PANDUAN PENTEAPAN SURAT PENUGASAN KLINIS ( SPK ) DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS ( RKK ) PROFESIONAL PEMBERI ASUHAN ( PPA ) DAN STAF KLINIS LAINNYA
RUMAH SAKIT UMUM MELATI PERBAUNGAN JL. Deli No. 105 – 115 115 Perbaungan TELP : 061 – 7990056, 7990056, Fax : 061 - 7990057 TAHUN 2018
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 24, ayat (1);Tenaga kesehatan hams memenuhi kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan atau asuhan kesehatan, standar pelayanan atau asuhan, dan standar prosedur operasional; ayat (4)Pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmukeperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; ayat (2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesi. Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 Tahun 2013 tentang Komite Medik tenaga kesehatan Rumah Sakit pada pasal 2 ayat (1); Penyelenggaraan komite medik bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan kesehatan berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit lebih terjamin dan terlindungi; Pasal 4 ayat (1) untuk mewujudkan tata kelola klinis yang baik semua pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh setiap tenaga kesehatan di Rumah Sakit dilakukan atas penugasan klinis dari Kepala/Direktur Rumah Sakit; ayat (2) penugasan klinis berupa pemberian kewenangan klinis tenaga keperawatan oleh Kepala/Direktur Rumah Sakit melalui surat penugasan klinis kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan; ayat (3) surat penugasan klinis diterbitkan oleh Kepala/Direktur Rumah Sakit berdasarkan rekomendasi ketua komite Staf profesi kesehatan lainya. Keselamatan pasien dapat diwujudkan apabila Staf profesi kesehatan lainyamempunyai kemampuan sebagai tenaga kesehatan professional yang dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompentensi yang dimiliki serta melaksanakannya sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Staf profesi kesehatan lainya dalam melaksanakan tugasnya juga harus memperhatikan hakhak pasien sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan menghasilkan kepuasan pasien atas pelayanan yang diberikan. Guna meningkatkan profesionalisme, pembinaan etik dan disiplin tenaga kesehatan serta menjaga mutu pelayanan kesehatan dan melindungi keselamatan pasien perlu dibentuk Komite Staf profesi kesehatan lainya. yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalism Staf profesi kesehatan lainya.melalui kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etik dan disiplin profesi. Rumah Sakit sebagai satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tenaga Kesehatan lain yaitu Instalasi Gizi, Rekam Medik, Laboratorium, Kebidanan Fisioterapi, dan Farmasi berperan penting dalam pemeriksaan dan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Oleh karena itu dibutuhkan Sumber Sumber Daya Manusia yang kompeten kompeten di bidangnya. 1.2 Ruang Lingkup
Komite tenaga kesehatan lain meliputi Instalasi Gizi, Laboratorium, Kebidanan, Radiologi, Fisioterapi, dan Instalasi Farmasi. 1.3 Landasan Hukum
a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneasia Nomor : 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan & praktek tenaga Gizi b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indoneasia Nomor : 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit c. Peraturan Menteri kesehatan kes ehatan Republik Indonesia No 370/ MENKES/ SK/ III/ 2007 Tentang Standar Profesi ahli teknologi laboratorium kesehatan Menteri kesehatan Republik Indonesia d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan 1.4 Tugas Pokok
a. Melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan lain yang akan melakukan pelayanan di rumah sakit kredibel b. Mendapatkan dan memastikan tenaga kesehatan lainnya yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan di rumah sakit. c. Menyusun jenis-jenis kewenangan kerja klinis bagi tenaga kesehatan lain yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit sesuai dengan cabang ilmu yang ditetapkan oleh Kolegium tenaga kesehatan lainnya di Indonesia.
d. Menetapkan dasar untuk menerbitkan penugasan kerja klinis bagi setiap tenaga kesehatan lainnya untuk melakukan pelayanan di rumah sakit. e. Menjaga reputasi dan kredibilitas para tenaga kesehatan dan institusi rumah sakit di hadapan pasien, penyandang dana, dan pemangku kepentingan ( stakeholders ( stakeholders)) rumah sakit lainnya.
BAB II TUJUAN
1. Tujuan Umum Sebagai
pedoman
komite
tenaga
kesehatan
lainya
(analis
kesehatan,farmasi,ahli
gizi,radiografer,fisioterapi dan ahli teknis elektro medis) dalam menyelenggarakan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance) melalui mekanisme kredensial, peningkatan mutu profesi, dan penegakan disiplin profesi di lingkungan Rumah Sakit Umum Melati Perbaungan.
