila lembaga pelaksana kebijakan ini dapat meyakinka masyarakat bahwa aparaturnya Negara bersih dan bebas korupsi. korupsi. d. Hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara fleksibel dan kredibel Menjalankan kebijakan secara fleksibel sekaligus kredibel juga buka merupakan pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang mudah. Jika kebijakan diberlakukan secara lentur, maka akan
membuka kesempatan korupsi dan kolusi, sehingga menyebabkan incredible. Demikian juga sebaliknya, apabila kebijakan ini lebih berfokus pada kredibilitas, maka akan timbul sifat inflexible. e. Tingkat keparahan krisis Faktor lain adalah tingkat keparahan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sudah tergolong akut, sehingga penanganannya juga lebih sulit disbanding Negara-negara lain. Mungkin kebijakan target inflasi ini berhasil diberlakukan dinegara-negara lain, namun belum tentu akan sesuai diberlakukan di Indonesia. C. CONTOH-CONTOH KEBIJAKAN HARGA DI INDONESIA DAN NTT
Kebijakan harga adalah suatu kebijakan yang sering di ambil oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat secara luas, baik itu produsen maupun konsumen. Sebagai contoh di negara yang pangsa pengeluaran pangan penduduknya masih besar selalu dijumpai permasalahan kurang pangan sehingga sehingga memerlukan memerlukan perhatian perhatian pemerintah. pemerintah. Perhatian Perhatian tersebut tersebut di antaranya antaranya berupa berupa kebijakan harga pangan yang bertujuan memberi insentif bagi petani untuk memproduksi pangan dan menjamin harga pangan yang stabil bagi konsumen. Pada kenyataannya, terutama di Indonesia, kebijakan harga pangan selalu terfokus pada salah satu pangan utama saja, yaitu beras; dan terjebak dalam lingkaran kepentingan jangka pendek (Jamal, E., et al., 2007). Kebijakan stabilisasi kebijakan harga yang pernah dilakukan pemerintah pada masa-masa masa-masa lalu, dimaksudkan dimaksudkan untuk untuk menjadikan menjadikan harga beras dan gabah stabil stabil pada berbagai situasi (panen dan paceklik). Peranan harga beras sangat besar dalam pengungkit tingkat inflasi, sehingga harga beras dikendalikan untuk tujuan menstabilkan harga umum Untuk menerapkan kebijakan harga, seyogyanya diketahui terlebih dahulu struktur permintaan permintaan dan penawaran penawaran komoditas komoditas pertanian pertanian tersebut. tersebut. Lebih Lebih lanjut, penting dan dan perlu di lihat seberapa jauh komoditas pertanian tersebut memiliki tingkat respons dan kepekaan terhadap harga input dan harga output nya sendiri. Dari kedua hal di atas kemudian dapat di perkirakan dampaknya apabila kebijakan hargaditerapkan oleh pemerintah. Semakin elastis kurva penawaran dan permintaan, permintaan, maka maka semakin besar dampak dampak kebijakan kebijakan harga yang diterapkan. diterapkan. Beberapa Beberapa hasil hasil penelitian penelitian yang menyimpulkan pernyataan tersebut, dapat diikuti berikut ini. .
