BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Kebi Kebijak jakan an adala adalah h rang rangka kain in kons konsep ep atau atau renc rencan anaa yang yang dibu dibuat at oleh oleh pemimpin organisasi untuk bertindak dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan memiliki beberapa sifat, sifat, dianta diantarany ranyaa adalah adalah distri distribut butif, if, redistr redistribu ibutif tif,, regula regulator tori, i, protek protektif tif,, dan kompetitif. Kebijakan mencakup berbagai bidang kajian, salah satunya adalah kebijakan dalam bidang kesehatan. Pembuatan kebijakan tidak hanya berfungsi menyelesaikan permasalahan yang ada, namun juga mencegah timbulnya permasalahan, hal tersebut merupakan fungsi fungsi penting penting karena karenanya nya,, kemamp kemampuan uan dan pemaham pemahaman an yang yang memadai memadai dari dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Maka kita harus memperhatik memperhatikan an beberapa beberapa prinsip prinsip dari kebijakan kebijakan itu sendiri. sendiri. Kebijakan Kebijakan sendiri dibagi menjadi dua yaitu kebijakan publik dan kebijakan privat. Menyadari kebijakan publik merupakan rangkaian proses yang sifatnya komp komplek leks, s, para para ahli ahli menc mencob obaa meng mengem emba bang ngka kan n bera beragam gam pend pendek ekata atan n guna guna memahami berbagai dinamika kebijakan dimaksud. Sejumlah pendekatan yang sifat sifatny nyaa holi holisti sticc dikem dikemba bang ngka kan n untu untuk k mema memaha hami mi kebi kebijak jakan an publ publik ik secar secaraa komprehensi komprehensif, f, namun namun pendekatan pendekatan lain yang sifatnya parsial dengan memberikan memberikan tekanan-tekanan pada faktor-faktor tertentu pada saat yang sama juga dilakukan untuk memahami kebijakan publik secara lebih spesifik.
1
1.2
Tujuan
Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan kebijakan kesehatan semester dua akultas Kesehatan Masyarakat !niversitas "irlangga 1.3
Manfaat Penulisan
#. Menambah Menambah pemahaman pemahaman mengenai mengenai konsep konsep kebijak kebijakan an sebagai sebagai salah salah satu dasar mata kuliah "dministrasi dan Kebijakan Kesehatan. $. Meningkatk Meningkatkan an minat minat baca serta serta mencari mencari refrensi refrensi sebagai sebagai dasar dasar pembuatan pembuatan makalah.
BAB II PENGETIAN !EBI"A!AN 2.1 Definisi !e#ijakan
2
Kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa %nggris yaitu dari kata policy. Kebijakan policy. Kebijakan & policy' policy' secara etimologis berasal dari kata polis dalam bahasa (unani unani &)reek', yang berarti berar ti *egara atau ata u kota. Menuru Menurutt Kamus Kamus +esar +esar +ahasa +ahasa %ndone %ndonesia sia kebija kebijakan kan adalah adalah rangka rangkaian ian konsep dan asas yg menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu suatu pekerja pekerjaan, an, kepemim kepemimpin pinan, an, dan cara bertin bertindak dak &tentan &tentang g pemerin pemerintah tahan, an, organisasi, dsb' pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai mencapai sasaran. Sedangkan menurut Kamus menurut Kamus Oxford Learner’s Learner ’s Pocket Dictionary, policy is a plan of action agreed or chosen by a political party, a business, etc . (ang berarti kebijakan adalah suatu perencanaan dari berbagai tindakan yang telah disetujui atau atau dipi dipili lih h oleh oleh sebua sebuah h parta partaii poli politik tik,, bisn bisnis is,, dan dan lain lain-la -lain in.. +eberap +eberapaa ahli ahli berpendapat mengenai pengertian kebijakan, diantaranya 1. ames "nderson &#//0' ! purposi"e course of action follo#ed by an actor or set of actors in dealing #ith aproblem or matter of concern$ (ang ang dimaksud yaitu, yaitu, sebuah tindakan beralasan beralasan oleh pemerintah pemerintah yang diikuti diikuti oleh orang atau sekumpulan orang dalam menyelesaikan suatu masalah.
$. 1hom 1homas as 2. 2. 3ye 3ye &#/4 &#/45' 5' Policy is #hate"er go"ernments choose to do or not to do$
3
Kebijak Kebijakan an adalah adalah keputu keputusan san apapun apapun yang yang dipili dipilih h pemerin pemerintah tah apakah apakah nantiny nantinyaa akan akan dilaks dilaksana anakan kan atau atau tidak tidak dilaks dilaksana anakan kan oleh oleh pemerin pemerintah tah.. Kebijak Kebijakan an harus harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya sekedar kehendak pemerintah namun juga diwujudkan dalam suatu tindakan yang n yata. 6. 2obe 2obert rt 7yest 7yeston on &#/5 &#/5#' #' %he relationship of go"ernmental unit to its en"ironments$ & Kebijakan adalah hubungan antara unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.' 8. 2ich 2ichard ard 9ilso 9ilson n &$:: &$::6' 6' %he action actions, s, ob&ecti ob&ecti"es "es and pron pronou ounce ncemen ments ts of go"ernm go"ernment entss on particu particular lar matt matter ers, s, the the step stepss they they take take 'or 'or fail fail to take take(( to impl implem emen entt them them,, and and the the explanations they gi"e for #hat happens 'or do not happens( &1in &1indak dakan, an, sasaran sasaran,, dan keputu keputusan san pemerin pemerintah tah pada pada persoa persoalan lan,, langka langkah h yang yang mereka ambil &atau tidak' untuk diimplementasikan dan penjelasan atas apa yang terjadi &atau tidak terjadi'' 0. "lth "lthau auss et.al et.al &#/ &#//4 /4'' Policy is the instrument of go"ernance, the decisions that direct public resources in one direction but not another &Kebijakan adalah instrumen kekuasaan, keputusan yang mengarahkan sumber daya masyarakat hanya ke dalam satu arah' ;.
4
e. 7fek, yaitu akibat-akibat dari program &baik disengaja atau tidak'
3engan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan rangkaian konsep atau rencana yang dibuat oleh pimpinan organisasi untuk bertindak dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.
2.2 $ifat %an !arakteristik !e#ijakan
Kebijakan memiliki beberapa ciri atau sifat yang mendasarinya sebagai kebijakan, sifat tersebut antara lain a. 2egulatif
Suatu kebijakan itu dirancang untuk mengatur aktivitas
berbagai pihak dengan menjamin kepatuhan mereka terhadap prosedur yang telah ditentukan. b. 3istributif Suatu kebijakan bersifat distributif, dimana kebijakan itu menyebarluaskan segala informasi, sumber daya, dan aturan yang bersifat baru kepada pihak yang terkait pada kebijakan. c. Protektif Kebijakan selalu bersifat melindungi keinginan pihak terkait melalui tiap isi yang ada di dalamnya. d. 2edistributif Perubahan distribusi sumberdaya yang sudah ada. Kebijakan yang
berpotensi redistributif adalah kebijakan yang dapat
didefinisi ulang dengan perubahan setelah melalui proses evaluasi dari hasil implementasi kebijakan sebelumnya.
