KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA

Fandi Hi. Latief. Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata...

KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISAT PARIWISATA

(Study pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013) Propinsi Maluku Utara Oleh : Fandi Hi. Latief ABSTRACT: is research investigates the performance and strategies of Tourism and Culture Department ABSTRACT: in developing the tourism potential in the Regency of Morotai Island. is study aims to: (1) analyze the performance of Tourism and Culture Department of the Regency of Morotai Island and try to identify factors that can be considered affecting the performance of the performance of Tourism and Culture Department in an effort to develop the tourism in the Regency of Morotai Island, (2) know in depth strategies of Tourism and Culture Culture Department in order to attract tourists to the Regency of Morotai Island. is research uses descriptive qualitative method approach to obtain a clear picture of the performance and strategies of Tourism and Culture Department of the Regency of Morotai Island. While data collection techniques used is observation technique which observes the conditions in the field, interviewing actors involved in the documenting it. development of tourism and find out how successful tourism development by by documenting e results conclude: first, the performance of the Tourism Tourism Department is less than optimal in the development of tourism potential due to unfocused planning, policies that do not cover all elements elements causing tourism does not reach the expected target, with the realization of the earning and a high dependency on the budget. Second, the development of tourism in the island of Morotai districts still need improvement, improvement, due to tourism facilities which are still minimal (in this case hospitality restaurants etc.), the lack of improvement in some point s of tourist attraction, which results in the lack of interest from tourists visiting the Regency of Morotai Island. ird, the strateg ies ies of the t he Tourism Tourism and Culture Department of the Regency of Morotai Island in developing developing the potential and existing object based solely on on promotion only, and even then not through electronic media because so far the the Tourism and Culture Department do not have the electronic media tourism site yet, and promotion which is already built only around the Province of North Maluku.

e study recommends, first the performance of Tourism Tourism and Culture Department of the Regency of Morotai Island should be improved. Second, the readiness of tourism infrastructure and superstructure to invite a world tour marine-based, marine-based, and beautiful natural scenery should should be improved. e third, the strategy of the the t he Tourism Tourism and Culture Department should be developed, in order to attract tourists to the Regency of Morotai Island Island both local and foreign travelers. travelers. Keywords: Performance, Tourism development, strategy. Abstrak: Penelitian ini melihat Kinerja dan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengembangkan Potensi Wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) menganalisis Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai serta mencoba mengidentifikasi factor-faktor yang dianggap mempengaruhi Kinerja Dinas Pariwisata dalam upaya mengembangkan Pariwisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai; (2) mengetahui secara mendalam Strategi Dinas pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka untuk menarik para wisatawan berkunjung ke Kab Pulau Morotai. Penelitian ini mengunakan pendekatan Metode Deskriptif Kualitatif guna memperoleh gambaran gambara n yang jelas mengenai Kinerja dan Strategi Dinas Pari Pariwisata wisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi yaitu mengamati kondisi obyektif dilapangan, mewawancarai pelaku-pelaku yang terlibat dalam pengembangan pariwisata dan mencari tahu seberapa berhasilnya pengembangan pariwisata dengan mendokumentasikannya. Hasil penelitian menyimpulkan; pertama Kinerja dari Dinas Pariwisata kurang optimal dalam upaya pengembangan potensi wisata dikarenakan perencanaan yang tidak terar terarah, ah, kebijakan yang tidak menyentuh pada semua elemen pariwisata sehingga menyebabkan target yang diharapkan tidak sesuai dengan realisasi yang didapatkan dan ketergantungan yang tinggi terhadap APBD. Kedua, pembangunan pariwisata yang ada di kabupaten pulau morotai masih butuh pembenahan, dikarenakan fasilitas pariwisata yang masih minim (dalam hal ini perhotelan restoran dll), kurangnya pembenahan dibeberapa titik obyek wisata dan potensi wisata, sehingga kurangnya minat dari wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai. Ketiga, strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai dalam mengembangankan

1

VOLUME 1, NOMOR 1, APRIL 2014 : 1-26

JOURNAL OF GOVERNANCE AND PUBLIC POLICY

potensi dan obyek yang ada hanya bertumpu pada promosi saja. Itupun tidak melalui media elektronik karena sejauh ini Disparbud belum memiliki Situs pariwisata di media elektronik, dan promosi yang dibangunpun hanya seputaran propinsi Maluku Utara. Penelitian ini merekomendasikan; pertama harus ditingkatkan kinerja pariwisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. kedua, kesiapan suprastrukr dan infrastruktur pariwisata untuk menjemput wisata dunia yang berbasis bahari, dan panorama alam yang indah serta ketiga harus ada pengembangan strategi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, agar dapat menarik wisatawan berkunjung ke Kab. Pulau Morotai baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kata Kunci : Kinerja, Pembangunan Pariwisata, Strategi

PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Keberadaan UU 32 Tahun 2004 jo Undang-U Undang-Undang ndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya keleluasaan daerah untuk mengatur segala aspek kehidupan yang ada di daerah seiring dengan pemenuhan kebutuhan atau aspirasi masyarakat, maka pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai pengelola daerah sangat dituntut untuk memiliki daya inovasi, kreasi, intelegensi, dan kejujuran dalam menggagas atau mengembangkan potensi daerah yang tersedia, serta memunculkan potensi baru bagi daerah. Hal ini memberikan konsekuensi pada daerah untuk dapat menggali dan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki sebagai penerimaan daerah yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan termasuk pembangunan pariwisata. Dengan pemberian kewenangan yang luas, maka Kabupaten Pulau Morotai dituntut harus benar-benar berpikiran jauh kedepan untuk dapat mengembangkan semua potensi sumber daya alam dan pariwisata yang pada, yang pada gilirannya

2

akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pulau Morotai menjadi kekuatan sekaligus peluang tersendiri dalam usaha pengembangan beberapa jenis industri besar dan strategis, seperti industri maritim, industri kelautan, perikanan dan industri Pariwisata. Potensi pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai sangatlah beragam, diantaranya; bendabenda peningalan Perang Dunia II di Pulau Morotai menjadi potensi tersendiri yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan strategis yang menjadi wahana wisata Sejarah di Morotai, potensi wisata budaya yang menjadi keunikan tersendiri dalam bentuk Babari (gotong royong), Tarian adat berupa TideTide, Cakalele , soya-soy soya-soya, a, serta budaya Babari dll dan wisata bahari yaitu surga didasar laut yang menjadi keunikan tersendiri. (Diakses pada hari Minggu,/02/2013. http://www.sailmorotai2012.com/index. php/20catinformasisail/catberitasail php/20catinformasisai l/catberitasail/58arper /58arper esmianacarasailmorotai2012 ). ini, belum dikelola secara maksimal oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai sehingga kurangnya wisatawan yang berkunjung ke Pulau Morotai, kondisi ini disebabkan kurang optimalnya kinerja dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai demikian yang disampaikan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten


