wawasan kebangsaan

BAB I PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang Belakang Masalah Banyak kalangan yang melihat perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Bahkan, kekuatiran itu menjadi semakin nyata ketika menjelajah pada apa yang dialami oleh setiap warganegara, yakni memudarnya wawasan kebangsaan. Apa yang lebih menyedihkan lagi adalah bilamana kita kehilangan wawasan tentang makna hakekat bangsa dan kebangsaan yang akan mendorong terjadinya disorientasi dan perpecahan. Pandangan di atas sungguh wajar dan tidak mengada-ada. Krisis yang dialami oleh Indonesia ini menjadi sangat multidimensional yang saling mengait. Krisis ekonomi yang tidak kunjung henti berdampak pada krisis sosial dan politik, yang pada perkembangannya justru menyulitkan upaya pemulihan ekonomi. Konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu akibat dari semua krisis yang terjadi, yang tentu akan melahirkan ancaman disintegrasi bangsa.

Apalagi

bila

melihat

bahwa

bangsa

Indonesia

merupakan

bangsa

yang

plural

seperti beragamnya suku, budaya daerah, agama, dan berbagai aspek politik lainnya, serta kondisi geografis negara kepulauan yang tersebar. Semua ini mengandung potensi konflik (latent (latent sosial conflict ) yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa (Hadi, 2002). Dewasa ini, dampak krisis multidimensional ini telah memperlihatkan tanda-tanda awal munculnya krisis kepercayaan diri (self-confidence  (self-confidence ) dan rasa hormat diri (self-esteem  ( self-esteem ) sebagai bangsa. Krisis kepercayaan sebagai bangsa dapat berupa keraguan t erhadap kemampuan diri sebagai bangsa untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar yang terus-menerus datang, seolah-olah tidak  ada habis-habisnya mendera Indonesia. Aspirasi politik untuk merdeka di berbagai daerah, misalnya, adalah salah salah satu manifestasi manifestasi wujud krisis kepercayaan diri sebagai satu bangsa. Tantangan bagi setiap negara dalam era globalisasi dimana hampir tidak ada batasan dan tidak  ada kendala dalam hal akses teknologi dan informasi menyebabkan bergesernya nilai-nilai yang dianut oleh suatu bangsa. Unrestricted information menyebabkan information menyebabkan suatu perubahan hampir dalam segala aspek kehidupan sosial dan bernegara, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan sendi-sendi kehidupan yang lainnya.

Pergeseran nilai yang dianut suatu bangsa akan menciptakan suatu perubahan, dan perubahan menjadi mutlak diperlukan atau merupakan suatu keniscayaan bagi setiap bangsa. Yang membedakan membeda kan suatu bangsa menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang tertinggal/terbelakang tertinggal/terbelakang adalah bagaima bagaimana na respon re spon atau sikap s ikap bangsa b angsa terseb tersebut ut menghadap men ghadapii perubahan per ubahan.. Indon Indonesia esia sebaga sebagaii bangsa yang besar juga tidak luput menghadapi tantangan serupa. Pergeseran nilai-nilai di kehidupan masyarakat bisa dilihat misalnya pada awal-awal tahun 1998 dimana kebangkitan reformasi dimulai, terlihat, penyampaian

aspirasi

sering

dilakukan

di

jalanan,

anggota dewan

yang

merupakan merupa kan

representasi rakyat ketika harus bersidang tidak lagi menjadi “yes man” dalam pengambilan keputusan. Perubahan juga terlihat dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden/wakil presiden atau pemilu kepala daerah. Disinilah pentingnya bagi setiap orang untuk melakukan review  review kembali kembali arti pentingnya wawasan kebangsaan. B. Perumusan Masalah Bagaimana cara mengaktualisasikan wawasan kebangsaan kedalam sendi kehidupan bernegara, sehingga menjadi bangsa yang mandiri dengan semua potensi yang ada. Apabila krisis yang melanda sampai pada tataran dimana berpotensi untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang miskin, terjajah, dan terbelakang akibat krisis yang berkelanjutan dan menghilangkan kepercayaan diri, maka eksistensi Indonesia sebagai bangsa (nation)  (nation) sedang sedang dipertaruhkan. Boleh jadi persoalanpersoalan persoa lan yang kita hadapi saat ini berawal dari kesalahan dalam menghayati dan mene menerapk rapkan an konsep konsep awal “kebangsaan” yang menjadi fondasi ke-Ind ke -Indones onesia-an ia-an.. Kesalahan inilah yang dapat menjerumuskan Indonesia, seperti yang ditakutkan Sukarno, “menjadi “menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bang bangsa-  sa-  bangsa .”Bahkan .”Bahkan lebih buruk lagi dari kekuatiran Sukarno, “menjadi “menjadi bangsa pengemis dan pengemis di  antara bangsa-bangsa ” (Basari dan Dahm, 1987).