Sedangkan Karakteristik kebijakan antara lain #. Kebijakan harus memiliki tujuan
5
kebijakan adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan. $. Kebijakan sebagai >ipotesis Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. 6. Kebijakan sebagai 1indakan yang ?egal Kebijakan bersifat legal karena dibuat oleh orang yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. 8. Kebijakan Melibatkan Partisipasi dan "spirasi Masyarakat. Pembuatan kebijakan yang melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat bertujuan supaya kebijakan yang sudah disusun dan direncanakan bisa sesuai dengan kenyataan. 0.
Kebijakan +entuknya 1erstruktur dan 1ersusun +erdasarkan >ukum dan !ndang-!ndang. Pembuatan kebijakan tidak boleh bertentangan dan melanggar dengan
hukum dan undang-undang yang berlaku. ;. Kebijakan Menghasilkan 3ampak &outcome'
BAB III PIN$IP !EBI"A!AN
Pembuatan kebijakan tidak hanya berfungsi menyelesaikan permasalahan yang ada, namun juga mencegah timbulnya permasalahan, hal tersebut merupakan fungsi penting karenanya, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari
6
pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Maka kita harus memperhatikan beberapa prinsip dari kebijakan itu sendiri. >al ini agar kebijakan yang kita buat bisa bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Prinsip dalam kebijakan berfungsi sebagai patokan atau pedoman dalam pembentukan kebijakan yang efektif. +eberapa prinsip kebijakan menurut reegard dalam bukunya 7thical Practice for >ealth Professionals &$::;', yaitu #. Kebijakan didasarkan pada eksplisit, nilai etis bersama yang dapat dibenarkan. Kebijakan itu dibuat dengan tegas dan jelas, didukung oleh nilai dasar kebijakan yang dibuat akan kembali dipastikan kesesuaiannya dengan nilai dasar tersebut. $.
Kebijakan membantu pemecahan konflik Kebijakan yang dibuat harus dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian suatu konflik yang timbul. 1idak semua kebijakan dibuat pada saat masalah atau konflik itu muncul. Kebijakan dapat dibuat untuk mencegah timbulnya suatu konflik, namun tetap diharapkan kebijakan itu akan menyelesaiakan konflik jika konflik itu timbul.
6.
Kebijakan yang konsisten Pedoman kebijakan harus jelas sehingga semua anggota pelaksana dari kebijakan tersebut memiliki persepsi yang sama mengenai kebijakan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan dibuat dengan kata yang mudah dimengerti dan tidak menyebabkan ambigu ataupun timbulnya persepsi yang berbeda bagi setiap pelaksananya. Kebijakan
7
yang konsisten juga berarti kebijakan itu berlaku sama di semua daerah dan tetap. 8.
Kebijakan bersifat fleksibel Pada prinsip diatas dijelaskan bahwa kebijakan bersifat konsisten, tapi kebijakan pada prinsip ini juga harus bersifat fleksibel. Kebijakan harus bisa memberikan kelonggaran ataupun pengecualian pada suatu kondisi tertentu, sehingga pelaksana kebijakan itu diharapkan dapat bertindak secara bijaksana. Konsistensi dilihat dalam penerapannya pada seluruh wilayah dan dilaksanakan oleh semua pelaksana kebijakan itu sendiri.
0.
Kebijakan bersifat dinamis Kebijakan dapat berubah sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal dari organisasi itu, sehingga kebijakan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut.
;.
+eberapa orang yang menafsirkan dan menerapkan kebijakan itu sendiri Kebijakan yang baik tidak akan bisa berjalan dengan baik jika para pelaksana tidak dapat atau tidak mau menjalankannya. 1idak jarang suatu kebijakan menjadi gagal karena para pelaksananya yang tidak setuju dengan kebijakan itu. Mereka kemudian berusaha untuk merusak kebijakan itu dengan menerapkan dan mempersepsikan kebijakan itu dengan buruk. adi, para pelaksana kebijakan ini sangat mempengaruhi kesuksesan dari kebijakan itu sendiri.
5.
Kebijakan didukung oleh pendidikan
8
Pendidikan ini diperlukan saat pembuatan awal kebijakan, agar isi dari kebijakan yang dibuat dapat dipahami atau dipersepsikan sama oleh semua orang atau pelaksana kebijakan tersebut. 4.
Kebijakan dengan waktu terbatas Sesuai dengan karakteristik
kebijakan yang dinamis, maka suatu
kebijakan memiliki batasan tertentu. >al ini bukan berarti kebijakan itu dihapuskan karena dianggap tidak berguna, melainkan kebijakan itu terus diperbarui sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi lebih tepat atau sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan. 3.1 Prinsi& !e#ijakan Pu#lik
Pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan &1homas 3ye, #//$ $-8'. Pakar ekonomi sosial "merika ack Parker dari >avard !niversity pada buku Kumorotomo & )ack Parker, 1**+' mengemukakan prinsip-prinsip dasar kebijakan publik itu sebagai berikut a. b. c. d. e. f.
ketersediaan &a"ailability' mudah dipahami relevan bermanfaat tepat waktu, kendala &reliability',
9
g. akurat, h. konsisten. Prinsip kebijakan terbagi menjadi dua jenis yang lebih spesifik yaitu prinsip kebijakan publik dan prinsip kebijakan privat. Prinsip kebijakan publik dapat digunakan sebagai yang tujuannya
pedoman serta batasan untuk pembuatan kebijakan publik meningkatkan kesejahteraan
anggota organisasi
ataupun
masyarakat. Prinsip kebijakan privat digunakan untuk basis dalam pembuatan kebijakan privat yang sifatnya internal dalam organisasi. +erikut ini beberapa prinsip kebijakan publik dan privat. 1erdapat #5 prinsip kebijakan publik menurut "ssociation of 9ashington +usiness &$::$', yaitu: #. Kebijakan publik harus menjaga perkembangan sektor swasta Pada prinsipnya pemerintah harus bisa menjamin bahwa kebijakan publik yang mereka ambil itu tidak membatasi perkembangan dari perusahaan swasta yang ada, baik secara langsung ataupun tidak langsung. adi diharapkan perusahaan swasta yang ada tetap dapat berkembang dengan baik, tidak terganggu oleh kebijakan publik yang sedang berjalan. $. Kebijakan publik melibatkan rakyat dalam perkembangannya Pada prinsip ini menjelaskan bahwa kebijakan publik yang diambil pemerintah
harus
atas
sepengetahuan
rakyat
dan
harus
mau
mendengarkan pendapat rakyat sebagai bahan pertimbangan. Pemerintah tidak boleh menjalankan kebijakan yang secara jelas telah ditentang atau tidak disetujui oleh rakyat. 6. Kebijakan publik dilandasi analisis manfaat social Prinsip ini menuntut pemerintah lebih mengutamakan pertimbangan mengenai manfaat kebijakan publik tersebut bagi seluruh masyarakat,
10
bukan mengenai biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kebijakan itu ataupun faktor lainnya. 8. Kebijakan publik bersifat fleksibel Sifat fleksibel yang dimaksud adalah kesediaan pemerintah untuk memberikan pengecualian kepada masyarakat bisnis, apabila dalam pelaksanaan kebijakan itu dapat merugikan masyarakat bisnis. 0. Kebijakan publik harus mencapai tujuan lain dan terukur Kebijakan yang dibuat harus diukur kesuksesannya dengan melakukan evaluasi yang sah.
;.