1)
Kebijakan Harga Beras Kebijakan harga untuk komoditas pangan utama/beras dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan menjaga stabilitas harga di pasar. Terdapat dua kebijakan harga, yaitu: (ii) kebijakan harga dasar, dan (iii) kebijakan harga tertinggi. Kebijakan harga dasar pada umumnya sebagai bentuk jaminan harga yang akan diterima petani padi padi pada saat panen. panen. Hal ini ini dimaksudkan dimaksudkan agar agar petani dapat dapat memperoleh memperoleh harga harga yang yang layak. Harga dasar ini ditetapkan oleh pemerintah. Kalau pada awalnya dikenal dengan nama kebijakan harga dasar gabah (HDG), sekarang telah berkembang menjadi harga pembelian pemerintah pemerintah (HPP). Untuk Untuk menjamin menjamin harga dasar yang yang efektif, pada pada saat saat panen pemerintah pemerintah melalui melalui Bulog melakukan operasi pembelian gabah petani, terutama apabila harga gabah di tingkat petani tertekan dibawah harga yang ditetapkan pemerintah. Sampai dengan tahun 1998, Badan Urusan Logistik (Bulog) diberikan mandat oleh pemerintah untuk membeli beras dari petani. Disamping
untuk menjamin efektifitas harga dasar, pembelian gabah oleh Bulog merupakan bagian integral dari pengadaan beras oleh pemerintah dengan dana pangan nasional yang diperoleh dari dana kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI), yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang direncanakan oleh pemerintah. Di samping itu, pemerintah memberikan hak monopoli pada Bulog untuk melakukan distribusi dan impor beras pada saat tertentu bila diperlukan. Erwidodo (2004) dalam Ekonomi Padi dan Beras Indonesia menyatakan bahwa sejak 1998, kebijakan harga dasar dan stabilisasi harga beras di Indonesia menjadi kurang efektif. Di beberapa sentra produksi, menurutnya, harga jual gabah petani selalu berada di bawah harga dasar pembelian pemerintah, terutama pada saat panen raya. Pada intinya, dapat dikatakan bahwa kebijakan harga beras yang diterapkan oleh pemerintah pemerintah lebih banyak banyak menguntungka menguntungkan n konsumen daripada produsen, artinya artinya kebijakan kebijakan stabilisasi harga yang diterapkan lebih banyak difokuskan pada stabilitas harga konsumen, terutama kaitannya dengan inflasi. Sementara untuk harga gabah petani, seakan tidak ada pengaruhnya pengaruhnya sama sekali. Dari Dari sisi ketahanan ketahanan pangan, kebijakan kebijakan harga harga beras yang yang ditetapkan ditetapkan pemerintah pemerintah memiliki memiliki manfaat manfaat yang cukup cukup signifikan. signifikan. Walaupun Walaupun lebih condong pada pada kepentingan kepentingan konsumen, namun pada saat musim paceklik – paceklik – dimana dimana petani sebagai net konsumen, maka kebijakan yang menjamin stabilitas harga akan berdampak positif. 2)
Kebijakan Harga Jagung Terhadap beberapa komoditas pangan selain beras, seperti jagung dan kedelai, pemerintah pemerintah juga menerapka menerapkan n kebijakan kebijakan harga, baik untuk input maupun maupun untuk output. output. Studi yang yang dilakukan dilakukan Agustian, Adang (2012) di sentra produksi jagung di Jawa Barat dan Jawa Timur menyimpulkan bahwa penawaran jagung di kedua Provinsi tersebut elastis terhadap perubahan harga sendiri, sedangkan terhadap perubahan harga benih, harga urea, harga TSP dan upah tenaga kerja adalah inelastis. Lebih jauh, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa elastisitas harga jagung terhadap terhadap permintaaan permintaaan input input benih dan dan pupuk (urea dan TSP) lebih elastis jika dibandingkan dengan elastisitas harga sendiri permintaan input benih dan pupuk. Hal ini berarti bahwa untuk untuk meningkatkan meningkatkan penggunaan penggunaan input benih terutama benih unggul unggul dan pupuk pupuk akan lebih efektif dengan meningkatkan harga jagung dibandingkan dengan menurunkan (mensubsidi) harga benih dan pupuk. Oleh Oleh karena itu, kebijakan kebijakan peningkatan peningkatan harga harga jagung dipandang lebih tepat tepat dalam mendorong peningkatan produksi jagung dibandingkan dengan kebijakan subsidi harga input.