2. Tujuan Khusus a. Melindungi pasien dalam pemberian pelayanan kesehatan lainya yangprofessional. b. Meningkatkan kedisiplinan tenaga tenaga kesehatan lainya c. Menghasilkan tenaga kesehatan lainya yang professional. d. Menghasilkan tenaga kesehatan lainya yang kompeten sesuai dengan bidangnya. e. Menghasilkan pemberian pelayanan kesehatan lainya yang memuaskan baik pada pasien keluarga, kelompok dan masyarakat.
BAB III URAIAN JABATAN
1. KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA
Komite tenaga kesehatan lainya mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainya yang bekerja dirumah sakit dengan cara: a.Melakukan kredensial bagi seluruh tenaga Tenaga kesehatan lainya yang akan memberikan asuhan Tenaga kesehatan lainya di Rumah Sakit. b. Memelihara mutu profesi tenaga kesehatan lainya. c.Menjaga disiplin,etika dan perilaku profesi Tenaga kesehatan lain ya Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite tenaga kesehatan lainya berwenang : a. Memberikan rekomendasikan rincian kewenangan Klinis. b. Memberikan rekomendasikan perubahan rincian Kewengan Klinis. c. Memberikan rekomendasikan penolakan Kewenangan klinis tertentu. d. Memberikan rekomendasikan surat Penugasan Klinis. e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut audit Tenaga kesehatan lainya f. Memberikan rekomendasikan pendidikan Tenaga kesehatan lainya berkelanjutan. g.Memberikan rekomendasikan pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.
2. KETUA KOMITE
a. Ketua Komite Tenaga Kesehatan lainnya dipilih pada pemilihan langsung oleh anggota secara periodik yang diselenggarakan setiap 3 tahun selanjutnya diajukan dan disetujui oleh Direktur. b. Tugas Ketua Komite Tenaga Kesehatan lainnya adalah : 1) Menyelenggarakan komunikasi yang efektif dan mewakili pendapat kebijakan, laporan, kebutuhan, dan kelompok serta bertanggung jawab kepada seluruh Staf tenaga kesehatan lainnya 2) Menyelenggarkan dan bertanggung jawab atas semua risalah rapat yang diselenggarakan ketua komite tenaga kesehatan lainnya 3) Menghadiri pertemuan yang diadakan oleh direktur dan Sub Komite lainnya di lakukan minimal sekali perbulan.
3. SEKRETARIS KOMITE
a. Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan lainnya dipilih oleh ketua komite dan disahkan oleh direktur. b. Tugas Sekretaris Komite Tenaga Kesehatan lainnya adalah : 1). Mengatur jadwal pertemuan yang diselenggarakan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 2). Membuat undangan pertemuan yang diselenggarakan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 3). Membuat absensi pertemuan yang diselenggarakan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 4) Melakukan dokumentasi pertemuan yang diselenggarakan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 5) Menjadi Notulen pertemuan yang diselenggarakan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya 6) Memberikan hasil pertemuan yang diselenggarakan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya
4. SUB KOMITE TENAGA KESEHATAN KESEHATAN LAINNYA LAINNYA KREDENSIAL
Proses
Kredensial
menjamin
tenaga
profesi
kesehatan
lainya
kompeten
dalam
memberikanpelayanan kesehatan (analis kesehatan, farmasi, ahli gizi, radiologi, fisioterapi, bidan, dan laboratorium) kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Proses Kredensial mencakup tahapan review, identifikasi dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kinerja tenaga kesehatan lainya. Berdasarkan hasil proses Kredensial, Komite tenaga kesehatan lainya merekomendasikan kepada Direktur Rumah Sakit untuk menetapkan penugasan klinis yang akan diberikan kepada tenaga tenaga kesehatan lainya berupa surat penugasan klinis. Penugasan klinis tersebut berupa daftar kewenangan klinis yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit kepada tenaga kesehatan lain ya untuk melakukan asuhan tenaga kesehatan lainya dalam lingkungan Rumah Sakit untuk suatu periode tertentu. 1. Tujuan a. Memberikan kejelasan kewenangan Klinis bagi setiap tenaga kesehatan lainya. b. Melindungi keselamatan pasien dengan dengan menjamin bahwa tenaga Kesehatan lainya yang memberikan pelayanan kesehatan dan kewenangan klinis yang jelas. c. Pengakajian dan penghargaan terhadap tenaga tenaga kesehatan lainya yang berada di semua level pelayanan. 2. Tugas a. Menyusun daftar rincian Kewenangan Klinis dan Buku Putih(white paper).Menyusun buku putih (white paper) yang merupakan dokumenpersyaratan terkait kompetensi yang dibutuhkan melakukan
setiap jenis pelayanan tenaga kesehatan lainya dan kebijaksanaan sesuai dengan standar kompetensinya. Buku Putih disusun oleh Komite tenaga kesehatan lainya dengan melibatkan mitra bestari(peer group) dari berbagai unsur organisasi profesi tenaga kesehatan lainya , unsur pendidikan tinggi tenaga kesehatan lainya. Menerima hasil verfikasi persyaratan kredensial dari bagian SDM meliputi: 1) Ijazah 2) STR(Surat Tanda Registrasi). 3) Sertifikat Kompetensi.