Kebijakan publik harus disertai dengan dokumentasi Kebijakan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah harus disertai dengan dokumentasi sebagai bukti telah berjalannya kebijakan itu, serta
sebagai bukti efektif atau tidaknya kebijakan itu. 5. Kebijakan publik harus memberikan insentif berbasis pasar >al ini diterapkan dengan harapan pengambilan kebijakan oleh pemerintah dapat mencapai hasil yang menguntungkan. 4. Kebijakan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah fungsional Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang fungsional, serta kebijakan itu harus dilaksanakan dengan cepat dan dapat mengatasi isu publik. Kebijakan harus dapat menyelesaikan isu publik yang timbul dengan cepat dan efektif. /. Kebijakan publik jelas dan realistis Kebijakan publik batasan dan hukumnya harus jelas juga dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaksana kebijakan termasuk masyarakat. #:. Kebijakan publik disertai hukum yang sederhana >ukum yang sederhana digunakan untuk mencegah adanya duplikasi hukum sebagai landasan dalam penetapan sanksi. 3uplikasi hukum dapat
menimbulkan
kerancuan
dalam
penetapan
sanksi
atas
penyelewengan atau pelanggaran atas kebijakan yang digunakan. >al ini akan menyebabkan kebijakan yang telah dibuat menjadi tidak efektif.
11
##. Kebijakan publik harus konsisten dengan hukum yang ada Kebijakan harus berjalan sesuai dengan hukum yang telah ada, namun kebijakan dapat bersifat fleksibel hanya dalam situasi tertentu. #$. Kebijakan publik harus mendukung inovasi pemerintah %novasi yang diharapakan dalam prinsip ini adalah inovasi pemerintah dalam meningkatan efisiensi pelayanan publik dengan biaya yang paling hemat. #6. Kebijakan publik memprioritaskan efisiensi penggunaan sumber daya publik dan swasta. Kebijakan publik dituntut untuk lebih memprioritaskan penggunaan sumber daya publik dan swasta, sehingga manfaat dari sumber daya publik dan swasta yang ada dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. #8. Kebijakan publik memastikan kedudukan stakeholder komite dan dewan Kebijakan publik memastikan bahwa stakeholder komite dan dewan merupakan perwakilan dari tiap bagian dari organisasi. Kinerja stakeholder komite dan dewan dipengaruhi oleh kebijakan publik yang dibuat dan dipilih oleh organisasi. #0. Kebijakan tepat sanksi Kebijakan harus tepat dalam memberikan sanksi sesuai dengan !ndang!ndang yang wajar dari keterbatasan, serta sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. #;. Kebijakan publik membatasi hukuman sipil untuk restitusi ekonomi Kebijakan publik harus dapat menetukan denda tertentu dengan patokan yang jelas dan membatasi sanksi pidana untuk tindakan kriminal.
#5. Kebijakan publik disertai waktu yang jelas Kebijakan publik harus memiliki jangka waktu tertentu dan jelas dalam pelaksanaannya, sehingga kebijakan dapat terlihat efektif.
3.2 Prinsi& !e#ijakan Pri'at
12
Prinsip kebijakan privat dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan privat dan meningkatkan kinerja organisasi serta memajukan organisasi. +eberapa prinsip kebijakan privat menurut @ueensland
Kebijakan sesuai dengan visi dan misi organisasi Pengambilan kebijakan oleh suatu organisasi khususnya perusahaan tertentu harus sesuai dengan visi dan misinya, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan organisasi
dan dapat mengontrol
kinerja organisasi. $.
Kebijakan yang diambil harus sesuai dengan jenis layanan Setiap organisasi memiliki berbagai macam prinsip kebijakan privat sesuai dengan jenis layanan yang diambil. >al ini dilakukan agar kebijakan dapat membatu organisasi lebih maju.
6.
Kebijakan meningkatkan pelayanan Kebijakan yang diambil atau dibuat harus dapat meningkatkan kualitas pelayanan organisasi.
8.
Kebijakan berguna bagi pengguna Maksudnya pengguna disini adalah para pihak yang bersangkutan dengan kebijakan itu. Misalnya adalah pengguna jasa, manajer, dan anggota lainnya dalam organisasi tersebut.
0.
Kebijakan praktis dan realistis
13
Praktis maksudnya adalah kebijakan yang dibuat haruslah mudah dipahami dan dimengerti oleh para penggunanya. 2ealistis maksudnya adalah sesuai dengan realita, dapat dilaksanakan oleh penggunanya dan sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya dari organisasi. ;.
Kebijakan mudah dibaca Kebijakan ditulis dengan kata yang mudah dibaca bagi semua pengguna. >al ini berkaitan dengan penulisan serta tampilan dari kebijakan tertulis yang dibuat. Misalnya pedoman pendidikan untuk KM harus dituliskan dan disampaikan dalam bahasa yang benar dan dapat dimengerti agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesalahpahaman.
5.
Kebijakan mudah diakses, dan pengguna dapat membacanya. Misalnya kebijakan yang dibuat oleh KM !nair yang diletakkan di beberapa tangga dan ada di setiap lantai, sehingga dosen, mahasiswa, dan karyawan dapat membacanya.
4.
Kebijakan termasuk dalam semua bidang yang relevan Kebijakan yang dibuat tidak hanya mengatur di satu bidang dalam organisasi saja melainkan seluruh bidang di organisasi itu.
/.
Kebijakan menginspirasi pembaca. Maksudnya setelah pengguna mengetahui dan menerapkan kebijakan yang ada di organisasinya, dia akan membawanya sebagai prinsip dalam kehidupan dan menjalankan tugas dari perannya di masyarakat.
14
adi, prinsip kebijakan digunakan sebagai patokan dalam pembentukan kebijakan yang baik. Prinsip kebijakan dibagi menjadi dua sesuai dengan penerapan prinsip dalam kebijakan, yaitu prinsip kebijakan publik, yang digunakan dalam pembentukan kebijakan publik dan prinsip kebijakan privat, yang digunakan dalam pembentukan kebijakan privat.
15
BAB I( $I!LU$ !EBI"A!AN )P*LI+, +,+LE.1 $iklus !e#ijakan
Menyadari kebijakan publik merupakan rangkaian proses yang sifatnya kompleks, para ahli mencoba mengembangkan beragam pendekatan guna memahami berbagai dinamika kebijakan dimaksud. Sejumlah pendekatan yang sifatnya holistic dikembangkan untuk memahami kebijakan publik secara komprehensif, namun pendekatan lain yang sifatnya parsial dengan memberikan tekanan-tekanan pada faktor-faktor tertentu pada saat yang sama juga dilakukan untuk memahami kebijakan publik secara lebih spesifik. Salah satu cara mengurai kompleksitas tersebut adalah dengan membilah kebijakan publik kedalam sejumlah tahap atau sub tahap. Pembilahan tersebut dikenal dengan policy cycle. &Mamud, #//0 #:-#$'. Penyusunan kebijakan adalah suatu proses yang berkelanjutan, sebagai sebuah struktur lingkaran. Proses pembuatan kebijakan sejak desain hingga implementasi dan evaluasi, perlu dipandang sebagai suatu siklus dari serangkaian kegiatan kebijakan, yang secara umum seperti ditunjukkan pada gambar berikut.