3) Kebijakan Harga Kedelai Kebijakan harga dasar kedelai dimulai sejak tahun 1979/80 sampai akhir tahun 1991 dan ditetapkan setiap tahun melalui Instruksi Presiden. Harga dasar yang ditetapkan harus dilihat dengan hati-hati, karena bila hanya melihat nilai nominal harga saja tanpa melihat nilai nisbah dengan komoditi pertanian lainnya, maka tujuan yang ingin dicapai pemerintah tidak akan tercapai (yaitu menjamin harga di tingkat petani agar menanam kedelai di musim tanam setelah padi). Sebagai Sebagai contoh, contoh, dalam dalam kurun waktu waktu 12 tahun sejak kebijakan harga dasar dasar kedelai kedelai ditetapkan Pemerintah; meskipun nilai nominal harga dasar kedelai meningkat, nisbah atau ratio harga dasar kedelai terhadap harga dasar gabah kering giling (GKG) hanya meningkat selama tiga tahun pertama saja, tapi setelah itu menjadi tidak jelas (Silalahi, E. P. , 2011); apalagi dengan era liberalisasi liberalisasi pasar saat ini.
Dari segi nisbah harga dasar kedelai terhadap harga kedelai di tingkat petani terlihat bahwa kebijakan kebijakan harga harga dasar dasar kedelai tidak banyak banyak berpengaruh berpengaruh positif positif terhadap petani petani kedelai. kedelai. Nisbah yang kecil ini menggambarkan menggambarkan bahwa bahwa harga di tingkat produsen produsen tidak dipengaruhi oleh harga dasar karena harga dasar tersebut cenderung semakin jauh dibawah harga di tingkat produsen. Penetapan harga dasar seharusnya dapat memberikan jaminan kepada petani kedelai di Indonesia sehingga para petani tidak perlu khawatir harga jual anjlok disaat panen raya tiba. Dengan harga yang terjamin, petani akan semakin termotivasi menanam kedelai, dengan demikian akan mendorong produksi dalam negeri meningkat sehingga impor bisa dikurangi. Sebagian besar pemenuhan permintaan kedelai di dalam negeri Indonesia dipenuhi dengan impor. Meningkatnya impor kedelai ini berpengaruh terhadap penurunan produksi kedelai dalam negeri. Penurunan produksi di dalam negeri terjadi sejak tahun 1993 dan menurun tajam sejak tahun 2000. Dalam menstabilkan harga kedelai dalam negeri, pada awal tahun 1980an, Bulog melaksanakan pengadaan penyimpanan dan penyaluran kedelai. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan kedelai bagi pengrajin tahu/tempe terutama bagi anggota KOPTI. Pengadaan kedelai dalam negeri hanya berlangsung pada tahun 1979/80 – 1979/80 – 1982/83 1982/83 dalam jumlah kurang dari satu persen dari dari produksi dalam dalam negeri. negeri. Sebaliknya Sebaliknya pengadaan pengadaan melalui melalui impor impor berlangsung berlangsung tiap tahun tahun dalam jumlah besar dan harga lebih murah. Sebelum krisis ekonomi, harga yang ditetapkan Bulog umumnya sedikit lebih tinggi dari harga impor, sehingga mampu menyangga harga kedelai lokal. Seperti halnya pada komoditi beras, semenjak peran Bulog sebagai State Trade Enterprise (STE) dicabut pada 1998, maka kebijakan harga yang dilakukan Pemerintah menjadi tidak efektif, meskipun ada kebijakan pengenaan tarif ad-valorem untuk kedelai impor. Tarif tersebut dimulai sejak 1974 sampai 1982 sebesar 30 persen. Sejak tahun 1983 sampai 1993 tarif impor kedelai diturunkan menjadi 10 persen dan kemudian menjadi 5 persen sejak tahun 1994 sampai 1996. Pada tahun 1997 tarif diturunkan lagi menjadi 2,5 persen dan akhirnya tarif impor kedelai ditiadakan mulai tahun 1998 sampai 2003. Pada tahun 2004 menjadi 5 persen dan sejak 1 Januari sampai 2010 menjadi 10 persen (Silalahi, E.P., 2011). Kebijakan mengenai tarif impor biasanya akan