KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Tuhan YME, karena berkat rakhmat, hidayah hida yah dan innayah-Nya pada kesempatan ini kami masih diberikan kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan tugas pengawasan kami sebagai Panitia Pengawas Pemilu Lapangan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Laporan Pengawasan ini kami susun sebagai bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan kami sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 Kecamatan Kertajati Desa .................... Tahun 2018. Pada kesempatan ini ini kami haturkan ucapan terimakasih kepada kepada : 1.
Panwas Kabupaten yang telah memberikan dukungan, bimbingan masukan, terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
2.
Panwas Kecamatan Kertajati yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan serta petunjuk terhadap kinerja dan tata aturan tentang penulisan laporan ini.
3.
Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) Kecamatan Kertajati atas kerjasama dan partisipasinya dalam penelaahan dan pemutakhiran data daftar pemilih serta kesefahaman persepsi aturan dan sistem informatika.
4.
Semua Tim Sukses, Partai Politik Pengusung Pengusung Calon di Kecamatan Kertajati yang solid dan pro aktif pada setiap tahapan dan palaksanaan jadwal sesuai dengan kesepakatannya ;
5.
Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Agama serta semua pihak terkait yang telah banyak membantu dan mau bekerja sama dengan Panitia
Pengawas Pemilhan Lapangan Desa ............... Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka, demi lancar dan suksesnya setiap tahapan pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan ketidak tahuan dan keterbatasan pengetahuan kami semata, untuk hal tersebut maka dengan segala kerendahan hati, kami terima semua saran dan kritik yang membangun demi perbaikan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Semoga Tuhan YME selalu melindungi kita semua dan semoga kita selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk yang baik. Amiin. Akhir kata semoga penyusunan laporan ini menjadikan suatu amal dan ilmu bagi kita semua.
Kertajati,
Juli 2018 PPL
(..................)
BAB 1 PENDAHULUAN a. Dasar Pelaksanaan
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas serta penyelenggaraan pemilihan umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan demokratis, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum. Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. b. Gambaran Umum
Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 menyusun Laporan Akhir hasil pengawasan di wilayah desa ................... Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Tahun 2018. Dalam setiap tahapan kita sebagai Panitia Pengawas Lapangan diberikan sebuah kewengan untuk mengawasi semua tahapan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 sehingga kita bisa memberikan penilaian
terhadap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Penyusunan laporan akhir hasil pangawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 ini bertujuan : a.
Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 atas keseluruhan pelaksanaan tugas selama masa bakti.
b.
Memberikan gambaran umum hasil pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 di wilayah Desa ............. Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka.
c.
Sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
d.
Sebagai tuntunan normatif peraturan perundang-undangan tentang Pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 mengenai laporan pertanggung jawaban.
e.
Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan di masa yang akan datang.
Berdasarkan analisis kepengawasan pada Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, maka PPL dapat menyimpulkan bahwa potensi kerawanan pada sebuah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 antara lain terdiri atas :
1. Ketidakpuasan masyarakat terhadap daftar pemilih, karena banyaknya kasus pemilih yang tidak terdaftar. Dalam hal ini termasuk ketidakpuasan kandidat atau Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan waklil Bupati Kabupaten Majalengka terhadap daftar calon tetap. 2. Kampanye yang menonjolkan unjuk kekuatan, serta kampanye di daerah konflik. 3. Saat pemungutan suara, dengan segala persoalan yang timbul antara lain akibat pemungutan suara yang melewati batas waktu, penghitungan suara dilakukan hingga pagi hari dan lainnya. 4. Surat undangan pemilih yang tidak sampai, tetapi namanya terdaftar sebagai pemilih. "Ada juga kasus di mana nama terdaftar sebagai pemilih, tapi tidak memiliki surat undangan pemilih. 5. Perbedaan persepsi tentang penandaan sahnya surat suara. 6. Adanya perasaan kecewa pendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau partai politik. 7. Ramainya politik uang dan bagi – bagi sembako dari calon-calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan wakil bupati, sehingga terkesan “Euweh Duit Mola Nyoblos” dan mengajarkan kepada masyarakat bahwa uang bisa menjadi segalanya.
BAB II PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA
1. Tugas dan Wewenang PPL
Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan per aturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 35 yakni; Tugas dan wewenang PPL meliputi: a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan yang meliputi: 1)
Pelaksanaan
pemutakhiran
data
Pemilih
berdasarkan
data
kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap; 2)
Pelaksanaan Kampanye;
3)
Perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
4)
Pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;
5)
Pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
6)
Pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;
7)
Penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan
8)
Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan.
b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti; e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan.