Pulau Morotai serta terlihat jelas dari beberapa titik sentral tempat wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai yang tidak terurus dan terbengkalai, salah satunya yaitu fasilitas obyek wisata Pulau Dodola yang dijadikan mascot Sail Morotai ditahun kemarin.(Diakses pada hari jumat 8 maret 2013.http://travel.kompas.com/ read/2012/02/06/15322321/Fasilitas. Wisata.Pulau.Dodola.Kurang.Terawat ). Untuk itu Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai berupaya mengembangkan keputusan-keputusan yang strategis, ataupun pemanfaatan peluang yang tercipta seiring dengan perubahan lingkungan Strategis Organisasi Pemerintahan. Sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas, dengan demikian menarik kiranya untuk penulis mengangkat judul Proposal Tesis “ Kinerja Pembangunan Sektor Pariwisata (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai, Tahun 2013) Propinsi Maluku Utara” 2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini Pertama, Bagaimana Kinerja Dinas Pariwisata dan pengaruhnya terhadap pembangunan sektor Pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013 ? dan Kedua, Bagaimana Strategi Dinas Pariwisata dalam upaya mengembangkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai ? 3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan Penelitian ini adalah Pertama , Menganalisis kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai serta mencoba mengidentifikasi factorfaktor yang di anggap mempengaruhi kinerja Dinas Pariwisata dalam upaya

mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. dan Kedua , Mengetahui secara mendalam strategi Dinas Pariwisata sebagai upaya menarik wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten pulau Morotai dalam mendongkrak pendapatan daerah. Sedangkan manfaat penelitian sebagai pengayangan dan pendalaman terkait dengan kajian teoriteori Kinerja, Pembangunan, dan Strategi dalam upaya memperkayah dan menambah khasanah intelektual khususnya di Bidang Ilmu Pemerintahan. Serta diharapkan berguna dalam memberikan konstribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai, serta semua pihak yang berkeinginan meneliti dan mengkaji Kinerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Pulau Morotai.

TINJAUAN TEORI 1. Kajian Pustaka Kajian Pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti, fungsi yaitu membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Sehingga pada dasarnya, kajian pustaka mempunyai fungsi untuk menjelaskan hubungan yang akan dipergunakan untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain : Awira Alam Agni (2008) meneliti tentang peningkatan ekonomi Bali melalui pengembangan pariwisata, hasil penelitian menunjukan bahwa ada keterkaitan antara beberapa sub sector (pariwisata) dengan sector yang lain sebagai salah satu factor pengerak utama perekonomian di Bali.

3


Anak Agung Ayu Ambarawati (2012), meneliti tentang Evaluasi Strategi Promosi Dinas Pariwisata Provinsi Bali Dalam Event Pesta Kesenian Bali Untuk Menarik Wisatawan Mancanegara hasil penelitian menunjukan bahwa Strategi promosi masih menggunakan elemen standar untuk memperluas pengetahuan publik pada budaya Bali. Aktifitas yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali salah satunya dengan mengikuti pameran di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan mencoba mendatangkan jurnalis luar negeri dalam rangka mengespos (promosi) namun tidak maksimal. Farid Kharisma (2012), meneliti tentang Manajemen Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semar, hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen pengembangan pariwisata belum sempurna. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan di perencanaan anggaran dan pengorganisasasian. serta kurangnya pegawai berlatar belakang pendidikan pariwisata. 2. Kerangka Teori a. Kinerja Kinerja ( performance ) dalam classical concept adalah prestasi kerja (Wasistiono, 2002; 45), sementara itu menurut Mangkunegara (2001;67) mengemukakan bahwa ”Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Prawirosentono seperti dikutip Sinabelia (2006;136) bahwa, secara etimologi

4


kinerja berasal dari kata performance, performace berasal dari kata to perform yang mempunyai beberapa masukan (entry ) yaitu Memasukkan, menjalankan, melaksanakan, menggambarkan tanggung jawab; memainkan dan Melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Definisi kinerja dari pemahaman secara eksternal, yang membandingkan dengan keseluruhan status organisasi dengan pesaing, pemilik dan standart eksternal dikemukakan Bill Foster dan Karen (2001;223) yang merumuskan konsep kinerja secara multidimensional, yaitu sebagai the overall status of and organizaitionin relation to competitors, or aganst its own or externalstandar . Cara pandang terhadap kinerja baik secara internal maupun eksternal, pada dasarnya menunjukkan perlunya suatu perhatian terhadap penggunaan standard internal dan eksternal dalam pengukuran kinerja suatu organisasi pelayanan publik. Dalam penjabarannya, beberapa pakar menjabarkan manajemen kinerja dengan pendekatan beberapa model yang berbedabeda dari yang sederhana sampai ke proses yang mendalam berikut adalah model yang dimulai dari tahapan awal, yaitu menyusun rencana, melakukan tindakan pelaksanaan, memonitor jalannya dan hasi pelaksanaannya serta merevieuw. b. Kinerja Organisasi Kinerja organisasi menurut Atkinson (dalam Siagian, 1997;73) akan menunjuk pada efektivitas organisasi, dimana hal itu akan menyangkut pengharapan untuk mencapai hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan kebijakan. Isu efektivitas organisasi dalam kaitannya dengan kinerja organisasi, menurut Roberts dan Jakson (2002;120) mencakup how well the organization is doing , bagaimana suatu organisasi mencapai profit


tujuannya dan tingkat kepuasan dari para pelanggan/pengguna jasa pelayanannya. Menurut Dharma (2005;229) Manajemen Kinerja pada tingkat organisasi berkaitan dengan usaha mewujudkan visi organisasi. Visi organisasi merupakan arah yang menentukan kemana organisasi akan dibawa. Apa yang diinginkan organisasi kedepan. Visi organisasi harus dirumuskan secara jelas dan dipahami oleh semua anggota organisasi, visi juga merupakan jangkar yang menjadi basis untuk menjaga jangan sampai organisasi menjadi kandas ditengah gelombang perubahan yang pebuh ketidakpastian. Oleh karenanya, factor yang paling penting adalah kepemimpinan yang visioner, partisipatif dan berintegritas. Organisasi sering dipahami sebagai sekelompok orang yang berkumpul dan beker jasama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Sebuah organisasi harus menyediakan direction framework (kerangka kerja arahan) sebagai panduan kegiatan atau proyek dan dasar pengambilan keputusan organisasi. Dengan direction organisasi tersebut, organisasi bisa menilai apakah kegiatan-kegiatan organisasi telah dilaksanakan dengan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Semua keputusan harus dapat dievaluasi untuk menentukan kesesuaiannya dengan kerangka kerja tersebut. Direction Framework yang harus disediakan oleh organisasi meliputi : visi, misi, strategi, prinsip, klien/pelanggan/ pengguna, stakeholder, tujuan, sasaran, produk atau jasa, roles, responsibility and skills . (Mahsun 2006;1). c. Pengukuran Kinerja Hatry (dalam Wasistiono, 2002;32) bahwa, pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan berpedoman pada

sumber data Tujuan pengukuran kinerja disebutkan Hatry adalah untuk: (1) mengetahui efisiensi dan kualitas layanan, (2) memotivasi birokrasi publik guna meningkatkan kualitas layanan, (3) pengawasan pelaksana kebijakan, (4) menentukan dan menyesuaikan anggaran, (5) mendorong birokrasi publik untuk memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat, dan (6) memperbaiki kualitas layanan. Sementara itu menurut McDonald dan Lawton (dalam Ratminto dan Winarsih,2005;174) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja memiliki beberapa indikator yaitu outpot oriented measures thoughput, efficiency, effectifines. Faktor utama dalam mengukur suatu kinerja adalah analisis terhadap perilaku yang diperlukan untuk mencapai hasil yang telah disepakati, bukan penilaian terhadap kepribadian. Kinerja harus terukur, dan parameternya harus menjurus pada halhal konkret. Mengenai hal ini, Ermaya (1997;123) menjelaskan bahwa hasil kerja seseorang yang dipengaruhi oleh latar belakang, lingkungan budaya, ketrampilan serta ilmu pengetahuan yang mencakup, (1), Kebijakan yang menyeluruh yang harus diketahui, (2) Kesesuaian antara pengetahuan, ketrampilan dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya,(3) Mengetahui mekanisme kerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,(4) Mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh atasan dan diri mereka sebagai bawahannya,(5) Memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keistimewaan atasan, dan (6) Mengerti perasaan orang lain yang berkaitan dengan tugas bersama. d Pembangunan Pariwisata Katz (dalam Moelyarto,1999;32) menyatakan Pembangunan adalah pergeseran