menaikkan harga kedelai dalam negeri termasuk harga produsen. Produksi kedelai di Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan domestik Indonesia. Oleh karenanya, pemenuhan konsumsi kedelai yang sangat tergantung impor ini menyebabkan harga kedelai dalam negeri akan sangat dipengaruhi fluktuasi harga kedelai di pasar internasional. internasional. Oleh Oleh sebab itu ketika ketika harga kedelai kedelai di pasar pasar internasional internasional meningkat meningkat akibat persoalan kedelai di di negara produsen, maka maka berdampak pada melambungnya melambungnya harga kedelai kedelai di pasar dalam dalam negeri. negeri. Produsen Produsen pangan berbahan berbahan baku baku kedelai kedelai dan konsumen konsumen terkena terkena dampaknya. dampaknya. Saat ini akibat kurs nilai tukar USD terhadap IDR yang semakin menguat, maka harga kedelai impor menjadi naik. Namun demikian harga kedelai domestik di tingkat petani justru menurun, menjadi di bawah IDR 6.000 per kilogram. Padahal biaya yang dikeluarkan petani untuk menanam kedelai mencapai IDR 7.000 per kilogram (Break Even Point - BEP kedelai IDR 7.000 per kg ; www.detikfinance 28/08/15 Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian, Dr. Hasil Sembiring – Sembiring – wawancara). wawancara). Untuk mendongkrak harga di tingkat petani, Kementerian Pertanian telah mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan agar menaikkan Harga Beli Petani (HBP) kedelai yang ditetapkan melalui Permendag menjadi IDR 8.000 per kilogram.
Di tahun 2015 ini, berdasarkan Angka Ramalan Ramalan I dari Badan Pusat Statistik (BPS) produksi kedelai kedelai mencapai mencapai 998 998 ribu ton, naik 5 persen persen dibanding dibanding tahun lalu. lalu. Namun, Namun, kebutuhan kebutuhan kedelai domestik mencapai 2,3 juta ton, sehingga Indonesia masih harus mengimpor 1,4 juta ton kedelai tahun ini. Oleh karena itu, kebijakan harga kedelai yang efektif akan dapat digunakan pemerintah pemerintah untuk meningkatkan meningkatkan produksi kedelai. kedelai. Harga Harga kedelai kedelai yang terus terus naik Oktober 2015, dari Rp 6.800 menjadi Rp 7.400 – 7.400 – kualitas kualitas sedang dan dari Rp 7.400 menjadi Rp 8.200 – 8.200 – kualitas kualitas bagus, berdampak berdampak pada pengusaha pengusaha tempe tempe dan tahu tahu dan akhirnya akhirnya pada konsumen masyarakat masyarakat luas (BPS dan Kemendag, 2015). 4) Kebijakan Harga Daging Dengan naiknya pendapatan per kapita penduduk Indonesia dalam decade terakhir ini menyebabkan permintaan akan daging sapi meningkat. Akhir-akhir ini fluktuasi kenaikan harga daging sapi terlihat sangat tinggi dan menimbulkan keresahan terutama bagi konsumen di kotakota besar, seperti DKI Jakarta, Bogor,Depok, Tangerang, Bekasi dan Bandung. Pengendalian harga daging sapi sangat penting dilakukan karena kenaikan harga daging sapi dapat merembet dan berimbas pada kenaikan harga daging dan telur ayam; padahal keduanya merupakan kebutuhan gizi/protein hewani yang relatif lebih terjangkau bagi masyarakat pendapatanmeneng pendapatanmenengah ah ke bawah. bawah. Keduanya, Keduanya, yaitu yaitu daging sapi dan kelompok kelompok daging ayam ayam dan telur saling berhubungan baik sebagai substitusi maupun komplementer. Karena berkaitan dengan masyarakat pendapatan menengah kebawah, maka apabila harganya naik tidak terkendali, akan dapat mengancam ketahanan pangan penduduk kelompok ini (yang merupakan pangsa terbesar dari penduduk Indonesia). Sejak tahun 1995, pemerintah telah menurunkan tarif