Revitalisasi Pasar Tradisional Dan an Sektor Pariwisata Kasus Pasar Raya Padang Dan Sektor Pariwisata Sumbar

. .   

NAMA : RIDHWAN NO.BP : 06151126 DOSEN : Prof.Dr. Fashbir Noor Sidin SE,MSP TUGAS EKONOMI REGIONAL DAN PERKOTAAN

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Isu-isu Utama Pasar Tradisional Pasar tradisional mendapatkan keuntungan dari krisis keuangan dunia (global crisis) saat ini. Keinginan masyarakat/konsumen untuk memperoleh produk dengan harga murah di saat krisis membuat pasar tradisional terselamatkan dari desakan pasar modern. Kondisi ini bertolak belakang dengan pertumbuhan pasar modern yang kian agresif dan terus meningkatkan distribusi, promosi dan perbaikan model bisnis ritel. Mayoritas pasar tradisional dikuasai dan dikelola oleh Pemda setempat, biasanya di bawah kendali Dinas Pasar. Sejumlah kecil pasar tradisional dikembangkan melalui kerjasama antara Pemda dan perusahaan swasta, umumnya di bawah skema bangun, operasi, dan transfer (build-operate-transfer/BOT). Perusahaan swasta kemudian membayar setiap tahun kepada Pemda sejumlah dana yang telah disepakati. Pengelola pasar, yang diangkat oleh Kepala Dinas Pasar, mengelola pasar milik Pemda. Di beberapa kasus, pengelola pasar bertanggung jawab atas beberapa pasar sekaligus. Dinas Pasar menetapkan target retribusi pasar tahunan pada setiap pasar tradisional miliknya. Tugas utama yang diemban setiap kepala pasar adalah pemenuhan target yang sudah ditetapkan. Kegagalan pemenuhan target tidak jarang berbuntut pada pemberhentian langsung kepala pasar. Karena itu, penarikan dana retribusi dari Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

1

para pedagang menjadi ajang perhatian utama dari setiap kepala pasar daripada pengelolaan pasar yang lebih baik.

Ruh perdagangan bangsa Pasar tradisional merupakan ruh perdagangan bangsa Indonesia Pasalnya, di pasar tradisional terdapat interaksi antara pedagang dan pembeli, yang tidak dapat ditemui di dalam pasar modern. Tawar-menawar, canda riang yang sesekali diselingi rasa kerjdaksukaan merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia yang semakin asing di tengah semakin banyaknya masyarakat berbelanja b erbelanja di pasar modem. Maka dari itu. revitalisasi pasar tradisional pada dasarnya bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagaimana mengubah cara pandang masyarakat. Masyarakat harus disadarkan

bahwa

berbelanja

di

pasar

tradisional

bukan

berarti

kuno

dan

antimodemisme. Berbelanja di pasar tradisional merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan menguji kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Pada

akhirnya,

keberadaan

pasar

tradisional

sudah

saatnya

di-uri-uri

(dilestarikan). Salah satunya adalah dengan mengajak anggota keluarga berkunjung dan berbelanja di pasar tradisional.

Kondisi pasar tradisional: -

Pasar Tradisional Tradisional merupakan Infrastruktur Infrastruktur ekonomi daerah, menjadi menjadi pusat kegiatan distribusi dan pemasaran

-

Keberadaannya kian kian menurun dengan berkembangnya perpasaran perpasaran swasta modern khususnya diperkotaan

- Berdasarkan Survey AC Nielsen pertumbuhan Pasar Modern (termasuk Hypermarket) sebesar 31,4%, sementara pertumbuhan Pasar Tradisional - 8,1% (SWA, Edisi Desember 2004). -

Serbuan pasar modern modern / hypermarket dengan dukungan kekuatan modal besar, sistem dan teknologi modern, berhadapan langsung dengan pedagang pasar tradisional.

-

Image Pasar Pasar tradisional terkesan Becek, Becek, Kotor, kurang nyaman, dan Fasilitas Fasilitas Minim : parkir, toilet, tidak ada tempat pengolahan sampah, fisik kurang terawat.

Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

2

-

Kurang mampu berkompetisi dengan perpasaran swasta

-

Lemah dalam manajemen dan kurang mengantisipasi mengantisipasi perubahan

Kehadiran pasar modern yang memberikan banyak kenyamanan membuat sebagian orang enggan untuk berbelanja ke pasar tradisional disebabkan : pertama, supermarket dapat menjual lebih banyak produk yang lebih berkualitas dengan harga yang lebih murah; kedua, informasi daftar harga setiap barang tersedia dan dengan mudah diakses publik; ketiga, supermarket menyediakan lingkungan berbelanja yang lebih nyaman dan bersih, dengan jam buka yang lebih panjang, dan menawarkan aneka pilihan pembayaran seperti kartu kredit dan kartu debit dan menyediakan layanan kredit untuk peralatan rumahtangga berukuran besar; keempat, produk yang dijual di supermarket, seperti bahan pangan, telah melalui pengawasan mutu dan tidak akan dijual bila telah kedaluwarsa.

Keunggulan Pasar Tradisional Pasar modern meskipun memiliki banyak kelebihan, akan tetapi dalam sistem pasar modern penentuan harga tidak bisa ditawar/sudah ditetapkan. Sedangkan pasar tradisional memiliki beberapa keunggulan, yakni : (1) masih adanya kontak sosial saat tawar menawar antara pedagang dan pembeli. Tidak seperti pasar modern yang memaksa konsumen untuk mematuhi harga yang sudah dipatok; (2) keinginan masyarakat memperoleh produk dengan harga murah di saat krisis membuat pasar tradisional tradisional terselamatkan terselamatkan dari desakan pasar modern; dan (3) pasar

tradisional

menggambarkan

denyut

nadi

perekonomian

rakyat

kebanyakan. Di sana, masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya, dari mulai para pedagang kecil, kuli panggul, pedagang asongan, hingga tukang becak. Di balik kelebihan tersebut, pasar tradisional biasanya becek dan bau, malas tawar menawar, faktor keamanan (copet, dsb), resiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, penuh sesak, dan sejumlah alasan lainnya.