5


dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembagalembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa ( )” (Siagian,1994). Adapun Nation building pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana” (Kartasasmita, 1997;9). Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spectrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara. Istilah pariwisata (tourism) baru muncul dimasyarakat kira-kira pada abad ke 18 khususnya sesudah revolusi industry di inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (tour) yaitu suatu aktifitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, diluar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apa pun selain melakukan kegiatan

6


yang bisa menghasilkan upah atau gaji. (Muljadi, 2009;5). Pariwisata merupakan aktifitas, pelayanan dan produk hasil industry pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. McIntosh (dalam Muljadi, 2009;7) menyatakan bahwa pariwisata adalah ……a composite of activities, serviced and industries that delivers a travel experience : transportation, accommodation, eating, and dringking establishment, shops, entertainment, activity and other hospitality service available for individuals or group that are away from home. Sedangkan menurut Fandeli (1995) pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Menurut Joyosuharto (1995), pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu: (1) menggalakkan ekonomi; (2) memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup; (3) memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. e. Strategi Istilah strategi berasal dari kata yunani strategos, atau strategus dengan kata jamak strategi. Strategos berarti jendral tetapi dalam yunani kuno sering berarti perwira negara (state officer ) dengan fungsi yang luas. Pada abad ke-5 SM sudah dikenal adanya Board of ten strategy di Athena, mewakili 10 suku di yunani. Hingga abad ke-5, kekasaan politik terutama politik luar negeri dari kelompok strategi itu semakin meluas. Lama kelamaan strategy memperoleh pengertian baru (Salusu, 1996). Sejalan dengan itu, Henry Mintzberg (dalam Hutabarat dan Husaini,2002;55) mendefinisikan strategi sebagai 5P, yaitu: Strategi sebagai Perspektif , Strategi sebagai Posisi , Strategi sebagai Perencanaan, Strategi sebagai Pola kegaiatan, dan Strategi sebagai


Penipuan (ploy), yaitu muslihat rahasia. Sebagai perspektif, di mana strategi dalam membentuk visi-misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai posisi, dimana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai perencanaan, dalam hal strategi mentukan tujuan performansi perusahaan atau organisasi. Sebagai pola kegiatan dimana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian. Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus.

Porter menamakan ketiganya strategi umum (strategi generik). Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen.

3. Kerangka Pikir Teoritis

Gambar 1 Kerangka Pikir Teoritis

4. Definisi Operasional Dalam menjawab permasalahanpermasalahan yang telah disebutkan diatas, maka ada indikator operasional dalam mengukur dan menganalisis hasil penelitian. Adapun Definisi operasional

yang dimaksud adalah sebagai berikut : a. Kinerja Organisasi Pariwisata diukur dari: 1) Perencanaan 2) Kebijakan 3) Target dan realiasasi

7


b. Pembangunan Pariwisata diukur dari : 1) Jumlah kunjungan pariwisata 2) Fasilitas pariwisata 3) Berkembangnya Potensi Pariwisata C. Strategi Dinas Pariwisata diukur dari : 1) prespektif, 2) posisi, dan 3) pola kegiatan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai.

METODE PENELITIAN 1. Tipe dan Jenis Penelitian Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong,2005;5) Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berusaha mengamati dan mengungkap realitas yang terjadi di lapangan kaitan dengan penyelenggaraan Kinerja dari Dinas Pariwisata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah fariabel yang berkenaan dengan masalah atau unit masaalah yang diteliti (Sanapiah,1999;20).“Tujuan Penelitian deskriptif (Descriptive Recearch) adalah untuk membuat pencanderaan secara sistimatis,faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu” (Sumardi,1983;75). 2. Lokasi Penelitian Yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah di Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai. karna Instansi ini memiliki tanggung jawab penuh dalam upaya mengembangkan dan mempromosikan

8


keunggulan wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. di lain sisi pembangunan pariwisata merupakan sector penting yang menjadi preoritas daerah Morotai, Hal ini sejalan dengan Visi-misi Kabupaten Pulau Morotai yang menjadikan Morotai sebagai Daerah Perikanan dan Pariwisata. maka untuk menjawab kondisi tersebut, kira-nya Dinas Pariwisata harus menaruh perhatian penuh dalam upaya mendorong Visi-Misi Daerah. Untuk itu peneliti ingin melihat sejauhmana Kinerja Dinas Pariwisata dalam upaya merealisasikan tugas dan tanggung jawabnya serta strategi yang dilakukan dalam rangka mengembangkan dan melestarikan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. 3. Jenis Data Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau obyek yang diteliti, sejalan dengan hal tersebut, menurut Lofland dan Lofland (1984;47) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada instansi yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder ini juga merupakan data pendukung dan data ini di peroleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Observasi. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan peng-


amatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain : ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan (Sanapiah,1999;140). Bungin (2012;115) mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi paritisipasi, tidak terstruktur dan kelompok tidak terstruktur. Dalam Teknik observasi ini peneliti menggumpulkan data-data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dari dekat objek penelitian yaitu aktifitas Kinerja di Dinas Pariwisata dan strategi pengembangan wisata, serta tempat-tempat yang menjadi obyek wisata dalam pengembangan obyek wisata secara langsung untuk memperoleh gambaran dari penelitian secara konkrit. Dengan pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian secara langsung Kinerja dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai serta strategi yang dilakukan oleh dinas tersebut dalam pengembangan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interwiewer ) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, ke jadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepeduliaan dan lain-lain kebulatan (Linclon dan Egon,1985;226). c. Dokumentasi Dokumentasi

adalah

teknik

pengumpulan data yang diperoleh melalui arsip-arsip tertulis yang berasal dari berbagai sumber. Adapun dokumentasi yang dimaksud adalah mengumpulkan data-data seperti catatan di Dinas Pariwisata dan kebudayaan foto dalam bentuk obyek wisata, serta dokumen-dokumen kantor. 5. Unit Analisis Data Unit analisis data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Pulau Morotai yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dan pelaku dari pembangunan Pariwisata yang ada di Pulau Morotai. 6. Teknik Analisa Data Analisas data Kulalitatif merupakan upaya yag dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensntesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritrakan kepada orang lain Bogdan dan Biklen,1982). Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (catatan lapangan), dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2010;244). Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu: a. Pengumpulan data, yaitu data yang didapatkan dari sumber peneliti yang masih bersifat mentah serta belum di olah oleh peneliti. b. Reduksi data dengan cara membuat

9


abstraksi dengan maksud untuk membuat rangkuman dengan maksud menyeleksi data sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti. c. Indentifikasi dan Kategori. Dalam bagian ini peneliti melakukan identifikasi dan kategorisasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini pula dilakukan kodifikasi terhadap data dan informasi yang telah di peroleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Yang selanjutnya merumuskan kesimpulan secara rinci (Nurul, 2007:247). Menyajikan data dalam bentuk yang sederhana sesuai dengan kriteria dan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian agar mudah dipahami. Mengumpulkan data-data yang telah di dapat dari seluruh proses penelitian untuk membuat pemaknaan penuturan yang dapat dipahani berkenaan dengan masalah yang diteliti.