C. Tujuan Perubahan-perubahan

yang

terjadi

di

dunia

mempengaruhi

semua

negara,

bahkan

pengaruhnya terjadi dalam semua sendi kehidupan baik bernegara atau secara pribadi, seperti dikatakan Darmono (2010) :

Globalisasi yang terjadi berpengaruh terhadap aktualisasai wawasan kebangsaan, dibidang ekonomi terbentuknya perdagangan bebas, di bidang politik adanya demokratisasi dan HAM serta dibidang Informasi terbentuknya jejaring sosial (social network) yang menafikan batas negara. Sehingga terbentuk new life style dalam kehidupan masyarakat, yang secara perlahan akan mendorong perubahan paradigma „faham negara mengatasi faham perseorangan‟ mengarah pada „faham perseorangan harus eksis dalam faham negara‟. Perubahan-perubahan yang terjadi bila tidak disikapi dengan arif akan menimbulkan konflik. Dan penanganan konflik yang terjadi membutuhkan manajemen yang baik pula. Seperti dikatakan oleh  Yudhoyono (2004) bahwa: Perubahan merupakan suatu keniscayaan bagi setiap bangsa. Namun bagaimana bangsa tersebut menghadapi perubahan, di sanalah letak perbedaan bangsa yang maju dengan bangsa yang terus tertinggal dan terbelakang. Suatu bangsa akan lebih mudah menghadapi dan mengelola perubahan apabila telah ada pengertian dan pemahaman yang benar dalam wawasan kebangsaannya. Tujuan dari tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang wawasan kebangsaan yang sangat penting bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia ke masa depan.

D. Manfaat Manfaat yang diperoleh dari penulisan makalah ini, antara lain: 1.

Sarana saling berbagi ilmu dan penguatan idealisme terhadap sesama peserta Diklat Prajabatan Golongan III dalam upaya membangun wawasan kebangsaan.

2.

Sarana membekali peserta Diklat Prajabatan Golongan III dengan pemahaman yang bermakna untuk  ikut serta membina dan memelihara persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara dalam era globalisasi.

====================================================== ===== BAB II GAMBARAN KEADAAN

 A. Konsep Wawasan Kebangsaan 1. Pengertian Pengertian atau istilah dari wawasan kebangsaan bila dilihat dari bentukan katanya terdiri dari dua kata yaitu  “wawasan” dan “kebangsaan”. Secara etimologi istilah wawasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) dalam berarti hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Kebangsaan menurut Utomo dkk (2010: 35) berasal dari bangsa dapat mengandung arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu dan dapat pula mengandung arti kesadaran diri sebagai warga negara. Dengan kata lain, kebangsaan menunjukkan pengertian kesadaran dan sikap yang memandang dirinya sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama. Keterikatan ini menjadi titik tolak untuk  menyepakati tindakan yang akan dilakukan dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama. Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia

dalam

mencapai tujuan

nasional yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara

sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, serta mengenai diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta dijiwai tata hidup dan tindak  kebijaksanaan dalam mencapai tujuan nasional sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan bagi bangsa Indonesia dan bisa ikut dalam setiap kegiatan ketertiban dunia. Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang wawasan kebangsaan, seperti berikut. Hargo (2010) mengemukakan bahwa wawasan kebangsaan adalah usaha dalam rangka meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan warga negara sebagai suatu bangsa, yang bersatu dan berdaulat dalam suatu wilayah negara kesatuan Indonesia, melalui pengembangan kebudayaan dan peradaban yang sesuai dengan kepribadian nasional dalam rangka ikut berperanserta mewujudkan perdamaian yang abadi bagi dunia dan kemanusiaan.

Wawasan kebangsaan merupakan perspektif, horizon, pemahaman, persepsi, pandangan, cara pandang warga negara, bangsa terhadap eksistensi dan hal-hal yang terkait dengan bangsa dan negaranya. Dalam dinamika kehidupan berbangsa aktualisasi wawasan kebangsaan akan berwujud pengetahuan warga negara serta rasa cinta, rasa hormat, rasa memiliki, ingin memajukan, ingin menjaga, ingin memartabatkan bangsa dan negaranya (Darmono, 2010). Wawasan kebangsaan adalah usaha meningkatkan nasionalisme dan rasa kebangsaan suatu bangsa, yang bersatu dan berdaulat dalam suatu wilayah negara kesatuan Indonesia, melalui pengembangan kebudayaan dan peradaban yang sesuai dengan kepribadian nasional dalam rangka ikut berperanserta mewujudkan perdamaian yang abadi bagi dunia dan kemanusiaan. Menurut Muladi dan Suyatno (2009), wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan

bermasyarakat,

berbangsa

dan

bernegara.

Kesatuan

atau

integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Berbagai penafsiran terhadap wawasan kebangsaan, pada hakikatnya adalah sama, yaitu tentang kesamaan cara pandang ke dalam (inward looking) dan cara pandang ke luar (outward looking) sebuah bangsa terhadap berbagai permasalahannya. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Utomo, dkk  (2010: 34), bahwa wawasan kebangsaan adalah cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Permasalahan tersebut terutama dalam di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, dan pertahanan-keamanan. Sejarah telah membuktikan, bahwa jatuh dan bangunnya sebuah bangsa sangat tergantung kepada konsep wawasan kebangsaan yang mereka anut serta ideologi yang mendukungnya. Semua itu berkaitan dengan konsep sebuah bangsa dalam mensejahterakan rakyatnya, dan tergantung kepada kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang selalu terjadi.

2. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa menurut Utomo dkk (2010: 37-39) memiliki enam dimensi manusia yang mendasar, sebagai berikut. a.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

b.

Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu.

c.

Cinta akan tanah air dan bangsa.

d.

Demokrasi atau kedaulatan rakyat.

e.

Kesetiakawanan sosial.

f.

Cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan nilai-nilai dasar itu, wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilindungi oleh negara dan sewajarnya mewarnai

hidup kebangsaan. Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia

seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan falsafah hidup Pancasila. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan menempatkan manusia pada pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan

kesatuan

bangsa

masing-masing

pribadi

harus

dihormati.

