BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Auditor merupakan salah satu profesi yang memiliki pengaruh cukup signifikan di dunia bisnis. Suatu perusahaan dapat dinyatakan go public atau bahkan dapat dinyatakan tutup hanya disebabkan oleh opini dari seorang auditor. Opini audit merupakan pernyataan atau laporan yang diberikan oleh akuntan publik terdaftar sebagai bentuk dari hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang diauditnya. Opini audit juga memiliki pengertian sebagai suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Tetapi, Bagaimana jadinya apabila suatu laporan atau opini audit tersebut tidak sesuai dengan realitanya? Bagaimana jadinya apabila seorang auditor disuap untuk membuat opini audit yang tidak sesuai dengan realitanya? Akhir-akhir ini muncul berita mengarah adanya indikasi kasus yang melibatkan Kemendes dan Auditor BPK. Hingga saat ini kasus tersebut belum selesai di ranah pengadilan atau masih dalam proses penyelesaian hukum. Diketahui bahwa terdapat seorang auditor BPK, yang beratas namakan Auditor Sektor Publik disuap oleh pihak Kemendes.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana sikap auditor saat melaksanakan tugasnya sehingga menimbulkan indikasi adanya kasus suap? 2. Bagaimana sikap auditor yang semestinya harus dilakukan dalam menjalankan tugasnya ?
1
BAB II PEMBAHASAN
A. Studi Kasus Berita 1 :
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengaku tidak tahu soal Unit Kerja Eselon (UKE) I saweran Rp 240 juta untuk diberikan ke auditor BPK. Eko mengaku tidak mendapat laporan itu karena dikenal tegas berkomitmen antikorupsi di kementeriannya. "Apakah saudara mengetahui berdasarkan proses pemeriksaan audit Januari s ampai Mei 2017 kemudian dilakukan pengumpulan-pengumpulan pengumpulan-pengumpulan sejumlah uang dari Unit Eselon I masingmasing masing Rp 50 juta. Saudara tahu itu," tanya jaksa pada KPK Kresno Antowibowo di PN Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017). "Tidak tahu," jawab Eko.
Eko yang dihadirkan sebagai saksi terdakwa eks Irjen Kemendes Sugito itu mengaku tidak mendapat laporan dari bawahannya. Pasalnya dia mengaku dikenal keras terkait korupsi apalagi kinerja. "Saya yakin pegawai saya tidak ada yang berani melaporkan hal itu pada s aya karena saya terkenal berintegritas, performance, dan team work," ujar Eko. "Saya rasa nggak pernah ada kementerian yang mem-PHK 800 orang seperti saya ini. Kalau saya ada cacat pasti sa ya akan dicari-cari kesalahannya," sambungnya.
Eko menambahkan selama dia bertugas telah banyak melakukan pembenahan di kementeriannya. Dia kemudian memaparkan prestasinya. "Eselon I saya ganti, separuh eselon II 80 persen s aya rotate 12 saya berhentikan, eselon III dan IV 300 rotate karena saya lakukan pembenahan di kementerian ini. Kementerian kita menjadi salah satu yang terbaik, penyerapan anggaran naik dari ranking 78 ke 15 atau dari 69 persen ke 94 persen," urainya. "Tata kelola meningkat dari nomor 2 paling jelek menjadi 6. Rapor Kemenpan naik dari CC ke B, " tambah Eko. Eko juga mengaku tidak mendapatkan laporan soal anggaran operasional maupun terkait Opini WTP dari Sekjen Kemendes Anwar Sanusi. "Tidak ada," kata Eko. 2
Dalam kasus ini, Irjen Kemendes Sugito dan Kepala Bagian TU dan Keuangan Itjen Jarot Budi didakwa menyuap auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. Duit suap Rp 240 juta berasal dari saweran 9 UKE I Kemendes dan duit pribadi Jarot Budi untuk untuk diberikan ke auditor BPK terkait opini WTP.
