LAPORAN HASIL VISITASI DIKLAT PIM IV ANGKATAN 134 KOMANDO PEMBINAAN DOKTRIN PENDIDIKAN DAN LATIHAN TNI ANGKATAN LAUT (KODIKLATAL)
OLEH ANDY EKA BACHTIAR NO. ABSENSI 09
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2017 LEMBAR PENGESAHAN 1
LAPORAN HASIL VISITASI MATERI PILAR-PILAR KEBANGSAAN KOMANDO PEMBINAAN DOKTRIN PENDIDIKAN DAN LATIHAN TNI ANGKATAN LAUT (KODIKLATAL)
Widyaiswara/Pembimbing
Peserta
Dr. Samidi, S.Sos., MM., M.Si NIP 19670705 1990 031 012 Widyaiswara Madya
dr. Andy Eka Bachtiar, M.Kes No. 09
2
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua hingga hari ini, semoga berkah dan rezkinya senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin Laporan visitasi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas Diklatpim IV angkatan 134 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan untuk semakin menambah wawasan ilmu dan pengetahuan sebagai bekal bagi aparatur sipil negara dalam mengemban tugas dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kami mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada Bapak Laksamana Pertama TNI Gregorius Agung selaku DirDiklat Kodiklatal beserta para staf yang telah menyediakan tempat dan menyisihkan waktunya dalam memberikan pembekalan kepada para peserta, demikian pula Bapak Dr. Samidi S.Sos., MM., Msi beserta para Widyaiswara maupun pembimbing yang dengan ikhlas dan penuh perhatian memberikan bimbingan terus menerus kepada para peserta Diklatpim IV demi terciptanya aparatur sipil negara yang bermartabat, mempunyai jiwa amanah dan tulus ikhlas dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan berkah dan rahmatNya kepada kita semua. Amin.
Peserta diklatpim IV
3
Andy Eka Bachtiar DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL................................................................................... LEMBAR PENGESAHAN.......................................................................... KATA PENGANTAR................................................................................. DAFTAR ISI............................................................................................ BAB 1 PENDAHULUAN........................................................................... BAB 2 ISI LAPORAN............................................................................... BAB 3 PENUTUP..................................................................................18 3.1 KESIMPULAN..........................................................................19 3.2 REKOMENDASI.......................................................................20 DAFTAR PUSTAKA................................................................................20 LAMPIRAN...........................................................................................21
4
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dalam
berbagai
wacana
selalu
terungkap
bahwa
telah
menjadi kesepakatan bangsa adanya empat pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Indonesia. Sebagai Aparatur Sipil Negara, Empat pilar dimaksud tersebut harus dimanfaatkan
sebagai
landasan
perjuangan
dalam
menyusun
program kerja dan dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Empat pilar tersebut adalah (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar
1945, (3) Negara
(4) Bhinneka
Tunggal
kesepakatan
bersama,
Kesatuan
Ika.
Republik
Meskipun
atau
tepatnya
hal
ini
sebagian
Indonesia dan telah
menjadi
besar
rakyat
Indonesia, masih ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut adalah sekedar berupa slogan-slogan, ungkapan
indah,
yang
kurang
atau
tidak
sekedar suatu
bermakna
dalam
menghadapi era globalisasi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut sekedar sebagai jargon politik. Untuk itulah perlu difahami secara mendalam makna empat pilar tersebut, sehingga kita dapat memberikan penilaian secara tepat, arif dan bijaksana terhadap empat pilar dimaksud, dan dapat menempatkan
secara
akurat
dan
proporsional
dalam
hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita semua harus menyadari jika kebesaran negara tidak terlepas dari kehadiran Angkatan Laut bahkan sejak abad kebesaran Majapahit pun, bangsa kita telah didukung oleh kapal-kapal perang laut yang kuat. Salah
5
satu yang bisa dilakukan untuk lebih memahami 4 pilar kebangsaan tersebut adalah melalui cerita-cerita, benda-benda, simbol-simbol, presentasi dan video yang disajikan dalam museum di kawasan Kodiklatal Surabaya. 1.2 Tujuan a. Untuk mengetahui gambaran Monumen Yos Sudarso dan Museum Loka Jala Crana. b. Untuk mempelajari implementasi Pilar-Pilar Kebangsaan dari Monumen Yos Sudarso dan Museum Loka Jala Crana. c. Untuk mengaktualisasikan Pilar-Pilar Kebangsaan dalam mengelola pelaksanaan kegiatan di instansi masing-masing.