Bahkan

lebih

dari

itu,

wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi atau subyek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan dalam segala bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar masing-masing pribadi bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggung  jawab demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang merdeka, maju, dan mandiri akan berhasil dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang kukuh dan berjaya. Tanpa itu, bangsa Indonesia dengan gampang terpecah-belah dan tidak akan mampu bertahan dan beradaptasi dengan berhasil dalam zaman yang berubah dengan cepat. Cinta akan tanah air dan bangsa menegaskan nilai sosial yang mendasar. Wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi atas nilai-nilai kebersamaan yang melindungi setiap warga dan menyediakan tempat untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Hal ini  juga sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia yang mengakui hak dan kewajiban asasi tanpa diskriminasi atas dasar apapun.

Paham kebangsaan dapat bersifat luas dan dapat pula bersifat sempit. Fasisme, Nazisme, atau berbagai bentuk kepicikan pikiran sebagai nasionalisme yang sempit jelas ditolak bangsa Indonesia. Dengan demikian, esensi nasionalisme adalah suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk  bersedia

hidup

sebagai

suatu

bangsa

dalam

negara

merdeka.

Dengan

kata

lain,

kebangsaan/nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Nasionalisme atau kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi, karena tanpa demokrasi, kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi fasisme/nazisme atau berbagai bentuk isme berpikiran sempit. Hal ini bukan saja berbahaya bagi kalangan minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain dan kemanusiaan umumnya. Kesetiakawanan sosial sebagai nilai-nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwakesejahteraan rakyat lebih utama ketimbang kesejahteraan perorangan atau sekelompok orang, sekalipun yang belakangan ini juga dimungkinkan. Kesejahteraan sosial boleh disebut kesejahteraan umum yang mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam kehidupan sosial. Dalam konsep ini tersedia peluang yang cukup bagi setiap orang, keluarga, dan kelompok-kelompok sosial untuk berkiprah memenuhi kebutuhan secara adil. Salah satu ciri khas negara demokratis yang membedakannya dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan Indonesia menegaskan bahwa demokrasi tidak sama dengan soal menang atau kalah, mayoritas atau minoritas. Dalam demokrasi kita segala sesuatu dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan deng an suara terbanyak. Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Unsur Wawasan Kebangsaan Dalam membicarakan wawasan kebangsaan, terdapat tiga unsur yang penting dan perlu dipahami, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Setiap orang tentu memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Dalam realitas, rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit dipahami. Namun ada getaran atau resonansi

dan pikiran ketika rasa kebangsaan tersentuh. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi dasyat luar biasa kekuatannya.

Menurut Utomo dkk (2010: 39), rasa kebangsaan adalah suatu perasaan seluruh komponen bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalananmenuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rasa kebangsaan sebenarnya merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati, dan disegani diantara bangsa-bangsa di dunia. Kita tidak  akan pernah menjadi bangsa yang kuat atau besar, manakala kita secara individu maupun kolektif tidak  merasa memiliki bangsanya. Rasa kebangsaan adalah suatu perasaan rakyat, masyarakat dan bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya menuju cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan menurut Hadi (2010), rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi

rasa

kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan

kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan kepribadiannya. Rasa kebangsaan

bukan monopoli

suatu

bangsa, tetapi

ia

merupakan perekat

yang

mempersatukan dan memberi dasar keberadaan ( raison d‟entre ) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang uni k yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain (Hadi, 2010).

Menurut Kartasasmita (1994), bagaimana pun konsep kebangsaan itu dinamis adanya. Dalam kedinamisannya, antar-pandangan kebangsaan dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan benturan budaya dan kemudian bermetamorfosa dalam campuran budaya dan sintesanya, maka derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat dan kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan. Barangkali masih belum banyak diantara kita yang mengerti tentang “paham kebangsaan”. Substansi dari paham kebangsaan adalah pengertian tentang bangsa, meliputi apa bangsa itu dan bagaimana mewujudkan masa depannya. Paham kebangsaan merupakan pemahaman rakyat dan masyarakat terhadap bangsa dan negara Indonesia yang diploklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pemahaman tersebut harus sama pada setiap anak bangsa meskipun berbeda dalam

latar

belakang pendidikan,

pengalaman

serta

jabatan.

Uraian

rinci

tentang

paham

kebangsaan Indonesia, sebagai berikut : Pertama, Atas “Rahmat Allah Yang Maha Kuasa” pada tanggal 17 Agustus 1945, bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia lahirlah sebuah bangsa yaitu “bangsa Indonesia”, yang terdiri dari bermacam-macam suku, budaya, etnis dan agama. Bangsa ini lahir dari buah persatuan bangsa yang solid dan kesediaan saling berkorban dalam waktu yang panjang dari para pendahulu kita. Bangsa Indonesia lahir tidak didasarkan sentimen atau semangat primordialisme agama, maupun etnis, melainkan didasarkan pada persamaan nasib untuk menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan terhormat. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah. Warga negara Indonesia bukan saja orang-orang bangsa Indonesia asli, melainkan termasuk bangsa lain seperti keturunan Tionghoa, keturunan Belanda dan keturunan Arab yang bertempat tinggal di Indonesia dan mengaku Indonesia sebagai tanah airnya serta bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah disahkan sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan tidak ada diskriminasi diantara warga masyarakat, termasuk upaya pembelaan negara. Apabila setiap warga negara konsisten dengan kesepakatan bersama yang dihasilkan oleh para pendahulu kita itu, kiranya bentrokan-bentrokan antar anak bangsa tidak perlu terjadi, hanya karena perbedaan suku, agama, etnis maupun golongan.