Berita 2 :
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengaku pernah bertemu dengan auditor BPK Choirul Anam. Namun pertemuan itu bukan untuk mencari tahu bocoran hasil audit BPK, melainkan untuk meminta konfirmasi kabar Kemendes mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). "Choirul Anam bertemu sekali. Dia pernah menemui saya setelah berita di media saya (Kemendes PDTT) dapat WTP saya tanya ke Pak Gito (Sugito). Pak Gito nggak tahu, saya ditemukan dengan Pak Anam. Pak Anam bertanya kelihatannya Kemendes bisa WTP," kata Eko saat bersaksi di PN Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).
Eko, yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa eks Irjen Kemendes Sugito, mengatakan pertemuan dengan Anam berlangsung di ruangannya. Dia menyebut menyebut pertemuan itu tak berlangsung lama. "Pertemuannya kalau nggak salah 5 menit, setelah Bu Menteri (Sri Mulyani) mengumumkan WDP, WTP, dan disclaimer. Pertemuan di ruangan saya," ucapnya.
Eko membantah bila disebut mengetahui hasil audit BPK sebelum resmi dirilis. Eko menyebut pertemuannya dengan Anam merupakan inisiatif dari Sugito, karena untuk menanyakan kabar tersebut. "Di medsos juga ramai dibicarakan ada beberapa kementerian yang mendapat WTP, WDP, atau disclaimer," kata Eko.
Sebelumnya dalam dakwaan, nama Ketua Subtim I Pemeriksa BPK Choirul Anam disebut menyarankan agar Sekjen Kemendes Anwar Sanusi dan Irjen Kemendes Sugito memberi sejumlah uang ke auditor utama BPK Rochmadi dan Ali Sadli. Permintaan itu muncul saat pertemuan akhir April 2017 di ruangan ruangan Sekjen kantor Kemendes PDTT Jalan TMP Kalibata
3
No 17, Jakarta Selatan. Kode yang digunakan ialah, "Itu Pak Ali dan Pak Rochmadi, tolong tolong atensinya."
Anwar kemudian menanyakan nilai nominal yang harus diberikan dan Chorul Anam menjawab, "Sekitar Rp 250 juta." Atas hal itu, Anwar kemudian meminta Sugito memenuhinya.
Dalam kasus ini, Irjen Kemendes Sugito dan Kepala Bagian TU dan Keuangan Itjen J arot Budi didakwa menyuap auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. Duit suap Rp 240 juta berasal dari saweran 9 unit kerja eselon I dan uang pribadi Jarot terkait opini WTP.
Sugito dan Jarot didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal juncto Pasal 64 juncto 64 juncto Pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Berita 3 :
Auditor BPK Danang Kurnianto membantah bila dikatakan menikmati biaya perjalanan dari Kemendes saat audit. Danang menyebut perjalanan ke Banten dibiayai kantornya. "Apakah ada biaya yang ditalangi Kemendes," tanya jaksa pada KPK Muhammad Takdir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017). "Tidak ada," jawab Danang, yang bersaksi untuk eks Irjen Kemendes Sugito serta Kepala Bagian TU dan Keuangan Itjen Jarot Budi Prabowo. Danang merupakan anggota auditor BPK tim Andi Bonanganom, yang melakukan audit pelaporan keuangan Kemendes. Dia ditugaskan ditugaskan untuk melakukan audit dengan dengan sampling sampling di Banten. Selama di persidangan, Danang berkeras membiayai perjalanan dinasnya menggunakan uang kantor. Jaksa kemudian menunjukkan bukti kuitansi tert anggal 22-23 Februari di sebuah hotel yang berada di Banten. "Oke, kita punya barang bukti (kuitansi) Marbella Hotel atas nama Danang Kurnianto, perusahaan Kemendes. Jumlahnya Rp 900 900 ribu, saksi mengakui," tanya Takdir. "Saya bayar sendiri. Tapi muncul bill ini," ini," jawab Danang.
