EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Teknik Evaluasi Pembangunan yang berjudul “Evaluasi kebijakan pembangunan puskesmas pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah“. Selama proses penulisan laporan ini banyak mendapatkan bantuan dari pihak-pihak lain sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan optimal. Pada Kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas ini yaitu: 1. Ir. Sardjito, MT. sebagai dosen mata kuliah Teknik Evaluasi Pembangunan yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan laporan ini serta memberikan ilmu dan saran yang sangat bermanfaat. 2. Ummi Fadilah K, ST, MT. sebagai dosen mata kuliah Teknik Evaluasi Pembangunan yang telah membantu kami dan memberikan banyak masukan dan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan tugas ini. 3. Serta semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian tugas ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pembaca. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata kami ucapkan terimakasih.

Surabaya, April 2017

Penyusun

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ 1 DAFTAR ISI ................................................................................................................... 2 DAFTAR TABEL .............................................................................................................. 2 BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 3 1.1.

Latar Belakang................................................................................................. 3

1.2.

Rumusan Masalah ............................................................................................ 4

1.3.

Tujuan dan Manfaat ......................................................................................... 4

1.4.

Ruang Lingkup ................................................................................................. 4

1.5.

Sistematika ...................................................................................................... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................................ 5 2.1.

Pengertian Kebijakan Publik .............................................................................. 5

2.2.

Tahap-tahap Kebijakan Publik ........................................................................... 5

2.3.

Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik.................................................................. 6

2.4.

Pengertian Evaluasi Program ............................................................................. 6

2.5.

Jenis Evaluasi Program ..................................................................................... 7

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA ............................................................................... 8 3.1.

Gambaran Umum ........................................................................................... 8

3.2.

Analisis Kebijakan Pembangunan Puskesmas Pembantu Provinsi Kalimantan Tengah 9

3.2.1

Realisasi Pembangunan Puskesmas Pembantu .............................................. 9

3.2.2

Kebijakan dan Implementasinya................................................................ 10

3.2.3

Evaluasi dan Permasalahan ...................................................................... 10

3.3.

Evaluasi Kesesuaian Jurnal ................................................................................. 11

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 13 4.1.

Kesimpulan ................................................................................................... 13

DAFTAR TABEL Tabel 1 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten/ Kota ..................................................... 8 Tabel 2 Realisasi Pembangunan Pustu Provinsi Tahun 2006-2009...................................... 9 Tabel 3 Persentase Program UKM Tahun 2006-2009 ..................................................... 10

2

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai konsep dan asas yang dijadikan sebagai Garis Besar dan Dasar rencana pelaksanaan suatu pekerjaaan, kepemimpinan dan cara bertindak (Berhubungan dengan keorganisasian dan pemerintahan); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan publik berhubungan mengenai orang atau masyarakat, dimiliki masyarakat, serta berhubungan dengan, atau memengaruhi suatu bangsa, negara, atau komunitas. Publik biasanya dilawankan dengan swasta atau pribadi, seperti pada perusahaan publik, atau suatu jalan. Dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata “publik” sering diganti dengan “umum”, misalnya perusahaan umum dan perusahaan publik. Maka berdasarkan kedua pengertian tersebut, kebijakan publik dapat diartikan sebagai sebuah proses (yang terdefinisi secara jelas untuk mencapai tujuan, bukan sesuatu yang mendadak) yang berdampak bagi masyarakat luas. Atau dapat diartikan sebagai peraturan – peraturan yang dikeluarkan pemerintah bagi masyarakat. Sedangkan Menurut Anderson ( 1975 ) Kebijakan publik adalah kebijakan - kebijakan yang dibangun oleh badan - badan dan pejabat - pejabat pemerintah, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah : 1) memiliki tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. 2) berisi tindakan-tindakan pemerintah.3) merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan. 4) bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.5) Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Kebijakan publik yang dikeluarkan tidak hanya dalam aspek politik saja, namun seluruh aspek yang meliputi sosial, ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lain – lain. Sarana kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat Indonesia sedangkan Propinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 1.958.428 jiwa, terdiri dari 14 Kabupaten / Kota, 1348 desa, memiliki 805 pustu (Puskesmas pembantu). Ini berarti hanya sebesar 59% atau setengah jumlah desa yang mempunyai sarana pelayanan kesehatan berupa pustu. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masih minimnya penyediaan sarana kesehatan berupa pustu di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan kondisi tersebut maka salah satu visi dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dicantumkan adalah mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam mencapai visi tersebut, salah satu yang harus dilaksanakan adalah meningkatkan upaya pelayanan kesehatan masyarakat. melalui peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas hingga daerah terpencil. Dalam mengetahui seberapa besar dampak yang diakibatkan dari dikeluarkannya suatu kebijakan maka perlu dilakukannya sebuah evaluasi kebijakan. Dengan begitu makalah ini akan membahas mengenai evaluasi kebijakan pembangunan puskesmas pembantu di Provinsi Kalimantan Tengah. 3