Kedua, bagaimana mewujudkan masa depan bangsa ? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia menuju suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Uraian tersebut adalah tujuan akhir bangsa Indonesia yaitu mewujudkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan masa depan bangsa Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah telah melakukan upaya-upaya melalui program pembangunan nasional baik fisik maupun non

fisik.

Sasaran pembangunan

yang

bersifat

fisik

ditujukan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang bersifat nonfisik diarahkan kepada pembangunan watak dan karakter bangsa yang mengarah kepada warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa dengan mengedepankan sifat kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Keberhasilan pembangunan nasional tidak semata-mata tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi partisipasi semua komponen bangsa. Pada umumnya keberhasilan suatu negara dalammencapai tujuannya ditentukan lima komponen bangsa, antara lain: agamawan, cendekiawan, pemerintah, ekonom (pengusaha) dan angkatan bersen jata. Lebih jauh Utomo dkk (2010: 40) menekankan bahwa substansi paham kebangsaan adalah pengertian tentang bangsa dan cara mewujudkan masa depannya. Paham kebangsaan merupakan pemahaman rakyat dan masyarakat terhadap bangsa dan negara Indonesia. Paham kebangsaan berkembang dari waktu ke waktu, dan berbeda dalam satu lingkungan masyarakat dengan lingkungan lainnya. Dalam sejarah bangsa-bangsa terlihat banyak paham yang melandaskan diri pada kebangsaan. Semangat kebangsaan atau yang biasa disebut dengan nasionalisme merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan yang terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman. Dari semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, dan menumbuhkan jiwa patriotisme. Berbicara semangat kebangsaan, kita tidak boleh lepas dari sejarah bangsa, antara lain Peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya dan Peristiwa 15 Desember 1945 di Ambarawa, dimana semangat kebangsaan diwujudkan dalam semboyan “Merdeka atau Mati”. Semangat kebangsaan

merupakan motivasi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negaranya. Motivasi tersebut bagi rakyat Indonesia harus dibentuk, dipelihara, dan dimantapkan sehingga memiliki semangat rela berkorban bagi NKRI. Kita sadar betul bahwa kondisi bangsa yang pluralisme atau kebhinekaan memerlukan suatu pengelolaan yang baik, sehingga tidak menjadi ancaman bagi keutuhan dan kesatuan bangsa. Semangat kebangsaan diharapkan mampu ditransformasikan kepada masyarakat sebagai perekat kesatuan. Dengan semangat kebangsaan yang tinggi, kekhawatiran akan terjadinya ancaman terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa akan dapat dielakkan. Dari semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Ketiga hal tersebut satu sama lain berkaitan dan saling mempengaruhi. Pertama, rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa. Kesetiakawanan sosial, mengandung makna adanya rasa satu nasib dan sepenanggungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirnya rasa kepedulian terhadap sesama anak bangsa bagi mereka yang mengalami kesulitan akan mewujudkan suatu rasa kebersamaan sesama bangsa. Kedua, semangat rela berkorban, kesediaan untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar atau demi negara dan bangsa telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk merdeka, lepas dari penjajahan. Sudah banyak korban para Kusuma Bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan tersebut. Sebagai bangsa besar sepatutnya kita semua wajib menghormati para pahlawan pejuang kemerdekaan. Kita semua sepakat bahwa semangat rela berkorban tersebut, bukan hanya pada saat perjuangan kemerdekaan saja, tetapi sekarang juga kita masih mendambakan adanya kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dalam pembangunan. Secara jujur kita akui bahwa pada saat sekarang kondisi jiwa semangat berkorban bangsa Indonesia sudah mengalami erosi. Yang ada sekarang adalah rela mengorbankan orang banyak demi terwujudnya kepentingan pribadi, kelompok  maupun golongannya. Ketiga, jiwa patriotik. Bagi bangsa yang ingin maju dalam mencapai tujuannya, disamping memiliki semangat rela berkorban, juga harus di dukung dengan jiwa patriotik yang tinggi. Jiwa patriotik akan melekat pada diri seseorang, manakala orang tersebut tahu untuk apa mereka berkorban.