DESKRIPSI WILAYAH PENELITI AN 1. Gambaran Umum Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Pulau Morotai merupakan bagian dari Propinsi Maluku Utara, hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Pulau Morotai terbentuk pada tanggal 29 Oktober 2008 yang diresmikan oleh Mentri Dalam Negeri, dengan berdasar pada UndangUndang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 2.314,90 kilometer persegi, Kabupaten Pulau Morotai terletak antara 20001 LU – 20401 LU dan 1280151 BT – 1290081 BT. Serta terletak di kawasan Timur Indonesia tepatnya berbatasan dengan samudra pasifik, Laut Sulawesi, Laut Halmahera dan Selat Morotai, dengan panjang garis pantai

10


311.217 km. daerahnya yang luas 4.301, 53 km². terdiri dari daratan 2.330,60 Km² dan laut sejauh 4 mil seluas 1.970,93 Km². jumlah pulau-pulau kecil yang terdapat di Kabupaten Pulau Morotai adalah sekitar 33 pulau dan 7 pulau berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Secara administratif kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Timur, Morotai Utara dan Morotai Jaya dengan pusat Ibu Kota berada di Daruba (Morotai Selatan) dan 64 desa. Mata pencaharian utama masyarakatnya adalah di sector perkebunan dan (kopra, umbiumbian, sayuran, pala, cengkeh dan cokelat), perikanan (perikanan tangkap dan budidaya), dan kerajinan besi putih. Sebagian besar struktur geologi Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah pegunungan yang didominasi oleh formasi batuan gunung api (andiset dan batuan beku basaltic). Dengan kondisi tersebut, secara umum wilayahnya mempunyai tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi. Terdapat 8 (delapan) gunung api aktif dan non aktif dengan ketinggian antara 8641.654cm diatas permukaan laut, serta 6 (enam) aliran sungai utama. 2. Visi dan Misi Kabupaten Pulau Morotai Dalam melakukan pembangunan di daerah, perencanaan pembangunan haruslah tersusun secara baik dan terukur, demi mencapai tujuan pembangunan yang di inginkan. Demikian halnya dengan Kabupaten Pulau Morotai, Pada periode 2011-2016 Pemerintah Daerah menyusun rencana strategis pembangunan daerah yang merujuk pada Visi dan Misi. Visi merupakan pandangan kedepan, kemana dan bagaimana Pulau Morotai akan dibawa yang tentunya bermuara pada kesejahteraan dan pembangunan yang lebih baik. Adapun


Visi dari Kabupaten Pulau Morotai adalah ”Berbasis Kelautan dan Pariwisata, Membangun Morotai Kepualauan Menuju Masyarakat Mandiri, Adil, Sejahtera dan Damai” . Misi merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan yang tidak bisa dilepaspisahkan dari Visi. Misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai adalah, (a) Terselenggaranya Tata Pemerintahan yang bersih, berwibawa, jujur, terbuka dalam menunjang public. (b) Membangun Infrastruktur wilayah yang handal, (c). Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. (d) Memberdayakan dan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, (e) Penggelolaan Sumber Daya Alam secara Optimal dan Lestari, (f) Penegakan Hukum dan tercitanya Kondisi aman. 3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai a. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai terbentuk sesuai dengan isyarat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai atas dasar kewenangan berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan kondisi Kabupaten Pulau Morotai saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang, dan dengan modal dasar yang

dimiliki oleh Kabupaten Pulau Morotai, maka Visi Pemerintah kabupaten Pulau Morotai: “Simpul Ekonomi Indonesia di Kawasan Pasifik”. Dengan Misi : “Mewujudkan Morotai yang Berdaya Saing dan Sejahtera” serta Grand Strategi : 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Entrepreneur. 2) Memacu Pembangunan Infrastruktur yang Berdaya Saing. 3) Membangun SDM yang Berdaya Saing. 4) Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Morotai sebagai KEK Memperhatikan Visi Kabupaten Pulau Morotai tersebut, serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan pariwisata di masa yang akan datang, maka Visi Pembangunan Pariwisata yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2012-2016 yaitu “Morotai Sebagai Destinasi Wisata Dunia Berbasis Bahari, Budaya dan Sejarah“ . Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan Misi yaitu : 1) Mendorong peningkatan citra Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah tujuan wisata berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan 2) Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan pariwisata untuk mendorong pembangunan daerah. 3) Mengembangkan sumberdaya pari wisata dan kebudayaan secara berkualitas. 4) Menjaga, melestarikan dan mengembangkan nilai, keragaman dan kekayaan budaya sesuai dengan tata nilai dan

11


kelembagaan yang secara turun temurun dipraktekkan dan dipelihara. b. Komposisi Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Komposisi pegawai pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai secara kuantitas dan kualitas masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung pada kecukupan pegawai dan kemampuan serta wawasan yang dimiliki. Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten


Pulau Morotai sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 29 (dua puluh) orang, dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 40 (empat puluh) orang. Tingkat pendidikan PNS adalah dengan kualifikasi berpendidikan S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 12 Orang, D-III sebanyak 2 orang, D-I sebanyak 10 orang, dan SMU sebanyak 3 orang. Sesuai dengan pangkat/golongan didominasi oleh pangkat/golongan III sebanyak 13 orang, pangkat/golongan II sebanyak 13 orang, dan pangkat/golongan IV sebanyak 3 orang. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Komposisi PNS Menurut Tingkat Pendidikan NO.

JENIS DATA

JUMLAH

Pendidikan

1

Pasca Sarjana

2

2

Sarjana

12

3

D-III

2

4

D-II

-

5

D-I

10

6

SMA

3

7

SLTP

-

JUMLAH

29

Sumber : Lembaran Disparbud Kab. Pulau Morotai

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Sampai saat ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih menyewa di salah satu rumah masyarakat, Jalan Raya Daruba No. 156 Morotai Selatan. c. Struktur Organisasi Disparbud Kabupaten Pulau Morotai Dengan berdasar pada Perda No 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas kabupaten Pulau Morotai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh

12

seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai mempunyai fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan; 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya


Adapun Struktur Organisasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut : 1) Kepala Dinas. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi: a) Perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan sejarah, pengembangan pariwisata, serta bidang pemasaran; b) Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang kebudayaan dan sejarah, pengembangan pariwisata, serta bidang pemasaran; c) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas; d) Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD. 2) Sekretariat a) Sub Bagian Umum dan Penyusunan Program b) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Kesekretariatan. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi : • Penyusunan operasionalisasi rencana kerja urusan umum dan penyusunan

•

•

• •

program serta urusan keuangan dan kepegawaian; Penyelenggaraan kebijakan urusan umum dan penyusunan program serta urusan keuangan dan kepegawaian; Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian; Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Kebudayaan Dan Sejarah terdiri dari : 1) Seksi Kebudayaan 2) Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan Bidang Kebudayaan dan Sejarah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang Kebudayaan dan Sejarah. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi a) Perumusan operasionalisasi rencana kerja Bidang Kebudayaan dan Sejarah; b) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kebudayaan dan Sejarah; c) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup Bidang Kebudayaan dan Sejarah; d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup Bidang Kebudayaan dan Sejarah; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

13


fungsinya. e. Bidang Pengembangan Pariwisata terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 2) Seksi Usaha Jasa, Sarana dan Standar Mutu Produksi Pariwisata Bidang Pengembangan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang Pengembangan Pariwisata. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi : 1) Perumusan operasionalisasi rencana kerja Bidang Pengembangan Pariwisata; 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Pariwisata; 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup Bidang Pengembangan Pariwisata; 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup Bidang Pengembangan Pariwisata; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14


e. Bidang Pemasaran terdiri dari : 1) Seksi Promosi dan Kerja Sama 2) Seksi Informasi Pasar dan Pengembangan Jaringan Bidang Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup Bidang Pemasaran. Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Bidang mempunyai fungsi : 1) Perumusan operasionalisasi rencana kerja Bidang Pemasaran; 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemasaran; 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup Bidang Pemasaran; 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat fungsional umum dalam lingkup Bidang Pemasaran; 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