1.2. Rumusan Masalah Diketahui bahwa angka penyediaan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 59% atau setengah dari jumlah desa yang memiliki puskesmas pembantu. Maka dari itu pemerintah berusaha menambah jumlah pustu yang ada dengan berlandaskan visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RPJPD. Lalu dengan adanya kebijakan tersebut, diperlukannya evaluasi kebijakan pembangunan pustu di Kalimantan Tengah dengan mengajukan dasar pertanyaan bagaimana pelaksanaan kebijakan pembangunan pustu di Kalimantan Tengah? serta apa masalah yang timbul dalam pembangunan pustu? 1.3. Tujuan dan Manfaat Tujuan umum penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pembangunan puskesmas pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah. 1.4. Ruang Lingkup Ruang lingkup wilayah yang akan dibahas pada makalah ini berada pada privinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 14 Kabupaten/Kota. Sedangkan ruang lingkup pembahasan meliputi :  Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait pembangunan pustu.  Proses penyelenggaran pembangunan pustu, termasuk dengan bagaimana pembiayaan, dan masalah dalam pembangunan pustu.  Evaluasi kebijakan pembangunan pustu. 1.5. Sistematika Untuk memudahkan pembaca memahami materi yang akan disampaikan, maka makalah dibagi menjadi 4 bagian :  BAB I Pendahuluan : Pada Bab I dipaparkan mengenai latar belakang penyusunan makalah, tujuan sebagai outputan dari penyusunan makalah serta sistematika penulisan makalah.  BAB II Tinjauan Pustaka : Pada Bab II berisi penjelasan terkait Kebijakan publik, pengertiannya, ruang lingkup dan pembahasan lainnya terkait kebijakan publik.  BAB III Pembahasan : Pada BAB III berisi pembahasan mengenai studi kasus terkait serta penjelasan mengenai gambaran umum dan penggunaan analisa RIA dalam mengevaluasi kebijakan terkait.  BAB IV Penutup Pada Bab IV berisi kesimpulan dan saran terkait kebijakan publik berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.

4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Pengertian Kebijakan Publik Menurut Agustino (2006:8) mengembangkan beberapa karakteristik utama definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijkaan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat bukan apa yang maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat membentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Dari definisi kebijakan publik yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan atau tindakan-tindakan yang dibuat pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sebagai alternatif dalam memecahkan masalah untuk memenuhi kepentingan publik guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 2.2. Tahap-tahap Kebijakan Publik Untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Menurut Winarno (2012:35-37) tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut: 1. Tahap Penyusunan Agenda Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan sebagai fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 2. Tahap Formulasi Kebijakan Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 3. Tahap Adopsi Kebijakan Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 4. Tahap Implementasi Kebijakan Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan

5

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. 5. Tahap Evaluasi Kebijakan Pada tahap ini kebijakan yang telah diljalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Berdasarkan penjelasan di atas tentang tahapan kebijakan dapat disimpulkan tahapan kebijakan publik tersebut terbagi menjadi: 1) tahap penyusunan agenda yaitu menempatkan masalah ke dalam agenda publik; 2) tahap formulasi kebijakan yaitu mendefinisikan masalah-masalah kemudian dicari pemecahan masalah terbaik; 3) tahap adopsi kebijakan yaitu dari berbagai alternatif kebijakan yang ada dipilih salah satu alternatif kebijakan untuk diadopsi; 4) tahap implementasi kebijakan yaitu keputusan alternatif yang telah diambil kemudian diimplementasikan oleh badan-badan administrasi pemerintah; 5) tahap evaluasi kebijakan yaitu kebijakan yang telah dilaksanakan kemudian dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauhmana keberhasilan dari suatu kebijakan dalam memecahkan masalah. 2.3. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik Menurut Indiahono (2009:145) evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya merujuk pada dua aspek: aspek proses dan hasil. Aspek proses menunjuk bahwa apakah selama implementasi program, seluruh pedoman kebijakan telah dilakukan secara konsisten oleh para implementor di lapangan? Aspek hasil menunjuk apakah kebijakan yang diimplemntasikan telah mencapai hasil seperti yang telah ditetapkan (ouput dan outcomes). Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas tentang evaluasi kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan kegiatan menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan mencakup substansi, implementasi dan dampaknya. 2.4. Pengertian Evaluasi Program Menurut Arikunto (2009:325) evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Dengan kata lain, evaluasi program dimaksudkan untuk melihat pencapaian target program. Untuk menentukan seberapa jauh target program sudah tercapai, yang dilakukan tolak ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan kegiatan. Dari definisi evaluasi program yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematik dengan mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk melihat seberapa jauh tingkat keberhasilan program yang menjadi dasar untuk menjawab pertanyaan dasar program telah membawa perubahan sesuai yang diharapakan dan ditetapkan. Menurut Arikunto (2009:326) evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, 6

hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. 2.5. Jenis Evaluasi Program Menurut Wirawan (2011:17) evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi: 1. Evaluasi proses (process evaluation), evaluasi proses meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program. 2. Evaluasi manfaat (outcome evaluation) evaluasi manfaat meneliti, menilai dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapakan. 3. Evaluasi akibat (impact evaluation) evaluasi akibat ini meneliti dan menilai apakah program telah menghasilkan akibat atau dampak yang membawa perubahan baik atau buruk dari suatu program.

7

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA 3.1. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah seluas 153.564 km 2 dan terbagi kedalam 14 Kabupaten/ Kota dan 1348 desa. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.958.428 jiwa. Salah satu program yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan hingga daerah terpencil. Sejak tahun 2006, alokasi Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah digunakan untuk pembangunan puskesmas pembantu di daerah terpencil di empat belas kabupaten/ kota. Adapun data jumlah sarana kesehatan di tiap Kabupaten/ Kota pada tahun 2006 di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut. Tabel 1 Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten/ Kota

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 2006

Pada tahun 2006, dibangun puskesmas pembantu sebanyak dua puluh unit yang kemudian dibangun kembali sebanyak tiga belas puskesmas pembantu di 14 kabupaten/ kota. Rencana pembangunan puskesmas pembantu tersebut berawal dari kunjungan anggota DPRD ke sejumlah desa di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka reses. Pada saat itu ditemukan beberapa desa yang tidak memiliki sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas pembantu. Sehingga muncul usulan untuk menambah anggaran di SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk pembangunan puskesmas pembantu tersebut. Pembangunan puskesmas pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah merupakan realisasi dari Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah No.12/2005 tentang RPJPD Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025, program yang diusulkan sudah mengacu pada visi dan misi Propinsi Kalimantan Tengah yang tertuang didalam RPJPD dan RJMD. Konsep awal penganggaran pembangunan puskesmas pembantu ini direncanakan dengan mekanisme Tugas Pembantuan yang artinya dana propinsi diserahkan ke kabupaten. Kabupaten melaksanakan kegiatan mulai dari lelang pekerjaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan dan proses evaluasi. Akan tetapi, mekanisme tersebut tidak disetujui oleh Biro Keuangan Pemda Propinsi Kalimantan Tengah dengan alasan bahwa selama ini belum ada mekanisme seperti ini. Penyerahan dana ke kabupaten dalam bentuk Tugas Pembantuan dari propinsi dianggap belum lazim dilaksanakan.