B. Kondisi Saat Ini Salah satu efek buruk dari borderless world di era keterbukaan dan globalisasi dimana tidak  ada batasan jelas dalam interaksi sosial dan kehidupan bernegara, yaitu adanya fenomena yang secara jelas mengindikasikan sebagai bentuk kemerosotan moral, penghayatan dan degradasi aktualisasi wawasan kebangsaan. Meningkatnya semangat sempit primordialisme, termasuk menebalnya ego kedaerahan seiring penerapan otonomi daerah serta meningkatnya ancaman separatisme, merupakan contoh nyata yang perlu diangkat. Penurunan rasa nasionalisme dan patriotisme disinyalir Letkol. Inf. Dwi Wahyu W., yang merupakan Dandim 0714 Salatiga dalam acara sosialisasi wawasan kebangsaan pada 15 Juli 2008 sebagai “Kondisi bangsa secara keseluruhan saat ini terdapat penurunan nasionalisme dan rasa memiliki bangsa. Indikasi itu nampak dengan mementingkan kelompok, dengan mengesampingkan kepentingan negara”. Bukti nyata yang sudah terjadi adalah lepasnya Timor Timur dari pangkuan ibu pertiwi dan klaim pulau Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia, sedangkan bukti sejarah jelas-jelas menyatakan bahwa pulau Sipadan dan pulau Ligitan adalah bagian dari wilayah Nusantara dan merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Bulungan di Kalimantan Timur. Masih ada kemungkinan ancaman lain dari luar yang dapat merugikan Indonesia dalam upaya mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, kondisi faktual diantaranya klaim Malaysia terhadap blok Ambalat di Kalimantan Timur, klaim batas wilayah laut oleh Singapura dan batas-batas negara Indonesia di daratan pulau Kalimantan, pulau Irian Jaya dan pulau Timor. Sedangkan di dalam negeri sendiri masih ada isu disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh kelompoktertentu seperti diwilayah propinsi Irian jaya (Papua) yang mengarah kepada konflik vertikal dan kerusuhan sosial yang terjadi di beberapa daerah yang mengarah kepada konflik horizontal apabila dibiarkan terus berkembang maka dapat mengancam kemungkinan terjadinya disintegrasi bangsa. Selain hal tersebut di atas, kondisi keterpurukan akibat krisis multi dimensi yang belum sepenuhnya pulih, serta semakin maraknya praktek-praktek Kolusi-Korupsi-Nepotisme, gelombang besar globalisasi, menghempas Bangsa Indonesia pada jurang ketidakberdayaan, dan kehilangan kepercayaan diri serta makin pudarnya jati diri Bangsa. Nusa Tenggara Timur berada di posisi gerbang Selatan kawasan Asia Pasifik dan secara teritori berdekatan dengan negara Timor Leste dan negara Australia bagian Utara.

C. Kondisi yang Diharapkan Dari kondisi saat ini seperti yang sudah digambarkan di atas, sudah waktunya dilakukan suatu rekonstruksi seperti apa wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia masa depan. Kehidupan berbangsa merupakan kehidupan yang dinamis dimana terjadi interaksi yang kompleks antar warga negara atau interaksi bernegara dengan negara lain. Tatakrama dan bersikap didunia internasional tentulah sangat berpengaruh terhadap kehidupan bernegara. Globalisasi tidak perlu kita takuti, dan kita tidak  perlu antipati dengan tatanan global yang begitu dinamis. Wawasan kebangsaan bukanlah sesuatu yang bersifat statis dan tak berubah dari waktu ke waktu, sebaliknya ia bersifat dinamis. Namun bukan berarti juga wawasan kebangsaan tersebut dapat diubah-ubah sekehendaknya. Seperti halnya membangun suatu rumah tangga, ada bagian yang tidak  mudah untuk diubah dan ada bagian yang relatif mudah berubah (Yudhoyono, 2004).  Artinya bahwa secara prinsip, Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai Negara Kesatuan. Nilai-nilai

luhur

yang

terkandung

dalam

Pancasila semestinya

tetap

dilestarikan,

sedangkan

keanekaragaman ras, suku, agama dan bahasa daerah merupakan khasanah budaya merupakan unsur pemersatu bangsa yang sangat dinamis. Dengan demikian apa yang sudah dirintis oleh nenek moyang bangsa Indonesia dari masa kejayaan Kerajaan Majapahit perlu dipertahankan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam kerangka NKRI dengan sesanti Bhineka Tunggal Ika. Dengan jiwa dan rasa kebangsaan kita yang kuat dan jati diri kita yang kita pegang teguh niscaya Indonesia masa depan adalah Indonesia yang cemerlang. Tetapi untuk mencapai tujuan yang demikian itu diperlukan kerja keras dan pemahaman yang benar tentang wawasan kebangsaan, seperti dikatakan oleh Yudhoyono (2004) bahwa:

Pemahaman wawasan kebangsaan yang benar merupakan syarat keharusan untuk dapat mengelola perubahan agar mampu menghasilkan bangunbangsa dan negara seperti yang kita cita-citakan bersama. Perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi suatu bangsa senantiasamemiliki aspek positif maupun negatif. Ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan oleh adanya perubahan itu. Tanpa adanyapemahaman wawasan kebangsaan yang benar, perubahan lingkungan tersebut akan sulit dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemajuan bangsa dan negara. Upaya meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan melalui pendidikan yang berkelanjutan (Santoso, 2008). Wawasan kebangsaan masyarakat yang tinggi sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia apabila berkaca pada negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Korea, Singapura maupun Jepang. Hal ini dapat dilihat bagaimana cara bekerja mereka yang sangat tinggi kinerjanya dibandingkan dengan bangsa Indonesia.  Apabila pendidikan kebangsaan dilakukan secara teratur dan berlanjut maka akan nampak  hasilnya beberapa tahun mendatang dengan indikasi kinerja bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain seperti adanya transparansi, tidak adanya kolusi, korupsi dan nepotisme. Seperti yang sekarang terjadi masih dapat dilihat di media cetak dan elektronik yang mengemuka dengan adanya kasus-kasus korupsi, kekerasan masyarakat dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.  Apabila wawasan kebangsaan sudah tinggi maka hal ini akan tidak terjadi karena adanya rasa nasionalisme yang tinggi, budaya malu, rasa harga diri yang tinggi, dedikasi yang tinggi serta semangat kerja yang tinggi. Pendidikan wawasan kebangsaan tidak boleh terputus karena akan tidak berlanjutnya kelangsungan sistem, metode dan doktrin yang telah disusun dalam bentuk kurikulum pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah lanjutan, sampai perguruan tinggi. Kemudian dilanjutkan di tempat kerja maupun di lingkungan pemukiman. Apabila hal ini dilakukan maka tidak ada celah-celah kekosongan dalam pendidikan wawasan kebangsaan sehingga pendidikan wawasan kebangsaan selalu dilakukan secara terencana, bertahap dan berlanjut secara otomatis. Mengingat wawasan kebangsaan masyarakat saat ini rendah dengan berbagai indikasi maka perlu upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan kebangsaan. Apabila hal ini dilakukan maka akan meningkatkan kualitas kebangsaan masyarakat yang tercermin dengan berbagai hal seperti etos kerja, semangat kerja, tidak adanya pelanggran hukum, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pemerintah merupakan subyek yang dominan dalam menyelenggarakan pendidikan kebangsaan guna meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan

melaksanakan

perencanaan

pendidikan,

pengorganisasian

dalam

pendidikan

kebangsaan, mengatur kegiatan dalam pendidikan kebangsaan serta mengawasi jalannya pendidikan kebangsaan masyarakat. Masyarakat sebagai obyek perlu menyiapkan diri dan tidak perlu resistensi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah karena ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia mendatang dalam rangka membentuk nasionalisme dan pembangunan karakter bangsa Indonesia. Hal ini sangat penting agar supaya dipahami oleh bangsa Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode pendidikan, penataran dan pelatihan di masyarakat baik  di lingkungan pendidikan, di lingkungan kerja, maupun lingkungan pemukiman. Dengan metode ini maka diharapkan masyarakat akan mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi sehingga timbul kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari sekarang. Metode ini perlu pula didukung oleh sarana dan prasarasana yang memadai.

====================================================== ===== BAB III  ANALISIS SWOT

 A.  Analisis Internal 1. Strenght (Kekuatan) a. Letak geografis Indonesia yang strategis. b. Perjalanan panjang Indonesia dalam meraih kemerdekaan membentuk karakter bangsa yang tangguh dalam menghadapi dinamika peradaban dunia. c.  Visi Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur, seperti termaktup dalam Pembukaan UUD 1945. d. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat tinggi dan mendalam yang merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat dan bernegara. e. Modalitas sumber daya alam, sumber daya manusia yang sangat melimpah. f.

Jaminan adanya pemenuhan hak azasi manusia.

2. Weakness (Kelemahan) a.

Pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan belum merata di wilayah Indonesia.

b.

Pengelolaan dan manajemen sumber daya alam, sumber daya manusia belum optimal.

c.

Penegakan hukum belum optimal.

d.

Perilaku korup yang sudah mengakar (membudaya). B.  Analisis Eksternal 1. Opportunity (Peluang)

a. Perjalanan panjang Indonesia dalam meraih kemerdekaan memberikan inspirasi dan semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk tidak lagi menjadi bangsa yang terjajah. b. UUD 1945 merupakan kompas dalam menentukan arah Indonesia di masa depan.

c.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bagi terpeliharanya bangsa yang besar, bangsa yang saling menghargai, menghormati dan bekerjasama serta merupakan „mesin‟ untuk  mensinergikan segala sumberdaya yang ada dalam rangka menuju Indonesia masa depan.

d. Modalitas sumber daya alam, sumber daya manusia yang sangat melimpah memberikan peluang lebih besar bila dikelola dengan baik. e. Jaminan adanya pemenuhan hak azasi manusia, diantaranya adalah Kebebasan untuk berserikat, berkumpul, mendapatkan pendidikan, dan berpendapat serta beragama merupakan modal yang sangat luar biasa dalam membangun sendi berbagnsa dan bernegara.

2. Treat (Ancaman) a.

Pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan yang belum merata di wilayah Indonesia sering kali menjadikan alasan/pemicu terjadinya disintegrasi bangsa.

b.

Pengelolaan dan manajemen sumber daya alam, sumber daya manusia belum optimal sehingga kesejahteraan rakyat juga belum merata dapat menimbulkan rasa iri antar daerah, antar suku, antar etnis, dan lain-lain.

c.

Penegakan hukum yang belum optimal dapat menjadikan nilai-nilai kebangsaan luntur, yaitu dengan adanya praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan berkembangnya „aji mumpung‟.

======================================================= ==== BAB IV  PEMBAHASAN

Sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam upaya meraih kemerdekaan memberikan inspirasi dan semangat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara supaya tidak lagi kembali menjadi bangsa yang terjajah dalam arti yang lebih luas. Wujud penjajahan yang mungkin biasa terjadi adalah penjajahan budaya, ekonomi, dan ideologi, yang semuanya itu dapat membahayakan integritas bangsa yang besar ini.