4
Danang masih mengelak menerima fasilitas dari Kemendes saat menjalankan tugasnya. Jaksa masih mencecarnya dengan barang bukti kuitansi tersebut. "(Kalau bayar sendiri) tapi (kuitansinya) kok dobel," tanya Takdir. "Nggak tahu saya. Saya bayar sendiri, jadi saya punya SPJ sendiri di kantor sa ya," kilah Danang. Dalam sidang Rabu (23/8) sebelumnya, pejabat unit kerja eselon UKE) I Kemendes PDTT mengakui ramai-ramai mengumpulkan saweran Rp 240 juta sebagai ucapan terima kasih untuk auditor BPK. Selain memberikan uang itu, UKE I Kemendes menanggung akomodasi tim auditor BPK saat survei. Jumlah yang disetorkan tiap UKE I itu bervariasi, sebesar Rp 10-35 juta. Alasannya, daerah sampling yang dikunjungi auditor BPK termasuk daerah sulit. Pemberian uang itu pun disepakati semua pihak karena tak ada paksaan. "Tidak ada (penentuan uang). Saya rasa semua setuju karena tidak berdasar paksaan," kata Sekretaris Ditjen PKP2Trans Kemendes PDTT Putut Edi Sasono. Dalam kasus ini, Sugito dan Jarot Budi didakwa menyuap auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. Duit suap Rp 240 juta diberikan terkait opini WTP. Sugito dan Jarot didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b at au Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal juncto Pasal 64 juncto 64 juncto Pasal Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Jaksa pada KPK menunjukkan adanya nota dinas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi soal audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) periode 2015 dan semester I/2016. Rupanya temuan tak wajar honor pendamping desa itu sudah s udah dilaporkan pada 14 Maret 2017.
Padahal sebelumnya Menteri Desa Eko Putro Sandjojo mengaku menerima laporan audit PDTT soal honor pendamping desa itu secara lisan. "Setelah ada media (meliput) persidangan bahwa kita ada Rp 1 tril iun. saya panggil dong dirjen saya," ujar Eko saat bersaksi untuk Irjen Ke mendes Sugito di PN Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).
Jaksa pada KPK Muhammad Takdir kemudian mencecar Eko apakah laporan tersebut dalam bentuk dokumen. Eko Eko mengatakan laporan itu diterimanya secara lisan.
5
"Irjen saya cuma menjelaskan tahu honorarium pendamping desa itu didekonkan dari pusat. Itu disampaikan lisan," jawab Eko. Eko kemudian menjelaskan ketika rapat setiap dirjen memaparkan presentasinya. Soal laporan honor pendamping desa tahun 2015 dan semester I/2016 itu dia mengaku hanya mendapat laporan lisan. "Di situ dipresentasikan dalam bentuk lisan," jela snya. "Apakah dalam bentuk nota dinas," tanya tan ya Takdir. "Saya tidak ingat," jawab Eko.
Takdir kemudian membuka dokumen dengan kop Ditjen Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) . Dokumen itu tertulis Nota Dinas dengan nomor surat 029/DPPMD/III/2017. Surat itu ditujukan untuk Mendes PDTT dari Dirjen PPMD dengan keterangan klarifikasi atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI. Salah satu poinnya ialah melaporkan tenaga pendamping profesional belum melaksanakan kewajibannya dan penggunaan dana dana desa tidak sesuai prioritas senilai Rp 1,86 miliar.
Kemudian terdapat honorarium dan bantuan biaya operasional pendamping program pembangunan dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat desa tidak wajar dan tidak bisa diyakini kebenarannya masing-masing tahun 2015 sebesar Rp 425,19 miliar dan 2016 sebesar Rp 550,47 miliar. Dokumen ini ditandatangani Dirjen Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes Ahmad Erani Yustika. Ketika dimintai konfirmasi, Eko membenarkan keabsahan dokumen tersebut. Hanya, ia lupa. "Dokumen ini berarti bener, tapi saya tidak ingat," kata Eko.
Berita 4 :
Jaksa pada KPK mencecar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo soal adanya adan ya arahan kepada Sekjen Kemendes Anwar Sanusi untuk mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Eko mengaku menyampaikan agar kementeriannya mendapat hasil terbaik. "Pernah ada penyampaian kepada Sekjen untuk dapat WTP?" tanya jaksa pada KPK Muhammad Takdir di PN Tipikor Jakarta, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2017).