6
BAB 2 ISI LAPORAN
2.1 Objek Visitasi Objek visitasi peserta Diklatpim IV angkatan 134 adalah monumen dan museum di kawasan Kodilatal Surabaya yaitu Monumen Yos Sudarso dan Museum Loka Jala Crana. 2.1.1 Monumen Yos Sudarso Monumen yang berada di kawasan Kodiklatal Surabaya ini juga terdapat museum di dalamnya, dan secara resmi dijadikan obyek wisata bahari baru di Surabaya. Ibu Tri Rismaharini Walikota Surabaya bersama Laksamana TNI Ade Supandi Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) meresmikan monumen Yos Sudarso sebagai destinasi wisata baru di Surabaya, Minggu (10/5/2015). Museum ini melengkapi tiga museum sebelumnya yang dimiliki TNI AL, yakni museum Loka Jala Crana, museum Fleet House, dan museum monumen
Jalesveva
Jayamahe
(Monjaya).
2015).
7
(suarasurabaya.net,
2.1.2 Museum Loka Jala Crana Pada awal mulanya, Museum Loka Jala Crana dibangun pada 19 September 1969 dengan nama Museum Angkatan Laut, yang disahkan oleh Ibu R Mulyadi. Sesuai dengan namanya, museum angkatan laut didedikasikan untuk kadet angkatan laut dan sebagai pembelajaran dalam hal sejarah. Dengan berjalannya waktu, museum ini berubah nama menjadi Museum TNI-AL pada tanggal 10 Juli 1973. Akhirnya, pada perubahan terakhir museum ini sudah berubah menjadi Museum Angkatan Laut Loka Jala Crana pada tanggal 6 Oktober 1979. Museum Loka Jala Crana ini terletak di Morokrembangan, di Kecamatan Krembangan, Surabaya dan di bawah
naungan
Akademi
Angkatan
(eastjava.com, 2015).
8
Laut
dan
Kodiklatal.
2.2 Pembahasan Pilar-Pilar Kebangsaan yang Bisa Diamati dan DipeLajari dari Objek Visitasi Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan. Pilar memiliki peran yang sangat sentral dan menentukan, karena bila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Demikian pula halnya dengan bangunan negarabangsa, membutuhkan pilar atau soko guru yang merupakan tiang penyangga yang kokoh agar rakyat yang mendiami akan merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera, terhindar dari segala macam gangguan dan bencana. Pilar bagi suatu negara-bangsa berupa sistem keyakinan atau belief system, atau philosophische grondslag, yang berisi konsep, prinsip dan nilai yang dianut oleh rakyat negara-bangsa yang bersangkutan yang diyakini memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai landasan dalam hidup 9
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti telah disebutkan diatas bahwa, terdapat 4 pilar-pilar kebangsaan Negara Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penulis mencoba membahas implementasi materi tentang 4 pilar kebangsaan tersebut dari objek visitasi yang diamati. 2.2.1 Pancasila Pancasila dinilai memenuhi syarat sebagai pilar bagi negarabangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar ini. Pancasila mampu mengakomodasi keanekaragaman yang terdapat dalam kehidupan negara-bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung konsep dasar yang terdapat pada segala agama dan keyakinan yang dipeluk atau dianut oleh rakyat Indonesia, merupakan common denominator dari berbagai agama, sehingga dapat diterima semua agama dan keyakinan. Demikian juga dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Manusia
didudukkan
sesuai
dengan
harkat
dan
martabatnya, tidak hanya setara, tetapi juga secara adil dan beradab. Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya dilaksanakan dengan bersendi pada hikmat kebijaksanaan
dalam
permusyawaratan/perwakilan
Sedang
kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk mewujudkan keadilan
sosial
bagi
seluruh
rakyat
Indonesia,
bukan
untuk
kesejahteraan perorangan atau golongan. Nampak bahwa Pancasila sangat tepat sebagai pilar bagi negara-bangsa yang pluralistik. Pilar – pilar kebangsaan pertama Pancasila ini digambarkan dalam spesifikasi teknis bangunan museum Yos sudarso dimana
10
apabila dilihat dari atas berbentuk segi 5 yang menggambarkan 5 sila dalam Pancasila.