16
Ga/#ar 0 $iklus !e#ijakan )illia/ N. Dunn1. Agenda Setting
!genda seting merupakan proses politik, konflik dan kompetisi. %he agenda setting process is an ongoing competition among issue proponents to gain the attention of media professionals, the public, and policy elites.$ 'Dearing and ogers, 1**-( Proses agenda setting merupakan sebuah kompetisi yang dilakukan terus menerus diantara isu pendukung untuk memperoleh perhatian dari media professional ,masyarakat dan kebijakan elit. %he list of sub&ects or problems to #hich go"ernment officials, and people outside of go"ernment closely associated #ith those officials, are paying some seriousattention at any gi"en time the agenda settingprocess narro#s a/ set of
17
concei"able sub&ects
to
the
set
that
actually
becomes
the
focus
of
attention.$' KingdonAs #/48, p.6' Menurut kingdom, proses agenda setting terbatas pada sekumpulan subjek yang menjadi fokus dari perhatian dari berbagai kalangan. Proses agenda setting ini memerlukan identifikasi masalah untuk memperoleh hasil kebijakan yang sesuai dengan masalah yang menjadi fokus pada saat ini, kemudian mengatur agenda kebijakan, melakukan riset atau penelitian untuk menentukan hasil yang ingin dicapai. 1erakhir menentukan pilihan kebijakan dan strategi kebijakan. "pa yang terjadi pada tahapan ini, memiliki pengaruh menentukan &decisive impact' pada seluruh proses kebijakan dan berbagai dampaknya. "ckoff, sebagaimana dikutip 9illiam 3unn, mengatakan bahwa BKeberhasilan dalam memecahkan masalah menghendaki diketemukannya pemecahan yang benar atas masalah yang benar. Kegagalan sering terjadi karena kita memecahkan masalah yang salah daripada mendapatkan pemecahan yang salah terhadap masalah yang benarC. 3alam agenda setting terdiri atas 8 subsistem yaitu a. Problem identification
Problem identification merupakan tingkat awal dalam sebuah proses. !ntuk membangun sebuah kebijakan dimulai dengan mendifinisikan atau mengidentifikasi masalah. Selama tahap ini, masalah diidentifikasi dan diperiksa. !ntuk merencanakannya membutuhkan
18
#' Merumuskan kunci pertanyaan penelitian berdasarkan pada sasaran hasil suatu proyek $' Menetapkan data yang diperlukan 6' Keadaan terhadap hasil yang ingin dikehendaki oleh tim yang mungkin di eDplorasi melalui riset atau percobaan. b. Agenda setting ?angkah selanjutnya adalah pengaturan agenda &agenda0setting '. 1ahap ini merupakan upaya yang digunakan untuk meningkatkan profil masalah dan solusi yang mungkin dibuat oleh kelangan publik dan pembuat kebijakan
dalam
pengaturan agenda ini dibutuhkan beberapa strategi yaitu sebagai berikut #' $' 6' 8'
Pengorganisasian masyarakat Pendidikan publik media dan komunikasi Mengadakan stakeholder Membangun koalisi.
3asar pemikiran teori ini adalah topik yang dimuat lebih banyak, baik dalam media massa, elektronik maupun topik yang sedang mendapat perhatian dari masyarakat akan dianggap penting dalam suatu periode tertentu, sehingga dampaknya pun bisa dirasakan oleh masyarakat. Seringkali keprihatinan para pelaku bisnis atau opini dan telaahan para analis kebijakan merupakan pemicu penting untuk mengangkat suatu isu tertentu sebagai isu publik dan menjadi agenda kebijakan. +erbagai hal ini akan mendorong pembuat kebijakan untuk segera menanggapinya c.
Policy research
19
scientific research results do not play an important role in the agenda0setting process.$ 3earing and 2ogers &#//;' >asil Penelitian ilmiah yang harus dikerjakan tidak memainkan peran penting dalam proses agenda setting . Penelitian terhadap suatu masalah dibutuhkan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan., mereka mengklaim bahwa dalam mencapai isu meminta perhatian pada yang melakukan pembuat keputusan. Sekali lagi media merupakan elemen kunci dalam pembuatan kebijakan arena penyampaian dan pengaruh sebuah kebijakan berkaitan dengan kualitas lingkungan tetapi relative tidak berpengetahuan tentang isu lingkungan yang lebih spesifik dan alasan mereka. d.
Policy options and strategis
3imaksudkan untuk memahami langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah kebijakan. Strategi dibutuhkan untuk mendapatkan hasil jangka panjang. 2. Policy Formation
Perumusan kebijakan merupakan tahapan kedua dalam siklus kebijakan. Sebagai tahapan kedua, formulasi kebijakan dengan sendirinya tidak dapat dilepaskan dari tahapan agenda setting. Secara fondamental tahapan ini terjadi tatkala pemerintah mengakui keberadaan masalah-masalah publik dan menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan untuk melakukan sesuatu dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Karenanya dalam perumusan kebijaksanaan publik, persoalan mendasar adalah merumuskan masalah kebijakan &policy problems' dan merancang langkah-langkah pemecahannya &solution'. Merumuskan masalah20
masalah kebijakan berarti memberi arti atau menerjemahkan problema kebijakan secara benar, sedang merumuskan langkah pemecahan menyangkut perancangan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah publik tersebut. Proses formulasi kebijakan juga meliputi berbagai persiapan bagi implementasi operasionalnya. Pembuatan dan penetapan kebijakan pada dasarnya merupakan kewenangan pembuat kebijakan & policy maker ', walaupun pihak-pihak lain dapat berpartisipasi dalam penyiapannya. !ntuk itu policy formation terdiri atas 6 subsistem, yaitu a. Policy negotiation Meskipun penetapan dan pembuatan merupakan wewenang pembuat kebijakan , pihak-ihak lain dapat berpartisipasi di dalamnya. Misalnya 3alam pembuatan sebuah kebijakan mengenai adanya jaminan kesehatan masyarakat sebagai penyelesaian masalah kesehatan yang sering di alami masyarakat miskin, tentunya bukan hanya pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah saja yang berperan dalam pembuatan kebijakan, implementasinya maupun
evaluasinya.
?embaga-lembagaa
masaraakaat
yang
mempunyai
hubungan erat dengan masalah ini seperti puskesmas, rumah sakit atau pusat pelayanan kesehatan lain juga ikut berperan dalam pelaksanaan kebijakan. !ntuk itu pemerintah dan pembuat kebijakan harus bekerjasama dengan lembagalembaga tersebut. >al ini merupakan salah satu bentuk policy negotiation yang dilakukan dalam proses pembentukan kebijakan. b. Policy formulation
21
?angkah pertama dalam proses perumusan kebijakan adalah menangkap semua nilai atau prinsip yang akan menuntun seluruh proses dan membentuk dasar untuk menghasilkan sebuah pernyataan masalah. Pernyataan masalah melibatkan identifikasi peluang dan hambatan. Pernyataan masalah adalah dasar bagi perumusan dan serangkaian tujuan yang dirancang untuk mengatasi identifikasi masalah dan mengeksploitasi peluang yang muncul. ?angkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai pilihan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Pilihan yang tersedia tergantung pada situasi.Sebuah program implementasi untuk mewujudkan rekomendasi kebijakan harus disiapkan untuk mengatasi kebutuhan anggaran dan pemrograman, mengalokasikan peran dan tanggung jawab. 1erakhir, pelaksanaan strategi perlu di monitoring dan evaluasi secara sistematis terhadap tujuan serta sasaran, dan berbagai komponen strategi dimodifikasi atau diperkuat sesuai kebutuhan. Pada setiap langkah, setiap komponen dari strategi perlu didiskusikan dan diperdebatkan. Proses konsultasi publik dan peserta yang terlibat akan berbeda pada setiap tahap. c. Policy organiation Pengorganisasian kebijakan umumnya membahas struktur dan fungsi organisasi
dalam
perencanaan
pembuatan
kebijakan.