Undang Undang Dasar 1945 merupakan kompas yang menjadi acuan dalam menentukan arah Indonesia di masa depan. Arah pembangunan Indonesia ini adalah pembangunan manusia Indonesia yang madani. Sebuah kondisi yang mencerminkan kemandirian bangsa dalam aspek yang sangat luas. Pencapaian ini diyakini sebagai sebuah upaya segenap elemen bangsa secara bersama-sama berupaya mewujudkan cita-cita Indonesia madani tersebut. Jaminan adanya pemenuhan hak azasi manusia, diantaranya adalah kebebasan untuk  berserikat, berkumpul, mendapatkan pendidikan, dan berpendapat serta beragama merupakan modal yang sangat luar biasa dalam membangun sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa yang terpelihara dan telah teruji kesaktiannya sebagai wujud ketahanan bangsa yang besar, bangsa yang saling menghargai, menghormati dan bekerjasama serta merupakan „mesin‟ untuk  mensinergikan segala sumberdaya yang ada dalam rangka menuju cita Indonesia madani. Modal bangsa yang sangat potensial dan melimpah berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang beraneka ragam memberikan peluang cukup besar bila dikelola dengan baik dalam rangka mengembalikan integritas bangsa yang mulai terkikis. Menjaga eksistensi wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur formal dalam lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dan rasa cinta tanah air harus dikenalkan secara dini kepada anak-anak Indonesia melalui pendidikan sekolah dan perguruan tinggi sesuai dengan strata pendidikannya secara merata dan diwadahi melalui kurikulum pendidikan, misalnya dengan mengenalkan lagu-lagu nasional atau lagu kebangsaan, pengenalan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai Dasar Hukum Negara. Menjamin mutu pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan dengan menambah anggaran, melakukan program pertukaran pelajar antar daerah, dalam hal kesejahteraan dapat dilakukan dengan program padat karya (jangka pendek) seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan memberikan pelatihan enterpreunership untuk masyarakat bekerjasama dengan organisasi pengusaha atau LSM atau organisasi nirlaba lainnya. Melakukan upaya-upaya intensif dan langkah-langkah yang strategis untuk menanamkan rasa nasionalisme dan menumbuhkan semangat patriotisme melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan

menciptakan

berbagai simulasi

yang

bersifat

persuasif

dan

edukatif

terhadap

masyarakat

umum melalui forum/lembaga kemasyarakatan yang ada. Memberikan pembekalan atau penanaman  jiwa dan semangat kebangsaan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Melakukan kerjasama dengan pihak asing yang lebih maju dalam hal teknologi dalam rangka transfer ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengesampingkan rasa nasionalisme dan menjaga supaya tidak terjebak dalam paradigma sesaat, namun lebih kepada menjalin kerjasama antarbangsa yang saling menguntungkan dalam rangka turut menjamin ketertiban dunia. Melakukan reformasi bidang hukum dan lebih intensif dalam kerjasama penegakan hukum antarlembaga pemerintahan seperti Kementerian Hukum Dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, dan lainlain. Reformasi dilakukan dalam rangka menjamin kepastian hukum. Hukum menjadi panglima yang menjadi payung yang melindungi kepentingan segenap lapisan bangsa tanpa memperhatikan kedudukan sosial, ekonomi, suku, politik dan kepentingan indivi du atau golongan tertentu. Seluruh komponen bangsa ikut bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan kondisi geografis NKRI dalam ikatan ke-Bhineka Tunggal Ika-an guna menjaga integritas NKRI. Untuk  mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui upaya pengarahan dan penyuluhan tentang pentingnya letak geografi Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pertahanan negara, membuat proyek percontohan tentang pemanfaatan lahan pertanian dan budi daya laut serta pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil dimaksud agar mencapai hasil serta keuntungan yang diinginkan melalui penerapan sistem ekonomi pasar sosial. Perlu senantiasa diupayakan adanya program yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka menghindari disintegrasi untuk meningkatkan derajat kepatuhan dan kesetiaan segenap elemen bangsa secara vertikal, antara lain : 1.

Masyarakat terhadap pemimpinan non-formal, terhadap elite politik dan terhadap pemerintah NKRI;

2.

Masyarakat terhadap hukum yang berlaku di wilayah NKRI;

3.

Pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat;

4.

Internal masyarakat yang saling menghargai dalam berbagai keaneka ragaman yang ada terhadap pimpinan di daerahnya;

Dalam rangka menghindari disintegrasi harus ada program untuk meningkatkan derajat kepatuhan dan kesetiaan secara Horizontal: 1.

Kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya

2.

Masyarakat terhadap kebudayaan (norma dan tata nilai);

3.

Pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah lainnya. Melalui upaya pembinaan yang diharapkan maka perilaku yang bertentangan dengan karakter masyarakat

daerah

konflik

dapat

ditangkal

karena

masyarakat

senantiasa

mengutamakan

kemaslahatan umat dengan memerangi segala macam bentuk kemaksiatan dan kezaliman dengan lebih mengemukakan kebijakan. Pembinaan yang dilaksanakan selama ini kepada penduduk di daerah konflik adalah meningkatkan sumber daya manusia masyarkat melalui jalur formal dan non formal serta menanamkan rasa kebangsaan sebagai bagian dari bangsa ini agar terhindar dari pengaruh dan propaganda pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,selanjutnya akan tertanam rasa nasionalisme yang tinggi guna meningkatkan ketahanan nasional di daerah konflik  Menanamkan nilai-nilai bela negara dari tataran pendidikan terendah (anak-anak TK atau SD) sampai dengan mahasiswa dan masyarakat dalam porsi yang sesuai dengan kapasitasnya masingmasing disamping tentu saja TNI sebagai garda terdepan dalam bela negara. Membuka akses pendidikan yang merata bagi peserta didik dan mahasiswa serta penerapan beasiswa yang tepat sasaran serta menempatkan tenaga terdidik dan terlatih yang memiliki kompetensi dari berbagai disiplin ilmu ke seluruh wilayah pelosok Indonesia akan menjembatani pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara serta memperkokoh ikatan persaudaraan antar ras, suku bangsa, etnis, ragam budaya yang ada di Indonesia Pemberdayaan masyarakat untuk dapat mengenali dan melakukan identifikasi keunggulan dan potensi daerahnya sehingga memicu percepatanpembangunan dan peningkatan derajat kesejahteraan dengan jalan penerapan teknologi yang tepat guna. Kegiatan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka melakukan upaya penegakan hukum melalui program-program “Masyarakat Sadar Hukum”, peningkatan akses informasi dan pengaduan masyarakat misalnya program dari kepolisian dengan “Halo Polisi”, “Kotak Pos 5000” dan lain -lain pada tingkat pusat sampai ke daerah-daerah.