2.2.2 Undang-Undang Dasar 1945 Pilar kedua kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memahami dan mendalami UUD 1945, diperlukan memahami lebih dahulu makna undang-undang dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tanpa memahami prinsip yang terkandung dalam Pembukaan tersebut tidak mungkin mengadakan evaluasi terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuhnya dan barbagai undang-undang yang menjadi derivatnya. Salah satu bagian yang
11
penting dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah Pembukaannya,
yang
biasa
disebut
juga
dengan
istilah Preambule atau Mukaddimah. Dalam Pembukaan suatu UUD atau Konstitusi terkandung prinsip atau pandangan filsafat yang menjadi dasar perumusan pasal-pasal Batang Tubuh Konstitusi, yang dijadikan pegangan dalam hidup bernegara. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
menetapkan
bahwa
“Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” Adanya ketentuan ini dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara kons-titusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau pendudukan oleh negara asing. TNi Angkatan Laut dengan semboyannya Jalesveva Jayamahe sudah terbukti melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A ini untuk mempertahankan keutuhan negara kesatuan republic
Indonesia
ini
pada
saat
operasi
Trikora
untuk
mempertahankan Irian Barat dari Agresi Belanda. Peristiwa tersebut lebih dikenal dengan Pertempuran Laut Arafuru, dimana Comodor Yos Sudarso gugur pada saat itu. Bukti sejarah terkait perjuangan TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan Pilar-Pilar Kebangsaan UUD 1945 (khususnya pasal 25A) bias dilihat semuanya baik di dalam Monumen Yos Sudarso maupun Museum Loka Jala Crana seperti bias dilihat dalam gambar di bawah ini.
12
Namun menjadi
Ironisnya, semboyan Jalesveva Jayamahe
bagian
dari
self-awareness
(kesadaran
diri)
belum bangsa
Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia secara kolektif, kita belum memiliki kelautan dalam peta kognitif. Pengetahuan kelautan kita terbatas. Sehingga kita tidak bisa merawat dan menjaga lautan Indonesia yang kaya dengan kandungan hayati, pariwisata, maupun jejak-jejak historis jalur transportasi dunia. Indikasi ini terlihat dari tindak kriminalitas negara-negara asing di perairan Indonesia. Nyaris sepanjang tahun terjadi penjarahan kekayaan hayati laut kita. Bahkan tindak kriminalitas ini telah mengarah pada perampasan pulau-pulau kecil di wilayah perairan Indonesia. Kita masih tertatih dalam menghadapi invansi yang telah merugikan negara milyaran dollar per tahun. Sehingga, aksi-aksi serupa berpotensi besar tetap terjadi dan berkesinambungan. Kekayaan laut yang semestinya meningkatkan perekonomian bangsa dan kesejahteraan rakyat banyak di rampas dari tangan kita. Bangsa Indonesia tak ubahnya ‗burung pipit kelaparan di hamparan padi yang menguning‘. Tentunya, kita tidak bisa hanya menyalahkan
13
atau menuntut pertanggungjawaban sepihak TNI Angkatan Laut Indonesia. Karena laut merupakan bagian dari elemen pembentuk sosial-budaya Indonesia. Adalah tugas kita semua bangsa Indonesia untuk menjaga wilayah kedaulatan negara kesatuan republic Indonesia kita tercinta ini sesuai amanah dalam UUD 1945 pasal 25A. 2.2.3 Negara Kesatuan Republik Indonesia Mungkin salah satu landasan argument bagi bentuk negara adalah rumusan sila ketiga yakni “persatuan Indonesia.” Landasan inipun dipandang tidak kuat sebagai argument ditentukannya bentuk negara kesatuan. Untuk itu perlu dicarikan landasan pemikiran mengapa bangsa Indonesia menentukan bentuk Negara Kesatuan, bahkan telah dinyatakan oleh berbagai pihak sebagai ketentuan final. Bentuk Negara Kesatuan adalah ketentuan yang diambil oleh para founding fathers pada