3

Persoalan Pasar Tradisional Permasalahan terkait pengelolaan pasar tradisional antara lain : (1) permasalahan dan citra negatif negatif pasar tradisional umumnya terjadi akibat kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak profesional, dan tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan operasional pasar; (2) pasar tradisional umumnya memiliki desain yang kurang baik, termasuk minimnya fasilitas penunjang, banyaknya pungutan liar dan berkeliarannya "preman-preman" pasar serta sistem operasional dan prosedur pengelolaannya kurang jelas (Kompas, 16 Februari 2009); (3) masalah internal pasar seperti buruknya manajemen pasar, sarana dan prasarana pasar yang sangat minim, pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi, menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar, dan minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional. Kendala terberat bagi pasar tradisional adalah sulitnya perbankan mengucurkan kredit pembangunan pasar tradisional. Hal ini disebabkan beberapa kendala seperti tidak jelasnya jenis aset pasar tradisional, serta status kepemilikan kios berupa hak pakai, bukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Selain kendala tersebut, pasar tradisional juga dihadapkan pada permasalahan belum adanya bank khusus untuk penyaluran kredit investasi revitalisasi pasar tradisional, dan belum dibuatnya standar khusus pelayanan publik pub lik pasar tradisional. Anggaran yang disediakan pemerintah hanya cukup untuk merehabilitasi fasilitas mikro di pasar-pasar tersebut. Total dana yang tesedia untuk merevitalisasi pasar tradisional pada tahun 2009 mencapai Rp 585 milyar berasal dari tiga sumber yakni stimulus fiskal untuk penanggulangan krisis ekonomi global global Rp 315 miliar, dana alokasi khusus 120 milyar dan DIPA Depdag Rp 150 Miliar. Jumlah dana tesebut masih jauh dari kebutuhan untuk memperbaiki seluruh pasar tradisional. Kendala yang membuat perbankan sulit mengucurkan dana untuk pasar tradisional antara lain : (1) pengelola pasar tidak mengetahui mengetahui aset yang dibutuhkan untuk mendapatkan kredit bank. Sebagian Sebagian besar kepemilikan kepemilikan kios di pasar tradisional berstatus hak pakai. Pengelola Pengelola pasar bersedia bersedia meningkatkan status menjadi Hak Pengelolaan Pengelolaan Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

4

Lahan (HPL bahkan menjadi HGB jika bank mensyaratkan perubahan status tersebut); (2) belum ada bank khusus yang ditunjuk pemerintah untuk revitalisasi pasar tradisional; dan (3) adanya persaingan persaingan dengan pasar pasar modern. modern. Pada saat ini ini yang dibutuhkan dalam dalam revitalisasi pasar tradisional yaitu pemotongan biaya transaksi, kreativitas, dan inovasi untuk mengembangkan keunikan masing-masing pasar (Kompas, Februari 2009). Konflik antara pedagang pasar tradisional dengan pengelola dan Pemerintah disebabkan : (1) Dinas Pengelola Pasar sebagai sebagai leading sector tidak memiliki memiliki konsep yang jelas mengenai model revitalisasi pasar tradisional, sehingga sangat tergantung pada desain yang ditawarkan pengembang, apalagi keterbatasan dana turut memperlemah posisi tawar Pemerintah Kota dalam bernegosiasi dengan pengembang. Akibatnya, dalam sejumlah kasus, Pemerintah Kota justru dirugikan ketika ternyata desain yang diterapkan pengembang tidak berhasil dan pengembang akhirnya mengembalikan lagi proyek revitalisasi tersebut pada Pemerintah Kota; dan (2) tidak adanya political political will dari Pemerintah Pemerintah Kota untuk membangun membangun kesepahaman antara pemerintah dengan para pedagang di pasar tradisional tentang model revitalisasi revitalisasi yang akan diterapkan.

Solusi Permasalahan Kunci solusi sebenarnya ada di tangan pemerintah. Yang diperlukan adalah aturan tata ruang yang tegas yang mengatur penempatan pasar tradisional dan pasar modern. Misalnya tentang berapa jumlah hypermarket yang boleh ada untuk setiap wilayah di satu kota. Lalu berapa jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional jika pengusaha ingin membangun supermarket. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kebangkrutan pada pasar tradisional akibat kepungan pasar modern yang tidak terkendali, dan memberikan wahana persaingan yang sehat antara keduanya.


5

Selain itu, perlu merubah “wajah” pasar tradisional agar bisa lebih nyaman dan teratur. Sayangnya pembenahan pasar rakyat ini tampaknya lebih sering mengedepankan kepentingan investor ketimbang kepentingan para pedagang sendiri. Harga kios yang tinggi tanpa kompromi kerap membuat pedagang “alergi” mendengar kata pembenahan. Keadaan ini tidak jarang akhirnya menimbulkan perselisihan antara pedagang lama dengan investor yang ditunjuk pemerintah untuk merevitalisasi pasar tradisional (Indrakh wordpress.com. 2007). Saat ini, Departemen Perdagangan menfokuskan program 2009 pada pembinaan dan revitalisasi pasar tradisional termasuk melakukan pelatihan manajemen pengelolaan pasar

tradisional,

penyusunan

model

pembangunan

dan

pengelolaan

pasar,

pelaksanaan pos ukur ulang dan perlindungan konsumen (Kompas, 16 Februari 2009). Untuk menciptakan kondisi lingkungan pasar tradisional yang lebih baik dan lebih nyaman, kebijakan-kebijakan yang akan membantu meningkatkan daya saing pasar tradisional harus diciptakan dan dilaksanakan, dengan upaya-upaya : Pertama, Pertama, memperbaiki infrastruktur. Hanl ini mencakup jaminan tingkat kesehatan dan kebersihan yang layak, penerangan yang cukup, dan lingkungan keseluruhan yang nyaman. Contohnya, konstruksi bangunan pasar berlantai dua tidak disukai di kalangan pedagang karena para pelanggan enggan untuk naik dan berbelanja di lantai dua. Untuk itu, Pemerintah Daerah dan pengelola pasar tradisional swasta harus melihat pasar tradisional bukan hanya sekadar sebagai sumber pendapatan. Kedua, harus melakukan investasi dalam pengembangan pasar tradisional dan menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Hal ini mensyaratkan pengangkatan orang-orang berkualitas sebagai pengelola pasar dan memberikan mereka wewenang yang cukup untuk mengambil keputusan sehingga mereka tidak hanya bertindak sebagai pengumpul retribusi semata. Ketiga, peningkatan kinerja pengelola pasar dengan menyediakan pelatihan atau evaluasi berkala. Selanjutnya, pengelola pasar harus secara konsisten berkoordinasi dengan para pedagang untuk mendapatkan pengelolaan pasar yang lebih baik. Kerjasama antar Pemda dan sektor swasta dapat menjadi contoh solusi untuk meningkatkan daya saing pasar p asar tradisional (www.semeru.co.id, 2007).


6

Terakhir , bahwa pedagang tradisional selama ini selalu dihadapkan pada masalah permodalan dan jaminan/asuransi atas barang dagangannya. Oleh sebab itu, sudah saatnya Pemda dan lembaga keuangan setempat memperhatikan hal ini. Strategi pengadaan barang yang kerap menjadi strategi utama pedagang tradisional adalah membeli barang dagangan dalam bentuk tunai dengan menggunakan dana pribadinya. Kondisi ini berdampak negatif terhadap usaha. Mereka menjadi sangat rentan terhadap kerugian yang disebabkan oleh rusaknya barang dagangan dan fluktuasi harga yang tidak menentu.

