Makalah Kebijakan Fiskal
PEMBAHASAN
A. KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan Fiskal yang sering juga disebut "politik fiscal" atau "fiscal
policy", biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah
dalam bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi
jalannya perekonomian melalui anggaran Negara. Nama lengkap anggaran
belanja Negara kita ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
biasa hanya disingkat APBN.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBN)
APBN adalah suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan
pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan
Undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
I. Fungsi APBN
1. Fungsi alokasi berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber penerimaan
negara untuk membiayai belanja negara.
2. Fungsi distribusi Berkaitan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pemerataan kesejahteraan dapat terwujud jika pemanfaatan penerimaan negara
dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Fungsi stabilitas Berkaitan dengan pengaturan perekonomian nasional agar
tetap seimbang, yaitu permintaan agregat (keseluruhan) sama dengan
penawaran agregat. APBN bagi pemerintah sebagai instrumen pengendali
perekonomian, baik dalam kondisi perekonomian yang stabil, depresi ataupun
inflasi.
II. Tujuan penyusunan APBN
1. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR
dan rakyat
2. Meningkatkan koordinasi dalam lingkungan pemerintah
3. Membantu pemeritah mencapai tujuan kebijakan fiskal
4. Memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja negara
5. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan
jasa publik.
III. Proses penyusunan APBN
Pemerintah (Presiden dibantu para menteri, terutama Menteri Keuangan)
menyusun RABPN berdasarkan asumsi-asumsi, yaitu tentang :
1. Kondisi ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB) menurut harga
yang berlaku
2. Pertumbuhan ekonomi
3. Inflasi
4. Nilai tukar rupiah
5. Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan
6. Harga minyak internasional
7. Serta produksi minyak dalam negeri
Dalam menyusun RAPBN digunakan azas kemandirian, azas penghematan, azas
penajaman prioritas pembangunan. RAPBN oleh pemerintah diajukan ke DPR dan
dilakukan pembahasan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang
berkompeten sesuai bidang masing-masing. Jika telah disetujui, DPR akan
mengesahkan RAPBN menjadi APBN. Hak DPR untuk menetapkan anggaran negara
disebtut Hak Budget. Namun jika tidak ditemukan kesepakatan tentang RAPBN,
DPR menetapkan APBN tahun lalu sebagai APBN tahun berjalan.
IV. STRUKTUR APBN :
A. Pendapatan Negara
Penerimaan Dalam Negeri
- Penerimaan Pajak, meliputi :
1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri (PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, Cukai, dan
pajak lain).
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi :
1. Penerimaan Sumber daya Alam
2. Pendapatan Bagian Laba BUMN
3. Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya
4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
- Hibah
Adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan pihak swasta
dalam negeri dan pemerintah daerah serta pihak swasta luar negeri dan
pemerintah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat,
tidak secara terus-menerus, dan dialokasikan untuk kegiatan tertentu sesuai
Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).
B. Belanja Negara
- Belanja Pemerintah Pusat, meliputi :
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Belanja Bunga dan Pinjaman
5. Subsidi (subsidi energi dan subsidi nonenergi)
6. Belanja Hibah
7. Belanja Bantuan Sosial
8. Belanja lain-lain
- Transfer ke Daerah, meliputi :
1. Dana Perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi
khusus)
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
C. Surplus/Defisit Anggaran
a. Pembiayaan, terdiri :
- Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi :
1. Perbankan Dalam Negeri
2. Nonperbankan Dalam Negeri
- Pembiayaan Luar Negeri Netto, terdiri :
1. Penarikan pinjaman luar negeri bruto, (pinjaman program, Pinjaman
proyek)
2. Penerusan pinjaman
3. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
PAJAK
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara
langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk
menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai
kesejahteraan umum.
Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang
dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :
Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat
kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi
tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace
R, pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor
pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan,
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan
yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-
tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari
sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa
adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya
kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan
barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam
penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
Jenis Pajak
Di tinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat di bagi menjadi dua jenis
yaitu:
Pajak Negara
Pajak Penghasilan
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak Penjualan Barang Mewah
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak Bea Masuk dan Cukai
Pajak Daerah
Pajak Kendaraan bermotor
Pajak Radio
Fungsi pajak
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,
khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber
pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran
pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi,
yaitu:
Fungsi anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara
dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat
diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk
pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan
lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari
tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran
rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan
sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini
terutama diharapkan dari sektor pajak.