tahun 1945 berdasarkan berbagai
pertimbangan dan hasil pembahasan yang cukup mendalam. Namun dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah juga menerapkan
bentuk
negara
federal
sebagai
akibat
atau
konsekuensi hasil konferensi meja bundar di Negeri Belanda pada tahun 1949. Namun penerapan pemerintah federal ini hanya berlangsung sekitar 7 bulan untuk kemudian kembali menjadi bentuk Negara kesatuan. Sejak itu Negara Replublik Indonesia berbentuk kesatuan sampai dewasa ini, meskipun wacana mengenai negara federal masih sering timbul pada permukaan, utamanya setelah Negarabangsa Indonesia memasuki era reformasi. Namun nampaknya telah disepakati oleh segala pihak bahwa bentuk negara kesatuan
14
merupakan pilihan final bangsa. Konsep negara kesatuan karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar mulai sabang sampai merauke yang dipisahkan oleh lautan. Sehingga kekuatan maritim sangat penting bagi Negara Indonesia. Sehingga dimasa yang akan datang pembangunan di bidang maritim sangat penting bagi Negara Indonesia. Dalam melaksanakan pembangunan menuju negara maritim yang besar, kuat dan makmur, pertama-tama harus kita lihat apa fungsi laut bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fungsi laut bisa dibedakan dalam 2 hal yaitu fungsi vital dan fungsi non vital. Dikatakan vital apabila fungsi tersebut tidak dilaksanakan, akan berpengaruh terhadap eksistensi NKRI. Sedangkan fungsi non vital kalau tidak berjalanpun, tidak akan mempengaruhi eksistensi atau
pengembangan
negara
kepulauan
Indonesia.
Dari
hasil
penelitian, laut yang berada di bawah kedaulatan NKRI itu mempunyai 4 fungsi vital (Marsetio, 2015) : a. Integrasi Teritorial Wilayah Nasional. Integrasi teritorial wilayah nasional yaitu integrasi antara matra wilayah darat, matra wilayah laut dan matra wilayah udara. Tanpa matra wilayah laut, Indonesia bukan negara kepulauan, intinya negara kepulauan tidak akan
eksis,
perlunya
matra
wilayah
laut
merupakan
faktor
eksistensial bagi negara kepulauan Indonesia, “without sea there is on archipelagic state”. Disinilah peranan Angkatan Laut sangat penting b. Sarana Transportasi Laut. Laut merupakan fungsi vital bagi sarana transportasi laut, bila fungsi ini tidak berjalan, maka NKRI yang berciri khas negara kepulauan bisa terancam eksistesinya dilihat dari sudut politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan
15
(Poleksosbudhan), terutama dalam penyelenggaraan negara dan distribusi kebutuhan hidup rakyat. c. Deposit Sumber Daya Alam. Fungsi vital laut sebagai deposit sumber daya alam, baik yang ada di permukaan laut itu sendiri, di dasar
samudera
Sea
Bed,
Continental
Shelf
karena
berisi
kandungan sumber daya alam yang memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari abad ke abad. Bila deposit ini tidak terpelihara dan terjamin pelaksanaan fungsinya, maka
membangun
negara
maritim
dalam
perspektif
Poleksosbudhankam, kelangsungan hidup rakyat dan eksistensi Negara Kepulauan Indonesia bisa terancam. d. Pertahanan dan Keamanan Negara. Fungsi vital laut bagi pertahanan dan keamanan negara jika fungsi yang keempat ini tidak terlaksana, maka NKRI yang merupakan negara kepulauan bisa terancam keutuhan dan eksistensinya.