b. Merekomendasikan tahapan proses Kredensial : 1) Tenaga profesi kesehatan lainya mengajukan permohonan untuk memperoleh kewenangan Klinis kepada Ketua Komite staf profesi kesehatan lainya 2) Komite tenaga kesehatan lainya menugaskan kepada Subkomite Kredensial untuk melakukan proses Kredensial (dapat dilakukan secara individu atau kelompok). 4) Subkomite memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan Kewenangan Klinis bagi setiap tenaga tenaga kesehatan l ainya. c. Subkomite membuat laporan seluruh proses kredensial kepada Komite tenaga kesehatan lainya untuk diteruskan ke Direktur Rumah Sakit. d. Merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis bagi setiap tenaga tenaga kesehatan lainya. f. Melakukan Kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan.
3. Kewenangan Subkomite kredensial mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi rincian Kewenangan Klinis untuk memperoleh surat Penugasan Klinis (Clinical Appointment).
4. Mekanisme Kerja Untuk melaksanakan tugas subkomite kredensial, maka ditetapkan mekanisme sebagai berikut : a. Mempersiapkan Kewenangan Klinis mencakup kempotensi sesuai area praktik yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. b. Menyusun kewenangan kewenangan klinis dengan criteria sesuai dengan persyaratan kredensial dimaksud. c. Melakukan assesmen kewenangan klinik dengan berbagai metode yang disepakati.
d. Memberikan laporan hasil Kredensial sebagai bahan rekomendasi memperoleh penugasan klinik dari direktur rumah sakit. e. Memberikan rekomendasi kewenangan klinis untuk memperoleh penugasan klinik dari direktur rumah sakit dengan cara : 1) Tenaga kesehatan lainya mengajukan permohonan untuk memperoleh kewenangan klinis kepada ketua komite tenaga kesehatan lainya. 2) Ketua Komite tenaga kesehatan lainya menugaskan subkomite kredensial untuk melakukan proses kredensial (dapat dilakukan secara individu atau kelompok). 3) Subkomite membentuk melakukan review, verifikasi dan evaluasi dengan berbagai metode (porto folio, asesmen kompetensi). f. Subkomite memberikan laporan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan
Kewenangan
Klinis bagi setiap tenaga profesi kesehatan lainya g. Melakukan pembinaan dan pemulihan kewenangan klinik secara berkala.
5. KOMITE MUTU
Dalam rangka menjamin kualitas pelayanan atau asuhan tenaga profesi kesehatan lainya,maka tenaga profesi kesehatan lainya tan sebagai pemberi pelayanan harus memiliki kompetensi, etis dan peka budaya.Mutu profesi tenaga tenaga profesi kesehatan lainya harus selalu ditingkatkan melalui program pengembangan professional berkelanjutan yang disusun secara sistematis, terarah dan terpolah atau terstruktur. Mutu profesi tenaga kesehatan lainya harus selalu ditingkatkan secara terus menerus sesuaiperkembangan masalah kesehatan, IPTEK, perubahan standar profesi, standar pelayanan serta hasil-hasil penelitian terbaru. Berbagai cara dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu profesi tenaga kesehatanlainnya antara lain audit, diskusi, refleksi, diskusi kasus, studi kasus, seminar, simposium serta pelatihan, baik dilakukan di dalam maupun di luar rumah sakit. Mutu profesi yang tinggi akan meningkatkan percaya diri, kemampuan mengambil keputusanklinik dengan tepat, mengurangi angka kesalahan dalam pelayanan tenaga profesi kesehatan lainya. Akhirnya meningkatkan tingkat kepercayaan pasien terhadap tenaga profesi kesehatan lainya dalam pemberian pelayanan kesehatan. 1. Tujuan
Memastikan mutu profesi tenaga profesi kesehatan lainya sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada keselamatan pasien sesuai kewenangannya. 2. Tugas
Tugas subkomite mutu profesi adalah : a.