Membatasi pasar modern Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama, Pertama, revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan pemerintah tidak boleh hanya memerhatikan kondisi pasar, volume perdagangan, ketersediaan lahan untuk perbaikan pasar, dan desain rencana perbaikan pasar;melainkan juga perlu membatasi pertumbuhan pasar modern. Revitalisasi pasar tradisional tanpa membatasi pertumbuhan pasar modem tidak ada gunanya. Ketika program revitalisasi pemerintah hanya dalam bentuk fisik tanpa memperbaiki regulasi dalam menekan jumlah pasar modem, program ini hanya akan semakin mematikan sektor usaha riil masyarakat kecil. Kedua, Kedua, Pemerintah daerah juga harus berani menata keberadaan pasar modern. Pendirian pasar modem harus jauh dari keberadaan pasar tradisional. Ketiga, Ketiga, pemerintah perlu memerhatikan persaingan harga. Persaingan harga perlu dikelola dengan baik agar tidak merugikan pihak lain. Pedagang kecil yang selama ini menggunakan pasar tradisional bisa kehilangan pelanggannya karena mereka memilih berbelanja ke pasar modemdengan harga lebih murah.


7

REVITALISASI PASAR RAYA PADANG SEBAGAI PASAR SENTRAL DI KOTA PADANG Kota Padang berpenduduk + 800.000 orang yang dilayani oleh satu pasar regional di Pasaraya dan enam belas pasar lokal tersebar mengikuti sebaran konsentrasi penduduk. Pasar regional di pusat kota sangat dominan sehingga terjadi pemusatan yang berlebihan yang menimbulkan kemacetan sebaliknya pasar lokal cenderung kurang berkembang. Faktor kemacetan tersebut juga dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah angkutan kota yang tinggi disamping dihapusnya terminal angkutan kota dan antar kota untuk membangun pasar modern. Keadaan ini memberi gambaran tentang kebijakan publik yang cenderung mengabaikan kepentingan publik. Pasar regional dan pasar-pasar lokal tidak mengalami perkembangan yang signifikan

terutama

pelayanan

yang

semakin

buruk

sehingga

mendorong

perkembangan pasar semimodern. Telah tumbuh dan berkembang puluhan minimarket sebagai alternatif tempat berbelanja disamping warung yang makin menggejala sejak krisis ekonomi. Dalam lima tahun terakhir telah tumbuh lima pasar modern dan empat diantaranya berdekatan dengan lokasi pasar regional. Berbagai keluhan bahkan penolakan sudah disampaikan pedagang para pasar tradisional yang merasa tersaingi kepada pemerintah namun ‘kafilah tetap berlalu’. Pasar tradisional masih diminati karena berbagai pertimbangan antara lain faktor emosional, jenis barang dan sifat perbelanjaan, jarak dan akses dan sebagainya. Suasana belanja berkait dengan faktor emosional antara pembeli dan penjual menjadi satu faktor penting dihubungkan dengan eksistensi pasar tradisional. Selain itu jenis barang dan sifat perbelanjaan juga dapat berpengaruh karena beberapa pasar tradisional masih mempertahankan hari-hari pasar tertentu yang ramai dikunjungi. Jarak relatif dekat dengan permukiman dan akses yang tinggi terutama keberadaan ojek dan becak motor sehingga berbelanja menjadi rekreasi yang menyenangkan. Masa depan pasar tradisional tersebut dapat terancam oleh perkembangan pasar semimodren dan modern berdasarkan preferensi berbelanja masyarakat. Jika keadaan dan pelayanan pasar tradisional tidak berubah dan gaya hidup modern makin menggejala maka pasar tradisional ini dapat saja ditinggalkan para pelanggannya. Indikasi ke arah itu sudah mulai tampak walaupun belum dapat dijadikan pertanda pergeresaran selera belanja masyarakat. Oleh sebab itu perlu perubahan keadaan terutama faktor keamanan dan kenyamanan berbelanja di pasar tradisional seperti yang ditawarkan oleh pasar semimodern dan modern. Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

8

Pembangunan pasar modern dianggap relevan dengan perkembangan kota antara lain diukur dari perubahan struktur fisik dan kegiatan ekonomi serta perilaku masyarakat. Modernisasi ini kurang berpengaruh kepada perkembangan ekonomi kota dimana kontribusi perdagangan dan transportasi tidak mengalami perubahan yang signifikan sebagai akibat dari investasi tersebut. Pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah terutama berasal dari sektor pasar juga tidak terpengaruh oleh keberadaan pasar modern. Jika ini sebagai indikatornya maka dapat dikatakan pasar modern belum memberi sumbangan berarti kepada kemajuan ekonomi kota. Kebijakan publik tentang revitaliasi pasar lokal sudah dicanangkan sejak lima tahun yang lalu namun belum pernah direaliasikan. Kajian dan desain sudah dilakukan namun aplikasi tentang pola pengembangan termasuk kemitraan belum dilakukan. Berbagai masalah berkait dengan upaya revitalisasi termasuk respon masyarakat tentang wujud revitalisasi. Jika revitalisasi itu ‘meruntuhkan’ pasar lama dengan ‘membangun’ pasar baru dengan standar tinggi cenderung menyebabkan biaya modal pedagang semakin tinggi seterusnya berpengaruh kepada margin keuntungan dan harga yang semakin tidak kompetitif. Preferensi Masyarakat Berbelanja di Pasar P asar Padang Metoda observasi terhadap ketiga jenis pasar dilakukan untuk mengetahui keadaan pasar dan berbagai faktor yang terkait dengan eksistensinya. Wawancara dengan metoda sampel acak terpilih untuk mengatahui persepsi dan sikap serta perilaku terhadap perkembangan konsep pasar. Pendalaman informasi untuk menemukan akar masalah dan solusi yang ditawarkannya bagi perbaikan kebijakan publik melalui diskusi dengan beberapa responden kunci. Proses ini melibatkan sejumlah mahasiswa sebagai bagian proses belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami persoalan ekonomi riel. Observasi dilakukan terhadap tujuh pasar tradisional, lima pasar semimodern dan tiga pasar modern yang tersebar di empat wilayah Kota Padang. Ketujuh pasar tradisional yaitu pasar Tanah Kongsi, Pasar Simpang Haru, Pasar Bandar Buat, Pasar Siteba, Pasar Alai, Pasar Ulak Karang dan Pasar Lubuk Buaya. Kelima pasar semimodern yaitu Damar Plaza, Mini Market Singgalang, Citra Swalayan, Mitra Swalayan dan Yossi Swalayan serta tiga pasar modern yaitu Plaza Andalas, Minang Plaza dan Rocky Plaza. Observasi tentang keadaan fisik, akses beserta sarana dan prasarana pendukung, keamanan dan kenyamanan dan sebagainya. Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