impor produk ternak sapi dari 10 menjadi 5 persen dan meniadakan tarif impor sapi bibit dan sapi bakalan dari 5 menjadi nol persen. Selanjutny Selanjutnyaa pada tahun tahun 1998, semua semua tarif tarif impor ditiadakan. ditiadakan. Namun Namun pada daerah tertentu tertentu mucul pungutan baru dengan sebutan sumbangan pihak ketiga. Pungutan tersebut makin meningkat dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Menurut Mayrowani, et al., (2003), kebijakan Otonomi Daerah mendorong pemerintah daerah meningkatkan berbagai retribusi yang tumpang tindih dan tidak konsisten antar wilayah dalam kegiatan perdagangan komoditas sapi potong. Akibatnya biaya perdagangan meningkat, efisiensi perdagangan menurun dan daya saing di sentra konsumsi menurun. Inkonsistensi kebijakan perdagangan internasional dan perdagangan antar wilayah di dalam negeri, menyebabkan daya saing produk dan komoditas pertanian dari daerah daerah sentra produksi kalah kalah bersaing dengan produk impor. Hal ini sangat sangat terlihat terlihat pada komoditas komoditas daging daging sapi dan dan produk turunannya. turunannya. Pangsa Pangsa daging daging sapi impor impor semakin semakin meningkat dan tujuan pasar tidak lagi untuk hotel berbintang dan restoran berkelas, tetapi sudah masuk ke pasar tradisional. Laju permintaan daging sapi yang selalu lebih tinggi dari pasokan domestic menyebabkan harga daging sapi domestik terus meningkat dan pasokan impor terus meningkat. Ironinya harga impor yang lebih murah sedangkan harga domestic cenderung naik karena pasokan terbatas. terbatas. Proyeksi pertumbuhan pertumbuhan konsumsi daging daging sapi penduduk Indonesia Indonesia adalah adalah dari 2,36 kg/kapita/tahun pada tahun 2014 menjadi 4,00 kg/kapita/tahun di tahun 2024, menyebabkan konsumsi daging sapi nasional sebesar 593.516,62 ton akan meningkat menjadi 1.045.097,84 ton di tahun 2024 (BPS, 2014 diolah).
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Kebijakan harga adalah keputusan mengenai harga-harga yang akan ditetapkan pada suatu produk tertentu yang akan diikuti untuk suatu jangka waktu tertentu. Pentingnya penetapan harga dalam suatu perusahaan dalam menjalani bisnis/usahanya yaitu suatu harga akan berpengaruh berpengaruh terhadap permintaan pasar, berpengaruh berpengaruh terhadp terhadp maksimal maksimal atau atau tidaknya suatu pendapatan pendapatan di mana pendapatan pendapatan tersebut tersebut akan mempengaruhi mempengaruhi profit/laba, profit/laba, memperngaruhi memperngaruhi persaingan persaingan dengan perusahaan lain, dll. dll. Dalam proses pelaksanaanyapun memiliki hambatan-hambatan. Yaitu :
a. b. c. d. e.
a. b. c. d.
Hambatan dalam menciptakan independensi Hambatan dalam memprediksi inflasi Hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara konsisten dan transparan Hambatan dalam mewujudkan kebijakan secara fleksibel dan kredibel Tingkat keparahan krisis Contoh contoh kebijakan harga yang sudah diterapkan di Indonesia yakni: Kebijakan harga beras Kebijakan harga jagung Kebijakan harga kedelai Kebijakan harga kedelai
B. Saran Pemerintah sebagai penentu dan pengambil kebijakan harga seyogyanya memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam mata rantai komoditas pangan utama, mulai dari hulu sampai ke hilir, dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Karena kebijakan harga dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai tujuan ketahanan pangan bagi masyarakat, masyarakat, apabila diterapkan dengan cermat cermat dan tepat.