Menyusun
data
dasar
profil
tenaga
profesi
kesehatan
lainya
sesuai
area
praktik.Merekomendasikan perencanaan pengembangan professional berkelanjutan tenaga kesehatan lainya. b. Melakukan audit pelayanan kesehatan kesehatan tenaga profesi kesehatan lainya c. Memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan. 3. Kewenangan Subkomite mutu profesi mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi tindak lanjut audit tenaga profesi kesehatan lainya, pendidikan tenaga profesi kesehatan lainya berkelanjutan serta pendampingan. 4. Mekanisme kerja Untuk melaksanakan tugas subkomite mutu profesi, maka ditetapkan mekanisme sebagai berikut : a. Koordinasi dengan bidang tenaga profesi kesehatan lainya untuk memperolehdata dasar tentang profil tenaga profesi kesehatan lainya di Rumah Sakit sesuai area praktiknya berdasarkan jenjang karir. b. Mengidentifikasi kesenjangan kompetensi yang berasal dari data subkomite Kredensial sesuai perkembangan IPTEK dan perubahan standar profesi. Hal tersebut menjadi dasar perencanaan. c. Merekomendasikan perencanaan kepada unit yang berwenang. d. Koordinasi dengan praktisi tenaga profesi kesehatan lainya dalam melakukan pendampingan sesuai kebutuhan. e. Melakukan audit tenaga profesi kesehatan lainya dengan cara : 1) Pemilihan topik yang akan dilakukan audit. 2) Penetapan standar dan kriteria. 3) Penetapan jumlah kasus atau sempel yang akan diaudit. 4) Membandingkan standar atau kriteria dengan pelaksanaan pelayanan. 5) Melakukan analisis kasus yang tidak sesuai sta ndar dan kriteria. 6) Menerapkan perbaikan. 7) Rencana audit.
6. ETIK &DISIPLIN PROFESI
Setiap tenaga profesi kesehatan lainya harus memiliki disiplin profesi yang tinggi dalammemberikan pelayanan kesehatan profesi lainya dan menerapkan etika profesi dalam
praktiknya.Profesionalisme praktiknya.Profesionalisme tenaga profesi kesehatan lainya dapat ditingkatkan dengan melakukan pembinaan dan penegakan disiplin profesi serta penguatan penguatan nilai - nilai etik dalam kehidupan profesi. Nilai etik sangat diperlukan bagi tenaga profesi kesehatan lainya sebagai landasan dalammemberikan pelayanan yang manusiawi berpusat pada pasien.Prinsip pa sien.Prinsip “caring” merupakan inti pelayanan yang diberikan oleh tenaga profesi kesehatan lainya. Pelanggaran terhadap standar pelayanan, disiplin tenaga profesi kesehatan lainya hampir selalu dimulai dari pelanggaran nilai moral etik yang akhirnya akan merugikan pasien dan masyarakat. Beberapa factor yang mempengaruhi pelanggaran atau timbulnya masalah etik antara lain tingginya beban kerja tenaga profesi kesehatan lainya, ketidak jelasan kewenangan klinik, menghadapi pasien gawat - kritis dengan kompetensi yang rendah serta pelayanan yang sudah mulai berorientasi pada bisnis. Kemampuan praktik yang etis hanya merupakan kemampuan yang dipelajari pada saat dimasastudi atau pendidikan, belum merupakan hal yang penting dipelajari dan diimplementasikan dalam praktik. 1. Berdasarkan hal tersebut, penegakan disiplin profesi dan pembinaan etika profesi perlu dilakukan secara terencana, terarah dan dengan semangat yang tinggi sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan benar-benar menjamin pasien akan aman dan mendapatkan kepuasan.Tujuan Subkomite etik dan disiplin profesi bertujuan : a. Agar tenaga kesehatan lainya menerapkan prinsip - prinsip etik dalam memberikan pelayanan kesehatan. b. Melindungi pasien dari peleyanan yang diberikan oleh te naga kesehatan lainya yang tidak professional. c. Memelihara dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainya. 2. Tugas a. Melakukan sosialisasi kode etik tenaga kesehatan lainya. b. Melakukan pembinaan etik dan disiplin tenaga kesehatan lainya. c. Melakukan penegakan disiplin tenaga kesehatan lainya d. Merekomendasikan penyelesaian masalah-masalah pelanggaran disiplin dan masalahmasalah etik dalam kehidupan tenaga profesi kesehatan lainya e. Merekomendasikan pencabutan Kewenangan Klinis dan/atau clinical appointment (Surat Penugasan Klinis). f. Memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam pelayanan kesehatan 3. Kewenangan Subkomite etik dan disiplin profesi mempunyai kewenangan memberikan usul rekomendasi pencabutan Kewenangan Klinis (Clinical Privilage) tertentu, memberikan rekomendasi perubahan