16
Dari gambar diatas bias dilihat bahwa sejarah membuktikan apabila fungsi vital keempat ini dijaga, maka NKRI dapat melempar berbagai
macam
pemberontakan
dalam
negeri,
termasuk
pembebasan Irian Barat (sekarang bernama Papua). Disinilah peranan
TNI
Angkatan
Laut
sangat
penting
untuk
menjaga
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua sejarah tentang bagaimana Angkatan Laut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa kita lihat buktinya baik dalam Monumen Yos Sudarso maupun dalam Museum Loka Jala Crana. 2.2.4 Bhineka Tunggal Ika Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sudah sangat populer di telinga setiap insan Indonesia, karena sudah menjadi Motto bagi bangsa yang plural seperti Indonesia. Motto ini secara sederhana dapat diartikan “bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan”, maksudnya bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam agama, suku, ras, bahasa dan lain sebagainya, tidak menyebabkan untuk terjadi pertentangan apalagi peperangan. Pun
sebaliknya
meskipun
terdapat
perbedaan
dan
keanekaragaman, bukanlah menjadi suatu halangan bagi rakyat Indonesia untuk bersatu dalam rangka mempertahankan wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Motto Bhineka Tunggal Ika ini sangat hebat karena telah dilahirkan dari pikiran-pikiran yang brilian dari para pendiri bangsa. Masykuri Abdillah menegaskan, founding fathers memformulasikan motto Bhinneka Tunggal Ika adalah dalam rangka memperhitungkan dan mempertimbangkan situasi pluralitas dengan segala macam
17
bentuknya. Penerapan konsep Bhinneka Tunggal Ika merupakan implementasi dari sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Karenanya harus
benar-benar
sehingga
akan
dilaksanakan
mampu
secara
memberikan
bertanggung
kesadaran
jawab,
bahwasanya
keanekargaman (pluralistik) harus direspon secara aktif, kreatif, dan positif dan tidak seharusnya menjadikan rakyat Indonesia menjadi berpecah belah, karena keanekaragaman merupakan kehendak Tuhan (sunnatullah). Implementasi Pilar-Pilar Kebangsaan Bhineka Tunggal Ika juga bisa dilihat di salah satu bagian di Museum Yos Sudarso yang bias dilihat dalam gambar di bawah ini
Dari
gambar tersebut kita baca tulisan “Walaupun Berbeda
Komponen Tetapi Menghasilkan Satu Tenaga Yang Berarti Semangat Kerja Insan Teknik Dalam Segala Kondisi Yang Mengutamakan Kerjasama Untuk Mencapai Satu Tujuan”. Menurut penulis, Bhineka Tunggal Ika menjadi filosofi dasar dari tulisan tersebut. Artinyanya bahwa walaupun Di TNI Angkatan Laut itu terdiri dari berbagi komponen yang berasal dari bermacam-macam suku bangsa dan agama di Indonesia, berbagai macam latar pendidikan, berbagai macam
divisi
dan
bebagai
level
18
kepangkatan
tetapi
semua
perbedaan tersebut tetap bersatu padu dalam mencapai tujuan bersama menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.