9

Keadaan pasar. pasar. Hasil observasi memberikan gambaran tentang kondisi fisik bangunan pasar tradisional yang sudah tua karena umur teknisnya rata-rata di atas 15 tahun. Keadaan tersebut berpengaruh terhadap tingkat keamanan dan kenyamanan termasuk risiko kebakaran sehingga perlu pengaturan yang lebih baik untuk menjaga kelangsungannya. Banyak pasar tradisional yang terbakar karena salah urus dalam jaringan listrik disamping perilaku pedagang. Sebagian kecil responden mengeluhkan kondisi fisik namun sebagian besar sebaliknya risau jika pasar direvitalisasi akan menyulitkan bagi pedagang sebagai pertanda simpati mereka. Tata letak . Pasar tradisional relatif kotor dan tidak tertata sebaliknya pasar semimodern dan modern bersih dan tertata baik. Sebagian responden mengeluhkan keadaan tersebut namun tidak dapat mengubah pilihannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu pendapatan, jenis perbelanjaan dan frekuensi serta karakteristik pembelanja yang umumnya ibu rumah tangga. Keadaan pasar tidak dirisukan oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang berbelanja keperluan harian dengan frekeunsi berbelanja 2-3 kali per minggu. Bagi mereka yang bekerja ada pilihan lain yaitu membeli masakan karena lebih ekonomis. Pasar tradisional menyediakan bahan mentah yaitu ikan, daging, ayam, sayur, bahan makanan lainnya secara terbuka dan sebagian dibuang sebagai sampah yang menyebabkan kotor dan bau. Di pasar semimodern dan modern semua bahan mentah sudah dikemas yang ditempatkan dalam tempat pendinginan sehingga terhindari dari kesan kotor dan tidak menimbulkan bau. Menurut responden, faktor kesegaran dan dapat memilih menjadi pertimbangan bagi pembeli Sirkulasi. Pasar tradional yang semrawut juga menjadi perhatian responden karena merasa gerah dan tidak nyaman dengan suasana tersebut. Sebaliknya pasar semimodern dan modern menata barang menurut kelompok bahkan didukung oleh pendingin ruang untuk kenyamanan pelanggan. Para responden berharap agar pengelola pasar mampu mengatur pedagang yang menggunakan lorong bagi pejalan kaki karena mengurangi kenyamanannya bahkan dapat pula meningkatkan risiko kecopetan dalam keadaan berdesakan. Faktor keamanan sangat terjamin di pasar semimodern semimodern dan modern sebagai bagian dari promosi untuk menarik pelanggan. Pedagang menggunakan toko sebagai tempat berjualan sekaligus gudang sehingga memberi kesan sumpek dan berisiko kerugian besar jika terjadi kebakaran. Bagi pedagang, keadaan ini menggambarkan ‘kemakmuran’ tokonya sehingga agak sukat mengubah perilakunya. Mereka yakin dengan banyak ragam dan jumlah barang Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

10

akan menarik pelanggan dan mempertahankan kelangsungan usaha. Keadaan ini dapat menggambarkan toko dengan pelayanan penuh yang disebut ‘one stop shopping’ namun jika keadaan ini mengganggu ruang pembeli dan risiko kepada penjualnya maka pengelola pasar perlu menertibkannya. Keamanan dan kenyamanan. kenyamanan . Sebagian besar responden mengakui tingkat keamanan dan kenyamanan di pasar tradisional lebih rendah daripada pasar semimodern dan modern namun kejahatan diakuinya jarang terjadi. Pasar semimodern dan modern menyediakan petugas yang mengawasi pengunjung yang keluar masuk sehingga kejahatan dapat diantisipasi. Responden mengakui pula tingkat kenyamanan di pasar tradisional kurang karena faktor pencahayaan dan sirkulasi udara. Walaupun faktor keamanan dan kenyamanan kurang terpenuhi namun mereka mengakui tetap menyukai pasar tradsional terutama untuk belanja keperluan harian. Kenyamanan juga terkait dengan ketersediaan faktor penunjang seperti akses yang mudah dan langsung dengan pelayanan angkutan. Bahkan ada pula anak-anak yang mau membawakan barang belanja dengan memberi sedikit tips sebaliknya di pasar modern tersedia kereta untuk membawa belanjaan sampai ke tempat parkir tanpa bayaran. Di pasar tradisional tersedia pula tempat jajan walaupun di pasar modern lebih baik keadaannya namun faktor harga dan rasa mungkin jadi pertimbangan tertentu. Tempat parkir diakui mereka bermasalah baik di pasar tradisional dan semimodern dan modern karena terbatasnya lahan pasar untuk tempat parkir. Sarana sosial seperti tempat beribadah umumnya tidak disediakan untuk pengunjung karena waktu berbelanja relatif singkat antara setengah sampai dua jam umumnya pagi hari. Tempat istirahat termasuk arena bermain anak juga tidak tersedia di pasar tradisional sebaliknya pasar modern menyediakan tempat beribadah dan tempat istirahat berupa bangku tempat duduk. Ini kelengkapan standar yang harus disediakan oleh pengelola pasar modern karena fungsinya juga wadah rekreasi bagi masyarakat. Kelengkapan itu berkait pula dengan waktu operasinya dari siang sampai malam sebaliknya pasar tradisional beroperasi dari pagi sampai sore saja. Pengunjung. Pengunjung. Sebagian besar pengunjung pasar tradisional adalah ibu rumah tangga terutama mereka yang tidak bekerja. Pada hari libur jumlah pengunjung meningkat karena ibu rumah tangga yang bekerja juga menyempatkan diri berbelanja ke pasar tradisional untuk mengisi lemari pendingin mereka. Kunjungan sangat tinggi menjelang perayaan keagamaan karena ibu rumah tangga harus memasak untuk keluarganya sebagai perlambang kesejahteraan keluarga. Kunjungan ke pasar modern Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