6
"Ya saya mau kementerian kita yang terbaik. Terbaik WTP ya, WTP. Kita lakukan yang terbaik. Saya lupa, mungkin WTP ada," jawab ja wab Eko. Eko, yang hadir sebagai saksi untuk eks Irjen Kemendes Sugito, mengaku lupa apakah arahannya ke Anwar itu menyinggung soal WTP. Dia meminta jaksa untuk mengingatkannya. "Nggak inget . Mungkin iya, lebih baik Saudara bantu ingatkan saya daripada Saudara maksa saya ingat WTP," kata Eko.
Takdir kemudian membacakan dokumen risalah rapat tentang ekspose evaluasi program dan kegiatan Dirjen PDTT anggaran 2016. Dia kemudian membacakan kutipan arahan dari Anwar yang ditujukan ke pejabat Kemendes. "Kutipan Pak Sekjen menyebutkan, 'Sesuai arahan Pak Menteri, kita sudah melakukan perubahan dan cukup optimis,'" kata Takdir membacakan dokumen tersebut. "Ya optimistis nggak ada salahnya, ya benar," kata Eko.
Eko kemudian membaca dokumen yang ditunjukkan jaksa. Dia menyebut s ebagai pimpinan wajar saja jika dia meminta hasil terbaik. "Karena saya mengelola perusahaan sudah sering, Pak. Kalau Bapak jadi pimpinan, mau yang terbaik," kata Eko. Kemudian Takdir membacakan poin ketiga isi risalah rapat yang berlangsung pada 20 Januari 2017. Takdir menanyakan soal makna mission: impossible dalam impossible dalam arahan itu. "Siapa yang bilang mission: impossible. impossible. Saya nggak pernah ngomongin mission: impossible. impossible . Di dunia ini tidak ada yang impossible asal impossible asal kita mau belajar dan bekerja," jelas Eko.
Berikut beberapa arahan dari Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam notulen yang ditunjukkan jaksa pada KPK dalam persidangan: 1. Sesuai arahan Pak Menteri bahwa kita sudah melakukan perubahan dan cukup optimis dari perubahan tersebut hasilnya WTP. Fungsi Fungsi kita sebagai unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan ini yang harus betul-betul mengawal kegiatan dan program yang berjalan. 2. Dan kita masih dihadapkan pada persoalan-persoalan pengelolaan kegiatan apalagi pengelolaan anggaran. Terutama kegiatan-kegiatan yang selama dua tahun ini belum belum sinkron dengan renstra yang sudah ada, maka itu mulai tahun ini Pak Menteri meminta ada satu unit khusus untuk me-review me- review kegiatan kegiatan tersebut dan meminta Pak Irjen agar dilibatkan. mulai dari 7
perencanaan dan terwujud di RKA K/L. 3. Kemarin kita sudah WDP namun tidak usah kita ungkapkan energi yang kita keluarkan sangat luar biasa untuk bisa mencapai opini WDT tersebut. Namun jika kita terbiasa tertib, maka tidak akan terasa berat namun jika tidak terbiasa maka akan kesusahan. Keinginan Pak Menteri harus kita kawal artinya begini bapak2/ibu2, kita jangan menyerah dulu sebelum permainan selesai, walaupun sepertinya misi kita ini adalah mission: impossible namun impossible namun kita ada di sini untuk menyelesaikan masalah itu. Kita jangan berhenti sampai masalah selesai. 4. Sebelum kita dievaluasi orang lain, kita harus melakukan self melakukan self correction sehingga correction sehingga kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Semua hasil evaluasi tersebut strictly tersebut strictly confidential hanya hanya untuk konsumsi Pak Irjen, Pak Sekjen, Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini.