====================================================== ===== BAB V  P E N U T U P

Paham kebangsaan berkembang dari waktu ke waktu, dan berbeda dalam satu lingkungan masyarakat dengan lingkungan lainnya. Dalam sejarah bangsa-bangsa terlihat betapa banyak paham yang melandaskan diri pada kebangsaan. Ada pendekatan ras atau etnik seperti Nasional-sosialisme (Nazisme) di Jerman, atas dasar agama seperti dipecahnya India dengan Pakistan, atas dasar ras dan agama seperti Israel-Yahudi, dan konsep Melayu-Islam di Malaysia, atas dasar ideologi atau atas dasar geografi atau paham geopolitik.  Akan tetapi pengertian atau istilah dari wawasan kebangsaan bila dilihat dari bentukan katanya terdiri dari dua kata yaitu “wawasan” dan “kebangsaan”. Secara etimologi istilah wawasan berarti hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Wawasan kebangsaan sangat identik dengan wawasan nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagaikesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, serta mengenai diri dan lingkungan berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai aspirasi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta dijiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan nasional sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan bagi bangsa Indonesia dan bisa ikut dalam setiap kegiatan ketertiban dunia. Revitalisasi pemahaman wawasan kebangsaan bukanlah suatu pekerjaan mudah, akan tetapi membutuhkan kerja keras dan energi yang tidak sedikit supaya mewujudkan hasil yang optimal. Karena keberhasilan yang diinginkan dipengaruhi oleh banyak aspek kehidupan, misalnya penegakan HAM, proses demokrasi, globalisasi, keamanan, kepentingan nasional, dan lain-lain. Pemahaman wawasan kebangsaan yang benar merupakan syarat keharusan untuk dapat mengelola perubahan agar mampu menghasilkan bangun bangsa dan negara seperti yang kita citacitakan bersama. Perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi suatu bangsa senantiasa memiliki aspek positif maupun negatif. Ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan oleh adanya perubahan itu. Tanpa adanya pemahaman wawasan kebangsaan yang benar,

perubahan lingkungan tersebut akan sulit dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemajuan bangsa dan negara. Perubahan merupakan suatu keniscayaan bagi setiap bangsa. Namun bagaimana bangsa tersebut menghadapi perubahan, di sanalah letak perbedaan bangsa yang maju dengan bangsa yang terus tertinggal dan terbelakang. Untuk itu mari kita rapatkan barisan, bergandengan tangan menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik. Mari kita ciptakan sejarah baru yang lebih cemerlang untuk Indonesia tercinta dengan segala modalitas yang kita miliki dan dengan segala keterbatasan yang ada. Kita bangun Indonesia yang mandiri, maju, modern dengan tetap memegang teguh nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila. ======================================================= ==== DAFTAR KEPUSTAKAAN

Basari, Hasan dan Dahm, Bernhard. 1987. Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta : LP3ES. Darmono, Bambang. 2010. Pembekalan kepada Perwira Siswa Sesko Ketiga Angkatan . Graha Widya Dirgantara Seskoau Lembang Bandung Barat. Juni 2010. Hargo, Dody Usodo. 2010. 198 “Pemahaman Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kebangsaan Indonesia dalam Rangka Membangun Ketahanan Nasional.” Materi Kuliah Umum. Universitas Nusa Cendana Kupang. Tanggal 30 Januari 2010. Kartasasmita, Ginandjar. 1994. “Pembangunan Nasional dan Wawasan Kebangsaan”. Makalah . Jakarta: Sarasehan Nasional Wawasan Kebangsaan tanggal 9 Mei 1994. Muladi dan Sujatno, Adi. 2009. Kepemimpinan Nasional . Jakarta: Wahana Semesta Intermedia. Rahmadhany, R. 2007. Wawasan Kebangsaan Perekat Persatuan Pemuda Kepri. Di situs Gerbang Informasi Kota Batam. Selasa, 27 Pebruari 2007. Santoso, Bibit. 2008. Upaya Meningkatkan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan. http://www.madinask.com/index2.php?option=com_ content&do_pdf=1&id=5175. Diakses tanggal 24 Agustus 2010. Syam, Mohammad Noor. 2008. “Wawasan Kebangsaan dan Politik (Dalam Bidang Kependidikan Nasional)”. Makalah . Disajikan dalam Training Kader Trainer HMI Cabang Malang, 16  – 20 Januari 2008.  Yudhoyono, Susilo Bambang. 2004. Menuju Negara Kebangsaan Modern. Wawasan Kebangsaan dan  Indonesia Masa Depan . Jakarta: Brighten Press. Wahyu, Dwi W. 2008. Wawasan Kebangsaan  Menurun . http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24444&It emid=48. Diakses tanggal 24 Agustus 2010.