8

Skala prioritas program dan besaran anggaran harus didukung dengan data program yang lengkap. Kesiapan pelaksanaan proyek bukan hanya ditentukan oleh kelayakan finasial dan teknis saja, akan tetapi dibutuhkan dukungan moralitas lembaga eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam memberikan manfaat terhadap pembangunan di daerah. Kebijakan kesehatan, secara umum dibuat untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 3.2. Analisis Kebijakan Pembangunan Puskesmas Pembantu Provinsi Kalimantan Tengah 3.2.1 Realisasi Pembangunan Puskesmas Pembantu Pembangunan Pustu (puskesmas pembantu) di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wujud nyata realisasi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 12/2005 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025. Program tersebut sudah mengacu pada visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang didalam RPJPD dan RJMD. Dalam mewujudkan pembangunan pustu tersebut diperlukannya anggaran biaya. Selain anggaran biaya skala prioritas pembangunan pustu juga diperlukan. Dalam menentukan skala prioritas program dan besaran anggaran harus didukung dengan data program pembangunan yang lengkap. Dalam pelaksananaan pembangunan sebuah proyek bukan hanya ditentukan oleh kelayakan finasial dan teknis saja, akan tetapi dibutuhkan dukungan moralitas lembaga eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Peran lembaga-lembaga tersebut dibutuhkan untuk memberikan manfaat yang lebih terasa terhadap pembangunan di daerah. Secara umum kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan dibuat untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan program peningkatan upaya kesehatan masyarakat, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya. Maka dari itu, untuk mendukung kebijakan tersebut dimunculkan kegiatan pembangunan puskesmas pembantu untuk kabupaten/kota. Pembangunan puskesmas pembantu ini dikemas dalam satu paket beserta pengadaan peralatannya. Tabel 2 Realisasi Pembangunan Pustu Provinsi Tahun 2006-2009

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa trend pengalokasian dana dan jumlah yang dibangun untuk pembangunan pustu cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pustu hanya sebagai pemenuhan indikator yang telah ditetapkan dalam kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pengembangan pelayanan kesehatan masyarakat, pemerintah provinsi kalimantan Tengah juga melakukan upaya melalui program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi puskesmas pembantu, puskesmas keliling dan bidan. Berikut tabel dari adanya program UKM di Provinsi Kalimantan Tengah

9

Tabel 3 Persentase Program UKM Tahun 2006-2009

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng

3.2.2 Kebijakan dan Implementasinya Kegiatan pembangunan Pustu ini merupakan program top down dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Kegiatan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Untuk pelaksanaan pelelangan dilaksanakan di provinsi oleh panitia yang dibentuk dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari unsur pelaksana program dan unsur teknis yang berasal dari Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelelangan ini dilaksanakan dengan metode pelelangan umum. Dalam upaya pembangunan Pustu di Kalimantan Tengah ini dilakukan melalui kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi merupakan salah satu kebijakan yang mendapat perhatian besar dalam rangka memajukan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun pelaksanaan kebijakan desentralisasi yang digulirkan selama ini perlu mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi bukan hanya mendelegasikan wewenang atau pembagian pendapatan antara keuangan pusat ke kewenangan daerah, melainkan lebih pada bagaimana desentralisasi mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu hal penting untuk dipersiapkan adalah memastikan dapat tersusunnya program yang terarah dan terpadu, mantap dan menyeluruh dalam pemanfaatan biaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan publik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang pembangunan puskesmas pembantu di kabupaten/kota belum berjalan lancar. Dalam proses implementasi ini banyak aktor yang terlibat, sehingga banyak pihak yang berusaha untuk mempengaruhi keputusan para aktor. 3.2.3 Evaluasi dan Permasalahan Secara umum terjadi peningkatan alokasi dana DAK di masing-masing kabupaten/kota. Hal ini terkait dengan program peningkatan fisik di kabupaten/kota yang penggunaannya sudah ditetapkan dari pemerintah pusat. Keadaan seperti ini, membuat kabupaten/ kota merasa enggan untuk mengurusi pembangunan pustu yang berasal dari provinsi. Dalam menetapkan kebijakan pembangunan pustu baru di provinsi Kalimantan Tengah tidak ada agenda yang dibangun secara khusus. Namun jika dilihat dari proses perencanaan di dinas kesehatan, dimana dalam dua tahun terakhir ini dinas kesehatan tidak mengusulkan anggaran untuk pembangunan pustu, namun akhirnya tetap muncul dalam dokumen DPA-SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi tarik ulur dalam proses pengalokasian dana untuk pembangunan pustu. Diduga ada setting politik di dalam munculnya dana pembangunan pustu tersebut. Kemauan politik, juga sangat berpengaruh 10