Berita 5 :
Tim penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sejak pertengahan Oktober lalu menyidik kasus penyalahgunaan wewenang oleh penyelidik KPK, Ario Bilowo. Ini merupakan tindak lanjut atas laporan Ikham Aufar Zuhairi pada 6 Oktober 2017. Aufar adalah anak pejabat eselon I BPK Rochmadi Saptogiri. Pada 26 Mei 2017, KPK menangkap tangan Rochmadi bersama auditor BPK Ali Sadli, pejabat eselon III Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo, sekretaris Rochmadi, sopir Jarot, dan seorang petugas satpam. Kabar penyidikan ini tertera dalam surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) No. B/6280/X/2017/ tertanggal 13 Oktober 2017 atas nama Ario Bilowo yang didapatkan detik.com.. Mereka mengenakan Pasal 421 tentang detik.com t entang tindak pidana penyalahgunaan kewenangan pada 26 Mei 2017, tapi belum menetapkan tersangka. "Dengan ini diberitahukan bahwa sejak tanggal t anggal 10 Oktober 2017 telah dimulai penyidikan," tulis surat tersebut. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengakui Ario Bilowo merupakan salah satu penyelidik KPK. Namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus ini. "Ya benar, dia adalah penyelidik KPK," ujarnya melalui telepon akhir akhir pekan lalu. Dalam operasi tangkap tangan KPK pada 26 Mei 2017, penyelidik KPK menemukan uang Rp 40 juta. Uang tersebut diketahui sebagai bagian dari total commitment fee sebesar fee sebesar Rp 240 juta di ruangan Ali Sadli. Sebelumnya, pada awal Mei 2017, diduga telah diserahkan dis erahkan uang Rp 200 juta.
8
Aufar merupakan lulusan Fakultas Ekonomi UI dan aktif mengelola sekolah saham di PT Lentera Mitra Strategis. Rekan-rekannya yang ditemui menyebutkan sudah sebulan terakhir Aufar tidak aktif di sekolah saham. Aktivitasnya di sekolah tersebut menyurut sejak bapaknya ditangkap KPK. Beberapa kali Aufar menyempatkan diri mampir di PT Lentera Mitra Strategis, namun tak lagi terlibat aktivitas di perusahaan itu lagi. Pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya belum memberikan konfirmasi terkait surat ini. Pesan singkat yang dikirimkan detik.com kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Dki Jakarta Nirwan Nawawi hanya dijawab dengan akan dikonfirmasi. Jawaban yang sama juga diberikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Prabowo Argo Yuwono.
Berita 6 :
Deputi Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Apung Widadi mendesak dilakukannya audit ulang opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diterima oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Hal ini terkait terungkapnya kasus pemberian commitment fee kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lewat keterangan tertulis yang diterima, Apung, ada tiga alasan soal perlunya audit ulang. Menurut Apung, Kemendes PDTT sudah dua kali mendapatkan predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Kementerian ini juga mempunyai mempunyai dana desa yang besar tahun ini. "Setidaknya, ada 3 alasan perlunya audit ulang. Pertama, dua kali berturut-turut Kemendes PDTT mendapat predikat WDP. Kedua, indikasi kuat kementerian baru tersebut buruk dalam tata kelola anggaran dan birokrasi, terutama terkai t pengadaan dan belanja perjalanan dinas. Ketiga, kementerian desa menjadi contoh pemerintahan desa dengan dana desa Rp 40 triliun tahun ini," kata Apung, Selasa (30/5/2017).
Dia mengatakan, audit ulang harus dilakukan oleh auditor yang berintegritas. Selain itu audit dilakukan dengan berkolaborasi bersama pihak lain, lai n, misalnya akuntan publik atau penyelidik atau penyidik KPK yang berlatar belakang auditor. Namun, menurutnya, sebelum audit audit dilakukan perlu ada pemeriksaan terhadap predikat WTP yang terindikasi beli tersebut. Hal ini untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan tersebut bisa dapat diambil.
9
"Sebelum dilakukan audit perlu terlebih dahulu dieksaminasi publik laporan WTP yang terindikasi beli tersebut. Agar publik tahu, bagaimana metodologi, sampling hingga pengambilan kesimpulan. Sehingga Sehingga terjawab kenapa kok bisa WTP, sampling mana mana yang tidak audit padahal bermasalah. Dan apakah tindaklanjut dari laporan WDP sebelumnya sudah ditindaklanjuti," paparnya.