2. Tahapan Penyelanggaraan a. Bimbingan Teknis
Setelah kami dilantik pada tanggal 17 Januari 2018 menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan, Panwas Kecamatan Kertajati selalu mengadakan Pertemuan rutin setiap hari Minggu dan dimulai pukul 14.00 sampai dengan selesai di Sekretariat Panwascam Kertajati dengan tujuan untuk memantapkan kami sebagai PPL agar mengetahui Tentang Tugas dan wewenang PPL dan seluruh tahapan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018. Kami sendiri secara pribadi bangga dengan Kinerja Panwas Kecamatan Kertajati yang tak bosan-bosan memberikan bimbingan baik secara langsung dan tidak langsung. Kami selalu diberikan pencerahan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku yang dikaitkan dengan regulasi-regulasi sehingga kami sebagai Panitia pengawas pemilihan Lapangan tidak canggung dan ragu untuk melangkah atau menindak jika ada pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018. Setiap Divisi selalu aktif memberikan masukan ataupun metode untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di desa kami. Panwascam dalam hal ini Ketua : Tani Sartani sebagai Divisi Organisasi dan SDM selalu aktif untuk selalu menjaga dan mengawasai semua proses tahapan yang sedang berlangsung dan
tentunya untuk selalu koordinasi dengan Panwas kecamatan ataupun PPS sebagai penyelenggara agar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kebumen berjalan sesuai dengan asas pemilu. Divisi Pencegahan dan Hubungan antar lembaga yakni : Amad Mudasir, S. Pd. juga berperan aktif untuk memberikan masukan-masukan kepada kami sebagai PPL untuk kami lanjutkan kepada pihak tekait dan jika serasa dibutuhkan maka akan diberikan surat himbauan dan sejenisnya. Dan yang tak kalah hebohnya adalah Divisi Penindakan yakni : Sri Sunarti, Jika telah adanya pencegahan yang telah dilakukan, namun masih ada suatu pelanggaran maka akan diklarifikasi oleh beliu. Panwascam, PPL juga selalu koordinasi dengan Kepolisian, Danramil, Satpol PP dan para pemangku kepentingan yang lain.
b. Pengawasan Mutarlih 1. Jadwal
No 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Kegiatan
Waktu/tanggal Penyiapan Data pemilih dan Coklit Penerimaan DP4 dari KPU Penyusunan Data pemilih di KPU Kota Pembentukan PPDP Coklit Data Pemilih Daftar Pemilih Sementara (DPS) Penyusunan DPS Rekapitulasi DPS di PPS Rekapitulasi DPS di PPK Rekapitulasi dan Penetapan DPS di KPU Kabupaten Pengumuman DPS Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Perbaikan DPS Rekap Hasil Perbaikan DPS di PPS Rekap Hasil Perbaikan DPS di PPK Rekap Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan DPT di KPU Kota Pengumuman DPT oleh PPS Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTB-1 Pendaftaran Pemilih DPTB-1 Rekap DPTB-1 di PPS Rekap DPTB-1 di PPK Rekap DPTB-1 di KPU Kota Pengumuman DPTB-1 oleh PPS
2. Data Pengawasan
Kami PPL selalu berkoordinasi dengan PPS untuk melakukan evaluasi pada data mutarlih untuk meminimalisir kesalahan pada data, dan juga saling mengisi melakukan pengawasan dengan melakukan penyelesaian dengan memberikan Rekomendasi pada PPS agar diakomodir. Berikut Data-data mutarlih selama Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
Tanggal ........................ Jumlah TPS ..........., Jumlah Daftar Pemilih ................. dan Jumlah Pemilih setelah coklit .............
Tanggal ....................... Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS Jumlah TPS ............., Yang diumumkan .....................
Tanggal ........................................ DPS Hasil Perbaikan Jumlah TPS ....................., Hasil temuan ........................
Tanggal ........................................ Jumlah TPS ................ Jumlah DPT laki-laki ................. dan Perempuan .......................
Tanggal ................................ Pendaftaran Pemilih Tambahan 1 (DPTB-1) ......... orang (belum Terdaftar dalam DPT)
Tanggal ..................................... Rekap DPTB-1 Jumlah TPS ........... Pemilih Laki-laki 1............ dan perempuan ............. = ...............
c.