atau modifikasi rincian Kewenangan Klinis (Delineation of Clinical Privilage) serta memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin. 4. Mekanisme kerja a. Melakukan prosedur penegakan disiplin profesi dengan tahapan : 1) Mengidentifikasi sumber laporan kejadian pelanggaran etik & disiplin di dalam rumah sakit. 2) Melakukan telaah atas laporan kejadian pelanggaran etik dan disiplin profesi. b. Membuat keputusan dan mengambilan mengambilan keputusan pelanggaran etik profesi c. Melakukan tindak lanjut keputusan berupa : 1) Pelanggaran etik direkomendasikan kepada Organisasi tenaga profesi kesehatan lainya di Rumah Sakit melalui Ketua Komite. 2) Pelanggaran disiplin profesi diteruskan kepada direktur medic tenaga profesi kesehatan lainya melalui Ketua Komite tenaga profesi kesehatan lainya 3) Rekomendasi pencabutan Kewenangan Klinis diusulkan ke Ketua Komite tenaga profesi kesehatan lainya untuk diteruskan ke Direktur Rumah Sakit. d. Melakukan pembinaan etik dan disiplin tenaga profesi kesehatan lainya, meliputi : 1) Pembinaan ini dilakukan secara terns menerus melekat dalam pelaksanaan praktik tenaga profesi kesehatan lainya sehari-hari. 2) Menyusun program pembinaan, mencakup jadwal,materi/topik dan metode serta evaluasi. 3) Metode pembinaan dapat berupa diskusi, ceramah, lokakarya, “coaching”, simpsium, “bedside teaching”, diskusi refleksi kasus dan lain -lain disesuaikan dengan lingkup pembinaan dan sumber yang tersedia
7. REKOMENDASI
Kewenangan Klinis di lanjutkan
Kewenangan Klinis di tambah
Kewenangan Klinis di kurangi
8. KEWENANGAN KLINIS
Tenaga kesehatan lainya dalam menjalankan melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menghormati hak pasien, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan informasi, meminta
persetujuan terhadap tindakan akan dilakukan, dan melakukan catatan profesi kesehatan lainya dengan baik. Tenaga kesehatan lainya dalam menjalankan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan, berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi, sehingga masyarakat terlindungi karena menerima pelayanan kesehatan yang bermutu. Landasan utama Tenaga kesehatan lainya dapat melakukan praktik professional adalah memiliki kompetensi keilmuan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan. Tenaga kesehatan lainya yang kompeten mempunyai sikap rasional, etis danprofessional juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan Negara, berdisiplin, kreatif, berilmu dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi. Tenaga kesehatan lainya juga diharuskan akuntabel terhadap pelayanan kesehatan, yang berarti dapat memberikan pembenaran terhadap keputusan dan tindakan yang dilakukan dengan konsekuensi dapat di gugat secara hukum apabila melakukan praktik tidak sesuai dengan standar profesi, kaidah etik dan moral, standar pelayanan (praktik) dan standar pendidikan. Hanya Tenaga kesehatan lainya professional yang memenuhi standar profesi sajayang akan mendapatkan lisensi atau ijin melakukan praktik. Ditetapkannya standar profesi Tenaga kesehatan lainya adalah untuk menjamin perlindungan terhadap mesyarakat penerimapelayanan kesehatan dan Tenaga kesehatan lainya sebagai pemberi layanan yang memedomani setiap aktifitas, pemikiran dan perilaku Tenaga kesehatan lainya dalam menjalankan peran profesinya. Kewenangan klinis merupakan uraian intervensi Tenaga kesehatan lainya yangdilakukan oleh tenaga Tenaga kesehatan lainya berdasarkan area praktiknya. Asuhan Tenaga kesehatan lainya yang diberikan pada pasien di rumah sakit hanya boleh dilakukan oleh staf Tenaga kesehatan lainya yang telah diberi kewenangan klinis melalui proses kredensialsehingga asuhan Tenaga kesehatan lainya yang diberikan tepat sasaran dan hasilnya memuaskan serta dapat meningkatkan mutu pelayanan Tenaga kesehatan lainya di rumah sakit. 