11

kadang-kadang untuk mengetahui perkembangan mode terkini selain mengecek harga karena pasar modern memajang semua barang termasuk harganya. Sebagian besar pengunjung pasar modern adalah remaja dengan berbagai kepentingannya dan ‘orang kampung’ karena fungsi pasar tersebut sebagai wadah berbelanja dan rekreasi. Jumlah pengunjung ke pasar modern semakin meningkat jika digelar ‘pesta diskon’ karena dipercayai harga barang-barang tertentu memang lebih murah. Walaupun mempromosikan ‘diskon’ tidak selamanya barang-barang tersebut lebih murah karena terkait dengan strategi penjual menarik pengunjung. Peningkatan kunjungan ke pasar modern juga dipengaruhi oleh suguhan tertentu seperti pegelaran musik atau perlombaan tertentu di plazanya.. Pedagang atau penjual. penjual . Di pasar tradisional umumnya pedagang sekaligus penjual termasuk anggota keluraga yang membantu sebagai penjual. Sebaliknya pasar semimodern dan modern merekrut tenaga penjual yang sudah dilatih menjadi penjual profesional. Jumlah pedagang di pasar tradisional sangat banyak termasuk pedagang kaki lima sebaliknya di pasar semimodern dan modern sangat terbatas bergantung kepada kemampuan modal dan jaringan bisnisnya. Ini sangat berpengaruh kepada pola bisnis dimana ketergantungan kepada hasil penjualan sangat tinggi baik untuk kelangsungan bisnis maupun untuk untu k menghidupi keluarganya. Sebagian besar penjual yang diwawancarai mengaku bekerja sebagai pramuniaga karena tidak ada pilihan lain terutama dikaitkan dengan jenjang pendidikan yang ratarata tamat sekolah menengah. Sebagian berpendapat jika ada sektor industri mungkin mereka akan memilihnya sebaliknya sebagian dari mereka merasa betah dan menyukai pekerjaan sebagai pramuniaga karena relatif santai dan suasana kerja menyenangkan. Mereka mengaku tidak akan bekerja selamanya sebagai pramuniaga kecuali keadaan menuntutnya seperti tidak punya sumber lain termasuk belum punya suami yang akan menghidupinya. Pola transaksi. transaksi. Di pasar tradisional terjadi tawar menawar antara pembeli dan penjual namun faktor kedekatan emosional sebagai pelanggan biasanya tidak terjadi penawaran oleh pembeli karena percaya penjual telah memberi harga yang baik. Di pasar semimodern dan modern ada kebijakan pelabelan harga untuk memberi kepastian disamping terbatasnya pelayan. Keadaan ini tidak mungkin diterapkan di pasar tradisional dimana pembeli tidak dapat memilih barang karena tidak tersedia


12

pajangan barang. Sebagian penjual di pasar tradisional menerapkan pola harga pasti untuk menghindari tawar menawar yang diakuinya sebagai cara nabi berdagang. Pola transaksi berkait dengan marjin keuntungan dengan konsekuensi kepada kemampuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di pasar p asar tradisional, kemampuan mengikat pelanggan akan membantu mencapai marjin keuntungan berdasarkan skala ekonomi sebaliknya penjual yang ‘menerkam’ pembelinya hanya memperoleh marjin besar. Di pasar semimodern terjadi pembedaan harga yang relatif murah untuk barang kebutuhan harian karena menimbang skala sebaliknya barang lain pada harga normal. Kebijakan ini menarik sebagian pembeli di pasar tradisional untuk beralih terutama untuk kegiatan belanja bulanan barang keperluan harian. Keuntungan. Keuntungan. Sebagian besar pedagang di pasar tradisional mengaku berdagang sekarang ini tidak dapat membuatnya menjadi ‘orang kaya’ kecuali mampu meningkatkan kehidupan dari masa ke masa. Sebagian lainnya mengaku tidak mampu memperkirakan keadaan masa depan karena persaingan semakin ketat termasuk kemungkingan beralihnya pelanggan mereka ke pasar semimodern dan modern. Keuntungan pedagang di pasar semimodern dan modern atas dasar kalkulasi dengan skala besar dikurangi biaya operasi dan promosi dimana efisiensi dan efektivitas sangat menentukan kelangsungan bisnisnya. Sebagian dari pedagang di pasar tradisional tidak memiliki catatan yang memadai bahkan ada yang tidak membuat catatan penjual dan pembelian. Keadaan ini amat membahayakan dalam jangka panjang karena sukar menghitung keuntungan yang sebenarnya. Walaupun demikian ada kiat tertentu dengan cara menabungkan sebagian keuntungan atau terlibat dalam julo-julo dalam julo-julo atau arisan uang, Hanya mereka yang mampu mengendalikan kegiatan bisnis dan terhindar dari perilaku menyimpang seperti berjudi atau kawin batambuah dapat bertahan. Selain itu juga berkait dengan kemampuan menjaga kepercayaan dari pemasok yang memberi hutang. Kebijakan publik . Sebagian besar pedagang pasar tradisional amat berharap agar kebijakan publik dapat melindunginya dari persaingan yang mematikan dengan pasar semimodern dan modern. Bentuk perlindungan tersebut antara lain pembatasan jumlah pasar semimodern dan modern disamping lokasinya yang tidak berdekatan dengan pasar tradisional. Menurut mereka pelangganmya terikat dengan faktor lokasi yang berkait dengan akses dan interaksi terutama kemudahan angkutan umum. Mereka


13

mengharapkan agar suasana pasar diperbaiki terutama berkait dengan faktor kenyamanan pengunjung disamping faktor keamanannya. Kebijakan lainnya berkaitan dengan spesialisasi antara produsen, distribusi dan perdagangan, konsumen. Sangat sedikit yang ingin menjadi produsen karena lemahnya perlindungan untuk meningkatkan kesejahtearaan produsen. Sebagian dari mereka menjadi pedagang karena lebih mudah termasuk besaran modal usaha dan dapat mengendalikan risiko berdasarkan modalnya berbanding sebagai produsen. Sifat ekonomis tersebut menyebabkan sangat banyak pedagang di pasar tradisional terutama pedagang kaki lima. Pemerintah perlu mengendalikan jumlahnya karena persaingan seterusnya tingkat keuntungan ditentukan pula oleh jumlah pedagang.

Pasar Raya Padang Pasca Gempa 30 September 2009 Pemko Padang akan segera membangun Pasar Inpres I, II dan III di kawasan Pasar Raya Padang yang runtuh akibat gempa 30 September 2009 lalu dengan bangunan berlantai empat. Sebelum proses pembangunan dilaksanakan, Pemko Padang telah mendatangkan konsultan nasional untuk mengkaji dan menganggarkan pagu dananya dengan membuatkan studi kelayakan dengan umur pakai 30-40 tahun. Walikota Padang, Fauzi Bahar mengemukakan hal itu dalam jumpa pers di Aula Balaikota Padang, Dikatakan, dibangunnya pasar Inpres I, II dan III direncanakan empat lantai memiliki 2.000 unit kios yang dileng kapi tangga elektronik berupa lift, drainase dan penerangan listrik dan pada lantai IV akan dibangun shelter. "Shelter dibangun, sekaligus tempat pendaratan helikopter atau sebagai tempat evakuasi tsunami bagi warga pada radius 1 kilometer yang bisa menampung 12.000 warga," Dalam pembangunan pasar tradisioanl ala modern ini akan dibangun di atas tanah seluas 13.600 m2 menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) “Dengan adanya peninjauan kali ini, Pemko Padang bersama konsultan dapat menganggarkan pagu dananya sehingga dalam waktu dekat ini didapatkan hasil studi kelayakan. Setelah itu Pemko Padang akan mengajukannya ke pusat,” Dalam pembangunan Pasar Raya Padang yang rusak itu tidak ditenderkan, kendati dana pembangunannya berasal dari APBN sebesar Rp232 miliar lebih Jika ditenderkan jelas akan menghabiskan waktu sampai enam bulan lebih, sementara pasar tersebut pascagempa mendesak dibangun guna menyelamatkan kegiatan perekonomian di Kota Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