Sebuah
kebijakan
dilaksanakan atau dibuat oleh organisasi tertentu untuk mengejar sasaran strategis yang diinginkan. 3. Policy implementation 22
%mpementasi kebijakan adalah tahap yang selalu menerima sandaran dari tahap formulasi kebijakan pada siklus kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan pada akhirnya ditentukan pada tataran implementasi kebijakan. Sering dijumpai bahwa proses perencanaan kebijakan yang baik sekalipun tidak dapat menjamin keberhasilan dalam implementasinya. *amun yang tidak kalah penting adalah kesungguhan dan konsistensi dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang sebenarnya telah dikaji dan dirancang dengan cukup baik, dalam pelaksanaannya tidak berhasil karena ketidaksungguhan dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan. >al demikian dapat terjadi baik pada pihak pemerintah, pelaku bisnis, atau bahkan keduanya. =leh sebab itu fungsi pengawasan atau kontrol sangat penting agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar. 1erdiri atas dua subsistem, yaitu a. Policy implementation 2Policy implementation encompasses those actions by public or pri"ate indi"iduals 'or groups( that are directed at the achie"ement of ob&ecti"es set forth in prior policy decisions.2 '3an 4eter and 3an 5orn ,1*6+, pp. ++60++7( %mplementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan oleh individu umum atau pribadi &atau kelompok' yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Policy implementation merupakan tahap pelaksanaan dari desain kebijakan yang telah dirumuskan. +erbagai aktivitas termasuk penyiapan, pelaksanaan, sosialisasi, peningkatan kapasitas &capacity building ' pihak tertentu &misalnya aparatur pemerintah pelaksana tertentu' merupakan hal penting dalam proses sebelum dan selama implementasi. b. Policy enforcement
23
Keahlian memainkan peran kunci dalam menyediakan ketegasan untuk janji yang samar-samar dari mandat legislatif. Proses yang ideal pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur-unsur inti berikut
-
Spesifikasi rincian program &yaitu, bagaimana dan oleh lembagaEorganisasi mana program harus dijalankanF +agaimana harus
-
hukumEprogram ditafsirkanF' "lokasi sumber daya &yaitu, bagaimana anggaran didistribusikanF Personil yang akan menjalankan programF !nit organisasi akan bertanggung jawab
-
untuk eksekusiF' Keputusan & yaitu, bagaimana keputusan dari satu kasus akan dilakukanF'
4. Policy review
Proses pemantauan &monitoring ' dan peninjauan idealnya merupakan bagian integral dari proses kebijakan. Melalui policy re"ie#, berdasarkan umpan balik & feedback ', maka upaya perbaikan kebijakan terus dilakukan dengan efektif. Policy re"ie# terdiri atas dua subsistem yaitu policy accountability dan policy e"aluation. a. Policy accountability
Kebijakan yang telah dibuat harus dipertanggungjawabkan baik dari pembuat kebijakan maupun yang diatur dalam kebijakan tersebut &masyarakat'. b. Policy e"aluation
Policy e"aluation adalah suatu tahap penilaian dan pengevaluasian kebijakan yang telah diimplementasikan. Policy e"aluation adalah penentu kelangsungan kebijakan tersebut. Kebijakan akan diakhiri dan direvisi setelah dipertimbangkan di tahap evaluasi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam proses policy e"aluation adalah diantaranya sebagai berikut
24
a. b. c. d. e.
Mempelajari program Melaporkan output dari program pemerintah. 7valuasi dampak kebijakan. Mengusulkan perubahan kebijakan. 3ilakukan oleh pemerintah sendiri, konsultan luar, pers, dan public.
.2 Isu Pu#lik
%su kebijakan &publik' adalah pandangan yang berbeda tentang masalah kebijakan serta berbagai cara untuk memecahkannya &9.*. 3unn'. %su publik adalah suatu masalah yang telah menjadi pembicaraan masyarakat luas, mempunyai pengaruh dalam masyarakat, dan juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Masalah kebijakan itu sendiri adalah kebutuhan, nilai-nilai, atau berbagai kesempatan yang tidak terealisir tetapi yang dapat dicapai melalui tindakan publik. Karakteristik isu #. %ssue is a real world Guestion or situation. Merupakan masalah yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat atau masalah yang memang harus didiskusikan masyarakat. Mempunyai makna yang ambigu tentang masalah tersebut adalah fakta atau bukan. "pabila muncul suatu informasi yang baru, masalah tersebut bisa menjadi berubah.
$. Multiple points of view. Setiap orang atau setiap masyarakat memiliki perspektif yang berbeda dalam menilai suatu isu. Stakeholders akan tetap mempertahankan
25
untuk menang atau kalah terhadap sesuatu yang berwujud nyata ataupun tidak nyata seperti keuntungan, kebebasan berbicara, dan juga pilihan. 6. 2esearchable. Substansi yang berfungsi untuk menggali berbagai macam informasi yang tersedia. "dapun sumber informasi berasal dari berbagai macam sumber. 8. 9orthy topic and personal involvement. %su membuat orang untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban. Mempunyai pengaruh bagi seseorang atau terhadap masyarakat. 0. Source reGuirements. Minimal berasal dari tiga sumber. 3ua dari tiga sumber tersebut bukan dari 9orld 9ide 9eb. Misalnya saja isu tersebut berasal dari televisi, radio, surat kabar, dan dari internet. 1ingkatan isu publik a. %su !tama &ma&or issues' Secara khusus ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi di dalam atau di antara jurisdiksi atau wewenang federal, negara bagian, dan lokal. %su utama secara khusus meliputi pertanyaan tentang misi suatu instansi, yaitu pertanyaan mengenai sifat dan tujuan organisasi-organisasi pemerintah. b. %su sekunder & secondary issues' Merupakan isu yang terletak pada tingkat instansi pelaksana program di pemerintahan federal, negara bagian, dan lokal. %su yang kedua ini dapat berisi isu prioritas program dan definisi kelompok sasaran dan penerima dampak. c. %su fungsional & functional issues'
26
1erletak di antara tingkat program dan proyek, dan memasukkan pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya. d. %su minor &minor issues' Merupakan isu yang ditemukan paling sering pada tingkat proyek-proyek yang
spesifik.
%su
minor
meliputi personal,
petugas
kesehatan,
keuntungan bekerja, jam kerja, dan perunjuk pelaksanaan serta peraturan.