Catatan FITRA, dari tahun 2014-2015 terdapat 11 temuan BPK, 36 rekomendasi, sementara 17 di antara rekomendasi hingga saat ini belum ditindaklannjuti. Ini membebani tata kelola dan menjadi catatan audit. Dari temuan-temuan di atas, indikasi korupsi kemungkinan cukup banyak karena tidak dapat ditindaklanjuti setelah audit. Apung mencatat, ada beberapa sebab predikat WDP didapatkan Kemendes pada tahun 2015. Pertama ada utang sebesar Rp 378,46 miliar dari pihak ketiga yang bermasalah, dokumen tak tersedia. Kedua, Aset Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 2,54 triliuun tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Ketiga, akumulasi aset tanah, peralatan dan barang pengadaan senilai Rp 2,55 2,55 triliun tidak didukung rincian dan tidak diketahui keberadaannya. Terakhir, saldo persediaan barang senilai Rp 3,32 triliun tidak terinventarisir dengan baik, tidak terdapat bukti yang cukup.
B. Tanggapan Penulis
Berdasarkan berita-berita yang ditampilkan tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat indikasi adanya kasus yang melibatkan tim auditor BPK (Auditor Sektor Publik) dalam menghasilkan suatu laporan atau opini auditor atas laporan keuangan salah satu kliennya (dalam hal ini adalah Kementerian yang diauditnya yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi / Kemendes PDTT). Sebelum kasus tersebut diulas secara lebih mendalam, terlebih dahulu akan disampaikan mengenai tugas dan kewajiban yang seharusnya dimiliki dan dilakukan oleh seorang auditor. Seorang auditor / akuntan publik harus memiliki aturan-aturan etika antara lain : 1. Independensi Dalam menjalankan tugasnya seorang akuntan publik / auditor harus menerapkan sikap independensi baik dalam fakta maupun penampilan 2. Integritas dan Objektivitas Seorang akuntan publik / auditor harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan fakta salah saji material 10
3. Standar Umum Seorang akuntan publik (auditor) harus mematuhi standar umum yang sudah ditetapkan oleh IAI
4. Kepatuhan terhadap Standar Seorang akuntan publik (auditor) dalam melakukan tugas jasa auditing wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh IAI 5. Tanggung Jawab Kepada Klien Seorang auditor / akuntan publik harus bertanggung jawab atas pekerjaannya terhadap orang atau badan yang mengadakan perikatan dengan KAP tersebut. 6. Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi 7. Tanggung Jawab dan Praktik lain
Seorang auditor / akuntan publik juga memiliki tugas untuk dapat membuktikan asersi manajamen atas laporan keuangan yang dapat dijadikan dasar maupun pedoman bagi seorang auditor / akuntan publik dalam menyusun Laporan maupun Opini Auditor. Pengertian asersi manajemen atas laporan keuangan adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan yang dapat bersifat implisit atau eksplisit. Asersi manajemen atas laporan keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar antara lain : 1. Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu 2. Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya seharusn ya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan di dalamnya. Sebagai contoh, manajemen membuat asersi bahwa seluruh pembelian barang dan jasa dicatat dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Demikian pula, manajemen membuat asersi bahwa utang usaha di neraca telah mencakup semua kewajiban entitas 3. Asersi tentang hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak entitas dan utang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu 4. Asersi tentang penilaian atau alokasi
11
berhubungan dengan apakah komponen- komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya 5. Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya
Dalam melakukan tugas dan pekerjaannya hingga dapat menghasilkan suatu laporan atau opini audit, seorang akuntan publik / auditor harus melaui tahapan maupun prosedur audit yang meliputi : 1. Inspeksi 2. Pengamatan 3. Konfirmasi 4. Permintaan keterangan 5. Penelusuran 6. Pemeriksaan dokumen pendukung 7. Perhitungan 8. Scanning 9. Pelaksanaan ulang 10. Teknik audit berbantuan komputer (computer-assisted audit techniques)
Pelaksanaan proses audit juga memiliki risiko audit. Pengertian dari risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko Audit dapat dibagi menjadi antara lain: 1. Risiko Audit Keseluruhan merupakan besaranya risiko audit yang dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. 2. Risiko Audit Individual pengalokasian resiko audit keseluruhan ke akun-akun secara individual, sehingga sangat diperlukan penentuan risiko untuk setiap akun. Tugas utama yang harus dilakukan oleh seorang auditor / akuntan publik adalah menyusun Laporan / Opini auditor. Sedangkan pengertian dari opini audior adalah pernyataan atau laporan yang diberikan oleh akuntan publik te rdaftar sebagai bentuk dari 12
hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang diauditnya. Opini audit juga memiliki pengertian sebagai suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksanaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Jenis-jenis opini auditor antara lain : 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) Adalah pendapat yang diberikan ketika audit telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Auditing (SPAP), dan auditor tidak menemukan kesalahan material atas keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku (SAK). Bentuk laporan ini digunakan apabila terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut :
a. Bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa, sehingga ia dapaty memastikan kerja lapangan telah ditaati
b. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja c. Laporan keuangan yang di audit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Demikian pula penjelasan
yang
mencukupi telah disertakan pada catatan kaki dan bagian-bagian lain dari laporan keuangan
d. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti (no material uncertainties) mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan 2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) Adalah pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila : a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain. b. Karena belum adanya aturan yang jelas maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK. 13
c. Laporan dipengaruhi oleh ketidak[pastian peristiwa masa yang akan datang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit. d. Tersapat keraguan yang besar terhadap kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. e. Diantara dua periode akuntansi terdapat perubahan yang material dalam penerapan prinsip akuntansi. f.
Data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh BAPEPAM namun tidak disajikan.
3. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion) Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan/ kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut yang dapat mungkin terjadi, apabila : a. Bukti kurang cukup b. Adanya pembatasan ruang lingkup
c. Terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAK). Menurut SA 508 paragraf 20 (IAI, 2002:508.11), jenis pendapat ini diberikan apabila: a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapan yang tidak memadai, maupun perubahan dalam prinsip akuntansi. 4. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion) Adalah pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila
auditor
harus
memberi
tyambahan
paragraf
untuk
menjelaskan
ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut, pada laporan auditnya. 5. Opini Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer of Opinion)
14
Adalah pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya auditor harus memberi penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat.
Berdasarkan
uraian singkat singkat mengenai proses, tahapan, tahapan, dan hal-hal apa saja
yang harus dimiliki serta dilakukan oleh seorang akuntan publik / auditor hingga dapat menghasilkan suatu opini / laporan audit yang berkualitas, maka dapat disampaikan bahwa dalam proses audit yang dilakukan oleh tim auditor audit or BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi / Kemendes PDTT) terdapat beberapa beberapa kejanggalan atas proses audit audit yang dilakukan dilakukan oleh tim auditor auditor selama tahun 2017. Data tahun sebelumnya menyatakan bahwa Opini Auditor atas Laporan Keuangan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi / Kemendes PDTT) adalah Opini Wajar dengan Pengecualian selama dua tahun berturut-turut. Sedangkan kementerian tersebut termasuk ke dalam salah satu kementerian yang baru di Indonesia, hal tersebut menunjukkan bahwa kementerian tersebut memiliki tata kelola anggaran dan birokrasi yang buruk terutama terkait dengan pengadaan dan belanja perjalanan dinas yang dibuktikan dengan adanya beberapa temuan dari tim auditor BPK periode tahun 2014-2015 yang masih belum ditindaklanjuti oleh Kemendes PDTT antara lain : 1. Adanya utang sebesar Rp 378,46 M dari pihak ketiga yang bermasalah dan dokumen tidak tersedia 2. Aset Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp 2,54 T tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya 3. Akumulasi aset tanah, peralatan, dan barang pengadaan senilai Rp 2,55 T tidak didukung rincian dan tidak diketahui keberadaannya 4. Saldo persediaan barang senilai Rp 3,32 T tidak terinventarisir dengan baik dan tidak terdapat bukti yang cukup.