dalam penyusunan dan perencanaan kebijakan daerah, terutama para penentu kebijakan anggaran dan para pengambil keputusan didaerah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif. Pembangunan puskesmas pembantu di Provinsi Kalimantan Tengah yang dananya berasal dari APBD I sebenarnya tidak diperlukan oleh Kabupaten/Kota. Dana untuk pembangunan maupun rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan berasal dari DAK masingmasing kabupaten dan APBD II. Dana anggaran yang disediakan sebaiknya untuk peningkatan program. Tidak ada agenda yang melatarbelakangi pembangunan puskesmas pembantu di Propinsi Kalimantan Tengah, namun faktor politik lebih terlihat dalam penyusunan agenda kebijakan ini. Dalam menyusun anggaran pembangunan pustu ini, konsep awal yang direncanakan yaitu mekanisme Tugas Pembantuan. Maksud dari mekanisme ini adalah dana provinsi diserahkan ke kabupaten, dimana kabupaten melaksanakan kegiatan mulai dari lelang sampai dengan pelaksanaan pembangunan proyek dan proses evaluasi. Namun, mekanisme ini tidak disetujui oleh Biro Keuangan Pemda Provinsi Kalimantan Tengah. Alasan Biro Keuangan Pemda menolaknya karena selama ini belum ada mekanisme seperti itu. Mekanisme Tugas Pembantuan yaitu Penyerahan dana ke kabupaten dari provinsi dianggap belum lazim dilaksanakan. 3.3. Evaluasi Kesesuaian Jurnal Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Secara teori, proses kebijakan publik meliputi beberapa hal yaitu identifikasi masalah kebijakan, dilakukan melalui : a. Identifikasi masalah yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah b. Penyusunan agenda adalah memfokuskan perhatian atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu c. Perumusan kebijakan merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan d. Pengesahan kebijakan adalah pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres e. Implementasi kebijakan adalah penerapan pelaksanaan kebijakan melalui birokrasi anggaran publik dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi agar sebuah kebijakan mampu mencapai tujuannya f. Evaluasi kebijakan publik dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat. Di dalam jurnal yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pembangunan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Tengah tidak menjelaskan secara detail terkait 6 tahapan dalam proses kebijakan publik. Didalam jurnal, penjelasan terkait identifikasi masalah yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan puskesmas pembantu hanya berdasarkan karena kurang ketersediaannya sarana kesehatan di beberapa wilayah desa. Masalah tersebut kurang dibahas dari segi masyarakat yang membutuhkan adanya pelayanan dari sarana kesehatan tersebut dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Identifikasi masalah yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan pembangunan puskesmas pembantu kurang dilakukan secara mendalam dari sisi masyarakat maupun arahan kebijakan tata ruang dan juga kurang dijelaskan didalam jurnal. Selain itu, dalam proses penyusunan agenda, tidak ada agenda yang dibangun secara khusus dalam menetapkan kebijakan pembangunan puskesmas pembantu ini. Sehingga dalam jurnal tidak memuat penjelasan agenda yang dilaksanakan dalam pelaksanaan 11