27
Kebijakan Strategis
Isu utaa
Isu sekun!er
Isu "ungsional
Kebijakan Operasional
Isu inor
Ga/#ar .2 Hirarki ti&e isu &u#lik )illia/ N. Dunn-
+ila hirarki isu naik, masalah menjadi saling tergantung, subyektif, artifisial, dan dinamis. Meskipun tingkat ini saling tergantung, beberapa isu memerlukan kebijakan yang strategis, sementara yang lain meminta kebijakan operasional. Suatu kebijakan yang strategis & strategic policy' adalah salah satu kebijakan di mana konsekuensi dan keputusannya secara relatif tidak bisa dibalikkan. Suatu isu seperti pemerintah dalam menanggapi wabah demam berdarah yang sudah meluas, memerlukan kebijakan strategis karena konsekuensi dari keputusan tidak dapat dibalik ulang untuk beberapa tahun. Sebaliknya,
kebijakan
operasional
&operational
policy'
Hyaitu,
kebijakan di mana konsekuensi dari keputusan secara relatif dapat dibalik ulangI tidak menimbulkan risiko dan ketidakpastian masa kini pada tingkat yang lebih tinggi. Sementara semua tipe kebijakan adalah saling tergantung H
28
sebagai contoh, realisasi dari misi-misi suatu instansi kesehatan tergantung sebagian pada kemampuan praktik-praktik personalnyaI adalah penting untuk mengetahui bahwa kompleksitas dan tak dapat diulangnya suatu kebijakan akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya hirarki isu kebijakan. . M%el Analisis !e#ijakan
Menurut 9illiam *. 3unn, model adalah sebuah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yg terpilih dr suatu kondisi masalah yg disusun untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut 7.S. @uade, model adalah pengganti kenyataan 'a model is an abstraction of reality(. adi, dalam arti lain, model merupakan sistem standar, aturan, dan prosedur untuk menciptakan, menilai secara kritis, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. "tau bisa diartikan pula bahwa model merupakan alat atau sarana untuk mentransformasikan suatu informasi untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang telah disampaikan. 3alam sebuah kebijakan, #. Model 3eskriptif Model 3eskriptif ini memiliki tujuan untuk menjelaskan danEatau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi &sebab-akibat' dari pilihan pilihan kebijakan. Model ini biasa digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi H aksi kebijakan maupun untuk meramalkan kinerja ekonomi. $. Model *ormatif 1ujuan dari model ini tidak hanya menjelaskan danEatau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas &nilai'. Model ini selain
29
untuk menerangkan dan memprediksi sebab dan akibat suatu tindakan kebijakan, juga mengandung aturan atau acuan tentang bagaimana cara mengoptimalkan pencapaian suatu manfaat tertentu. 3i antara beberapa jenis model normative yang digunakan oleh para analis kebijakan adalah model normative yang membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum &model antri', waktu pelayanan dan perbaikan yang optimum &model penggantian', pengaturan volume dan waktu yang optimum &model inventaris' dan keuntungan yang optimum pada investasi public &model biaya-manfaat'. Masalah-masalah keputusan normative biasanya dalam bentuk mencari nilai-nilai variable yang terkontrol &kebijakan' yang akan menghasilkan manfaat yang terbesar &nilai', sebagaimana terukur dalam variable keluaran yang hendak diubah oleh para pembuat kebijakan. 6. Model Jerbal Model ini bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi. Penilaian nalar menghasilkan argument kebijakan namun tidak digambarkan dalam bentuk angka-angka pasti. Kelebihan dari model ini lebih mudah dikomunikasikan dan biayanya murah. Sedangkan kelemahan dari model ini, masalah-masalah yang digunakan untuk memberikan prediksi dan rekomendasi bersifat implicit atau tersembunyi. 8. Model Simbolis Model simbolis menggunakan symbol-simbol matematis dalam menerangkan hubungan di antara variable-varibel yang merupakan ciri
30
dari suatu masalah. Model ini memiliki kelebihan yakni menggunakan data actual untuk memperkirakan hubungan di antara variable-variabel kebijakan
dan
hasil.
Sedangkan
kelemahannya,
model
ini
sulit
dikomunikasikan kepada orang awam, para pembuat kebijakan, bahkan para ahli pembuat model. +iayanya lebih besar, butuh waktu lama, dan usaha maksimal. >asilnya juga tidak mudah untuk diinterpretasikan karena asumsi-asumsinya tidak dinyatakan secara jelas. Kelebihan dari model ini, dapat memperbaiki keputusan-keputusan kebijakan jika dalam premis-premisnya disusun secara eksplisit.
0. Model Prosedural 3engan melihat variable-variabel dalam mengatasi suatu masalah kebijakan, model ini mengasumsikan &mensimulasikan' hubungan antar variabel-variabel kebijakan dan hasil. Kelemahan model ini membutuhkan biaya yang relative tinggi dan waktu yang relative lama karena waktu yang diperlukan untuk mengembangkan dan menjalankan program-program computer. 3alam model ini juga sering mengalami kesulitan untuk mencari data atau argument yang memperkuat asumsi-asumsinya. Sedangkan kelebihannya, model ini dapat ditulis dalam bahasa nonteknis yang terpahami, sehingga memperlancar komunikasi di antara orang-orang awam. Model ini memungkinkan simulasi dan penelitian yang kreatif. ;. Model sebagai Pengganti dan Perspektif
31
Model pengganti &surrogate model' diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantive. Masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah substantive. Sedangkan model perspektif didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak pernah sepenuhnya mewakili secara sah masalah substantive. Perbedaan antara model pengganti dan perspektif sangat penting dalam analisis kebijakan karena kebanyakan masalah penting justru sulit dirumuskan &ill-structured'.
32
BAB ( ANALI$I$ $I!LU$ !EBI"A!AN .1 Pengertian Analisis
"nalisis kebijakan publik adalah suatu disiplin %lmu Sosial 1erapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian
dan argumen untuk
menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah kebijakan &9illiam *. 3unn, $:::'. "nalisis kebijakan publik merupakan suatu bentuk
penelitian
terapan
untuk memahami
secara
mendalam
berbagai
permasalahan sosial guna mendapatkan pemecahan yang lebih baik. & 7.S. @uade' 3alam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum.Kata tersebut secara tidak langsung menunjukkan penggunaan intuisi dan pertimbangan dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan pemecahan ke dalam berbagai komponennya tetapi juga merencanakan dan mencari sintesis atas berbagai alternative baru. +erbagai aktivitas ini meliputi sejak penelitian untuk menjelaskan atau memberikan wawasan terhadap problem atau isu yang mendahului atau untuk mengevaluasi program yang sudah selesai. +eberapa analisis bersifat informal yang tidak hanya berupa pemikiran yang keras dan teliti. Sedang lainnya membutuhkan data yang luas sehingga dapat dihitung dengan proses matematika yang rumit. &7.S. @uade dalam 3arwin, #/44 88' adi, analisis kebijakan publik adalah suatu kajian terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai sarana untuk memperbaiki atau
33
meningkatkan kualitas dari kebijakan tersebut sehingga kebijakan itu akan dapat bertahan lebih lama. .2 +iri45iri analisis ke#ijakan &u#lik
"nalisis Kebijakan Publik adalah proses penciptaan pengetahuan dari dan dalam proses penciptaan kebijakan. Maka dari itu analisis kebijakan publik menurunkan beberapa ciri yakni a. "nalisis kebijakan publik merupakan kegiatan kognitif, yang terkait
dengan proses pembelajaran dan pemikiran. #. "nalisis kebijakan publik merupakan hasil kegiatan kolektif, karena keberadaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak pihak, dan didasarkan pada pengetahuan kolektif dan terorganisir mengenai masalahmasalah yang ada. 5. "nalisis kebijakan merupakan disiplin intelektual terapan yang bersifat reflektif, kreatif, imajinatif dan eksploratori. %. "nalisis kebijakan publik berkaitan dengan masalah-masalah publik, bukan masalah pribadi walaupun masalah tersebut melibatkan banyak orang. $iklus analisis ke#ijakan &u#li5
)ambar Siklus "nalisis Kebijakan Publik &9illiam *. 3unn' 34
"nalisis kebijakan publik & public policy analysis' merupakan upaya untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah melalui kebijakan publik. Salah satu esensi kehadiran analisis kebijakan publik &public policy' adalah dengan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara benar, sehingga selalu berada pada setiap tahapan dalam proses kebijakan publik &public policy process'. 3iawali dengan identifikasi terhadap problematika yang muncul di ranah publik,
pihak
tertentu
yang
berkepentingan
kemudian
mengupayakan
permasalahan tersebut dikemukakan ke hadapan publik sehingga diketahui dan disadari bahwa persoalan yang muncul terkait dengan kepentingan public &public issues'. Ketika semakin banyak yang menaruh perhatian &concerned', maka isu publik beranjak menjadi agenda publik, yang biasanya ditindak-lanjuti dengan berbagai aksi-reaksi antara pemangku kepentingan dengan lembaga publik yang berwenang menerbitkan kebijakan. Pada tahap ini acap timbul pro dan kontra, adu argumentasi,
saling
mempengaruhi,
pengerahan
dukungan
dan
lain
sebagainya.ika tercapai konklusi, hasil akhir produk kebijakan publik berupa perundangan dan atau peraturan publik. 9illiam* 3unn &$::8', merumuskan 0 metode analisis kebijakan dalam memformulasikan kebijakan public, yaitu #' Perumusan masalah & problem structuring ', Perumusan masalah akan membantu untuk menghasilkan masalah apa yang hendak dipecahkan. $' peramalan & forecasting ', Peramalan akan membantu menghasilkan formulasi atau berbagai hasil kebijakan yang diharapkan, 6' 2ekomendasi &recommendation', rekomendasi membantu menghasilkan adopsi kebijakan. 8' pemantauan &monitoring '
35
Monitoring akan membantu untuk menghasilkan berbagai hasil akibat implementasi kebijakan, 0' evaluasi &e"aluation'. 7valuasi juga membantu menghasilkan kinerja kebijakan.