14

Padang, katanya lagi. Setelah didapatkan hasil studi kelayakan ini, Pemko Padang akan mengajukannya ke pemerintahan pusat. Pasar tersebut statusnya tetap pasar tradisional (milik pemerintah-Red). Bukan sebaliknya, pasar modern karena yang mengelolanya bukan pihak ketiga (investor), imbuh Walikota Terkait masalah kepemilikan, Fauzi mengingkatkan pedagang jangan sampai hilang kartu kuning dan kalau tempat ber jualan rusak (rubuh-Red) hendaknya bisa bertahan di tenda darurat Dalam waktu dekat ini, pihaknya akan akan melakukan pendataan siapa pedagang yang masih aktif berjualan di Pasar Raya Padang, imbuh Fauzi Koordinator konsultan gedung dan bangunan, Bambang mengemukakan, pihaknya akan mengeluarkan hasil studi ke layakan di awal tahun 2010 mendatang ka rena sekarang pihaknya tengah melakukan survei dan proses penghitungan pagu dana pembangunan pasar tradisional ala modern Ia mengatakan studi kelayakan untuk merehabilitasi Pasar Inpres I, II, dan III yang hancur memakai sekitar Rp700 juta lebih. “Kegiatan studi kelayakan meliputi se gala sesuatu yang dilakukan mulai dari gambaran menyeluruh mengenai layak atau tidaknya pasar tersebut direhab, bagai mana pasar tersebut dibangun dari sisi ma najemen organisasi, manajemen keuangan, sumber daya manusia,


15

POTENSI DAN PERMASALAHAN DALAM KEBIJAKAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH Studi Kasus Pariwisata Sumatera Barat Pendahuluan World Tourism and Trade Center (WTTC) menyatakan bahwa sektor pariwisata saat ini merupakan industri terbesar didunia, sektor ini telah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian abad 21 bersama dengan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Perkembangan industri pariwisata yang sangat dinamis dan terus diperkuat oleh kemajuan tingkat kesejahteraan ekonomi didunia, menjadikan pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa didunia. Pariwisata bahkan dimasukkan kedalam hak azazi manusia sebagaimana dinyatakan oleh John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox yakni bahwa “where once travel was considered a privilege of the moneyed elite, now it is considered a basic human right”. Sumatra Barat (Sumbar) sebagai daerah yang sudah dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata nasional tentu saja menyadari prospek pariwisata sebagai unggulan daerah masa depan. Liberalisasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan oleh Sumbar terutama (satu-satu nya?) adalah keindahan alam (natural beauty), namun keindahan alam yang kita miliki tersebut belumlah dikelola secara maksimal. Sumatera Barat memiliki banyak sekali potensi wisata alam seperti gunung, lembah/ngarai, pantai, laut, goa, sungai, air terjun, danau dan hutan yang masih belum berkelanjutan (sustainable) untuk dikembangkan.

Realitas Faktual dan Persoalan Pariwisata Ketersediaan prasarana dan sarana untuk itu jelas memegang peranan yang penting, dengan demikian diharapkan adanya usaha yang aktif bagi pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk menjamin keberlangsungan faktor-faktor pembangunan pariwisata tersebut. Dengan menggunakan 8


16

indikator seperti yang sudah dijelaskan di atas, masih terlihat sejumlah kelemahan mendasar dalam pengelolaan pariwisata selama ini. Ini dengan dengan mudah dapat kita saksikan di sejumlah objek wisata yang ada, dimana objek-objek tersebut kebanyakan tidak diurus secara baik, malah kadang terkesan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Belum lagi kurangnya perhatian akan masalah kebersihan di sejumlah pantai-pantai yang menjadi objek wisata. Keamanan dan kenyamanan (kepuasan) merupakan salah satu faktor penting bagi wisatawan selama berkunjung. Karena tujuan dan motivasi utama berwisata itu sendiri untuk bersenang-senang (leisure), relaksasi, dan memperoleh kenyamanan setelah penat menjalani rutinitas (bekerja) dan alieanasi dalam jangka waktu tertentu di lingkungan kerja. Akan tetapi faktor ini sering terabaikan dalam realitas kepariwisataan di Sumatera Barat. Banyak wisatawan yang memperoleh perlakukan yang tidak mengenakkan di terminal bus, bandar udara oleh para calo ataupun para petugas lainnya. Di kota Padang sebagian besar sopir taksi tidak menggunakan tarif resmi dalam menetapkan ongkos kepada penumpang. Belum lagi kasus-kasus kecopetan uang dan kamera yang sering dialami oleh turis asing di berbagai objek wisata atau tempat penginapan. Malah harus diakui, dalam hal pelayanan di berbagai hotel dan restoran sekalipun masih sering dijumpai sejumlah kelemahan terutama yang menyangkut lambannya

pelayanan

kepada

konsumen.

Ini

menunjukkan

bahwa

nilai-nilai

profesionalisme dalam manajemen pengelolaan industri jasa ini harus lebih ditingkatkan,

misalnya

melalui

pelatihan-pelatihan

yang

bersifat

reguler

dan

berkelanjutan. Merujuk kepada konsep yang dikemukakan oleh Wahab tentang ketersediaan general infrastructures dan basic needs of civilized life untuk wilayah propinsi Sumatera Barat secara umum sebenarnya sudah lumayan memadai. Jaringan jalan sudah menjangkau seluruh objek wisata sekalipun yang berada di pelosok pedesaan dengan kondisi yang baik. Demikian juga halnya dengan sistem telekomunikasi yang sudah semakin lancar, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Akan tetapi yang perlu menjadi catatan adalah pelayanan birokrasi pemerintah yang diberikan masih jauh dari standar memadai dan memuaskan. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain, petugas imigrasi, bea dan cukai, petugas kesehatan, polisi dan pejabat-pejabat pemerintah lain yang berkaitan dengan pelayanan kepada wisatawan. Layanan yang diberikan petugas dan aparat pemerintah setempat merupakan cerminan bagi wisatawan akan “citra” daerah itu sendiri setelah mereka pulang.


17

Tingkat kepuasan yang diperoleh wisatawan selama kunjungan tentu saja akan mempengaruhi keputusan mereka berikutnya untuk melancong di masa-masa akan datang. Ini tentu saja akan mengakibatkan menurunnya tingkat kunjungan yang selanjutnya berkurangnya devisa dan pemasukan bagi negara. Sebaliknya imej yang terbentuk bersifat positif bagi wisatawan tersebut, dengan sendirinya akan menjadi promosi bagi keluarga dan kerabat untuk ikut berkunjung di masa-masa datang. Berdasarkan hasil beberapa riset pariwisata yang dilakukan terhadap wisatawan (turis asing) membuktikan, bahwa sumber utama informasi tentang daerah (negara) yang akan mereka kunjungi justru diperoleh dari teman-teman dan keluarga. Sumber informasi lain yang persentasenya lebih rendah adalah lewat biro-biro perjalanan (tour agency), buku pemandu wisata serta TV dan internet. Merujuk ke persoalan di atas sudah saatnya pemerintah daerah Sumatera Barat, melalui pejabat yang bertanggung jawab, melakukan berbagai pembenahan dalam sebuah kerangka berpikir penuh kesadaran dan tanggungjawab untuk memajukan dunia pariwisata Sumatera Barat. Berdasarkan data statistik tingkat kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mencapai angka 5,2 juta (tahun 2003). Dari angka tersebut propinsi Sumatera Barat hanya memperoleh bagian kunjungan wisatawan asing sekitar 20-30 ribu setahunnya atau hanya 0,5 % dari angka nasional. Padahal daerah ini memiliki kondisi alam yang potensial (marketable) dengan dukungan infrastruktur memadai serta aksesibilitas yang memungkinkan. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu usaha serius dalam merumuskan berbagai kebijakan yang nantinya untuk diimplementasikan dalam sejumlah program pariwisata yang realistis dan available. available.