BAB 3 PENUTUP Empat Pilar Kebangsaan harus menjadi sebuah konsep yang universal dan terus kita perbaharui melalui proses yang dialogis. Tidak hanya konsep yang mati atau mutlak. Karena melalui proses dialogis ini akan terungkap konsep ke-Indonesia-an yang sejati. Di mana kita akan bersatu dan mengembalikan kejayaan Indonesia di masa lalu; jaya di laut, jaya pula di daratan. Empat
Pilar
Kebangsaan
merupakan
kunci
bagi
kita
mewujudkan integrasi bangsa dan cita-cita kemerdekaan. Namun, tanpa pemaknaan yang representatif dan berkorelasi dengan buktibukti
empiris,
Empat
Pilar
Kebangsaan
terperangkap
dalam
pemahaman teoritis dan normatif. Empat pilar Kebangsaan tidak akan menjadi self-awareness (kesadaran diri) kolektif bangsa Indonesia. Sehingga tujuan sosialisasi dan pembentukan konsep Empat Pilar Kebangsaan tidak tercapai. Bila kita korelasikan Empat Pilar Kebangsaan dengan buktibukti
empiris
ke-Indonesia-an,
Empat
Pilar
Kebangsaan
bertransformasi ke ranah yang universal. Lebih bisa dipahami dan diaplikasikan
sebagai
self-awareness.
karena
Empat
Pilar
Kebangsaan mampu mewakili konsep integrasi bangsa. Tindak lanjut
dari
Empat
Pilar
Kebangsaan
adalah
timbulnya
self-
awareness masyarakat Indonesia, khususnya kita sebagai aparat sipil negara untuk mendayagunakan potensi diri pribadi untuk
19
berperan serta dalam pembangunan. Dengan demikian, kualitas sumberdaya
manusia
yang
berakarakter
dan
memiliki
self-
awareness empat pilar kebangsaan akan melahirkan keberanian meneguhkan eksistensinya sebagai pengabdi masyarakat dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertera dalam pembukaan UUD 1945. 3.1 KESIMPULAN 1. Monumen Yos Sudarso dan Museum Loka Jala Crana adalah wujud peran serta Kodiklatal Surabaya dalam melestarikan Pilar-Pilar Kebangsaan yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi siapa saja yang berkunjung termasuk para peserta Diklatpim 4 Angkatan 134 Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. 2. Menyadari akan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Laut serta kompleksitas permasalahan maritim yang harus dilaksanakan secara lintas sektoral, maka TNI Angkatan
Laut
senantiasa
membina
kemitraan,
dengan
merangkul serta mendorong kementerian atau instansi terkait dalam
bekerjasama
mengamankan
perbatasan
NKRI.
Kesatuan upaya tersebut merupakan kekuatan Indonesia dalam memagari wilayahnya sehingga memberikan dampak penangkalan bagi setiap upaya yang merongrong kedaulatan bangsa. Dan hal tersebut adalah hal utama yang bisa kita pelajari khususnya dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Pilar-Pilar Kebangsaan yang ketiga. 3. Simbol-simbol pilar Kebangsaan tersebut, tentunya juga bisa di
implementasikan
di
instasi
Diklatpim 4.
20
masing-masing
peserta
3.2 REKOMENDASI Keempat
pilar
kehidupan
berbangsa
dan
bernegara,
semestinya harus kita jaga, pahami, hayati dan laksanakan dalam pranata kehidupan sehari-hari, di mana Pancasila yang menjadi sumber nilai menjadi ideologi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan yang semestinya ditaati, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati, serta Bhinneka Tunggal Ika adalah perekat semua rakyat. Maka dalam bingkai empat pilar tersebut yakinlah tujuan yang dicitacitakan bangsa ini akan terwujud. DAFTAR PUSTAKA
Nana Rukmana D,Wirapraja. Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat
IV
Agenda
Self
Mastery-Pilar
Pilar
Kebangsaan.
Lembaga Administrasi Negara RI.2015. Marsetio, Dr., Laksamana TNI. Strategi TNI Angkatan Laut Dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI. Jurnal Sejarah, Magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro 2013. Sekjen MPR RI. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. Buku Pedoman Sekjen MPR RI 2012.
21
Irham, M. Akhil. Pengamanan Pilar Bangsa dan Masa Depan Negara Kesatuan Indonesia
LAMPIRAN A. Foto-Foto di Monumen Yos Sudarso
22
B. Foto-Foto di Monumen Loka Jala Crana
23
24