Subbagian Umum & Penyusun Program

Kepala Bidang Kebudayaan dan sejarah

Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata

Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi

Kepala Seksi Kebudayaan

Kepala Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata


Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

Kepala Seksi Usaha Jasa, Sarana & Standar Mutu Produksi Pariwisata


Subbagian Keuangan dan Kepegawaian

UPTD

Gambar 1.Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai dan kebudayaan kabupaten pulau Morotai 1 5


4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Kab. Pulau Morotai Untuk mewujudkan misi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran yang lebih operasional. Misi pertama yaitu Mendorong peningkatan citra Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah tujuan wisata berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan. Tujuan dari misi tersebut adalah Peningkatan daya saing kepariwisataan Kabupetan Pulau Morotai; serta Peningkatan pariwisata berbasis bahari, budaya dan sejarah yang kreatif dan inovatif, dengan sasaran : a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata wan Nusantara maupun mancanegara b. Tersedianya paket wisata yang menarik c. Terlaksananya event pariwisata tahunan d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan


b. Meningkatnya PAD sektor Pariwisata c. Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kepariwisataan d. Berkembangnya Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata e. Terlaksananya pengembangan pariwisata secara berhasil guna dan berdaya guna, terarah dan terpadu dengan tetap mengedepankan Sapta Pesona dalam pelaksanaannya

Misi ketiga yaitu Mengembangkan sumberdaya pariwisata secara berkualitas. Tujuan dari misi tersebut adalah Peningkatan kapasitas sumberdaya pembangunan pariwisata; serta Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata, dengan sasaran a. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur/Industri/ Masyarakat Bidang Kepari wisataan

F a n d i H .i L a t i e .f K i n e r j a P e m b a n g u n a n S e k t o r P a r i w i s a t a . . .


4. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Pariwisata Kab. Pulau Morotai Untuk mewujudkan misi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran yang lebih operasional. Misi pertama yaitu Mendorong peningkatan citra Kabupaten Pulau Morotai sebagai daerah tujuan wisata berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan. Tujuan dari misi tersebut adalah Peningkatan daya saing kepariwisataan Kabupetan Pulau Morotai; serta Peningkatan pariwisata berbasis bahari, budaya dan sejarah yang kreatif dan inovatif, dengan sasaran : a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata wan Nusantara maupun mancanegara b. Tersedianya paket wisata yang menarik c. Terlaksananya event pariwisata tahunan d. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang aman dan nyaman e. Tereksposenya potensi-potensi pari wisata lokal spesifik dan dominan guna meningkatkan kunjungan wisatawan dan investasi

Misi kedua yaitu Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengembangan pariwisata untuk mendorong pembangunan daerah. Tujuan dari misi tersebut adalah Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; serta me wujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui perluasan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran : a. Meningkatnya Keterlibatan Stakeholders Pariwisata Dalam Memasarkan Pari wisata Kabupaten Pulau Morotai

16


b. Meningkatnya PAD sektor Pariwisata c. Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kepariwisataan d. Berkembangnya Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata e. Terlaksananya pengembangan pariwisata secara berhasil guna dan berdaya guna, terarah dan terpadu dengan tetap mengedepankan Sapta Pesona dalam pelaksanaannya

Misi ketiga yaitu Mengembangkan sumberdaya pariwisata secara berkualitas. Tujuan dari misi tersebut adalah Peningkatan kapasitas sumberdaya pembangunan pariwisata; serta Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pariwisata, dengan sasaran a. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur/Industri/ Masyarakat Bidang Kepari wisataan b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Pengelolaan, Perencanaan dan Pelaksanaan yang Ditunjang Oleh Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Dinas Pariwisata c. Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur dan pelaku usaha wisata yang profesional d. Meningkatnya Profesionalisme dan Daya Saing SDM Bidang Pariwisata Adapun Indikator dalam melihat tingkat keberhasilan dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut : a. Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor secara optimal. b. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun.


c. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan. d. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. e. Peningkatan pendapatan masyarakat. f. Bertambahnya KSP wisata alam, budaya dan kuliner. g. Tersedianya produk wisata yang berkualitas dan memadai (atraksi, aksesibilitas, amenitas). h. Tersedianya SDM Aparatur dan pelaku usaha pariwisata. i. Tumbuhnya sanggar seni budaya daerah. j. Terselenggaranya event pariwisata dan budaya daerah. k. Terlaksananya pelayanan pengurusan izin prinsip usaha pariwisata.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITI AN 1. Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai a. Perencanaan wisata

Pengembangan Pari-

Perencanaan pada asasnya berkisar kepada dua hal : yang pertama ialah penentuan pilhan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuantujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut diperlukan ukuran-ukuran atau kriteriakriteria tertentu yang terlebih dahulu harus dipilih pula Nitisastro (dalam Tjokroamidjojo1996;15). sebagai upaya

untuk merealisasikan program tersebut, maka dibentuklah Ivent Pariwisata atau kalender pariwisata, yang dilakukan oleh Disparbud Kab. Pulau Morotai sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pariwisata. Perencanaan pariwisata bila dilakukan dengan baik tentu akan memberikan manfaat dan dapat memperkecil semua efek yang tidak menguntungkan. Karena itu pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata sebagai suatu industri agar perkembangan industri pariwisata sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan mencapai sasaran yang dikehendaki, baik itu ditinjau dari segi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Jadi Perencanaan yang dilakukan oleh Disparbud telah maksimal mulai dari program yang kegiatan, ivent-ivent pariwisata/kalender pariwisata dll, maka diperlukan perencanaan tata ruangnya secara sinergis atau terpadu. Untuk itu Disprabud telah membuat Rencana Induk PengembanganPariwisatadaerah (RIPPDA) sebagai payung hukum pariwisata didaerah. Sasaran dari RIPDDA diarahkan pada beberapa hal diantaranya; Tujuan dan sasaran pengembangan kepariwisataan, Visi dan misi pengembangan kepariwisataan, Strategi pengembangan kepariwisataan, Kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengembangan kepariwisataan, Program pengembangan kepariwisataan yang terdiri dari program pokok (pengembangan produk dan pasar) dan program penunjang (program sektor lain yang menunjang pengembangan wisata). b. Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kab. Pulau Morotai Dalam posisi seperti ini, kebijakan sangat bermakna, tidak saja sebagai fungsi regulatif tetapi juga fungsi strategis

17



dalam hubungan nasional bahkan internasional. Dengan demikian, maka kebijakan pengembangan pariwisata di satu negara tidak dapat dianalisis tanpa mengkaitkan dengan kepentingan kemitraan antar pemerintah, bisnis dan masyarakat. Kebijakan kelembagaan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, merupakan satu sistem yang saling berinteraksi dengan batasan-batasan dan aturan aturan yang telah disepakati antar berbagai pihak yang bermitra. Dan kemitraan ini dikembangkan dalam kerangka kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak yang bermitra ini. Pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai haruslah bersinergi dari semua elemen, baik dalam pembuat kebijakan, SKPD sampai kepada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab penuh dari dinas terkait saja. Hubungan kelembagaan pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif/DPRD) harus lebih fungsional guna memantapkan fungsi (legislasi, pengawasan dan budgeting). Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi

secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi. Akan tetapi, pada kenyataannya terjadi konflik interest di tingkat para pengambil keputusan. Pada dasarnya koordinasi pemerintah swasta dan masyarakat haruslah berjalan baik dan berkualitas. Langkah demikian selain untuk menjamin proses perencanaan pembangunan, sampai pelaksanaan dan evaluasi. yang terpenting memberikan kepastian berusaha dan suasana yang nyaman untuk pengusaha dan investor serta masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Edgell, dkk (2008) yang mengemukakan bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan masyarakat dengan rencana, pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan berikut ini.‘Tourism policy is a progressive course of actions, guidelines, directives, principles, and procedures set in an ethical framework that is issues-focused and best represents the intent of a community