Permasalahan Pertumbuhan Industri pariwisata di Sumbar beberapa dekade ini terasa berjalan di tempat. Penanganan yang semrawut ditengarai sebagai biang keladi semakin lemahnya daya saing industri pariwisata sumbar dibanding dengan sektor lainnya. Meskipun begitu dari data PDRB tahun 2006 industri pariwisata masih menempati peringkat dua setelah pertanian sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan banyaknya keindahan alam yang belum diolah dengan baik, tentu saja Industri pariwisata masih memiliki potensi yang lebih kuat untuk melampaui sektor pertanian Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

18

sebagai sektor utama unggulan Sumatera Barat. Dengan segala keunggulan dan kompetensi Sumatra Barat dalam menyediakan daya tarik wisata yang gejalanya secara global memperlihatkan kembali ke alam (back to nature), sebuah peluang terbentang dihadapan kita bersama. Sekarang tinggal bagaimana kita mengolah dan memanfaatkan keindahan alam yang terbentang agar tidak sia-sia. Untuk itu sebagai bahan diskusi kita coba memaparkan akar permasalahan maupun kelemahan berbagai aspek pengelolaan wisata Sumatera Barat selama ini.

A. Aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah 1. Pembagian kewenangan pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota di bidang pariwisata belum didukung dengan pedoman pelaksanaan yang jelas sehingga timbul berbagai

penafsiran

terhadap

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Mekanisme hubungan kerja baik secara vertikal, horizontal belum tertata dengan baik, menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi/kete k oordinasi/keterpaduan. rpaduan. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPDA) Sumbar sampai sekarang masih terkendala sehingga kalau belum ditetapkan dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih dalam mengembangkan objek wisata. Belum ditetapkannya RIPDA yang diajukan oleh Dinas Pariwisata Sumbar ini akan mempengaruhi kebijakan serupa yang sedang disusun oleh kabupaten/ kota. 2. Pengelolaan pariwisata baik dari aspek manajemen maupun teknis belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya manusia yang profesional.

B. Aspek Keterpaduan Pengelolaan 1. Penanganan pariwisata yang bersifat dinamis, multidimensional dan kompleks belum didukung/berlandaskan kesamaan visi oleh aparat pemerintah (pusat, propinsi, kabupaten/kota), kalangan industri pariwisata dan masyarakat, menyebabkan timbulnya egoisme sektoral, kesalahan pemahaman terhadap substansi inti.


19

2. Kebijakan, pedoman dan standar-standar teknis pariwisata belum didukung oleh sistem informasi yang memadai (teknologi informasi) sehingga me-nyebabkan sosialisasinya kurang efektif dalam rangka mewujudkan kesamaan pandangan dalam pengelolaan pariwisata maupun dalam promosi. pro mosi. Ini memang masalah yang elementer sekali di Sumbar dimana penerapan teknologi informasi sangat minim. Data yang disajikan WTO terdapat hal yang menarik yakni bahwa dikenali adanya 4 negara kelompok besar penyumbang wisatawan dunia yakni Amerika Serikat, Jerman, Jepang dan Inggeris yang menyumbangkan 41% dari pendapatan pariwisata dunia. Dari segi teknologi, keempat negara inipun merupakan negara-negara terbesar pengguna teknologi informasi- internet, yakni 79 persen dari populasi internet dunia (tahun 1997) k.l. 130 juta pengguna internet. Angka-angka ini memperlihatkan memang ada korelasi yang erat antara pemakaian teknologi informasi dengan peningkatan jumlah wisatawan di suatu negara. Internet memberikan semua informasi yang dibutuhkan dalam dunia pariwisata. Hingga dikenal new truth dari marketers pariwisata yakni; “ if you are not online, then you are not on-sale. If your destination is not on the Web then it may well be ignored by the millions of people who now have access to the internet and who expect that every destination will have a comprehensive presence on the Web. The Web is the new destination marketing battleground and if you are not in there fighting then you cannot expect to win the battle for tourist dollars”

C. Aspek Peran Serta Masyarakat 1. Kurangnya apresiasi pemerintah terhadap peran serta masyarakat, dimana masyarakat lokal serta pengusaha kecil menengah kurang diberi kesempatan untuk terlibat sebagai pelaku industri usaha jasa pariwisata. Pemerintah sebagai regulator selama ini mempercayai indikator keberhasilan pariwisata adalah jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel berbintang, jumlah uang yang dibelanjakan dll. Jadi pemerintah belum menempatkan tolak ukur keberhasilan dari kesejahteraan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan wisatawan (terutama penduduk sekitar). Kesalahan cara berfikir para stakeholder pariwisata yang berfikir pragmatis bahwa pengembangan pariwisata dikatakan sukses apabila mampu mendulang investor sebanyak-banyaknya. Tanpa melihat bahwa sesungguhnya Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

20

masyarakat pemilik tanah mampu melakukan investasi diatas tanah yang di milikinya untuk pengembangan wisata. 2. Masih terbatasnya sosialisasi menyebabkan: a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang potensi daerahnya serta timbulnya ekses negatif atas keberadaan pariwisata dimata sebagian masyarakat (pengkambinghitaman ABS – SBK dan Tanah Ulayat/communal). b. tidak adanya rasa memiliki (sense of belonging) masyarakat terhadap dunia pariwisata khususnya dalam budaya pelayanan. Akibatnya buruknya pelayanan menjadi menjadi masalah yang tidak pernah terselesaikan. Efek dari keadaan ini bisa dilihat dari tingginya angka pelaku copet, tukang palak, WC umum yang kotor, sampah berserakan, harga yang melonjak seenaknya dll. Hal ini juga disebabkan pemerintah hanya fokus kepada pembangunan fisik berupa infrastruktur sementara melupakan pembangunan budaya masyarakat terhadap dunia pelayanan pariwisata (hospitality). 3. Belum dimilikinya pedoman yang komprehensif dalam upaya pengembangan strategi/program pembangunan pariwisata berbasis masyarakat baik dilihat dari aspek kriteria, konsep model (karakteristik daerah) maupun pedoman, mencakup: produk, market, pedoman, pelatihan SDM dan perencanaan bisnis (statement operational procedure) menyebabkan tersendatnya upaya pening-katan peran serta masyarakat di bidang pariwisata. Disini muncul pertanyaan apakah sebelum merumuskan program sudah terlebih dahulu di lakukan survey dan riset mendalam terhadap masyarakat sebagai komponen terpenting?