Pengawasan Kampanye
Kampanye didesa kami tergorong sepi, karena kemungkinan jauh dari tempat Pasangan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, namun ada beberapa yang bisa kami catat sebagai sebuah bentuk tanggung jawab sebagai Panitia pengawas pemilihan Lapangan didesa kami. Berikut catatan-catatan kami dalam masa Kampanye Pasangan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018. : 1. Dfef 2. Dfs 3. Fe
d. Pembentukan Pengawas TPS
Dasar dan ketentuan tentang pengawas TPS ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan merekomendasikan pengawas TPS untuk menjadi calon Pengawas TPS untuk membantu PPL demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018. Berikut Daftar pengawas TPS di Desa .................., Kecamatan Kertajati.
No 1 2 3 e.
Nama
TPS 1 2 3
RINA FAIZAH FATKHUROHMAH SOLIKHAH
Ket
Logistik
PPS melakukan distribusi kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara secara langsung ke Desa - desa, dan KPPS juga sudah menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPS dalam keadaan baik, dan telah diterima 1 hari sebelum pemungutan suara. KPPS menerima kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara dari PPS sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dan juga PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada KPPS. PPL dan PPS melakukan pengawalan terhadap pendistribusian kotak suara dan perlengkapan pemungutan suara hingga ke KPPS dan PPS juga selalu melakukanmonitoring terhadap perkembangan pendistribusian kotak suara secara periodik. PPS juga melakukan pendistribusian kotak suara tepat sesuai tujuan
f.
Pungut Hitung
A DATA PEMILIH NO
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
1
2
3
4
5
6
7
URAIAN
1
Pemilih terdaftar dalam Daftar PemilihTetap (DPT)
2
Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1)
3
Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
4
Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan ke2 (DPTb-2)
5
Total JumlahPemilihTerdaftar
JUMLAH
B DATA PENGGUNA HAK PILIH
NO
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
1
2
3
4
5
6
7
URAIAN
1
Pengguna hak pilih dalam DPT
2
Pengguna hak pilih dalam DPTb-1
3
Pengguna hak pilih dalam DPPh
4
Pengguna hak pilih dalam DPTb-2
5
Total Jumlah Pengguna Hak Pilih di TPS
JUMLA H
C. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA NO
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
1
2
3
4
5
6
7
URAIAN
1
Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 %
2
Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos
3
Jumlah surat suara tidak digunakan
4
Jumlah surat suara digunakan
5
Selisih Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dikurangi Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos, Jumlah surat suara tidak digunakan, Jumlah surat suara digunakan atau: 1 - (2+3+4)
JUMLAH
D. DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH NO
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
1
2
3
4
5
6
7
URAIAN
1
Jumlah suara sah
2
Jumlah suara tidak sah
3
Jumlah suara sah dan tidak sah
4
Selisih jumlah suara sah dan tidak sah dibandingkan dengan jumlah pengguna hak pilih
JUMLAH
E. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON NO
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
TPS
1
2
3
4
5
6
7
URAIAN
1
H. KHAYUB MOHAMAD LUTFI, SE - H. AKHMAD BAKHRUN,S.Sos, MH
2
IR. H. MOHAMMAD YAHYA FUAD, SE - KY. YAZID MAHFUDZ
3
H. BAMBANG WIDODO, SE, MM - H. SUNARTO, ST
4
Selisih total perolehan suara Pasangan Calon 1 + 2+3 dibandingkan dengan total jumlah suara sah
JUMLAH
g. Rekap Hasil Pungtung dari TPS
JUMLAH DPT = JUMLAH DPTB-1 = JUMLAH DPTB-2 = JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH = SURAT SUARA YG DITERIMA TERMASUK CADANGAN 2,5% = SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN = SURAT SUARA YANG TIDAK DIGUNAKAN = JUMLAH SURAT SUARA SAH =
JUMLAH SURAT SUARA TDK SAH = JUMLAH SAH & TIDAK SAH =
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PASLON 1 = PASLON 2 = PASLON 3 = JUMLAH TOTAL =
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI 4.
KESIMPULAN
Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2015, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: A.
Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjalan Kondusif
Secara umum penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2015 berjalan dengan damai kondusif tanpa ada skala konflik sosial yang eskalatif dan massif, kalaupun muncul konflik tetapi masih dalam batas lumrah dan wajar dalam berdemokrasi.