Kondisi tersebut seharusnya merupakan suatu acuan atau menjadi
pedoman bagi tim auditor au ditor BPK yang saat ini terjun untuk melakukan audit atas laporan keuangan Kemendes PDTT pada tahun 2017 secara lebih 15
mendalam dan mendetail agar dapat diketahui lebih lanjut apakah temuantemuan yang sudah ada pada p ada tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti ataukah ada
hal-hal baru yang menjadi kejanggalan dari laporan keuangan
kementerian tersebut. Tim auditor BPK
yang diduga melakukan kecurangan atas
pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Kemendes PDTT yang dilakukan mulai tahun 2017 dinilai tidak memiliki sikap-sikap selaku seorang auditor antara lain : 1. Independen Tim auditor BPK tidak memiliki sikap independensi baik dalam fakta maupun dalam hal penampilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kejanggalan dari salah satu anggota tim saat menjawab pertanyaan dari pihak penyidik KPK terkait dengan fasilitas akomodasi (hotel) yang diterima oleh tim auditor BPK saat melakukan proses audit laporan keuangan Kemendes PDTT di daerah Banten. 2. Integritas dan objektivitas Tim auditor BPK diketahui tidak bebas dari benturan kepentingan dan tetap membiarkan adanya salah saji material atas opini audit yang dihasilkannya. Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya tuntutan dan keinginan dari pihak klien (dalam hal ini adalah Kemendes PDTT) untuk memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang merupakan tuntutan utama dari pimpinan Kementerian tersebut yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yaitu Bapak Eko Putro Sandjojo sehingga akhirnya tim auditor BPK berani untuk menerima uang suap dari pihak kementerian tersebut demi mengeluarkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian 3. Tanggung Jawab Kepada Klien Tim auditor terhadap Kemendes PDTT dinilai tidak bertanggung jawab atas pekerjaan auditnya terhadap orang atau badan yang mengadakan perikatan perikat an dengan auditor BPK tersebut. Hal ini disebabkan karena tim auditor tersebut telah menyusun dan menampilkan opini audit yang tidak sesuai dengan realitanya 16
sehingga
auditor
tersebut
akan
mengancam
mengenai
keberadaan
dan
keberlangsungan dari pihak kementerian tersebut karena pihak auditor telah menyembunyikan terlalu banyak kesalahan dan penyelewengan dana-dana anggaran, serta menyembunyikan laporan keuangan yang disajikan oleh kementerian tersebut dengan data yang fiktif 4. Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi Hal tersebut menunjukkan bahwa tim auditor BPK kurang memiliki tanggung jawab kepada rekan seprofesi yaitu pihak auditor yang lain dan mencoreng serta merusak citra buruk dari profesi akuntan publik / auditor. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan kecurangan yang dilakukan oleh tim auditor BPK atas proses audit laporan keuangan Kemendes PDTT yang dilakukan tahun 2017 dengan menerima uang suap dari pihak klien serta membuat opini audit “Wajar Tanpa Pengecualian” yang sangat tidak sesuai dengan realitas yang ada pada kementerian tersebut.
17
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan
Uraian mengenai adanya indikasi kasus suap yang ada pada Kemendes PDTT terhadap auditor BPK serta pembahasan singkat mengenai sikap auditor BPK yang dilakukan selama proses pelaksanaan audit dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Tim auditor BPK tidak memiliki independensi dalam pelaksanaan proses audit 2. Tim auditor BPK tidak memiliki integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya 3. Tim auditor BPK tidak memiliki tanggung jawab terhadap klien 4. Tim auditor BPK tidak memiliki tanggung jawab terhadap rekan seprofesi
B. Saran
Dari berita-berita yang ada diatas, bahwa adanya indikasi kasus suap yang ada pada Kemendes PDTT terhadap auditor BPK. Dalam kasus ini membuat nama baik profesi Akuntan Publik menjadi buruk, dan bahkan integritas seluruh Akuntan Publik menjadi dipertanyakan kembali. Jika demikian, alangkah baiknya setiap akuntan publik melakasanakan tugasnya sesuai SOP dan mematuhi Kode Etik yang ada agar dugaan kasus seperti ini tidak terulang yang mengakibatkan nama baik profesi ini menjadi buruk.
18
DAFTAR PUSTAKA
1. Mulyadi (2002), Auditing, Edisi ke-6, Buku 2, Jakarta : Salemba Empat 2. www.detik.com
19