D. Aspek Promosi 1. Dana yang tersedia bagi pengembangan pariwisata sangat minim, dalam RAPBD tahun 2006 hanya tersedia Rp 13 M itupun hanya tersedot oleh biaya operasional (65 %) dan pembangunan infrastruktur belaka (35%). 2. Promosi selama ini dilakukan tidak terarah & fokus.


21

Selama ini marketnya terlalu luas demi mengejar pangsa pasar global. Dengan dana yang minim adalah mustahil untuk menggarap promosi secara tuntas ditataran dunia yang begitu luasnya. Sepertinya belum terpikirkan perumusan target pasar yang objektif. Misalnya dengan fokus menggarap hanya 3 negara yang paling potensial contohnya Jepang, Belanda, malaysia, yang selama ini merupakan daftar pengunjung wisatawan terbanyak. Secara sederhana pembagian upaya promosi misalnya akan dapat ditempuh langkah-langkah dimana pemerintah pusat melakukan country-image promotion, daerah melakukan destination promotion sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing, sedangkan industri atau swasta melakukan product promotion masingmasing pelaku industri. Itulah barangkali peta permasalahan yang bisa diuraikan pada kesempatan ini. Memang tidak menyeluruh namun ada beberapa poin yang penting dan mendasar sekali sehingga perlu mendapat perhatian kita bersama .

Optimalisasi Peran Masyarakat Sesungguhnya jika memahami persoalan yang ada banyak hal yang bisa kita lakukan demi memajukan industri pariwisata Sumbar. Hal yang mendasar sekali adalah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata tersebut. Dengan membentuk Community Based Tourism Development (CBT) akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat sekaligus memelihara budaya, kesenian dan cara hidup masyarakat. Selain itu CBT akan melibatkan pula masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. Sehingga dengan demikian CBT akan dapat menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga b angga dari peningkatan kegiatan pariwisata. Selama ini pemerintah hanya melibatkan pelaku besar (hotel berbintang, Tour & Travel, Restoran besar) dalam merangsang pertumbuhan pariwisata. Tentu saja keuntungan/manfaat dunia wisata Sumbar saat ini hanyalah dinikmati oleh segelintir orang itu saja. Padahal esensi industri pariwisata itu sendiri adalah demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Bagaimana agar semua elemen masyarakat mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil semua bergerak menjadi bagian dalam suatu system dan Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

22

menuai pendapatan/kesejahteraan dari apa yang dinamakan industri pariwisata tersebut. Yang perlu diperhatikan juga, saat ini telah terjadi perubahan consumersbehaviour pattern atau pola konsumsi wisatawan dunia . Mereka tidak lagi terfokus hanya ingin santai dan menikmati sun-sea and sand, saat ini pola konsumsi mulai berubah ke jenis wisata yang lebih tinggi, yang meskipun tetap santai tetapi dengan selera yang lebih meningkat yakni menikmati produk atau kreasi budaya ( culture ) dan peninggalan sejarah ( heritage ) serta nature atau eko-wisata dari suatu daerah atau negara. Sesungguhnya culture dan heritage ini adalah nyawanya atau “roh” dari kegiatan pariwisata Indonesia dan Sumbar khususnya. Tanpa adanya budaya maka pariwisata akan terasa hambar dan kering, dan tidak akan memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Sepertinya kembali merumuskan daya tarik wisata Sumbar adalah sesuatu yang musti dilakukan secepatnya. Oleh karena itu kita berharap dengan dibentuknya Masyarakat Pencinta Pariwisata Sumbar (MAPPAS) ini, keberpihakan pemerintah sebagai regulator kepada masyarakat akan semakin nyata. Untuk memenuhi harapan kita bersama itu terlebih dulu musti jelas positioning MAPPAS dalam menjalan kan program2nya. Apakah hanya sekedar menjadi lembaga think tank Gubernur atau menjadi sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tentu saja bergerak berbasiskan masyarakat demi meningkatkan taraf hidup masyarakat (empowering the grass root). Positioning itu mendasar sekali karena dengan posisi sangat menentukan langkah langkah apa yang akan ditempuh MAPPAS nantinya

Penutup Demikianlah sedikit pemikiran untuk dijadikan bahan acuan kita bersama dalam membahas kemungkinan akselerasi pertumbuhan pariwisata Sumbar di forum ini. Dengan meningkatkan kemampuan dibidang ini diharapkan upaya pemulihan perekonomian masyarakat akan dapat segera diwujudkan. Pekerjaan ini memang dirasa sangat sulit dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu mari kita nantikan dan dukung kebijakan/program MAPPAS dalam rangka mendorong terciptanya daerah wisata Sumbar yang sarat dengan nilai lokal dan simbol Minangkabau nan humanis Tugas Ekonomi Regional dan Perkotaan

23

Referensi

− Setiyanto, Y. Joko,2008.Masa Joko,2008.Masa Depan Pasar Tradisional.ASPARINO Tradisional.ASPARINO ( Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia),jakarta

− Sugianto,2009.Revitalisasi Tradisional.harian kontan Sugianto,2009.Revitalisasi Pasar Tradisional.harian − S, zainuddin.Fil. M.si, 2009.Pasar 2009.Pasar Tradisional di antara Raksasa global. global. padangtoday.com

− Fashbir Noor Sidin, 2000. Ekonomi Perkotaan. Perkotaan. Buku Ajar di Fak. Ekonomi Unand − Fashbir Noor Sidin, 2008. Mengembangkan Pasar Modern Dan Melindungi Pasar Tradisional Dilematika Kebijakan Pembangunan Ekonomi Lokal. Lokal. abstrak − −

Pitana, I Gde dan Gayatri, Putu G. 2005. Sosiologi Pariwisata. Pariwisata. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Sedarmayanti. 2005. Membangun Kebudayaan dan Pariwisata. Bandung : Penerbit Mandar Maju. − Soekanto, Soerjono.1982. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta : Rajawali Pers. − Wahab, Salah. 1975. Tourist Management. London : Tourist International Press. − Yoeti, Oka A. 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Pariwisata. Bandung : Penerbit Angkasa.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005), Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan danPariwisata Nasional 2005 – 2009, Jakarta.

− Porter, Michael E. (2004), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, with a new n ew introduction, copyright 1985, Free Press Publishing, New York.

− Pembangunan Sektor Pariwisata Di Era Otonomi Daerah


24

Revitalisasi Pasar Tradisional Dan an Sektor Pariwisata Kasus Pasar Raya Padang Dan Sektor Pariwisata Sumbar

Recommend Documents