1. Pemberian Kewenangan Klinis ( Clinical Privilage) Memberikan kewenangan klinis pada tenaga kesehatan lainya untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kebutuhan yang diajukan. Kewenangan klinis harus diajukan pada komite Tenaga kesehatan lainya melalui subkomite kredensial yang disetujui dan disahkan oleh Direktur Rumah Sakit. 2. Proses penilaian untuk memberikan kewenangan klinis dilakukan pada saat proses kredensial. Penilaian yang dilakukan melihat pada kemampuan Tenaga kesehatan lainya baik dari segi soft skill maupun hard skill yang sudah ditentukan. Penilaian akhir akan menghasilkan
kompeten atau tidak kompetennya staf profesi kesehatan lainya dalam memberikan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh komite Tenaga kesehatan lainya melalui subkomite kredensial, jika hasilnya adalah kompeten selanjutnya mendapatkan persetujuan dari Direktur Rumah Sakit. 3. Pemberian dan pengakhiran kewenangan klinis direkomendasikan oleh subkomite etik dan disiplin profesi melalui komite Tenaga kesehatan lainya serta di setujui oleh Direktur Rumah Sakit. Pengakhiran kewenangan klinis diberikan jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga kesehatan lainya terhadap standar pelayanan, disiplin profesi Tenaga kesehatan lainya dan pelanggaran nilai moral etik yang akhirnya akan merugikan pasien dan masyarakat.
9. PENUGASAN KLINIS
Penugasan klinis (clinical Appoitment) adalah penugasan Direktur RSU Melati Perbaungan kepada tenaga kesehatan lainya untuk melakukan pelayanan kesehatan atau asuhan berdasarkan daftar kewenangan klinis,melalui proses kredensial. Tujuan diberikan penugasan klinik yaitu: a. Memberikan kejelasan kewenangan klinis bagi setiap tenaga kesehatan lai nya b. Melindungi keselamatan pasien. c. Pengakuan dan penghargaan bagi Tenaga kesehatan lainya yang berada di semua level pelayanan Tenaga kesehatan lainya.
Dalam tenaga kesehatan lainya dikenal tindakan yang bersifat mandiri dantindakan yang bersifat delegasi. Kewenangan tenaga kesehatan lainya untuk melakukan tindakan medik merupakan tindakan yang bersifat delegasi yang memerlukan kewenangan klinis tertentu perlu di kredensial. Tindakan medik yang bersifat delegasi tetap menjadi tanggung jawabtenaga medis yang memberikan delegasi, diatur secara tersendiri oleh Direktur Rumah Sakit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.
Komite tenaga kesehatan lainya adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyaifungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan lainya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, memelihara etika dan disiplin profesi. Komite tenaga kesehatan lainya dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelolaklinis (clinical Governance) yang baik agar mutu pelayanan kesehatan pada (analis
kesehatan, farmasi, ahli gizi ,radiografer ,fisioterapi dan bidan ) yang berorientasi pada keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
BAB IV PENUTUP
Dengan diterbitkannya pedoman kerja komite tenaga kesehatan lainnya, diharapkan semua kegiatan dapat mengacu pada pedoman ini, sehingga pada akhirnya tujuan rumah sakit mewujudkan pelayanan yang bermutu mengutamakan mengutamakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
STRUKTUR ORGANISASI KOMITE NAKES LAIN
KETUA Laura Kristiani Marbun, S.Farm, Apt
SEKRETARIS Swarna Dwipa, SFt
SUB KOMITE KREDENSIAL
SUB KOMITE MUTU
Regi Setia Novanto, SFarm
Juni Ardiansyah, SKM
SUB KOMITE ETIK DAN DISIPIN Rinda Mila Sari, S.Farm, Apt