Perumusan masalah, peramalan, dan rekomendasi merupakan metode yang digunakan sebelum &ex ante' kebijakan diadopsi dan diimplementasikan, sedangkan metode monitoring dan evaluasi digunakan setelah & ex post ' kebijakan diadopsi dan diimplementasikan.
!ntuk
memformulasikan sebuah kebijakan
yang baik, tahap pertama yang harus dilakukan dan yang bersifat kritis adalah bagaimana merumuskan masalah secara benar. 3alam mencapai maksud tersebut, analis kebijakan dapat menggunakan metode perumusan masalah & problem structuring '. Melalui metode ini analis harus mencari akar masalah atau sebab akar dari munculnya masalah, untuk mengetahui sebab akar dari munculnya masalah dapat menggunakan 8 fase perumusan masalah yang saling berkaitan. 7mpat fase itu adalah sebagai berikut #.
Pencarian masalah, & problem search',
$.
Pendefinisian masalah & problem definition',
6.
Spesifikasi masalah & problem spesification', dan
8.
Pengenalan masalah & problem sensing '. Pengenalan masalah akan menghasilkan situasi masalah, pencarian masalah
akan menghasilkan meta masalah &masalah atas masalah', pendefinisian masalah akan menghasilkan substansi masalah, dan spesifikasi masalah akan menghasilkan masalah formal. 3ari masalah formal inilah analis akan mengetahui akar masalah yang sesungguhnya. "pabila masalah formal sudah ditemukan, maka akan
36
mempermudah untuk melangkah ke tahap berikutnya. >al ini sejalan dengan pernyataan bahwa masalah yang dirumuskan dengan baik adalah masalah yang setengah terpecahkan. 3alam analisis kebijakan publik paling tidak meliputi tujuh langkah dasar. Ke tujuh langkah tersebut adalah #. Formulasi asalah !ebi"a#an. !ntuk dapat mengkaji sesuatu masalah publik diperlukan teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. $. Formulasi $u"uan. Suatu kebijakan selalu mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah publik. "nalis kebijakan harus dapat merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara jelas, realistis dan terukur. 6. Penentuan !riteria. "nalisis memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif-alternatif. 8. Penyusunan odel. Model adalah abstraksi dari dunia nyata, dapat pula didefinisikan sebagai gambaran sederhana dari realitas permasalahan yang kompleks sifatnya. 0. Pengembangan Alternatif. "lternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai, langsung ataupun tak langsung sejumlah tujuan yang telah ditentukan. ;. Penilaian Alternatif. 1ujuan penilaian adalah mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fisibilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling layak , efektif dan efisien. 5. %e#omendasi #ebi"a#an. 1ugas analis kebijakan publik pada langkah terakhir ini adalah merumuskan rekomendasi mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum. 2ekomendasi dapat satu atau beberapa alternatif, dengan argumentasi yang lengkap
37
dari berbagai faktor penilaian tersebut. 3alam rekomendasi ini sebaiknya dikemukakan strategi pelaksanaan dari alternatif kebijakan yang yang disodorkan kepada pembuat kebijakan publik. 1entu saja analisis yang dikemukakan dipengaruhi oleh posisi relatif dan kepentingan yang bersangkutan terhadap isu-isu terkait kebijakan publik tersebut. =leh karena itulah menjadi tidak aneh bila timbul kelucuan dan ketidak-pasan antara komentar dan substansi kebijakan.
.3 Pen%ekatan analisis ke#ijakan
Pendekatan adalah berbagai metoda pengkajian dan argumentasi untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi-informasi kebijakan agar dapat digunakan secara politis untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Sedangkan kebijakan public menurut 9illiam * 3unn &*. 3unn, $:::#6$' adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. !paya untuk menghasilkan informasi dan argumen, dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan empiris, evaluatif, normatif &3unn, #/44' yang dapat diuraikan sebagai berikut a. Pendekatan 7mpiris memusatkan perhatian pada tujuan menjelaskan sebab dan akibat dari kebijakan publik.
38
Modus atau prosedur kerja analisis, untuk menghasilkan informasi dan argumennya, dapat dilakukan melalui 8 tahapan #' perumusan masalah $' peliputan atau monitoring, 6' pembahasan 8' peramalan, sebagai hasil akhir kegiatan analisis. b. Pendekatan evaluative &Jaluatif' memusatkan perhatian pada tujuan menemukan BnilaiC dari berbagai kebijakan publik yang dilaksanakan.
39
1indakan apa yang semestinya dilakukan. %nti pendekatan normatif adalah pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah.
untuk
mengatasi
rendahnya
kualitas
pelayanan
di
puskesmas.
Peningkatan ini tidak memberatkan dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Penekanan pada pendekatan normatif adalah BanjuranC yang semestinya dilakukan. Prosedur kerja analisis, untuk menghasilkan informasi dan argumennya, dapat dilakukan melalui ; tahapan, yaitu #' $' 6' 8' 0' ;'
perumusan masalah, peliputan atau monitoring peramalan pembahasan rekomendasi penyimpulan praktis.