Pemerintah pusat dan propinsi Akademisi

DPRD

Dinas Pariwisata

swasta

Organisasi Independen

Dinas terkait

Media massa dan elektronik Masyarakat

Gambar 2. Unsur-unsur Pokok Kelembagaan Pariwisata Kab. Pulau Morotai

Sumber : RIPDDA Kab. Pulau Morotai

18


(or nation) to effectively meet its planning, development, product, service, marketing, and sustainability goals and objectives for the future growth of tourism’. c. Target dan Realisasi Program Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pulau Morotai. Pembangunan bidang pariwisata Kabupaten Pulau Morotai selama lima tahun ke depan akan diarahkan pada penciptaan aktivitas pariwisata bernilai ekonomis tinggi melalui peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana, promosi wisata, dan peningkatan investasi sektor swasta terutama pada aktivitas pariwisata bahari, budaya, dan sejarah. Dengan langkah kebijakan dan pola investasi tersebut, jumlah kunjungan wisata pada 2015 diprediksi dapat mencapai angka 5000 orang, terdiri dari 1.500 wisatwan asing, dan 3.500 wisatawan domestik dengan rata-tata lama kunjungan 5 hari untuk wisatawan asing dan 7 hari untuk wisatawan domestik. Capaian target sasaran tersebut akan didukung dengan peningkatan investasi swasta pada sektor perhotelan yang termanifestasi pada jumlah hotel dan penginapan masing-masing sebanyak 3 dan 10 buah (RPJMD Kab. Pulau Morotai). Adapun target atau sasaran dari Disparbud yang tertuang dalam Laporan akuntabilitas instansi pemerintahan Dinas Pariwisata dan kebudayaan memuat 4 (empat) sasaran yang ingin di capai yaitu diantaranya

sebagai berikut : 1) Terlaksananya 10 event pariwisata tahunan, terlaksananya 5 paket wisata, tercapainya jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 35.000 orang maupun mancanegara sebanyak 1.000 orang pada tahun 2016, pengembangan KSP Wisata Budaya Desa Adat, pengembangan KSP Wisata Budaya Desa Seni, pengembangan KSP Wisata Budaya Situs Sejarah, pengembangan Wisata Alam pantai, pengembangan KSP Wisata Alam, dan pengembangan wisata kuliner. 2) Tercapainya peningkatan kualitas promosi potensi pariwisata daerah baik untuk kebutuhan sebagai tujuan wisata maupun sebagai tujuan investasi; 3) Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur dan pelaku usaha wisata yang profesional serta partisipasi masyarakat bagi pengembangan pariwisata daerah; 4) Terwujudnya revitalisasi institusi adat serta peningkatan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan seni dan budaya daerah sebagai aset sekaligus terselenggaranya event-event budaya yang berkualitas dan dikemas sebagai atraksi wisata yang mempunyai nilai jual bagi pengembangan pariwisata daerah; (Sumber Lakip Kab. Pulau Morotai)

Adapun kontribusi jasa pariwisata sebagai berikut : Tabel 2.Konstribusi sector pariwisata pada PAD Kab. Pulau Morotai Uraian

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Retribusi usaha (jasa, penginapan, pengsakrahan, dan vila)

25.000.000.-

16.000.000.-

Pajak (hotel dan restoran)

817.773.000

415.457.000

Sumber : Lakip 2013 Disparbud Kab. Pulau Morotai

19



Selain itu juga terdapat pungutan jasa usaha yang terlihat pada tabel berikut : Tabel 3. Pendapatan Disparbud Kab. Pulau Morotai No

Jenis Pendapatan

Jumlah (Rp)

1

Pungutan Jasa Usaha Pariwisata

4.130.000.-

2

Pungutan Jasa Usaha Pariwisata

3.465.000.-

Jumlah

7.595.000.-

Sumber : Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Disparbud 2013

Jadi Kendala-kendala umum yang menjadi faktor penghambat Kinerja dari Dinas pariwisata dan kebudayaan Kab. Pulau Morotai antara lain (a) minat para investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata khususnya dalam pembangunan obyek wisata masih rendah dikarenakan kondisi daerah yang tidak memungkinkan (bergejolak), (b) kondisi obyek wisata yang ada masih belum optimal, dengan kata lain masih ada yang belum memenuhi segi jumlah maupun kualitas standar fasilitas (fisik dan sarana) dan (c) pelaku pembangunan sektor kepariwisataan belum berperan secara optimal baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini sebagai akibat dari masih kurangnya sumber daya manusia pada sektor kepariwisataan dan pariwisata belum merupakan prioritas pembangunan ekonomi daerah. 2. Pembangunan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Pulau Morotai a. Kunjungan wisatawan Di Kab. Pulau Morotai Pariwisata merupakan aktivitas per jalanan yang dilakukan untuk sementara

waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan. Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu dari rangkaian aktivitas perjalanan, dengan alasan rekreasi, mencari nafkah dan bahkan menghabiskan waktu senggang baik itu wisata mancanegara maupun wisata domestic. data pengunjung yang datang ke obyek Wisata Kabupaten Pulau Morotai. Umumnya, para wisatawan domestik lebih tertarik untuk berkunjung ke daerah objek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Pulau Morotai seperti, Pulau Dodola, Pulau Sum-Sum, Air Kaca, Tank Amphibi, Museum Perang dunia II dan pantaipantai yang memiliki panorama indah yang dimiliki Kabupaten Pulau Morotai. Namun Jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara masih dirasa sedikit. Hal ini dapat dilihat dari data pengunjung yang datang ke obyek Wisata Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel 4.Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara Tahun 2011-2013 Wisatawan Domestik Mancanegara Jumlah

2011

2012

Jumlah 300 120

% 71,4 28,6

Jumlah 5.940 500

% 96,6 3,4

Jumlah 500 300

% 70,0 30,0

420

100

6.149

100

800

100

Sumber : Lakip Disparbud Kab. Pulau Morotai

20

2013


Jadi pada dasarnya wisatawan merasa jenuh dikarenakan mahalnya factor penunjang pariwisata dalam hal biaya transportasi, makan penginapan, dan belum adanya kelengapan penyediaan pariwisata. Di samping itu, industri perhotelan terlihat belum cukup terorganisir di Kabupaten Pulau Morotai dan bahkan belum ada sama sekali di beberapa kecamatan. b. Fasilitas Pariwisata Di Kabupaten Pulau Morotai Prasarana Kepariwisataan merupakan semua fasilitas yang mendukung agar sarana pariwisata dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada wisata wan guna memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam, adapun halhal yang harus diperhatikan dalam fasilitas pariwisata seperti Prasarana perhubungan, seperti jalan, terminal angkutan darat dan laut dan bandara udara, System perbankan dan Moneter, serta Telekomunikasi seperti telpon, internet, kantor pos, Tv dan radio serta pelayanan kesehatan dan keamanan. Jadi pada dasarnya Upaya untuk mendorong Pertumbuhan Pembangunan Pariwisata di Kab.Pulau Morotai, maka perlu disediakannya sarana dan prasarana penunjang, sehingga wisatawan merasa nyaman dan ingin berlama-lama di daerah tersebut. c. Perkembangan Obyek Wisata Di Kabupaten Pulau Morotai Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai, sudah selayaknya Kinerja dari dinas pariwisata harus bekerja secara optimal demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Berikut adalah beberapa titik yang menjadi obyek wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai yang sudah terdeteksi keberadaannya baik wisata bahari, alam,

sejarah maupun panorama pulau-pulau surga yang indah. Namun Disparbud Kab. Pulau Morotai hanya berkonsetrasi pada pengembangan infrastruktur pulau dodola saja yang berakibat pada tidak tersentuhnya beberapa obyek wisata yang sudah terdeteksi keberadaannya yang memang perlu dilakukan pengelolaan, pelestarian dan pengembagan beberapa obyek wisata. Jadi pada dasarnya keberadaan obyek wisata tersebut belum diikuti oleh perkembangan pariwisata yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat perkembangan objek dan daya tarik wisata serta kunjungan wisata ke tiap objek wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. 3. Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata di Kab. Pulau Morotai a. Prespektif Disparbud Pulau Morotai