B.
Peserta Pemilu Kada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2015 diikuti oleh 3 Pasangan calon. Adapun Pasangan Calonnya dan nomor urutnya sebagai berikut : 1.
H. Khayub Mohamad Lutfi, SE dan H. Akhmad Bakhrun, S.Sos, MM
2.
Ir.H. Mohammad Yahya Fuad, SE dan KH. Yazid Ma hfudz
3.
H. Bambang Widodo, SE, MM dan H. Sunarto
C.
Strategi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
PPL melakukan strategi pengawasan yaitu pengawasan dalam konteks pencegahan/preventif, dengan tujuan membangun kesadaran mematuhi aturan
berupa
mensosialisasikan
peraturan-peraturan
dan
ketentuan-
ketentuan Pidana kepada semua pemangku kepentingan pemilu kada (PPK, UPTD, Camat, Kepala Desa,
Tim Sukses Pasangan Calon). Langkah
taktisnya dengan mengirimkan surat dengan lampiran pasal-pasal pidana Undang-Undang 32 tahun 2004. Strategi pengawasan lain yaitu antisipatif, dengan tujuan membangun kesadaran pihak eksternal, koordinasi dengan Polsek dan Koramil yang memiliki kompeten dalam mengantisipasi penanganan pelanggaran ataupun
pihak eksternal (Pemantau Pemilu) membantu memaksimalkan upaya pengawasan. Strategi pengawasan pamungkas adalah Penindakan/Represif; dengan tujuan melakukan upaya hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran pidana pemilu ataupun
upaya administratif kepada mereka yang telah
melakukan kesalahan prosedur dan tidak taat prosedur.
D.
Penanganan Pelanggaran
Selama Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kebumen berjalan PPL tidak menemukan adanya pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja oleh tim sukses pendukung pasangan calon.
5.
REKOMENDASI
1. Untuk perbaikan system Pemilu Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten kebumen tahun 2015 merupakan wujud kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemimpin daerah secara langsung dan demokratis. Demokratis dalam arti Pelaksanaan Pemilu tersebut memiliki Integritas dalam Proses penyelenggaraan, tidak hanya dilihat dari hasil pemilu berupa catatan angka-angka dan presentasi perolehan hasil suara. Semakin bertintegritas prosesnya semakin berintegritas pula tingkat kualitas berdemokrasinya. Integritas proses akan bergantung kepada 4 unsur – unsur yang ada di bawah ini : a.
Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU,
b.
Penegakan Hukumnya dalam hal ini adalah Panwas, Kepolisian dan Kejaksaan
c.
Peraturan-peraturan sebagai dasar acuan pelaksanaan pemilu kada dan acuan penegakan hukumnya dan yang terakhir adalah
d.
Peserta pemilunya itu sendiri
Apabila ke-4 unsur tersebut mempunyai kualitas yang memadai maka dipastikan pemilu akan berjalan secara demokratis, jujur dan adil. Dalam perspektif ke 4 unsur tersebut yang direlevansikan dengan empirisitas pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kebumen Tahun 2015 terdapat beberapa
masalah yang perlu di
rekomendasikan demi penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten kebumen Tahun 2015 ke depan, yaitu : a. Pembentukan Panwaslu harus sesuai dengan Undang-Undang yaitu 1
bulan sebelum tahapan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah tahapan selesai. b. PPL merekomendasikan untuk anggaran / honor Panitia Pengawas
Pemilihan Lapangan dinaikkan.
2. Kepesertaan Pemilu Pemberlakuan hukum yang tepat kepada para peserta pemilu sejak saat Pendaftaran bakal pasangan calon.
3. Tahapan Pemilu Masa Kampanye diperpanjang dalam batas waktu yang rasional untuk memperkenalkan diri pasangan calon dan menjelaskan visi misinya.
4. Kepengawasan Konstruksi hukum pasal pidana terkait dengan kampanye diluar jadwal, unsur subyek hukumnya harus “setiap orang” diinterpretasikan "siapa saja”.
5. Pemantauan Untuk lebih menguatkan integritas Panwas dan KPU perlu di atur upaya hukuman dengan sanksi pidana dimasukkan dan dibuatkan pasal – pasalnya.
6. Penegakan hukum Konstruksi hukum pasal pidana terkait dengan Money Politik sangat perlu direvisi.