Ta#el 0 Pen%ekatan %ala/ Analisis !e#ijakan
P7*37K"1"* 7mpiris
P721"*(""* !1"M" "dakah
dan
akankah
1%P7 %*=2M"S% ada
3eskriptif dan prediktif
&fakta' Jaluatif
"pa manfaatnya &nilai'
*ormatif
"pakah yang harus diperbuat &aksi'
BAB (I "ENI$ !EBI"A!AN 6.1 !e#ijakan Menurut Area 6.1.1 !e#ijakan Pu#lik Pengertian !e#ijakan Pu#lik 1. Michael 7 Kraft and Scott 2 urlong & $:#6 '
Jaluatif Preskriptif
Public policy is a course of go"ernment action or inaction in response to public problems$ Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk tidak bertindak dalam menghadapi masalah publik. $. 1homas 2. 3ye 2Public Policy is #hate"er the go"ernment choose to do or not to do2. Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu 6. ames 7. "nderson & #/5: ' 2Public Policies are those policies de"eloped by go"ernmental bodies and officials2. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan badan dan pejabat-pejabat pemerintah. 8. 3avid 7aston 2Public policy is the authoritati"e allocation of "alues for the #hole society2 . Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara syah kepada seluruh anggota masyarakat. adi, Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Kebijakan publik ini harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Kebijakan publik juga harus memihak kepada kepentingan orang banyak.
6.1.2 !e#ijakan Pri'at
Kebijakan privat adalah kebijakan yang digunakan untuk organisasi atau kelompok tertentu. Kebijakan privat berlaku dalam oraganisasi atau kelompok itu saja, serta sangat memungkinkan bahwa kebijakan antara kelompok atau organisasi yang satu berbeda dengan yang lain.
al ini dikategorikan sebagai Kebijakan Mikro karena peraturan tersebut hanya berlaku dalam lingkup organisasi.
6.2 !e#ijakan Menurut Tingkatan 6.2.1 !e#ijakan Mikr
Kebijakan mikro merupakan kebijakan yang memiliki lingkup sangat kecil. Kebijakan ini hanya mencakup di lingkup perusahaan, organisasi, komunitas atau kelompok. Kebijakan mikro bisa berbeda antar perusahaan, organisasi, komunitas. Kebijakan ini berdasarkan kepentingan organisasi itu
sendiri dan berlaku hanya di dalam organisasi tersebut.
!e#ijakan Mes
Kebijakan meso adalah kebijakan yang berlaku di lingkup wilayah atau daerah tertentu. Kebijakan meso ini harus berlandaskan kebijakan makro yang berlaku. Kebijakan meso bisa berbeda walaupun landasannya sama, karena kebijakan meso merupakan turunan dari kebijakan makro. Sehingga bisa saja di daerah lain tidak mengatur tentang kebijakan tersebut.
!e#ijakan Makr
Kebijakan yang mencakup suatu negara dan dapat mempengaruhi di suatu negara tersebut.
Kebijakan di
tingkat makro akan menjadi landasan saat kebijakan meso dan mikro dibuat.
Kebijakan makro juga termasuk kebijakan publik karena mengatur ditingkat nasional dan bertujuan untuk kehidupan banyak orang.
BAB (II +*N+LU$I*N
#. Policy is a series of concept or plans made by leader of the organiation to act in solving a problem in order to achieve a goal.
the application of the principle in the policy, that is the principle of public policy, which is used in the formation of public policy and private policy principles, which are used in the formation of private policy. 6.
there are agenda setting,policy formulation, policy
implementation , and policy review . %he agenda setting process is an ongoing competition among issue proponents to gain the attention of media professionals, the public, and policy elites.$ 'Dearing and ogers, 1**-( %herefore in the formulation of public policy, the fundamental problem is to formulate policy issues and designing solutions measures$ 2Policy implementation encompasses those actions by public or pri"ate indi"iduals 'or groups( that are directed at the achie"ement of ob&ecti"es set forth in prior policy decisions.2 '3an 4eter and 3an 5orn ( policy
re"ie#Processmonitoring&monitoring'
andreviewingideallyan
integral part ofthe policyprocess. 0. Public issue is a problem that has been the talk ofthe community,have an influencein society, and also raises concernsfor the community. 8haracteristic of issue9 :ssue is a real #orld ;uestion or situation, 4ultiple points of "ie#, esearchable,
that the policy would be able to last longer. 9illiam * 3unn formulate a policy
analysis
method
that
is
problem
structuring,
forecasting,
recommendation, monitoring and evaluating. "ttempts to produce the information and arguments, can use several approaches, namely empirical approach, evaluative and normative. 5. 1he types of policy are divided into two. %t is divided by area and and its level. +y the area there are public policy and private policy. "nd by the level there are micro &local level', meso & state level '
and macro
& national level'
DA7TA PU$TA!A
"lthaus, <., +ridgman, P., and 3avis, . &#//4 ( %he !ustralian Policy 5andbook . "ustralia Southwood Press "nderson, ames 7 &#//8' Public Policy 4aking > !n :ntroduction 'second edition(. 1eDas "LM !niversity. Public Policymaking9 an introduction. ? nd @d. )eneva, %? >oughton Mifflin =ebuah 4odel =ederhana dari Proses Kebi&akan, available at slideshare.netEalcolopoEteoriteori-siklus-kebijakan. Naccesed #0 May $:#8O
3unn, 9illiam *. &#/4#' Public Policy !nalysis !n :ntroduction. *ew ersey Prentice H >all. . &$::6' Pengantar !nalisis Kebi&akan Publik . (ogyakarta )adjah Mada !niversity Press Dye, %homas &#//$' Anderstanding Public Policy. *ew ersey 7nglewood all
7yeston, 2obert.
&#/5#'
%he %reads of Public Policy9 ! =tudy in Policy
Leadership. %ndianapolis +obbs-Merrill ischer, et. al &$::5' 5andbook of Public Policy !nalysis 9 %heory, Politics, and 4ethods. *ew (ork 1aylor L rancis )roup, ??<. >ill, Michael and Peter >upe &$::$ ( :mplementing Publik Policy, ?ondon S")7 Publications ?td. ones,
Kurniawan, 1eguh &$:#:' Perumusan Kebi&akan Publik9 =umbang =aran Pemikiran dari Berbagai Perspektif %eori yang ada$. a"ailable at ###.academia.eduC-16*7CPerumusanEKebi&akanEPublikE=umbangE=aranE PemikiranEdariEBerbagaiEPerspektifE%eoriEyangEada
Naccessed
#;
may
$:#8O Peraturan Fubernur Pro"isni Daerah Khusus :bukota )akarta Gomer HI %ahun ?I1? %entang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Penga#asan, Dan Penegakan 5ukum Ka#asan Dilarang 4erokok
NpdfO available at
httpEEwww.berita jakarta.comEmultimediaE...E684#e0bd/##;f/b/e$0$48a:5:f ef0#8.. Naccesed #8 May $:#8O Peraturan Daerah Kota =urabaya Gomor H %ahun ?II7 %entang Ka#asan %anpa okok
Dan
Ka#asan
%erbatas
4erokok
NpdfO
available
at
jdih.sura#a8a .go.idEpdfdocE&er%a //.pdf 1ovey, >. &$::$' Jisk, 4orality, and the =ociology of !nimals 0 eflections of theoot and 4outh Outbreak in :relandJ. :rish )ournal of =ociology , ## &#'$68$. Andang0Andang epublik :ndonesia Gomor - %ahun ?II* %entang Kesehatan NPdfO
avalaible
at
httpEEwww.depkes.go.idEdownloadsE!!*o.6;1h$::/ttgKesehatan.pdf N"ccessed #8 May $:#8O 9ilson, 2ichard &$::; (
Policy !nalysis !s Policy !d"ice$. :n %he Oxford
5andbook Of Public Policy, ed. 4ichael moran, martin rein, and robert e. Foodin, 6+-066I. *ew (ork =Dford !niversity Press.