Fungsi mengatur (regulerend)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.
Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam
negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan
pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan
bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan
yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang
efektif dan efisien.
Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua
kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat
membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat.
Teori pemungutan
Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum
Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:
1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk
melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya
maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan
biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi deiperlukan adanya
pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi
kepada negara. Teori ini banyajk ditentang karena negara tidak boleh
disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah
adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan
dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan
perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori
ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan
perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada
perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang
miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
Kasus Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2005
Kembali ke tahun 2005, menurut data dari website Dirjen pajak, bahwa Target
Penerimaan negara Indonesia di sektor pajak tahun 2006 secara nasional
sebesar Rp 362 trilyun atau mengalami peningkatan 20 persen dari 2005 lalu.
Angka tersebut terdiri Rp 325 trilyun dari pajak dan Rp 37 trilyun dari
Pajak Penghasilan (PPh) Migas.
Target penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN 2006 mencapai Rp.402,1
triliun. Target penerimaan itu antara lain berasal dari:
Pajak Penghasilan (PPh) Rp.198,22 triliun
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan
PPnBM) Rp.126,76
triliun
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp.15,67 triliun
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.5,06 triliun
penerimaan pajak lainnya Rp.2,76 triliun.
Pendapatan pajak itu sudah termasuk pendapatan cukai Rp.36,1 triliun, bea
masuk Rp.17,04 triliun dan pendapatan pungutan ekspor Rp.398,1 miliar.
Total penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir (2001-2005) sudah mencapai
1.040 triliun. Pajak A) Bedasarkan wujudnya, pajak dibedakan menjadi : 1
Pajak langsung adalah pajak yang dibebanhkan secara langsung kepada wajib
pajak seperti pajak pendapatan, pajak kekayaan 2 Pajak tidak langsung
adalah pajak / pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai sumbangan wajib
kepada negara yangb secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak
seperti cukai rokok dan sebagainya. B) Bedasarkan jumlah yang harus
dibayarkan, pajak dibedakan menjadi : 1. Pajak pendapatan adalah pajak yang
dikenakan atas pendapatan tahunan dan laba dari usaha seseorang, perseroian
terbatas / unit lain 2. Pajak penjualan adalah pajak yang dibayarkan pada
waktu terjadinya penjualan barang / jasa yang dikenakan kepada pembeli 3
Pajak badan usaha adalah pajak yang dikenakan kepada badan usaha seperti
perusahaan bank dan sebagainya C) Pajak bedasarkan pungutannya dapat
dibedakan menjadi: 1 Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak / pungutan
yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat terhadap tanah dan bangunan kemudian
didistrubusiakan kepada daerah otonom sebagai pendapatan daerah sendiri 2.
Pajak perseroan adalah pungutan wajib atas laba perseroan / badan usaha
lain yang modalnya / bagiannya terbagi atas saham – saham. 3 Pajak siluman
adalah pungutan secara tidak resmi / pajak gelap dan merupakan sumber
korupsi 4 Pajak tranist adalah pajak yang dipungut ditempat tertentu yang
harus dilalui oleh pengangkutan orang / barang dari suatu tempat kertempat
lain.
DAFTAR PUSTAKA
oSoediyono Reksoprayitno, Pengantar Ekonomi Makro edisi 6, BPFE-Yogyakarta
: 2000
oPaul A. samuelson, William D. Nordhau. Ilmu Makro ekonomi, edisi tujubh
belas, Media Global Edukasi
o http://ekonomi.kompasiana.com/group/bisnis/2010/01/09/efektivitas-
kebijakan-moneter-bank-indonesia-sebagai-penstabil-inflasi-dan-tingkat-
pengangguran-di-indonesia/
o http://ekonomi.kompasiana.com/group/bisnis/2010/01/09/efektivitas-
kebijakan-moneter-bank-indonesia-sebagai-penstabil-inflasi-dan-tingkat-
pengangguran-di-indonesia/
ohttp://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter
ohttp://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
ohttp://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2056095-permintaan-uang-
dan-penawaran-uang/
o http://www.babejoko.web.id/2010/10/04/anggaran-pendapatan-dan-belanja-
negara.php