Kabupaten

Prespektif pengembangan pariwisata di Pulau Morotai merupakan bentuk peningkatan citra pariwisata sehingga pariwisata di pulau morotai dapat mencapai tingkat nasional bahkan internasional yang berdaya saing dan mampu memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang berkunjung di Kab. Pulau Morotai. Sejalan dengan hal tersebut, Kab.Pulau Morotai merupakan Pulau yang memiliki beragam obyek dan potensi wisata yang ada mulai dari wisata bahari, histori, panorama pulau-pulau yang indah, dan benda-benda peninggalan PD II, dari beragamnya potensi tersebut, sehingga Pemkab Pulau Morotai beroentasi pada pengembangan pariwisata dan perikanan, sesuai dengan Grand besar Visi dari Bupati Pulau Morotai. Untuk mejewantahkan Visi tersebut, Disparbud sebagai elemen didaerah merealisasikan dan tercermin dalam Visi dari Disparbud yaitu Morotai sebagai Destinasi Wisata Dunia Berbasis Bahari, Budaya. Destinasi

21


Wisata Dunia. memiliki arti bahwa Pulau Morotai berupaya melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh, terpadu, bertahap dan berkelanjutan melalui upaya penyediaan sumberdaya dan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, aksesabilitas, dukungan kesiapan dan keterlibatan masyarakat, positioning pariwisata secara strategis dalam pembangunan daerah guna meraih kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, sebagai indicator daerah wisata destinasi dunia, bahari dan wisata sejarah. (Renstra Disparbud) b. Posisi Pariwisata Kab. Pulau Morotai Tidak sedikit daerah-daerah di Indonesia mulai banyak yang menggali, membangun dan mengembangkan obyek pariwisata daerahnya. Hal ini dikarenakan daerah-daerah di Indonesia menyadari manfaat adanya pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang salah satunya adalah kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu daerah yang sangat mengandalkan sektor pariwisata dalam membangun daerahnya. Hal tersebut dikarenakan posisi atau letak Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri sangat strategis yaitu berada di kawasan asia pasifik sehingga kedepannya morotai akan di jadikan simpul kawasan pasifik yang terlewati jalan utama penghubung antar Kabupaten Pulau Morotai dengan negara lain. Untuk itu, dalam memenuhi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal ekonomi, dengan melihat dan memanfaatkan peluang yang ada, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya dalam membangun dan mengembangkan pariwisata agar

22


kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi terpenuhi. Upaya-upaya tersebut yaitu dengan menyusun dan melaksanakan berbagai strategi dalam membangun, dan mengembangkan kepariwisataan daerah. Selain itu upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pulau Morotai dalam membangun dan mengembangkan kepariwisataan daerah yaitu dengan membuka dan memperluas jejaring atau kerjasama dengan berbagai pihak baik swasta, masyarakat, maupaun pemerintah daerah lainnya dalam hal penyelenggaraan kepariwisataan daerah. Semua upaya-upaya tersebut terus dilakukan agar kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pulau Morotai dapat meningkat. Dengan menggunakan alur logika Pemkab Pulau Morotai yang mengedepankan pariwisata sebagai leading sector (sektor utama) sesuai dengan Visi Bupati, Morotai akan digenjot dari sector perikanan dan pariwisata dalam rangka menyejahterakan masyarakat setempat. Keputusan menetapkan pariwisata sebagai sektor utama dalam pembangunan tentu dilandasi oleh beberapa pertimbangan, antara lain adalah letak Kabupaten Pulau Morotai secara geografis berada di daerah timur terluar dari Indonesia, daerah tujuan wisata utama dan pintu masuk utama bagi Negara-negara lain, memiliki potensi yang beragam di bandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Maluku Utara dan menjadi bukti sejarah peninggalan perang dunia ke II c. Pola Kegiatan Dinas pariwisata dan Kebudayan Kab. Pulau Morotai Berbagai obyek dan potensi wisata yang dimiliki oleh di Kab. Pulau Morotai adalah modal dasar pengembangan kepariwisataan Indonesia. Namun, mengandalkan kekayaan alam, budaya, dan kesenian saja


belum cukup untuk mendongkrak angka kunjungan wisatawan. Diperlukan langkah strategis untuk memasarkan dan merancang pola pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter daerah, adapun strategi yang dilakukan mulai dari pemasaran, promosi dan pola kegiatan dari disparbud. program pemasaran yang dilakukan oleh Disparbud adalah menganalisis pasar terkait dengan membangun prsepsi wisatawan terhadap pariwisata yang ada di Kab. Pulau Morotai, tentunya dengan prsepsi yang dibangun diharapkan akan menarik wisatawan untuk mau berkunjung ke kab. Pulau morotai karena memiliki keunikan pariwisata yang ada di Kabupaten pulau morotai serta bisa menjawab kebutuhan akan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pada dasarnya Setiap pemasaran, termasuk pemasaran pariwisata pada awalnya dimulai dengan membuat analisis pasar wisata. Analisis ini meliputi analisis persepsi dan preferensi wisatawan. Pada umumnya calon wisatawan menginginkan suatu produk wisata tertentu. Faktor sosiodemografi dan psikografi memiliki peran yang sangat besar dalam memilih macam produk dan destinasi pariwisata. Berawal dari data inilah bagaimana pemasaran harus dilakukan. Jelas bahwa dalam proses pemasaran pihak pemilik produk harus bisa menyesuaikan dengan keinginan wisatawan atau menyesuaikan dengan segmen wisatawan yang berminat pada jenis produk yang dimilikinya. Seharusnya, organisasi mengambil keputusan untuk membangun persepsi pasar potensial terhadap suatu produk/jasa yang unggul agar tampak berbeda dengan produk yang lain. Dengan demikian, diharapkan calon konsumen mau membeli dengan harga mahal karena adanya perbedaan itu. Menurut Porter (2007), ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan

biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum (strategi generik). Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk yang menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen. Perbaikan image dan revitalisasi produk pariwisata dapat dilakukan melalui promosi di berbagai media, baik cetak maupun elektronik serta brosur/leaflet yang menyajikan informasi potensi wisata dan kondisi keamanan suatu daerah. Promosi merupakan salah satu bagian dari bauran pemasaran pariwisata yang tidak bisa berjalan sendiri dan terpisah dari indikatorindikator bauran pemasaran pariwisata yang lainnya. Strategi pengembangan pariwisata harus memberikan rasa aman dan ketenangan bagi wisatawan untuk dapat menikmati obyek wisata yang disajikan. Melalui cara ini, citra suatu daerah dapat ditingkatkan dan kesan baik bangsa lain terhadap bangsa kita dapat ditumbuh kembangkan.

KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Babbab sebelumnya, maka dapatlah di tarik kesimpulan terkait dengan pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut : a. Kinerja dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai kurang optimal dalam mengembangkan

23



obyek dan potensi wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Hal ini terlihat dari Perencanaan Dinas Pariwisata yang tidak terarah pada program preoritas hanya sebatas blue print dikarenakan direvisinya RPJMD dan belum didistribusikan ke semua SKPD yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten sehingga belum adanya kejelasan arah pembangunan 5 (lima) Tahun kedepan, Kebijakan pariwisata yang tidak melibatkan semua elemen pendukung pariwisata dimulai dari DPRD yang sampai saat ini belum membuat prodak hukum yang mengatur tentang kepariwisataan, tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata, minat para investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata khususnya dalam pembangunan obyek wisata masih rendah disebabkan kasus yang mencuat di Kabupaten Pulau Morotai akhir-akhir ini yaitu tidak efektifnya keamanan serta pelaku pembangunan sektor kepariwisataan belum berperan secara optimal (SDM) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai yang berimbas kepada target dan realisasi yang masih jauh dari pencapaian yang di inginkan, terlihat dari jumlah pendapatan daerah dari segi pariwisata yang hanya berkisar Rp. 7.120.000.serta adanya efek ketergantungan yang tinggi terhadap APBD b. Dampak dari buruknya Kinerja dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai menyebabkan kurangnya minat wisatawan yang berkunjung mulai dari Wisman dan Wisatawan Lokal di karenakan obyek wisata di Kabupaten Pulau Morotai tidak terekspos secara luas, hanya di akhir tahun 2012 saja ketika diadakan

24

Ivent Nasional dan Internasional yaitu Sail Morotai 2012, namun pasca Ivent tersebut tidak ada kelanjutan dalam upaya menarik wisatawan, dikarenakan Fasilitas Pariwisata (infrastruktur dan suprastruktur) yang kurang memadai karena tidak berdasar pada Sapta Pesona Sadar Wisata (aman, tertib, bersih, dan kenangan). c. Strategi Pengembangan Potensi wisata di Kabupaten Pulau Morotai diharapkan mampu untuk menarik wisatawan berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai sehingga terciptanya lapangan kerja didaerah dan mampu mendorong pendapatan asli daerah. Namun prsepktif pengembangan pariwisata tidak sejalan dengan konsep yang dibangun yaitu menciptakan morotai sebagai destinasi wisata dunia, wisata bahari dan wisata sejarah karena belum adanya kesiapan dari pemerintah daerah, Selain itu, posisi dari Dinas pariwisata tidak mampu mengenbang amanah dan tanggung jawab yang terlalu besar yang untuk itu dibutuhkan sinergitas dari semua elemen pendukung, serta pola kegiatan dari dinas pariwisata kabupaten Pulau Morotai yang hanya melakukan promosi dan itupun hanya pada territorial Propinsi Maluku Utara saja. Dikarenakkan akses dalam bentuk promosi di media massa ataupun elektronik belum ada dan tidak adanya kordinasi antara Dinas Pariwisata dengan pihak swasta, masyarakat dan elemen pedukung pariwisata lainnya. 2. Saran Dari beberapa kesimpulan tersebut diatas adapun saran dari peneliti terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai adalah sebagai berikut :


a. Untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai haruslah mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan daerah hal itu tercermin dari peningkatan kinerja dari Dinas Pariwisata dan kebudayaan mulai dari program perencanaan yang terarah, kebijakan yang mampu melibatkan semua elemen artinya artinya ada sinergitas dari semua elemen kelembagaan, diantaranya penguatan fungsi legislasi dari DPRD, penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata, mampu menumbuhkan kepercayaan kepada infestor sehingga target dan realisasi yang diinginkan dapat tercapai yaitu dapat mendorong pertumbuhan pariwisata yang ada. b. Prespktif pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kondisi obyektif yang ada dilapangan, sehingga tidak ada kekecewaan dari para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai, dan diharapkan pula Dinas Pariwisata haruslah bekerja ektramaksimal dalam mempromosikan potensi dan obyek wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai sehingga Grand Visi dari Bupati yaitu Morotai berbasis Pariwisata dan Perikanan dapat terjewantahkan dalam tahapan implementasi. c. pelaporan kinerja dilakukan haruslah dengan mengacu pada prinsip dan sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berasaskan prinsipprinsip transparansi, paritisipasi dan akuntabilitas serta disampaikan secara terbuka kepada public, agar mendapat gambaran secara obyektif mengenai perkembangan kinerja pembangunan

pariwisata secara utuh, Sehingga public dapat melihat keterkaitan dan konsistensi perumusan dan pelaksanaan visi, misi dan program kerja.

DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Bill Foster dan Karen R. Seker,Pembina Untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan. Jakarta: PPM. 2001. Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (aktualisasi, Metodogis kea rah ragam varian kontemporer), Jakarta: Rajawali pers, 2012. Bogdan Robert C and Sari Knopp Biklen,Qualitative Research for education : an. Introduction to eory and Methods . Boston : Alin and Bacon, 1982. Dharma Surya, Manajemen Kinerja , Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Ermaya Suradinata, Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintahan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997. Fandeli, Ch. Pengertian dan Kerangka Dasar Kepariwisataan dalam “Dasardasar manajemen Kepariwisataan Alam”, Editor: Ch, Fandeli, Liberty, Yogyakarta.1995 Kartasasmita Ginanjar, Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES, 1997. Lofland, John dan Lin H. Lofland, Analizing social settings :a Guide to Qualitative Observation and analizing , Belmont, Compani.(Terjemahan), 1984. Lincoln, Yvona S, dan Egon G., Guba, Naturalistic Inquiry , Beverly Hills : Sage Publications, 1985. Mangkunegara Anwar Prabu, Manajemen

25



Sumber Daya Manusia, Bandung: Administrasi Niaga Politeknik Negri, 2001.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional”Veteran” Yogyakarta. 2011.

Mahsun Mohammad, Pengukuran Kinerja sektor Publik (edisi pertama). Yogyakarta: BPTE, 2006.

Awira Alam Agni, Peningkatan Ekonomi Bali melalui Pengembangan Pariwisata . Jurnal, 2008.

Moelyarto, Tjokrowinoto, Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.

Farid Kharisma, Manajemen Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang . Skripsi, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2012.

Muljadi. A.j, Kepariwsataan Dan Perjalanan. Jakarta: Rajawali press, 2002. Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara, Cet; II, 2007. Robert L. Mathis dan John H Jakson, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat, 2009. Ratminto dan Winarsih Atik Septi, Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Peraturan Perundangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kab. Pulau Morotai

Siagian P. Sondang, Teori Pembangunan Organisasi . Jakarta: Bumi Aksara, 1997. _______________, Pembangunan. Agung, 1994.

Administrasi Jakarta: Gunung

Sinabelia Lijan, Reformasi Pelayanan Public. Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Wasistiono Sadu, Kapita selekta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jatinagor: Alqapirint, 2002. Skripsi, Tesis, Jurnal dan Artikel.

Ambarawati Ayu Anak Agung, Evaluasi Strategi Promosi Dinas Pariwisata Provinsi Bali Dalam Event Pesta Kesenian Bali Untuk Menarik Wisatawan Mancanegara . Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi,

26

Web (Diakses pada hari Minggu,/02/2013. http://www.sailmorotai2012.com/ index.php/20catinformasisail/catbar itasail/58arperesmianacarasailmorot ai2012). (Diakses pada hari jumat 8 maret 2013.http://travel.compas.com/ read/2012/02/06/15322321/fasilitas. wisata.pulau. Dodola.Kurang. Terawat)

KINERJA PEMBANGUNAN SEKTOR PARIWISATA

Recommend Documents