kebijakan program pembangunan puskesmas pembantu. Proses perumusan kebijakan yang merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan juga tidak dijelaskan secara detail didalam jurnal, tidak terdapat penjelasan terkait pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan program pembangunan puskesmas pembantu di Provinsi Kalimantan Tengah. Dari segi proses implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang pembangunan puskesmas pembantu ini hanya dijelaskan kalau program pembangunan kurang berjalan lancar karena faktor yang kurang mendukung dalam proses implementasi kebijakan lebih dominan. Selain itu, dalam jurnal juga tidak dijelaskan terkait proses pengesahan kebijakan publik berupa kebijakan pembangunan puskesmas pembantu ini sehingga kurang kuat landasan yang mendasari implementasi kebijakan dari program pembangunan puskesmas pembantu tersebut. Sedangkan dari proses evaluasi kebijakan, dalam jurnal hanya menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan hanya menyangkut masalah kemajuan fisik pembangunan berupa laporan penyerapan anggaran masing-masing program dan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh konsultan pengawas yang ditunjuk oleh propinsi. Evaluasi yang dilakukan belum sampai Evaluasi belum sampai pada adanya dokumen yang menunjukkan proses evaluasi secara keseluruhan. Fungsi pengawasan lainnya berada di inspektorat propinsi, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat ini bersifat detective, dilaksanakan pada tahap pelaksanaan mulai dari proses lelang, pelaksanaan kegiatan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan, dengan membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi. Evaluasi kebijakan dalam jurnal juga kurang membahas terkait evaluasi yang dilakukan saat pra pelaksanaan pembangunan puskesmas pembantu, evaluasi saat sedang berjalannya program pembangunan puskesmas pembantu serta evaluasi terhadap dampak adanya kebijakan program pembangunan puskesmas pembantu.

12

BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Tengah kurang menyesuaiakan dengan tahapan dalam proses kebijakan publik. Tahapan yang dimaksudkan adalah: 1. Tahap Penyusunan Agenda 2. Tahap Formulasi Kebijakan 3. Tahap Adopsi Kebijakan 4. Tahap Implementasi Kebijakan 5. Tahap Evaluasi Kebijakan Evalusi pelaksanaan kebijakan pembangunan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu terkait prosedur penganggaran, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan proses kebijakan publik diatas tidak berjalan secara maksimal. Prosedur penganggaran dalam pembangunan puskesmas pembantu ini direncanakan dengan mekanisme Tugas Pembantuan yang artinya dana propinsi diserahkan ke kabupaten. Namun mekanisme tersebut tidak disetujui oleh Biro Keuangan Pemda Propinsi Kalimantan Tengah karena tidak sesuai dengan metode penganggaran pada umumnya. Pembangunan puskesmas pembantu di Provinsi Kalimantan Tengah yang dananya berasal dari APBD I, tidak diperlukan oleh Kabupaten/Kota. Dana yang digunakan untuk pembangunan maupun rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan berasal dari DAK masingmasing kabupaten dan APBD II. Dana yang disediakan untuk pembangunan puskesmas pembantu disarankan untuk menambah alokasi pada masing-masing program, sehingga hal ini dapat lebih meningkatkan cakupan program daripada terus menambah kuantitas Pustu tanpa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap pengalokasian anggaran untuk pembangunan puskesmas pembantu karena dianggap terdapat unsur politik yang melatarbelakangi pembangungunan Pustu di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi tarik ulur dalam proses pengalokasian dana untuk pembangunan pustu. 4.2. Rekomendasi Dalam melaksanaan implementasi kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan prosedur penganggaran yang berlaku. Seperti halnya dalam implementasi kebijakan pembangunan Puskesmas Pembantu di Provinsi Kalimantan Tengah, seharusnya disusun sesuai dengan prosedur yang ada. Beberapa referensi yang dapat digunakan untuk pedoman penyusunan anggaran adalah: 1. Prosedur perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah sesuai UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga 13

bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. 2. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2017 yang meliputi: a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah b. Prinsip penyusunan APBD c. Kebijakan Penyususnan APBD d. Teknis Penyususnan APBD e. Serta hal-hal khusus lainnya

14